Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Jumat, 30 Maret 2012
BBM Naik, Pemerintah Siapkan Angkutan Gratis
Palembang,SN
Menjaga kemungkinan terburuk Efek dari kenaikan harga BBM per 1 april mendatang, Pemerintah Kabupaten OKI akan melaksanakan sejumlah program. Salah satunya dengan menyediakan angkutan umum gratis bagi mahasiswa, pelajar dan program dampingan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
"Terhadap kemungkinan dampaknya di masyarakat, kita dapat menyelesaikan dengan cara protes, kita harus memberikan berbagai solusi yang dapat mengurangi beban masyarakat. Sehingga kebijakan tersebut dapat menyelamatkan negara dan rakyat," kata Bupati OKI Ishak Mekki, kepada wartawan, Jumat (30/3).
Oleh karena itu, Bupati OKI Ishak Mekki mengatakan, pemerintahnya sejak hari pertama pemberlakuan kenaikkan harga BBM, akan memberlakukan angkutan gratis bagi pelajar dan mahasiswa.
"Selanjutnya akan dilakukan program pendampingan BLT yang diberikan kepada rakyat miskin. Artinya jika BLT itu tidak cukup atau mampu mengatasi persoalan rakyat miskin, pemerintah kabupaten OKI akan memberikan tambahan. Tetapi ini berjalan sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau cukup kita tidak memberikan apa-apa, jika ada yang kurang baru kita berikan bantuan. Misalnya BLT itu ternyata memberikan dampak susahnya mereka membeli beras, ya mungkin kita beri bantuan beras," ujarnya.
"Bantuan ini sampai situasi aman. Kalau kondisi mereka sudah normal, baru kita hentikan," ujar Bupati Ishak Mekki. Selain itu, Ishak juga akan membuka posko hingga ke tingkat desa terkait soal penyaluran BLT. Posko ini merupakan posko yang dibentuk masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran BLT.(sn/nt/tw/try)
Menjaga kemungkinan terburuk Efek dari kenaikan harga BBM per 1 april mendatang, Pemerintah Kabupaten OKI akan melaksanakan sejumlah program. Salah satunya dengan menyediakan angkutan umum gratis bagi mahasiswa, pelajar dan program dampingan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
"Terhadap kemungkinan dampaknya di masyarakat, kita dapat menyelesaikan dengan cara protes, kita harus memberikan berbagai solusi yang dapat mengurangi beban masyarakat. Sehingga kebijakan tersebut dapat menyelamatkan negara dan rakyat," kata Bupati OKI Ishak Mekki, kepada wartawan, Jumat (30/3).
Oleh karena itu, Bupati OKI Ishak Mekki mengatakan, pemerintahnya sejak hari pertama pemberlakuan kenaikkan harga BBM, akan memberlakukan angkutan gratis bagi pelajar dan mahasiswa.
"Selanjutnya akan dilakukan program pendampingan BLT yang diberikan kepada rakyat miskin. Artinya jika BLT itu tidak cukup atau mampu mengatasi persoalan rakyat miskin, pemerintah kabupaten OKI akan memberikan tambahan. Tetapi ini berjalan sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau cukup kita tidak memberikan apa-apa, jika ada yang kurang baru kita berikan bantuan. Misalnya BLT itu ternyata memberikan dampak susahnya mereka membeli beras, ya mungkin kita beri bantuan beras," ujarnya.
"Bantuan ini sampai situasi aman. Kalau kondisi mereka sudah normal, baru kita hentikan," ujar Bupati Ishak Mekki. Selain itu, Ishak juga akan membuka posko hingga ke tingkat desa terkait soal penyaluran BLT. Posko ini merupakan posko yang dibentuk masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran BLT.(sn/nt/tw/try)
Gubernur Tinjau Ulang SE Angkutan Batubara
Gubernur Tinjau Ulang SE Angkutan Batubara
Palembang, SN
Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin memberi sinyal akan meninjau ulang surat edaran (SE) yang dikeluarkannya terkait larangan angkutan batubara melintasi jalan umum per 1 April mendatang.
Sebelum memberi keputusan, Alex terlebih dahulu akan meninjau pembangunan jalan khusus angkutan batubara. Jika jalannya memang belum memungkinkan untuk dilewati truk besar bermuatan batubara, maka ia akan memberikan perpanjangan waktu kepada pengusaha angkutan batubara melewati jalan umum hingga jalan alternatif yang dijanjikan selesai.
Alex mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara yang meminta perpanjangan melewati jalan umum.
“Mereka bukannya menolak melewati jalan khusus tersebut, namun meminta perpanjangan waktu karena jalan khususnya sebagian belum stabil,” jelas Alex Noerdin usai acara sosialisasi MoU dewan pers dengan Polri, dan MoU dewan pers dengan Komisi Informasi di Hotel Aryaduta, Kamis (29/3).
Alex menambahkan, pembangunan jalan khusus angkutan batubara tidak bisa dipercepat, karena pembangunannya dipengaruhi oleh cuaca yang kurang baik.
”Kita memang harus menunggu cuaca baik. Jadi kita akan pertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara,” ujarnya.
“Kita akan meninjau lokasi dalam waktu 1-2 hari lagi. Kalau keberatan para pengusaha batubara dan angkutan batubara bisa diterima, barangkali bisa diperpanjang hingga 1-3 bulan kedepan sampai jalan khusus tersebut selesai,” tambah Alex.
Alex mengatakan, jalan khusus batubara sudah bisa dilewati oleh truk kecil. Tapi untuk truk besar memang belum bisa.
”Untuk truk kecil sudah bisa mulai melewati jalan khusus. Tapi untuk truk besar memang belum bisa lewat,” pungkasnya. (pit)
Palembang, SN
Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin memberi sinyal akan meninjau ulang surat edaran (SE) yang dikeluarkannya terkait larangan angkutan batubara melintasi jalan umum per 1 April mendatang.
Sebelum memberi keputusan, Alex terlebih dahulu akan meninjau pembangunan jalan khusus angkutan batubara. Jika jalannya memang belum memungkinkan untuk dilewati truk besar bermuatan batubara, maka ia akan memberikan perpanjangan waktu kepada pengusaha angkutan batubara melewati jalan umum hingga jalan alternatif yang dijanjikan selesai.
Alex mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara yang meminta perpanjangan melewati jalan umum.
“Mereka bukannya menolak melewati jalan khusus tersebut, namun meminta perpanjangan waktu karena jalan khususnya sebagian belum stabil,” jelas Alex Noerdin usai acara sosialisasi MoU dewan pers dengan Polri, dan MoU dewan pers dengan Komisi Informasi di Hotel Aryaduta, Kamis (29/3).
Alex menambahkan, pembangunan jalan khusus angkutan batubara tidak bisa dipercepat, karena pembangunannya dipengaruhi oleh cuaca yang kurang baik.
”Kita memang harus menunggu cuaca baik. Jadi kita akan pertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara,” ujarnya.
“Kita akan meninjau lokasi dalam waktu 1-2 hari lagi. Kalau keberatan para pengusaha batubara dan angkutan batubara bisa diterima, barangkali bisa diperpanjang hingga 1-3 bulan kedepan sampai jalan khusus tersebut selesai,” tambah Alex.
Alex mengatakan, jalan khusus batubara sudah bisa dilewati oleh truk kecil. Tapi untuk truk besar memang belum bisa.
”Untuk truk kecil sudah bisa mulai melewati jalan khusus. Tapi untuk truk besar memang belum bisa lewat,” pungkasnya. (pit)
Kepala Kesbang Pol Muba Jadi Tersangka
Sekayu, SN
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Hendarsa Alias Dadang menjadi tersangka, dalam kasus korupsi APBD 2011 sebesar Rp 152 juta.
Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sekayu Juhata SH, tersangka Dadang, tersandung tiga kasus penggelapan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muba 2011 yang lalu. Dimana besarnya anggaran, Rp 75 juta, Rp25 juta, dan Rp57 juta. Ketiga ananggaran dana tersebut, dicairkan oleh tersangka dengan menggunakan anggaran pribadi.
“Seluruhnya uang tersebut, dari APBD 2011 dan langsung masuk ke rekening pribadi tersangka,” terang Juhata.
Tersangka sendiri, dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi, dengan acaman hukuman minimal satu tahun dan tiga tahun. Sebelumnya, lanjut Juhata, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejak tadi siang dengan 26 pertanyaan. Selain itu, tersangka sebelumnya telah dilakukan pemanggilan pada Senin (26/3), namun tidak hadir karena sakit.
“Sebenarnya hari Senin yang lalu kita panggil, tidak datang. Saat ini status Dadang, sebagai tahanan kejaksaan yang dititipkan pada Lapas Sekayu,” katanya.
Disinggung kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut, Juhata belum dapat menjelaskan. Namun, sejauh ini hanya Hendarsa alias Dadang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Sebelumnya Salah satu staf Intel Kejaksaan Negeri Sekayu, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan ke kantor tersangka. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan penyelidikan yang kemudian dilimpahkan kepada Seksi Pidana Khusus.
“Kita telah lakukan penyelidikan dan pengumpulan data pada kasus korupsi tersebut,” katanya.
Untuk diketahui, Dadang sebelumnya dilakukan pemeriksaan sejak pukul 14.00 WIB, sekitar pukul 15.30, keluar untuk ketoilet dengan raut muka yang agak kusut. Baru sekitar pukul, 19.00 WIB tersangka ditemani oleh pengacara tersangkakeluar dari ruang pemeriksaan. Selang 15 menit kemudian tersangka Dadang digiring oleh anggota kejaksaan untuk diangkut ke mobil tahanan dan langsung di bawa ke Lapas di saksikan puluhan media cetak dan elektronik. (her)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Hendarsa Alias Dadang menjadi tersangka, dalam kasus korupsi APBD 2011 sebesar Rp 152 juta.
Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sekayu Juhata SH, tersangka Dadang, tersandung tiga kasus penggelapan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muba 2011 yang lalu. Dimana besarnya anggaran, Rp 75 juta, Rp25 juta, dan Rp57 juta. Ketiga ananggaran dana tersebut, dicairkan oleh tersangka dengan menggunakan anggaran pribadi.
“Seluruhnya uang tersebut, dari APBD 2011 dan langsung masuk ke rekening pribadi tersangka,” terang Juhata.
Tersangka sendiri, dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi, dengan acaman hukuman minimal satu tahun dan tiga tahun. Sebelumnya, lanjut Juhata, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejak tadi siang dengan 26 pertanyaan. Selain itu, tersangka sebelumnya telah dilakukan pemanggilan pada Senin (26/3), namun tidak hadir karena sakit.
“Sebenarnya hari Senin yang lalu kita panggil, tidak datang. Saat ini status Dadang, sebagai tahanan kejaksaan yang dititipkan pada Lapas Sekayu,” katanya.
Disinggung kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut, Juhata belum dapat menjelaskan. Namun, sejauh ini hanya Hendarsa alias Dadang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Sebelumnya Salah satu staf Intel Kejaksaan Negeri Sekayu, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan ke kantor tersangka. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan penyelidikan yang kemudian dilimpahkan kepada Seksi Pidana Khusus.
“Kita telah lakukan penyelidikan dan pengumpulan data pada kasus korupsi tersebut,” katanya.
Untuk diketahui, Dadang sebelumnya dilakukan pemeriksaan sejak pukul 14.00 WIB, sekitar pukul 15.30, keluar untuk ketoilet dengan raut muka yang agak kusut. Baru sekitar pukul, 19.00 WIB tersangka ditemani oleh pengacara tersangkakeluar dari ruang pemeriksaan. Selang 15 menit kemudian tersangka Dadang digiring oleh anggota kejaksaan untuk diangkut ke mobil tahanan dan langsung di bawa ke Lapas di saksikan puluhan media cetak dan elektronik. (her)
Puluhan Karyawan PDAM Tirta Betuah 'MERADANG'
Banyuasin, SN
Sebanyak 63 karyawan Honor, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Harian Tetap (HT) di PDAM Tirta Betuah meradang. Pasalnya, hingga saat ini Pemkab Banyuasin belum memberikan kejelasan tentang status dan pengangkatan karyawan.
Empat perwakilan karyawan HT di Masjid Al Amir Komplek Perkantoran Sekojo, masing-masing Saihu, Irwandi, Harsono dan Mulyadi mengaku sudah bergabung di PDAM sejak Kabupaten Banyuasin belum dimekarkan.
Saat pemekaran lima Cabang PDAM, yaitu PDAM Betung, PDAM Pangkalan Balai, Sungai Pinang, Mariana dan PDAM Air Batu beserta karyawannya diserahkan dari Pemkab Muba ke Pemkab Banyuasin.
“Sejak saat itu status kami sudah menjadi Karyawan HT PDAM Tirta Betuah, sayangnya hingga belasan tahun kami mengabdikan diri di PDAM, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kami akan diangkat dari karyawan HT menjadi karyawan perusahaan, ini sebenarnya yang kami sesalkan,“ kata Irwandi.
Padahal, rekan-rekannya yang dulu sesama karyawan HT di Muba sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan. “Bahkan ada yang angkatan tahun 2008 sekarang sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan, lalu bagaimana nasib kami di Banyuasin," ujarnya.
Keluhan serupa diungkapkan Agus perwakilan karyawan honor dan THL. Menurutnya, masa kerja yang dilakukan oleh 54 karyawan honor dan THL sudah melebihi batas dari cukup.
“Kami sebenarnya juga bingung, apa alasan Pemkab Banyuasin belum mau mengangkat kami, jangankan kami yang haya karyawan honor dan THL, mereka yang sudah belasan tahun menjadi karyawan tetap pun belum mendapatkan kejelasan status mereka,“ bebernya.
Kondisi ini, sebenarnya sudah pernah disampaikan ke Plt Direktur PDAM Tirta Betuah Dadang Sukomdi, namun karena kondisnya masih Plt, Dadang mengaku belum dapat berbuat banyak, apalagi selama ini kegiatan PDAM masih ditopang oleh Dinas PU Cipta Karya.
“Katanya dia (Dadang) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan. Karena posisi dia sendiri masih Plt,“ tuturnya.
Kesal dengan jawaban yang tidak jelas, 63 karyawan ini melaporkan nasib mereka ke Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed.
“Tetapi jawaban yang sama yang kami dapatkan, kami disuruh sabar menunggu dan menunggu," tuturnya.
Mereka pun mengancam, jika tidak segera diberikan kejelasan nasib mereka, seluruh karyawan honor, THL dan HT akan melakukan aksi mogok kerja. “Sekalian saja pak, honor yang kami terima sangat tidak sesuai dengan kebutuhan sehari – hari. Jika ada pengangkatan, kemungkinan besar nasib kami bisa terbantu, namun kalau tetap seperti ini, kami akan tertekan pak, belum lagi keluarga kami yang membutuhkan nafkah," tegasnya. (sir)
Sebanyak 63 karyawan Honor, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Harian Tetap (HT) di PDAM Tirta Betuah meradang. Pasalnya, hingga saat ini Pemkab Banyuasin belum memberikan kejelasan tentang status dan pengangkatan karyawan.
Empat perwakilan karyawan HT di Masjid Al Amir Komplek Perkantoran Sekojo, masing-masing Saihu, Irwandi, Harsono dan Mulyadi mengaku sudah bergabung di PDAM sejak Kabupaten Banyuasin belum dimekarkan.
Saat pemekaran lima Cabang PDAM, yaitu PDAM Betung, PDAM Pangkalan Balai, Sungai Pinang, Mariana dan PDAM Air Batu beserta karyawannya diserahkan dari Pemkab Muba ke Pemkab Banyuasin.
“Sejak saat itu status kami sudah menjadi Karyawan HT PDAM Tirta Betuah, sayangnya hingga belasan tahun kami mengabdikan diri di PDAM, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kami akan diangkat dari karyawan HT menjadi karyawan perusahaan, ini sebenarnya yang kami sesalkan,“ kata Irwandi.
Padahal, rekan-rekannya yang dulu sesama karyawan HT di Muba sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan. “Bahkan ada yang angkatan tahun 2008 sekarang sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan, lalu bagaimana nasib kami di Banyuasin," ujarnya.
Keluhan serupa diungkapkan Agus perwakilan karyawan honor dan THL. Menurutnya, masa kerja yang dilakukan oleh 54 karyawan honor dan THL sudah melebihi batas dari cukup.
“Kami sebenarnya juga bingung, apa alasan Pemkab Banyuasin belum mau mengangkat kami, jangankan kami yang haya karyawan honor dan THL, mereka yang sudah belasan tahun menjadi karyawan tetap pun belum mendapatkan kejelasan status mereka,“ bebernya.
Kondisi ini, sebenarnya sudah pernah disampaikan ke Plt Direktur PDAM Tirta Betuah Dadang Sukomdi, namun karena kondisnya masih Plt, Dadang mengaku belum dapat berbuat banyak, apalagi selama ini kegiatan PDAM masih ditopang oleh Dinas PU Cipta Karya.
“Katanya dia (Dadang) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan. Karena posisi dia sendiri masih Plt,“ tuturnya.
Kesal dengan jawaban yang tidak jelas, 63 karyawan ini melaporkan nasib mereka ke Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed.
“Tetapi jawaban yang sama yang kami dapatkan, kami disuruh sabar menunggu dan menunggu," tuturnya.
Mereka pun mengancam, jika tidak segera diberikan kejelasan nasib mereka, seluruh karyawan honor, THL dan HT akan melakukan aksi mogok kerja. “Sekalian saja pak, honor yang kami terima sangat tidak sesuai dengan kebutuhan sehari – hari. Jika ada pengangkatan, kemungkinan besar nasib kami bisa terbantu, namun kalau tetap seperti ini, kami akan tertekan pak, belum lagi keluarga kami yang membutuhkan nafkah," tegasnya. (sir)
Dukun Palsu Tipu Isteri Kades
Muara Enim, SN
Tipu muslihat, Muhamad Kunci (39) yang berpura-pura sebagai dukun (orang pintar) akhirnya terbongkar. Warga Desa Karang Agung Kecamatan Penukal Abab ini sebelumnya telah menipu korbannya, Tri Agustina yang merupakan istri kades Cinta Kasih Gunung Megang.
Kejadian tersebut, Senin malam (26/3) sekitar pukul 19.00 WIB, modus operandinya, tersangka yang menakut-nakuti korban kalau dia terkena guna-guna yang dikirim orang yang tak senang terhadapnya. Untuk menyakinkan korban, tersangka menunjukan kalau dihalaman rumah korban yang tinggal di Jalan Pelita Jaya Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang terdapat barang-barang teluh yang berisi, paku, gelas,
kaca, dan silet.
Atas temuan tersebut, korban Tri Agustina dan orangnya Nurlela (50) merasa yakin kalau korban memang benar terkena guna-guna. Lalu, tersangka menyarankan korban untuk menangkal guna-guna tersebut, dengan syarat korban harus menyediakan emas sebagai jaminannya.
Lalu syarat yang diminta tersangka akhirnya dipenuhi korban dengan memberikan kalung emas seberat 1 suku dengan uang sebanyak Rp 250 ribu. Tak cukup hanya itu saja, keesokan harinya, Selasa malam (27/3) pada jam yang sama, tersangka kembali mendatangi korban dan meminta kembali emas dengan dalih untuk syarat lanjutannya.
Korban yang telah terpedaya akhirnya menyerahkan cincin emas seberat ½ suku kepada tersangka. Kemudian tersangka memberikan setambul qur’an kepada korban. Jimat tersebut kata tersangka harus dipakai korban layaknya kalung.
Suami korban, yakni Kades Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang, Seh Man,mengendus kalau gelagat dukun tersebut adalah akal-akalnya saja untuk menipu istri dan keluarganya.
Pada Kamis siang (29/3), Seh Man dan berapa keluarga lainnya berusaha untuk ketemu dengan tersangka namun upaya tak berjalan mulus sebab tersangka berusaha untuk mengindar. Bahkan keluarga korban berusaha untuk mencarinya hingga akhirnya berhasil bertemu di depan SPBU Talang Jawa Muara Enim. Ketika itu tersangka sedang menampal ban motornya.
Karena kesal, kelurga korban lalu meminta bantuan warga untuk membawanya ke Polres Muara Enim sebab tersangka telah melakukan penipuan. Bahkan warga sekitar yang kesal atas kelakuan tersangka sempat memberikan bogem mentah hingga tersangka babak belur.
Tersangka pun sempat dilarikan ke RSUD HM Rabain Muara Enim untuk diberikan perawatan medis oleh petugas yang telah menggiringnya. Selanjutnya, tersangka dibawah ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.
Dari pengakuan korban, Tri Agustina dan suaminya, Seh Man ketika ditemui di ruang SPK Polres Muara Enim mengatakan, kalau dia telah ditipu oleh tersangka yang tidak dikenalnya sama sekali.
“Aku telah ditipu pak, kalung emas satu suku dan cincin setengah suku dan uang sebanyak rp 250 ribu sudah diambilnya,”ucap Tri Agustina yang melapork ke piket jaga SPK Polres Muara Enim.
Sama halnya dikatakan Seh Man, dia telah mengetahui kedok dukun palsu tersebut. Bahkan, tersangka katanya, telah mengasut istrinya untuk menjelek-jelekannya agar mereka berdua bertengkar. “Kami berharap, tersangka diproses hukum,” ungkapnya.
Sedangkan dari pengakuan tersangka, dia membenarkan kalau dia hanya berpura-pura sebagai dukun atau orang pintar. Dia sengaja menanamkan barang-barang seperti, paku, kaca, silet di halaman rumah korban agar mereka percaya kalau orang di rumahnya tersebut terkena guna-guna yang dikirim orang lain yang tak senang terhadap keluarga tersebut.
“Ya, pak, memang, barang-barang seperti, kaca, paku, silet dan banyak lainnya aku tanam di halaman rumah korban. Biar mereka yakin kalau memang benar-benar diguna-guna,”ungkap Muhamad Kunci yangkesehariannya sebagai penyadap karet.
Dia mengakui, kalau profesi dukun palsu ini baru digelutinya untuk pertama kalinya. “Baru sekali ini lah pak, aku nipu,”ucap tersangka.
Sementara itu, Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kepala SPK III Aiptu Rusdi Yahya SH membenarkan kejadian tersebut. Tersangka masih dimintai keterangan petugas. Selanjutnya, tersangka akan dilimpahkan ke bagian Sat Reskrim untuk proses lebih lanjut. (yud)
Ditipu Ratusan Juta, Polisi Lapor Polisi
Palembang, SN
Seorang anggota kepolisian Pitriansya (25) melaporkan GW yang telah menipunya ratusan juta rupiah. Awalnya Pitriansya memesan satu unit mobil merek honda jazsz dengan GW pada Agustus 2011 yang lalu, setelah sepakat dengan perjanjian yang diajukan, pitriansyamemberikan uang DP pertama sebesar Rp 85 juta kepada GW.
Kemudian ditambah DP kedua sebesar Rp 35 juta sehingga total uang yang telah diserahkan Pitriansya kepada GW adalah Rp 120 juta. Merasa pesananya tidak pernah diantarkan oleh GW sesuai dengan waktu kesepakatan yang telah disepakati Pitriansya merasa ditipu.
Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabaruddin Ginting melalui Kasat Reskrim Kompol Frido Situmotang, membenarkan telah menerima laporan dari pelapor yang menjadi korban atas kasus penipuan.(**)
Seorang anggota kepolisian Pitriansya (25) melaporkan GW yang telah menipunya ratusan juta rupiah. Awalnya Pitriansya memesan satu unit mobil merek honda jazsz dengan GW pada Agustus 2011 yang lalu, setelah sepakat dengan perjanjian yang diajukan, pitriansyamemberikan uang DP pertama sebesar Rp 85 juta kepada GW.
Kemudian ditambah DP kedua sebesar Rp 35 juta sehingga total uang yang telah diserahkan Pitriansya kepada GW adalah Rp 120 juta. Merasa pesananya tidak pernah diantarkan oleh GW sesuai dengan waktu kesepakatan yang telah disepakati Pitriansya merasa ditipu.
Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabaruddin Ginting melalui Kasat Reskrim Kompol Frido Situmotang, membenarkan telah menerima laporan dari pelapor yang menjadi korban atas kasus penipuan.(**)
Dirut PT GH EMMI Dilaporkan
Muara Enim, SNDirut PT Energi Musi Makmur Johanes Kenedi, dan Direktur Operasi Jimmy Sumarlin melaporkan Dirut PT GH EMM Indonesia (GH EMMI), Zhang Kheming, dan penerjemahnya Parmin ke Polres Muara Enim, Kamis siang (29/3). Dalam laporannya, pelapor tak senang atas terlapor diduga telah mempermalukannya dan memukul pelapor.
"Kami ini diundang secara resmi. Tetapi ketika datang kami diusir dan dipermalukan. Bahkan kami dipukul. Kami tidak senang," tegas Dirut PT Energi Musi Makmur (EMM) Johanes Kenedi, dan Direktur Operasi Jimmy Sumarlin, Kamis (29/3) sekitar pukul 15.00 di Mapolres Muara Enim.
Johanes Kenedi, didampingi Jimmy Sumarlin, mengatakan, pengaduan tersebut berawal ketika dirinya sebagai pemegang saham 20 persen di PT GH EMM Indonesia yang merupakan perusahaan patungan dengan perusahaan asing (cina), diundang melalui pengumuman salah satu koran terbitan nasional yang terbit pada tanggal 12 Maret 2011, untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
Dilanjutkan Johanes, dalam rapat tersebut dihadiri oleh, Pemimpin rapat Zhang Kheming yang menjabat sebagai Dirut PT GH MM Indonesia, yang dimulai pada pukul 09.00.
Rapat dilanjutkan oleh notaris yang ditunjuk oleh Zhang Kheming. Kemudian oleh notaris pihaknya dipaksa keluar rapat, dengan alasan sudah tidak lagi menjabat sebagai Direksi PT EMM, dan akta perusahaan belum di perpanjang.
Mendengar hal tersebut dia berdua protes sebab merasa dipermalukan. Kemudian, mereka sempat tak terima dan marah-marah, lalu ada Parmin yang bertugas sebagai penterjemah, diduga langsung memukul muka Johanes tetapi berhasil ditangkis namun terkena jari tangannya hingga memar. Tak hanya itu saja, Parmin diduga menendang selangkangan Jimmi.
"Menurut kami, mereka ini disinyalir ada keinginan jelek, ingin mengambil seluruh saham. Padahal proyek ini, dahulu adalah milik kita, sebab perizinan IUP dan PLTU Gunung Raja, itu atas nama perusahaan kami," tegas Johanes kesal di depan SPK Polres Muara Enim.
Sementara itu menurut Kapolres Muaraenim AKBP Budi Suryanto, melalui Plh Kasatreskrim Iptu Bayu, membenarkan adanya pengaduan tersebut. Dan saat ini, pihaknya sedang mengambil keterangan pelapor.
Parmin yang dikonfirmasi wartawan melalui hand phonenya, belum dapat dihubungi karena HP nya tidak aktif. (yud)
Orang Gila Bebas Berkeliaran, DINSOS Terkesan Diam
Muaradua, SN
Hingga saat ini orang gila (orgil) menjadi masalah yang belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait utamanya Dinas Sosial setempat. Akibat pembiaran aparat terkait terbukti mereka tampak berkeliaran di Pasar dan terminal kecamatan Muaradua dan sekitarnya.
Madnaser (30) warga Talang bandung mengatakan, Muaradua tiap hari ada orang gila yang berkeliaran terlantar dipelataran terminal. Hal ini sangat mengganggu pemandangan sekitar lokasi terminal.
“Dihadapkan Pemandangan yang tak sedap warga sekitar rasa risih, dan terganggu dengan pemandangan tidak lazim tersebut, pakian minim dengan nyaris bugil beruntung ada yang berusaha dengan jalan mengatasi dengan memberikan pakaian tapi tetap saja tidak dikenakan,” kata Kamis (29/3).
Lanjutnya, selama ini nyaris tidak ada yang memperhatikan dari pemerintah setempat, bila aparat terkait terkesan cuek dan lepas tangan, utamanya terhadap dinas terakit bukan tidak mungkin masalah sosial ini akan berdampak pada keresahan masyarakat sekitar dan kedepannya akan menimbulkan masalah baru.
Dari Pantauan Suara Nusantara, orang gila tetap saja masih lalu lalang di sekitar lokasi pasar dan terminal dan terkadang dijalan protokol. Hal ini sangatlah mengganggu para pedagang dan pengunjung pasar serta para penumpang yang hendak bepergian Hal ni tidak terlepas dari persoalan sosial, yang dapat dipastikan seiring perjalan waktu akan meningkat jika saja aparat terkait tidak mampu mengatasi persoalan segera. (dan)
Hingga saat ini orang gila (orgil) menjadi masalah yang belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait utamanya Dinas Sosial setempat. Akibat pembiaran aparat terkait terbukti mereka tampak berkeliaran di Pasar dan terminal kecamatan Muaradua dan sekitarnya.
Madnaser (30) warga Talang bandung mengatakan, Muaradua tiap hari ada orang gila yang berkeliaran terlantar dipelataran terminal. Hal ini sangat mengganggu pemandangan sekitar lokasi terminal.
“Dihadapkan Pemandangan yang tak sedap warga sekitar rasa risih, dan terganggu dengan pemandangan tidak lazim tersebut, pakian minim dengan nyaris bugil beruntung ada yang berusaha dengan jalan mengatasi dengan memberikan pakaian tapi tetap saja tidak dikenakan,” kata Kamis (29/3).
Lanjutnya, selama ini nyaris tidak ada yang memperhatikan dari pemerintah setempat, bila aparat terkait terkesan cuek dan lepas tangan, utamanya terhadap dinas terakit bukan tidak mungkin masalah sosial ini akan berdampak pada keresahan masyarakat sekitar dan kedepannya akan menimbulkan masalah baru.
Dari Pantauan Suara Nusantara, orang gila tetap saja masih lalu lalang di sekitar lokasi pasar dan terminal dan terkadang dijalan protokol. Hal ini sangatlah mengganggu para pedagang dan pengunjung pasar serta para penumpang yang hendak bepergian Hal ni tidak terlepas dari persoalan sosial, yang dapat dipastikan seiring perjalan waktu akan meningkat jika saja aparat terkait tidak mampu mengatasi persoalan segera. (dan)
Tomcat Serang Pejabat OKI
Kayuagung, SN
Serangan kumbang Tomcat yang belakangan ini sedang dikhawatirkan warga di sejumlah daerah di Tanah Air belum juga berakhir. Meskipun tidak menyebabkan kematian, gigitan atau sengatan species kumbang Paederus fuscipes ini cukup menakutkan.
Betapa tidak, kumbang Tomcat yang dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle tersebut tidak memandang korban yang diserangnya. Bukan hanya anak kecil atau orang kelas bawah saja, Tomcatpun menyerang orang dewasa bahkan kelas atas atau pejabat.
Seperti yang terjadi di Kabupaten OKI, Ir Eddy Safrullah yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Ogan Komering Ilir (OKI) juga menjadi korban gigitan atau sengatan kumbang itu. Memang kejadian sudah lebih dari sepekan lalu, namun kabarnya baru tercium wartawan kemarin.
Kepala Dinas Kesehatan OKI (Kadinkes) OKI dr Mgs M Hakim MKes saat ditemui di gedung Kesenian Kayuagung, Kamis (29/3) siang membenarkan bila Kadisbun OKI terserang kumbang Tomcat. “Kejadiannya sekitar 10 hari yang lalu,” kata Hakim.
Dijelaskan dia, akibat serangan Tomcat pada tangan Kadisbun OKI tersebut, Eddy Safrullah harus mendapatkan perawatan medis secara serius. Serangan serangga yang memiliki racun ini menjadikan kulit korban mengalami luka serius.
”Tapi kondisinya sekarang sudah mulai membaik karena sudah diobati dan diberi olesan salep. Tomcat ini mengeluarkan racunnya dari air liur (ludah,red) sehingga menjadikan alergi pada kulit,” jelas Kadinkes OKI kemarin.
Lebih jauh diterangkan Hakim, gigitan atau sengatan Tomcat yang menyerang pejabat di OKI ini baru kali pertama ditemukan, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di pelosok pedesaan tapi hal ini tidak diketahui.
Diketahui, nama Tomcat sendiri sebenarnya di luar negeri merupakan merek produk pengontrol populasi hewan pengerat dan produk lem semut. Tomcat juga merupakan produk pestisida. Kumbang tomcat dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle. Jenis kumbang ini mencakup famili Staphylinidae, terdiri dari ribuan genus dan kurang lebih 46.000 spesies.
Spesies Paederus fiscipes adalah salah satu jenis kumbang yang masuk dalam genus Paederus. Totalnya, ada sekitar 12 spesies yang masuk genus tersebut. Ciri-ciri serangga ini adalah memiliki kepala warna hitam, dada dan perut berwarna oranye, dan sayap kebiruan. Warna mencolok berfungsi sebagai peringatan bagi predatornya, bahwa serangga ini punya racun.
Tomcat biasa hidup di persawahan. Pada siang hari, serangga ini biasa terbang di tanaman padi untuk mencari mangsa berupa wereng dan hama padi lainnya. Sebetulnya kumbang Tomcat ini atau Paederus fuscipes adalah serangga yang bermanfaat bagi petani karena membantu mengendalikan hama-hama padi. (iso)
Serangan kumbang Tomcat yang belakangan ini sedang dikhawatirkan warga di sejumlah daerah di Tanah Air belum juga berakhir. Meskipun tidak menyebabkan kematian, gigitan atau sengatan species kumbang Paederus fuscipes ini cukup menakutkan.
Betapa tidak, kumbang Tomcat yang dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle tersebut tidak memandang korban yang diserangnya. Bukan hanya anak kecil atau orang kelas bawah saja, Tomcatpun menyerang orang dewasa bahkan kelas atas atau pejabat.
Seperti yang terjadi di Kabupaten OKI, Ir Eddy Safrullah yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Ogan Komering Ilir (OKI) juga menjadi korban gigitan atau sengatan kumbang itu. Memang kejadian sudah lebih dari sepekan lalu, namun kabarnya baru tercium wartawan kemarin.
Kepala Dinas Kesehatan OKI (Kadinkes) OKI dr Mgs M Hakim MKes saat ditemui di gedung Kesenian Kayuagung, Kamis (29/3) siang membenarkan bila Kadisbun OKI terserang kumbang Tomcat. “Kejadiannya sekitar 10 hari yang lalu,” kata Hakim.
Dijelaskan dia, akibat serangan Tomcat pada tangan Kadisbun OKI tersebut, Eddy Safrullah harus mendapatkan perawatan medis secara serius. Serangan serangga yang memiliki racun ini menjadikan kulit korban mengalami luka serius.
”Tapi kondisinya sekarang sudah mulai membaik karena sudah diobati dan diberi olesan salep. Tomcat ini mengeluarkan racunnya dari air liur (ludah,red) sehingga menjadikan alergi pada kulit,” jelas Kadinkes OKI kemarin.
Lebih jauh diterangkan Hakim, gigitan atau sengatan Tomcat yang menyerang pejabat di OKI ini baru kali pertama ditemukan, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di pelosok pedesaan tapi hal ini tidak diketahui.
Diketahui, nama Tomcat sendiri sebenarnya di luar negeri merupakan merek produk pengontrol populasi hewan pengerat dan produk lem semut. Tomcat juga merupakan produk pestisida. Kumbang tomcat dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle. Jenis kumbang ini mencakup famili Staphylinidae, terdiri dari ribuan genus dan kurang lebih 46.000 spesies.
Spesies Paederus fiscipes adalah salah satu jenis kumbang yang masuk dalam genus Paederus. Totalnya, ada sekitar 12 spesies yang masuk genus tersebut. Ciri-ciri serangga ini adalah memiliki kepala warna hitam, dada dan perut berwarna oranye, dan sayap kebiruan. Warna mencolok berfungsi sebagai peringatan bagi predatornya, bahwa serangga ini punya racun.
Tomcat biasa hidup di persawahan. Pada siang hari, serangga ini biasa terbang di tanaman padi untuk mencari mangsa berupa wereng dan hama padi lainnya. Sebetulnya kumbang Tomcat ini atau Paederus fuscipes adalah serangga yang bermanfaat bagi petani karena membantu mengendalikan hama-hama padi. (iso)
30 Ha Padi Rusak Diamuk Gajah
Kayuagung, SN
Akibat amukan puluhan gajah liar di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI selama sepekan terakhir, sedikitnya sudah 30 hektar lahan persawahan padi yang rusak dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Pratama Suryadi Husin SP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemkab OKI, Kamis (29/3) mengatakan, untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar lagi akibat amukan gajah ini pihaknya sudah mengirimkan sejumlah personil ke lokasi kejadian.
”Kami juga akan berkonsultasi dengan pihak Marga Satwa,” katanya kepada wartawan saat ditemui di rumah dinas bupati kemarin sembari mengatakan tugas personilnya di lokasi kejadian diantaranya membantu warga menghalau kedatangan gajah ke persawahan.
Sedangkan Ir Asmar Wijaya selaku Kepala Dinas Pertanian OKI ditemui terpisah menambahkan, hingga kemarin pihaknya sudah menerima laporan bila luas lahan persawahan yang rusak akibat gajah liar ini sudah mencapai 30 hektar, padahal sehari sebelumnya baru belasan hektar saja.
”Lahan persawahan ini padinya sudah siap panen, tapi lahan dirusak dan ada padi yang dimakan gajah,”kata dia sembari menyesalkan insiden tersebut sembari mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi bupati terkait bantuan yang akan diberikan dan tindakan yang harus dilakukan.
”Karena ini kategori bencana alam, bukan gagal panen akibat serangan hama,” sambungnya seraya menambahkan dinasnya sudah mengirimkan sejumlah pegawai ke desa itu.
Ia menambahkan, sangat wajar jika kerugian petani mencapai ratusan juta. Hasil kalkulasinya, 1 hektar lahan menghasilkan 4 ton padi. Lalu dikalikan 30 hektar, sehingga bila dijadikan uang menjadi sekitar Rp 150 juta.
Diberitakan sebelumnya, puluhan gajah liar ini terpaksa keluar dari hutan Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang menuju lahan persawahan di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya. Penyebabnya, hutan tersebut saat ini sedang digarap PT Sampoerna Agro dan PT BHM untuk dijadikan perkebunan. (iso)
Akibat amukan puluhan gajah liar di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI selama sepekan terakhir, sedikitnya sudah 30 hektar lahan persawahan padi yang rusak dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Pratama Suryadi Husin SP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemkab OKI, Kamis (29/3) mengatakan, untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar lagi akibat amukan gajah ini pihaknya sudah mengirimkan sejumlah personil ke lokasi kejadian.
”Kami juga akan berkonsultasi dengan pihak Marga Satwa,” katanya kepada wartawan saat ditemui di rumah dinas bupati kemarin sembari mengatakan tugas personilnya di lokasi kejadian diantaranya membantu warga menghalau kedatangan gajah ke persawahan.
Sedangkan Ir Asmar Wijaya selaku Kepala Dinas Pertanian OKI ditemui terpisah menambahkan, hingga kemarin pihaknya sudah menerima laporan bila luas lahan persawahan yang rusak akibat gajah liar ini sudah mencapai 30 hektar, padahal sehari sebelumnya baru belasan hektar saja.
”Lahan persawahan ini padinya sudah siap panen, tapi lahan dirusak dan ada padi yang dimakan gajah,”kata dia sembari menyesalkan insiden tersebut sembari mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi bupati terkait bantuan yang akan diberikan dan tindakan yang harus dilakukan.
”Karena ini kategori bencana alam, bukan gagal panen akibat serangan hama,” sambungnya seraya menambahkan dinasnya sudah mengirimkan sejumlah pegawai ke desa itu.
Ia menambahkan, sangat wajar jika kerugian petani mencapai ratusan juta. Hasil kalkulasinya, 1 hektar lahan menghasilkan 4 ton padi. Lalu dikalikan 30 hektar, sehingga bila dijadikan uang menjadi sekitar Rp 150 juta.
Diberitakan sebelumnya, puluhan gajah liar ini terpaksa keluar dari hutan Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang menuju lahan persawahan di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya. Penyebabnya, hutan tersebut saat ini sedang digarap PT Sampoerna Agro dan PT BHM untuk dijadikan perkebunan. (iso)
LBH Palembang Keluhkan Minimnya Dana
Palembang, SN
Organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gratis di Kota Palembang mengeluhkan alokasi dana dari Pemerintah Kota (Pemkot), yang tak sebanding dengan biaya operasional penanganan kasus hingga ke persidangan bagi masyarakat tidak mampu. Namun LBH itu tetap konsisten melakukan penyuluhan hukum ketingkat Rukun Tetangga (RT) hingga lembaga pendidikan di kota ini.
Ketua tim 11 LBH Kota Palembang Sulastrianah melalui Anggota LBH Herwinsyah AB mengatakan, punyuluhan hukum gratis yang telah dilakukan sejak LBH didiirikan Maret 2009 lalu, materi penyuluhan lebih mengedepankan tentang hukum dan hak warga. “2009-2011 lalu penyuluhan hukum hanya kita lakukan di tingkat kecamatan saja, untuk itu ditahun 2012 ini penyuluhan hukum juga menyentuh hingga tingakat RT bahkan direncanakan juga akan berkerja sama dengan Granat, BIN dan Dinas pendidikan untuk mensosialisasikan ke tingkat sekolah-sekolah,” ujarnya Kamis (29/3).
Penyuluhan hukum yang diberikan secara cuma-cuma ini, menurutnya secara pandangan pihaknya untuk masyarakat umum kurang mengetahui hak-hak mereka terhadap perlindungan hukum yang ada, terlebih saat meraka tersandung kasus. “Untuk inilah warga kita diberikan penyuluhan hukum, sehingga mereka dapat mengetahui hak mereka. Saat ini penyuluhan telah kita lakukan di kawasan yang rawan tindak krminal seperti di Pulokerto kecamatan Gandus, Tangga Takat dan Sungai Selincah." jelasnya.
Tak hanya itu saja, pihaknya juga memberikan penyuluhan hukum hingga ketingkat RT. Selain itu pihaknya membuka tempat konsultasi apabila ada masyarakat tidak mampu yang tersandung kasus hukum. "Selama ini saja sudah 124 masyarakat yang mendatangi kantor kita untuk berkonsultasi tentang hukum dan tidak dipungut biaya." katanya.
Semenjak berdiri pada tiga tahun lalu yaitu 2009, LBH ini telah menangani kasus sebanyak 40 perkara yang terdiri dari 22 perkara pidana, 18 perkara perdata. Kemudian ditahun berikutnya 31 perkara pidana dan 38 perkara perdata, selanjutnya 31 perkara pidana dan 24 perkara perdata.(win)
Organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gratis di Kota Palembang mengeluhkan alokasi dana dari Pemerintah Kota (Pemkot), yang tak sebanding dengan biaya operasional penanganan kasus hingga ke persidangan bagi masyarakat tidak mampu. Namun LBH itu tetap konsisten melakukan penyuluhan hukum ketingkat Rukun Tetangga (RT) hingga lembaga pendidikan di kota ini.
Ketua tim 11 LBH Kota Palembang Sulastrianah melalui Anggota LBH Herwinsyah AB mengatakan, punyuluhan hukum gratis yang telah dilakukan sejak LBH didiirikan Maret 2009 lalu, materi penyuluhan lebih mengedepankan tentang hukum dan hak warga. “2009-2011 lalu penyuluhan hukum hanya kita lakukan di tingkat kecamatan saja, untuk itu ditahun 2012 ini penyuluhan hukum juga menyentuh hingga tingakat RT bahkan direncanakan juga akan berkerja sama dengan Granat, BIN dan Dinas pendidikan untuk mensosialisasikan ke tingkat sekolah-sekolah,” ujarnya Kamis (29/3).
Penyuluhan hukum yang diberikan secara cuma-cuma ini, menurutnya secara pandangan pihaknya untuk masyarakat umum kurang mengetahui hak-hak mereka terhadap perlindungan hukum yang ada, terlebih saat meraka tersandung kasus. “Untuk inilah warga kita diberikan penyuluhan hukum, sehingga mereka dapat mengetahui hak mereka. Saat ini penyuluhan telah kita lakukan di kawasan yang rawan tindak krminal seperti di Pulokerto kecamatan Gandus, Tangga Takat dan Sungai Selincah." jelasnya.
Tak hanya itu saja, pihaknya juga memberikan penyuluhan hukum hingga ketingkat RT. Selain itu pihaknya membuka tempat konsultasi apabila ada masyarakat tidak mampu yang tersandung kasus hukum. "Selama ini saja sudah 124 masyarakat yang mendatangi kantor kita untuk berkonsultasi tentang hukum dan tidak dipungut biaya." katanya.
Semenjak berdiri pada tiga tahun lalu yaitu 2009, LBH ini telah menangani kasus sebanyak 40 perkara yang terdiri dari 22 perkara pidana, 18 perkara perdata. Kemudian ditahun berikutnya 31 perkara pidana dan 38 perkara perdata, selanjutnya 31 perkara pidana dan 24 perkara perdata.(win)
Pengerukan Aliran Sungai Solusi Atasi Banjir
Palembang,SN
Untuk mengantisipasi banjir di Kota Palembang, perlu ada yang namanya pengerukan aliran air seperti sungai bendung. Sebab sungai bendung ini sangat menentukan titik banjir di kota saat hujan turun dengan sangat deras. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang, Dharma Budi, Kamis (29/3).
Menurutnya pengerukan itu akan dilakukan dibeberapa sungai, salah satunya sungai yang berdekatan dengan kantor DPRD Sumsel hingga Jalan Radial. “Lahannya sudah dibebaskan, tinggal pengerjaan saja. Lebar jalan kiri-kanan sekitar 5 meter,” jelasnya.
Dengan adanya pengerukan ini, diharapkan bisa mengurangi titik banjir di Palembang. Khususnya di Jalan Kapten A Rivai, Jalan Veteran, Jalan Basuki Rahmat, Jalan KH Ahmad Bastari, dan lainnya.
“Kami sudah memasang pompa-pompa penghisap air, di titik-titik banjir tersebut untuk dialirkan ke sungai yang ada di kawasan tersebut. Namun, pompa tersebut tidak sanggup untuk menyedot debit air yang cukup banyak di kawasan yang sudah menjadi langganan banjir. Pompa itu yang biasa, sedangkan pompa yang menyedot air cukup besar kita baru ada satu di Sungai Baung,” urainya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengerukan itu, dimulai dari dua kolam retensi yakni, kolam retensi RS Siti Khadijah dan kolam retensi di Talang Kelapa. ”Kita lakukan normalisasi kolam retensi karena sudah terjadi endapan lumpur yang cukup dalam,” katanya.
Untuk pengerukan dua kolam retensi ini, pihaknya menggelontorkan dana dari APBD Kota Palembang 2012. Dimana, satu kolam retensi memakan anggaran sebesar Rp 500 juta, artinya tahun ini, pihaknya menganggarkan Rp 1 miliar. ”Saat ini masih dilakukan proses tender, kita targetkan bisa selesai tahun ini juga prosesnya.” jelasnya.
Terkait dengan pengerukan sungai bendung itu, pihaknya menjelaskan ada sekitar 19 sistem sungai di Palembang ini, namun Sungai Bendung ini adalah salah satu system sungai terbesar. Sehingga, jika dilakukan pengerukan maka sungai ini bisa berjalan dan diharapkan bisa mengurangi dampak banjir di Palembang.(win)
Untuk mengantisipasi banjir di Kota Palembang, perlu ada yang namanya pengerukan aliran air seperti sungai bendung. Sebab sungai bendung ini sangat menentukan titik banjir di kota saat hujan turun dengan sangat deras. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang, Dharma Budi, Kamis (29/3).
Menurutnya pengerukan itu akan dilakukan dibeberapa sungai, salah satunya sungai yang berdekatan dengan kantor DPRD Sumsel hingga Jalan Radial. “Lahannya sudah dibebaskan, tinggal pengerjaan saja. Lebar jalan kiri-kanan sekitar 5 meter,” jelasnya.
Dengan adanya pengerukan ini, diharapkan bisa mengurangi titik banjir di Palembang. Khususnya di Jalan Kapten A Rivai, Jalan Veteran, Jalan Basuki Rahmat, Jalan KH Ahmad Bastari, dan lainnya.
“Kami sudah memasang pompa-pompa penghisap air, di titik-titik banjir tersebut untuk dialirkan ke sungai yang ada di kawasan tersebut. Namun, pompa tersebut tidak sanggup untuk menyedot debit air yang cukup banyak di kawasan yang sudah menjadi langganan banjir. Pompa itu yang biasa, sedangkan pompa yang menyedot air cukup besar kita baru ada satu di Sungai Baung,” urainya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengerukan itu, dimulai dari dua kolam retensi yakni, kolam retensi RS Siti Khadijah dan kolam retensi di Talang Kelapa. ”Kita lakukan normalisasi kolam retensi karena sudah terjadi endapan lumpur yang cukup dalam,” katanya.
Untuk pengerukan dua kolam retensi ini, pihaknya menggelontorkan dana dari APBD Kota Palembang 2012. Dimana, satu kolam retensi memakan anggaran sebesar Rp 500 juta, artinya tahun ini, pihaknya menganggarkan Rp 1 miliar. ”Saat ini masih dilakukan proses tender, kita targetkan bisa selesai tahun ini juga prosesnya.” jelasnya.
Terkait dengan pengerukan sungai bendung itu, pihaknya menjelaskan ada sekitar 19 sistem sungai di Palembang ini, namun Sungai Bendung ini adalah salah satu system sungai terbesar. Sehingga, jika dilakukan pengerukan maka sungai ini bisa berjalan dan diharapkan bisa mengurangi dampak banjir di Palembang.(win)
Sumsel Segera Aktifkan Doublle Track
Palembang, SN
Perwakilan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang meninjau langsung jalur angkutan transportasi di Sumatera Selatan (Sumsel), terkhusus kereta api pengangkut batu bara yang dinilai perlu ada perbaikan sistem manajemen. Sebab kondisi rel tidak dalam kondisi baik.
Pihak kementrian perhubungan itu sengaja turun langsung kelapangan lantaran banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalur kereta api tersebut. Hal itu bukan hanya dikawasan Sumsel saja melainkan secara Nasional kerap terjadi. Untuk itu pihaknya menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera mengaktifkan jalur doublle track (Dua Jalur).
"Kami telah melihat kondisi rel kereta api, hasilnya sangat tidak baik. Dengan begitu PT KAI segera mengaktifkan sistem dua jalur untuk mengatasi rawannya kecelakaan itu." kata Perwakilan dari Kementrian Perhubungan Bambang Susantono, saat meninjau SPBG di Jalan Demang Lebar Daun, Kamis (29/3).
Menurutnya jika perbaikan-perbaikan itu telah dilaksankan PT KAI, maka maksud dan tujuan pihaknya dapat terealisasi yaitu memindahkan beban di Jalan Raya yang kian overload melalui transportasi kereta api tersebut. "Intinya maksud kita adalah mengurangi beban jalan raya dengan dipindah ke transportasi kereta api." jelasnya.
Kemudian untuk melaksanakan itu beberapa perbaikan sistem manajemen PT KAI tersebut, tentunya perlu ada pendanaan. Sehingga pembiayaannya akan dibebankan melalui tiga sumber yakni pemerintah pusat atau provinsi, pihak swasta dan PT KAI sendiri sebagi BUMN. "Ketiga sumber pendanaan ini adalah pihak yang akan membiayai perbaikan-perbaikan itu, namun berapa kisaran dana yang diperlukan kami belum bisa merinci." katanya.
Sementara itu Walikota Palembang Eddy Santana Putra menambahkan, kedatangan pihak Kementrian Perhubungan ini akan membantu Pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program seperti pengembangan SPBG. "Selain akan memperbaiki sistem transportasi batu bara, pihak kementrian ini juga bakal membantu Palembang mengembangkan SPBG yang telah ada sebanyak 5 tempat, serta kita bisa meminta kepada pihak pusat untuk menambah jumlah converter kit yang masih kurang." jelasnya.(win)
Perwakilan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang meninjau langsung jalur angkutan transportasi di Sumatera Selatan (Sumsel), terkhusus kereta api pengangkut batu bara yang dinilai perlu ada perbaikan sistem manajemen. Sebab kondisi rel tidak dalam kondisi baik.
Pihak kementrian perhubungan itu sengaja turun langsung kelapangan lantaran banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalur kereta api tersebut. Hal itu bukan hanya dikawasan Sumsel saja melainkan secara Nasional kerap terjadi. Untuk itu pihaknya menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera mengaktifkan jalur doublle track (Dua Jalur).
"Kami telah melihat kondisi rel kereta api, hasilnya sangat tidak baik. Dengan begitu PT KAI segera mengaktifkan sistem dua jalur untuk mengatasi rawannya kecelakaan itu." kata Perwakilan dari Kementrian Perhubungan Bambang Susantono, saat meninjau SPBG di Jalan Demang Lebar Daun, Kamis (29/3).
Menurutnya jika perbaikan-perbaikan itu telah dilaksankan PT KAI, maka maksud dan tujuan pihaknya dapat terealisasi yaitu memindahkan beban di Jalan Raya yang kian overload melalui transportasi kereta api tersebut. "Intinya maksud kita adalah mengurangi beban jalan raya dengan dipindah ke transportasi kereta api." jelasnya.
Kemudian untuk melaksanakan itu beberapa perbaikan sistem manajemen PT KAI tersebut, tentunya perlu ada pendanaan. Sehingga pembiayaannya akan dibebankan melalui tiga sumber yakni pemerintah pusat atau provinsi, pihak swasta dan PT KAI sendiri sebagi BUMN. "Ketiga sumber pendanaan ini adalah pihak yang akan membiayai perbaikan-perbaikan itu, namun berapa kisaran dana yang diperlukan kami belum bisa merinci." katanya.
Sementara itu Walikota Palembang Eddy Santana Putra menambahkan, kedatangan pihak Kementrian Perhubungan ini akan membantu Pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program seperti pengembangan SPBG. "Selain akan memperbaiki sistem transportasi batu bara, pihak kementrian ini juga bakal membantu Palembang mengembangkan SPBG yang telah ada sebanyak 5 tempat, serta kita bisa meminta kepada pihak pusat untuk menambah jumlah converter kit yang masih kurang." jelasnya.(win)
Kamis, 29 Maret 2012
Rabu, 28 Maret 2012
Incar Adipura, Sehari 2 Kali Angkut Sampah
Kayuagung, SN
Tahun 2012 ini jajaran Pemkab OKI sangat serius untuk mengincar piala Adipura bagi Kota Kayuagung. Meski masih ada kekurangan, namun semua instansi terkait sudah melaksanakan tugasnya masing-masing yang menurutnya telah maksimal.
Keseriusan untuk merebut kembali piala Adipura memang layak dimaklumi. Betapa tidak, setelah 4 kali berturut-turut (tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010) menerima piala itu dengan kategori Kota Kecil Terbersih, tahun 2011 lalu Kayuagung yang merupakan ibukota Kabupaten OKI harus ”gigit jari”.
Sekitar sepekan lalu, keseriusan mengincar Adipura sudah ditunjukkan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM. Orang nomor satu di Bumi Caram Seguguk ini didampingi pejabat terkait, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke titik pantau penilaian Adipura. Satu dari puluhan jumlah titik pantau tersebut adalah pasar Kayuagung.
Lalu seperti yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan OKI dalam keseriusannya untuk mendapatkan lagi Adipura sudah ditunjukkan. Contohnya, untuk membersihkan perkotaan Kayuagung, dinas ini mengintensifkan pengangkutan sampah, serta upaya lain sesuai tugas dinas tersebut.
H Amiruddin SSos MSi selaku Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan OKI kemarin mengatakan, pihaknya dalam sehari melakukan 2 kali pengangkutan sampah yakni sekitar pukul 09 00 WIB dan pukul 14 00 WIB.
Dijelaskannya, sampah-sampah yang diangkut dinas ini melalui buruh hariannya yakni sampah organik dan non organik. Truk-truk pengangkut sampah akan mengelilingi perkotaan Kayuagung melewati jalan-jalan protokol untuk mengangkut sampah.
Sampah yang diangkut truk ini adalah semua sampah yang telah dikumpulkan ke dalam tong-tong yang disediakan di sepanjang jalan raya. Sampah-sampah itu merupakan sisa kotoran rumah tangga dari pemukiman penduduk dan sampah jalanan yang dikumpulkan buruh dan dimasukkan ke dalam tong.
”Jadi kami menghimbau seluruh warga perkotaan Kayuagung agar membuang sampah ke dalam tong sebelum jam 09 00 WIB atau sebelum jam 14 00 WIB, sehingga sampah bisa langsung kami angkut,” ujar Amiruddin yang sebelumnya menjabat Kabag Administrasi Pembangunan Setda OKI ini. (iso)
Tahun 2012 ini jajaran Pemkab OKI sangat serius untuk mengincar piala Adipura bagi Kota Kayuagung. Meski masih ada kekurangan, namun semua instansi terkait sudah melaksanakan tugasnya masing-masing yang menurutnya telah maksimal.
Keseriusan untuk merebut kembali piala Adipura memang layak dimaklumi. Betapa tidak, setelah 4 kali berturut-turut (tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010) menerima piala itu dengan kategori Kota Kecil Terbersih, tahun 2011 lalu Kayuagung yang merupakan ibukota Kabupaten OKI harus ”gigit jari”.
Sekitar sepekan lalu, keseriusan mengincar Adipura sudah ditunjukkan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM. Orang nomor satu di Bumi Caram Seguguk ini didampingi pejabat terkait, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke titik pantau penilaian Adipura. Satu dari puluhan jumlah titik pantau tersebut adalah pasar Kayuagung.
Lalu seperti yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan OKI dalam keseriusannya untuk mendapatkan lagi Adipura sudah ditunjukkan. Contohnya, untuk membersihkan perkotaan Kayuagung, dinas ini mengintensifkan pengangkutan sampah, serta upaya lain sesuai tugas dinas tersebut.
H Amiruddin SSos MSi selaku Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan OKI kemarin mengatakan, pihaknya dalam sehari melakukan 2 kali pengangkutan sampah yakni sekitar pukul 09 00 WIB dan pukul 14 00 WIB.
Dijelaskannya, sampah-sampah yang diangkut dinas ini melalui buruh hariannya yakni sampah organik dan non organik. Truk-truk pengangkut sampah akan mengelilingi perkotaan Kayuagung melewati jalan-jalan protokol untuk mengangkut sampah.
Sampah yang diangkut truk ini adalah semua sampah yang telah dikumpulkan ke dalam tong-tong yang disediakan di sepanjang jalan raya. Sampah-sampah itu merupakan sisa kotoran rumah tangga dari pemukiman penduduk dan sampah jalanan yang dikumpulkan buruh dan dimasukkan ke dalam tong.
”Jadi kami menghimbau seluruh warga perkotaan Kayuagung agar membuang sampah ke dalam tong sebelum jam 09 00 WIB atau sebelum jam 14 00 WIB, sehingga sampah bisa langsung kami angkut,” ujar Amiruddin yang sebelumnya menjabat Kabag Administrasi Pembangunan Setda OKI ini. (iso)
Warga Sinar Harapan Ancam Lakukan Aksi Anarkis
Sekayu, SN
Diancam akan ada “Sodong Dua”, membuat Plt Setda Pemkab Muba, Drs Yuliansyah, naik pitam saat perwakilan dari pendemo melakukan pertemuan di ruang rapat setda, Selasa (27/3) siang. Pernyataan tersebut langsung dicatat oleh pihak Polres Muba atas perintah Setda.
Awalnya, pertemuan dengan perwakilan dari Desa Sinar Harapan, Kecamatan Tungkal Jaya tersebut berjalan alot. Satu per satu perwakilan memberikan pernyataan terkait perampasan lahan dari dua perusahaan atas tanah hak mereka seluas 920 hektare dari PT Bumi Persada Permai (BPP) dan PT Sinar Mas seluas 72 hektare.
Namun, saat Koordinator Aksi, Dede Chaniago memberikan pernyataan, membuat naik pitam Plt Setda Pemkab Muba. ”Akan ada aksi Sodong Dua jika kasus ini tidak selesai,” ujar Dede Chaniago saat pertemuan tersebut.
Mendengar pernyataan ini, Setda langsung meminta perwakilan Polres Muba untuk mencatat pernyataan Koordinator Aksi ini. ”Polres, catat pernyataan tersebut bahwa akan ada aksi Sodong Dua,” pinta Setda bernada marah. Sehingga, suasana pertemuan menjadi panas walaupun berpendingin udara. Namun, pertemuan ini sedikit mencair saat salah seorang perwakilan menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mengenai aksi anarkis yang akan dilakukan seperti di Sodong.
”Kami takutnya, kalau tidak ada penyelesaiannya, warga akan bertindak anarkis, itu yang kami takutkan, jadi kalau bisa cepat diselesaikan terkait perampasan lahan yang menjadi hak kami,” ujar perwakilan tersebut.
Aksi unjuk rasa ini, merupakan aksi pertama setelah dua bulan sebelumnya melayangkan surat ke Muba, Pahri Azhari untuk meminta penyelesaiannya. Namun, hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Pemkab Muba, sehingga warga berjumlah 400 orang yang semuanya transmigran ini langsung datang ke Pemkab Muba. Mereka datang menumpang enam truk pengangkut untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan tiga organisasi yakni Serikat Hijau Indonesia (SHI) dan Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) serta Walhi Sumsel yang didatangi secara langsung Direktur Walhi Sumsel, Anwar Sadat. Mereka mendesak agar hak tanah mereka dikembalikan untuk dikelola. ”Tanah tersebut merupakan tanah warga dan harus dikembalikan, karena mereka punya anak dan istri yang harus dihidupi,” teriak Anwar Sadat.
Anwar Sadat menjelaskan, tanah warga yang diklaim jadi milik perusahaan, dijaga beberapa oknum anggota Brimobda Sumsel. Bahkan, warga pernah diusir dan ditangkap saat mengolah tanah ditempat mereka sendiri. ”Ada tiga ribu warga di desa tersebut yang mata pencahariannya sebagai petani yang mencari makan dari tanah seluas dua hektare per kepala keluarga,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan lainnya yakni ada kepemilikan dua sertifikat tanah di wilayah mereka yakni milik warga dan milik perusahaan. Sehingga, membuat warga menjadi bingung dengan adanya dua sertifikat tersebut. Ini juga yang menjadi permasalahan warga dilapangan atas kalim kepemilikan lahan. (her)
Diancam akan ada “Sodong Dua”, membuat Plt Setda Pemkab Muba, Drs Yuliansyah, naik pitam saat perwakilan dari pendemo melakukan pertemuan di ruang rapat setda, Selasa (27/3) siang. Pernyataan tersebut langsung dicatat oleh pihak Polres Muba atas perintah Setda.
Awalnya, pertemuan dengan perwakilan dari Desa Sinar Harapan, Kecamatan Tungkal Jaya tersebut berjalan alot. Satu per satu perwakilan memberikan pernyataan terkait perampasan lahan dari dua perusahaan atas tanah hak mereka seluas 920 hektare dari PT Bumi Persada Permai (BPP) dan PT Sinar Mas seluas 72 hektare.
Namun, saat Koordinator Aksi, Dede Chaniago memberikan pernyataan, membuat naik pitam Plt Setda Pemkab Muba. ”Akan ada aksi Sodong Dua jika kasus ini tidak selesai,” ujar Dede Chaniago saat pertemuan tersebut.
Mendengar pernyataan ini, Setda langsung meminta perwakilan Polres Muba untuk mencatat pernyataan Koordinator Aksi ini. ”Polres, catat pernyataan tersebut bahwa akan ada aksi Sodong Dua,” pinta Setda bernada marah. Sehingga, suasana pertemuan menjadi panas walaupun berpendingin udara. Namun, pertemuan ini sedikit mencair saat salah seorang perwakilan menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mengenai aksi anarkis yang akan dilakukan seperti di Sodong.
”Kami takutnya, kalau tidak ada penyelesaiannya, warga akan bertindak anarkis, itu yang kami takutkan, jadi kalau bisa cepat diselesaikan terkait perampasan lahan yang menjadi hak kami,” ujar perwakilan tersebut.
Aksi unjuk rasa ini, merupakan aksi pertama setelah dua bulan sebelumnya melayangkan surat ke Muba, Pahri Azhari untuk meminta penyelesaiannya. Namun, hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Pemkab Muba, sehingga warga berjumlah 400 orang yang semuanya transmigran ini langsung datang ke Pemkab Muba. Mereka datang menumpang enam truk pengangkut untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan tiga organisasi yakni Serikat Hijau Indonesia (SHI) dan Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) serta Walhi Sumsel yang didatangi secara langsung Direktur Walhi Sumsel, Anwar Sadat. Mereka mendesak agar hak tanah mereka dikembalikan untuk dikelola. ”Tanah tersebut merupakan tanah warga dan harus dikembalikan, karena mereka punya anak dan istri yang harus dihidupi,” teriak Anwar Sadat.
Anwar Sadat menjelaskan, tanah warga yang diklaim jadi milik perusahaan, dijaga beberapa oknum anggota Brimobda Sumsel. Bahkan, warga pernah diusir dan ditangkap saat mengolah tanah ditempat mereka sendiri. ”Ada tiga ribu warga di desa tersebut yang mata pencahariannya sebagai petani yang mencari makan dari tanah seluas dua hektare per kepala keluarga,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan lainnya yakni ada kepemilikan dua sertifikat tanah di wilayah mereka yakni milik warga dan milik perusahaan. Sehingga, membuat warga menjadi bingung dengan adanya dua sertifikat tersebut. Ini juga yang menjadi permasalahan warga dilapangan atas kalim kepemilikan lahan. (her)
Drainase Miliaran Rupiah terbengkalai
Indralaya, SN
Drainase yang berada di pinggiran jalan kanan dan kiri jalur lintas timur (Jalintim) Kabupaten Ogan Ilir (OI) hingga kini dibiarkan terbengkalai. Padahal biaya pembuatan drainase itu menghabiskan miliaran rupiah.
Menurut Seketaris Komisi II DPRD OI Andi Azhari, bangunan drinase yang menggunakan APBD OI itu, sangat mubazir dikarenakan setelah dibangun tidak ada upaya perawatan dari pihak terkait, dimana drainase di samping kanan dan kiri jalintim khususnya di ibu Kota Indralaya, banyak tertimbun dan rusak.
“Selain warga yang melapor ke DPRD, kita juga sudah melihatnya langsung, memang sangat banyak sekali drainase yang tertimbun tanah sehingga menyumbat salauran air yang mengalir,” ujarnya.
Padahal sambungnya, drainase-drainase tersebut dibangun menggunakan APBD OI, dimana seharusnya untuk melakukan pembangunan harus bermanfaat untuk masyarakat. Seharusnya pihak terkait punya inisiatif untuk melakukan pengerukan tanah-tanah yang menyumbat drainase.
“Ini juga yang menyebabkan jalan tergenang air, karena air hujan yang turun tidak bisa mengalir,” imbuhnya.
Andi mencontohkan, hal tersebut seperti yang terjadi di perumahan Mutiara dan Taman Permata Indah (TPI) Kelurahan Indralaya. “Kalian bisa lihat sendiri, ketika hujan turun, air disana tergenang dijalan, dan ini banyak dikeluhkan warga, khususnya warga setempat,” tutur anggota DPRD dari dapil I ini.
Tak hanya itu lanjutnya, drainase-drainase tersebut juga sudah banyak yang rusak, dan sepertinya hanya dibiarkan saja rusak. “Pantauan kita, memang drainase di jalintim khususnya di dalam Kota indralaya sudah banyak yang terbis. Entah kenapa, apakah kurang seman atau apalah, kita tidak mengerti,” terangnya. (man)
Drainase yang berada di pinggiran jalan kanan dan kiri jalur lintas timur (Jalintim) Kabupaten Ogan Ilir (OI) hingga kini dibiarkan terbengkalai. Padahal biaya pembuatan drainase itu menghabiskan miliaran rupiah.
Menurut Seketaris Komisi II DPRD OI Andi Azhari, bangunan drinase yang menggunakan APBD OI itu, sangat mubazir dikarenakan setelah dibangun tidak ada upaya perawatan dari pihak terkait, dimana drainase di samping kanan dan kiri jalintim khususnya di ibu Kota Indralaya, banyak tertimbun dan rusak.
“Selain warga yang melapor ke DPRD, kita juga sudah melihatnya langsung, memang sangat banyak sekali drainase yang tertimbun tanah sehingga menyumbat salauran air yang mengalir,” ujarnya.
Padahal sambungnya, drainase-drainase tersebut dibangun menggunakan APBD OI, dimana seharusnya untuk melakukan pembangunan harus bermanfaat untuk masyarakat. Seharusnya pihak terkait punya inisiatif untuk melakukan pengerukan tanah-tanah yang menyumbat drainase.
“Ini juga yang menyebabkan jalan tergenang air, karena air hujan yang turun tidak bisa mengalir,” imbuhnya.
Andi mencontohkan, hal tersebut seperti yang terjadi di perumahan Mutiara dan Taman Permata Indah (TPI) Kelurahan Indralaya. “Kalian bisa lihat sendiri, ketika hujan turun, air disana tergenang dijalan, dan ini banyak dikeluhkan warga, khususnya warga setempat,” tutur anggota DPRD dari dapil I ini.
Tak hanya itu lanjutnya, drainase-drainase tersebut juga sudah banyak yang rusak, dan sepertinya hanya dibiarkan saja rusak. “Pantauan kita, memang drainase di jalintim khususnya di dalam Kota indralaya sudah banyak yang terbis. Entah kenapa, apakah kurang seman atau apalah, kita tidak mengerti,” terangnya. (man)
Desa Beiji Mulyo Dambakan Air Bersih
Sekayu, SN
Rencana pemerintah untuk mengaliri fasilitas air bersih hingga ke desa-desa tampaknya belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak warga yang belum menikmati program ini, salah satunya Desa Beiji Mulyo B1, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Muba. Berdasarkan pantauan di desa ini persoalan belum adanya aliran air membuat warga masih menggunakan air sumur.
"Untuk sambungan pipa memang sudah ada, namun untuk ke pemukiman warga belum. Alhasil, kita masih menggunakan sumur bor sejak bertahun-tahun tinggal disini,” ungkap Maryati, salah satu warga dusun I desa setempat.
Kendati terdapat sumur bor tak lantas persoalan warga jadi berkurang, sebab aku Maryati kesulitan warga terhadap air bila masuk musim kemarau. Sumur bos bila masuk musim tersebut terkadang kering.
“Ini yang paling ditakutkan warga, kita terpaksa harus mencari air di sumber mata air. Sumber mata air ini letaknya cukup jauh karena bisa empat kilo dari desa ini,” terangnya.
Selain persoalan mengenai fasilitas air bersih yang belum ada, Maryati juga mengaku warga di desa ini mengalami kesulitan penerangan jalan. Jalan yang mengalami kerusakan membuat para pengguna jalan yang melintas malam hari membuat warga harus ekstra hati-hati dengan penerangan seadanya.
“Ya beginilah kalo kondisi malam hari, jalanan gelap belum lagi jalan rusak. Hal ini mungkin sudah diketahui camat sini, namun mungkin karena sibuk jadi unek-unek warga belum disampaikan,” jelasnya seraya ada empat perusahaan yang tiap hari melintas di jalan iniPT Pinago, PT Lonsum, PT Pinang Mas, dan PT Gudang Garam. (her)
Rencana pemerintah untuk mengaliri fasilitas air bersih hingga ke desa-desa tampaknya belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak warga yang belum menikmati program ini, salah satunya Desa Beiji Mulyo B1, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Muba. Berdasarkan pantauan di desa ini persoalan belum adanya aliran air membuat warga masih menggunakan air sumur.
"Untuk sambungan pipa memang sudah ada, namun untuk ke pemukiman warga belum. Alhasil, kita masih menggunakan sumur bor sejak bertahun-tahun tinggal disini,” ungkap Maryati, salah satu warga dusun I desa setempat.
Kendati terdapat sumur bor tak lantas persoalan warga jadi berkurang, sebab aku Maryati kesulitan warga terhadap air bila masuk musim kemarau. Sumur bos bila masuk musim tersebut terkadang kering.
“Ini yang paling ditakutkan warga, kita terpaksa harus mencari air di sumber mata air. Sumber mata air ini letaknya cukup jauh karena bisa empat kilo dari desa ini,” terangnya.
Selain persoalan mengenai fasilitas air bersih yang belum ada, Maryati juga mengaku warga di desa ini mengalami kesulitan penerangan jalan. Jalan yang mengalami kerusakan membuat para pengguna jalan yang melintas malam hari membuat warga harus ekstra hati-hati dengan penerangan seadanya.
“Ya beginilah kalo kondisi malam hari, jalanan gelap belum lagi jalan rusak. Hal ini mungkin sudah diketahui camat sini, namun mungkin karena sibuk jadi unek-unek warga belum disampaikan,” jelasnya seraya ada empat perusahaan yang tiap hari melintas di jalan iniPT Pinago, PT Lonsum, PT Pinang Mas, dan PT Gudang Garam. (her)
PNS Bappeda Muara Enim Tertangkap Nyabu
Muaraenim, SN
Perbuatan tidak terpuji di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali terjadi, kali ini PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) Kabupaten Muaraenim Peri Hamdani (37) bersama rekannya Yan Okta Rino (28) warga RA Kartini Kelurahan Pasar II Muaraenim tertangkap tangan saat sedang menggunakan sabu-sabu Senin (26/3) di rumah kontrakannya.
Dari Informasi yang didapat di lapangan, penangkapan kedua tersangka berawal dari informasi masyarakat yang sering melihat di rumah kontrakan Yan Okta Rino kerap digunakan tempat pesta narkoba. Atas informasi tersebut, petugas Sat Narkoba Polres Muaraenim, langsung melakukan penyelidikan.
Ternyata laporan tersebut benar. Pada malam harinya petugas langsung melakukan pengintaian dan pengepungan di tempat kontrakan tersebut. Ketika digerebek anggota, tersangka Peri yang sedang berada di dapur diduga sedang meracik sabu berikut alat hisap bongnya. Selanjutnya, kedua tersangka langsung digelandang petugas ke Polres Muaraenim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Peri, di hadapan penyidik narkoba mengaku jika dirinya terdaftar sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Muaraenim. Untuk narkoba jenis Sabu-sabu baru dikonsumsinya sekitar tiga bulan terakhir. Barang bukti sabu-sabu tersebut dibeli rekannya, Yan Okta Rino seharga Rp 200 ribu satu paket.
Sama halnya dikatakan Yan Okta Rino. Ia mengaku kalau dia disuruh Peri untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sabu-sabu tersebut dipakai bersama di tempat kontrakannya.
Kapolres Muaraenim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Narkoba AKP G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kaur Bin Ops Ipda Teguh Suwito, membenarkan kalau salah satu tersangka yakni Peri Hamdani adalah PNS Bappeda Kabupaten Muaraenim. Kasus ini masih dalam tahap pengembangan guna mengungkap pemasok sabu tersangka. “Kedua tersangka ditangkap karena sedang meracik sabu di dapur rumah kontrakan Yan,” ungkap Parlasro.(***)
Perbuatan tidak terpuji di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali terjadi, kali ini PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) Kabupaten Muaraenim Peri Hamdani (37) bersama rekannya Yan Okta Rino (28) warga RA Kartini Kelurahan Pasar II Muaraenim tertangkap tangan saat sedang menggunakan sabu-sabu Senin (26/3) di rumah kontrakannya.
Dari Informasi yang didapat di lapangan, penangkapan kedua tersangka berawal dari informasi masyarakat yang sering melihat di rumah kontrakan Yan Okta Rino kerap digunakan tempat pesta narkoba. Atas informasi tersebut, petugas Sat Narkoba Polres Muaraenim, langsung melakukan penyelidikan.
Ternyata laporan tersebut benar. Pada malam harinya petugas langsung melakukan pengintaian dan pengepungan di tempat kontrakan tersebut. Ketika digerebek anggota, tersangka Peri yang sedang berada di dapur diduga sedang meracik sabu berikut alat hisap bongnya. Selanjutnya, kedua tersangka langsung digelandang petugas ke Polres Muaraenim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Peri, di hadapan penyidik narkoba mengaku jika dirinya terdaftar sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Muaraenim. Untuk narkoba jenis Sabu-sabu baru dikonsumsinya sekitar tiga bulan terakhir. Barang bukti sabu-sabu tersebut dibeli rekannya, Yan Okta Rino seharga Rp 200 ribu satu paket.
Sama halnya dikatakan Yan Okta Rino. Ia mengaku kalau dia disuruh Peri untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sabu-sabu tersebut dipakai bersama di tempat kontrakannya.
Kapolres Muaraenim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Narkoba AKP G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kaur Bin Ops Ipda Teguh Suwito, membenarkan kalau salah satu tersangka yakni Peri Hamdani adalah PNS Bappeda Kabupaten Muaraenim. Kasus ini masih dalam tahap pengembangan guna mengungkap pemasok sabu tersangka. “Kedua tersangka ditangkap karena sedang meracik sabu di dapur rumah kontrakan Yan,” ungkap Parlasro.(***)
10 Tahun Kedepan TPA Over Kapasitas
Palembang, SN
Tingginya volume sampah yang mencapai 520 ton perhari yang kemudian diangkut ke dua Tempat Pembuangan Akhir (TAP) di kota Palembang yakni TPA di Sukawinatan dan TPA Karya Jaya seakan tidak mampu menahan volume sampah yang ada. Diprediksi 10-15 tahun kedepan dua TPA yang ada tidak akan lagi mampu menahan jumlah sampah.
Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan (DKK) kota Palembang Kms Abu Bakar mengatakan, hingga saat ini dari dua TPA yang dimilki Pemkot Palembang volume isi TPA ada yang telah mencapai 45 persen dari luas wilayah yang ada.
“Saat ini volume sampah di TPA sukawinatan telah mencapai 45 persen dari luas wilayah 25 ha, sedangkan TPA di Karya jaya telah mencapai 30 persen dari luas lahan 40 ha,”jelasnya Selasa (27/3) di Pemkot Paleembang.
Tingginya sampah ini dikhawatirkan, lanjut Abu akan berdampak pada TPA yang ada, untuk itu kata Abu adanya penangulangan sejak dini untuk mengatsi jumlah sampah yang ada, sehingga sampah yang akan diangkut ke TPA bisa ditanggulangi dengan cara melakukan 3 R .
“Untuk itu perlu dilakukan penerapan Undang-Undang (UU) no 18 tahun 2008 tentang persampahan, dalam pasal 13 diatur untuk setiap masyarakat, usaha kecil menengah, pasar hingga pihak mall dapat melakukan pendaur ulangan sampah terlebih dahulu, sebelum akan dilakukan pengangkutan sampah ke TPA.
“Jadi sampah yang ada harus lebih dahulu ditangulangi oleh masyarakat, pasar hingga pihak mall untuk melakukan pendaur ulangan dengan cara dapat memisahkan sampah organik dan non organik sebelum dilakukan pengangkutan ke TPA,”jelasnya.
Pihak mall hingga masyarakat juga, masih kata Abu harus menyediakn space khusus untuk melakukan pendaur ulangan sampah tersebut.
“jadi masyarakat kecil hingga pihak mall harus menyediakn space khusus untuk permasalahn sampah ini, sehingga sampah yang ada tidak terlalu banyak, dengan adanya pendaur ulangan ini sampah yang diangkut dapat berkurang 10 persen artinya kita lebih besar dari ketetapn nasional untuk penangulang sampah sebesar 7 persen untuk diangkut ke TPA,”jelasnya.
Hingga saat ini saja, Abu menjelasan, di kota Palembang belum melakukan penerapan UU no 18 tahun 2008 tersebut.
“untuk itu besok (28/3) seluruh lapisan masyarakat, pasar dan pihak mall akan kita undang untuk mendapatkan penyuluhan serta sosiasliasi bersama bagai mana cara penangulangan sampah itu nantinya sehinnga mereka turut serta dalam mengatasi persampahan yang ada,’jelasnya.(win)
Tingginya volume sampah yang mencapai 520 ton perhari yang kemudian diangkut ke dua Tempat Pembuangan Akhir (TAP) di kota Palembang yakni TPA di Sukawinatan dan TPA Karya Jaya seakan tidak mampu menahan volume sampah yang ada. Diprediksi 10-15 tahun kedepan dua TPA yang ada tidak akan lagi mampu menahan jumlah sampah.
Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan (DKK) kota Palembang Kms Abu Bakar mengatakan, hingga saat ini dari dua TPA yang dimilki Pemkot Palembang volume isi TPA ada yang telah mencapai 45 persen dari luas wilayah yang ada.
“Saat ini volume sampah di TPA sukawinatan telah mencapai 45 persen dari luas wilayah 25 ha, sedangkan TPA di Karya jaya telah mencapai 30 persen dari luas lahan 40 ha,”jelasnya Selasa (27/3) di Pemkot Paleembang.
Tingginya sampah ini dikhawatirkan, lanjut Abu akan berdampak pada TPA yang ada, untuk itu kata Abu adanya penangulangan sejak dini untuk mengatsi jumlah sampah yang ada, sehingga sampah yang akan diangkut ke TPA bisa ditanggulangi dengan cara melakukan 3 R .
“Untuk itu perlu dilakukan penerapan Undang-Undang (UU) no 18 tahun 2008 tentang persampahan, dalam pasal 13 diatur untuk setiap masyarakat, usaha kecil menengah, pasar hingga pihak mall dapat melakukan pendaur ulangan sampah terlebih dahulu, sebelum akan dilakukan pengangkutan sampah ke TPA.
“Jadi sampah yang ada harus lebih dahulu ditangulangi oleh masyarakat, pasar hingga pihak mall untuk melakukan pendaur ulangan dengan cara dapat memisahkan sampah organik dan non organik sebelum dilakukan pengangkutan ke TPA,”jelasnya.
Pihak mall hingga masyarakat juga, masih kata Abu harus menyediakn space khusus untuk melakukan pendaur ulangan sampah tersebut.
“jadi masyarakat kecil hingga pihak mall harus menyediakn space khusus untuk permasalahn sampah ini, sehingga sampah yang ada tidak terlalu banyak, dengan adanya pendaur ulangan ini sampah yang diangkut dapat berkurang 10 persen artinya kita lebih besar dari ketetapn nasional untuk penangulang sampah sebesar 7 persen untuk diangkut ke TPA,”jelasnya.
Hingga saat ini saja, Abu menjelasan, di kota Palembang belum melakukan penerapan UU no 18 tahun 2008 tersebut.
“untuk itu besok (28/3) seluruh lapisan masyarakat, pasar dan pihak mall akan kita undang untuk mendapatkan penyuluhan serta sosiasliasi bersama bagai mana cara penangulangan sampah itu nantinya sehinnga mereka turut serta dalam mengatasi persampahan yang ada,’jelasnya.(win)
72 RT Terima Bantuan Aspirasi Keuangan
Pagaralam, SN
Sekitar 72 Rukun Tetangga (RT) mendapat bantuan uang tunai, terdiri dari 32 RT di Kecamatan Pagaralam Selatan dan 44 RT di Kecamatan Pagaralam Utara, besar bantuan Rp 243 juta.
Pemberian bantuan tersebut dihadiri Sekdako Pagaralam H Syafrudin, Kadinsos, Zasmen RT dan RW se- Kecamatan Paralam Utara dan Selatan, Kemudian Sekdako Kota Pagaralam memberikan bantuan secara simbolis melalui perwakilan RT, Selasa (27/3).
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagaralam Zasmin mengatakan, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja hanya sebagai fasilitator untuk memberikan bantuan tersebut selaku satker yang bertanggung jawab, bantuan ini berasal dari APBD Provinsi Sumsel tahun 2011.
"Bantuan ini untuk kegiatan peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan sosial masyarakat, yang langsung diterima RT dan RW," ungkapnya.
Sekdako Pagaralam Drs H Syafarudin Msi mengatakan, tujuan dari pemberian bantuan ini adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Pagaralam kepada Masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Bantuan tersebut diberikan kepada Kelompok masyarakat/ individu atau keluarga dalam hal ini melalui RT sekota Pagaralam, bantuan berupa uang tersebut untuk dibelikan kursi plastik, mamfaatkanlah bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab," tegasnya. (asn)
Sekitar 72 Rukun Tetangga (RT) mendapat bantuan uang tunai, terdiri dari 32 RT di Kecamatan Pagaralam Selatan dan 44 RT di Kecamatan Pagaralam Utara, besar bantuan Rp 243 juta.
Pemberian bantuan tersebut dihadiri Sekdako Pagaralam H Syafrudin, Kadinsos, Zasmen RT dan RW se- Kecamatan Paralam Utara dan Selatan, Kemudian Sekdako Kota Pagaralam memberikan bantuan secara simbolis melalui perwakilan RT, Selasa (27/3).
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagaralam Zasmin mengatakan, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja hanya sebagai fasilitator untuk memberikan bantuan tersebut selaku satker yang bertanggung jawab, bantuan ini berasal dari APBD Provinsi Sumsel tahun 2011.
"Bantuan ini untuk kegiatan peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan sosial masyarakat, yang langsung diterima RT dan RW," ungkapnya.
Sekdako Pagaralam Drs H Syafarudin Msi mengatakan, tujuan dari pemberian bantuan ini adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Pagaralam kepada Masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Bantuan tersebut diberikan kepada Kelompok masyarakat/ individu atau keluarga dalam hal ini melalui RT sekota Pagaralam, bantuan berupa uang tersebut untuk dibelikan kursi plastik, mamfaatkanlah bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab," tegasnya. (asn)
PNS Bappeda Muara Enim Ditangkap
Muara Enim, SN
Belum sempat berpesta sabu, Peri Hamdani (37) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim ditangkap Satuan Narkoba Kepolisian Resort (Polres) Muara Enim.
Selain tersangka petugas juga mengamankan rekannya, Yan Okta Rino (28) warga RA Kartini Kelurahan Pasar II Muara Enim. Dari penyegapan tersebut petugas berhasil mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket kecil berikut alat hisap bong.
Penyergapan dilakukan di rumah kontrakan Yan Okta Rino, Senin (26/3) sekitar pukul 21.00 WIB, merupakan tindak lanjut petugas atas laporan masyarakat yang mensinyalir kalau kontrakan tesebut kerap dijadikan pesta narkoba.
Saat ditangkap petugas malam itu (26/3) tersangka sedang meracik sabu dengan alat hisap bongnya di dapur kontrakan. Bahkan, salah satu dari tersangka sempat menyembunyikan barang bukti sabu guna mengelabui petugas. Namun, upaya tersebut terendus petugas.
Berdasarkan barang bukti yang ada kemudian petugas menggelandangnya ke Polres Muara Enim guna pemeriksaan lebih lanjut.
Dari keterangan Peri dihadapan penyidik Narkoba, Selasa (27/3), dia mengakui kalau dia sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Muara Enim. Diakuinya, kalau baru tiga bulan terakhir mengkonsumisi narkona jenis sabu.
Barang bukti sabu tersebut dibeli rekannya, Yan Okta Rino seharga Rp 200 ribu sepaketnya. Dikatakannya, kalau sabu tersebut dibeli dari uangnya.
Sedangkan pengakuan, Yan Okta Rino, dia hanya disuruh Peri untuk membeli sabu. Kemudian sabu tersebut untuk dipakai bersama di tempat kontrakannya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Narkoba AKP G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kaur Bin Ops Ipda Teguh Suwito membenarkan kalau salah satu tersangka yakni, Peri Hamdani adalah PNS Bappeda Kabupaten Muara Enim.
“Kedua tersangka saat ditangkap sedang meracik sabu di dapur rumah
kontrakan Yan,” ungkap Parlasro.
Kendati belum sempat berpesta sabu, namun dari hasil tes laboratorium, tersangka positif pernah menggunakan narkoba jenis sabu.
Dikatakan Parlasro, pihaknya masih mengembangkan kasusnya guna mengungkap pemasok sabu tersangka dan mengungkap jaringan peredaran narkobanya.
“Penangkapan tersangka narkoba ini merupakan keseriusan pihak Polres Muara Enim membumihanguskan peredaran narkoba,” pungkas Parlasro. (yud)
Belum sempat berpesta sabu, Peri Hamdani (37) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim ditangkap Satuan Narkoba Kepolisian Resort (Polres) Muara Enim.
Selain tersangka petugas juga mengamankan rekannya, Yan Okta Rino (28) warga RA Kartini Kelurahan Pasar II Muara Enim. Dari penyegapan tersebut petugas berhasil mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket kecil berikut alat hisap bong.
Penyergapan dilakukan di rumah kontrakan Yan Okta Rino, Senin (26/3) sekitar pukul 21.00 WIB, merupakan tindak lanjut petugas atas laporan masyarakat yang mensinyalir kalau kontrakan tesebut kerap dijadikan pesta narkoba.
Saat ditangkap petugas malam itu (26/3) tersangka sedang meracik sabu dengan alat hisap bongnya di dapur kontrakan. Bahkan, salah satu dari tersangka sempat menyembunyikan barang bukti sabu guna mengelabui petugas. Namun, upaya tersebut terendus petugas.
Berdasarkan barang bukti yang ada kemudian petugas menggelandangnya ke Polres Muara Enim guna pemeriksaan lebih lanjut.
Dari keterangan Peri dihadapan penyidik Narkoba, Selasa (27/3), dia mengakui kalau dia sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Muara Enim. Diakuinya, kalau baru tiga bulan terakhir mengkonsumisi narkona jenis sabu.
Barang bukti sabu tersebut dibeli rekannya, Yan Okta Rino seharga Rp 200 ribu sepaketnya. Dikatakannya, kalau sabu tersebut dibeli dari uangnya.
Sedangkan pengakuan, Yan Okta Rino, dia hanya disuruh Peri untuk membeli sabu. Kemudian sabu tersebut untuk dipakai bersama di tempat kontrakannya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Narkoba AKP G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kaur Bin Ops Ipda Teguh Suwito membenarkan kalau salah satu tersangka yakni, Peri Hamdani adalah PNS Bappeda Kabupaten Muara Enim.
“Kedua tersangka saat ditangkap sedang meracik sabu di dapur rumah
kontrakan Yan,” ungkap Parlasro.
Kendati belum sempat berpesta sabu, namun dari hasil tes laboratorium, tersangka positif pernah menggunakan narkoba jenis sabu.
Dikatakan Parlasro, pihaknya masih mengembangkan kasusnya guna mengungkap pemasok sabu tersangka dan mengungkap jaringan peredaran narkobanya.
“Penangkapan tersangka narkoba ini merupakan keseriusan pihak Polres Muara Enim membumihanguskan peredaran narkoba,” pungkas Parlasro. (yud)
Warga Keluhkan Pelayanan PDAM Tirta Betuah
Banyuasin, SN
Sebanyak 2800 pelanggan PDAM Tirta Betuah, warga Kota Pangkalan Balai sampai dengan Kelurahan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mengeluhkan pelayanan PDAM, karena selama 4 hari ini air tidak mengalir.
Hal ini seperti dialami oleh Hermanto (34), warga Jalan Reoseli Kelurahan Sterio Rt 4 Rw 5 mengatakan selama empat hari tidak mendapatkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangganya seperti mencuci, dan memasak.
Hermanto mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Betuah dinilai lamban terhadap permasalahan pelanggan, sebelumnya mengalirnya digilir per dua hari sekali, kali ini malah 4 hari tidak mengalir sama sekali.
"Saya merasa sangat kesulitan sekali ketika air tidak mengalir selama 5 hari, aktivitas seperti mandi, mencuci piring, dan untuk masak sehari – hari akhirnya harus membeli air yang di jual perjerigennya sekitar Rp 2 ribu dan saya juga harus membayar biaya PDAM perbulan sekitar Rp 35 ribu, padahal air PDAM sering tidak mengalir dan saya merasa di rugikan," ungkapnya.
Hal senada dikatakan Arseh (45) warga Kelurahan Sterio mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Betuah selain empat hari tidak mengalir terkadang air PDAM juga tidak jernih alias keruh dan menimbulkan keragu-raguan apakah diproses oleh pengelola PDAM.
“Sudah lima hari kemarin, air PDAM tak mengalir dirumah saya, akibatnya saya harus menggunakan inisiatif menyedot sumur saya yang hampir kering akibat cukup lama tak turun hujan,” kata Arseh.
Direktur PDAM Tirta Betuah Ir Dadang Sukomdi saat dikonfirmasi melalui Kepala Cabang PDAM Tirta Betuah Nizom mengatakan, meminta maaf kepada pelanggan di Banyuasin yang berjumlah 2800.
Penyebab macetnya air PDAM selama dua hari bukan 4 hari, penyebabnya pipa transmisi di Desa Lebung pecah, karena yang pecah pipa transmisi jadi tidak sembarangan menyambungnya, dan harus menggunakan alak Jikolt Join yang haya dimiliki oleh PDAM Tirta Musi Palembang.
“Jebolnya pipa transmisi kita terjadi Jum'at kemarin, penyebab jebol adalah tegangan tinggi dan baru selesai hari Sabtu, jadi hanya dua hari,” kata Nizom.
"Sampai tahun 2012 ini jumlah pelanggan PDAM di Banyuasin baru mencapai 13 persen dari jumlah penduduk, ditambah lagi untuk kebocoran sekitar 25 persen, untuk jaringan baru yang sudah terpasang sekitar 65 persen dan yang di pakai baru 40 persen. Seharusnya PDAM bisa melayani sekitar 3800 tetapi sampai saat ini PDAM baru bisa melayani 2800 pelanggan berarti masih ada 1000 pelangan untuk menjadi pelanggan PDAM di Banyuasin," ungkapnya. (sir)
Sebanyak 2800 pelanggan PDAM Tirta Betuah, warga Kota Pangkalan Balai sampai dengan Kelurahan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mengeluhkan pelayanan PDAM, karena selama 4 hari ini air tidak mengalir.
Hal ini seperti dialami oleh Hermanto (34), warga Jalan Reoseli Kelurahan Sterio Rt 4 Rw 5 mengatakan selama empat hari tidak mendapatkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangganya seperti mencuci, dan memasak.
Hermanto mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Betuah dinilai lamban terhadap permasalahan pelanggan, sebelumnya mengalirnya digilir per dua hari sekali, kali ini malah 4 hari tidak mengalir sama sekali.
"Saya merasa sangat kesulitan sekali ketika air tidak mengalir selama 5 hari, aktivitas seperti mandi, mencuci piring, dan untuk masak sehari – hari akhirnya harus membeli air yang di jual perjerigennya sekitar Rp 2 ribu dan saya juga harus membayar biaya PDAM perbulan sekitar Rp 35 ribu, padahal air PDAM sering tidak mengalir dan saya merasa di rugikan," ungkapnya.
Hal senada dikatakan Arseh (45) warga Kelurahan Sterio mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Betuah selain empat hari tidak mengalir terkadang air PDAM juga tidak jernih alias keruh dan menimbulkan keragu-raguan apakah diproses oleh pengelola PDAM.
“Sudah lima hari kemarin, air PDAM tak mengalir dirumah saya, akibatnya saya harus menggunakan inisiatif menyedot sumur saya yang hampir kering akibat cukup lama tak turun hujan,” kata Arseh.
Direktur PDAM Tirta Betuah Ir Dadang Sukomdi saat dikonfirmasi melalui Kepala Cabang PDAM Tirta Betuah Nizom mengatakan, meminta maaf kepada pelanggan di Banyuasin yang berjumlah 2800.
Penyebab macetnya air PDAM selama dua hari bukan 4 hari, penyebabnya pipa transmisi di Desa Lebung pecah, karena yang pecah pipa transmisi jadi tidak sembarangan menyambungnya, dan harus menggunakan alak Jikolt Join yang haya dimiliki oleh PDAM Tirta Musi Palembang.
“Jebolnya pipa transmisi kita terjadi Jum'at kemarin, penyebab jebol adalah tegangan tinggi dan baru selesai hari Sabtu, jadi hanya dua hari,” kata Nizom.
"Sampai tahun 2012 ini jumlah pelanggan PDAM di Banyuasin baru mencapai 13 persen dari jumlah penduduk, ditambah lagi untuk kebocoran sekitar 25 persen, untuk jaringan baru yang sudah terpasang sekitar 65 persen dan yang di pakai baru 40 persen. Seharusnya PDAM bisa melayani sekitar 3800 tetapi sampai saat ini PDAM baru bisa melayani 2800 pelanggan berarti masih ada 1000 pelangan untuk menjadi pelanggan PDAM di Banyuasin," ungkapnya. (sir)
PDI Perjuangan Sumsel Tak Takut Ancaman Mendagri
Palembang, SN
Ancaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan sanksi kepada pejabat daerah yang ikut demo menolak rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disesalkan PDI Perjuangan Sumsel.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel, Darmadi Djupri menegaskan, PDI Perjuangan tak takut dengan ancaman tersebut, dan akan terus menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
"Itu adalah pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasarkan azas hukum sama sekali. Kita sangat menyesalkan pernyataan ini keluar dari seorang Mendagri yang dulunya adalah Bupati yang dekat dengan rakyat, tetapi setelah dekat dengan pemerintahan sekarang malah berubah sama sekali,” kata salah satu Wakil ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini.
Darmadi menegaskan, PDI Perjuangan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga organisasi sayap sepakat menolak kenaikan harga BBM. "Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel juga dengan tegas menolak kenaikan harga BBM, jika ada anggota kami yang tidak menolak maka akan kami pecat," katanya.
Bagaimana jika nantinya harga BBM tetap diputuskan naik? mengenai hal ini Darmadi mengatakan, PDI Perjuangan Sumsel akan menunggu instruksi dari PDI-P pusat.
"Kita ini organisasi yang terorganisir, jadi kami akan menunggu langkah apa yang dilakukan di tingkat pusat, karena itu memang wewenang DPP PDI Perjuangan," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel yang berasal dari Partai Demokrat, Ahmad Djauhari mengaku, ancaman Mendagri yang akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mengikuti demo kurang tepat.
Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat mengajak kepala-kepala daerah, untuk mensosialisasikan ke masyarakat, alasan mengapa harga BBM harus naik, bukannya memberikan ancaman.
"Harusnya sebelum mengumumkan rencana kenaikan harga BBM ini, pemerintah sudah mensosialisasikannya ke masyarakat melalui kepala daerah, agar pada saat kenaikan nanti, masyarakat paham mengapa BBM itu harus naik," pungkasnya. (awj)
Ancaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan sanksi kepada pejabat daerah yang ikut demo menolak rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disesalkan PDI Perjuangan Sumsel.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel, Darmadi Djupri menegaskan, PDI Perjuangan tak takut dengan ancaman tersebut, dan akan terus menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
"Itu adalah pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasarkan azas hukum sama sekali. Kita sangat menyesalkan pernyataan ini keluar dari seorang Mendagri yang dulunya adalah Bupati yang dekat dengan rakyat, tetapi setelah dekat dengan pemerintahan sekarang malah berubah sama sekali,” kata salah satu Wakil ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini.
Darmadi menegaskan, PDI Perjuangan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga organisasi sayap sepakat menolak kenaikan harga BBM. "Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel juga dengan tegas menolak kenaikan harga BBM, jika ada anggota kami yang tidak menolak maka akan kami pecat," katanya.
Bagaimana jika nantinya harga BBM tetap diputuskan naik? mengenai hal ini Darmadi mengatakan, PDI Perjuangan Sumsel akan menunggu instruksi dari PDI-P pusat.
"Kita ini organisasi yang terorganisir, jadi kami akan menunggu langkah apa yang dilakukan di tingkat pusat, karena itu memang wewenang DPP PDI Perjuangan," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel yang berasal dari Partai Demokrat, Ahmad Djauhari mengaku, ancaman Mendagri yang akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mengikuti demo kurang tepat.
Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat mengajak kepala-kepala daerah, untuk mensosialisasikan ke masyarakat, alasan mengapa harga BBM harus naik, bukannya memberikan ancaman.
"Harusnya sebelum mengumumkan rencana kenaikan harga BBM ini, pemerintah sudah mensosialisasikannya ke masyarakat melalui kepala daerah, agar pada saat kenaikan nanti, masyarakat paham mengapa BBM itu harus naik," pungkasnya. (awj)
Warga OKUT Adukan Raskin Berkualitas Jelek
Palembang, SN
Komisi II DPRD Sumsel menerima pengaduan dari warga OKUT Timur terkait beras raskin berkualitas jelek. Pengaduan ini, masih akan ditelusuri kebenarannya oleh Komisi II.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul, Selasa (27/3) mengatakan kalau mereka mendapatkan sample 1 Kg beras raskin kualitas jelek yang dikirimkan warga ke DPRD Sumsel.
“Ini baru laporan warga dari OKU Timur, selain itu warga dari OKU Selatan juga sudah laporan dengan kita kalau selain kualitas raskin yang jelek juga jumlah beras raskin yang diterima warga tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan Bulog,” ungkapnya.
Untuk itu, Budiarto mengaku dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan bersama Bulog Sumsel. Hal ini penting untuk mengetahui pada tingkat mana terjadi 'permainan' ini.
"Pengecekan dilapangan ini terutama untuk kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan, hal ini penting untuk melihat kebenaran fakta dilapangan," katanya.
“Raskin ini kan untuk warga miskin, kalau kualitasnya jelek tentu tidak layak dikonsumsi, ini yang akan kita tindaklanjuti,” tambah Politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, selama ini Bulog menyalurkan raskin dengan kualitas beras yang tinggi dan layak untuk di komsumsi warga miskin. Dan dia yakin ada pihak tertentu yang telah mempermainkan raskin ini guna mendapatkan kepentingan tertentu.
"Kita akan kejar terus siapa pelakunya,” tegasnya. (awj)
Komisi II DPRD Sumsel menerima pengaduan dari warga OKUT Timur terkait beras raskin berkualitas jelek. Pengaduan ini, masih akan ditelusuri kebenarannya oleh Komisi II.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul, Selasa (27/3) mengatakan kalau mereka mendapatkan sample 1 Kg beras raskin kualitas jelek yang dikirimkan warga ke DPRD Sumsel.
“Ini baru laporan warga dari OKU Timur, selain itu warga dari OKU Selatan juga sudah laporan dengan kita kalau selain kualitas raskin yang jelek juga jumlah beras raskin yang diterima warga tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan Bulog,” ungkapnya.
Untuk itu, Budiarto mengaku dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan bersama Bulog Sumsel. Hal ini penting untuk mengetahui pada tingkat mana terjadi 'permainan' ini.
"Pengecekan dilapangan ini terutama untuk kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan, hal ini penting untuk melihat kebenaran fakta dilapangan," katanya.
“Raskin ini kan untuk warga miskin, kalau kualitasnya jelek tentu tidak layak dikonsumsi, ini yang akan kita tindaklanjuti,” tambah Politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, selama ini Bulog menyalurkan raskin dengan kualitas beras yang tinggi dan layak untuk di komsumsi warga miskin. Dan dia yakin ada pihak tertentu yang telah mempermainkan raskin ini guna mendapatkan kepentingan tertentu.
"Kita akan kejar terus siapa pelakunya,” tegasnya. (awj)
Petugas Linmas Terima Uang Insentif
Prabumulih, SN
Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, Selasa (27/3) memberikan uang insentif yakni gaji bulanan bagi petugas Linmas yang bertugas di tiap desa dan kelurahan. Penyerahan uang honorer tersebut dipimpin langsung Ridho di GOR Harmonis di Jalan Merak Kecamatan Prabumulih Timur.
Pemberian uang insentif ini merupakan berdasarkan keputusan Walikota No 43/KPTS/Kesbang/Linmas No 2012 tentang penetapan petugas Linmas di desa dan kelurahan dalam wilayah Kota Prabumulih. Dimana jumlah petugas Linmas pada masing-masing desa dan kelurahan sebanyak 10 yang akan diberikan uang intensif sebesar Rp 100 ribu perbulan dan dibagikan tiap tiga bulan sekali.
Menurut Ridho, uang honorer tersebut memang kurang sesuai dengan tugas dan fungsi Linmas namun untuk saat ini memang itulah batas kemampuan Pemkot Prabumulih. Pemberdayaan petugas Linmas merupakan salah satu upaya strategi pemerintah untuk menjaga rasa aman tertib dan tentram baik di desa maupun di tiap kelurahan.
Adapun tugas dan fungsi Linmas diantaranya peningkatan koordinasi dan komunikasi instansi terkait serta lembaga masyarakat baik dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban maupun membantu penanggulangan bencana alam di wilayah masing masing.
Sementara itu Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK saat memberikan pengarahan kepada sejumlah petugas Linmas mengatakan, Linmas merupakan mitra kepolisian di dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di wilayah tatanan Pemkot Prabumulih dan harus bangga sebagai petugas Linmas sebab dipercaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. (and)
Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, Selasa (27/3) memberikan uang insentif yakni gaji bulanan bagi petugas Linmas yang bertugas di tiap desa dan kelurahan. Penyerahan uang honorer tersebut dipimpin langsung Ridho di GOR Harmonis di Jalan Merak Kecamatan Prabumulih Timur.
Pemberian uang insentif ini merupakan berdasarkan keputusan Walikota No 43/KPTS/Kesbang/Linmas No 2012 tentang penetapan petugas Linmas di desa dan kelurahan dalam wilayah Kota Prabumulih. Dimana jumlah petugas Linmas pada masing-masing desa dan kelurahan sebanyak 10 yang akan diberikan uang intensif sebesar Rp 100 ribu perbulan dan dibagikan tiap tiga bulan sekali.
Menurut Ridho, uang honorer tersebut memang kurang sesuai dengan tugas dan fungsi Linmas namun untuk saat ini memang itulah batas kemampuan Pemkot Prabumulih. Pemberdayaan petugas Linmas merupakan salah satu upaya strategi pemerintah untuk menjaga rasa aman tertib dan tentram baik di desa maupun di tiap kelurahan.
Adapun tugas dan fungsi Linmas diantaranya peningkatan koordinasi dan komunikasi instansi terkait serta lembaga masyarakat baik dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban maupun membantu penanggulangan bencana alam di wilayah masing masing.
Sementara itu Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK saat memberikan pengarahan kepada sejumlah petugas Linmas mengatakan, Linmas merupakan mitra kepolisian di dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di wilayah tatanan Pemkot Prabumulih dan harus bangga sebagai petugas Linmas sebab dipercaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. (and)
Tenaga Honorer K2 Didata Ulang
Lahat, SN
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Lahat Drs Bakti Riansyah SH melalui Kepala Bidang (Kabid) Formasi, Pengadaan, dan Pemberhentian M Sunardi SE Msi mengatakan, berdasarakan surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan) RI No 03/2012 tertanggal 12 Maret perihal data tenaga honorer kategori I dan daftar nama tenaga honorer kategori II.
"Berkenaan dengan hal tersebut maka diminta kepada setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyampaikan kepada seluruh tenaga honorer kategori II untuk menyerahkan data kepada BKD dan Diklat, hal ini menyangkuta dilakukannya pendataan ulang,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Senin (26/3).
Adapun persyaratan untuk pengisian formulir data tenaga honorer kategori II sebagai berikut, tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau bukan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Kriterianya, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja diinstansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus dan berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006,” ungkap M Sunardi.
Sunardi menambahkan, tenaga honorer kategori II yang dimaksud adalah tenaga honorer yang telah terdaftar pada pendataan tenaga honorer 2010 silam dan berjumlah 961 orang serta telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB RI.
“Jumlah tenaga honorer kategori II diluar jumlah yang telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB RI diatas akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim dan akan diblacklist,” terangnya. (zal)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Lahat Drs Bakti Riansyah SH melalui Kepala Bidang (Kabid) Formasi, Pengadaan, dan Pemberhentian M Sunardi SE Msi mengatakan, berdasarakan surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan) RI No 03/2012 tertanggal 12 Maret perihal data tenaga honorer kategori I dan daftar nama tenaga honorer kategori II.
"Berkenaan dengan hal tersebut maka diminta kepada setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyampaikan kepada seluruh tenaga honorer kategori II untuk menyerahkan data kepada BKD dan Diklat, hal ini menyangkuta dilakukannya pendataan ulang,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Senin (26/3).
Adapun persyaratan untuk pengisian formulir data tenaga honorer kategori II sebagai berikut, tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau bukan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Kriterianya, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja diinstansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus dan berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006,” ungkap M Sunardi.
Sunardi menambahkan, tenaga honorer kategori II yang dimaksud adalah tenaga honorer yang telah terdaftar pada pendataan tenaga honorer 2010 silam dan berjumlah 961 orang serta telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB RI.
“Jumlah tenaga honorer kategori II diluar jumlah yang telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB RI diatas akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim dan akan diblacklist,” terangnya. (zal)
Depkes Lahat Waspada Serangan Tomcat
Lahat, SN
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lahat dr H Muzakir MKes mengatakan, mereka telah berkoordinasi dengan dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) perihal serangan tomcat yang mulai meresahkan warga. Dari segi kesehatan serangga tomcat ini apabila tidak diganggu, maka, tidak akan mengeluarkan lender yang beracun tersebut. Apabila melekat di badan maka tinggal ditiup saja.
“Memang, untuk persoalan tomcat ini, sepenuhnya merupakan wewenang dari Dinas TPH, sebab, mereka menggunakan sebagai predator untuk membasmi hama di persawahan. Tomcat sebenarnya tidak membahayakan, dimana, apabila hinggap di tubuh kita tinggal ditiup, kalaupun tersenggat maka bekasnya harus dicuci dengan air sabun diguyur secara terus menerus, pastinya kulit akan berasa panas, melepuh dan mengakibatkan radang,” ungkap H Muzakir.
Ia menambahkan, apabila serangan tomcat menyebabkan penyakit dermatitis maka segera bawa ke puskesmas terdekat untuk diberikan pengobatan sesuai klinis yang timbul.
Terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Lahat Edi Ishak SP melalui Kabid Sarana dan Prasarana (Sampras) TPH Kabupaten Lahat Ir Lusiana mengatakan, pihaknya belum menemukan seranga tomcat di Kabupaten Lahat. Dimana katanya, serangga tersebut biasanya suka berada pada tanaman padi.
“Untuk serangga tomcat sendiri, TPH Kabupaten Lahat belum menemukan seranga ini di tanaman padi. Karena biasanya tomcat sering hinggap di padi. Apalagi tomcat bagi manusia sangat membahayakan terutama racunnya. Tetapi bagi tanaman padi, seranga ini sebagai pradator,” katanya.
Diterangkan Lusiana, untuk tanaman padi, serangga yang bisa mengeluarkan racunnya ini jika dibunuh tentunya sangat merugikan bagi tanaman padi. Apalagi serangga dapat memekan hama padi yang diserang oleh wareng coklat.
“Makanya, tomcat bagi tanaman padi sangat menguntungkan sekali, sehingga dapat memakan hama warang coklat yang menyerang padi. Tetapi disisi lain serangga ini sangat menakutkan bagi manusia, apalagi jika terkena racunnya yang menyebabkan kulit bisa terbakar,” pungkasnya. (zal)
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lahat dr H Muzakir MKes mengatakan, mereka telah berkoordinasi dengan dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) perihal serangan tomcat yang mulai meresahkan warga. Dari segi kesehatan serangga tomcat ini apabila tidak diganggu, maka, tidak akan mengeluarkan lender yang beracun tersebut. Apabila melekat di badan maka tinggal ditiup saja.
“Memang, untuk persoalan tomcat ini, sepenuhnya merupakan wewenang dari Dinas TPH, sebab, mereka menggunakan sebagai predator untuk membasmi hama di persawahan. Tomcat sebenarnya tidak membahayakan, dimana, apabila hinggap di tubuh kita tinggal ditiup, kalaupun tersenggat maka bekasnya harus dicuci dengan air sabun diguyur secara terus menerus, pastinya kulit akan berasa panas, melepuh dan mengakibatkan radang,” ungkap H Muzakir.
Ia menambahkan, apabila serangan tomcat menyebabkan penyakit dermatitis maka segera bawa ke puskesmas terdekat untuk diberikan pengobatan sesuai klinis yang timbul.
Terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Lahat Edi Ishak SP melalui Kabid Sarana dan Prasarana (Sampras) TPH Kabupaten Lahat Ir Lusiana mengatakan, pihaknya belum menemukan seranga tomcat di Kabupaten Lahat. Dimana katanya, serangga tersebut biasanya suka berada pada tanaman padi.
“Untuk serangga tomcat sendiri, TPH Kabupaten Lahat belum menemukan seranga ini di tanaman padi. Karena biasanya tomcat sering hinggap di padi. Apalagi tomcat bagi manusia sangat membahayakan terutama racunnya. Tetapi bagi tanaman padi, seranga ini sebagai pradator,” katanya.
Diterangkan Lusiana, untuk tanaman padi, serangga yang bisa mengeluarkan racunnya ini jika dibunuh tentunya sangat merugikan bagi tanaman padi. Apalagi serangga dapat memekan hama padi yang diserang oleh wareng coklat.
“Makanya, tomcat bagi tanaman padi sangat menguntungkan sekali, sehingga dapat memakan hama warang coklat yang menyerang padi. Tetapi disisi lain serangga ini sangat menakutkan bagi manusia, apalagi jika terkena racunnya yang menyebabkan kulit bisa terbakar,” pungkasnya. (zal)
Senin, 26 Maret 2012
Bupati dan Wabup Mulai Renggang
Banyuasin, SN
Hubungan Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed dan Wakilnya Drs H A Rachman Hasan diisukan tidak lagi harmonis atau mulai renggang. Bahkan kedua pimpinan Kabupaten Banyuasin diduga sering bersebrangan. Salah satunya dalam menentukan kebijakan pelantikan dan mutasi para pejabat dan pegawai dilingkungan Pemkab Banyuasin yang baru – baru ini dilakukan.
Bahkan kedua pucuk pimpinan yang bakal menyelesaikan masa pimpinannya tahun 2013 mendatang terlihat tidak semesra biasanya. “Pak Wabup dua kali tidak hadir pada acara yang digelar Pemkab, pertama pada saat pelantikan dan mutasi para pejabat terahir ini kemudian pada saat dilaksanakannya Musrenbang," kata salah seorang PNS yang meminta namanya tidak disebutkan.
Kabar ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati ini sebenarnya sudah bukan lagi menjadi rahasia umum. “Ya sebenarnya sudah lama dan kami juga sudah tahu. Tapi harapan kami, keduanya bisa sejalan dan melaksanakan tugas dan fungsinya hingga akhir masa jabatan mendatang. “ tambahnya.
Wakil Bupati Banyuasin Drs H A Rachman Hasan, dikonfirmasi terpisah mengaku dirinya lebih fokus menyelesaikan semua tugas yang berhubungan dengan masyarakat. “Saya ingin diakhir masa jabatan saya nanti, semuanya sudah selesai hingga saya tidak dikejar-kejar dosa kepada masyarakat,“ katanya.
Soal ketidakhadiran dirinya diacara pelantikan dan mutasi pejabat serta Musrenbang beberapa waktu lalu, dikatakan Rachman seyogyanya memang ia akan menghadiri acara tersebut, namun tugas sebagai pelayan masyarakat mengharuskannya tidak hadir dalam acara tersebut.
Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed, menjelaskan hubungannya dengan Rachman Hasan selaku Wakil Bupati sejauh ini tetap selaras dan akur, bahkan keduanya tetap akan menyelesaikan tugas yang diemban hingga 2013 mendatang. “Tidak ada masalah dan semuanya berjalan apa adanya," ujar Amiruddin.
Soal pelantikan pejabat elselon II, III dan IV beberapa waktu lalu, menurutnya sebagai Kepala Daerah ia memiliki hak dan untuk menjalankan visi dan misi 2008-2013, para pejabat harus memiliki inovasi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
“Pelantikan para pejabat tidak ada unsur politiknya, semuanya didasarkan pada kebutuhan yang ada. Apalagi target pelaksanaan APBD dengan predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP). Semuanya harus bekerja sungguh-sungguh," jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Banyuasin Ir M Zakaria mengakui hubungan keduanya (Bupati dan Wakil Bupati) tidak lagi sejalan. “Banyak hal yang dilakukan oleh Bupati tanpa mengikutsertakan atau meminta pendapat Wakil Bupati, padahal dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, keduanya harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, atau minimal berbicara satu sama lain," terang Zakaria.
Zakaria juga menyesalkan kondisi ini, menurutnya banyak tugas dan fungsi Wakil Bupati yang diambil alih langsung oleh Bupati. “Contohnya pelantikan kemarin, banyak pejabat yang dinilai tidak bersalah dan memang sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya namun harus dicopot dan dibangku panjangkan, sementara ini merupakan keputusan bupati tanpa berunding dulu dengan wakilnya. Mungkin ini juga yang menyebabkan Wakil Bupati tidak hadir dalam acara tersebut. Padahal tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati sudah sangat jelas," ungkapnya. (sir)
Hubungan Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed dan Wakilnya Drs H A Rachman Hasan diisukan tidak lagi harmonis atau mulai renggang. Bahkan kedua pimpinan Kabupaten Banyuasin diduga sering bersebrangan. Salah satunya dalam menentukan kebijakan pelantikan dan mutasi para pejabat dan pegawai dilingkungan Pemkab Banyuasin yang baru – baru ini dilakukan.
Bahkan kedua pucuk pimpinan yang bakal menyelesaikan masa pimpinannya tahun 2013 mendatang terlihat tidak semesra biasanya. “Pak Wabup dua kali tidak hadir pada acara yang digelar Pemkab, pertama pada saat pelantikan dan mutasi para pejabat terahir ini kemudian pada saat dilaksanakannya Musrenbang," kata salah seorang PNS yang meminta namanya tidak disebutkan.
Kabar ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati ini sebenarnya sudah bukan lagi menjadi rahasia umum. “Ya sebenarnya sudah lama dan kami juga sudah tahu. Tapi harapan kami, keduanya bisa sejalan dan melaksanakan tugas dan fungsinya hingga akhir masa jabatan mendatang. “ tambahnya.
Wakil Bupati Banyuasin Drs H A Rachman Hasan, dikonfirmasi terpisah mengaku dirinya lebih fokus menyelesaikan semua tugas yang berhubungan dengan masyarakat. “Saya ingin diakhir masa jabatan saya nanti, semuanya sudah selesai hingga saya tidak dikejar-kejar dosa kepada masyarakat,“ katanya.
Soal ketidakhadiran dirinya diacara pelantikan dan mutasi pejabat serta Musrenbang beberapa waktu lalu, dikatakan Rachman seyogyanya memang ia akan menghadiri acara tersebut, namun tugas sebagai pelayan masyarakat mengharuskannya tidak hadir dalam acara tersebut.
Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed, menjelaskan hubungannya dengan Rachman Hasan selaku Wakil Bupati sejauh ini tetap selaras dan akur, bahkan keduanya tetap akan menyelesaikan tugas yang diemban hingga 2013 mendatang. “Tidak ada masalah dan semuanya berjalan apa adanya," ujar Amiruddin.
Soal pelantikan pejabat elselon II, III dan IV beberapa waktu lalu, menurutnya sebagai Kepala Daerah ia memiliki hak dan untuk menjalankan visi dan misi 2008-2013, para pejabat harus memiliki inovasi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
“Pelantikan para pejabat tidak ada unsur politiknya, semuanya didasarkan pada kebutuhan yang ada. Apalagi target pelaksanaan APBD dengan predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP). Semuanya harus bekerja sungguh-sungguh," jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Banyuasin Ir M Zakaria mengakui hubungan keduanya (Bupati dan Wakil Bupati) tidak lagi sejalan. “Banyak hal yang dilakukan oleh Bupati tanpa mengikutsertakan atau meminta pendapat Wakil Bupati, padahal dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, keduanya harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, atau minimal berbicara satu sama lain," terang Zakaria.
Zakaria juga menyesalkan kondisi ini, menurutnya banyak tugas dan fungsi Wakil Bupati yang diambil alih langsung oleh Bupati. “Contohnya pelantikan kemarin, banyak pejabat yang dinilai tidak bersalah dan memang sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya namun harus dicopot dan dibangku panjangkan, sementara ini merupakan keputusan bupati tanpa berunding dulu dengan wakilnya. Mungkin ini juga yang menyebabkan Wakil Bupati tidak hadir dalam acara tersebut. Padahal tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati sudah sangat jelas," ungkapnya. (sir)
EMPAT RUKO DAN SATU WARGA TERBAKAR
Pagaralam, SN
Kebakaran yang terjadi di RT 11 RW 04 Kelurahan Pagaralam, Kecamatan Pagaralam Utara, Minggu (25/3) sekitar pukul 06.00 WIB tidak saja menghanguskan empat pintu rumah rokoh, satu rumah dan termasuk seorang penghuni rumah menjadi korban yaitu Azizah (50).
Adapun rumah yang terbakar yaitu milik Hardinsyah, Salpan dan Riben, berada di daerah padat penduduk dan sebagian besar terbuat dari kayu. Tiga pintu tempat berjualan pakaian bekas, bensin dan manisan.
Kabid Penanggulangan Bencana BPBD Kota Pagaralam Yusman yang memantau proses pemadaman api dan melihat langsung warga yang menjadi korban kebakaran tersebut mengatakan, kobaran api diduga berasal dari rumah almarhun Kursasi yang sekarang di huni Hardiansyah belum diketahui pasti penyebabnya.
"Namun karena sebagian besar rumah semi permanen terbuat dari kayu beratap seng membuat kobaran api cukup cepat menghanguskan rumah-rumah kayu tersebut. Bahkan dalam kejadian ini ada seorang warga menjadi korban mengalami luka bakar di wajah, tangan dan kaki," ungkapnya.
Setelah api menjalar keseluruh bangunan rumah kayu kemudian menjalar ke bagunan warga lainnya. Hanya dalam hitungan waktu sekitar 1 jam empat rumah panggung dan semi permanen hangus terbakar. Baru setela tiga unit BPK dikerahkan api brhasil dijinakkan api.
Sebagian warga yang rumahnya terbakar sempat menyelamatkan harta benda dan beberapa lagi hanya baju yang melekat dibadan, sebab peristiwa kebakaran terjadi saat penghuni rumah baru bangun tidur.
"Warga yang datang sudah berupaya memadamkan api tapi karena jalaran api sangat cepat membesar dan menjalar ke rumah sekitar titik api sehingga pemadaman sulit dilakukan, belum warga yang menonton memadati lokasi kebakaran sehingga menyulitkan petugas melakukan pemadaman api," ungkapnya.
Selain itu kesulitan menjangkau lokasi karena dipadati warga datang menonton ditambah dengan korban yang sibuk mengangkut barang dan sebagian lokasi rumah berada di jalan lorong sempit sehingga BPK tidak dapat masuki masuk dengan leluasa.
Setelah berjibaku sekitar pukul 07.30 WIB akhirnya api dapat dipadamkan petugas PBP dengan mengerahkan tiga unit mobil.
Kapolres Kota Pagaralam AKBP Abi Darrin didampingi Kapolsek Pagaralam Utara AKP Kaifani mengatakan, untuk saat ini belum dapa diketahui dengan pasti asal dan penyebab kebakaran dan terasuk kerugian. Namun dari api pertama sekali timbul belum dapat diektahui tapi langsung membesar seketika sehingga dapat dengan mudah melalap rumah kayu panggung tersebut.
“Untuk sementar hanya satu korban alami luka bakar atas nama Azizah (50) selian tiga rumah dengan sekitar enam kepala keluarga (KK) yang sudah hangus terbakar. Kita masih melakukan pendataan berapa kongkritnya rumah dan korban yang mengalami musibah kebakaran ini, disamping itu kita masih belum jelas asal dan sumber api," ungkapnya.
Lanjutnya, pihaknya masih melakukan penyidikan baik penyebab kebakaran dan kerugian yang dialami warga.
"Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta dari keempat rumah ruko dan satu rumah yang terbakar tersebut, sedangkan korban sudah mendapat perawatan RSD Besemah," ungkapnya. (ASN)
Saat Subur, Wanita Lebih Banyak Berfantasi Seks
Saat masa subur, perempuan lebih bergairah dan keinginan bercintanya meningkat. Untuk mengakomodasi kebutuhan ini, perempuan membutuhkan fantasi seks. Penelitian menemukan bahwa perempuan yang sedang berada dalam masa subur lebih banyak berfantasi seksual dibanding hari-hari biasa.
Berbeda dengan melamun, fantasi seks lebih menggambarkan minat seksual. Fantasi ini juga merupakan gambaran seberapa banyak seks yang dimiliki seorang perempuan secara nyata.
Peneliti meminta 27 orang perempuan heteroseksual mengisi buku harian online mengenai fantasi seksualnya selama 1 bulan. Kebanyakan peserta adalah mahasiswa dan tidak ada seorang pun yang sedang meminum pil KB atau pil pengendali hormon lainnya. Dengan menghitung periode menstruasi terakhir, para peneliti mengetahui ada waktu 10 hari di mana setiap peserta akan mengalami ovulasi.
Selama 10 hari ini, setiap peserta diminta sampel urinnya untuk mendeteksi ovulasi. Tes yang digunakan mirip dengan tes kesuburan yang tersedia di toko obat. Para peserta tidak diberitahu bahwa mereka sedang dites periode ovulasinya.
"Perempuan dalam penelitian mengaku mengalami fantasi seksual rata-rata 0,77 kali perhari, jauh lebih tinggi dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa laki-laki berfantasi sekitar 1 kali sehari dan perempuan hanya berfantasi seminggu sekali," kata Samantha Dawson, peneliti dari University of Lethbridge di Alberta, Kanada seperti dilansir LiveScience.
Dalam penelitian sebelumnya, para perempuan diminta mengingat kembali fantasi seksualnya. Namun dalam penelitian baru yang dimuat jurnal Archives of Sexual Behavior ini, peserta diminta memberitahukan fantasi seksualnya setiap hari secara online sehingga hasilnya lebih akurat.
Setelah tiga hari periode ovulasi, fantasi yang dialami semakin sering sampai sekitar rata-rata 1,3 fantasi per hari. Para perempuan juga mengaku lebih banyak memiliki fantasi yang membangkitkan gairah ketika berada pada masa subur dibanding periode lainnya.
Fantasi perempuan umumnya lebih berubah-ubah dibandingkan laki-laki. Laki-laki umumnya mengaku memilik fantasi yang lebih jelas dibandingkan perempuan yang cenderung berfokus pada emosi.
"Perempuan masih berfokus pada emosi dan perasaan yang dimiliki terhadap pasangan dalam fantasinya. Terkadang fantasinya ini bertentangan dengan penampilan pasangan, seberapa maskulin pasangan dan perilaku seksual yang benar-benar dilakukan pasangan dalam kehidupan nyata," kata Dawson.
Para peneliti menduga perempuan subur akan lebih menyukai laki-laki dalam fantasi masa suburnya sehingga meningkatkan minat akan seks. Namun kenyataannya, perempuan juga membayangkan sesama perempuan.
Sebuah penelitian tahun 2006 yang dipresentasikan dalam International Academy of Sex R
esearch di Belanda menemukan bahwa 25% perempuan heteroseksual mengaku membayangkan perempuan lain dalam fantasinya. Sementara itu, hanya 10% laki-laki heteroseksual yang membayangkan laki-laki lain dalam fantasi seksualnya.
Dalam penelitian ini, 52% peserta mengaku memilik fantasi yang melibatkan perempuan. Untungnya, kebanyakan perempuan membayangkan sosok laki-laki dalam fantasinya, yaitu sekitar 95% dari seluruh siklus menstruasi. Selama masa ovulasi presentase sosok laki-laki semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hormon kesuburan mempengaruhi kebutuhan seksual perempuan. (pah/ir/sn)
Moral Anggota DPR Makin Memprihatinkan
Oleh Agus Harizal Alwie Tjkmat
SELAMA ini sudah banyak sikap dan tingkah pola anggota dewan yang sangat memprihatinkan. Mulai dari penyetujuan gedung mewah DPR, hingga serentetan nama dari anggota DPR dari Partai Demokrat (PD) yang harus tersandung masalah korupsi. Mulai dari Nazaruddin, Angelina Sondakh dan nama-nama lainnya.
Sebelumnya kita ingat kelakuan Arifinto dari PKS yang sedang nonton video porno saat sidang. Bila kita sebut satu persatu, sangat banyak kelakuan orang yang harusnya sangt kita banggakan justru menjadi sangat memalukan dan memprihatinkan.
Lalu di saat keberpihakan ke rakyat yang makin mengecil dan moral yang dipertanyakan, dimanakah cita-cita luhur sebagai penyambung hati nurani rakyat selama ini. Karena mereka makin lama makin jauh.
Dapat dikatakan DPR dan wakil rakyat di dalamnya saat ini mengalami krisis moralitas. Rakyat saat ini tidak ada lagi tauladan. Sangat wajar khalayak bertanya bagaimana mereka akan bekerja dan berpolitik dengan integritas bekerja bertika.
Sangat menyedihkan saat rakyat susah, Negeri terus ditimpa bencana, rezim yang tak tegas, kini DPR terus menampilkan prestasi buram setiap tahunnya. Wajah wakil rakyat di Senayan makin buruk di mata masyarakat.
Kekuatan utama untuk mengawasi agar kondisi Bangsa tetap terjaga, adalah dengan mengajak rakyat untuk jangan berhenti mengkritik dan terus meneriakkan seruan moral. Meski suara nurani mulai mahal di dendangkan di DPR, tapi publik tetap harus mengawal DPR agar tidak semakin parah.
Adalah tugas dan tanggungjawab kita semua untuk terus kritik. Jangan sampai nanti pada tahun 2014 kita akan mempunyai pandangan politik yang sama dengan pemilihan sebelumnya. Ini akan menjadi pengulangan musibah untuk Bangsa ini. Kalau begitu, bagaimana Bangsa ini mau maju. (***)
BBM di SPBU Cepat Habis
Lahat, SN
Antrian bahan bakar minyak (BBM) menjelang kenaikannya 1 April mendatang semakin menjadi dan membuat masyarakat semakin resah saja. Seperti di lapangan di SPBU Simpang Bengkurat sejak siang sekitar setelah pukul 13.00 BBM habis sementara warga masih banyak yang mengantri ironisnya kebanyakan warga hanya bisa gigit jari dan membeli di eceran yang bertebaran di sekitar SPBU tersebut.
Menurut Arman (50) warga Lahat Tengah Kota Lahat, sudah tidak aneh melihat pemandangan antrian panjang setiap harinya di SPBU Simpang Bengkurat ini. Ia yang sebagai tukang ojek saja pernah mengantri di sana akhirnya juga tidak dapat premium.
“Selalu habis setiap siang menjelang pukul satu itu. Aku selalu beli di eceran. Sebenernyo tipis pendapatannya mengojek dari beli bensin di eceran yang dijual beragam itu hargonyo,” jelas Arman ketika ditemui di dekat SPBU tersebut.
Tapi menurutnya mau bagaimana lagi, semua harus dijalaninya walaupun beli premium di eceran. Terlihat pemandangan antrian puluhan motor dan mobil di SPBU Bandar Agung di JL RE Martadinata, kota Lahat ini hingga malam hari tergantung kondisi stok BBM habis atau masih ada.
“Kalu biasonyo pemandangan antrian yang panjang ni mulai jam 5.00 subuh hingga malam hari sekitar pukul 21.00 atau 22.00 tergantung la abis apo belom BBM itu,” kata Ujang (30) pemilik warung di dekat SPBU ini.
Kemacetan jalan yang ada saat jam sekolah dan jam kantor sekitar pukul 7.00 hingga pukul 14.00. Terlebih menurut Kandi, apabila antrian solar belum habis. Dan kemacetan ini biasanya diatur oleh polisi lalu lintas yang mengatur dibantu dari pihak SPBU supaya jalanan tidak macet total.
Akibat harga BBM eceran yang beragam antara Rp 6ribu hingga Rp7ribu bahkan untuk di desa-desa bisa lebih mahal lagi ini menyebabkan bertambahnya keluhan dari masyarakat.
“Belum lagi ongkos angkutan pedesaan sudah naik padahal BBM belum naik. Aku biaso bayar Rp25ribu ke dusun sekarang sudah naik Rp30ribu, tiap kedusun,” jelas Rosdiana warga kota Lahat yang biasa ke Mulak Ulu ini bercerita.
Menurutnya bertambah hari walaupun sudah berusaha bekerja namun kehidupan bukan semakin baik tapi semakin sulit saja. (zal)
Antrian bahan bakar minyak (BBM) menjelang kenaikannya 1 April mendatang semakin menjadi dan membuat masyarakat semakin resah saja. Seperti di lapangan di SPBU Simpang Bengkurat sejak siang sekitar setelah pukul 13.00 BBM habis sementara warga masih banyak yang mengantri ironisnya kebanyakan warga hanya bisa gigit jari dan membeli di eceran yang bertebaran di sekitar SPBU tersebut.
Menurut Arman (50) warga Lahat Tengah Kota Lahat, sudah tidak aneh melihat pemandangan antrian panjang setiap harinya di SPBU Simpang Bengkurat ini. Ia yang sebagai tukang ojek saja pernah mengantri di sana akhirnya juga tidak dapat premium.
“Selalu habis setiap siang menjelang pukul satu itu. Aku selalu beli di eceran. Sebenernyo tipis pendapatannya mengojek dari beli bensin di eceran yang dijual beragam itu hargonyo,” jelas Arman ketika ditemui di dekat SPBU tersebut.
Tapi menurutnya mau bagaimana lagi, semua harus dijalaninya walaupun beli premium di eceran. Terlihat pemandangan antrian puluhan motor dan mobil di SPBU Bandar Agung di JL RE Martadinata, kota Lahat ini hingga malam hari tergantung kondisi stok BBM habis atau masih ada.
“Kalu biasonyo pemandangan antrian yang panjang ni mulai jam 5.00 subuh hingga malam hari sekitar pukul 21.00 atau 22.00 tergantung la abis apo belom BBM itu,” kata Ujang (30) pemilik warung di dekat SPBU ini.
Kemacetan jalan yang ada saat jam sekolah dan jam kantor sekitar pukul 7.00 hingga pukul 14.00. Terlebih menurut Kandi, apabila antrian solar belum habis. Dan kemacetan ini biasanya diatur oleh polisi lalu lintas yang mengatur dibantu dari pihak SPBU supaya jalanan tidak macet total.
Akibat harga BBM eceran yang beragam antara Rp 6ribu hingga Rp7ribu bahkan untuk di desa-desa bisa lebih mahal lagi ini menyebabkan bertambahnya keluhan dari masyarakat.
“Belum lagi ongkos angkutan pedesaan sudah naik padahal BBM belum naik. Aku biaso bayar Rp25ribu ke dusun sekarang sudah naik Rp30ribu, tiap kedusun,” jelas Rosdiana warga kota Lahat yang biasa ke Mulak Ulu ini bercerita.
Menurutnya bertambah hari walaupun sudah berusaha bekerja namun kehidupan bukan semakin baik tapi semakin sulit saja. (zal)
UBD Lantik 607 Sarjana Baru
Palembang, SN
Sebanyak 607 mahasiwa dari tujuh fakultas dan dua program magister Universitas Bina Darma (UBD) Palembang dilantik menjadi sarjana baru, di OPI Convention Center (OCC) Jakabaring, Sabtu (24/3).
Dari 607 lulusan tersebut diantaranya yakni 41 orang lulusan dari Program Magister Manajemen, 51 lulusan Program Magister Teknik Informatika (MTI) dan 271 lulusan Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian 119 lulusan Fakultas Ilmu Ekonomi, 29 lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, 42 lulusan Fakultas Teknik, 37 lulusan Fakultas Psikologi, 9 lulusan Fakultas Bahasa dan Sastra, serta delapan lulusan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP).
Rektor Universitas Bina Darma (UBD) Bochari Rahman mengatakan, perkuliahan merupakan sebuah perjuangan untuk dapat memenangkan persaingan. Untuk memenangkan persaingan dan mencapai sukses dalam kehidupan dan prosesi pelantikan merupakan momentum untuk melakukan refleksi diri usai menempuh pendidikan.
“Sebagai universitas yang berada di ibukoka dengan posisi geografis sangat strategis sangat memungkinkan perguruan tinggi ini dapat berkembang pesat. Untuk itu kami akan terus meningkatkan sarana dan prasarana guna menghasilkan SDM berkualitas guna mendukung kemajuan provinsi ini. Serta dengan dilaksanakannya wisuda kali ini, sehingga jumlah alumni UBD saat ini sudah sebanyak 14.050 orang,” katanya.
Dijelaskannya, berdasarkan indeks predikat kelulusan, mahasiswa yang mendapat predikat terbaik di program studi masing-masing sebanyak 22 lulusan dan mahasiswa yang lulus dengan pujian terdapat sebanyak 14 orang.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Prof Dr Mahyudin NS SP OG (k) yang hadir dalam kesempatan tersebut menuturkan pendidikan di Sumsel mulai diperhitungkan secara nasional. Bahkan banyak mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia yang sudah melirik kampus yang ada di Sumsel.
“Untuk itu masyarakat di Sumsel patut berbangga hati, karena tidak perlu lagi untuk mencari kampus berkualitas. Sebab mutu pendidikan di sini sudah cukup baik,” tuturnya. (ima)
Sebanyak 607 mahasiwa dari tujuh fakultas dan dua program magister Universitas Bina Darma (UBD) Palembang dilantik menjadi sarjana baru, di OPI Convention Center (OCC) Jakabaring, Sabtu (24/3).
Dari 607 lulusan tersebut diantaranya yakni 41 orang lulusan dari Program Magister Manajemen, 51 lulusan Program Magister Teknik Informatika (MTI) dan 271 lulusan Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian 119 lulusan Fakultas Ilmu Ekonomi, 29 lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, 42 lulusan Fakultas Teknik, 37 lulusan Fakultas Psikologi, 9 lulusan Fakultas Bahasa dan Sastra, serta delapan lulusan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP).
Rektor Universitas Bina Darma (UBD) Bochari Rahman mengatakan, perkuliahan merupakan sebuah perjuangan untuk dapat memenangkan persaingan. Untuk memenangkan persaingan dan mencapai sukses dalam kehidupan dan prosesi pelantikan merupakan momentum untuk melakukan refleksi diri usai menempuh pendidikan.
“Sebagai universitas yang berada di ibukoka dengan posisi geografis sangat strategis sangat memungkinkan perguruan tinggi ini dapat berkembang pesat. Untuk itu kami akan terus meningkatkan sarana dan prasarana guna menghasilkan SDM berkualitas guna mendukung kemajuan provinsi ini. Serta dengan dilaksanakannya wisuda kali ini, sehingga jumlah alumni UBD saat ini sudah sebanyak 14.050 orang,” katanya.
Dijelaskannya, berdasarkan indeks predikat kelulusan, mahasiswa yang mendapat predikat terbaik di program studi masing-masing sebanyak 22 lulusan dan mahasiswa yang lulus dengan pujian terdapat sebanyak 14 orang.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Prof Dr Mahyudin NS SP OG (k) yang hadir dalam kesempatan tersebut menuturkan pendidikan di Sumsel mulai diperhitungkan secara nasional. Bahkan banyak mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia yang sudah melirik kampus yang ada di Sumsel.
“Untuk itu masyarakat di Sumsel patut berbangga hati, karena tidak perlu lagi untuk mencari kampus berkualitas. Sebab mutu pendidikan di sini sudah cukup baik,” tuturnya. (ima)
105 Peserta Ikuti Bintang Sekolah XL
Palembang, SN
Sebanyak 105 peserta dari 4 kategori yaitu SD diikuti 26 peserta, SMP 20 peserta, SMA 35 peserta dan mahasiswa 24 peserta mengikuti pemilihan Bintang Sekolah XL yang digelar di PIM, Minggu (25/3).
General Manager Sales XL, Dodyk Supriyono menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan yang kedua kalinya digelar dan akan menjadi agenda tahunan. "Sebelumnya tahun kemarin kita juga pernah menggelar hal yang sama dan tahun ini kita mengulang kesuksesan pada tahun sebelumnya,"ujarnya.
Dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan dikatakannya, membuktikan antusias remaja di Palembang cukup baik. Namun, tidak semua peserta dapat lolos dalam tahapan selanjutnya karena para dewan juri yang terdiri dari akademisi dan agency tidak sembarang dalam memilih. Setelah para peserte mendaftar diadakan tes bakat pada 11 Maret kemarin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
"Bakat yang dimiliki tiap peserta berbeda-beda mulai dari menyanyi, modeling, akting sampai presenter ditunjukkan untuk memikat hati dewan juri,"tuturnya didampingi panitia Pemilihan Bintang XL, Vaurina.
Ditambahkannya, ajang tersebut merupakan kegiatan positif untuk unjuk bakat dengan keterampilan berbeda-beda. Dimana setiap anak dapat menunjukkan bakt serta potensi yang dimiliki dengan cara positif. "Serta diharapkan dapat memotivasi anak muda lain yan ada di Kota Palembang untuk menjadi pribadi yang berani,"pungkasnya sembari mengatakan masing-masing kategori diambil juara I sampai harapan III setiap pemenang selain mendapatkan tropy dan piagam juga mendapatkan uang tunai. (ima)
Sebanyak 105 peserta dari 4 kategori yaitu SD diikuti 26 peserta, SMP 20 peserta, SMA 35 peserta dan mahasiswa 24 peserta mengikuti pemilihan Bintang Sekolah XL yang digelar di PIM, Minggu (25/3).
General Manager Sales XL, Dodyk Supriyono menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan yang kedua kalinya digelar dan akan menjadi agenda tahunan. "Sebelumnya tahun kemarin kita juga pernah menggelar hal yang sama dan tahun ini kita mengulang kesuksesan pada tahun sebelumnya,"ujarnya.
Dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan dikatakannya, membuktikan antusias remaja di Palembang cukup baik. Namun, tidak semua peserta dapat lolos dalam tahapan selanjutnya karena para dewan juri yang terdiri dari akademisi dan agency tidak sembarang dalam memilih. Setelah para peserte mendaftar diadakan tes bakat pada 11 Maret kemarin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
"Bakat yang dimiliki tiap peserta berbeda-beda mulai dari menyanyi, modeling, akting sampai presenter ditunjukkan untuk memikat hati dewan juri,"tuturnya didampingi panitia Pemilihan Bintang XL, Vaurina.
Ditambahkannya, ajang tersebut merupakan kegiatan positif untuk unjuk bakat dengan keterampilan berbeda-beda. Dimana setiap anak dapat menunjukkan bakt serta potensi yang dimiliki dengan cara positif. "Serta diharapkan dapat memotivasi anak muda lain yan ada di Kota Palembang untuk menjadi pribadi yang berani,"pungkasnya sembari mengatakan masing-masing kategori diambil juara I sampai harapan III setiap pemenang selain mendapatkan tropy dan piagam juga mendapatkan uang tunai. (ima)
Irigasi 11.500 Hektar Siap Dibangun di Lempuing
Kayuagung, SN
Irigasi teknis seluas sekitar 11 500 hektar tahun ini siap dibangun di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya. Pembangunan bertujuan untuk mengantisipasi pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dilakukan warga.
Apalagi sejak beberapa tahun terakhir, sudah ada warga yang mengalih fungsikan lahan mereka dari sebelumnya persawahan yang ditanami padi kini menjadi perkebunan sawit dan karet. Alasan warga, hasil perkebunan lebih menjanjikan dibanding pertanian.
Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM beberapa hari lalu saat Kunker ke Desa Sungai Belida Lempuing mengatakan, tantangan peningkatan produksi tanaman pangan di masa mendatang akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang semakin berat dan kompleks, seperti pertambahan jumlah penduduk, sempitnya kepemilikan lahan dan alih fungsi lahan tanaman pangan.
Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dan kondisi tersebut maka strategi dan fokus pembangunan tanaman pangan kedepan antara lain peningkatan intensifikasi tanaman dan penambahan areal luas tanam.
Berbagai upaya juga telah dilakukan melalui program pembangunan pertanian baik yang bersumber dari APBD I dan II maupun dukungan dana APBN yang muaranya kepada langkah peningkatan produksi tanaman pangan khususnya tanaman padi.
Langkah-langkah tersebut diantaranya, perbaikan infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan rehab jaringan irigasi, tata air mikro, pembangunan dan rehab jaringan irigasi tingkat usaha tani, pembangunan jalan usaha tani, penambahan luas areal tanam baru (cetak sawah), pemberian bantuan benih padi unggul.
”Serta di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya akan dibangun irigasi teknis seluas kurang lebih 11 500 hektar. Pembangunan irigasi tersebut pada tahun 2012 ini akan di mulai antara fase I seluas 5 000 hektar dan fase II kurang lebih 6 500 hektar,” kata Ishak Mekki di hadapan warga.
Katanya lagi, anggaran irigasi teknis ini bersumber dari dana hibah Jepang. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah Kabupaten OKI untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang saat ini masih terjadi.
Ishak Mekki juga menghimbau, para petani agar kiranya tidak mengalihfungsikan lahan pertanian produktif ke peruntukan lain, karena di masa mendatang kebutuhan padi/beras akan semakin meningkat dan semakin strategis.(iso)
Irigasi teknis seluas sekitar 11 500 hektar tahun ini siap dibangun di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya. Pembangunan bertujuan untuk mengantisipasi pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dilakukan warga.
Apalagi sejak beberapa tahun terakhir, sudah ada warga yang mengalih fungsikan lahan mereka dari sebelumnya persawahan yang ditanami padi kini menjadi perkebunan sawit dan karet. Alasan warga, hasil perkebunan lebih menjanjikan dibanding pertanian.
Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM beberapa hari lalu saat Kunker ke Desa Sungai Belida Lempuing mengatakan, tantangan peningkatan produksi tanaman pangan di masa mendatang akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang semakin berat dan kompleks, seperti pertambahan jumlah penduduk, sempitnya kepemilikan lahan dan alih fungsi lahan tanaman pangan.
Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dan kondisi tersebut maka strategi dan fokus pembangunan tanaman pangan kedepan antara lain peningkatan intensifikasi tanaman dan penambahan areal luas tanam.
Berbagai upaya juga telah dilakukan melalui program pembangunan pertanian baik yang bersumber dari APBD I dan II maupun dukungan dana APBN yang muaranya kepada langkah peningkatan produksi tanaman pangan khususnya tanaman padi.
Langkah-langkah tersebut diantaranya, perbaikan infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan rehab jaringan irigasi, tata air mikro, pembangunan dan rehab jaringan irigasi tingkat usaha tani, pembangunan jalan usaha tani, penambahan luas areal tanam baru (cetak sawah), pemberian bantuan benih padi unggul.
”Serta di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya akan dibangun irigasi teknis seluas kurang lebih 11 500 hektar. Pembangunan irigasi tersebut pada tahun 2012 ini akan di mulai antara fase I seluas 5 000 hektar dan fase II kurang lebih 6 500 hektar,” kata Ishak Mekki di hadapan warga.
Katanya lagi, anggaran irigasi teknis ini bersumber dari dana hibah Jepang. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah Kabupaten OKI untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang saat ini masih terjadi.
Ishak Mekki juga menghimbau, para petani agar kiranya tidak mengalihfungsikan lahan pertanian produktif ke peruntukan lain, karena di masa mendatang kebutuhan padi/beras akan semakin meningkat dan semakin strategis.(iso)
Tiga Wilayah Perbatasan Masih Bermasalah
Palembang, SN
Wakil Walikota Prabumulih, Ir Ridho Yahya MM mengungkapkan, saat ini ada tiga wilayah perbatasan di Kota Prabumulih yang masih bermasalah. Untuk itu meminta bantuan Pemprov dan DPRD Sumsel untuk membantu proses penyelesaiannya.
Diungkapkan Ridho beberapa waktu lalu, ada tiga kendala yang menjadi permasalahan tapal batas di Kota Nanas ini. Pertama, masalah perebutan pengelolaan perahu ketek di Desa Payu Putat, Kecamatan Prabumulih Barat. Kedua perebutan lahan batubara yang kini dikelola PT GHMMI di Desa Gunung Kemala, yang juga berada di Kecamatan Prabumulih Barat. Kedua lokasi itu berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.
Kemudian batas wilayah Prabumulih dengan Desa Tanjung Miring yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir.
"Sehingga kita minta kepada anggota dewan dalam reses ini, untuk membantu percepatan realisasi pembangunan jembatan Payuputat. Guna mengatasi salah satu tapal batas tersebut," kata Ridho saat menggelar pertemuan dengan anggota Komisi I DPRD Sumsel.
Ridho juga menjelaskan masalah kerusakan jalan baik jalan lingkar dan juga jalan kota ini dikarenakan dilalui angkutan batubara. "Kita minta kepada provinsi untuk menganggarkan dana untuk perbaikan kedua jalan ini," katanya.
Ia mengungkapkan, pencapaian pembangunan Kota Nanas ini sejak 9 tahun berdiri sudah sangat pesat. Terlebih sebagai kota perlintasan, pihaknya terus melakukan pembangunan infrastruktur pemerintah yang mencapai hampir 85 persen. "Selam 9 tahun berdiri, sudah banyak pembangunan kota ini yang kita lakukan baik fisik dan non fisik," ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumsel Drs H M Iqbal Romzi yang juga Ketua Komisi I DPRD Sumsel yang membidangi Pemerintahan dan Hukum mengatakan, dalam reses kali ini memang mengangendakan tentang tapal batas yang kini menjadi sorotan tiap daerah. Karena jika tidak diantisipasi sedini mungkin, bisa menjadi permasalahan yang pelik ke depannya.
"Agenda kita memang membahas masalah tapal batas dan menerima masukan tentang tata pengelolaan pemerintahan," katanya. (and)
Wakil Walikota Prabumulih, Ir Ridho Yahya MM mengungkapkan, saat ini ada tiga wilayah perbatasan di Kota Prabumulih yang masih bermasalah. Untuk itu meminta bantuan Pemprov dan DPRD Sumsel untuk membantu proses penyelesaiannya.
Diungkapkan Ridho beberapa waktu lalu, ada tiga kendala yang menjadi permasalahan tapal batas di Kota Nanas ini. Pertama, masalah perebutan pengelolaan perahu ketek di Desa Payu Putat, Kecamatan Prabumulih Barat. Kedua perebutan lahan batubara yang kini dikelola PT GHMMI di Desa Gunung Kemala, yang juga berada di Kecamatan Prabumulih Barat. Kedua lokasi itu berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.
Kemudian batas wilayah Prabumulih dengan Desa Tanjung Miring yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir.
"Sehingga kita minta kepada anggota dewan dalam reses ini, untuk membantu percepatan realisasi pembangunan jembatan Payuputat. Guna mengatasi salah satu tapal batas tersebut," kata Ridho saat menggelar pertemuan dengan anggota Komisi I DPRD Sumsel.
Ridho juga menjelaskan masalah kerusakan jalan baik jalan lingkar dan juga jalan kota ini dikarenakan dilalui angkutan batubara. "Kita minta kepada provinsi untuk menganggarkan dana untuk perbaikan kedua jalan ini," katanya.
Ia mengungkapkan, pencapaian pembangunan Kota Nanas ini sejak 9 tahun berdiri sudah sangat pesat. Terlebih sebagai kota perlintasan, pihaknya terus melakukan pembangunan infrastruktur pemerintah yang mencapai hampir 85 persen. "Selam 9 tahun berdiri, sudah banyak pembangunan kota ini yang kita lakukan baik fisik dan non fisik," ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumsel Drs H M Iqbal Romzi yang juga Ketua Komisi I DPRD Sumsel yang membidangi Pemerintahan dan Hukum mengatakan, dalam reses kali ini memang mengangendakan tentang tapal batas yang kini menjadi sorotan tiap daerah. Karena jika tidak diantisipasi sedini mungkin, bisa menjadi permasalahan yang pelik ke depannya.
"Agenda kita memang membahas masalah tapal batas dan menerima masukan tentang tata pengelolaan pemerintahan," katanya. (and)
Pemerintah Tawarkan Empat Kompensasi
Palembang, SN
Menangapi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April mendatang, Pemerintah Kota (pemkot) Palembang tidak tinggal diam untuk mengatasi ini.
Pemerintah menawarkan empat kompensasi yaitu, penambahan frekuensi jatah beras bagi masyarakat miskin menjadi 14 kali setahun, penambahan bea siswa untuk masyrakat miskin selama enam bulan, pemberian bantuan langsung sementara masyrakat senilai Rp 150 ribu perbulan dan kompensasi untuk sektor transportasi yang kesemuanya tersebut merupakan kompensasi secara nasional, hal ini dikatakan Walikota Palembang Eddy Santana Putra kemarin. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran kompensasi masih akan dibahas lagi.
Eddy menilai, dibandingkan negara lain, kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 30 persen di Indonesia masih relatif rendah. “Kalau di Thailand kenaikan (BBM) di atas kita, begitu juga negara-negara lain. Hanya saja dampak kenaikan BBM ini tetap akan kita antisipasi terhadap kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako),” ujar Eddy.
Eddy juga meminta Pertamina memberikan pelayanan prima. “Jangan sampai ada kelangkaan BBM, apalagi antrean panjang di SPBU.”
Walikota juga meminta kepolisian mengawasi jalur darat dan sungai, agar tidak ada kuota BBM untuk Palembang dimanfaatkan oknum tertentu untuk dibawa keluar Palembang.
“Perlu juga pengawasan di SPBU untuk pembatasan pembelian BBM dari kendaraan,” ujarnya.
Sementara itu, Chaidir, General Manager Pertamina UPS II, mengatakan, pihaknya akan menindak tegas pom bensin yang bertindak curang ataupun memanfaatkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak untuk keuntungan pribadi.
“Mereka kita kenakan sanksi, bisa ditutup SPBU-nya,” ujar Chaidir.(win)
Menangapi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April mendatang, Pemerintah Kota (pemkot) Palembang tidak tinggal diam untuk mengatasi ini.
Pemerintah menawarkan empat kompensasi yaitu, penambahan frekuensi jatah beras bagi masyarakat miskin menjadi 14 kali setahun, penambahan bea siswa untuk masyrakat miskin selama enam bulan, pemberian bantuan langsung sementara masyrakat senilai Rp 150 ribu perbulan dan kompensasi untuk sektor transportasi yang kesemuanya tersebut merupakan kompensasi secara nasional, hal ini dikatakan Walikota Palembang Eddy Santana Putra kemarin. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran kompensasi masih akan dibahas lagi.
Eddy menilai, dibandingkan negara lain, kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 30 persen di Indonesia masih relatif rendah. “Kalau di Thailand kenaikan (BBM) di atas kita, begitu juga negara-negara lain. Hanya saja dampak kenaikan BBM ini tetap akan kita antisipasi terhadap kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako),” ujar Eddy.
Eddy juga meminta Pertamina memberikan pelayanan prima. “Jangan sampai ada kelangkaan BBM, apalagi antrean panjang di SPBU.”
Walikota juga meminta kepolisian mengawasi jalur darat dan sungai, agar tidak ada kuota BBM untuk Palembang dimanfaatkan oknum tertentu untuk dibawa keluar Palembang.
“Perlu juga pengawasan di SPBU untuk pembatasan pembelian BBM dari kendaraan,” ujarnya.
Sementara itu, Chaidir, General Manager Pertamina UPS II, mengatakan, pihaknya akan menindak tegas pom bensin yang bertindak curang ataupun memanfaatkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak untuk keuntungan pribadi.
“Mereka kita kenakan sanksi, bisa ditutup SPBU-nya,” ujar Chaidir.(win)
TPU Butuh Penataan Kembali
* Konsep TPU Seperti Taman Kota
Palembang, SN
Berkurangnya jumlah lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) dan kurang tertata hingga terkesan semerawut membuat Pemerintah Kota (pemkot) Palembang melalui Dinas Peneranga Jalan, Pertamanan dan Pemakaman (DPJPP) akan menata ulang dan berkonsep seperti taman.
Hal ini dikatkan Walikota Palembang Eddy Santana Putra saat diwawancarai di sela-sela peninjauan langsung ke beberapa TPU di Kota Palembang Minggu (25/3).
"Seperti terlihat di beberapa TPU yang ada, sudah banyak areal yang penuh dan kemungkinan tidak bisa menampung dan butuh penataan kembali di beberapa titik" terang Eddy.
Selain itu Eddy mengataan, hendaknya pengelolaan dan pemanfaatan lahan TPU difungsikan seefisien mungkin, mulai dari penggunaan lahan, penyedian parkir dan sebagainya. “Kita melihat TPU Kebun Bunga (kuotanya) sudah penuh, kecuali di atas lain polanya. Akan kita tata lagi sebagus dan sebaik mungkin. Begitu juga dengan TPU Sematang Borang,”ulasnya
Eddy mengungkapkan, Pemkot Palembang sudah membebaskan lahan di beberapa lokasi, khususnya di kawasan Kebun Bunga, untuk difungsikan sebagai perluasan lahan TPU. Menurutnya, lahan-lahan ini tetap harus dibenahi mengingat kawasan Sukarame tersebut termasuk daerah rawa. Perlu digali untuk kolam retensi supaya daerahnya tidak tergenang dan sungainya bisa dikelola lagi dengan baik.
“Tetap harus ada pengendalian banjir di sana. Wilayah ini bisa kita diperuntukkan untuk TPU sekitar 2 hektare mungkin 70% dari luas lahannya,”sebut Eddy.
Adapun untuk TPU Sematang Borang, dia menilai sudah cukup baik dengan penataan lahan parkir, sirkulasi air, dan penghijauannya. Masjid yang ada di lokasi tersebut akan dibantu pengembangannya.“Dua bulan ini kita minta untuk dirapikan kembali. Memang kawasan Sako ini bukan daerah rawan banjir meskipun termasuk daerah rawa. Ada kolam dan galangan air di sana. Di situ ada 7 hektare lahannya mungkin 35% dari luasnya,”ujar Eddy seraya menambahkan, perlu mencari lahan lain untuk TPU, seperti di Gandus dan Talang Kelapa.
Dalam kesempatan tersebut, peninjauan dilanjutkan ke lokasi bank sampah. Dia mengharapkan, ada 1000 bank sampah di Palembang maka dapat menjadikan kota ini lebih bersih. “Saat ini ada lima contoh bank sampah di Palembang. Kita harap bisa bertambah sehingga program 3R bisa terlaksana dengan baik di masyarakat,”katanya.
Sementara itu, Kepala DPJPP Kota Palembang Andi Wijaya Busro mengatakan, pihaknya akan mengusung konsep ramah lingkungan untuk tata TPU. Dengan begitu kesan angker pada TPU bisa hilang karena TPU akan ditata lebih rapi. “Konsepnya nanti berubah, kita pakai panorama hamparan hijau dengan batu nisan kecil di bagian atasnya hingga terkesan seperti taman kota,”jelasnya. (win)
Rabu, 21 Maret 2012
Jalan Rambutan-Jejawi Rusak, 'Pak Ogah' Bermunculan
Kayuagung, SN
Ingat dengan Pak Ogah dalam film kartun Si Unyil yang perannya selalu meminta uang kecil kepada setiap orang yang melintas? Fenomena ini terjadi di jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Rambutan Banyuasin dengan kecamatan Jejawi OKI.
Rusaknya jalan tersebut tepatnya di Desa Talang Cempedak Jejawi dimanfaatkan sejumlah ”Pak Ogah” yang diduga warga setempat. Mereka berbagi tugas memperbaiki jalan rusak dan rekannya meminta uang sukarela kepada setiap kendaraan yang lewat.
Pantauan di lokasi kemarin siang, Pak Ogah ini berjumlah 3 orang dengan dilengkapi peralatan ala kadarnya seperti cangkul dan sekop. Dua orang diantaranya menimbunkan tanah ke titik jalan yang rusak lalu meratakannya, padahal rusaknya terbilang ringan.
Sedangkan seorang lagi bertugas memegang ember dan menjulurkannya kepada setiap pengemudi kendaraan yang melintas dengan harapan si pengemudi kendaraan memasukkan uang ke dalam ember sebagai balas jasa atas kerja mereka memperbaiki jalan.
Memang tidak ada paksaan dari mereka agar pengguna jalan wajib memberikan uang kepada mereka. Meski dengan trik raut muka memelas yang diperankan Pak Ogah yang memegang ember, tetap saja tidak menggugah hati pengguna jalan untuk memberikan uang meski ada
sebaliknya.
Salim (29) warga setempat yang merupakan tukang ojek di simpang Desa Talang Cempedak mengatakan, kerusakan jalan selalu terjadi setiap tahun karena jeleknya kualitas pengaspalan. Warga yang tidak punya pekerjaan memanfaatkan kerusakan jalan dengan swadaya memperbaikinya dengan harapan akan mendapat uang.
Mat Hasan (34) warga Kayuagung yang melintas di lokasi kemarin dan memberikan uang kepada Pak Ogah mengatakan, dirinya ikhlas karena kasihan apalagi yang memperbaiki jalan tersebut tidak memaksa pengguna jalan agar memberikan uang. (iso)
Ingat dengan Pak Ogah dalam film kartun Si Unyil yang perannya selalu meminta uang kecil kepada setiap orang yang melintas? Fenomena ini terjadi di jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Rambutan Banyuasin dengan kecamatan Jejawi OKI.
Rusaknya jalan tersebut tepatnya di Desa Talang Cempedak Jejawi dimanfaatkan sejumlah ”Pak Ogah” yang diduga warga setempat. Mereka berbagi tugas memperbaiki jalan rusak dan rekannya meminta uang sukarela kepada setiap kendaraan yang lewat.
Pantauan di lokasi kemarin siang, Pak Ogah ini berjumlah 3 orang dengan dilengkapi peralatan ala kadarnya seperti cangkul dan sekop. Dua orang diantaranya menimbunkan tanah ke titik jalan yang rusak lalu meratakannya, padahal rusaknya terbilang ringan.
Sedangkan seorang lagi bertugas memegang ember dan menjulurkannya kepada setiap pengemudi kendaraan yang melintas dengan harapan si pengemudi kendaraan memasukkan uang ke dalam ember sebagai balas jasa atas kerja mereka memperbaiki jalan.
Memang tidak ada paksaan dari mereka agar pengguna jalan wajib memberikan uang kepada mereka. Meski dengan trik raut muka memelas yang diperankan Pak Ogah yang memegang ember, tetap saja tidak menggugah hati pengguna jalan untuk memberikan uang meski ada
sebaliknya.
Salim (29) warga setempat yang merupakan tukang ojek di simpang Desa Talang Cempedak mengatakan, kerusakan jalan selalu terjadi setiap tahun karena jeleknya kualitas pengaspalan. Warga yang tidak punya pekerjaan memanfaatkan kerusakan jalan dengan swadaya memperbaikinya dengan harapan akan mendapat uang.
Mat Hasan (34) warga Kayuagung yang melintas di lokasi kemarin dan memberikan uang kepada Pak Ogah mengatakan, dirinya ikhlas karena kasihan apalagi yang memperbaiki jalan tersebut tidak memaksa pengguna jalan agar memberikan uang. (iso)
Maling Spesialis Rumah Diamuk Massa
Banyuasin, SN
Syaiful Amri (39) warga Lorong Masjid, Plaju Palembang diamuk massa usai kepergok maling saat beraksi dalam rumah korbannya Komisan (45) warga Jalan Gotong Royong RT 04 Dusun I, Kecamatan Sembawa, Selasa (20/3) sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Sembawa.
Kondisi tersangka Syaiful, yang menjadi bulan massa ini sekarat. Terdapat luka lembam di wajah dan sekujur badan. Beruntungnya Syaiful berhasil diselamatkan polisi dari polres Banyuasin dari tangan massa yang beringas.
Keterangan Korban Komisan didepan polisi, sebelum ditangkap massa, tersangka syaiful sempat ingin melarikan diri keluar rumah menggunakan motor Mio BG 5726 RA milik tersangka yang diparkir di samping kanan rumah dekat jendela dimana Syaiful masuk rumah .
Namun istri korban bernama, Turmiasih (40) berteriak keras maling sehingga massa mengepung tersangka Syaiful.
“Sempat mendengar bunyi orang sedang membuka terali samping ,lalu istrinya pun berteriak maling,” kata Komisan
Dijelaskan Tutmiasih jumlah kawanan maling yang dilihatnya ada 5 orang termasuk tersangka Syaiful, namun 4 orang maling berhasil kabur menggunakan sepeda motor , sementara korban syaiful terjatuh bersama motornya saat dikejar warga tidak jauh dari lokasi rumah Komisan.
Setelah berhasil menangkap tersangka Syaiful, massa sempat mengintrogasi, dan Syaiful pun mengaku ia melakukan aksinya bersama 4 orang kawannya yang telah kabur.
“Saat masih sadar tersangka mengaku melakukan aksinya bersama 4 orang kawan, yang memiliki tugas masing-masing, Syaiful sendiri bertugas spesialis pembongkar lemari untuk mencuri uang dan emas,” jelas Komisan.
Kasat Reskrim AKP Suharno melalui Kanit Reskrim Polres Banyuasin Iptu Darson , membenarkan pihaknya telah mengamankan tersangka yang tertangkap basah warga melakukan pencurian rumah Desa Sembawa .
Selain itu juga polisi mengamankan satu unit sepeda motor mio warna merah hitam milik tersangka yang digunakan untuk melarikan diri .
“Saat ini tersangka sudah kita amankan di Polres banyuasin, tersangka Syaiful pun mengakui perbuatannya. Kasus ini pun masih terus dikembangkan sebab diduga kuat pelaku pencurian rumah yang belakangan ini marak di desa-desa kecamatan Sembawa di lakukan kawanan ini,” katanya. (sir)
Anggota DPRD Demokrat Diganti
Banyuasin, SN
Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari partai Demokrat Barkoni dapil II (Rambutan, Maraiana) diganti oleh DPC Demokrat Banyuasin akibat menggelembungkan suara saat pemilukada 2009 silam. Surat pemecatan Barkoni diterima oleh sekretariat DPRD Banyuasin 5 Maret 2012 silam.
Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam melalui Sekwan Ismet Elmondo melalui Kabag Hukum dan dokumentasi Konar Zubir SH MH menerima SK PAW Barkoni SE dengan No DPC 180/DPC.PD/BA/II/2012 melakukan reccal terhadap M barkoni SE kepada Robinson Tampubolon SH.
“Surat PAW ditandatangai ketua DPC Demokrat, dan sekretaris, tanggal 22 Februari 2012, dan kami terima tanggal 5 Mei 2012, intinya hanya PAW tidak disebutkan alasannya,” kata Konar Zuber.
Surat PAW M Barkoni keesokannya (6 maret,red) langsung kita teruskan ke Gubernur Sumsel melalui bupati Banyuasin. “Kita DPR hanya menyalurkan (Mengirimkan,red) surat itu PAW Barkoni dari DPC Drmokrat,” katanya
DPRD mengirimkan surat PAW Barkoni tanggal 6 Maret dengan No 170/0532/ DPRD/2012 dan sekarang (Kemarin, red) surat masih diruangan bupati belum sampai ke gubernur.
Barkoni dalam hal ini belum bisa dikonfirmasi, namun dari keterangan Konar Zubir Barkoni tidak tinggal diam atas PAW dirinya. Pada tanggal 5 Maret 2012 Barkoni melayangkan surat ke DPRD dalam suratnya meminta penundaan PAW, dan menuntut ke PN Kelas I Palembang.
Dalam surat gugatan Barkoni yang ditujukan untuk tergugat ketua Demokrat Banyuasin dan calon terpilih sah Robinson No 41/PNT.G/2012/PN PLG.
Barkoni beralasan, bahwa dirinya telah terpilih dan ditetapkan menjadi anggota DPRD banyuasin periode 2009-2014. Dan tidak berhak digantikan oleh orang lain.
Sementara Ketua DPC Demokrat Banyuasin Drs HA Rachman Hasan Melalui sekretaris DPC Demokrat Ir Zakaria mengatakan, PAW Barkoni kepada Robinson Tampubolon telah final.
Kasus ini sejak pemilikada 2009 lalu dimana suara Robinson Tampubolon diambil oleh Barkoni. “Kasus ini sampai ke Mahkamah konstitusi (MK) namun MK tidak memutuskan, dan mengembalikan persolan ke partai Demokrat,” Kata Zakaria.
Zakaria menambahkan, hasil dari keputusan DPP Demokrat pusat memutuskan untuk melakukan PAW terhadap Barkoni. “Karena DPP Demokrat telah menetapkan, kita tidak bias menolak, dan digantikan oleh Robinson Tampubolon,” Kata Zakaria.
Suara Robinson yang kabarnya dimanipulasi oleh Barkoni tidak banyak hanya 8 suara, dari 900 an perolehan Robinson. (sir)
Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari partai Demokrat Barkoni dapil II (Rambutan, Maraiana) diganti oleh DPC Demokrat Banyuasin akibat menggelembungkan suara saat pemilukada 2009 silam. Surat pemecatan Barkoni diterima oleh sekretariat DPRD Banyuasin 5 Maret 2012 silam.
Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam melalui Sekwan Ismet Elmondo melalui Kabag Hukum dan dokumentasi Konar Zubir SH MH menerima SK PAW Barkoni SE dengan No DPC 180/DPC.PD/BA/II/2012 melakukan reccal terhadap M barkoni SE kepada Robinson Tampubolon SH.
“Surat PAW ditandatangai ketua DPC Demokrat, dan sekretaris, tanggal 22 Februari 2012, dan kami terima tanggal 5 Mei 2012, intinya hanya PAW tidak disebutkan alasannya,” kata Konar Zuber.
Surat PAW M Barkoni keesokannya (6 maret,red) langsung kita teruskan ke Gubernur Sumsel melalui bupati Banyuasin. “Kita DPR hanya menyalurkan (Mengirimkan,red) surat itu PAW Barkoni dari DPC Drmokrat,” katanya
DPRD mengirimkan surat PAW Barkoni tanggal 6 Maret dengan No 170/0532/ DPRD/2012 dan sekarang (Kemarin, red) surat masih diruangan bupati belum sampai ke gubernur.
Barkoni dalam hal ini belum bisa dikonfirmasi, namun dari keterangan Konar Zubir Barkoni tidak tinggal diam atas PAW dirinya. Pada tanggal 5 Maret 2012 Barkoni melayangkan surat ke DPRD dalam suratnya meminta penundaan PAW, dan menuntut ke PN Kelas I Palembang.
Dalam surat gugatan Barkoni yang ditujukan untuk tergugat ketua Demokrat Banyuasin dan calon terpilih sah Robinson No 41/PNT.G/2012/PN PLG.
Barkoni beralasan, bahwa dirinya telah terpilih dan ditetapkan menjadi anggota DPRD banyuasin periode 2009-2014. Dan tidak berhak digantikan oleh orang lain.
Sementara Ketua DPC Demokrat Banyuasin Drs HA Rachman Hasan Melalui sekretaris DPC Demokrat Ir Zakaria mengatakan, PAW Barkoni kepada Robinson Tampubolon telah final.
Kasus ini sejak pemilikada 2009 lalu dimana suara Robinson Tampubolon diambil oleh Barkoni. “Kasus ini sampai ke Mahkamah konstitusi (MK) namun MK tidak memutuskan, dan mengembalikan persolan ke partai Demokrat,” Kata Zakaria.
Zakaria menambahkan, hasil dari keputusan DPP Demokrat pusat memutuskan untuk melakukan PAW terhadap Barkoni. “Karena DPP Demokrat telah menetapkan, kita tidak bias menolak, dan digantikan oleh Robinson Tampubolon,” Kata Zakaria.
Suara Robinson yang kabarnya dimanipulasi oleh Barkoni tidak banyak hanya 8 suara, dari 900 an perolehan Robinson. (sir)
Langganan:
Postingan (Atom)