Senin, 31 Oktober 2011

Aksi Kejahatan Marak, Warga Baturaja Takut Keluar Rumah

Baturaja, SN

Aksi kejahatan dalam kota Baturaja sudah melahirkan rasa ketakutan warga, mulai aksi jambret yang berkeliaran di jalanan, pembobolan mobil dengan cara memecahkan kaca hingga pencurian kendaraan, tapi sejauh ini belum ada satupun pelakunya yang ditangkap polisi.
Aksi berutal para penjahat ini sudah berlangsung lama hingga tiga bulan terakhir, korbannya sudah sangat banyak terutama wanita pengendara roda dua, incaran para penjambret adalah tas atau dompet hingga handphone pemiliknya, korban sudah berjatuhan, kejadianya bukan saja di jalan lintas sumatera yang notabene sepi penduduk tapi wilayah kota yang padat aktivitas, seperti penjabmretan menimpa staf humas setda OKU Hendra bersama keluarganya terjadi di depan kantor Hutbun.
Penjambretnya kata Hendra menggunakan motor jenis matic dan pelakunya tergolong anak-anak, penjambret beraksi secepat kilat dengan cara menyenggol motor korban, Saat bersamaan tas atau dompet sudah melayang.
"Kejadian seperti ini terulang beberapa kali di depan Masjid Islamic center, di Jalan Pahlawan Kemarung, di depan rumah Kabupaten hingga penjambretan yang menimpa imam nuriadin bersama calon istrinya juga terjadi di depan Masjid Assolihin mengakibatkan wartawan OKU Ekspres itu harus cedera berat karena sepeda motor yang dikendarainya terjungkal, ini kasus yang sempat mencuat saja, belum lagi penjambretan yang terjadi hampir setiap siang sore dan malam hari tapi korbanya enggan bercerita," jelas Joni animan warga Jalan Pahlawan Kemarung yang kini mengaku resah dan merasa takut keluar rumah karena menilai polisi seakan tidak ada upaya.
Kejahatan dalam kota teranyar menimpa Drs Januar Efendi Kabag Humas Setda OKU yang menderita kerugian jutaan rupiah setelah mobil Dinasnya BG 2125 FZ di bobol penjahat di pinggir jalan depan Masjid Assuhada airkarang, Jumat (28/10) dengan cara memecahkan kaca samping saat korban menunaikan sholat jumat, selama bulan oktober ini kejadian serupa sudah yang kesekian kalinya “Kalau aksi kejahatan seperti ini di biarkan tanpa ada tindakan atau pengawasan dari pihak terkait saya khawatir pelakunya akan meraja lela, harapan semua orang polisi bisa melacak sekaligus menangkap pelakunya," harap Januar .
Januar harus merelakan Laptop kesayanganya berikut uang tunai karena di taruh di dalam mobil.
Joni animan menilai kejahatan dalam kota Baturaja yang terjadi belakangan ini tidak bisa lagi ditolerir hingga menuntut kerja keras aparat keamanan. “Harusnya polisi kita segera bersikap sekaligus tanggap dengan ancaman yang dirasakan masyarakat, yang terjadi sekarang ada kesan kejahatan ini tidak menjadi perhatian, lalu kita balik bertanya dimana fungsi polisi kita yang katanya sebagai pengayom itu kalau ketertiban dan keamanan masyarakat terancam," keluhnya .
Wakapolres OKU Kompol Zahrul Bawadi yang di konfirmasi menyangkut persolan ini mengaku tidak punya kewenangan untuk berkomentar. "Bagusnya ke Kapolres sajalah, setrateginya sudah ada dan data Sesuai laporan masyarakat sudah dihimpun kalau saya memberikan keterangan kurang layak, saya juga bau bertugas di sini, seluruh keluhan masyarakat pasti kita tindak lanjuti yakinlah tidak ada pembiaran, coba deh konfirmasi Kapolres langsung biar lebih jelas," terang Zahrul. (had)

Balita Tewas Kecebur Sumur

Banyuasin, SN

Tangan dan bibir Darma (30) warga Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh bergetar, ia terus berdoa sambil mengusapi kepala Atikah (5) anak keempat buah perkawinanya dengan Bunyamin (45). Bocah malang itu, tewas setelah kecebur dalam sumur sedalam 5 meter di perkebunan karet milik mereka Kamis (27/10) sekitar pukul 07.00 Wib. Korban ditemukan satu jam kemudian dalam kondisi tertelungkung didalam sumur oleh kedua orang tuanya.
Informasi yang dihimpun koran ini, sekitar pukul 06.00 Wib, korban yang belum bersekolah seperti biasanya diajak kedua orangtuanya ke kebun karet milik mereka. Setibanya disana, korban bermain sendirian, sedangkan pasangan Bunyamin dan Darma sibuk menyadap karet.
Dalam kondisi sendirian, korban diduga secara tidak sengaja terjatuh ke dalam sumur yang ada diperkebunan tersebut. Kebetulan, sumur tersebut tidak memiliki dinding sehingga korban dengan mudah terjatuh.
Sekitar pukul 07.30 wib, ibu korban curiga karena sudah lama tidak mendengar suara anaknya, meski sudah berkali-kali dipanggil, tidak ada sautan suara dari Atikah. Merasa cemas, ibu korban mengajak suaminya untuk mencari Atikah.
Hampir satu jam pencarian yang dilakukan keduanya tidak membuahkan hasil, mereka pun mengarahkan pencarian menuju sumur yang ada diperkebunan. Betapa terkejutnya ketika melihat anak bungsu mereka sudah mengambang didalam sumur.
Jeritan histeris mengundang masyarakat sekitar yang ada diperkebunan, masyarakat sendiri langsung membantu orang tua korban mengangkat korban yang sudah tewas.
“Kami sudah biasa mengajak Atikah ke kebun, kami tidak sadar dia main sendiri dan masuk ke sumur itu. Kami juga tidak tertuju ke sumur untuk mencarinya, tapi nasib sudah berkata lain,” ujar Bunyamin.
Dia hanya mengaku ikhlas atas kepergian anak bungsunya tersebut. “ Kami sekeluarga suda ikhlas pak, hari ini juga (kemarin) kami menguburkan jenzah putri bungsu kami. “ ucap Bunyamin melepas anaknya keliang lahat.
Kapolres Banyuasin AKBP Ahmad Zaenudin melalui Kapolsek Betung AKP Daswir Pasaribu membenarkan kejadian tersebut, menurutnya kejadian yang menyebabka korban meninggal murni kecelakaan. “ Meski demikian kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. “ pungkasnya. (sir)

BBM di Sekayu Kembali Langka, Tiga Hari Kosong


Sekayu, SN

Sudah tiga hari belakangan ini sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengalami kekosongan yang mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berupa premium, seperti hasil pemantau koranh ini langsung di SPBU 24.307.35 Sekayu sudah tiga hari mengalami kekosongan kalau sudah jam 12.00 WIB, sedangkan SPBU 24.307.147 berlokasi di Jalan Raya Palembang-Jambi Km 147 Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Muba Minggu (30/10) mengalami kekosongan.
"Sudah tiga hari ini SPBU di Kota Sekayu yang ada dua tempat, belakangan ini seringkali mengalami kekurangan stok, sehingga seringkali kehabisan, akibatnya kami seringkali mengeluhkan kelangkaan BBM," ujar Iwan sopir travel Palembang-Linggau.
Menurut Iwan, di kota sekayu ini hanya ada dua SPBU, seharusnya stok BBM yang disuplay dari pemasaran Pertamina di Palembang harus lebih, sebab kalau SPBU ini kehabisan, jelas alternatifnya tidak bisa ke SPBU lainnya karena ,satu-satunya mencari bensin kepedagang eceran.
"Kalau kepedagang eceran jelas harganya berbeda jauh, kami minta perhatian serius dari pihak pertamina untuk melebihi jatah SPBU di Sekayu ini, jangan setiap hari terus mengalami kekurangan," ujarnya.
Senada disampaikan Pahmi, pengemudi sepeda motor mengaku kesal kelangkaan BBM di SPBU di Kota Sekayu. "Sudah tiga hari ini untuk mendapatkan bensin sulit sekali, selain harus antrean panjang di SPBU, tapi belum bisa dijamin akan mendapatkannya, karena keburu habis," katanya kesal, karena Banyak kendaraan yang memakai Tengki duobel dan di kencingi kegembes oleh oknum pengecer sehingga minyak cepat habis ditimbun oleh pengecer disekitar sekayu dan luar sekayu.
Pengawas SPBU 24.307.35 Sekayu Yulius Hamid ketika dikonfirmasikan mengakui, bahwa di SPBU nya sudah tiga hari ini mengalami kekurangan stok pasokan BBM dari pertamina. "Banyak pelanggan yang kecewa dan kesal karena BBM yang kita jual sangat terbatas," ungkap Yulius.
Sebab sudah tiga hari ini, pihaknya hanya menerina jatah satu tengki atau 16 ribu liter perharinya, padahal biasanya menerima pasokan sebanyak 32 ribu liter perharinya. "Untuk 32 ribu liter saja kita masih kekurangan, sebab kebutuhan BBM seperti premium perharinya di kota Sekayu dan sekitarnya mencapai 34 ribu liter lebih perharinya," kata Yulius. (her)

Susahnya Menangkap Nunun dan Tak Ada Niat Baik dari KPK

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

SETELAH
cukup lama tak terdengar namanya, kemarin nama tersangka suap DGS BI Nunun Nurbaeti kembali disebut-sebut. Ini dikarenakan sampai sekarang kasus Nunun yang katanya lari dari wilayah RI, sampai sekarang tak jelas penyelesaiannya.
Sebelumnya Nunun Nurbaeti ditengarai berada di Phnom Penh, Kamboja. Tetapi hal itu hanya seperti pengulangan, karena untuk kesekian kalinya KPK hanya mengatakan informasi lokasi Nunun, tanpa ada usaha dan sikap untuk menangkapnya.
Padahal kalau mau sejak dulu harusnya Nunun diusut, dan masalahanya tidak melebar serta berlarut seperti sekarang ini.
Untuk diketahui antara Indonesia dan Kamboja tak memiliki perjanjian ekstradisi. Kendati tidak memiliki kerjasama ekstradisi, namun pemerintah RI bisa saja meminta Nunun lewat pemerintah setempat agar mematuhi hukum. Jika RI sudah meminta Nunun diekstradisi, maka berdasar hukum, Kamboja wajib menyerahkannya.
Untuk mengiangatkan, per Februari 2011, Nunun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pemilihan deputi gubernur senior (DGS) BI. Untuk memudahkan mendatangkan Nunun ke Indonesia, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk menarik paspornya. Akhirnya, beberapa hari lalu, Imigrasi pun resmi menarik paspor Nunun. Setelah berbulan-bulan ternyata Nunun tak juga diuber, seperti tersangka lainnya.
Berdasarkan pelacakan KPK, selama mengaku tinggal di Singapura, Nunun kerap pergi bolak balik Thailand-Singapura. Nunun kerap pergi ke Kota Bangkok. Dirjen Imigrasi Bambang Irawan menyebut, Nunun terendus meninggalkan Bangkok ke Phenom Penh, Kamboja, pada 21 Maret 2011.
Kondisi yang ada saat ini sangat menunjukkan kelemahan pemerintah dalam koordinasi menyangkut pemberantasan korupsi. Ini menunjukkan lemahnya hubungan diplomatik Indonesia dengan luar negeri sehingga Nunun bisa sampai ke Kamboja.
Nunun sudah lama dicurigai tersangkut kasus Deputi Gubernur Senior (DGS) BI. Namun KPK dan Imigrasi baru saja menarik paspor Nunun. Jelas KPK ada 'ketakutan' untuk bertindak. Seperti diketahuiseorang warga negara tergantung paspor-nya. Nah ini Nunun bisa bisa sampai ke Kamboja. Ini potret buruknya penegakan hukum di Indonesia.
Kasus Nunun hanya satu contoh kecil, penegak hukum dalam hal ini KPK maju mundur alias penakut. Tetapi untuk diketahui Pemerintah Kamboja mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Nunun bila ada permintaan ekstradisi dari pemerintah Indonesia yang didasarkan pada Konvesi PBB tentang Anti Korupsi.
Walaupun Indonesia tak punya perjanjian ekstradisi dengan Kamboja, namun berdasarkan Pasal 44 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption), permintaan ekstradisi bisa dilakukan. Apalagi Kamboja, seperti Indonesia, merupakan negara peserta Konvensi PBB Anti Korupsi sejak tahun 2007.
Semuanya hanya gambaran kondisi ideal, jikalau KPK dan aparat mau tegas. Buktinya lokasi Nunun yang selalu diinformasikan pindah tempat, tak ada tindakan yang nyata. Rakyat hanya disajikan tontonan drama yang menggambarkan betapa bodohnya aparat dan KPK dipermainkan tersangka korupsi. (***)

Pendistribuasian Jelek, Jumlah Guru Di Kota Menumpuk


Palembang, SN
Jeleknya sistem pendistribuasian guru disetiap wilayah khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel) membuat jumlahnya tidak merata antara di kota dan di desa. Dengan pendistribusian yang jelek tersebut, lebih banyak jumlah guru di kota alias menumpuk ketimbang didesa.
"Yang jelas, guru-guru kita ini pendistrbusiannya jelek. Jadi dikota-kota itu banyak gurunya, sementara didesa sedikit, sehingga pendistribusiannya menumpuk. Jadi distribusinya yang bermasalah," kata Ketua jurusan pendidikan MIPA Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsri, Hartono disela acara anugerah guru kimia teladan Indonesia 2001 di aula PT Erlangga, kemarin.
Lebih lanjut diungkapkannya, tidak hanya permasalahan penumpukan guru yang terjadi dikota. Namun untuk jumlah tenaga pengajar bidang studi kimia didaerah terjadi kekurangan. Dan untuk di kota sendiri, jumlah tenaga pengajar studi kimia terdapat 3 sampai 4 guru.
"Satu sekolah idealnya ada tiga guru kimia. Dikota-kota ini ada yang 3 atau 4, tetapi didaerah kurang. Penyebab utamanya tadi (terjadi penumpukan guru dikota,red)," ungkapnya.
Ketua Himpunan Kimia Indonesia Kota Palembang, Suheryanto juga menerangkan hal yang sama. "Memang rasio guru kimia dengan jumlah siswa masih relatif sangat kurang. Tapi rasio guru dengan siswa sudah cukup, tapi kalau perbidang studi masih sangat minim," terangnya.
Sementara itu, acara anugerah guru kimia teladan Indonesia 2001 kemarin diikuti 44 peserta dari masing-masing perwakilan sekolah tingkat SLTA di Sumsel. Dari jumlah peserta tersebut, ada dua perwakilan daerah yang tidak mengirimkan peserta yakni OKI dan Prabumulih.
Menurut Ketua Panitia, Dra Warsina, pihak panitia tadinya menargetkan 100 jumlah peserta yang ikut pada anugerah guru kimia teladan Indonesia 2011. Namun karena adanya kendala komunikassi, maka ada beberapa daerah yang tidak mengirimkan pesertanya.
"Target 100 peserta, karena kendala komunikasi dan ada kegiatan yang bersamaan, jadi pesertanya menurun. Kedua karena para guru umumnya itu terlalu untuk membuat karya tulis itu rupanya menjadi kesulitan tersendiri. Akhirnya panitia memutuskan karya tulis bukan bagian utama tetapi hanya cukup menyiapkan formulir," jelasnya.
Kata Warsina, pemenang dari acara anugerah guru kimia teladan Indonesia 2011 hanya diambil satu orang untuk mewakili Sumsel ketingkat Nasional. Tujuan lomba, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kimia, sebagai ajang kompetisi guru, serta memberikan penghargaan kepada guru kimia.(win)

Ratusan Pelajar Ikuti Pelatihan Jurnalistik


Muara Enim, SN
Pelatihan jurnalistik yang diikuti ratusan pelajar dari dua kabupaten yakni, Muara Enim dan Lahat tak hanya memberikan bekal kemampuan dalam menulis dan pengetahuan dalam menggali informasi saja, tetapi tak kala pentingnya para pelajar harus dapat lebih kritis, yang sifatnya membangun.
Demikian diungkapkan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, Oktaf Riady ketika memberikan sambutan dalam acara pelatihan junalistik yang berlangsung, Sabtu dan Minggu (30/10) di Gedung Serba Guna PTBA Tanjung Enim.
“Pelatihan jurnalistik akan berguna bagi pelajar di sekolah, mengingat, berbagai aktifitas sekolah seperti buletin dan majalah
dinding menjadi kegiatan sekolah yang dapat memberikan kreatifitas pelajar,” ungkap Oktaf.
Melalui wadah itu lah, kata Oktaf, para pelajar diharapkan dapat mengembangkan ide-ide pemikirannya dalam bentuk tulisan sehingga karyanya dapat bermanfaat bagi pelajar maupun elemen sekolah lainnya.
Namun yang terpenting lanjut Oktaf, para pelajar harus berani untuk kritis, dilingkungan sekolah. Sebab, kritis tersebut demi memberikan perubahan dan kemajuan sekolah itu sendiri.
Oktaf juga meminta kepada penyelenggara yakni PTBA, bagi para pelajar terbaik dalam mengikuti pelatihan ini nantinya diberikan kesempatan untuk menulis di buletin PTBA. Hal tersebut tentunya memberikan pengalaman kepada para pelajar itu sendiri.
Dilanjutkan, Senior Manager (SM) CSR PTBA Muhammad Hatta, program pelatihan ini merupakan salah bentuk perhatian PTBA terhadap bidang pendidikan, khususnya jurnalistik.
Dimana, saat pemahanan dan pengetahuan terhadap jurnalistik akan menjadi hal yang sangat penting. Sebab, jurnalistik sudah tidak bisa lagi terlepas dari kehidupan setiap orang. Seperti terkait dengan berbagai informasi yang di dapatkannya dari berbagai media. Baik cetak ataupun elektronik.
“Saat ini, para pelajar sudah selayaknya dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan tentang jurnalistik. Sehingga, mereka bisa menyerap setiap informasi yang ada dengan baik dan selektif,” ujar Hatta.
Menurut Hatta, pendidikan jurnalistik juga dapat mengasah kemampuan menulis para siswa. Sehingga, bila selama ini siswa hanya mampu membaca ataupun mengkases informasi, maka dengan adanya kemampuan ini siSwa juga dapat menuliskannya. Hal ini, tentunya akan membuka wawasan dan cara berpikir siswa menjadi lebih kreatif.
Pelatihan jurnalistik ini merupakan program kerja PTBA melalui program Coorporate Sosial Responsibulity (CSR) bekerjasama dengan Management Press (MNP) Sumatera Selatan. (yud)

Ruko Liar di Prabumulih Ditertibkan


Prabumulih, SN
Tindakan tegas mulai diberikan petugas Kantor Sekretariat Perizinan Satu Atap (Sintap) Kota Prabumulih, terhadap keberadaan bangunan ruko (rumah toko, red) liar dan tidak memiliki IMB yang berdiri di sepanjang sudut jalan wilayah Kota Prabumulih. Tindakan berupa inspeksi mendadak (sidak) ke ruko – ruko dan bangunan rumah, Jumat (28/10) siang menyusul masih sedikitnya jumlah bangunan yang memiliki IMB.
“Selama beberapa hari kedepan, sampai pertengahan Desember nanti. Kita akan menurunkan tim untuk menertibkan kelengkapan perizinan bangunan sejumlah ruko dan rumah yang disinyalir masih banyak melanggar,” ungkap Kepala Sintap Kota Prabumulih, Zaili, ditemui usai memimpin sidak, Jumat (28/10) lalu.
Menurut Zaili, dari hasil sidak yang dilakukan timnya itu, ternyata banyak ditemukan masyarakat atau pemilik ruko yang kurang memahami prosedur pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB). Disamping itu, minimnya kesadaran akan pentingnya memiliki IMB pada sebuah bangunan menjadi penyebab warga enggan membuatnya.
“Dalam sidak tadi, warga atau pemilik ruko yang kedapatan belum memiliki IMB cuma kita berikan peringatan dulu (SP 1). Ternyata dari sebagian mereka, masih banyak belum memahami cara membuat IMB dan bahkan menganggap surat keterangan kelayakan diproses dari Dinas tertentu sudah cukup kelengkapan izinnya,” terang Zaili.
Zaili menambahkan, hingga memasuki kwartal kedua tahun ini bangunan ruko atau rumah yang sudah memiliki IMB hanya berjumlah sekitar 100 bangunan. Selebihnya masih liar dan diduga tidak mengantongi IMB. Pihaknya juga terus berusaha berkoordinasi dengan Dinas PU Prabumulih dan instansi terkait lainnya untuk mengumpulkan data bangunan ruko dan rumah yang belum melengkapi IMB tersebut.
“Dan itu masih terus kita usahakan, mudah–mudahan dalam waktu dekat ini datanya dapat kita terima,” tambah mantan pejabat BKD Prabumulih ini, optimis.
Sebelumnya, dari hasil sidak sementara yang dilakukan petugas Sintap di dua kelurahan, yakni Kelurahan Pasar Inpres dan Kelurahan Mangga Besar, ditemukan setidaknya sekitar 14 bangunan ruko yang tidak memiliki IMB. Selain hanya masih diberikan peringatan ringan berupa teguran, sejumlah pemilik ruko tersebut juga disosialisasikan cara membuat IMB yang benar dan mudah.
“Selain kita data, mereka juga kita sosialisasikan cara membuat IMB. Kalau semua persyaratan IMB lengkap maka paling lambat 1 bulan IMB itu selesai," jelasnya. (and)

Amanzi Waterpark Beroperasi

* Soft Opening Gratis 1 Hari
dan Dipadati Pengunjung

Palembang, SN
Dihari pertama, Minggu (30/10) pembukaan rekreasi Amanzi Waterpark yang berada di perumahan elite Citra Grand City, pengunjung mulai memadati tempat rekreasi air terbesar di Kota Palembang itu. Keberadaan Amanzi Waterpark diharapkan bukan saja menjadi fasilitas masyarakat perumahan, melainkan pula menjadi milik masyarakat Kota Palembang secara keseluruhan. Hal tersebut dikatakan Presiden Direktur PT Gelora Matra Raya Samudera, Budiarsa Sastra Winata di sela-sela soft opening Amanzi Waterpark, kemarin.
“Kami bukan saja fokus pada pembangunan perumahan, melainkan pula terintegrasi dengan bangunan lain meliputi pendidikan, kesehatan hingga sarana rekreasi Amanzi Waterpark,” jelasnya.
Pada hari pertama pembukaan Amanzi Waterpark, kemarin, pihaknya sengaja memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mencoba salah satu arena permainan Kiddy Pool tanpa dikenakan biaya sepeserpun alias gratis seharian.
Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mencoba dan menikmati sarana rekreasi termegah dan terbesar di Palembang. Dengan harapan memberikan stimulus kepada masyarakat lainnya.
“Rekreasi sangat baik buat kesehatan serta diyakini mampu menghilangkan stres selama bekerja. Amanzi Waterpark dapat menjadi pilihan tepat bagi masyarakat Palembang,” terangnya sembari mengatakan, untuk kapasitas Amanzi Waterpark mampu menampung lebih dari 2000 pengunjung dalam sehari.
Diakuinya, ke depan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengembangkan sarana rekreasi tersebut lebih luas lagi. Dengan menyediaan permainan yang lebih lengkap dan menyenangkan.
“Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot lagi pergi berekreasi ke tempat wisata di Ancol, Dupan. Karena di Kota Palembang kini sudah memiliki fasilitas lengkap sama seperti yang ada di Pulau Jawa,” tuturnya.
Terkait soal kompetitor saat ini, menurut Budiarsa, pihaknya tidak khawatir. Justru keberadaan pesaing dalam bisnis rekreasi memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan performance dan kinerja ke depan.
“Semakin banyak tempat wisata, maka akan semakin banyak pilihan masyarakat untuk memilih tempat wisata rekreasi yang diinginkan. Justru masyarakat selaku konsumen yang diuntungkan,” tuturnya sembari mengatakan, selain di Palembang, Amanzi Waterpark juga telah berada di Tangerang, Medan, Bandung, Surabaya, Lampung dan kota besar lainnya.(ima)

Sabtu, 29 Oktober 2011

Truk Mogok, Jalintim Macet 8 Jam

* Kondisi jalan yang sempit memperparah macet

Banyuasin,SN –
Ruas jalintim (jalan lintas timur) mulai perbatasan Palembang (Km 12) hingga Air Batu Talang Kelapa,Banyuasin (Km 18),kemarin (28/10) macet selama delapan jam.


Penyebabnya, sebuah truk trailer sekitar pukul 05.30 WIB mogok di Km 18 jalintim,persisnya di depan SD Negeri 2 Talang Kelapa. Lokasi mogoknya truk tersebut sangat sempit dan dekat dengan tikungan. Akibatnya, kendaraan yang melintas dari arah Palembang–Betung dan sebaliknya hanya dapat menggunakan seperempat badan jalan.Petugas Satlantas Polres baru berhasil mengatasi kemacetan sekitar pukul 14.00 WIB, setelah truk yang mogok tersebut berhasil diperbaiki.

Pengemudi truk,Asep Jizin, 43, mengatakan, truknya mogok tak lama setelah dirinya mengisi bahan bakar di SPBU Sukajadi. “Sebelumnya baikbaik saja jalannya, tapi memang tangki minyak tadi sudah sangat kosong.Mungkin mesin butuh istirahat,” kata warga Jakarta Barat ini. Asep mengaku kesulitan untuk memperbaiki truk dengan tujuan Medan, Sumatera Utara tersebut. Pasalnya, dia tidak berpengalaman memperbaiki mobil.

Mekanik yang biasanya memperbaiki truknya juga berada di truk lain. “Mekanik berada di trailer depan dan sudah masuk Muba. Terpaksa kami nunggu dulu,” ungkap dia. Terpisah, Kapolres Banyuasin AKBP Ahmad Zaenudin melalui Kasat Lantas AKP Andi Supriadi membenarkan jika ruas jalintim mengalami kemacetan dalam lebih dari lima jam akibat mogoknya sebuah trailer di Km 18.

Namun, kemacetan lebih disebabkan sempitnya kondisi jalan dan padatnya arus kendaraan pada pagi hari. Kendati demikian, Andi mengungkapkan, anggotanya telah mengatur arus lalu lintas. “Penyebabnya karenamesin mobilnya ‘anginan’ habis ngisi bensin, jadi mogok tiba-tiba. Mobil derek Pemkab Banyuasin juga tidak mampu mendorong karena ukuran mobil yang lebih besar,”ungkapnya. (taz/lin/sin)

Puluhan Ayam Mati Terinveksi Flu Burung

*Beberapa bulan lALU virus Flu Burung Juga melanda 4 Kecamatan

PRABUMULIH,SN–

Wabah flu burung atau Afian Influenza (AI) mulai merebak di wilayah Kota Prabumulih. Dalam beberapa hari terakhir, puluhan ayam mati mendadak karena terinfeksi virus H5N1 (virus pembawa flu burung).

Keberadaan ayam-ayam yang terjangkit flu burung tersebut diketahui setelah warga RT 1 dan RT 2 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara melaporkan bahwa ayam-ayam mereka mati mendadak. Tim kesehatan hewan dan masyarakat veteriner (Kesmavet) Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan (PPKPP) Kota Prabumulih kemudian melakukan pemeriksaan.

“Setelah diperiksa dengan metode rapid test, ternyata positif terjangkit flu burung. Jumlah pastinya belum kami hitung, tapi belum banyak hanya puluhan ekor,”kataKepala Dinas PPKPP Kota Prabumulih Hj Hanunah kemarin. Setelah dipastikan terjangkit flu burung,petugas kemudian memusnahkan ayam-ayam milik warga dengan cara dibakar dan dikubur.

Selain itu, agar virusnya tidak menyebar, petugas menyuntik ayamayam lain dengan vaksin anti flu burung. “Hingga saat ini ayam yang positif flu burung baru terdapat di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara. Tetapi, karena penularannya sangat cepat, kita melakukan langkah antisipasi secepat mungkin supaya tidak menjalar ke ayam lainnya,” katanya.

Hanunah menambahkan, langkah lain untuk pencegahan penularan dengan hewan lainnya, pihaknya akan melakukan penyemprotan dengan zat desinfektan ke kandang-kandang ayam milik warga.Dia juga meminta warga agar untuk sementara waktu tidak melepas unggas-unggas peliharaannya. “Kita meminta agar ayamayam milik warga untuk sementara dikandangkan atau tidak dikeluarkan dari kandangnya, apalagi setelah dilakukan penyemprotan,” jelasnya.

Kepala Seksi (Kasi) Kesmavet Dinas PPKPP Kota Prabumulih drh Nora Gustina menjelaskan, ciri-ciri ayam yang terserang penyakit flu burung biasanya terlihat lesu serta warna pada bagian jengger kerap membiru.Selain itu juga muncul bercak darah pada bagian kulit yang tidak berbulu seperti tulang kaki, serta ada lendir pada kotorannya. “Kalau melihat ayam dengan ciri-ciri tersebut, sebaiknya jangan dikonsumsi,” ingatnya.

Beberapa bulan yang lalu virus Flu Burung sempat melanda di Empat Kecamatan yang ada di Kota Prabumulih. Akibat serangan penyakit tersebut, ratusan ayam milik warga mati secara mendadak.(ahm/ted/sin)

Potensi Batu Bara Kabupaten Muba Capai 23 Miliar Ton

SEKAYU,SN –

Kabupaten Muba,Provinsi Sumatera selatan Selain kaya akan minyak dan gas bumi, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) juga kaya akan batu bara.Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi (Distamben) Muba Zulfakar mengklaim potensi kandungan batu bara di kawasan Musi banyuasin mencapai 23 miliar ton yang tersebar di 14 lokasi kecamatan di Muba.

“Keberadaannya juga cukup dangkal, di musim kemarau, aliran sungai seperti di Sungai Lilin, di paparan di hadapan tim dari Dirjend Mineral dan Batu bara dan Direktorat Teknik Lingkungan Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM di Sekayu kemarin.

Menurutnya, pihaknya kini bertekad meningkatkan PAD dari sektor pertambangan dan energi.Untuk mewujudkan tekad tersebut, Pemkab Muba akan merevisi izin usaha pertambangan (IUP) yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kondisi saat ini banyak perusahaan yang hanya ada izin tertulisnya, sedangkan aktivitas pertambangannya tidak ada.

Karena itu, sesuai peraturan, IUP akan dikaji dan direvisi,”bebernya. Dia mengungkapkan, dari 17 perusahaan yang mempunyai izin tahap produksi,hanya ada tiga perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan. Ketiga perusahaan itu yakni PT Putra Muba Coal di Kecamatan Sungai Lilin, PT Realita Jaya Mandiri di Kecamatan Tungkal Jaya,dan PT Baturona Adimulya.

Sedangkan, katanya, penerimaan dana bagi hasil batu bara masih kecil, meskipun terus meningkat. Pada 2009, jumlahnya sebesar Rp6 miliar, lalu meningkat menjadi Rp10 miliar pada 2010,dan menjadi Rp13 miliar pada 2011. Sementara anggota DPRD Muba Iwan Aldes menilai rendahnya PAD dari sektor pertambangan karena banyak potensi sumber daya alamyang belum tergali maksimal. (sie/syai/sin)

Jumat, 28 Oktober 2011

855 KM Jalan di OKI Rusak

Kayuagung, SN

Minimnya APBD OKI setiap tahun anggarannya berdampaknya pada terhambatnya pembangunan infrastruktur jalan yang membutuhkan dana besar. Kerusakan jalan kian bertambah dan kini sudah mencapai 855 kilometer.
Rinciannya yakni rusak berat sepanjang 128 KM, 727 KM rusak sedang dan 581 KM rusak sedang. Sedangkan kondisi jalan yang baik hanya 415 KM dan 581 KM kondisinya masih wajar. Data ini diperoleh DPRD OKI dari Dinas PUBM OKI.
Marzunah ST dari Fraksi PKS DPRD OKI, Rabu (26/10) mengatakan, Pemkab OKI harus terus mengoptimalkan APBD setiap tahun ke depannya untuk membiayai perbaikan jalan yang rusak. Panjangnya jalan yang rusak saat ini tidak seimbang dengan kondisi jalan yang baik.
“Ini harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, karena kondisi jalan yang bagus bisa mendukung daerah pelosok OKI mengalami kemajuan baik dari segi ekonomi maupun pembangunannya,” terangnya.
Ia mencontohkan, beberapa wilayah yang jalannya mengalami kerusakan diantaranya jalan desa mekar jaya sepanjang 4 km di Kecamatan Lempuing. ”Desa ini masuk wilayah miskin, mata pencarian penduduk adalah membuat batu bata, dari 4 km ruas jalan porosnya 3 km adalah
jalan tanah yang selama ini belum diperbaiki, dan masih banyak contoh lainnya,” ungkapnya.
Dijelaskannya, pembahasan RAPBD tahun anggaran 2012 ini adalah ujian kredibilitas dan kapabilitas DPRD OKI dalam menjalankan fungsinya. Dengan dana APBD yang sedikit dan wilayah OKI yang luas, maka segala prioritas adalah sesuai titik berat pembangunan sehingga harus koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Hal yang sama diungkapkan oleh anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura Juni, Alpansuri SSi, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memang harus menjadi salah satu prioritas pemerintah. ”Saat ini masih banyak jalan dan jembatan yang rusak, terutama daerah yang terpencil sehingga sulit dijangkau,” tambahnya.(iso)

Rumah Hancur Diseruduk Fuso Batubara

Muara Enim, SN

Diduga mengantuk, Heru S (30), yang mengemudikan mobil Fuso BE 9036 C, menyeruduk rumah panggung milik Jamal (30) warga Desa Pinang Belarik. Meskipun tidak ada korban jiwa, tetapi rumah panggun rusak berat dan perabotan rumah tangga hancur, Kamis (27/10) sekitar pukul 09.00 di Desa Pinang Belarik, Kecamatan Ujanmas, Muara Enim.
Dari informasi berhasil dihimpun dilapangan, kecelakaan tersebut terjadi ketika perkampungan sepi, sebab sebagian warga sedang sibuk melakukan aktifitas berkebun. Saat itu, pemilik rumah, Jamal pemilik sedang bekerja memperbaiki rumah warga.
Sedangkan istrinya Daryani sedang membuang sampah serta anaknya berada di sekolah. Tanpa diketahuinya, fuso yang sarat bermuatan batubara menabrak rumahnya sehingga mengenai bagian teras rumah.
Akibat kerasnya tabrakan tersebut, seluruh teras rumah yang dindingnya terbuat dari batu bata dan kayu hancur. Bahkan perabotan rumah tangga seperti kursi tamu, parabola, dan motor rusak akibat tertimpa reruntuhan batu dan kayu. Dan yang paling parah adalah kondisi rumah panggung tersebut menjadi miring ke belakang sehingga rumah tersebut terpaksa harus dibongkar habis.
Dari pengakuan Jamal, bahwa ia tahu jika rumahnya ditabrak fuso diberitahu oleh warga. Pada saat itu saya sedang bekerja dan istrinya sedang membuang sampah.
Dia meminta kepada pihak terkait, untuk lebih selektif lagi memberikan SIM terutama kepada para sopir batubara, sebab sering terlihat ugal-ugalan dan kebut-kebutan sehingga membahayakan pengguna jalan lain.
“Saya tidak banyak tuntutan, yang penting perbaiki rumah aya dan perabotan yang rusak. Kemudian, kepada pihak terkait untuk secepatnya mengalihkan angkutan batubara ke jalan lain sebab sudah sangat menganggu kenyamana dan keselamatan warga yang setiap saat sering memakan korban jiwa,” harapnya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto, melalui Kasatlantas AKP Afri Darmawan, didamingi Kanitlaka Iptu Sutrisman, menyatakan jika ada mobil Fuso angkutan batubara yang menabrak rumah warga.
Diduga penyebabnya supir mengantuk. Akibat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa namun kerugian material dipastikan puluhan juta rupiah. Saat ini, sopir sudah diamankan di Lantas Polres Muaraenim guna pemeriksaan lebih lanjut. (yud)

DPRD Muba Desak Sekwan Segera Didefenitifkan

Sekayu,SN

Masih belum adanya kejelasan mengenai status Sekretaris DPRD Musi Banyuasin (Muba), yaitu Aidil Fitrisyah membuat kalangan anggota dewan terhormat angkat bicara.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Iin Febriayanto mendesak, Bupati Muba H Pahri Azhari untuk segera mendefenitifkan Sekwan yang telah menjabat sekitar dua tahun. Karena, sesuai aturan bahwa pengajuan Sekwan berdasarkan persetujuan dari seluruh anggota DPRD Muba. Beberapa waktu lalu pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi, tentang posisi Sekwan yang hingga kini belum definitif.
Dengan posisi Sekwan yang belum definitif, menurut Iin, secara administrasi maupun kebijakan tidak memiliki kewenangan secara penuh. Apalagi menurut anggota dewan Partai demokrat ini, Aidil Fitrisyah sebagai Plt Sekwan saat ini sudah cukup komunikatif dan profesional.
“Padahal tugas Sekwan cukup berat, bagaimana membangun komunikasi dua arah, bisa mensinergikan antara eksekutif dan legislatif. Jika kewenangannya masih terbatas, karena statusnya masih Plt,” terangnya usai paripuna kemarin.
Iin mengancam, jika Bupati Muba tidak segera mendefenitifkan Sekwan, akan membawa berkas usulan persetujuan dari anggota dewan ke rapat paripurna. Karena itu pihaknya sangat mengharapkan posisi sekwan tersebut dapat dipercepat.
“Kami menilai sekwan sekarang telah layak secara kepangkatan maupun pengalamann kalau masih status Plt, akan banyak keputusan dewan yang tidak bisa diambil,” terangnya.
Sementara itu Bupati Muba H Pahri Azhari mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menyetujui. Terhambatnya beberapa waktu lalu, adanya kekurangan adminitrasi yang masih harus dilengkapi. Sehingga terhambat, karena jabatan tersebut setingkat dengan eselon II yang membutuhkan beberapa rekomendasi dari pejabat setingkat provinsi.
Pahri mengakui jika, lembaga Sekretariat Dewan ini merupakan salah satu upaya perpanjangan tangan Pemprovsu, atau SKPD yang dilakukan agar bagaimana bisa meningkatkan pemberdayaan DPRD kepada rakyat.
Kepada Gubsu H Syamsul Arifin, Isma Padli berharap, agar melantik Sekwan DPRD Provinsi Sumatera yang baru, agar kinerja dewan ke depan semakin baik. "DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 10 fraksi yang berbeda-beda partai politik, tentu memerlukan secepatnya sekwan definitif," ujar Isma.
Diungkapkan Isma, desakan penetapan Sekwan definitif ini bukan tuntutan partai atau pribadi dari anggota dewan, tapi ini merupakan tuntutan dari lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Untuk siapa yang akan menjadi sekwan definitif, Isma menilai, sudah diajukan beberapa nama, jadi dari beberapa nama tersebut diberikan kepercayaan penuh kepada Gubsu H Syamsul Arifin untuk menentukan sekwan definitif, baik soal kriteria yang layak menurut Pemprovsu. (her)

Panitia Palembang Antisipasi Hujan di Jakabaring


Palembang, SN

Musim penghujan bisa menjadi hambatan untuk penyelenggaraan SEA Games XXVI. Terutama untuk menghadapi upacara pembukaan pada 11 November, panitia Palembang menyiapkan langkah antisipasi.
Demikian dikatakan Koordinator Tim Modifikasi Cuaca (TMC) BPPT, F. Heru Widodo, kepada pers di Palembang, Kamis (27/10), ditemani Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Yulizar Dinoto.
"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan tim TMC punya tugas baru yakni bagaimana mengamankan Jakabaring dengan radius 30 hektar, bebas dari hujan terutama pada saat acara pembukaan dan penutupan karena Sumsel secara umum memasuki musim hujan," katanya.
"Secara teknologi bisa dilakukan khususnya rentang waktu antara pukul 11.00 sampai pukul 18.00," sambungnya.
Dikatakan Heru, pengalihan hujan sudah dilakukan di tahun 2009, saat Jakarta dilanda banjir. Selama lima hari lebih, awan-awan yang berpotensi hujan berhasil dialihkan. Untuk Palembang, khususnya di Jakabaring, strategi yang dipakai hampir sama saat di Jakarta, yakni dengan memindahkan awan hujan ke kawasan OKI, Sekayu dan Laut Bangka sesuai dengan arah angin berembus.
Untuk mengalihkan awan hujan ini, ungkap Heru, BPPT akan memakai dua pesawat Casa 212 dan satu pesawat Cesna untuk mengurangi curah hujan di Kota Palembang dan mengalihkan ke daerah lain. Satu pesawat sudah beberapa hari lalu berada di Palembang dan hari ini, Kamis (27/10) dua pesawat lainnya tiba di Palembang, dan mulai melakukan pengalihan hujan atau penghujanan dini dengan curah yang tidak besar. (a2s/rin)

Utang PDAM Tirta Musi Tinggal 122 Miliar

Palembang, SN

Menyusul penghapusan utang tunggakan non pokok oleh Kementerian Keuangan yang sudah disetujui DPR, utang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang kini tinggal Rp 122 miliar.
Direktur Utama PDAM Tirta Musi Syaiful DEA mengatakan, sebelumnya total utang Tirta Musi Rp 400 miliar. Perinciannya, Rp 240 miliar utang pokok dan Rp 160 miliar utang non pokok (bunga).
“Nah, sekarang bunga sudah dihapuskan. Untuk saat ini sisa utang kita Rp 122 miliar, karena sebelumnya sudah ada yang diangsur,” ungkap Syaiful, Kamis (27/10).
Penghapusan bunga denda Rp 160 miliar, itu kata Syaiful dalam kurun 1978-2008. Ia menerangkan Tirta Musi menggunakan duit Rp 160 miliar itu untuk pemasangan instalasi air bersih PDAM di kawasan 3 Ilir, Rambutan, dan kawasan lainnya di kota ini.
Hasilnya memang terlihat nyata. Mayoritas warga Palembang kini sudah teraliri air bersih oleh perusahaan plat merah ini.
Soal utang pokok, Syaiful mengatakan belum dapat memastikan kapan Tirta Musi bisa melunasinya. Meski begitu, Tirta Musi setiap tahun selalu membayar bunga denda ke Kementerian Keuangan.
“Bunga denda itu sebesar 12 persen dari total utang. Kita selalu rutin membayar bunga denda sebelum jatuh tempo,” ujar Syaiful.
Belum lama ini Komisi XI DPR menyetujui penghapusan utang lima PDAM senilai Rp 1,004 triliun. Penghapusan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Menurut undang-undang itu, Presiden berhak berhak memberikan keringanan kepada PDAM dengan penghapusan piutang kepada negara. Namun, jika piutang tersebut nilainya melebihi Rp 100 miliar maka diperlukan persetujuan DPR.
Adapun kelima PDAM itu yakni PDAM Kota Semarang, PDAM Kabupaten Tangerang, PDAM Kota Bandung, PDAM Tirta Musi (Kota Palembang), dan PDAM Kota Makassar.(win)

Kamis, 27 Oktober 2011

Sakit Gigi, Pelajar SMP Gantung Diri?

Sungai Keruh, SN

Tak tahan dengan sakit gigi yang dideritanya, Agung Prayogo (12), seorang pelajar SMP nekad mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
Korban ditemukan tidak bernyawa Selasa (25/10) sekitar pukul 17.30 menggantung di tiang pintu rumahnya di Talangpongo Dusun V Desa Tebingbulang.
Maryati, ibu korban menmukan anaknya yang sudah kaku sempat membawanya ke Puskesmas setempat. Namun tiba di sana, korban memang sudah tidak bernyawa lagi.
Masih diliputi kesedihan, Maryati menceritakan, saat itu dirinya sengaja keluar rumah untuk mengambil air. Namun tiba-tiba ia melihat anaknya sudah tergantung dengan tali ayunan dari kain di lehernya.
“Saya sangat terkejut dan tidak percaya anak saya nekad. Padahal tidak ada masalah di keluarga kami,” katanya singkat.
Hal senada dikatakan Upik, tetangga korban. Menurut dia, dalam kesehariannya korban tidak menunjukkan gelagat aneh. Namun tiga hari sebelumnya, korban kerap berceloteh kepada teman-temannya di sekolah.
“Dia pernah bilang ke teman-temannya. Dak enak nian sakit gigi ni, raso nak bunuh diri bae aku,” kata Upik menirukan celoteh korban yang didengarnya dari cerita anak-anak sekolah.
Terkait hal ini, Kapolres muba AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Sungai Keruh Ipda Junarto, didampingi Kapospol Tebingbulang, Brigpol Syarifudin membenarkan adanya kejadian tersebut. Dari hali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pihaknya memastikan kejadian itu murni bunuh diri.
“Bisa dibilang korban sengaja bunuh diri. Sebab dalam hasil penyelidikan tidak ada tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban,” jelasnya. (her)

Buat PBB On-Line, Dispenda Usulkan Dana 800 Juta

Indralaya, SN

Guna menyukseskan program aplikasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) On-Line, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Ogan Ilir (OI) bakal mengusulkan dana Rp 800 Juta.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dispenda OI Faisal baru-baru ini. Menurutnya salah satu dasar pengusulan program ini kepada DPRD, sebagai implementasi Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB), yang mengharuskan pemda menarik sendiri PBB paling lambat 1 januari 2014.
“Sebagai tindaklanjutnya, Pemkab OI mengusulkan dana Rp800 juta untuk pengadaan sistem aplikasi PBB on-line termasuk penarikan pajak bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB),” ujarnya.
Menurut Faisal, sistem aplikasi ini memungkinkan terkoneksinya bank dengan dispenda, sehingga setiap pembayaran PBB oleh masyarakat dapat langsung diketahui.
“Sistem ini selanjutnya akan terus dikembangkan bersama SDM-nya secara bertahap pada tahun 2013, hingga 2014 mendatang hingga benar-benar siap,” katanya.
Disebutkannya, untuk saat ini Dispenda OI telah melayani pembayaran BPHTB, terhitung sejak 1 Juli 2011 namun masih manual, yang akan digabungkan dengan sistem Aplikasi PBB pada tahun 2012 mendatang.
Menurutnya, pengembangkan sistem aplikasi PBB biayanya mahal karena rumit dan banyak aturan yang dikaji.
“Palembang saja yang tahun 2012 menyatakan sudah siap melayani pembayaran PBB, telah mengeluarkan biaya sekitar Rp 3 Miliar untuk persiapannya,” ungkapnya.
Sedangkan untuk dasar hukumnya, menurut Faisal, seperti perda PBB dan BPHTB sudah diusulkan kepada dewan untuk dilakukan pembahasan. Ditambahkannya, target pencapaian PBB OI sendiri tahun 2011, sebesar Rp 750 juta yakni untuk PBB perkotaan Rp 500 juta dan PBB Perdesaan Rp 250 juta yang realisasinya sudah mencapai 70% lebih atau sekitar Rp 400 jutaan. “Mudah-mudahan kesadaran dari masyarakat luas untuk membayar PBB, seperti para pengusaha perkebunan. Ya kita berharap demi kemajuan daerah,” ujarnya. (man)

Penerimaan CPNS Dipastikan Batal


Empat Lawang, SN

Penerimaan CPNS formasi tahun 2011 di Empat Lawang
dipastikan tidak ada. Hal ini setelah diperoleh informasi dari pihak Kementrian Peberdayaan Aparatur Negera (KemenPAN) bahwa untuk
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) tahun 2011 dibatalkan.Setelah sebelumnya diinformasikan bahwa tahun ini ada penerimaan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang
Januarsyah mengatakan, untuk pelaksanaan penerimaan tahun ini tidak
memungkinkan karena terjadinya perubahan struktural, adanya
memotarium, dan adanya pembentukan tim penyusun formasi yang baru.
“Kita beberapa waktu yang lalu telah bertemu langsung
dengan Asisten Deputi Kemenpan ibu Nuryati dan dikataknya untuk tahunini tidak mungkin dilaksanakan penerimaan CPNS baru seluruh Indonesia, karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi,” terang Januarsyah.
Dikatakanya, pada saat adanya peryataan tersebut,
pemerintahan Empat Lawang juga sempat menyakan tentang kebutuhan
pegawai karena kondisi saat ini masih sangat kekerurangan, dan banyakjabatan yang kosong, sehingga pelayanan yang diberikan masih kurangmaksimal.
“Memang sempat kita berargumen karena kondisi sebagai
daerah baru masih sangat membutuhkan pegawai, meskidemikian masih
tetap tidak bisa untuk penerimaan tahun 2011 ini, karena pelaksanaantidak memungkinkan karena adanya perubahan," jelasnya.
Namun bisa dipastikan untuk tahun 2012 mendatang barulah ada penerimaan CPNS. Untuk pengajuan mendatang BKD juga akan mengirimkan kebutuhan jumlah pegawai di Empat Lawang namun dengan format yan baru lagi seusuai dengan peraturan kementrian PAN no 26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah.
“Ini adalah format yang baru lain dengan pengajuan yang sebelumnya dilakukan oleh daerah kepada pihak Menpan. Untuk pengajuan penambahan pegawai haruslah secara bertahap yang dibuat dalam jangka lima tahun. Selain itu, harus diberikan penjelasan mengapa harus ditambahkan pegawai yang dibutuhkan. Misalnya saja untuk Penyuluh Lapangan pertanian haruslah dihitung sesuai dengan jumlah lahan yang ada,” terang mantan Kepala Bappeda ini.
Sementara dibatalkan penerimaan CPNS tahun ini membuat puluhan wargadi Empat Lawang cukup kecewa terutama yang pada tahun ini batas umurnya telah habis. Karena untuk penerimaan pegawai batas maksimal haruslah berusia 35 tahun. “Saya sangat kecewa sekali karena tidak adaharapan untuk menjadi pegawai,” imbuhnya. (eko)

Program Pembuatan e-KTP di Pagaralam Masih Uji Coba

Pagaralam, SN

Pemerintah Kota Pagaralam, mulai melakukan uji coba pembuatan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), di lima kecamatan.
"Pembutan e-KTP baru uji coba jadi belum bisa memberikan pelayan kepada umum, karena peralatan yang dipasang di lima kecamatan masih sering error atau gangguan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagaralam, Zainal Arifin, kemarin (24/10).
Menurut dia, semua peralatan sudah dipasang untuk pembuatan e-KTP, di lima kecamatan, namun baru melakukan pelayanan terbatas.
"Sudah beberapa kali dioperasikan peralatan sering macet dan error, sehingga terpaksa dilakukan penundaan launchingnya," kata Zainal.
Bahkan, kata dia, pihaknya harus membuat jadwal baru untuk pelaksanaan pembuatan e-KTP di setiap kelurahan, karena alat perekam terkadang mengalami gangguan.
"Persiapan program e-KTP masih menemui banyak kendala, permasalah masih menyangkut peralatan dan termasuk jaringan database online yang ada di Jakarta selalu terputus," ungkap dia.
Dia mengatakan, saat ini konsersium masih melakukan perbaikan peralatan pada jaringan e-KTP di Pagaralam, seperti perangkat keras (Hardware) serta perangkat lunak (Sofware) di lima kantor kecamatan.
Pada tahap percobaan ini, masih menurut Zainal, diutamakan pengurus rukun tetangga (RT) dan termasuk perangkat kelurahan serta kecamatan.
"Kita akan melakukan pelayanan secara umum pada tanggal 24 Oktober 2011 ini, namun tergantung kesiapan peralatannya," ungkap dia.
Dia mengatakan, Pagaralam memiliki 35 kelurahan dengan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP mencapai 96.000 orang dari jumlah keseluruhan penduduk mencapai 126.454 jiwa.
"Hingga saat ini bukan daerah yang belum siap akan tetapi peralatan dan penyambungan jaringan, agar sistem terhubung dengan database di Jakarta," katanya.
Secara internal Pagaralam sudah siap melaksanakan program e-KTP. Seluruh sumber daya manusia (SDM) sudah disiapkan untuk menjalankan program tersebut.
"Namun kita masih terkendala masalah external, yakni kesiapan sistem yang merupakan tanggungjawab pihak konsersium," ungkap dia.
Agar kejadian ini tidak terulang lagi, kata dia, perlu disiapkan semua alat pendukung pembuatan e-KTP di setiap loket pembuatan yang sudah ditunjuk baru nanti akan diumumkan jadwal di setiap kelurahan.
"Kita akan melakukan sosialisasi kembali beberapa hari sebelum hari pelaksanaan pembuatan e-KTP di setiap kelurahan. Hal ini bertujuan agar tenggang waktu sosialisasi dengan pelaksanaan tidak terpaut terlalu lama," ungkap dia.
Sementara itu Camat Pagaralam Utara, Bakti, mengatakan pihak kecamatan belum dapat melayani warga yang akan membuat e-KTP, karena peralatan masing sering mengalami gangguan.
"Kita masih menunggu tim ahli melakukan perbaikan untuk beberapa peralatan rusak atau error," kata dia.
Kemudian menanggapi adanya pernyataan harus membayar, kata dia, tidak benar kalau pembuatan e-KTP harus membayar dan semuanya gratis.
"Selain itu sekarang baru proses pemotretan dan pendataan, dan Janurai 2012 baru diberlakukan e-KTP," ungkap dia. (asn)

12 Ribu Tenaga Kerja Belum Dilengkapi Jamsotek

Banyuasin, SN
Perhatian perusahaan kepada buruh dan karyawannya masih jauh dari standar, bayangkan dari 275 perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans Banyuasin, baru 79 perusahaan yang sudah mendaftarkan buruh dan karyawannya dalam Jamsostek, sisanya sekitar 196 perusahaan atau sekitar 12 ribu tenaga kerja belum dilengkapi Jamsostek.
Masalah lainnya, soal hubungan kerja, antara manajemen perushaan dengan para pekerja, lalu masalah pengupahan, jam kerja dan masalah lain. "Mengejutkan memang, dalam dua bulan terakhir ini saja, kami sudah menerima empat laporan soal sengketa perusahaan dengan pekerjanya, yaitu denganPT SMS, APS, Mardec Musi Lestari dan Lubuk Lancang Kuning," kata Kadisnaker Drs Iskandar DM melalui Kabid Jamsostek dan Hubungan Industrial Disnakertrans DP Siregar.
Karenanya, Dinas Tenaga Kerja melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan. "Sosialisasi sudah kita lakukan, harapannya dengan adanya sosialisasi tersebut, tidak akan timbul lagi masalah antara pihak perusahaan dan pekerjanya," tutur DP Siregar.
Khusus untuk Jamsostek, dikatakannya DP Siregar merupakan hak karyawan yang diatur dalam UU No 3 Tahun 1992. "Memang ada asuransi lain selain Jamsostek, namun berdasarkan UU tersebut yang menjami hak pengawai adalah Jamsostek," bebernya.
Yang menyedihkan lagi, kata DP Siregar, ada perusahaan plat merah (baca: milik pemerintah) yang tidak mengindahkan UU tersebut. "Memang perusahaan tersebut memiliki koperasi karyawan (Kopkar), tetapi pekerja yang ada dalam Kopkar tersebut juga tidak didaftarkan dalam Jamsostek. Artinya kemerdekaan buruh dan karyawan masih dikebiri oleh pihak perusahaan," tegasnya.
Bagaimana dengan perusahaan lain? dijelaskannnya, sejak adanya Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pihaknya akan rutin mengawasi masalah ketenagakerjaan diseluruh perusahaan. "Paling tidak awal tahun mendatang semua perusahaan sudah memasukkan semua karyawannya dalam Jamsotek," pungkasnya. (sir)

Rabu, 26 Oktober 2011

Edisi Cetak 491 Rabu 26 Oktober 2011

Angin Puting Beliung Terjang Puluhan Rumah

Empat Lawang, SN
Di saat hujan lebat mengguyuri sebagian besar kabupaten Empat Lawang, Senin (24/10) malam, angin puting beliung menerjang puluhan rumah di Pasemah Air Keruh (Paiker) Empat Lawang. Akibatnya, puluhan rumah mengalami rusak berupa lepasnya seng atap rumah. Kemudian terdapat rumah di dua desa yang alami timpa pohon kelapa.
Informasi yang dihimpun Koran ini menyebutkan, angin puting beliung menghantam puluhan rumah di Paiker Senin (24/10) sekitar pukul 20.30 WIB di kala hujan deras mengguyur. Diantaranya terjadi di desa Bandar Agung, Talang Randai, Padang Gelai, dan Tanjung Beringin. Setidaknya puluhan atap rumah yang terbuat dari seng terlepas.
Kepala Desa Talang Randai kecamatan Paiker, Tarmizi mengatakan, puting beliung yang terjadi di desanya merusakkan dua rumah milik warga. Karena ditimpa pohon kelapa. Dan ada beberapa rumah lain juga mengalami kerusakan ringan.
“Kendatipun ditimpa pohon kelapa, namun tidak begitu hancur rumah warga itu,” katanya seraya menambahkan upaya penanggulangan sudah dilakukan dengan cara bergotong royong antara pemerintah setempat sesama warga.
Senada diungkapkan Kades Padang Gelai Kecamatan Paiker, Ismail menambahkan, pada saat kejadian dirinya tengah berada di ruang keluarga rumahnya. Secara tidak sadar, bagian plafon rumah alami basah dan lantai berangsur banjir. Dan ternyata setelah dilihat keatas bahwa seng atap rumah telah lepas.
“Di desa kita setidaknya ada lima rumah yang atapnya lepas. Namun bisa ditanggulangi cepat,”imbuhnya.
Ketika dikonfirmasi, Camat Pasemah Air Keruh Syaiful Zahri mengatakan, memang tak bisa dipungkiri musibah Puting Beliung itu telah merusak puluhan rumah warga. Rumah yang rusak berupa ditimpa pohon kelapa ada di dua desa milik warga desa Talang Randai dan Tanjung Beringin.
“Kita sudah menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pendataan sebenarnya, dan membantu secara bergotong royong terutama rumah warga yang ditimpa pohon. Kejadian ini juga sudah kita sampaikan langsung pada rapat bersama Asisten I Pemkab Empat Lawang hari ini (kemarin, red),” jelasnya.
Ia menambahkan, musibah yang terjadi di wilayah kecamatannya berlangsung dengan begitu cepat. Sehingga warga sangat kesulitan dan bahkan tidak mengetahui sebelumnya. Dan tentunya warga dihimbau untuk tetap selalu waspada terhadap segala musibah yang bisa jadi datang dalam waktu tidak pasti.
“Warga dihimbau untuk tetap selalu waspada, saling tolong menolong sesama warga bila ada kena musibah. Apalagi sangat diharapkan apabila keadaan atap rumah sudah tidak layak digunakan kiranya segera untuk diganti dengan yang lebih kokoh,” pungkasnya.
Musibah Puting Beliung ternyata bukan hanya menerjang di kecamatan Paiker saja. Bahkan di desa Endalo dan Lubuk Tapang kecamatan Lintang Kanan ikut merasakan angin dahsyat itu. Namun kerusakan yang terjadi hanya ringan diantaranya lepasnya atap seng rumah milik warga. Dan kerusakan itu sudah bisa ditanggulangi oleh warga sendiri secara gotong royong.
“Ya laporannya sudah ada, kita langsung menurunkan tim ke lapangan untuk mendata. Namun sudah bisa dipastikan bahwa hanya kerusakan ringan dan sudah ditanggulangi secara cepat,” imbuhnya. (eko)

Awal November, Dana BOS Cair

Sekayu, SN
Kementerian Agama (Kemenag) Musi Banyuasin (Muba) memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah akan cair minggu pertama November mendatang. Hal itu dikemukakan Kepala Kemenag Muba H Ahmad Nasuhi saat mengisi acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti seluruh Kepala Madrasah di Aula Kemenag Muba, Selasa (25/10).
Dikatakan, dana BOS yang akan disalurkan ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) mencapai Rp 415.262.000 untuk 4.184 siswa. Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rp 672.570.000 untuk 4.404 siswa. Dana ini akan dicairkan per triwulan, mulai Oktober hingga Desember 2011.
“Informasi yang kita terima, awal November ini sudah bisa dicairkan. Insya Allah mudah-mudahan tidak meleset,” kata Nasuhi.
Terkait hal ini, lanjut Nasuhi, pihaknya sangat berharap dana BOS bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan sekolah dan siswa. Karena itu, penting bagi Kemenag Muba untuk memberikan Bimtek agar sekolah yang menerima dana BOS bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.
“Salah satu tujuan Bimtek ini ya itu, agar seluruh kepala sekolah kita paham bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban soal penggunaan dana BOS ini. Itu penting, agar tidak ada masalah dikemudian hari,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Mapenda Kamenag Muba, Drs Syaiful M Nuh. Ia mengimbau agar sekolah yang akan menerima dana BOS ini segera mempersiapkan diri. Tidak hanya siap menerima secara fisik, tetapi juga dalam hal realisasi penggunaan berikut pertanggungjawabannya.
Menurut dia, penerimaan dana BOS dimaksud melalui berbagai tahapan dan prosedur yang jelas. Yaitu dengan cara mengirimkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kamenag Sumatera Selatan (Sumsel), sehingga hasilnya bisa dicairkan.
“Ini yang selalu kami tekankan kepada para peserta Bimtek. Mereka semua dari unsure kepala sekolah yang diharapkan mampu menggunakan dana BOS ini dengan baik,” tandasnya. (her)

Layanan E-KTP Sabtu-Minggu Tetap Buka

Sekayu, SN
Untuk mengejar pendataan wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan metode elektronik KTP seluruh kecamatan diminta bekerja pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.00 WIB-17.00 WIB.
Camat Sungai Lilin, Sunaryo, SSTP mengatakan kebijakan ini sesuai surat edaran Bupati Muba, H Pahri Azhari dengan nomor 470/2377/Disduk Capil/III/2011 agar pelayanan di kantor camat untuk E-KTP dimaksimalkan. Untuk itu semua kantor camat tetap masuk untuk melakukan pelayanan hari Sabtu dan Minggu.
Dengan jumlah wajib KTP puluhan ribu orang target waktu hingga akhir tahun diharapkan rampung diselesaikan. “Kita setiap harinya juga bekerja sampai malam bahkan hingga pagi hari. Beberapa hari pernah sampai pukul 03.00 pagi,” ungkap Sunaryo.
Sunaryo menjelaskan, pihaknya mensiagakan tiga orang operator dikecamatan yang dilakukan secara bergantian. Sehingga dalam sehari dapat merekam identitas warga sebanyak 400 orang. “Kita siapkan juga air minum, tenda, kursi untuk warga antri mengurus E-KTP. Ada juga layar TV berukuran besar untuk warga yang menunggu sambil nonton TV sehingga lebih rileks dan nyaman,” paparnya.
Dengan jumlah wajib KTP di kecamatan Sungai Lilin sebanyak 40.000 jiwa dirasakan perlu waktu untuk perekaman data. Mulai dengan mengambil foto, merekam sidik jari dan iris mata. “Hingga kemarin sudah terdata ada 3500 lebih baik dari kelurahan sungai lilin dan sungai lilin jaya dan lainnya,” tandasnya.
Dengan ditetapkannya agar hari Sabtu dan Minggu tetap masuk dan melayani maka diharapkan perekaman pendataan identitas selesai tepat waktu.
Sementara dilokasi hingga malam hari banyak warga yang berdatangan ke kantor camat sungai lilin untuk membuat E-KTP. Mereka membawa berkas sebagai syarat pembuatan E-KTP seperti kartu keluarga, KTP sebelumnya dan lainnya. Warga yang datang terpaksa ngantri untuk dipanggil mengisi identitas, foto, rekam sidik jari dan rekam iris mata.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Muba, A Rahman Z mengatakan secara umum ada sekitar 452.111 warga muba wajib membuat KTP. Untuk itu hingga akhir tahun ini harus terekam dan masuk data base kependudukan secara nasional melalui E-KTP. “Program ini berlaku nasional agar tertib data kependudukan. Sehingga hanya satu KTP yang diakui. Datapun akan terekam secara nasional,” imbuhnya.
Dalam proses pembuatannya, seluruh wajib KTP harus datang ke kecamatan masing-masing. Dengan terlebih dahulu pihak kecamatan mengirimkan surat undangan untuk dilakukan perekaman datan atau identitas diri secara fisik. Dengan demikian diharapkan awal 2012 diharapkan seluruh warga sudah mengantongi E-KTP.
“Kita minta agar warga juga turut aktif melaporkan diri terlebih jika pindah domisili,” jelasnya. Sedangkan instruksi untuk memberikan pelayanan pada hari Sabtu-Minggu hal itu untuk mempercepat pendataan seluruh warga yang berhak memiliki KTP yang berlaku secara nasional. "Program ini gratis dan sama dengan KTP sebelumnya berlaku hingga lima tahun kedepan,” pungkasnya. (her)

Venues Senam Tunggu Technical Delegate

Palembang, SN
Tes even senam yang mempertandingkan tiga tangkai cabang olahraga, pelaksanaannya masih menunggu kedatangan technical delegate masing-masing cabor untuk menguji kelayakan venue yang digunakan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Pelaksana Tes even SEA Games XXVI, Dhennie Zainal, saat menerima kunjungan Komisi V DPRD Sumsel, Selasa (25/10) di Jakabaring Sport City (JSC). Pelaksanaan cabor senam akan menggunakan gedung olahraga Ranau yang berada di kawasan JSC.
Seyogyanya, tes even senam direncanakan berlangsung pada 25-28 Oktober, namun karena masih menunggu kedatangan technical delegate masing-masing tangkai cabor, tes tersebut diundur.
"Tidak ada masalah dengan kesiapan gedung, venuenya sudah siap, hanya saja kita masih menunggu technical delegate dari ketiga tangkai cabang olahraga itu," kata Dhennie, sembari mengatakan tiga technical delegate yang ditunggu kedatangannya itu dari cabang senam aerobik, senam ritmik dan senam artistik.
"Technical delegate yang masih kita tunggu itu diantaranya dari Jepang dan Australia," terangnya.
Ia mengungkapkan, rencananya, tes even senam akan digelar pada 2-6 November mendatang. Jadi, dipastikan kedatangan tiga technical delegate tersebut sebelum pelaksanaan tes even.
"Sebelum tanggal 2, para technical delegate sudah datang," katanya.
Sementara Wakil Ketua Inasoc Pusat, Muddai Madang memastikan semua venues SEA Games akan selesai pada 2 November mendatang. Paling akhir penyelesaiannya adalah venue panjat tebing.
"Secara keseluruhan venues yang selesai paling belakangan, venues menembak dan panjat tebing, sedang yang lain tinggal pembersihan saja," katanya.
Sesuai jadwal, cabor menembak akan menggelar tes even pada 28 Oktober mendatang, sedangkan tes even cabor panjat tebing pada 2 November. "Jadi, sebelum tanggal itu, semua venues sudah harus selesai, venue menembak otomatis harus selesai sebelum tanggal 28 Oktober, sementara panjat tebing sudah harus selesai tanggal 1 November," urainya.
Sedangkan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan optimis seluruh venues SEA Games di Palembang dapat selesai dikerjakan. "Setelah meninjau seluruh venues ini, kita optimis dapat selesai sebelum pelaksanaan SEA Games," katanya. Pelaksanaan SEA Games digelar 11-22 November mendatang. (awj)

Jakabaring Sport City Steril dari Nyamuk dan Lalat

Palembang, SN
Demi menjamin kesehatan dan kenyamanan bagi para atlet, official dan tamu SEA Games dari ancaman demam berdarah, Dinas Kesehatan Kota Palembang akan menyeterilkan kawasan Jakabaring Sport City (JSC) dari nyamuk penyebab demam berdarah dan lalat.
Rencananya, tim kesehatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang dan Dinkes Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bakal mem-fogging (pengasapan) kawasan JSC dan seluruh venues SEA Games lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang, Gema Asiani melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Anton Suwindro mengatakan, fogging bakal dibagi tiga tahapan yakni sebelum, saat dan setelah SEA Games berlangsung.
“ Kalau untuk penebaran abate sudah dilakukan beberapa waktu lalu,” ujar Anton, kemarin. Untuk tahap pertama, fogging bakal dimulai pada Sabtu (29/10) dan dijadwalkan berlangsung selama dua hari hingga Minggu (30/10) mendatang.
Sebelumnya, pada 25 Oktober (hari ini-red) bakal diadakan gladi kotor, sehari sebelum pelaksanaan yakni pada 28 Oktober akan ada gladi bersih. Untuk lokasi yang difogging, jelasnya, yakni seluruh venues SEA Games baik di kawasan JSC dan kampus, lapangan golf, Wisma atlet, asrama haji.
Kemudian Bank Sumsel Babel dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang. “Jadi seluruh venues dan tempat menginap atlet, official bakal difogging,” ungkapnya. Hanya saja, terangnya, untuk lokasi penginapan dan hotel belum bisa dipastikan apakah bakal dilakukan oleh tim kesehatan.
“Kita masih perlu konfirmasi para GM (General Manager) hotel, apakah kita (tim kesehatan dan panitia SEA Games) yang lakukan atau mereka (pengelola hotel) sendiri. Pasalnya, biasanya kadang mereka tidak mau,” cetus Anton.
Total luas wilayah yang bakal difogging yakni sekitar 410 hektar dimana untuk lapangan golf saja seluas sekitar 90 hektar. Nah, lanjut Anton, agar fogging dapat rampung dalam dua hari, akan diturunkan 10 tim fogging, satu tim terdiri dari 5 orang personil.
Untuk sekali fogging nantinya akan menggunakan 10 liter bahan kimia berupa alphamethrin dan solar dengan formulasi 0,5 liter alphamethrin dan 9,5 liter solar. “Kalau untuk lalat lain lagi mediannya,” ungkap Anton.
10 liter bahan baku bisa digunakan untuk 10 hektar lahan. Hanya saja, terangnya, pembinasaan nyamuk dan lalat di venus kolam renang dan aquatic centre tidak akan menggunakan sistem fogging dengan bahan baku solar dan alphamethrin. “Kemungkinan akan mengggunakan sistem pengembunan,” tuturnya.
Pasalnya, jelas Anton, sistem fogging dikhawatirkan meninggalkan residu disekitar lokasi dan mencemari air kolam. “Nah, kalau pakai embun (pengembunan) akan mematikan nyamuk, tapi tidak akan meninggalkan residu seperti fogging dengan solar,” tukas Anton.(win)

Vonis untuk Cirus Bukti Hukum 'Dimainkan'


Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

SEPAK terjang Gayus ternyata masih menelan 'korban'. Kemarin Jaksa nonaktif Cirus Sinaga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penghilangan salah satu pasal untuk Gayus Tambunan. Majelis Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis hukuman selama 5 tahun penjara kepada Cirus. Tentu saja persidangan kemarin membuktikan bahwa hukum di Negeri dengan mudah dimainkan dan seenaknya diatur oleh oknum aparat yang harusnya menegakkan kebenaran.
Sebelumnya Cirus dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Dia dinilai JPU terbukti bersalah lantaran menggagalkan tuntutan pasal korupsi Gayus Tambunan.
Diduga kuat ada kesengajaan menggagalkan tuntutan pasal korupsi Gayus Tambunan. Ini diketahui karena semua unsur dakwaan pasal 21 UU 31/1999 jo UU No 20/2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi sepenuhnya.
Untuk mengingatkan, sebelumnya si bos makelar kasus (markus) Gayus Tambunan sudah divonis 7 tahun.
Ketika itu rakyat Negeri ini merasa tak adil dengan keputusan hakim, tetapi saat itu dengan yakin dan percaya diri Gayus tetap mengajukan banding. Intinya ia masih merasa yakin akan menerima hukuman yang lebih ringan.
Si Gayus pasti sangat yakin hukumannya untuknya akan lebih ringan. Apalagi ia punya banyak uang, jelas akan lebih mudah lagi. Lalu dengan vonis untuk Cirus ini, semakin membuka 'aib' betapa Gayus masih sangat kuat cengekeramannya.
Memang penguasa dan perangkat hukum Bangsa ini telat dan terlambat untuk tegas terhadap Gayus. Saat vonis hakim ada, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru siap memberikan dukungan terkait penuntasan kasus Gayus Tambunan. Belakangan Kemenkeu siap memberikan data-data terkait wajib Pajak bila diperlukan penegak hukum.
Harusnya sejak semula hal tersebut dilakukan. Ini kan menandakan ada tarik ulur dan melihat perkembangan kasus. Ini semua adalah keteledoran penguasa saat ini, harusnya sejak dari awal bertindak tegas. Sekali lagi, penguasa memang lembek untuk kasus Gayus.
Diharapkan vonis untuk Cirus Sinaga ini akan membuka tabir hukum yang selalu dimainkan, tak diinginkan jaksa non aktif Cirus hanya jadi 'korban'. (***)

Pendapatan Kabupaten OKI Anjlok 27 Milyar

Kayuagung, SN
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) Perjuangan DPRD OKI menyatakan keprihatinan terhadap anjoknya Pendapatan Daerah OKI tahun anggaran 2012 mendatang. Mereka meminta Pemkab OKI memberikan penjelasan terhadap hal ini.
Pernyataan ini diungkapkan Ni Wayan Siti Sunaryase selaku juru bicara FDIP DPRD OKI saat rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Bupati OKI tentang Rancangan APBD OKI 2012, Selasa (24/10) di gedung DPRD OKI.
Rapat yang dihadiri langsung Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM dan seluruh pejabat di jajaran Pemkab OKI dan unsur Muspida ini sempat molor hingga lebih dari 2 jam. Bahkan dari total 45 anggota DPRD OKI, rapat hanya dihadiri 35 anggota saja.
Ni Wayan Siti mengatakan, di lihat dari kondisi umum Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD OKI tahun anggaran 2012 sebesar Rp 1 192 634 058 128, jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2011 sebesar Rp 1 220 076 085 909.
“Diperkirakan terjadi penurunan sebesar Rp 27 442 027 781 atau sekitar 2,22 persen. Hal ini sangat memprihatinkan bagi fraksi kami, ada apa? Kami mohon penjelasan!,” tanya dia yang mewakili jajaran FPDI Perjuangan.
Sambung dia, di sisi lain mencermati PAD tahun 2012 yang ditargetkan sebesar Rp 40 129 397 972 mengalami kenaikan hanya 3,07 persen dari tahun 2011 sebesar Rp 38 933 332 647. Target kenaikan PAD yang hanya 3,07 persen pada tahun 2012 ini merupakan angka persentase yang sangat kecil.
“Menimbulkan tanda tanya besar bagi kami, mengapa?. Seharusnya pemerintah lebih bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada pada PAD tersebut. Antara lain peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan daerah lainnya,” beber dia.
Bahkan FPDI Perjuangan DPRD OKI cenderung mengkritis pedas upaya-upaya yang dilakukan Pemkab OKI dalam pencapaian peningkatan PAD di tahun 2012 masih jauh dari kata memuaskan. Pelaksanaan dan realisasi kemampuan SDM yang ada di SKPD masih belum sungguh-sungguh memainkan perannya atau belum belum optimal kerja SKPD.
”Bagaimana mungkin kita dapat meningkatkan Pendapatan Daerah di OKI yang kita cintai ini kalau tidak dibarengi dengan partisipasi maksimal terhadap peningkatan PAD oleh semua SKPD terkait,” tanya Ni Wayan Siti Sunaryase di hadapan bupati, seluruh pejabat Kepala SKPD dan seluruh anggota DPRD OKI.
Pantauan di rapat kemarin, dari total 8 fraksi yang ada di DPRD OKI semuanya memang menerima, menyetujui dan mendukung Rancangan APBD OKI 2012 untuk dibahas lebih lanjut dengan DPRD dan pihak terkait. Namun hanya FPDI Perjuangan dan Fraksi PKS yang pandangan umumnya cukup kritis dan berpengaruh, mengingat PDI Perjuangan merupakan Parpol pemenang pada Pemilu legislatif di OKI 2009 lalu. (iso)

19 Desa di 9 Kecamatan Belum Ada Listrik

Muara Enim,SN
Dari data yang dimiliki Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, persentase listrik masuk desa secara keseluruhan di Muara Enim hingga kini baru mencapai 94 persen lebih, sebab hingga Januari 2011 lalu.
Di Bumi Serasan Sekundang, tercatat dari 326 desa/kelurahan yang ada, masih ada 19 desa yang tersebar di sembilan kecamatan belum teraliri listrik.
Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim Ir Febriansyah Nang Ali mengakui, hingga kini masih ada sekitar 19 desa yang ada di Kabupaten Muara Enim yang belum teraliri listrik.
Penyebabnya, dikarenakan keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Tetapi, secara bertahap di tahun-tahun mendatang semua desa yang ada di Bumi Serasan Sekundang terpasang listrik. Walaupun ada belasan desa yang belum belistrik.
Secara presentasi listrik masuk desa secara keseluruhan di Muara Enim cukup baik mencapai 94 persen lebih. “Memang, angka 94 persen desa belistrik itu sudah cukup bagus. Secara umum desa-desa kita sudah berlistrik, kebanyakan yang belum ada dusun atau talang di dalam desa. Sehingga masih tetap dihitung wilayah itu belum belistrik,” jelas Fery kepda wartawan,Selasa (25/10).
Kemudian, pemasangan listrik masuk desa juga ada kendala teknis. Misalnya Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi dan Desa Suban Jeriji, Kecamatan Rambang Dangku. Kedua desa ini pemasangan listriknya sedikit ada kendala dan membutuhkan proses yang panjang.
Disebabkan, kedua desa ini berada di dalam kawasan hutan. Sehingga untuk pemasangan jaringan harus ada izin dari Kementerian Kehutanan RI.
“Untuk izin prinsipnya sudah ada, tapi izin pinjam pakai kawasan hutan yang belum ada dari Kementerian Kehutanan RI,” tukasnya.
Sementara itu, Kabid Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Azhar Effendi menambahkan, adapun 19 desa yang belum dialiri listrik itu. Di
Kecamatan Semendo Darat Ulu (SDU) yakni Desa Pelakat dan Desa Danau Gerak, Kecamatan Semendo Darat Tengah (SDT) yakni Desa Swarna Dwipa (desa persiapan), Kecamatan Semendo Darat Laut (SDL) yakni Desa Babatan, Desa Penindaian dan Desa Karya Nyata.
Selanjutnya Kecamatan Benakat di Desa Hidup Baru, Kecamatan Penukal yaitu Desa Purun Timur (desa persiapan. Kemudian Kecamatan Tanah Abang yakni Desa Suka Manis (desa persiapan akan menggunakan jaringan interkon PLN).
Kecamatan Rambang Dangku yaitu Desa Suban Jeriji, Kecamatan Lubai yakni Desa Mekar Jaya, Lubai Persada, Desa Lubai Makmur (jaringan interkon 2011), desa Karang Sari (desa persiapan), Desa Air Asam (desa persiapan) dan Desa Menanti (desa persiapan).
Masih kata Azhar, desa lain yang belum memiliki jaringan listrik yakni di Kecamatan Talang Ubi Desa Semangus, Desa Sungai Baung, Desa Benakat Minyak (Interkon PLN). “Untuk desa yang belum belistrik ini akan ada pengurangan. Sebab pada 2011 ini ada sejumlah desa yang dianggarkan pemasangan listrik,” tutur Azhar. (yud)

Selasa, 25 Oktober 2011

Solar Langka, Sopir Ketar-Ketir Tak kebagian

*Macet Ngantri Panjang Sampai Ke Jalan Raya

Banyuasin, SN
Para sopir mobil yang mengantri takut tak kebagian solar, kekhawatiran tersebut terjadi dibeberpa tempat seperti di tiga SPBU masing-masing SPBU Rejodadi Kecamatan Sembawa, SPBU Pangkalan Balai, SPBU Sterio
Seperti dituturkan sopir mobil A Yani (45) merasa khawatir akibat antian panjang dan menyebalkan, karena disepanjang jalan hampir disetiap SPBU ngantri, “Saya kesal karena saya kira di SPBU Sembawa yang ngantri, akhirnya saya pilih di SPBU Pangkalan Balai, ternyata ngantri dan terkhir saya nyerah mas ikut ngantri disini,” kata Yani saat diwawancarai Senin (24/10) di SPBU AR Kritis.
Dikatakan A Yani, saat ini beli solar saja seperti membagi BLT, sangat menyedihkan, mau beli ini bukan mau dijatah raskin atau BLT.
Sementara Ka Operaator SPBU AR Kritis Sulaiyana mengatakan, terjadinya antrean panjang sudah sejak seminggu ini, biasanya kalau lagi normal tidak sampaike jalan raya namun beberapa hari ini mulai terlihat dijalan raya.
Sulaiyana mengatakan, padatnya antrean disebabkan oleh semua SPBU yang ada di Jalintim sedang kehabisan solar, biasanya kalau yang lain habis menyebabkan penumpukan di beberapa SPBU yang masih buka.
“Jatah kita dari pertamina hanya 16 ribu liter untuk premium dan 16 ribu liter solar jatah sehari, namun dalam kondisi ngantri seperti ini dalam 4 jam-5 jam pasti habis, dan terpaksa kami tutup sementara sampai suplay datang lagi,” kata Sulaiyana.
Dikatakan Sulaiyana, pihak SPBU menyedialakn lahan parkir bagi kendaraan roda empat yang tak kebagian solar untuk menunggu sampai besok pagi kalau mereka mau menunggu. (sir)

Keberadaan Kebun Kopi Mulai Terancam

Muara Enim,SN
Keberadaan areal perkebunan kopi di Kabupaten Muara Enim lambat laun mulai menurun. Mengingat, sebagian petani telah beralih ketanaman karet sebab, komoditi tersebut dinilai lebih menjanjikan dan dapat dipanen sewaktu-waktu, dibandingkan kopi yang hanya dipanen tahunan.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim Mariana melalui staf Pengelolaan Data Statistik Perkebunan Rizal Arika Jakpar, menjelaskan, kawasan utama peruntukan kebun kopi berada di tiga kecamatan, Semende Darat Laut (SDL), Semende Darat Tengah (SDT) dan Semende Darat Ulu (SDU).

Namun, daerah lain seperti Kecamatan Tanjung Agung dan kecamatan lain, ada juga kebun kopi, hanya saja produksinya tak setinggi tiga kecamatan tersebut. Namun, dia tak menapik, sebagian petani mulai beralih ke karet mengingat, tanaman tersebut lebih menjanjikan.
Diakuinya, berkurangnya jumlah perkebunan kopi secara praktis turut membuat produktivitas berkurang. Padahal, kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Muara Enim. Namun demikian, pemerintah tidak bisa menghalangi pilihan petani terhadap komoditas yang akan di kembangkannya.

“Ya, memang sekarang ini, animo masyarakat terhadap tanaman karet cukup tinggi. Kemudahan dalam menjual dan harga yang cukup stabil adalah alasan utama dalam mempengaruhi minta petani terhadap tanaman karet,” ucap Rizal.

Rizal menguraikan, hingga semester II tahun 2010 tercatat luas areal kebun kopi di kecamatan SDL mencapai 10.359 hektar. Terdiri dari 1.347 tanaman belum menghasilkan (TBM), 8.541 tanaman menghasilkan TM dan 498 tanaman rusak (TR)/tanaman tidak menghasilkan (TTM).
Dimana dari jumlah ini total produktivitas sebanyak 11.068 ton dan jumlah petani 5327 orang. Untuk Kecamatan SDT luas areal 2.543 hektar.

Terdiri dari 331 TBM, 2090 TM dan 122 TR/TTM. Dalam hal ini jumlah produksi sebanyak 2.717 dari 1932 petani. Dan, untuk SDU luas kebun sekitar 2.589 hektar dengan 337 TBM, 2.140 TM dan 112 TR/TTM. Untuk tingkat produktivitas sebanyak 2.780 dengan 1436 petani.
Sedangkan untuk total produksi kopi di Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan mencapai 25.125 dengan jumlah petani sebanyak 15.229 orang.

“Secara estiminasi setiap 1 hektar kebun kopi ini, mampu menghasilkan sekitar 1.3 ton beras kopi (biji kopi),” terang Rizal. Namun, kata Rizal, keberadaan kebun kopi, khususnya di wilayah
peruntukan ini secara perlahan mulai terancam. Sebab, setiap tahun areal perkebunan karet milik rakyat terus bertambah. Terlihat, pada 2009 luas kebun karet di wilayah SDL 469 hektar meningkat signifikan menjadi 864 hektar. Begitu juga jumlah produksi naik menjadi 1.581 ton dari sebelumnya yang hanya 864 ton. Begitupula di wilayah lain seperti Tanjung Agung
luas kebun karet meningkat dari 10.475 hektar menjadi 10.675 hektar.

“Selain itu, para petani juga melakukan diversifikasi (penganekaragaaman) kebun kopi dengan tanaman kakau (coklat),” papar Rizal.

Ditambahkan, Kepala Sub Bidang (Kasubag) Perencanaan Perkebunan Herman menambahkan untuk meningkatkan minat petani terhadap kopi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Misalnya dengan memberikan bantuan sarana seperti mesin giling kopi, gudang penyimpanan ataupun bibit.

“Untuk tahun ini, kita telah memberikan bantuan satu unit mesin giling kopi dan gudang bagi petani kopi di SDL. Direncanakan pada tahun depan kita akan memberikan bantuan bibit,” ungkap Herman. Terpisah, petani karet, di Muara Enim Andi, (37), dirinya lebih
memilih tanaman karet, ketimbang kopi, karena harga jualnya yang lebih tinggi. Tak hanya itu, dari segi produktivitas, tanaman karet juga di nilai lebih unggul karena dapat di sadap setiap hari.

“Saya menyadap karet setiap hari. Hasil getahnya saya kumpulkan di pinggir jalan. Biasanya, pembeli yang akan datang lansung ke tempat saya pakai truk” ucap petani karet tersebut. (yud)

Dukung SEAG, Pemerintah Lunasi Ganti Rugi Pelebaran Jalan

Palembang, SN
Guna mendukung suksesnya pelaksanaan SEA Games November mendatang Pemerintah menilai perlunya pelebaran akses jalan Kol H Burlian yang berimbas banyak lahan warga yang direlokasi.
Untuk itu Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Kota memberikan ganti rugi lahan warga yang berada di kawasan tersebut sebesar Rp 2.050.000 permeternya. Pencairan tahap IV ini dilakukan di Balai Kecamatan Sukarame, kemarin.

Kepala Bagian (Kabag) Agraria dan Perbatasan Daerah Kota Palembang HM Sunarto mengatakan, untuk tahap IV ini pembayaran ganti rugi merupakan tahapan yang terakhir. Sebanyak delapan warga diundang dan mendukung pelaksanaannya.

“ Ganti rugi ini adalah tahap terakhir, maka kami nyatakan sudah tuntas semua karena delapan warga ini memang sisa dari mereka yang belum hadir di tahap sebelumnya,” jelas Sunarto.
Sunarto mengatakan, semua warga yang terkena proyek pelebaran jalan sudah menyetujui dan mendukung pelaksanaan kegiatan itu. Menurutnya, masyarakat tidak menghalangi pembangunan tersebut karena ini untuk kepentingan bersama.
“Kami berterima kasih kepada warga yang sudah turut berperan dalam program ini. Karena ini memang sudah kewajiban pemerintah,” ujarnya.
Adapun dana yang digunakan berasal dari Pu Bina Marga melalui anggaran APBD Provinsi yang mencapai Rp 4 M berdasarkan aturan dan ketetapan Gubernur Sumsel. “ Ganti rugi sendiri berdasarkan bangunan, rumah, atau pagar yang besaran dihitung sama yakni Rp 2.050.000 permeternya,” ungkapnya.
Pihak Pemkot Palembang sendiri hanya memfasilitasi pendataan warga yang terkena ganti rugi sedangkan pembayaran dilakukan oleh Pemprov Sumsel melalui PU Bina Marga. Menurutnya, pencairan baru bisa dilaksanakan sekarang karena dana dari Pemprov memang baru keluar kemarin. Untuk syarat-syarat yang harus dilengkapi warga antara lain sertifikat tanah dari notaris, atau non sertifikat, KTP, PBB.

“Ganti rugi baru bisa dibayarkan apabila seluruh syarat administrasi sudah lengkap,” jelas Sunarto.

Sunarto menambahkan, pemberian dana ganti rugi ini berupa cek yang dapat dicairkan melalui Bank SumselBabel di manapun berada. Untuk, dia mengharapkan kepada warga yang sudah menerima cek dapat segera mencairkannya.

"Karena cek tersebut ada tengat waktunya, dan jangan sampai seperti pembayaran tahap kedua kemarin masih banyak warga yang belum mencairkan dana tersebut,” terangnya.
Salah satu penerima ganti rugi lahan, Megawati (61), warga Jalan Talang Ratu mengaku, bersedia melepas bangunan rumah toko (ruko) miliknya karena nilai ganti ruginya memadai dan dia siap mendukung program Pemerintah.

“Luas tanah saya yang dibebaskan hanya seluas 2 meter persegi. Jadi, harga ganti rugi yang didapat totalnya Rp 4 juta-an. Saya sudah relakan, memang dari dulu saya tahu, bahwa jalan itu akan dilebarkan. Saya menurut saja program pemerintah,” katanya.(win)

Senin, 24 Oktober 2011

Edisi Cetak 490 Senin 24 Oktober 2011

Kapan Korupsi Lepas dari Bangsa ini?

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

BANGSA besar dan kaya raya, dimana harusnya rakyat menjadi makmur sejahtera, ternyata tidak terjadi Indonesia. Ini disebabkan tak habis Negeri ini berkutat dengan kasus korupsi dan multi komplek masalah yang tak pernah selesai.

Tenggelam satu kasus, muncul lagi masalah yang lain. Tak ada takutnya oknum pejabat di Republik ini untuk terus maling duit rakyat. Dengan kuasanya, pejabat
menggunakan berbagai cara agar bisa memperkaya diri sendiri dengan cara cepat.

Tetapi kecurangan yang dilakukan banyak pejabat Bangsa ini, tak sebanding dengan hukuman yang diberikan. Tak sedikit koruptor yang mendapat hukuman bebas. Bahkan yang sangat menyakitkan hari rakyat, ada koruptor yang mendapat pengampunan dari penguasa. Untuk oknum pejabat yang mendapat pengampunan ini tak hanya sekali dua kali, dalam setahun terakhir ada beberapa nama yang dibebaskan.

Kondisi hukum yang sangat lemah untuk para koruptor, bisa jadi menyebabkan orang tidak takut untuk terus mengambil uang yang bukan haknya. Karena orang akan berpikir tak apa untuk korupsi, karena hukuman tak akan lama. Apalagi hukum di Indonesia tak ditegakkan secara utuh alias bisa ditawar-tawar.

Harapan semua pihak yang utama, KPK jangan tebang pilih dalam menangani kasus dugaan suap, termasuk di Kemenakertrans. KPK harus menindak tegas tanpa pandang bulu. Rakyat sudah sangat capek dan jenuh dengan banyaknya kasus korupsi, sedangkan hukum yang ada tak tegas dan seperti main-main.

Harus ada revolusi agar pejabat bermental maling jera untuk tidak terus menggerogoti Bangsa ini. Kapan Negeri nan makmur ini akan sejahtera dan menjadi terdepan, dihargai bila korupsi masih merajalela. (***)

Press

My Slideshow: Ferdinand’s trip to Palembang, Sumatra, Indonesia was created by TripAdvisor. See another Palembang slideshow. Create your own stunning free slideshow from your travel photos.