Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Selasa, 17 Juli 2012
Senin, 16 Juli 2012
Wakil Rakyat dan Sarang Korupsi
 |
CITA-CITA untuk memperjuangkan nasib rakyat lewat lembaga legislatif atau parlemen saat ini mulai kabur, setelah anggota dewan resmi masuk kantor DPR.
Perjuangan seseorang atau individu dan partai politik untuk mendudukan wakilnya di legislatif butuh pengorbanan yang besar, bukan hanya energi fisik, tetapi sisi finansial harus ekstra dikeluarkan. Okelah, kalau seseorang memang cukup punya uang yang banyak untuk kampanye. Nah, kalau sang calon hanya bermodal cekak atau pinjam sana sini untuk kampanye, bagaimana? Jawabannya yang gampang saja, saat duduk di dewan yang terpikir di benak mereka yang bagaimana caranya untuk menyatabilkan kembali sisi kehidupan mereka yang hilang saat berkampanye.
Inilah yang membuat alam berdemokrasi di Indonesia menjadi rusak. Kalau sudah begini, tentu saja suara rakyat akan dijadikan nomor sekian. Tentu mereka akan berpikir masa bodoh dengan jeritan rakyat dan tatapan nelangsa mereka yang ingin dibantu, saat mereka berhasil duduk di kursi empuk.
Entah apa yang terpikir di benak manusia Indonesia kini. Kita tarik ulur, sebelum Pemilu Legislatif dan Pilpres, juga banyak bencana di Negeri ini, saat itu semua parpol dan caleg berebut memberi bantuan dengan embel-embel kampanye. Bagaimana dengan saat ini? Partai Demokrat saja misalnya, sederet nama menjadi tersangka korupsi. Belum lagi nama-nama lainnya yang selalu disebut menerima uang suap atau uang haram.
Memang banyak wakil rakyat dan ada parpol yang teruji dan berjalan sesuai koridornya, tetapi itu hanya parpol yang sudah teruji. Sedangkan politisi dadakan sebelumnya, mana? Ini mencermikan, bahwa lembaga legislatif selama ini hanya dijadikan beberapa oknum untuk mencari uang atau mata pencarian.
Dimana letak perasaan dan hati nurani wakil-wakil rakyat, jika di tengah lautan kemiskinan rakyat Indonesia yang masih merasakan sakitnya perjuangan menegakkan hidup dan kehidupan mereka di tanah air mereka sendiri masih terasa sulit.
Kondisi Bangsa Indonesia walau sudah merdeka, tapi perjuangan rakyat untuk menegakkan hidup dan kehidupan yang berstandar minmal saja bukan main sulitnya. Tetapi di tengah sulitnya hidup, rakyat harus mendengar korupsi yang dilakukan Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan banyak lagi.
Apa yang terjadi di DPR dan wakil rakyat seharusnya menjadi pelajaran dan cermin bagi semua pihak. Bagi para wakil rakyat, harus jadi pelajaran dan jadikan cermin hidup bahwa citra Anda-anda sudah begitu buruk.
Kepercayaan rakyat yang sangat besar menjadi kunci penting bagi wakil rakyat. Kondisi yang sangat parah saat ini, semuanya lepas tangah dan ramai-ramai membantah tudingan, jika sebuah kasus korupsi terungkap. Menyedihkan nasib Bangsa ini, kapan akan ada perubahan? (***)
Rp 23 M untuk Orang Miskin di OKI
Kayuagung, SN
Upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Pemkab OKI OKI mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 23 miliar melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (P2M2) untuk orang miskin.
Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM beberapa hari lalu mengatakan, tujuan P2M2 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten OKI di bidang sandang, pangan, derajat sosial dan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Bentuk yang kami berikan melalui program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” kata Bupati setelah meresmikan pemugaran rumah di Desa Serigeni Lama Kayuagung Jumat lalu.
Ia menjelaskan, Pemkab OKI tidak ingin setengah-setengah untuk mensukseskan program P2M2 tahun 2012 ini. ”Kita telah OKI agarkan dana sebesar 23 Miliar dari APBD. Jumlah ini akan terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun tidak hanya itu Anggaran Dana Desa pun akan kita tambah agar Desa juga dapat membangun sendiri fasilitas umum yang ada di desa” kata Ishak Mekki.
Bentuk realisasi P2M2 itu menurut dia, seperti perbaikan rumah atau tempat tinggal keluarga miskin, penyediaan sumber air bersih, penyediaan fasilitas Mandi Cucu Kakus (MCK), penyediaan sumber penerangan utama, penyediaan sumber bahan bakar utama, pemberian bantuan pangan pokok, pemberian peningkatan gizi dan memberikan fasilitas tempat usaha.
Lalu ada juga memberikan fasilitas sekolah gratis dan berobat gratis, memberikan fasilitas sarana perhubungan seperti jalan desa atau jalan lingkungan, memberikan fasilitas paket A bagi kepala keluarg. “Ini adalah bentuk keseriusan kita dalam mengurangi beban masyarakat miskin,” jelasnya. (iso)
Upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Pemkab OKI OKI mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 23 miliar melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (P2M2) untuk orang miskin.
Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM beberapa hari lalu mengatakan, tujuan P2M2 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten OKI di bidang sandang, pangan, derajat sosial dan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Bentuk yang kami berikan melalui program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” kata Bupati setelah meresmikan pemugaran rumah di Desa Serigeni Lama Kayuagung Jumat lalu.
Ia menjelaskan, Pemkab OKI tidak ingin setengah-setengah untuk mensukseskan program P2M2 tahun 2012 ini. ”Kita telah OKI agarkan dana sebesar 23 Miliar dari APBD. Jumlah ini akan terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun tidak hanya itu Anggaran Dana Desa pun akan kita tambah agar Desa juga dapat membangun sendiri fasilitas umum yang ada di desa” kata Ishak Mekki.
Bentuk realisasi P2M2 itu menurut dia, seperti perbaikan rumah atau tempat tinggal keluarga miskin, penyediaan sumber air bersih, penyediaan fasilitas Mandi Cucu Kakus (MCK), penyediaan sumber penerangan utama, penyediaan sumber bahan bakar utama, pemberian bantuan pangan pokok, pemberian peningkatan gizi dan memberikan fasilitas tempat usaha.
Lalu ada juga memberikan fasilitas sekolah gratis dan berobat gratis, memberikan fasilitas sarana perhubungan seperti jalan desa atau jalan lingkungan, memberikan fasilitas paket A bagi kepala keluarg. “Ini adalah bentuk keseriusan kita dalam mengurangi beban masyarakat miskin,” jelasnya. (iso)
Pengguna Jamsoskes Menurun
Palembang, SN
Untuk saat ini, jumlah masyarakat yang menggunakan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat telah banyak menggunakan jaminan kesehatan lainnya seperti Jamkesmas, ASKES, dan sebagainya.
Demikian diungkapkan oleh dr Lenawati Mkes dari Dinas Kesehatan Kota Palembang kemarin.
Berdasarkan data dinkes Palembang, sasaran Jamsoskes pada 2009 berjumlah 716.513 jiwa sedangkan pada 2012 sudah berjumlah 516.144 jiwa. ASKES (178.260 jiwa), Jamsostek (111.573 jiwa), Jamkesmas (466.232 jiwa) sedangkan penguna jaminan kesehatan lainnya berjumlah 183.075 jiwa. “Terlihat jelas penurunan penggunannya dari 2009 hingga 2012,” ungkapnya.
Syarat mendapat jamsoskes Sumsel Semesta? Lena mengatakan memiliki kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat keterangan domisili dan surat keterangan belum terjamin kesehatan lain dari lurah atau kepala desa di wilayah provinsi Sumatera Selatan.
“Terkadang masih banyak warga yang belum terdata oleh RT atau lurah yang belum mendapat surat belum terjamin di oleh asuransi kesehatan lain sehingga pelayanan kesehatan belum dapat digunakan,” bebernya.
Seharusnya, camat dan lurah sudah mendata warga yang belum mendapat jaminan kesehatan sehingga nantinya bila ada warga yang berobat maka dinkes dapat langsung melihat databasenya. “Hal tersebut lebih memudahkan untuk memantau mana warga yang belum terjamin oleh kesehatan yang lain,” ujar Lenawati.
Kepala Puskesmas Merdeka dr Hj Desty Aryani MKes mengatakan siap melayani masyarakat yang ingin berobat. “Tetapi masyarakat juga harus mengetahui ada beberapa pelayanan yang tidak ditanggung oleh jamsoskes. Sejauh ini penyakit terbanyak yang sedang ditangani di Puskesmas kita adalah ISPA (Infeksi Saluran Penyakit Atas),” jelasnya.
Adapun pelayanan yang tidak ditanggung tersebut, diantaranya bahan dan alat yang bertujuan untuk kosmetika, general check up, pembuatan gigi tiruan, pengobatan alternatif, pengobatan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung, pelayanan pada masa tanggap darurat dan pada kegiatan bakti sosial.(win)
Untuk saat ini, jumlah masyarakat yang menggunakan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat telah banyak menggunakan jaminan kesehatan lainnya seperti Jamkesmas, ASKES, dan sebagainya.
Demikian diungkapkan oleh dr Lenawati Mkes dari Dinas Kesehatan Kota Palembang kemarin.
Berdasarkan data dinkes Palembang, sasaran Jamsoskes pada 2009 berjumlah 716.513 jiwa sedangkan pada 2012 sudah berjumlah 516.144 jiwa. ASKES (178.260 jiwa), Jamsostek (111.573 jiwa), Jamkesmas (466.232 jiwa) sedangkan penguna jaminan kesehatan lainnya berjumlah 183.075 jiwa. “Terlihat jelas penurunan penggunannya dari 2009 hingga 2012,” ungkapnya.
Syarat mendapat jamsoskes Sumsel Semesta? Lena mengatakan memiliki kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat keterangan domisili dan surat keterangan belum terjamin kesehatan lain dari lurah atau kepala desa di wilayah provinsi Sumatera Selatan.
“Terkadang masih banyak warga yang belum terdata oleh RT atau lurah yang belum mendapat surat belum terjamin di oleh asuransi kesehatan lain sehingga pelayanan kesehatan belum dapat digunakan,” bebernya.
Seharusnya, camat dan lurah sudah mendata warga yang belum mendapat jaminan kesehatan sehingga nantinya bila ada warga yang berobat maka dinkes dapat langsung melihat databasenya. “Hal tersebut lebih memudahkan untuk memantau mana warga yang belum terjamin oleh kesehatan yang lain,” ujar Lenawati.
Kepala Puskesmas Merdeka dr Hj Desty Aryani MKes mengatakan siap melayani masyarakat yang ingin berobat. “Tetapi masyarakat juga harus mengetahui ada beberapa pelayanan yang tidak ditanggung oleh jamsoskes. Sejauh ini penyakit terbanyak yang sedang ditangani di Puskesmas kita adalah ISPA (Infeksi Saluran Penyakit Atas),” jelasnya.
Adapun pelayanan yang tidak ditanggung tersebut, diantaranya bahan dan alat yang bertujuan untuk kosmetika, general check up, pembuatan gigi tiruan, pengobatan alternatif, pengobatan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung, pelayanan pada masa tanggap darurat dan pada kegiatan bakti sosial.(win)
Pembangunan Rumah Murah Tipe 21 Distop
Palembang, SN
Setelah menunggu lama kepastian kelanjutan pembangunan rumah murah tipe 21 di kawasan Keramasan Musi II, akhirnya didapat kepastian bahwa pembangunan rumah murah yang diusung Pemprov Sumsel tersebut distop.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Edward Djaya mengatakan, keputusan untuk menstop pembangunan rumah murah tipe 21 tersebut dikarenakan bertentangan dengan peraturan menteri perumahan.
"Pembangunan rumah murah distop, karena bertentangan dengan peraturan menteri perumahan yang melarang membangun tempat tinggal dengan tipe 21," terang Politisi Partai Golkar ini, kemarin.
Menurutnya, sesuai peraturan menteri perumahan pembangunan rumah yang diperbolehkan saat ini minimal tipe 36. "Oleh karena itu, kami sepakat pembangunan rumah murah tipe 21 di Keramasan distop," ujar dia.
Ia menilai, penyetopan pembangunan rumah tipe 21 itu sudah tepat, karena rumah dengan tipe tersebut memang tidak layak huni. "Jelas tidak layak huni, karena dimana tempat makan, masak dan lainnya," tukasnya.
* Double Track Diharapkan Mulai Dibangun 2013
Sementara untuk pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) pembangunannya dapat dilaksanakan pada 2013.
"Kami berharap pada 2013 nanti jalan kereta api dua jalur (double track) itu sudah mulai dibangun," kata Edward.
Dikatakannya, komisi IV sudah bertemu dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkait dengan pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang PTBA ke Lampung yang rencananya direalisasikan pihak swasta.
"Kami menuntut pembangunan jalur ganda itu dibangun oleh negara, karena kesepakatan ditandatangani gubernur beserta investor India, PT Adhani yang disaksikan Presiden dengan dana Rp10 triliun itu terkendala dengan peraturan pemerintah," katanya.
Didalam peraturan pemerintah disebutkan perusahaan yang ingin mengangangkut hasil bumi atau batu bara seperti PT Adhani harus memiliki tambang sendiri baru bisa melanjutkan jasa angkut, "sementara perusahaan itu hanya berkeinginan membangun double track saja," katanya.
Setelah pertemuan dengan Hatta Rajasa, kata Edward, beliau menyanggupi untuk membangun double track menggunakan dana APBN. Menteri Perekonomian juga akan mengkoordinasi hal itu dengan Bappenas. "Namun kendalanya hanya satu, karena sampai hari ini belum pernah ada usulan dari pemerintah Provinsi Sumsel untuk pembangunan double track tersebut," terangnya.
"Kami akan sampaikan pada rapat paripurna mendatang untuk segera menyiapkan proposal masalah pembangunan double track baik panjangnya dari Lahat ke Tanjung Api-Api, dan apa saja yang dibutuhkan supaya disiapkan. Agar kedepan, pada 2013 diharapkan pembangunan double track itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN murni sebesar Rp10 triliun," pungkasnya. (awj)
Setelah menunggu lama kepastian kelanjutan pembangunan rumah murah tipe 21 di kawasan Keramasan Musi II, akhirnya didapat kepastian bahwa pembangunan rumah murah yang diusung Pemprov Sumsel tersebut distop.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Edward Djaya mengatakan, keputusan untuk menstop pembangunan rumah murah tipe 21 tersebut dikarenakan bertentangan dengan peraturan menteri perumahan.
"Pembangunan rumah murah distop, karena bertentangan dengan peraturan menteri perumahan yang melarang membangun tempat tinggal dengan tipe 21," terang Politisi Partai Golkar ini, kemarin.
Menurutnya, sesuai peraturan menteri perumahan pembangunan rumah yang diperbolehkan saat ini minimal tipe 36. "Oleh karena itu, kami sepakat pembangunan rumah murah tipe 21 di Keramasan distop," ujar dia.
Ia menilai, penyetopan pembangunan rumah tipe 21 itu sudah tepat, karena rumah dengan tipe tersebut memang tidak layak huni. "Jelas tidak layak huni, karena dimana tempat makan, masak dan lainnya," tukasnya.
* Double Track Diharapkan Mulai Dibangun 2013
Sementara untuk pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) pembangunannya dapat dilaksanakan pada 2013.
"Kami berharap pada 2013 nanti jalan kereta api dua jalur (double track) itu sudah mulai dibangun," kata Edward.
Dikatakannya, komisi IV sudah bertemu dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkait dengan pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang PTBA ke Lampung yang rencananya direalisasikan pihak swasta.
"Kami menuntut pembangunan jalur ganda itu dibangun oleh negara, karena kesepakatan ditandatangani gubernur beserta investor India, PT Adhani yang disaksikan Presiden dengan dana Rp10 triliun itu terkendala dengan peraturan pemerintah," katanya.
Didalam peraturan pemerintah disebutkan perusahaan yang ingin mengangangkut hasil bumi atau batu bara seperti PT Adhani harus memiliki tambang sendiri baru bisa melanjutkan jasa angkut, "sementara perusahaan itu hanya berkeinginan membangun double track saja," katanya.
Setelah pertemuan dengan Hatta Rajasa, kata Edward, beliau menyanggupi untuk membangun double track menggunakan dana APBN. Menteri Perekonomian juga akan mengkoordinasi hal itu dengan Bappenas. "Namun kendalanya hanya satu, karena sampai hari ini belum pernah ada usulan dari pemerintah Provinsi Sumsel untuk pembangunan double track tersebut," terangnya.
"Kami akan sampaikan pada rapat paripurna mendatang untuk segera menyiapkan proposal masalah pembangunan double track baik panjangnya dari Lahat ke Tanjung Api-Api, dan apa saja yang dibutuhkan supaya disiapkan. Agar kedepan, pada 2013 diharapkan pembangunan double track itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN murni sebesar Rp10 triliun," pungkasnya. (awj)
Warga Sepancar Marah, Tempat Mesum Dibakar
Baturaja, SN
Kesepakatan yang dibuat bersama antara utusan Mucikari, PSK dan Pemerintah Kabupaten OKU untuk mengosongkan tempat pelacuran di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur paling lambat Jumat (13/7) ternyata sedikit terabaikan, buktinya hingga deadline yang disepakati masih banyak mucikari yang bertahan, dampaknya ratusan massa marah hingga membakar sejumlah bangunan yang selama ini diduga menjadi tempat pelacuran .
"Bakar saja, bakar saja rumahnya, jangan dikasi ampun, waktu yang kita berikan sudah cukup, ayo kita bakar," teriak ratusan massa sekitar lokasi pelacuran yang memaksa petugas untuk ikut terlibat saat pengosongan lokalisasi sepancar yang digelar Jumat (13/7) sekitar pukul 14.30 WIB.
Sebelum kedatangan petugas gabungan ratusan massa ini sudah berkerumun di kantor Lurah sepancar yang berjarak sekitar 1 Km dari lokasi. Tak siapa yang memulai, saat terjadi dialog antara petugas gabungan dengan mucikari yang masih ngotot bertahan pimpinan camat Baturaja Timur Mirdaili SSTP, Kapolsek Baturaja Timur AKP Handoyo, Kasat Reskrim AKP Median Utama dan kasat Intelkam Polres OKU AKP Agustan serta Kasat Pol PP Agusalim S.sos serta Iskandar perwakilan MUI dengan mucikari, seketika jerit histeris terdengar begitu asap membumbung melahap rumah yang terbuat dari kayu ini, sontak saja dialog buyar dan penghuni lokalisasi berhamburan keluar menyelamatkan harta bendanya.
“Kalau sudah begini kita tidak bisa berbuat banyak, emosi massa sudah tidak tertahan lagi, padahal tadinya sudah kami arahkan agar tidak anarkis,” terang Camat Baturaja Timur Mirdaili termangu menyaksikan keberingasan masa yang mempersenjatai diri dengan linggis, Martil dan Batu.
Akibat kejadian itu sedikitnya 10 rumah esek-esek yang terbuat dari kayu serta semi permanen hangus dibakar masa hingga rata dengan tanah merupakan milik Herman, Vera, Murni, Benu, Hesti, Bani,Doni, jamal, Yanti, Andi Yoga, dan Ponari.
Wakapolres OKU Kompol Zahrul Bawadi mengakui saat kejadian jumlah masa setempat dengan jumlah petugas kalah banyak.
“Memang semula kita prediksi penutupan lokalisasi ini akan berjalan damai, ternyata massa yang sudah terkonsentrasi sejak pukul 13.00 WIB tidak mau berkompromi, alasanya tempat pelacuran berada di tengah tengah pemukiman mereka hingga sangat berdampak pada status sosial keluarga yang tinggal di situ, persoalan inilah ahirnya mendorong pemerintah Kabupaten OKU menerbitkan Perda No.5 tahun 2011 tentang larangan pelacuran yang akhirnya menutup aktipitas PSK di sepancar untuk selama lamanya ,“ terang Zahrul. (had)
Kesepakatan yang dibuat bersama antara utusan Mucikari, PSK dan Pemerintah Kabupaten OKU untuk mengosongkan tempat pelacuran di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur paling lambat Jumat (13/7) ternyata sedikit terabaikan, buktinya hingga deadline yang disepakati masih banyak mucikari yang bertahan, dampaknya ratusan massa marah hingga membakar sejumlah bangunan yang selama ini diduga menjadi tempat pelacuran .
"Bakar saja, bakar saja rumahnya, jangan dikasi ampun, waktu yang kita berikan sudah cukup, ayo kita bakar," teriak ratusan massa sekitar lokasi pelacuran yang memaksa petugas untuk ikut terlibat saat pengosongan lokalisasi sepancar yang digelar Jumat (13/7) sekitar pukul 14.30 WIB.
Sebelum kedatangan petugas gabungan ratusan massa ini sudah berkerumun di kantor Lurah sepancar yang berjarak sekitar 1 Km dari lokasi. Tak siapa yang memulai, saat terjadi dialog antara petugas gabungan dengan mucikari yang masih ngotot bertahan pimpinan camat Baturaja Timur Mirdaili SSTP, Kapolsek Baturaja Timur AKP Handoyo, Kasat Reskrim AKP Median Utama dan kasat Intelkam Polres OKU AKP Agustan serta Kasat Pol PP Agusalim S.sos serta Iskandar perwakilan MUI dengan mucikari, seketika jerit histeris terdengar begitu asap membumbung melahap rumah yang terbuat dari kayu ini, sontak saja dialog buyar dan penghuni lokalisasi berhamburan keluar menyelamatkan harta bendanya.
“Kalau sudah begini kita tidak bisa berbuat banyak, emosi massa sudah tidak tertahan lagi, padahal tadinya sudah kami arahkan agar tidak anarkis,” terang Camat Baturaja Timur Mirdaili termangu menyaksikan keberingasan masa yang mempersenjatai diri dengan linggis, Martil dan Batu.
Akibat kejadian itu sedikitnya 10 rumah esek-esek yang terbuat dari kayu serta semi permanen hangus dibakar masa hingga rata dengan tanah merupakan milik Herman, Vera, Murni, Benu, Hesti, Bani,Doni, jamal, Yanti, Andi Yoga, dan Ponari.
Wakapolres OKU Kompol Zahrul Bawadi mengakui saat kejadian jumlah masa setempat dengan jumlah petugas kalah banyak.
“Memang semula kita prediksi penutupan lokalisasi ini akan berjalan damai, ternyata massa yang sudah terkonsentrasi sejak pukul 13.00 WIB tidak mau berkompromi, alasanya tempat pelacuran berada di tengah tengah pemukiman mereka hingga sangat berdampak pada status sosial keluarga yang tinggal di situ, persoalan inilah ahirnya mendorong pemerintah Kabupaten OKU menerbitkan Perda No.5 tahun 2011 tentang larangan pelacuran yang akhirnya menutup aktipitas PSK di sepancar untuk selama lamanya ,“ terang Zahrul. (had)
Kamis, 12 Juli 2012
Kota Palembang Akan Tambah 20 Pasar Baru
Palembang, SN
Jumlah pasar tradisonal di kota Palembang saat ini berkisar sekitar 50 pasar, jumlah itu dinilai belum cukup bagi kota Palembang yang kian pesat pembangunannya. Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui PD Pasar Palembang Jaya, akan menamba jumlah pasar tradisonal pada tahun depan, sebanyak 20 pasar.
Kepala PD Pasar Palembang Jaya Syaifuddin Azhar mengatakan, pihaknya saat ini tengah mencari lahan kosong untuk dibangun pasar tradisonal atau pasar tumbuh. "Masih kita cari lokasi yang pas untuk membangun pasar tumbuh sebanyak 20 titik di tahun ini, kawasannya disekitar Lemabang, KM 7, Maskerebet, dan kawasan 10 ulu." ujar Syaifudin, Rabu (11/7).
Menurutnya, dengan ditambahnya pasar tradisonal atau pasar tumbuh di kota Palembang ini, pihaknya meyakini masyarakat akan lebih mudah memilih pasar untuk berbelanja kebetuhan sehari-hari. Dengan kata lain, bisa memilih tempat yang terdekat dengan daerah tempat tinggalnya. "Pasar tumbuh ini ditambah atas kerjasama dengan pengelola pasar dalam bentuk koperasi. Pemerintah memeberikan fasilitas seperti pembangunan gedung, drainase dan lapangan parkir, sedangkan pihak koperasi dapat berperan sebagai pengelola pasar dan menarik retribusi." katanya.
Pembangunan pasar tumbuh, lanjut dia, bukan hanya sekedar membangun atau memperbanyak pasar tradisonal. Melainkan lokasi pasar mesti dicocokan dengan luasan yang memadai. Minimal lokasi yang akan dibangun pasar tumbuh ini, mempunyai luasan yang besar, sehingga selain bisa menampung pedagang yang cukup banyak, tempat parkirnya juga memadai. "Minimal luasan pasar yang akan dibangun pasar tumbuh ini, seluas 1/2 hektar, jadi pasarnya tidak sempit dan terkesan luas." kata dia lagi.
Semenetera itu, terkait pertumbuhan pasar modern seperti indomaret dan alfamart menurutnya antara pasar modern dangan pasar tradisional tidak bersaing, karena beda kriterianya, pasar modern seperti Indomart tidak menjual sayur ataupun ikan. Sehingga pasar tradisional tidak perlu khawatir bersaing.
Dia pun menambahkan, retribusi pasar tradisonal yang kini sebesar Rp 5 ribu, dinilai masih sangat kecil. Karena idealnya retribusi pasar tersebut semestinya Rp 10 ribu. "Tapi kalau kita naikan lagi uang retribusi ini jadi Rp 10 ribu, dikhawatirkan nantinya pedagang mengeluh. Makanya saat ini, retribusi sebesar Rp 5 ribu itu tidak kita naikan dulu." ujar dia.
Terkait pertumbuhan pasar tradisonal baru untuk diperbanyak. Menurutnya pengelola dapat kemudahan, karena pedagang akan mendapatkan insentif bonus fee. "Jika sudah berjalan lancar baru ditarik retribusi. Selain itu fasilitas pendukung seperti parkir dan penghijauan lahan juga perlu dikembangkan agar pembeli betah." pungkasnya.(win)
Jumlah pasar tradisonal di kota Palembang saat ini berkisar sekitar 50 pasar, jumlah itu dinilai belum cukup bagi kota Palembang yang kian pesat pembangunannya. Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui PD Pasar Palembang Jaya, akan menamba jumlah pasar tradisonal pada tahun depan, sebanyak 20 pasar.
Kepala PD Pasar Palembang Jaya Syaifuddin Azhar mengatakan, pihaknya saat ini tengah mencari lahan kosong untuk dibangun pasar tradisonal atau pasar tumbuh. "Masih kita cari lokasi yang pas untuk membangun pasar tumbuh sebanyak 20 titik di tahun ini, kawasannya disekitar Lemabang, KM 7, Maskerebet, dan kawasan 10 ulu." ujar Syaifudin, Rabu (11/7).
Menurutnya, dengan ditambahnya pasar tradisonal atau pasar tumbuh di kota Palembang ini, pihaknya meyakini masyarakat akan lebih mudah memilih pasar untuk berbelanja kebetuhan sehari-hari. Dengan kata lain, bisa memilih tempat yang terdekat dengan daerah tempat tinggalnya. "Pasar tumbuh ini ditambah atas kerjasama dengan pengelola pasar dalam bentuk koperasi. Pemerintah memeberikan fasilitas seperti pembangunan gedung, drainase dan lapangan parkir, sedangkan pihak koperasi dapat berperan sebagai pengelola pasar dan menarik retribusi." katanya.
Pembangunan pasar tumbuh, lanjut dia, bukan hanya sekedar membangun atau memperbanyak pasar tradisonal. Melainkan lokasi pasar mesti dicocokan dengan luasan yang memadai. Minimal lokasi yang akan dibangun pasar tumbuh ini, mempunyai luasan yang besar, sehingga selain bisa menampung pedagang yang cukup banyak, tempat parkirnya juga memadai. "Minimal luasan pasar yang akan dibangun pasar tumbuh ini, seluas 1/2 hektar, jadi pasarnya tidak sempit dan terkesan luas." kata dia lagi.
Semenetera itu, terkait pertumbuhan pasar modern seperti indomaret dan alfamart menurutnya antara pasar modern dangan pasar tradisional tidak bersaing, karena beda kriterianya, pasar modern seperti Indomart tidak menjual sayur ataupun ikan. Sehingga pasar tradisional tidak perlu khawatir bersaing.
Dia pun menambahkan, retribusi pasar tradisonal yang kini sebesar Rp 5 ribu, dinilai masih sangat kecil. Karena idealnya retribusi pasar tersebut semestinya Rp 10 ribu. "Tapi kalau kita naikan lagi uang retribusi ini jadi Rp 10 ribu, dikhawatirkan nantinya pedagang mengeluh. Makanya saat ini, retribusi sebesar Rp 5 ribu itu tidak kita naikan dulu." ujar dia.
Terkait pertumbuhan pasar tradisonal baru untuk diperbanyak. Menurutnya pengelola dapat kemudahan, karena pedagang akan mendapatkan insentif bonus fee. "Jika sudah berjalan lancar baru ditarik retribusi. Selain itu fasilitas pendukung seperti parkir dan penghijauan lahan juga perlu dikembangkan agar pembeli betah." pungkasnya.(win)
Tunggakan Numpuk Sekwan Lempar Tanggung Jawab
Empat Lawang, SN
Masalah keuangan di Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Empat Lawang semakin rumit. Bahkan, ironisnya dalam mengatasi sejumlah tunggakan itu, Sekwan Drs H Burhansyah, MSi terkesan melempar tanggungjawab.
Informasi dihimpun koran ini menyebutkan, sejumlah tunggakan aktifitas sekretariat DPRD Empat Lawang hingga saat ini belum terbayarkan. Seperti, operasional kegiatan anggota DPRD, tunggakan bengkel, tunggakan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), tunggakan rumah makan, tunggakan media berupa pembayaran langganan koran dan iklan selama tiga bulan hingga operasional kegiatan para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Sekwan.
Menurut beberapa sumber tunggakan itu mencapai hingga ratusan juta rupiah. Belum jelas kapan tunggakan tersebut akan dilunasi, namun pihak Sekwan terkesan melempar tanggungjawab dimaksud kepada Sekwan sebelumnya, yaitu Muas Akhmad, SE, MSi yang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Empat Lawang.
Terjadinya tunggakan dimaksud, diduga akibat adanya permasalahan penggunaan anggaran di Sekwan Empat Lawang. dimana isu santer saat ini, sekitar Rp 3,8 Miliar anggaran dipertanyakan arah penggunaannya. “kalau ada masalah defisit anggran seharusnya ada penyelesaian dari Sekwan itu sendiri, jangan terkesan melempar tanggungjawab,” kata sumber koran ini menolak disebutkan identitasnya.
Mengenai tagihan tunggakan, menurut dia, tidak etis jika dilayangkan surat penagihan ke Sekwan sebelumnya, sebab piutang dimaksud atas nama Sekretariat Dewan bukan atas nama pribadi sekwan sebelumnya.
“Yang jelas kami hanya minta penyelesaian tunggakan ini, bukan mau mempertanyakan kemana arah penggunaan anggaran sekwan selama ini,” imbuhnya
Sementara itu, Sekwan Empat Lawang Drs H Burhansyah, MSi ketika dikonfirmasi mengenai tunggakan itu, tidak bisa menjelaskan banyak. Hanya saja pihaknya mengakui saat ini dewan tengah mengalami defisit anggaran. Bahkan untuk melakukan pencairan dana triwulan ke 3 ini pun belum bisa.
“Untuk tagihan, silahkan ditujukan ke Sekwan lama. Saat ini belum bisa bicara pembayaran, karena masih defisit anggaran,” cetus Burhansyah. (eko)
Masalah keuangan di Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Empat Lawang semakin rumit. Bahkan, ironisnya dalam mengatasi sejumlah tunggakan itu, Sekwan Drs H Burhansyah, MSi terkesan melempar tanggungjawab.
Informasi dihimpun koran ini menyebutkan, sejumlah tunggakan aktifitas sekretariat DPRD Empat Lawang hingga saat ini belum terbayarkan. Seperti, operasional kegiatan anggota DPRD, tunggakan bengkel, tunggakan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), tunggakan rumah makan, tunggakan media berupa pembayaran langganan koran dan iklan selama tiga bulan hingga operasional kegiatan para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Sekwan.
Menurut beberapa sumber tunggakan itu mencapai hingga ratusan juta rupiah. Belum jelas kapan tunggakan tersebut akan dilunasi, namun pihak Sekwan terkesan melempar tanggungjawab dimaksud kepada Sekwan sebelumnya, yaitu Muas Akhmad, SE, MSi yang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Empat Lawang.
Terjadinya tunggakan dimaksud, diduga akibat adanya permasalahan penggunaan anggaran di Sekwan Empat Lawang. dimana isu santer saat ini, sekitar Rp 3,8 Miliar anggaran dipertanyakan arah penggunaannya. “kalau ada masalah defisit anggran seharusnya ada penyelesaian dari Sekwan itu sendiri, jangan terkesan melempar tanggungjawab,” kata sumber koran ini menolak disebutkan identitasnya.
Mengenai tagihan tunggakan, menurut dia, tidak etis jika dilayangkan surat penagihan ke Sekwan sebelumnya, sebab piutang dimaksud atas nama Sekretariat Dewan bukan atas nama pribadi sekwan sebelumnya.
“Yang jelas kami hanya minta penyelesaian tunggakan ini, bukan mau mempertanyakan kemana arah penggunaan anggaran sekwan selama ini,” imbuhnya
Sementara itu, Sekwan Empat Lawang Drs H Burhansyah, MSi ketika dikonfirmasi mengenai tunggakan itu, tidak bisa menjelaskan banyak. Hanya saja pihaknya mengakui saat ini dewan tengah mengalami defisit anggaran. Bahkan untuk melakukan pencairan dana triwulan ke 3 ini pun belum bisa.
“Untuk tagihan, silahkan ditujukan ke Sekwan lama. Saat ini belum bisa bicara pembayaran, karena masih defisit anggaran,” cetus Burhansyah. (eko)
Batubara Lahat dan Kepentingan Pemilik Modal
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
'SEJAK batubara di Lahat di eksplorasi, banyak kemajuan untuk kota itu, kota jadi ramai dan semarak. Kemudian banyak tenaga kerja yang terserap'. Itulah sepenggal kata dari salah satu konsultan tambang batubara di Lahat. Kota ramai dan semarak memang kondisi di jantung Kota Lahat saat ini, mobil bertambah banyak dan geliat kota terasa sampai malam hari.
Lalu apakah semarak dan meriah kota sudah mencerminkan tujuan dari eksplorasi bahan galian batubara yang sangat marak di Bumi Seganti Setungguan tersebut? Pengambilan bahan galian yang terkesan terburu-buru, karena tak melewati tahapan-tahapan selayaknya untuk tambang secara umum. Misalnya apakah sudah Pemkab Lahat sebelumnya melakukan penyelidikan kwalitas batubara, wilayah sebaran, cadangan batubara dan pembangunan infrastruktur saat tambang sudah dilakukan.
Okelah kalau penyelidikan kwalitas batubara, wilayah sebaran, cadangan batubara dikatakan sudah dilakukan sejak lama. Tetapi rasanya butuh waktu dan biaya yang sangat besar untuk melakukan itu semua. Dengan penerbitan KP yang dilakukan di era Bupati Harunata secara serentak, apalagi setelah ada perseteruan sebelumnya dengan PTBA, rasanya awal mula untuk memanfaakan bahan galian demi kemaslahatan umat diduga sudah melanggar rambu-rambu yang ada.
Penerbitan KP lalu langsung eksplorasi tiba-tiba mencuatkan eforia kesenangan luar biasa. Berharap banyak efek positif dari kondisi tersebut ada dimana-mana. Tetapi seiring berjalannya waktu kondisi berbalik arah. Terlihat ekpsplorasi dan pengangkutan batubara yang masih menggunakan jalur transportasi umum, dilakukan tanpa mengindahkan suara dan kepentingan rakyat.
Tergambar saat ini, yang penting batubara diambil dari perut bumi kemudian diangkut ke dermaga Pelabuhan Tanjung Api-api. Saat kepentingan pemilik modal dan kejar target seperti sekarang, nurani sama sekali tak ada.
Banyak sekali yang dikorbankan dengan sistem yang sudah salah sejak awal ini. Penguasa harus bertindak untuk semuanya. Jangan sampai penderitaan ini makin memuncak dan penderitaan semakin parah. Banyak contoh daerah-daerah penghasil tambang menjadi rusak dan terabaikan saat bahan galian habis. Tentu kita tak ingin seperti itu. Biar tak makin lengkap kesalahan dengan apa yang dialami rakyat, mari cari solusi terbaik. (***)
Marak Angkutan Liar di Pagaralam
Pagaralam, SN
Angkutan kota dan angkutan pedesaan liar bernomor polisi hitam masih marak di Kota Pagaralam Sumsel, hal ini menjadi salahsatu penyebab kemacetan dan kesemerautan kawasan kota. Demikian pantauan, Rabu (11/7).
Pantauan SN, angkutan kota (angkot) dan angkutan pedesaan (angdes) sering melanggar ketentuan tidak diperbolehkan masuk kawasan kota, bahkan masih saja leluasa hilir mudik mengangkut penumpang sejak pagi sampai sore hari dengan menerobos masuk Pasar Dempo Permai, sementara petugas terkadang sengaja membiarkannya.
Biasanya pelanggaran ini didominasi angdes tidak resmi yang masih mengunakan plat hitam, sedangkan angkot biasanya mengganti plat dengan mengecat kuning mirip angkutan resmi, untuk mengetahuinya saat terjaring razia petugas, tapi jarang dilakukan.
"Petugas sepertinya ada permainan dengan para sopir angkot dan angdes liar sehingga tindak memberikan sanksi tegas seperti tilang atau memberhentikan angkot liar itu masuk kota," kata Umidi (34) sopir angkutan kota resmi.
Ia mengaku, sudah sering protes kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam langsung, minta segera menertibkan angkot dan angdes liar tersebut, namun hingga kini belum ada tindakan tegas. Padahal kehadiran angkutan liar itu tidak saja telah membuat semeraut dan sopir angkot resmi tidak dapat penumpang termasuk terkadang mengganggu lalu lintas akibat parkir juga sembarangan.
Dia mengatakan, sebelum ada angdes dan angkot liar ada, biasanya sopir angkot resmi bisa membawa pulang keuntungan bersih sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per hari. Tapi sekarang, sudah sulit apalagi jumlah ojek sepeda motor juga mengalami peningkatan.
"Sekarang sudah tidak jelas mana angkot dan angdes resmi, sebab semuanya sudah berobah mejadi plat kuning, kalau razia baru ketahuan," ungkapnya.
Menurut dia, kondisi ini rawan terjadi bentrok atau keributan antar pengemudi angkot resmi dengan yang liar. Bahkan juga cukup berpengaruh pendapan angkot resmi, dipastikan karena kalah bersaing dengan angkot liar tidak menawarkan ongkos yang resmi.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi, Drs H Agustiar Effendi, berjanji akan melakukan penertiban dan menindak tegas semua tindakan angkot dan angdes liar yang masih beroperasi, termasuk kalau ada petugas yang terlibat
"Saya janji akan tidak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran termasuk petugas di lapangan. Kami akan tertibkan semua angkot dan angdes liar tersebut, dan termasuk angdes yang sering melakukan pelanggaran dengan menerobos masuk ke kawasan pusat kota," kata dia pula. (asn)
Angkutan kota dan angkutan pedesaan liar bernomor polisi hitam masih marak di Kota Pagaralam Sumsel, hal ini menjadi salahsatu penyebab kemacetan dan kesemerautan kawasan kota. Demikian pantauan, Rabu (11/7).
Pantauan SN, angkutan kota (angkot) dan angkutan pedesaan (angdes) sering melanggar ketentuan tidak diperbolehkan masuk kawasan kota, bahkan masih saja leluasa hilir mudik mengangkut penumpang sejak pagi sampai sore hari dengan menerobos masuk Pasar Dempo Permai, sementara petugas terkadang sengaja membiarkannya.
Biasanya pelanggaran ini didominasi angdes tidak resmi yang masih mengunakan plat hitam, sedangkan angkot biasanya mengganti plat dengan mengecat kuning mirip angkutan resmi, untuk mengetahuinya saat terjaring razia petugas, tapi jarang dilakukan.
"Petugas sepertinya ada permainan dengan para sopir angkot dan angdes liar sehingga tindak memberikan sanksi tegas seperti tilang atau memberhentikan angkot liar itu masuk kota," kata Umidi (34) sopir angkutan kota resmi.
Ia mengaku, sudah sering protes kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam langsung, minta segera menertibkan angkot dan angdes liar tersebut, namun hingga kini belum ada tindakan tegas. Padahal kehadiran angkutan liar itu tidak saja telah membuat semeraut dan sopir angkot resmi tidak dapat penumpang termasuk terkadang mengganggu lalu lintas akibat parkir juga sembarangan.
Dia mengatakan, sebelum ada angdes dan angkot liar ada, biasanya sopir angkot resmi bisa membawa pulang keuntungan bersih sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per hari. Tapi sekarang, sudah sulit apalagi jumlah ojek sepeda motor juga mengalami peningkatan.
"Sekarang sudah tidak jelas mana angkot dan angdes resmi, sebab semuanya sudah berobah mejadi plat kuning, kalau razia baru ketahuan," ungkapnya.
Menurut dia, kondisi ini rawan terjadi bentrok atau keributan antar pengemudi angkot resmi dengan yang liar. Bahkan juga cukup berpengaruh pendapan angkot resmi, dipastikan karena kalah bersaing dengan angkot liar tidak menawarkan ongkos yang resmi.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi, Drs H Agustiar Effendi, berjanji akan melakukan penertiban dan menindak tegas semua tindakan angkot dan angdes liar yang masih beroperasi, termasuk kalau ada petugas yang terlibat
"Saya janji akan tidak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran termasuk petugas di lapangan. Kami akan tertibkan semua angkot dan angdes liar tersebut, dan termasuk angdes yang sering melakukan pelanggaran dengan menerobos masuk ke kawasan pusat kota," kata dia pula. (asn)
Lewat Satu Tahun, Pembuatan Akte Lewat Pengadilan
Prabumulih, SN
Masyarakat Kota Prabumulih mengeluhkan pembuatan akte kelahiran anak mereka karena batas usia untuk pembuatan akte anak lewat satu tahun harus melalui Pengadilan Negeri (PN) sedangkan untuk pembuatan akte secara gratis di Dinas Dukacapil hanya dibatasi tenggang waktu dua bulan.
Warga juga mengeluh karena sering dipungut biaya berkisar Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu oleh oknum Dinas Dukcapil.
Kadin Dukcapil Kota Prabumulih Drs H Musthafa Anwar, Selasa (10/7) saat dibincangi di
ruang kerjanya mengatakan, sebenarnya untuk pembuatan akte kelahiran gratis tidak ada pungutan biaya apalagi usia anak masih di bawah dua bulan.
"Kecuali kalau yang bersangkutan ngasih uang yaaa pasti diterima. Mungkin tanda terima kasih mereka sedangkan dasar hukum untuk pembuatan akte kelahiran lewat satu tahun harus melalui Pengadilan Negeri berdasarkan UUD No 23 tahun 2006. Jadi kita sesuai prosuder," katanya.
Diakui Musthafa untuk pembuatan akte kelahiran masyarakat Kota Prabumulih saat ini mengalami penurunan hingga mencapai 60 persen.
"Untuk itu saya menghimbau agar orangtua yang baru melahirkan anak agar secepatnya mengurus akte kelahiran, kan gratis kalau di bawah dua bulan," ucapnya.
Ia menambahkan syarat syarat pembuatan akte kelahiran yakni fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), fotocopy surat akte nikah, surat kelahiran anak dari dokter atau bidan setempat dan biasanya untuk proses penyelesaian pembuatan akte ini memakan waktu setengah bulan. (and)
Masyarakat Kota Prabumulih mengeluhkan pembuatan akte kelahiran anak mereka karena batas usia untuk pembuatan akte anak lewat satu tahun harus melalui Pengadilan Negeri (PN) sedangkan untuk pembuatan akte secara gratis di Dinas Dukacapil hanya dibatasi tenggang waktu dua bulan.
Warga juga mengeluh karena sering dipungut biaya berkisar Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu oleh oknum Dinas Dukcapil.
Kadin Dukcapil Kota Prabumulih Drs H Musthafa Anwar, Selasa (10/7) saat dibincangi di
ruang kerjanya mengatakan, sebenarnya untuk pembuatan akte kelahiran gratis tidak ada pungutan biaya apalagi usia anak masih di bawah dua bulan.
"Kecuali kalau yang bersangkutan ngasih uang yaaa pasti diterima. Mungkin tanda terima kasih mereka sedangkan dasar hukum untuk pembuatan akte kelahiran lewat satu tahun harus melalui Pengadilan Negeri berdasarkan UUD No 23 tahun 2006. Jadi kita sesuai prosuder," katanya.
Diakui Musthafa untuk pembuatan akte kelahiran masyarakat Kota Prabumulih saat ini mengalami penurunan hingga mencapai 60 persen.
"Untuk itu saya menghimbau agar orangtua yang baru melahirkan anak agar secepatnya mengurus akte kelahiran, kan gratis kalau di bawah dua bulan," ucapnya.
Ia menambahkan syarat syarat pembuatan akte kelahiran yakni fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), fotocopy surat akte nikah, surat kelahiran anak dari dokter atau bidan setempat dan biasanya untuk proses penyelesaian pembuatan akte ini memakan waktu setengah bulan. (and)
Senin, 09 Juli 2012
Pegawai BRI Pagaralam Diduga Gelapkan Uang Nasabah
Pagaralam, SN
Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI), Cabang Kota Pagaralam, diduga menggelapkan uang nasabah Rp19 juta atas nama Asin warga Simpang Petani, Kelurahan Beringinjaya, Kecamatan Pagaralam Utara.
Kapolres Kota Pagaralam AKBP Abi Darrin melalui Kapolsek Pagaralam Selatan, Iptu Wantoro, Minggu (8/7) membenarkan adanya laporan dari salah seorang nasabah Bank BRI Cabang, Kota Pagaralam atas nama Asin yang mengalami kehilangan uang setelah diserahkan kepada pegawai bank tersebut.
Ia mengatakan, penyerahan uang tabungan dilakukan korban melalui Satpam bank sebanyak dua kantong warna hitam, masing-masing berisi Rp 15 juta dan Rp 19 juta lengkap dengan buku tabunganya.
"Merasa sudah saling kenal korban sudah sering melakukan penyetoran dengan cara dititip lebih dahulu melalui Satpam menghindari antrian, sehingga tidak merasa curiga akan terjadi peristiwa tersebut," ungkapnya.
Menurut dia, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Satpam dan korban untuk memastikan kebenaran laporan itu.
"Memang sesuai antara pernyataan korban dengan Satpam sudah menyerahkan uang dua kantong, hanya saja setelah dibukukan oleh kasir justru hanya diakui satu kantong saja," ungkap dia.
Dia mengatakan, kalau keterangan Satpam dua kantong uang tadi jusru disatukan, namun dari dua buku tabungan nasabah tersbut hanya satu yang diisikan.
"Kita baru memeriksa Satpam dan baru akan memanggil kasir termasuk beberapa pegawai BRI lainnya," kata dia.
Ia melanjutkan, sepertinya ada kerjasama antara kasir dan Satpam, hanya saja agak kesulitan membuktikan karena tidak ada saksi yang menguatkan dan bukti tertulis saat penyerahan.
"Satpam mengakui penyerahan dua kantong plastik hitam uang, tapi tidak dihitung masing-masing jumlahnya, karena langsung diserahkan kepada kasir," ujar dia.
Sementara itu menurut korban Asin, memang karena kondisi sedikit ramai sehingga harus mengantri, tapi karena ingin cepat pergi uang dua kantong plastik hitam berisi uang Rp19 juta dan Rp15 juta lengkap dengan buku tabungan.
"Saat penyerahan dengan Satpam sudah ditulis nominal uang dimasing-masing buku dalam kantong tersebut, tapi tidak tahu mengapa setelah diteriam kasir hanya satu kantong," ungkapnya.
Sudah sering, kata Asin, kalau jumlah tabungan banyak dititip dengan Satpam terutma bila kondisi bank ramai.
"Kalau jumlah uang kurang masih bisa masuk akal, tapi kalau hilang satu kantong tentunya ada unsur kesengajaan," kata dia lagi.
Asin mengatakan, persoalan ini sepenuhnya sudah diserahkan kepada aparat penegah hukum untuk mengungkapnya. (asn)
Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI), Cabang Kota Pagaralam, diduga menggelapkan uang nasabah Rp19 juta atas nama Asin warga Simpang Petani, Kelurahan Beringinjaya, Kecamatan Pagaralam Utara.
Kapolres Kota Pagaralam AKBP Abi Darrin melalui Kapolsek Pagaralam Selatan, Iptu Wantoro, Minggu (8/7) membenarkan adanya laporan dari salah seorang nasabah Bank BRI Cabang, Kota Pagaralam atas nama Asin yang mengalami kehilangan uang setelah diserahkan kepada pegawai bank tersebut.
Ia mengatakan, penyerahan uang tabungan dilakukan korban melalui Satpam bank sebanyak dua kantong warna hitam, masing-masing berisi Rp 15 juta dan Rp 19 juta lengkap dengan buku tabunganya.
"Merasa sudah saling kenal korban sudah sering melakukan penyetoran dengan cara dititip lebih dahulu melalui Satpam menghindari antrian, sehingga tidak merasa curiga akan terjadi peristiwa tersebut," ungkapnya.
Menurut dia, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Satpam dan korban untuk memastikan kebenaran laporan itu.
"Memang sesuai antara pernyataan korban dengan Satpam sudah menyerahkan uang dua kantong, hanya saja setelah dibukukan oleh kasir justru hanya diakui satu kantong saja," ungkap dia.
Dia mengatakan, kalau keterangan Satpam dua kantong uang tadi jusru disatukan, namun dari dua buku tabungan nasabah tersbut hanya satu yang diisikan.
"Kita baru memeriksa Satpam dan baru akan memanggil kasir termasuk beberapa pegawai BRI lainnya," kata dia.
Ia melanjutkan, sepertinya ada kerjasama antara kasir dan Satpam, hanya saja agak kesulitan membuktikan karena tidak ada saksi yang menguatkan dan bukti tertulis saat penyerahan.
"Satpam mengakui penyerahan dua kantong plastik hitam uang, tapi tidak dihitung masing-masing jumlahnya, karena langsung diserahkan kepada kasir," ujar dia.
Sementara itu menurut korban Asin, memang karena kondisi sedikit ramai sehingga harus mengantri, tapi karena ingin cepat pergi uang dua kantong plastik hitam berisi uang Rp19 juta dan Rp15 juta lengkap dengan buku tabungan.
"Saat penyerahan dengan Satpam sudah ditulis nominal uang dimasing-masing buku dalam kantong tersebut, tapi tidak tahu mengapa setelah diteriam kasir hanya satu kantong," ungkapnya.
Sudah sering, kata Asin, kalau jumlah tabungan banyak dititip dengan Satpam terutma bila kondisi bank ramai.
"Kalau jumlah uang kurang masih bisa masuk akal, tapi kalau hilang satu kantong tentunya ada unsur kesengajaan," kata dia lagi.
Asin mengatakan, persoalan ini sepenuhnya sudah diserahkan kepada aparat penegah hukum untuk mengungkapnya. (asn)
Pasokan Daging Sapi Terbatas
Diduga Adanya Penimbunan
Palembang, SN
Menjelang bulan puasa, kebutuhan daging secara langsung menjadi meningkat, tak pelak membuat pasokan daging sapi menjadi terbatas di pasar tradisional. Terlebi harga pun diisukan bakal mengalami kenaikan hingga 30 persen.
Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang Sudirman Tegoeh mengatakan, pasokan daging sapi dari rumah potong hewan (RPH) ke pasar-pasar tradisonal seperti dipasar Induk Jakabaring dan pasar 16 Ilir. Tidak ada pengurangan, namun yang membuat pasokan daging sapi tersebut berkurang. Karena pihak pasar melakukan penimbunan, "Artinya pihak pasar berlaku curang, dalam sehari kita memotong sapi di RPH sebanyak 45 ekor perhari. Itu sama saja sebanyak 8 ton." katanya, Minggu (8/7).
Menurut dia, jumlah 8 ton perhari itu adalah kalkulasi kebutuhan seluruh warga kota Palembang yang mengkomsumsi daging dalam satu hari. "Jadi, kalau benar kami yang membatasi pasokan daging ke pasar tradisonal itu. Maka itu salah, justru ada kecurangan yang dilakukan oknum pedagang." jelasnya.
Para pedagang tersebut, melakukan penimbunan daging sehingga menyebabkan stok daging di pasar minim. Karena ingin mencari keuntungan dengan jumlah besar, terlebih H-7 jelang puasa nanti. Harga daging sapi bakal mengalami kenaikan hingga 30 persen, "Satu pekan jelang puasa harga daging sapi naik, saat ini saja harganya berkisar Rp 70-75 Ribu perkilo. Apalagi nanti kalau naik," jelas dia.
Untuk itu, pihaknya pun akan mengantisipasi kenaikan harga daging sapi, dengan cara menambah pasokan daging sapi ke pasar-pasar. "Sehingga kenaikan, diimbangi dengan kebutuhan daging yang akan meningkat dibulan puasa." katanya.
Daging sapi yang akan ditambah atau didrop ke pasar dengan kisaran 20 persen itu. Bakal dilakukan pihaknya saat mendekati jelang hari raya, "Dua pekan lagi hari raya pasokan daging sapi dipastikan sudah kita drop hingga 20 persen." katanya.
Sementara salah satu pedagang daging sapi dikawasan pasar 16 Ilir, Budi mengaku kalau mendekati puasa permintaan masyarakat akan konsumsi daging meningkat. "Kalau permintaan banyak, otomatis harga pun kita naikan, tapi jika permintaan menurun maka sebaliknya akan kami turunkan harganya. Saat ini, harga daging naik, normalnya Rp60-70 Ribu perkilo, sekarang Rp70-75 ribu." katanya.(win)
Palembang, SN
Menjelang bulan puasa, kebutuhan daging secara langsung menjadi meningkat, tak pelak membuat pasokan daging sapi menjadi terbatas di pasar tradisional. Terlebi harga pun diisukan bakal mengalami kenaikan hingga 30 persen.
Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang Sudirman Tegoeh mengatakan, pasokan daging sapi dari rumah potong hewan (RPH) ke pasar-pasar tradisonal seperti dipasar Induk Jakabaring dan pasar 16 Ilir. Tidak ada pengurangan, namun yang membuat pasokan daging sapi tersebut berkurang. Karena pihak pasar melakukan penimbunan, "Artinya pihak pasar berlaku curang, dalam sehari kita memotong sapi di RPH sebanyak 45 ekor perhari. Itu sama saja sebanyak 8 ton." katanya, Minggu (8/7).
Menurut dia, jumlah 8 ton perhari itu adalah kalkulasi kebutuhan seluruh warga kota Palembang yang mengkomsumsi daging dalam satu hari. "Jadi, kalau benar kami yang membatasi pasokan daging ke pasar tradisonal itu. Maka itu salah, justru ada kecurangan yang dilakukan oknum pedagang." jelasnya.
Para pedagang tersebut, melakukan penimbunan daging sehingga menyebabkan stok daging di pasar minim. Karena ingin mencari keuntungan dengan jumlah besar, terlebih H-7 jelang puasa nanti. Harga daging sapi bakal mengalami kenaikan hingga 30 persen, "Satu pekan jelang puasa harga daging sapi naik, saat ini saja harganya berkisar Rp 70-75 Ribu perkilo. Apalagi nanti kalau naik," jelas dia.
Untuk itu, pihaknya pun akan mengantisipasi kenaikan harga daging sapi, dengan cara menambah pasokan daging sapi ke pasar-pasar. "Sehingga kenaikan, diimbangi dengan kebutuhan daging yang akan meningkat dibulan puasa." katanya.
Daging sapi yang akan ditambah atau didrop ke pasar dengan kisaran 20 persen itu. Bakal dilakukan pihaknya saat mendekati jelang hari raya, "Dua pekan lagi hari raya pasokan daging sapi dipastikan sudah kita drop hingga 20 persen." katanya.
Sementara salah satu pedagang daging sapi dikawasan pasar 16 Ilir, Budi mengaku kalau mendekati puasa permintaan masyarakat akan konsumsi daging meningkat. "Kalau permintaan banyak, otomatis harga pun kita naikan, tapi jika permintaan menurun maka sebaliknya akan kami turunkan harganya. Saat ini, harga daging naik, normalnya Rp60-70 Ribu perkilo, sekarang Rp70-75 ribu." katanya.(win)
Kisruh dan Batubara Lahat yang Membuat Rakyat Tersiksa
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
CITA-CITA menjadikan kekayaan alam Lahat berupa batubara akan menyejahterakan rakyat 'Bumi Seganti Setungguan' masih jauh panggang dari api.
Kondisi saat ini bukannya cita-cita tersebut bisa terwujud, justru protes berkepanjangan terhadap efek buruk yang ditimbulkan. Faktor utama soal transportasi pengangkutan batubara yang masih menggunakan jalan raya untuk umum, yang jelas melanggar undang-undang. Tak hanya itu, pemberian dan penerbitan KP yang dilakukan mantan Bupati Lahat H Harunata masih meninggalkan prahara. Karena gugatan ke KPK untuk masalah ini sudah didaftarkan.
PTBA sebagai perusahaan pertambangan batubara yang sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah dimana KP merasa diambil Lahat, memang sudah sah melakukan jalur hukum. Dasar untuk masalah ini sebelumnya karena terbitnya KP yang jelas merugikan PTBA. Harunata sendiri berdasar pemberian izin itu terkait dengan keinginan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Lahat.
Keinginan investor untuk maraup untung di wilayah Lahat cukup beralasan. Pasalnya, kandungan batubara di wilayah tersebut disinyalir masih melimpah ruah. Tentu ini menjadi pembahasan menarik, kandungan batubara yang melimpah ruah, kwalitas yang baik, wilayah cakupan tambang yang luas memerlukan penelitian yang panjang dan dilakukan secara berkala dengan waktu yang tak sedikit. Tentu saja penelitiannya memerlukan dana yang sangat banyak.
Dengan penerbitan KP yang 'terburu-buru' dengan alasan untuk menyejahterakan rakyat Lahat, tentu dengan dasar kuat juga. Apakah Lahat sudah melakukan penelitian dan penyelidikan untuk kondisi ini? Rasanya jawabannya hal yang sangat sulit dilakukan. Lalu apakah dokumen milik BUMN PTBA sebelumnya sudah diketahui banyak pihak, lalu banyak investor tertarik?
Bila untuk kesejahteraan rakyat, tentu semua akan setuju eksplorasi batubara dilakukan dengan maksimal. Tetapi yang sangat menyakitkan saat ini, semuanya tak sesuai cita-cita mulia. Bahkan rakyat Sumsel harus menelan pil pahit, berupa kemacetan berjam-jam dan efek buruk lainnya.
Lingkaran atau keterkaitan untuk semua efek tambang sudah terjadi saat ini. Tentu saja pasar batubara asal Lahat sudah tercipta, hukum pasar pun sudah ada. Konsumen batubara dengan ikatan kontrak dipastikan sudah terikat, begitu juga dengan sistem transportasi yang saat ini terus menuai protes. Konsumen tak akan mau rugi dengan uang yang sudah dibayarkan, hingga tuntutan batubara harus ada adalah harga mati.
Pengambil keputusan harus turun untuk menyelesaikan masalah ini, terus protes dan menempuh jalur hukum tak akan menyelesaikan masalah. Karena itu semua hanya mengulur-ngulur waktu, hingga ujung-ujungnya batubara di Lahat akan habis dan rakyat menjadi korban.
Cita-cita mulia memanfaatkan bahan galian tambang terbesar di Indonesia akhirnya akan menjadi bias, karena ujung-ujungnya hanya pemilik modal yang akan untung. Belum terlambat Bung!! (***)
Longsor Jalan Provinsi Makin Mengkhawatirkan
Muaradua, SN
Longsor yang terjadi di beberapa titik ruas jalan provinsi di Muaradua beberapa waktu lalu persis di kawasan hutan lindung Desa bendi dan dan Simpang Sender Utara, Kecamatan BPR Ranau Tengah OKU Selatan, kondisinya semakin mengkhawatirkan dan mengundang rawan kecelakaan.
Akibat longsor itu, badan jalan menjadi sempit sangat mengganggu arus berlalu lintas. Apabila hal ini dibiarkan berlama, tidak segera diperbaiki atau dibangun dengan memasang bronjong dan dibangun drainase saluran air, bukan tidak mungkin berakibat badan jalan akan terputus.
Mudirman (45) warga desa Simpang sender Utara setempat, mengatakan, dirinya sangat khawatir longsor terjadi jika hujan deras berlangsung tidak menutup kemungkinan itu suatu saat akan mengambil korban.
“Akhir-akhir ini curah hujan yang cukup tinggi ditambah angin kencang, sedang kendaraan lalu lintas bermotor muatan setiap saat melintas,” kata Mudirman, Minggu (8/7).
Dia menambahkan, akses jalan ini sering dilintasi mobil ukuran besar dan kecil sehingga dampak buruk bagi pengendara yang setiap saat melintasinya. "Khususnya pada malam hari jalan ini sangat rawan kecelakaan, karena dilokasi longor tersebut tidak ada dipasang rambu dan gundukan tanah serta pohon tumbang belum sepenuhnya dibersihkan dari bahu jalan,” ujarnya.
Mudirman berharap menjelang puasa bahu jalan yang tertimbun tanah dan pepohonan sudah dibersihkan oleh para pihak terkait. ”Bahu jalan yang tertimbun longsor agar segera dibersihkan agar jalan tidak menyempit,” pungkasnya. (dan)
Longsor yang terjadi di beberapa titik ruas jalan provinsi di Muaradua beberapa waktu lalu persis di kawasan hutan lindung Desa bendi dan dan Simpang Sender Utara, Kecamatan BPR Ranau Tengah OKU Selatan, kondisinya semakin mengkhawatirkan dan mengundang rawan kecelakaan.
Akibat longsor itu, badan jalan menjadi sempit sangat mengganggu arus berlalu lintas. Apabila hal ini dibiarkan berlama, tidak segera diperbaiki atau dibangun dengan memasang bronjong dan dibangun drainase saluran air, bukan tidak mungkin berakibat badan jalan akan terputus.
Mudirman (45) warga desa Simpang sender Utara setempat, mengatakan, dirinya sangat khawatir longsor terjadi jika hujan deras berlangsung tidak menutup kemungkinan itu suatu saat akan mengambil korban.
“Akhir-akhir ini curah hujan yang cukup tinggi ditambah angin kencang, sedang kendaraan lalu lintas bermotor muatan setiap saat melintas,” kata Mudirman, Minggu (8/7).
Dia menambahkan, akses jalan ini sering dilintasi mobil ukuran besar dan kecil sehingga dampak buruk bagi pengendara yang setiap saat melintasinya. "Khususnya pada malam hari jalan ini sangat rawan kecelakaan, karena dilokasi longor tersebut tidak ada dipasang rambu dan gundukan tanah serta pohon tumbang belum sepenuhnya dibersihkan dari bahu jalan,” ujarnya.
Mudirman berharap menjelang puasa bahu jalan yang tertimbun tanah dan pepohonan sudah dibersihkan oleh para pihak terkait. ”Bahu jalan yang tertimbun longsor agar segera dibersihkan agar jalan tidak menyempit,” pungkasnya. (dan)
Mutasi 153 Eselon Geserkan Pejabat Bermasalah
Baturaja, SN
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan mutasi 152 pejabat eselon II,III dan IV, Jumat (6/7) di gedung kesenian Baturaja, menariknya dalam mutasi ini dua pejabat yang sedang dalam masalah hukum ikut “masuk kotak “ alias staf biasa .
Pengambilan sumpah jabatan ini langsung dilakukan oleh wakil Bupati OKU Drs H Kuryana aziz tanpa kehadiran Bupati Drs H Yulius Nawawi karena sedang melaksanakan tugas dinas luar kota. "Mohon maaf hari ini Bupati menyampaikan salam tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena tugas luar kota dan saya berharap mutasi ini disikapi secara arief untuk kemajuan organisasi bukan karena suka atau tidak suka, bukan karena kepentingan politik, dan bukan pula karena desakan pihak tertentu, keputusan yang kami ambil sangat rasional setelah melalui penyaringan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (baperjakat) hingga mutasi ini dilaksanakan secara prosedural dan profesional berdasarkan prestasi kerja dan penilaian atasan,“ tegas Kuryana.
Dua pejabat yang sedang tersandung persoalan hukum yakni ZOG staf ahli bupati dengan setatus eselon II dan SGH sekretaris DKK dengan status eselon III harus masuk “kotak” sebagai staf setda OKU dan posisinya sudah di gantikan orang lain, begitupula Tri Aprianisingsih yang sebelumnya menjabat Kaban Ketahanan Pangan digantikan oleh kakak kandungnya sendiri Ir Joni Amaran, sedangkan Tri sendiri masuk ke staf setda OKU.
“Sepertinya mutasi ini masih akan ada kelanjutan, waktunya belum tau kapan, sebab yang dimutasi hari ini belum termasuk dua jabatan yang direkomendasi dewan, tapi dimutasi atau tidak itu hak prerogatif Bupati yang tidak bisa di campuri pihak asing “terang salah satu pejabat yang minta tidak ditulis. (had)
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan mutasi 152 pejabat eselon II,III dan IV, Jumat (6/7) di gedung kesenian Baturaja, menariknya dalam mutasi ini dua pejabat yang sedang dalam masalah hukum ikut “masuk kotak “ alias staf biasa .
Pengambilan sumpah jabatan ini langsung dilakukan oleh wakil Bupati OKU Drs H Kuryana aziz tanpa kehadiran Bupati Drs H Yulius Nawawi karena sedang melaksanakan tugas dinas luar kota. "Mohon maaf hari ini Bupati menyampaikan salam tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena tugas luar kota dan saya berharap mutasi ini disikapi secara arief untuk kemajuan organisasi bukan karena suka atau tidak suka, bukan karena kepentingan politik, dan bukan pula karena desakan pihak tertentu, keputusan yang kami ambil sangat rasional setelah melalui penyaringan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (baperjakat) hingga mutasi ini dilaksanakan secara prosedural dan profesional berdasarkan prestasi kerja dan penilaian atasan,“ tegas Kuryana.
Dua pejabat yang sedang tersandung persoalan hukum yakni ZOG staf ahli bupati dengan setatus eselon II dan SGH sekretaris DKK dengan status eselon III harus masuk “kotak” sebagai staf setda OKU dan posisinya sudah di gantikan orang lain, begitupula Tri Aprianisingsih yang sebelumnya menjabat Kaban Ketahanan Pangan digantikan oleh kakak kandungnya sendiri Ir Joni Amaran, sedangkan Tri sendiri masuk ke staf setda OKU.
“Sepertinya mutasi ini masih akan ada kelanjutan, waktunya belum tau kapan, sebab yang dimutasi hari ini belum termasuk dua jabatan yang direkomendasi dewan, tapi dimutasi atau tidak itu hak prerogatif Bupati yang tidak bisa di campuri pihak asing “terang salah satu pejabat yang minta tidak ditulis. (had)
Harga Getah Karet di Prabumulih Turun
Prabumulih, SN
Sudah dua minggu terakhir ini harga getah karet di wilayah Kota Prabumulih terus mengalami penurunan. Jika sebelumnya harga ditingkat petani masih mencapai Rp 18 ribu perkilogramnya, kini turun menjadi Rp 13 ribu per kilogramnya. Turunnya harga getah karet tersebut, membuat sejumlah petani yang menggantungkan hidupnya dari getah karet tersebut menjerit. Kondisi anjloknya harga getah karet ini semakin diperparah dengan menurunnya produksi getah karet petani.
“Parah nian pak, mano hargo getah lah turun hasil sadapan jugo sedikit. Padahal, kami harus bayar uang sekolah dan membeli peralatan sekolah anak kami,” aku Ali Renggo, petani karet asal Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, pada wartawan, Minggu (8/7).
Menurut Ali, turunnya hasil produksi getah karet tersebut disebabkan masuknya musim kemarau. “Biaso pak, kalu lah masuk musim kemarau seperti ini getah karet pasti dikit yang keluar bahkan ada yang tidak keluar sama sekali,” jelasnya.
Minimnya hasil produksi getah dan murahnya nilai jual getah tersebut, sambung Ali, memaksa sejumlah petani untuk menyadap pohon karetnya sebanyak dua kali dalam satu hari. “Sudah banyak pak, yang nyadap duo kali sehari pagi samo malam. Ini dilakukan biar hasilnyo banyak,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Tonek, warga yang sama. Tonek menyebutkan, berbagai cara dilakukan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat menurunnya harga getah. Mulai dari menyadap karet dua kali sehari, sampai dengan mencari pekerjaan lain seperti ngojek dan menjadi buruh bangunan.
"Ado yang terpakso ngojek pak, ado jugo yang jadi tukang bangunan. Pokoknyo kalu sudah dalam kondisi seperti sekarang, segalo caro dilakuan biar dapat menutupi keperluan keluargo asalkan jangan maling bae pak,” keluhnya. (and)
Sudah dua minggu terakhir ini harga getah karet di wilayah Kota Prabumulih terus mengalami penurunan. Jika sebelumnya harga ditingkat petani masih mencapai Rp 18 ribu perkilogramnya, kini turun menjadi Rp 13 ribu per kilogramnya. Turunnya harga getah karet tersebut, membuat sejumlah petani yang menggantungkan hidupnya dari getah karet tersebut menjerit. Kondisi anjloknya harga getah karet ini semakin diperparah dengan menurunnya produksi getah karet petani.
“Parah nian pak, mano hargo getah lah turun hasil sadapan jugo sedikit. Padahal, kami harus bayar uang sekolah dan membeli peralatan sekolah anak kami,” aku Ali Renggo, petani karet asal Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, pada wartawan, Minggu (8/7).
Menurut Ali, turunnya hasil produksi getah karet tersebut disebabkan masuknya musim kemarau. “Biaso pak, kalu lah masuk musim kemarau seperti ini getah karet pasti dikit yang keluar bahkan ada yang tidak keluar sama sekali,” jelasnya.
Minimnya hasil produksi getah dan murahnya nilai jual getah tersebut, sambung Ali, memaksa sejumlah petani untuk menyadap pohon karetnya sebanyak dua kali dalam satu hari. “Sudah banyak pak, yang nyadap duo kali sehari pagi samo malam. Ini dilakukan biar hasilnyo banyak,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Tonek, warga yang sama. Tonek menyebutkan, berbagai cara dilakukan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat menurunnya harga getah. Mulai dari menyadap karet dua kali sehari, sampai dengan mencari pekerjaan lain seperti ngojek dan menjadi buruh bangunan.
"Ado yang terpakso ngojek pak, ado jugo yang jadi tukang bangunan. Pokoknyo kalu sudah dalam kondisi seperti sekarang, segalo caro dilakuan biar dapat menutupi keperluan keluargo asalkan jangan maling bae pak,” keluhnya. (and)
Langganan:
Postingan (Atom)