Pembayaran Hutang SEAG Masih Tunggu Landasan Hukum

* APBD Sumsel 2012 Rp 4,2 T

Palembang, SN
Pembayaran hutang pembangunan tiga venues yakni venue atletik, lapangan tembak dan aquatic sebesar Rp 320 miliar yang akan dibebankan di APBD Sumsel 2012 masih menunggu landasan hukum yang dikeluarkan oleh Mendagri.
Hal ini diakui Wakil Ketua DPRD Sumsel, M Aliandra Gantada ditemui usai rapat dengan Sekda Provinsi Sumsel, Senin (7/11). Menurutnya, landasan hukum untuk penganggaran pembayaran hutang SEAG mutlak diperlukan, karena berkaitan erat dengan masalah hukum.
"Kalau tidak ada landasan hukumnya, tentu saja kita tidak berani mengeluarkan surat pengakuan hutang (SPH) dan menganggarkan pembayaran hutang tiga venues SEA Games di APBD Sumsel 2012," ungkapnya.
Dikatakannya, keharusan adanya landasan hukum ini, setelah pihaknya melakukan konsultasi ke beberapa instansi dan juga hasil pembelajaran dari mengikuti bimbingan tekhnik (Bimtek) di Solo beberapa waktu lalu.
"Pembayaran tiga venues ini kan harusnya menjadi beban negara, nah kalau ingin dimasukkan ke APBD Sumsel tentunya harus jelas dasar hukumnya," kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Disisi lain, dikatakan Gantada, APBD Sumsel yang diajukan ke DPRD sebesar Rp 4,2 triliun. Prioritas anggaran 2012 masih di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga masih menjadi prioritas pembangunan Sumsel kedepan," jelasnya. Namun demikian, hasil penelusuran anggaran pendidikan 2012 masih di bawah 20 persen, padahal secara nasional dan amanat undang-undang, anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD.
"Tapi ini belum fix, masih ada anggaran-anggaran yang perlu di maching kan kembali di masing-masing SKPD," katanya.
Sementara Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo membenarkan pihaknya masih menunggu surat dari Depdagri terkait pembayaran hutang pembangunan tiga venues SEA Games.
"Pimpinan dapat mengeluarkan itu (SPH,red) setelah mendapat dukungan hukum yang kuat dari Depdagri. Saat ini surat itu masih dalam proses, dan kita tinggal menunggu surat itu keluar," katanya.
Wasista mengaku, dampak dari dibebankannya hutang pembangunan tiga veneus ke APBD Sumsel adalah berkurangnya anggaran pada setiap SKPD, namun menurutnya, hal itu sudah menjadi resiko Sumsel sebagai tuan rumah SEA Games.
"Dampaknya memang penurunan anggaran di SKPD masing-masing, ini resiko sumsel, tetapi kalau kita lihat, apa yang kita dapat dari SEA Games ini sebenarnya jauh lebih besar, mulai dari banyak dana dari departemen yang masuk ke Sumsel yang kalau di total bisa mencapat Rp 5-6 triliun," pungkasnya. (awj)