DPRD Muba Desak Sekwan Segera Didefenitifkan

Sekayu,SN

Masih belum adanya kejelasan mengenai status Sekretaris DPRD Musi Banyuasin (Muba), yaitu Aidil Fitrisyah membuat kalangan anggota dewan terhormat angkat bicara.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Iin Febriayanto mendesak, Bupati Muba H Pahri Azhari untuk segera mendefenitifkan Sekwan yang telah menjabat sekitar dua tahun. Karena, sesuai aturan bahwa pengajuan Sekwan berdasarkan persetujuan dari seluruh anggota DPRD Muba. Beberapa waktu lalu pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi, tentang posisi Sekwan yang hingga kini belum definitif.
Dengan posisi Sekwan yang belum definitif, menurut Iin, secara administrasi maupun kebijakan tidak memiliki kewenangan secara penuh. Apalagi menurut anggota dewan Partai demokrat ini, Aidil Fitrisyah sebagai Plt Sekwan saat ini sudah cukup komunikatif dan profesional.
“Padahal tugas Sekwan cukup berat, bagaimana membangun komunikasi dua arah, bisa mensinergikan antara eksekutif dan legislatif. Jika kewenangannya masih terbatas, karena statusnya masih Plt,” terangnya usai paripuna kemarin.
Iin mengancam, jika Bupati Muba tidak segera mendefenitifkan Sekwan, akan membawa berkas usulan persetujuan dari anggota dewan ke rapat paripurna. Karena itu pihaknya sangat mengharapkan posisi sekwan tersebut dapat dipercepat.
“Kami menilai sekwan sekarang telah layak secara kepangkatan maupun pengalamann kalau masih status Plt, akan banyak keputusan dewan yang tidak bisa diambil,” terangnya.
Sementara itu Bupati Muba H Pahri Azhari mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menyetujui. Terhambatnya beberapa waktu lalu, adanya kekurangan adminitrasi yang masih harus dilengkapi. Sehingga terhambat, karena jabatan tersebut setingkat dengan eselon II yang membutuhkan beberapa rekomendasi dari pejabat setingkat provinsi.
Pahri mengakui jika, lembaga Sekretariat Dewan ini merupakan salah satu upaya perpanjangan tangan Pemprovsu, atau SKPD yang dilakukan agar bagaimana bisa meningkatkan pemberdayaan DPRD kepada rakyat.
Kepada Gubsu H Syamsul Arifin, Isma Padli berharap, agar melantik Sekwan DPRD Provinsi Sumatera yang baru, agar kinerja dewan ke depan semakin baik. "DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 10 fraksi yang berbeda-beda partai politik, tentu memerlukan secepatnya sekwan definitif," ujar Isma.
Diungkapkan Isma, desakan penetapan Sekwan definitif ini bukan tuntutan partai atau pribadi dari anggota dewan, tapi ini merupakan tuntutan dari lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Untuk siapa yang akan menjadi sekwan definitif, Isma menilai, sudah diajukan beberapa nama, jadi dari beberapa nama tersebut diberikan kepercayaan penuh kepada Gubsu H Syamsul Arifin untuk menentukan sekwan definitif, baik soal kriteria yang layak menurut Pemprovsu. (her)

Panitia Palembang Antisipasi Hujan di Jakabaring

Palembang, SN

Musim penghujan bisa menjadi hambatan untuk penyelenggaraan SEA Games XXVI. Terutama untuk menghadapi upacara pembukaan pada 11 November, panitia Palembang menyiapkan langkah antisipasi.
Demikian dikatakan Koordinator Tim Modifikasi Cuaca (TMC) BPPT, F. Heru Widodo, kepada pers di Palembang, Kamis (27/10), ditemani Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Yulizar Dinoto.
"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan tim TMC punya tugas baru yakni bagaimana mengamankan Jakabaring dengan radius 30 hektar, bebas dari hujan terutama pada saat acara pembukaan dan penutupan karena Sumsel secara umum memasuki musim hujan," katanya.
"Secara teknologi bisa dilakukan khususnya rentang waktu antara pukul 11.00 sampai pukul 18.00," sambungnya.
Dikatakan Heru, pengalihan hujan sudah dilakukan di tahun 2009, saat Jakarta dilanda banjir. Selama lima hari lebih, awan-awan yang berpotensi hujan berhasil dialihkan. Untuk Palembang, khususnya di Jakabaring, strategi yang dipakai hampir sama saat di Jakarta, yakni dengan memindahkan awan hujan ke kawasan OKI, Sekayu dan Laut Bangka sesuai dengan arah angin berembus.
Untuk mengalihkan awan hujan ini, ungkap Heru, BPPT akan memakai dua pesawat Casa 212 dan satu pesawat Cesna untuk mengurangi curah hujan di Kota Palembang dan mengalihkan ke daerah lain. Satu pesawat sudah beberapa hari lalu berada di Palembang dan hari ini, Kamis (27/10) dua pesawat lainnya tiba di Palembang, dan mulai melakukan pengalihan hujan atau penghujanan dini dengan curah yang tidak besar. (a2s/rin)

Utang PDAM Tirta Musi Tinggal 122 Miliar

Palembang, SN

Menyusul penghapusan utang tunggakan non pokok oleh Kementerian Keuangan yang sudah disetujui DPR, utang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang kini tinggal Rp 122 miliar.
Direktur Utama PDAM Tirta Musi Syaiful DEA mengatakan, sebelumnya total utang Tirta Musi Rp 400 miliar. Perinciannya, Rp 240 miliar utang pokok dan Rp 160 miliar utang non pokok (bunga).
“Nah, sekarang bunga sudah dihapuskan. Untuk saat ini sisa utang kita Rp 122 miliar, karena sebelumnya sudah ada yang diangsur,” ungkap Syaiful, Kamis (27/10).
Penghapusan bunga denda Rp 160 miliar, itu kata Syaiful dalam kurun 1978-2008. Ia menerangkan Tirta Musi menggunakan duit Rp 160 miliar itu untuk pemasangan instalasi air bersih PDAM di kawasan 3 Ilir, Rambutan, dan kawasan lainnya di kota ini.
Hasilnya memang terlihat nyata. Mayoritas warga Palembang kini sudah teraliri air bersih oleh perusahaan plat merah ini.
Soal utang pokok, Syaiful mengatakan belum dapat memastikan kapan Tirta Musi bisa melunasinya. Meski begitu, Tirta Musi setiap tahun selalu membayar bunga denda ke Kementerian Keuangan.
“Bunga denda itu sebesar 12 persen dari total utang. Kita selalu rutin membayar bunga denda sebelum jatuh tempo,” ujar Syaiful.
Belum lama ini Komisi XI DPR menyetujui penghapusan utang lima PDAM senilai Rp 1,004 triliun. Penghapusan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Menurut undang-undang itu, Presiden berhak berhak memberikan keringanan kepada PDAM dengan penghapusan piutang kepada negara. Namun, jika piutang tersebut nilainya melebihi Rp 100 miliar maka diperlukan persetujuan DPR.
Adapun kelima PDAM itu yakni PDAM Kota Semarang, PDAM Kabupaten Tangerang, PDAM Kota Bandung, PDAM Tirta Musi (Kota Palembang), dan PDAM Kota Makassar.(win)

Sakit Gigi, Pelajar SMP Gantung Diri?

Sungai Keruh, SN

Tak tahan dengan sakit gigi yang dideritanya, Agung Prayogo (12), seorang pelajar SMP nekad mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.
Korban ditemukan tidak bernyawa Selasa (25/10) sekitar pukul 17.30 menggantung di tiang pintu rumahnya di Talangpongo Dusun V Desa Tebingbulang.
Maryati, ibu korban menmukan anaknya yang sudah kaku sempat membawanya ke Puskesmas setempat. Namun tiba di sana, korban memang sudah tidak bernyawa lagi.
Masih diliputi kesedihan, Maryati menceritakan, saat itu dirinya sengaja keluar rumah untuk mengambil air. Namun tiba-tiba ia melihat anaknya sudah tergantung dengan tali ayunan dari kain di lehernya.
“Saya sangat terkejut dan tidak percaya anak saya nekad. Padahal tidak ada masalah di keluarga kami,” katanya singkat.
Hal senada dikatakan Upik, tetangga korban. Menurut dia, dalam kesehariannya korban tidak menunjukkan gelagat aneh. Namun tiga hari sebelumnya, korban kerap berceloteh kepada teman-temannya di sekolah.
“Dia pernah bilang ke teman-temannya. Dak enak nian sakit gigi ni, raso nak bunuh diri bae aku,” kata Upik menirukan celoteh korban yang didengarnya dari cerita anak-anak sekolah.
Terkait hal ini, Kapolres muba AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Sungai Keruh Ipda Junarto, didampingi Kapospol Tebingbulang, Brigpol Syarifudin membenarkan adanya kejadian tersebut. Dari hali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pihaknya memastikan kejadian itu murni bunuh diri.
“Bisa dibilang korban sengaja bunuh diri. Sebab dalam hasil penyelidikan tidak ada tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban,” jelasnya. (her)

Buat PBB On-Line, Dispenda Usulkan Dana 800 Juta

Indralaya, SN

Guna menyukseskan program aplikasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) On-Line, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Ogan Ilir (OI) bakal mengusulkan dana Rp 800 Juta.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dispenda OI Faisal baru-baru ini. Menurutnya salah satu dasar pengusulan program ini kepada DPRD, sebagai implementasi Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB), yang mengharuskan pemda menarik sendiri PBB paling lambat 1 januari 2014.
“Sebagai tindaklanjutnya, Pemkab OI mengusulkan dana Rp800 juta untuk pengadaan sistem aplikasi PBB on-line termasuk penarikan pajak bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB),” ujarnya.
Menurut Faisal, sistem aplikasi ini memungkinkan terkoneksinya bank dengan dispenda, sehingga setiap pembayaran PBB oleh masyarakat dapat langsung diketahui.
“Sistem ini selanjutnya akan terus dikembangkan bersama SDM-nya secara bertahap pada tahun 2013, hingga 2014 mendatang hingga benar-benar siap,” katanya.
Disebutkannya, untuk saat ini Dispenda OI telah melayani pembayaran BPHTB, terhitung sejak 1 Juli 2011 namun masih manual, yang akan digabungkan dengan sistem Aplikasi PBB pada tahun 2012 mendatang.
Menurutnya, pengembangkan sistem aplikasi PBB biayanya mahal karena rumit dan banyak aturan yang dikaji.
“Palembang saja yang tahun 2012 menyatakan sudah siap melayani pembayaran PBB, telah mengeluarkan biaya sekitar Rp 3 Miliar untuk persiapannya,” ungkapnya.
Sedangkan untuk dasar hukumnya, menurut Faisal, seperti perda PBB dan BPHTB sudah diusulkan kepada dewan untuk dilakukan pembahasan. Ditambahkannya, target pencapaian PBB OI sendiri tahun 2011, sebesar Rp 750 juta yakni untuk PBB perkotaan Rp 500 juta dan PBB Perdesaan Rp 250 juta yang realisasinya sudah mencapai 70% lebih atau sekitar Rp 400 jutaan. “Mudah-mudahan kesadaran dari masyarakat luas untuk membayar PBB, seperti para pengusaha perkebunan. Ya kita berharap demi kemajuan daerah,” ujarnya. (man)

Penerimaan CPNS Dipastikan Batal

Empat Lawang, SN

Penerimaan CPNS formasi tahun 2011 di Empat Lawang
dipastikan tidak ada. Hal ini setelah diperoleh informasi dari pihak Kementrian Peberdayaan Aparatur Negera (KemenPAN) bahwa untuk
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) tahun 2011 dibatalkan.Setelah sebelumnya diinformasikan bahwa tahun ini ada penerimaan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang
Januarsyah mengatakan, untuk pelaksanaan penerimaan tahun ini tidak
memungkinkan karena terjadinya perubahan struktural, adanya
memotarium, dan adanya pembentukan tim penyusun formasi yang baru.
“Kita beberapa waktu yang lalu telah bertemu langsung
dengan Asisten Deputi Kemenpan ibu Nuryati dan dikataknya untuk tahunini tidak mungkin dilaksanakan penerimaan CPNS baru seluruh Indonesia, karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi,” terang Januarsyah.
Dikatakanya, pada saat adanya peryataan tersebut,
pemerintahan Empat Lawang juga sempat menyakan tentang kebutuhan
pegawai karena kondisi saat ini masih sangat kekerurangan, dan banyakjabatan yang kosong, sehingga pelayanan yang diberikan masih kurangmaksimal.
“Memang sempat kita berargumen karena kondisi sebagai
daerah baru masih sangat membutuhkan pegawai, meskidemikian masih
tetap tidak bisa untuk penerimaan tahun 2011 ini, karena pelaksanaantidak memungkinkan karena adanya perubahan," jelasnya.
Namun bisa dipastikan untuk tahun 2012 mendatang barulah ada penerimaan CPNS. Untuk pengajuan mendatang BKD juga akan mengirimkan kebutuhan jumlah pegawai di Empat Lawang namun dengan format yan baru lagi seusuai dengan peraturan kementrian PAN no 26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah.
“Ini adalah format yang baru lain dengan pengajuan yang sebelumnya dilakukan oleh daerah kepada pihak Menpan. Untuk pengajuan penambahan pegawai haruslah secara bertahap yang dibuat dalam jangka lima tahun. Selain itu, harus diberikan penjelasan mengapa harus ditambahkan pegawai yang dibutuhkan. Misalnya saja untuk Penyuluh Lapangan pertanian haruslah dihitung sesuai dengan jumlah lahan yang ada,” terang mantan Kepala Bappeda ini.
Sementara dibatalkan penerimaan CPNS tahun ini membuat puluhan wargadi Empat Lawang cukup kecewa terutama yang pada tahun ini batas umurnya telah habis. Karena untuk penerimaan pegawai batas maksimal haruslah berusia 35 tahun. “Saya sangat kecewa sekali karena tidak adaharapan untuk menjadi pegawai,” imbuhnya. (eko)

Program Pembuatan e-KTP di Pagaralam Masih Uji Coba

Pagaralam, SN

Pemerintah Kota Pagaralam, mulai melakukan uji coba pembuatan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), di lima kecamatan.
"Pembutan e-KTP baru uji coba jadi belum bisa memberikan pelayan kepada umum, karena peralatan yang dipasang di lima kecamatan masih sering error atau gangguan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagaralam, Zainal Arifin, kemarin (24/10).
Menurut dia, semua peralatan sudah dipasang untuk pembuatan e-KTP, di lima kecamatan, namun baru melakukan pelayanan terbatas.
"Sudah beberapa kali dioperasikan peralatan sering macet dan error, sehingga terpaksa dilakukan penundaan launchingnya," kata Zainal.
Bahkan, kata dia, pihaknya harus membuat jadwal baru untuk pelaksanaan pembuatan e-KTP di setiap kelurahan, karena alat perekam terkadang mengalami gangguan.
"Persiapan program e-KTP masih menemui banyak kendala, permasalah masih menyangkut peralatan dan termasuk jaringan database online yang ada di Jakarta selalu terputus," ungkap dia.
Dia mengatakan, saat ini konsersium masih melakukan perbaikan peralatan pada jaringan e-KTP di Pagaralam, seperti perangkat keras (Hardware) serta perangkat lunak (Sofware) di lima kantor kecamatan.
Pada tahap percobaan ini, masih menurut Zainal, diutamakan pengurus rukun tetangga (RT) dan termasuk perangkat kelurahan serta kecamatan.
"Kita akan melakukan pelayanan secara umum pada tanggal 24 Oktober 2011 ini, namun tergantung kesiapan peralatannya," ungkap dia.
Dia mengatakan, Pagaralam memiliki 35 kelurahan dengan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP mencapai 96.000 orang dari jumlah keseluruhan penduduk mencapai 126.454 jiwa.
"Hingga saat ini bukan daerah yang belum siap akan tetapi peralatan dan penyambungan jaringan, agar sistem terhubung dengan database di Jakarta," katanya.
Secara internal Pagaralam sudah siap melaksanakan program e-KTP. Seluruh sumber daya manusia (SDM) sudah disiapkan untuk menjalankan program tersebut.
"Namun kita masih terkendala masalah external, yakni kesiapan sistem yang merupakan tanggungjawab pihak konsersium," ungkap dia.
Agar kejadian ini tidak terulang lagi, kata dia, perlu disiapkan semua alat pendukung pembuatan e-KTP di setiap loket pembuatan yang sudah ditunjuk baru nanti akan diumumkan jadwal di setiap kelurahan.
"Kita akan melakukan sosialisasi kembali beberapa hari sebelum hari pelaksanaan pembuatan e-KTP di setiap kelurahan. Hal ini bertujuan agar tenggang waktu sosialisasi dengan pelaksanaan tidak terpaut terlalu lama," ungkap dia.
Sementara itu Camat Pagaralam Utara, Bakti, mengatakan pihak kecamatan belum dapat melayani warga yang akan membuat e-KTP, karena peralatan masing sering mengalami gangguan.
"Kita masih menunggu tim ahli melakukan perbaikan untuk beberapa peralatan rusak atau error," kata dia.
Kemudian menanggapi adanya pernyataan harus membayar, kata dia, tidak benar kalau pembuatan e-KTP harus membayar dan semuanya gratis.
"Selain itu sekarang baru proses pemotretan dan pendataan, dan Janurai 2012 baru diberlakukan e-KTP," ungkap dia. (asn)

12 Ribu Tenaga Kerja Belum Dilengkapi Jamsotek

Banyuasin, SN
Perhatian perusahaan kepada buruh dan karyawannya masih jauh dari standar, bayangkan dari 275 perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans Banyuasin, baru 79 perusahaan yang sudah mendaftarkan buruh dan karyawannya dalam Jamsostek, sisanya sekitar 196 perusahaan atau sekitar 12 ribu tenaga kerja belum dilengkapi Jamsostek.
Masalah lainnya, soal hubungan kerja, antara manajemen perushaan dengan para pekerja, lalu masalah pengupahan, jam kerja dan masalah lain. "Mengejutkan memang, dalam dua bulan terakhir ini saja, kami sudah menerima empat laporan soal sengketa perusahaan dengan pekerjanya, yaitu denganPT SMS, APS, Mardec Musi Lestari dan Lubuk Lancang Kuning," kata Kadisnaker Drs Iskandar DM melalui Kabid Jamsostek dan Hubungan Industrial Disnakertrans DP Siregar.
Karenanya, Dinas Tenaga Kerja melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan. "Sosialisasi sudah kita lakukan, harapannya dengan adanya sosialisasi tersebut, tidak akan timbul lagi masalah antara pihak perusahaan dan pekerjanya," tutur DP Siregar.
Khusus untuk Jamsostek, dikatakannya DP Siregar merupakan hak karyawan yang diatur dalam UU No 3 Tahun 1992. "Memang ada asuransi lain selain Jamsostek, namun berdasarkan UU tersebut yang menjami hak pengawai adalah Jamsostek," bebernya.
Yang menyedihkan lagi, kata DP Siregar, ada perusahaan plat merah (baca: milik pemerintah) yang tidak mengindahkan UU tersebut. "Memang perusahaan tersebut memiliki koperasi karyawan (Kopkar), tetapi pekerja yang ada dalam Kopkar tersebut juga tidak didaftarkan dalam Jamsostek. Artinya kemerdekaan buruh dan karyawan masih dikebiri oleh pihak perusahaan," tegasnya.
Bagaimana dengan perusahaan lain? dijelaskannnya, sejak adanya Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pihaknya akan rutin mengawasi masalah ketenagakerjaan diseluruh perusahaan. "Paling tidak awal tahun mendatang semua perusahaan sudah memasukkan semua karyawannya dalam Jamsotek," pungkasnya. (sir)

Edisi Cetak 491 Rabu 26 Oktober 2011

Angin Puting Beliung Terjang Puluhan Rumah

Empat Lawang, SN
Di saat hujan lebat mengguyuri sebagian besar kabupaten Empat Lawang, Senin (24/10) malam, angin puting beliung menerjang puluhan rumah di Pasemah Air Keruh (Paiker) Empat Lawang. Akibatnya, puluhan rumah mengalami rusak berupa lepasnya seng atap rumah. Kemudian terdapat rumah di dua desa yang alami timpa pohon kelapa.
Informasi yang dihimpun Koran ini menyebutkan, angin puting beliung menghantam puluhan rumah di Paiker Senin (24/10) sekitar pukul 20.30 WIB di kala hujan deras mengguyur. Diantaranya terjadi di desa Bandar Agung, Talang Randai, Padang Gelai, dan Tanjung Beringin. Setidaknya puluhan atap rumah yang terbuat dari seng terlepas.
Kepala Desa Talang Randai kecamatan Paiker, Tarmizi mengatakan, puting beliung yang terjadi di desanya merusakkan dua rumah milik warga. Karena ditimpa pohon kelapa. Dan ada beberapa rumah lain juga mengalami kerusakan ringan.
“Kendatipun ditimpa pohon kelapa, namun tidak begitu hancur rumah warga itu,” katanya seraya menambahkan upaya penanggulangan sudah dilakukan dengan cara bergotong royong antara pemerintah setempat sesama warga.
Senada diungkapkan Kades Padang Gelai Kecamatan Paiker, Ismail menambahkan, pada saat kejadian dirinya tengah berada di ruang keluarga rumahnya. Secara tidak sadar, bagian plafon rumah alami basah dan lantai berangsur banjir. Dan ternyata setelah dilihat keatas bahwa seng atap rumah telah lepas.
“Di desa kita setidaknya ada lima rumah yang atapnya lepas. Namun bisa ditanggulangi cepat,”imbuhnya.
Ketika dikonfirmasi, Camat Pasemah Air Keruh Syaiful Zahri mengatakan, memang tak bisa dipungkiri musibah Puting Beliung itu telah merusak puluhan rumah warga. Rumah yang rusak berupa ditimpa pohon kelapa ada di dua desa milik warga desa Talang Randai dan Tanjung Beringin.
“Kita sudah menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pendataan sebenarnya, dan membantu secara bergotong royong terutama rumah warga yang ditimpa pohon. Kejadian ini juga sudah kita sampaikan langsung pada rapat bersama Asisten I Pemkab Empat Lawang hari ini (kemarin, red),” jelasnya.
Ia menambahkan, musibah yang terjadi di wilayah kecamatannya berlangsung dengan begitu cepat. Sehingga warga sangat kesulitan dan bahkan tidak mengetahui sebelumnya. Dan tentunya warga dihimbau untuk tetap selalu waspada terhadap segala musibah yang bisa jadi datang dalam waktu tidak pasti.
“Warga dihimbau untuk tetap selalu waspada, saling tolong menolong sesama warga bila ada kena musibah. Apalagi sangat diharapkan apabila keadaan atap rumah sudah tidak layak digunakan kiranya segera untuk diganti dengan yang lebih kokoh,” pungkasnya.
Musibah Puting Beliung ternyata bukan hanya menerjang di kecamatan Paiker saja. Bahkan di desa Endalo dan Lubuk Tapang kecamatan Lintang Kanan ikut merasakan angin dahsyat itu. Namun kerusakan yang terjadi hanya ringan diantaranya lepasnya atap seng rumah milik warga. Dan kerusakan itu sudah bisa ditanggulangi oleh warga sendiri secara gotong royong.
“Ya laporannya sudah ada, kita langsung menurunkan tim ke lapangan untuk mendata. Namun sudah bisa dipastikan bahwa hanya kerusakan ringan dan sudah ditanggulangi secara cepat,” imbuhnya. (eko)

Awal November, Dana BOS Cair

Sekayu, SN
Kementerian Agama (Kemenag) Musi Banyuasin (Muba) memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah akan cair minggu pertama November mendatang. Hal itu dikemukakan Kepala Kemenag Muba H Ahmad Nasuhi saat mengisi acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti seluruh Kepala Madrasah di Aula Kemenag Muba, Selasa (25/10).
Dikatakan, dana BOS yang akan disalurkan ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) mencapai Rp 415.262.000 untuk 4.184 siswa. Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rp 672.570.000 untuk 4.404 siswa. Dana ini akan dicairkan per triwulan, mulai Oktober hingga Desember 2011.
“Informasi yang kita terima, awal November ini sudah bisa dicairkan. Insya Allah mudah-mudahan tidak meleset,” kata Nasuhi.
Terkait hal ini, lanjut Nasuhi, pihaknya sangat berharap dana BOS bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan sekolah dan siswa. Karena itu, penting bagi Kemenag Muba untuk memberikan Bimtek agar sekolah yang menerima dana BOS bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.
“Salah satu tujuan Bimtek ini ya itu, agar seluruh kepala sekolah kita paham bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban soal penggunaan dana BOS ini. Itu penting, agar tidak ada masalah dikemudian hari,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Mapenda Kamenag Muba, Drs Syaiful M Nuh. Ia mengimbau agar sekolah yang akan menerima dana BOS ini segera mempersiapkan diri. Tidak hanya siap menerima secara fisik, tetapi juga dalam hal realisasi penggunaan berikut pertanggungjawabannya.
Menurut dia, penerimaan dana BOS dimaksud melalui berbagai tahapan dan prosedur yang jelas. Yaitu dengan cara mengirimkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kamenag Sumatera Selatan (Sumsel), sehingga hasilnya bisa dicairkan.
“Ini yang selalu kami tekankan kepada para peserta Bimtek. Mereka semua dari unsure kepala sekolah yang diharapkan mampu menggunakan dana BOS ini dengan baik,” tandasnya. (her)

Layanan E-KTP Sabtu-Minggu Tetap Buka

Sekayu, SN
Untuk mengejar pendataan wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan metode elektronik KTP seluruh kecamatan diminta bekerja pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.00 WIB-17.00 WIB.
Camat Sungai Lilin, Sunaryo, SSTP mengatakan kebijakan ini sesuai surat edaran Bupati Muba, H Pahri Azhari dengan nomor 470/2377/Disduk Capil/III/2011 agar pelayanan di kantor camat untuk E-KTP dimaksimalkan. Untuk itu semua kantor camat tetap masuk untuk melakukan pelayanan hari Sabtu dan Minggu.
Dengan jumlah wajib KTP puluhan ribu orang target waktu hingga akhir tahun diharapkan rampung diselesaikan. “Kita setiap harinya juga bekerja sampai malam bahkan hingga pagi hari. Beberapa hari pernah sampai pukul 03.00 pagi,” ungkap Sunaryo.
Sunaryo menjelaskan, pihaknya mensiagakan tiga orang operator dikecamatan yang dilakukan secara bergantian. Sehingga dalam sehari dapat merekam identitas warga sebanyak 400 orang. “Kita siapkan juga air minum, tenda, kursi untuk warga antri mengurus E-KTP. Ada juga layar TV berukuran besar untuk warga yang menunggu sambil nonton TV sehingga lebih rileks dan nyaman,” paparnya.
Dengan jumlah wajib KTP di kecamatan Sungai Lilin sebanyak 40.000 jiwa dirasakan perlu waktu untuk perekaman data. Mulai dengan mengambil foto, merekam sidik jari dan iris mata. “Hingga kemarin sudah terdata ada 3500 lebih baik dari kelurahan sungai lilin dan sungai lilin jaya dan lainnya,” tandasnya.
Dengan ditetapkannya agar hari Sabtu dan Minggu tetap masuk dan melayani maka diharapkan perekaman pendataan identitas selesai tepat waktu.
Sementara dilokasi hingga malam hari banyak warga yang berdatangan ke kantor camat sungai lilin untuk membuat E-KTP. Mereka membawa berkas sebagai syarat pembuatan E-KTP seperti kartu keluarga, KTP sebelumnya dan lainnya. Warga yang datang terpaksa ngantri untuk dipanggil mengisi identitas, foto, rekam sidik jari dan rekam iris mata.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Muba, A Rahman Z mengatakan secara umum ada sekitar 452.111 warga muba wajib membuat KTP. Untuk itu hingga akhir tahun ini harus terekam dan masuk data base kependudukan secara nasional melalui E-KTP. “Program ini berlaku nasional agar tertib data kependudukan. Sehingga hanya satu KTP yang diakui. Datapun akan terekam secara nasional,” imbuhnya.
Dalam proses pembuatannya, seluruh wajib KTP harus datang ke kecamatan masing-masing. Dengan terlebih dahulu pihak kecamatan mengirimkan surat undangan untuk dilakukan perekaman datan atau identitas diri secara fisik. Dengan demikian diharapkan awal 2012 diharapkan seluruh warga sudah mengantongi E-KTP.
“Kita minta agar warga juga turut aktif melaporkan diri terlebih jika pindah domisili,” jelasnya. Sedangkan instruksi untuk memberikan pelayanan pada hari Sabtu-Minggu hal itu untuk mempercepat pendataan seluruh warga yang berhak memiliki KTP yang berlaku secara nasional. "Program ini gratis dan sama dengan KTP sebelumnya berlaku hingga lima tahun kedepan,” pungkasnya. (her)

Venues Senam Tunggu Technical Delegate

Palembang, SN
Tes even senam yang mempertandingkan tiga tangkai cabang olahraga, pelaksanaannya masih menunggu kedatangan technical delegate masing-masing cabor untuk menguji kelayakan venue yang digunakan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Pelaksana Tes even SEA Games XXVI, Dhennie Zainal, saat menerima kunjungan Komisi V DPRD Sumsel, Selasa (25/10) di Jakabaring Sport City (JSC). Pelaksanaan cabor senam akan menggunakan gedung olahraga Ranau yang berada di kawasan JSC.
Seyogyanya, tes even senam direncanakan berlangsung pada 25-28 Oktober, namun karena masih menunggu kedatangan technical delegate masing-masing tangkai cabor, tes tersebut diundur.
"Tidak ada masalah dengan kesiapan gedung, venuenya sudah siap, hanya saja kita masih menunggu technical delegate dari ketiga tangkai cabang olahraga itu," kata Dhennie, sembari mengatakan tiga technical delegate yang ditunggu kedatangannya itu dari cabang senam aerobik, senam ritmik dan senam artistik.
"Technical delegate yang masih kita tunggu itu diantaranya dari Jepang dan Australia," terangnya.
Ia mengungkapkan, rencananya, tes even senam akan digelar pada 2-6 November mendatang. Jadi, dipastikan kedatangan tiga technical delegate tersebut sebelum pelaksanaan tes even.
"Sebelum tanggal 2, para technical delegate sudah datang," katanya.
Sementara Wakil Ketua Inasoc Pusat, Muddai Madang memastikan semua venues SEA Games akan selesai pada 2 November mendatang. Paling akhir penyelesaiannya adalah venue panjat tebing.
"Secara keseluruhan venues yang selesai paling belakangan, venues menembak dan panjat tebing, sedang yang lain tinggal pembersihan saja," katanya.
Sesuai jadwal, cabor menembak akan menggelar tes even pada 28 Oktober mendatang, sedangkan tes even cabor panjat tebing pada 2 November. "Jadi, sebelum tanggal itu, semua venues sudah harus selesai, venue menembak otomatis harus selesai sebelum tanggal 28 Oktober, sementara panjat tebing sudah harus selesai tanggal 1 November," urainya.
Sedangkan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan optimis seluruh venues SEA Games di Palembang dapat selesai dikerjakan. "Setelah meninjau seluruh venues ini, kita optimis dapat selesai sebelum pelaksanaan SEA Games," katanya. Pelaksanaan SEA Games digelar 11-22 November mendatang. (awj)

Jakabaring Sport City Steril dari Nyamuk dan Lalat

Palembang, SN
Demi menjamin kesehatan dan kenyamanan bagi para atlet, official dan tamu SEA Games dari ancaman demam berdarah, Dinas Kesehatan Kota Palembang akan menyeterilkan kawasan Jakabaring Sport City (JSC) dari nyamuk penyebab demam berdarah dan lalat.
Rencananya, tim kesehatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang dan Dinkes Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bakal mem-fogging (pengasapan) kawasan JSC dan seluruh venues SEA Games lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang, Gema Asiani melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Anton Suwindro mengatakan, fogging bakal dibagi tiga tahapan yakni sebelum, saat dan setelah SEA Games berlangsung.
“ Kalau untuk penebaran abate sudah dilakukan beberapa waktu lalu,” ujar Anton, kemarin. Untuk tahap pertama, fogging bakal dimulai pada Sabtu (29/10) dan dijadwalkan berlangsung selama dua hari hingga Minggu (30/10) mendatang.
Sebelumnya, pada 25 Oktober (hari ini-red) bakal diadakan gladi kotor, sehari sebelum pelaksanaan yakni pada 28 Oktober akan ada gladi bersih. Untuk lokasi yang difogging, jelasnya, yakni seluruh venues SEA Games baik di kawasan JSC dan kampus, lapangan golf, Wisma atlet, asrama haji.
Kemudian Bank Sumsel Babel dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang. “Jadi seluruh venues dan tempat menginap atlet, official bakal difogging,” ungkapnya. Hanya saja, terangnya, untuk lokasi penginapan dan hotel belum bisa dipastikan apakah bakal dilakukan oleh tim kesehatan.
“Kita masih perlu konfirmasi para GM (General Manager) hotel, apakah kita (tim kesehatan dan panitia SEA Games) yang lakukan atau mereka (pengelola hotel) sendiri. Pasalnya, biasanya kadang mereka tidak mau,” cetus Anton.
Total luas wilayah yang bakal difogging yakni sekitar 410 hektar dimana untuk lapangan golf saja seluas sekitar 90 hektar. Nah, lanjut Anton, agar fogging dapat rampung dalam dua hari, akan diturunkan 10 tim fogging, satu tim terdiri dari 5 orang personil.
Untuk sekali fogging nantinya akan menggunakan 10 liter bahan kimia berupa alphamethrin dan solar dengan formulasi 0,5 liter alphamethrin dan 9,5 liter solar. “Kalau untuk lalat lain lagi mediannya,” ungkap Anton.
10 liter bahan baku bisa digunakan untuk 10 hektar lahan. Hanya saja, terangnya, pembinasaan nyamuk dan lalat di venus kolam renang dan aquatic centre tidak akan menggunakan sistem fogging dengan bahan baku solar dan alphamethrin. “Kemungkinan akan mengggunakan sistem pengembunan,” tuturnya.
Pasalnya, jelas Anton, sistem fogging dikhawatirkan meninggalkan residu disekitar lokasi dan mencemari air kolam. “Nah, kalau pakai embun (pengembunan) akan mematikan nyamuk, tapi tidak akan meninggalkan residu seperti fogging dengan solar,” tukas Anton.(win)

Vonis untuk Cirus Bukti Hukum 'Dimainkan'

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

SEPAK terjang Gayus ternyata masih menelan 'korban'. Kemarin Jaksa nonaktif Cirus Sinaga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penghilangan salah satu pasal untuk Gayus Tambunan. Majelis Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis hukuman selama 5 tahun penjara kepada Cirus. Tentu saja persidangan kemarin membuktikan bahwa hukum di Negeri dengan mudah dimainkan dan seenaknya diatur oleh oknum aparat yang harusnya menegakkan kebenaran.
Sebelumnya Cirus dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Dia dinilai JPU terbukti bersalah lantaran menggagalkan tuntutan pasal korupsi Gayus Tambunan.
Diduga kuat ada kesengajaan menggagalkan tuntutan pasal korupsi Gayus Tambunan. Ini diketahui karena semua unsur dakwaan pasal 21 UU 31/1999 jo UU No 20/2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi sepenuhnya.
Untuk mengingatkan, sebelumnya si bos makelar kasus (markus) Gayus Tambunan sudah divonis 7 tahun.
Ketika itu rakyat Negeri ini merasa tak adil dengan keputusan hakim, tetapi saat itu dengan yakin dan percaya diri Gayus tetap mengajukan banding. Intinya ia masih merasa yakin akan menerima hukuman yang lebih ringan.
Si Gayus pasti sangat yakin hukumannya untuknya akan lebih ringan. Apalagi ia punya banyak uang, jelas akan lebih mudah lagi. Lalu dengan vonis untuk Cirus ini, semakin membuka 'aib' betapa Gayus masih sangat kuat cengekeramannya.
Memang penguasa dan perangkat hukum Bangsa ini telat dan terlambat untuk tegas terhadap Gayus. Saat vonis hakim ada, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru siap memberikan dukungan terkait penuntasan kasus Gayus Tambunan. Belakangan Kemenkeu siap memberikan data-data terkait wajib Pajak bila diperlukan penegak hukum.
Harusnya sejak semula hal tersebut dilakukan. Ini kan menandakan ada tarik ulur dan melihat perkembangan kasus. Ini semua adalah keteledoran penguasa saat ini, harusnya sejak dari awal bertindak tegas. Sekali lagi, penguasa memang lembek untuk kasus Gayus.
Diharapkan vonis untuk Cirus Sinaga ini akan membuka tabir hukum yang selalu dimainkan, tak diinginkan jaksa non aktif Cirus hanya jadi 'korban'. (***)

Pendapatan Kabupaten OKI Anjlok 27 Milyar

Kayuagung, SN
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) Perjuangan DPRD OKI menyatakan keprihatinan terhadap anjoknya Pendapatan Daerah OKI tahun anggaran 2012 mendatang. Mereka meminta Pemkab OKI memberikan penjelasan terhadap hal ini.
Pernyataan ini diungkapkan Ni Wayan Siti Sunaryase selaku juru bicara FDIP DPRD OKI saat rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Bupati OKI tentang Rancangan APBD OKI 2012, Selasa (24/10) di gedung DPRD OKI.
Rapat yang dihadiri langsung Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM dan seluruh pejabat di jajaran Pemkab OKI dan unsur Muspida ini sempat molor hingga lebih dari 2 jam. Bahkan dari total 45 anggota DPRD OKI, rapat hanya dihadiri 35 anggota saja.
Ni Wayan Siti mengatakan, di lihat dari kondisi umum Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD OKI tahun anggaran 2012 sebesar Rp 1 192 634 058 128, jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2011 sebesar Rp 1 220 076 085 909.
“Diperkirakan terjadi penurunan sebesar Rp 27 442 027 781 atau sekitar 2,22 persen. Hal ini sangat memprihatinkan bagi fraksi kami, ada apa? Kami mohon penjelasan!,” tanya dia yang mewakili jajaran FPDI Perjuangan.
Sambung dia, di sisi lain mencermati PAD tahun 2012 yang ditargetkan sebesar Rp 40 129 397 972 mengalami kenaikan hanya 3,07 persen dari tahun 2011 sebesar Rp 38 933 332 647. Target kenaikan PAD yang hanya 3,07 persen pada tahun 2012 ini merupakan angka persentase yang sangat kecil.
“Menimbulkan tanda tanya besar bagi kami, mengapa?. Seharusnya pemerintah lebih bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada pada PAD tersebut. Antara lain peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan daerah lainnya,” beber dia.
Bahkan FPDI Perjuangan DPRD OKI cenderung mengkritis pedas upaya-upaya yang dilakukan Pemkab OKI dalam pencapaian peningkatan PAD di tahun 2012 masih jauh dari kata memuaskan. Pelaksanaan dan realisasi kemampuan SDM yang ada di SKPD masih belum sungguh-sungguh memainkan perannya atau belum belum optimal kerja SKPD.
”Bagaimana mungkin kita dapat meningkatkan Pendapatan Daerah di OKI yang kita cintai ini kalau tidak dibarengi dengan partisipasi maksimal terhadap peningkatan PAD oleh semua SKPD terkait,” tanya Ni Wayan Siti Sunaryase di hadapan bupati, seluruh pejabat Kepala SKPD dan seluruh anggota DPRD OKI.
Pantauan di rapat kemarin, dari total 8 fraksi yang ada di DPRD OKI semuanya memang menerima, menyetujui dan mendukung Rancangan APBD OKI 2012 untuk dibahas lebih lanjut dengan DPRD dan pihak terkait. Namun hanya FPDI Perjuangan dan Fraksi PKS yang pandangan umumnya cukup kritis dan berpengaruh, mengingat PDI Perjuangan merupakan Parpol pemenang pada Pemilu legislatif di OKI 2009 lalu. (iso)

19 Desa di 9 Kecamatan Belum Ada Listrik

Muara Enim,SN
Dari data yang dimiliki Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, persentase listrik masuk desa secara keseluruhan di Muara Enim hingga kini baru mencapai 94 persen lebih, sebab hingga Januari 2011 lalu.
Di Bumi Serasan Sekundang, tercatat dari 326 desa/kelurahan yang ada, masih ada 19 desa yang tersebar di sembilan kecamatan belum teraliri listrik.
Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim Ir Febriansyah Nang Ali mengakui, hingga kini masih ada sekitar 19 desa yang ada di Kabupaten Muara Enim yang belum teraliri listrik.
Penyebabnya, dikarenakan keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Tetapi, secara bertahap di tahun-tahun mendatang semua desa yang ada di Bumi Serasan Sekundang terpasang listrik. Walaupun ada belasan desa yang belum belistrik.
Secara presentasi listrik masuk desa secara keseluruhan di Muara Enim cukup baik mencapai 94 persen lebih. “Memang, angka 94 persen desa belistrik itu sudah cukup bagus. Secara umum desa-desa kita sudah berlistrik, kebanyakan yang belum ada dusun atau talang di dalam desa. Sehingga masih tetap dihitung wilayah itu belum belistrik,” jelas Fery kepda wartawan,Selasa (25/10).
Kemudian, pemasangan listrik masuk desa juga ada kendala teknis. Misalnya Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi dan Desa Suban Jeriji, Kecamatan Rambang Dangku. Kedua desa ini pemasangan listriknya sedikit ada kendala dan membutuhkan proses yang panjang.
Disebabkan, kedua desa ini berada di dalam kawasan hutan. Sehingga untuk pemasangan jaringan harus ada izin dari Kementerian Kehutanan RI.
“Untuk izin prinsipnya sudah ada, tapi izin pinjam pakai kawasan hutan yang belum ada dari Kementerian Kehutanan RI,” tukasnya.
Sementara itu, Kabid Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Azhar Effendi menambahkan, adapun 19 desa yang belum dialiri listrik itu. Di
Kecamatan Semendo Darat Ulu (SDU) yakni Desa Pelakat dan Desa Danau Gerak, Kecamatan Semendo Darat Tengah (SDT) yakni Desa Swarna Dwipa (desa persiapan), Kecamatan Semendo Darat Laut (SDL) yakni Desa Babatan, Desa Penindaian dan Desa Karya Nyata.
Selanjutnya Kecamatan Benakat di Desa Hidup Baru, Kecamatan Penukal yaitu Desa Purun Timur (desa persiapan. Kemudian Kecamatan Tanah Abang yakni Desa Suka Manis (desa persiapan akan menggunakan jaringan interkon PLN).
Kecamatan Rambang Dangku yaitu Desa Suban Jeriji, Kecamatan Lubai yakni Desa Mekar Jaya, Lubai Persada, Desa Lubai Makmur (jaringan interkon 2011), desa Karang Sari (desa persiapan), Desa Air Asam (desa persiapan) dan Desa Menanti (desa persiapan).
Masih kata Azhar, desa lain yang belum memiliki jaringan listrik yakni di Kecamatan Talang Ubi Desa Semangus, Desa Sungai Baung, Desa Benakat Minyak (Interkon PLN). “Untuk desa yang belum belistrik ini akan ada pengurangan. Sebab pada 2011 ini ada sejumlah desa yang dianggarkan pemasangan listrik,” tutur Azhar. (yud)

Solar Langka, Sopir Ketar-Ketir Tak kebagian

*Macet Ngantri Panjang Sampai Ke Jalan Raya

Banyuasin, SN
Para sopir mobil yang mengantri takut tak kebagian solar, kekhawatiran tersebut terjadi dibeberpa tempat seperti di tiga SPBU masing-masing SPBU Rejodadi Kecamatan Sembawa, SPBU Pangkalan Balai, SPBU Sterio
Seperti dituturkan sopir mobil A Yani (45) merasa khawatir akibat antian panjang dan menyebalkan, karena disepanjang jalan hampir disetiap SPBU ngantri, “Saya kesal karena saya kira di SPBU Sembawa yang ngantri, akhirnya saya pilih di SPBU Pangkalan Balai, ternyata ngantri dan terkhir saya nyerah mas ikut ngantri disini,” kata Yani saat diwawancarai Senin (24/10) di SPBU AR Kritis.
Dikatakan A Yani, saat ini beli solar saja seperti membagi BLT, sangat menyedihkan, mau beli ini bukan mau dijatah raskin atau BLT.
Sementara Ka Operaator SPBU AR Kritis Sulaiyana mengatakan, terjadinya antrean panjang sudah sejak seminggu ini, biasanya kalau lagi normal tidak sampaike jalan raya namun beberapa hari ini mulai terlihat dijalan raya.
Sulaiyana mengatakan, padatnya antrean disebabkan oleh semua SPBU yang ada di Jalintim sedang kehabisan solar, biasanya kalau yang lain habis menyebabkan penumpukan di beberapa SPBU yang masih buka.
“Jatah kita dari pertamina hanya 16 ribu liter untuk premium dan 16 ribu liter solar jatah sehari, namun dalam kondisi ngantri seperti ini dalam 4 jam-5 jam pasti habis, dan terpaksa kami tutup sementara sampai suplay datang lagi,” kata Sulaiyana.
Dikatakan Sulaiyana, pihak SPBU menyedialakn lahan parkir bagi kendaraan roda empat yang tak kebagian solar untuk menunggu sampai besok pagi kalau mereka mau menunggu. (sir)

Keberadaan Kebun Kopi Mulai Terancam

Muara Enim,SN
Keberadaan areal perkebunan kopi di Kabupaten Muara Enim lambat laun mulai menurun. Mengingat, sebagian petani telah beralih ketanaman karet sebab, komoditi tersebut dinilai lebih menjanjikan dan dapat dipanen sewaktu-waktu, dibandingkan kopi yang hanya dipanen tahunan.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim Mariana melalui staf Pengelolaan Data Statistik Perkebunan Rizal Arika Jakpar, menjelaskan, kawasan utama peruntukan kebun kopi berada di tiga kecamatan, Semende Darat Laut (SDL), Semende Darat Tengah (SDT) dan Semende Darat Ulu (SDU).

Namun, daerah lain seperti Kecamatan Tanjung Agung dan kecamatan lain, ada juga kebun kopi, hanya saja produksinya tak setinggi tiga kecamatan tersebut. Namun, dia tak menapik, sebagian petani mulai beralih ke karet mengingat, tanaman tersebut lebih menjanjikan.
Diakuinya, berkurangnya jumlah perkebunan kopi secara praktis turut membuat produktivitas berkurang. Padahal, kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Muara Enim. Namun demikian, pemerintah tidak bisa menghalangi pilihan petani terhadap komoditas yang akan di kembangkannya.

“Ya, memang sekarang ini, animo masyarakat terhadap tanaman karet cukup tinggi. Kemudahan dalam menjual dan harga yang cukup stabil adalah alasan utama dalam mempengaruhi minta petani terhadap tanaman karet,” ucap Rizal.

Rizal menguraikan, hingga semester II tahun 2010 tercatat luas areal kebun kopi di kecamatan SDL mencapai 10.359 hektar. Terdiri dari 1.347 tanaman belum menghasilkan (TBM), 8.541 tanaman menghasilkan TM dan 498 tanaman rusak (TR)/tanaman tidak menghasilkan (TTM).
Dimana dari jumlah ini total produktivitas sebanyak 11.068 ton dan jumlah petani 5327 orang. Untuk Kecamatan SDT luas areal 2.543 hektar.

Terdiri dari 331 TBM, 2090 TM dan 122 TR/TTM. Dalam hal ini jumlah produksi sebanyak 2.717 dari 1932 petani. Dan, untuk SDU luas kebun sekitar 2.589 hektar dengan 337 TBM, 2.140 TM dan 112 TR/TTM. Untuk tingkat produktivitas sebanyak 2.780 dengan 1436 petani.
Sedangkan untuk total produksi kopi di Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan mencapai 25.125 dengan jumlah petani sebanyak 15.229 orang.

“Secara estiminasi setiap 1 hektar kebun kopi ini, mampu menghasilkan sekitar 1.3 ton beras kopi (biji kopi),” terang Rizal. Namun, kata Rizal, keberadaan kebun kopi, khususnya di wilayah
peruntukan ini secara perlahan mulai terancam. Sebab, setiap tahun areal perkebunan karet milik rakyat terus bertambah. Terlihat, pada 2009 luas kebun karet di wilayah SDL 469 hektar meningkat signifikan menjadi 864 hektar. Begitu juga jumlah produksi naik menjadi 1.581 ton dari sebelumnya yang hanya 864 ton. Begitupula di wilayah lain seperti Tanjung Agung
luas kebun karet meningkat dari 10.475 hektar menjadi 10.675 hektar.

“Selain itu, para petani juga melakukan diversifikasi (penganekaragaaman) kebun kopi dengan tanaman kakau (coklat),” papar Rizal.

Ditambahkan, Kepala Sub Bidang (Kasubag) Perencanaan Perkebunan Herman menambahkan untuk meningkatkan minat petani terhadap kopi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Misalnya dengan memberikan bantuan sarana seperti mesin giling kopi, gudang penyimpanan ataupun bibit.

“Untuk tahun ini, kita telah memberikan bantuan satu unit mesin giling kopi dan gudang bagi petani kopi di SDL. Direncanakan pada tahun depan kita akan memberikan bantuan bibit,” ungkap Herman. Terpisah, petani karet, di Muara Enim Andi, (37), dirinya lebih
memilih tanaman karet, ketimbang kopi, karena harga jualnya yang lebih tinggi. Tak hanya itu, dari segi produktivitas, tanaman karet juga di nilai lebih unggul karena dapat di sadap setiap hari.

“Saya menyadap karet setiap hari. Hasil getahnya saya kumpulkan di pinggir jalan. Biasanya, pembeli yang akan datang lansung ke tempat saya pakai truk” ucap petani karet tersebut. (yud)

Dukung SEAG, Pemerintah Lunasi Ganti Rugi Pelebaran Jalan

Palembang, SN
Guna mendukung suksesnya pelaksanaan SEA Games November mendatang Pemerintah menilai perlunya pelebaran akses jalan Kol H Burlian yang berimbas banyak lahan warga yang direlokasi.
Untuk itu Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Kota memberikan ganti rugi lahan warga yang berada di kawasan tersebut sebesar Rp 2.050.000 permeternya. Pencairan tahap IV ini dilakukan di Balai Kecamatan Sukarame, kemarin.

Kepala Bagian (Kabag) Agraria dan Perbatasan Daerah Kota Palembang HM Sunarto mengatakan, untuk tahap IV ini pembayaran ganti rugi merupakan tahapan yang terakhir. Sebanyak delapan warga diundang dan mendukung pelaksanaannya.

“ Ganti rugi ini adalah tahap terakhir, maka kami nyatakan sudah tuntas semua karena delapan warga ini memang sisa dari mereka yang belum hadir di tahap sebelumnya,” jelas Sunarto.
Sunarto mengatakan, semua warga yang terkena proyek pelebaran jalan sudah menyetujui dan mendukung pelaksanaan kegiatan itu. Menurutnya, masyarakat tidak menghalangi pembangunan tersebut karena ini untuk kepentingan bersama.
“Kami berterima kasih kepada warga yang sudah turut berperan dalam program ini. Karena ini memang sudah kewajiban pemerintah,” ujarnya.
Adapun dana yang digunakan berasal dari Pu Bina Marga melalui anggaran APBD Provinsi yang mencapai Rp 4 M berdasarkan aturan dan ketetapan Gubernur Sumsel. “ Ganti rugi sendiri berdasarkan bangunan, rumah, atau pagar yang besaran dihitung sama yakni Rp 2.050.000 permeternya,” ungkapnya.
Pihak Pemkot Palembang sendiri hanya memfasilitasi pendataan warga yang terkena ganti rugi sedangkan pembayaran dilakukan oleh Pemprov Sumsel melalui PU Bina Marga. Menurutnya, pencairan baru bisa dilaksanakan sekarang karena dana dari Pemprov memang baru keluar kemarin. Untuk syarat-syarat yang harus dilengkapi warga antara lain sertifikat tanah dari notaris, atau non sertifikat, KTP, PBB.

“Ganti rugi baru bisa dibayarkan apabila seluruh syarat administrasi sudah lengkap,” jelas Sunarto.

Sunarto menambahkan, pemberian dana ganti rugi ini berupa cek yang dapat dicairkan melalui Bank SumselBabel di manapun berada. Untuk, dia mengharapkan kepada warga yang sudah menerima cek dapat segera mencairkannya.

"Karena cek tersebut ada tengat waktunya, dan jangan sampai seperti pembayaran tahap kedua kemarin masih banyak warga yang belum mencairkan dana tersebut,” terangnya.
Salah satu penerima ganti rugi lahan, Megawati (61), warga Jalan Talang Ratu mengaku, bersedia melepas bangunan rumah toko (ruko) miliknya karena nilai ganti ruginya memadai dan dia siap mendukung program Pemerintah.

“Luas tanah saya yang dibebaskan hanya seluas 2 meter persegi. Jadi, harga ganti rugi yang didapat totalnya Rp 4 juta-an. Saya sudah relakan, memang dari dulu saya tahu, bahwa jalan itu akan dilebarkan. Saya menurut saja program pemerintah,” katanya.(win)

Edisi Cetak 490 Senin 24 Oktober 2011

Kapan Korupsi Lepas dari Bangsa ini?

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

BANGSA besar dan kaya raya, dimana harusnya rakyat menjadi makmur sejahtera, ternyata tidak terjadi Indonesia. Ini disebabkan tak habis Negeri ini berkutat dengan kasus korupsi dan multi komplek masalah yang tak pernah selesai.

Tenggelam satu kasus, muncul lagi masalah yang lain. Tak ada takutnya oknum pejabat di Republik ini untuk terus maling duit rakyat. Dengan kuasanya, pejabat
menggunakan berbagai cara agar bisa memperkaya diri sendiri dengan cara cepat.

Tetapi kecurangan yang dilakukan banyak pejabat Bangsa ini, tak sebanding dengan hukuman yang diberikan. Tak sedikit koruptor yang mendapat hukuman bebas. Bahkan yang sangat menyakitkan hari rakyat, ada koruptor yang mendapat pengampunan dari penguasa. Untuk oknum pejabat yang mendapat pengampunan ini tak hanya sekali dua kali, dalam setahun terakhir ada beberapa nama yang dibebaskan.

Kondisi hukum yang sangat lemah untuk para koruptor, bisa jadi menyebabkan orang tidak takut untuk terus mengambil uang yang bukan haknya. Karena orang akan berpikir tak apa untuk korupsi, karena hukuman tak akan lama. Apalagi hukum di Indonesia tak ditegakkan secara utuh alias bisa ditawar-tawar.

Harapan semua pihak yang utama, KPK jangan tebang pilih dalam menangani kasus dugaan suap, termasuk di Kemenakertrans. KPK harus menindak tegas tanpa pandang bulu. Rakyat sudah sangat capek dan jenuh dengan banyaknya kasus korupsi, sedangkan hukum yang ada tak tegas dan seperti main-main.

Harus ada revolusi agar pejabat bermental maling jera untuk tidak terus menggerogoti Bangsa ini. Kapan Negeri nan makmur ini akan sejahtera dan menjadi terdepan, dihargai bila korupsi masih merajalela. (***)

Warga Temukan Gua Batu Tiga Tingkat di Hutan Dempo

Pagaralam, SN
Gua batu bertingkat tiga ditemukan warga Dusun Talang Kubangan Kelurahan Kancediwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam, menemukan gua batu singa dengan tiga lantai dan satu pintu.
Gua yang berada di daerah tebing terjal dan perkebuna kopi ini memiliki hanya satu pintu berukuran tiga meter tinggi dua meter, lantai menyerupai hamparan meja.
Ketua RT 03, RW 05, Dusun Talang Kubangan, Kelurahan Kancediwe, Kecamatan Dempo Selatan, Khadir Murni, Minggu (23/10) mengatakan posisi gua berada di kemiringan sekitar 60 derajat, kondisi ruangan sudah banyak menyempit, tertimbun reruntuhan batu akibat faktor alam. Pada lantai dasar hanya berupa hamparan batu datar ukuran 2 x 3 meter, sedangkan di lantai dua terdapat tempat tidur ukuran 3 x 3 meter.
"Gua yang baru ditemukan hanya memiliki satu pintu, tiga lantai dengan ukuran masing-masing antara 4 x 4 meter. Kemudian ruangan gua tersebut memiliki kedalaman sekitar 15 meter dari pintu utama,
Menurut dia, lantai pintu masuk masih cukup rapi dipenuhi dengan susunan pecahan batu mirip dengan meja kayu, namun susunannya sudah banyak rusak akibat gejala alam.
Balai Arkeologi Palembang, Kristantina Indriastuti, mengatakan Penemuan gua ini, cukup menarik karena selama ini hunian masa paleollitiic hanya ada didaerah Kecamatan Kikim, Lahat dan Mesolitic ada di gua Kabupaten OKU.
Sepintas karena lantai gua kering kemungkinan bisa digunakan untuk hunian, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk menemukan lapisan budaya adanya aktivitas pendukung manusia yang hidup di gua tersebut pada masa lalu, seperti sisa-sisa arang, makanan dan aktivitas penguburan.
Termasuk, kata dia, aktivitas perbengkelan, pembuatan alat batu, dan peralatan manusianya berupa alat-alat lithic. Kemudian termasuk perlatan alat beruapa kapak-kapak batu, serpih, serut dll, kata dia pula.
"Kita juga menemukan dua situs baru di Kota Raya Lembak, dan Desa Gunung Kaya, kecamatan Pajarbulan, Kabupaten Lahat, yang sudah berumur 1.000 hingga 1.400 tahun. Hasil penelitian umur suatu situs tempat ditemukannya tinggalan arkelogi tersebut di dua lokasi penemuan baru tersebut yaitu di Desa Kota Raya Lembak, berupa 28 terdiri dari, kampung megalit, tujuh bilik batu, empat lumpang batu, lesung batu, menhir atau batu tegak, 11 dolmen atau meja batu, dengan umur 1.400 tahun atau abat ke-14," ungkapnya.
Kemudian, kata dia, di lokasi yang sama juga ditemukan empat titralit atau batu bersusun, pahatan orang naik gajah, fragmen gerabah dan keramik asing.
"Sedangkan penemuan di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, berupa tempayan kubur, hasil dating berumur sekitar 1.000 tahun atau abat ke-10," ungkap dia.
"Proses penentuan situs yang kita temukan dikenal dengan istilah dating atau penelitian umur suatu situs tempat ditemukannya tinggalan arkelogi itu, dan sampel arang sendiri dianalisis di laboraturium Badan Tenaga Aton Nasional Bandung," ungkap dia.
Ia mengatakan, penelitian untuk mentukan umur situs atau megalit yang ditemukan menggunakan sampel arang menggunakan radio carbon dating, sementara dana penelitian dari balai arkelogi sendiri.
"Untuk menemukan beberapa situs baru dikedua daerah tersebut dibutuhkan waktu sekitar satu minggu melalui penggalian," kata dia lagi.
Dia mengatakan, cukup banyak hasil penemuan situs atau megalit di daerah Pasmah baik di wilayah Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam.
"Bila dibandingkan dengan daerah lain, Lahat dan Pagaralam memiliki situs paling banyak di dunia," ungkapnya.
Kalau di daerah atau negara lain, kata Kristantina, hanya satu atau dua jenis saja, sedangkan di kedua daerah tersebut mencapai puluhan jenis dan bentuknya.
Dia mencontohkan, berupa gerabah, kubur batu, dolmen, menhir, meja batu, ranjang batu, gua batu, megalit dan masih banyak lainnya.
"Belum lagi penemuan dua gua batu, kursi batu, megalit trimurti dan kampung megalit di Dusun Mingkik, Kelurahan Atungbungsu, Kecamatan Dempo Selatan," ungkap dia lagi.
Sementara itu Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris, MM mengatakan mengatakan pemerintah daerah akan menganggarkan dana untuk meningkatkan pembangunan berbagai peninggalan sejarah termasuk situs, arca dan kuburan batu. Bahkan ada beberapa situs atau megalit yang sudah dilakukan pembuatan sarana pendukun termasuk juru pelihara.
"Kita akan membangun berbagai fasilitas untuk menunjang daerh cagar budaya dan pelestarian benda-benda bersejarah tersebut," ungkapnya.
"Ratusan penemuan situs dan megalit di Pagaralam dan sebagian besar sudah masuk dalam pengawasan BP3 Jambi dan balai arkelogi Palembang. Sementara Pemkot Pagaralam, hanya mepasilitasi dalam proses pembebasan lahan," ungkap dia.
Masih menurut dia, saat ini pemerintah daerah sudah melakukan berbagai program pembangunan untuk mendukung Lahat menjadi kawasan cagar budaya termasuk menggalakkan promosi wisata sejarah.(asn)

Operator e–KTP Keluhkan Honor Kecil

Kayuagung, SN
Program e-KTP di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memang sudah diterapkan, disisi lain petugas operator e-KTP mayoritas mengeluh karena honor yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang kerjakannya. Bayangkan saja, honor operator e-KTP hanya Rp 250 ribu per bulan, itupun akan di bayar triwulan.
Menurut salah satu operator e-KTP yang tidak mau disebutkan namanya, mengaku kecewa karena honornya sangat kecil dan dipandang tidak manusiawi. “Honor kami cuma Rp 250 ribu perbulan, itupun akan kami terima per triwulan, ini tidak manusiawi pak, tidak sesuai dengan tugas yang kami kerjakan,” ungkapnya.
Dalam satu kecamatan ditugaskan 3-6 Operator, e-KTP mereka bekerja dari pagi sampai sore. ”Kami hampir tidak bisa istirahat karena masyarakat yang datang ke kantor camat untuk membuat e-KTP sangat banyak. Apalagi kami ditargetkan harus selesai pada 31 desember nanti, kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan lagi honor kami,” ujarnya.
Kondisi ini juga tidak seimbang dengan petugas operator e-KTP yang bertugas di kecamatan yang jangkauannya jauh, seperti kecamatan sungai menang atau kecamatan cengal.
”Transportasi ke kecamatan tersebut menghabiskan Rp 80 ribu, belum biaya menginap dan makan, jika petugas hanya di kasih gaji Rp 750 per triwulan, itu akan membuat operator seperti kami ini tidak bisa bekerja dengan serius,” jelasnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) OKI Gamal H Abdul Najib SH melalui kabid pendaftaran Padul Abbas membenarkan jika honor tenaga operator e-KTP hanya Rp 250 perbulan.
”Program e-KTP merupakan program nasional, jadi anggaran kita untuk membantu program ini sudah maksimal, tetapi memang kita juga mengalami keterbatasan dana, kedepan kita usahakan akan ditambah menyesuaikan APBD tahun depan,” terangnya. (iso)

Anggota KPU Pagaralam 3 Bulan Tidak Ngantor

Pagaralam, SN
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kota Pagaralam, Junaidi, SE sudah tiga bulan tidak masuk kerja, diduga karena lebih banyak melakukan aktifitas di luar daerah. Kehadirannya hanya pada saat rapat dan mengurus masalah administrasi keuangan saja atau menerima gaji, sementara kegiatannya lebih banyak di Palembang.
"Kami tidak tahu apa alasan ada anggota KPU Pagaralam, jarang masuk kantor bahkan kalau berdasarkan absensi sudah hampir tiga bulan," kata Sekretaris KPU Kota Pagaralam, Marjon, Minggu (23/10).
"Kalau berdasarkan absensi harian memang Junaidi jarang hadir karena lebih banyak tugas di luar daerah seperti Palembang," tambahnya.
Dia mengatakan, yang memiliki kewenangan menegur adalah ketua, termasuk melaporkannya kepada KPU Sumsel, agar diberikan sanksi atau teguran.
"Memang kalau kondisi saat ini anggota KPU tidak memiliki kegiatan khusus, seperti menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada), ataupun pemilihan umum (Pemilu), baik legislatif dan presiden," kata dia.
Masih menurut dia, terakhir, JUnaidi terlihat hadir, ketika pergantian Ketua KPU, beberapa hari lalu. "Setelah itu tidak pernah hadir lagi," ungkap dia lagi.
Sementara itu Ketua Devisi Tehnik KPU Kota Pagaralam, Yeni Elmanoveri, mengatakan saat ini kegiatan anggota KPU hanya hadir kalau ada acara tertentu saja termasuk menghadiri undangan kenegaraan seperti paripurna DPRD, HUT Kota dan kegiatan seremonial lainnya.
Namun demikian, kata dia, meskipun belum memiliki jadwal khusus kegiatan KPU, absensi setiap hari tetap diberlakukan.
"Meskipun tidak ada tugas dan kegiatan dinas, namun seluruh anggota KPU wajib hadir dan datang ke kantor meskipun hanya mengisi absen," ungkap dia.
Ia melanjutkan, kalaupun ada yang jarang hadir merupakan kewenangan KPU Sumsel, untuk memberikan sanksi atau tindakan, namun atas laporan dari ketua setempat.
"Memang ada anggota kita yang jarang masuk dan lebih banyak di Palembang, namun tidak tahu apa kegiatannya," ungkapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal, mengatakan meskipun belum memiliki jadwal khusus, anggota KPU tetap harus hadir ke kantor. Seharusnya, kata dia, rasa tanggungjawab tetap dilakukan meskipun tidak ada kegiatan, karena meskipun tidak ada kerja negara tetap memberikan gaji.
Sementara, anggota KPU Pagaralam Junaidi, hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. (asn)

Tapal Batas Mura-Empat Lawang Disepakati

Empat Lawang, SN
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang memastikan dusun Ragam Sekampung Desa Rantau Serik merupakan wilayah Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas. Hal demikian mengacu pada ketetapan batas wilayah yang telah disepakati antara Kabupaten lahat dan Kabupaten Musi Rawas pada 1986 lalu.
Diketahui Dusun Ragam Sekampung hanya dipisahkan oleh badan Jalinsum Dengan Desa Muara Saling Kecamatan Tebing Tinggi. Terhitung dari batas atau tugu selamat datang yang didirikan hanya sekitar 4 kilometer, masuk kearah wilayah Kabupaten Empat Lawang. Ketegasan batas wilayah pun harus dilakukan, mengingat administrasi kependudukan sebagian warga Dusun enam Desa Rantau Serik itu masuk di data warga Desa Muara Saling.
Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri melalui Kepala bagian Tata Pemerintahan Setda M. Mursadi menjelaskan, sesuai dengan batas wilayah yang telah disepakati antara Pemkab Lahat dan Musi Rawas pada 1986 lalu, wilayah Dusun enan Desa Rantau Serik atau versi Empat Lawang dikenal dengan nama Dusun Ragam Sekampung merupakan wilayah Kabupaten Musi Rawas. Meskipun letak geografis dan secara social budaya lebih dekat dengan Desa Muara Saling Kecamatan Tebing Tinggi.
“Mengenai batas wilayah sebenarnya tidak ada masalah, karena sudah ada kesepakatan keduabelah pihak sejak tahun 1986 lalu. Hanya saja harus disingkornkan mengenai administrasi kependudukan warga Dusun Ragam Sekampun itu, kareana sebagian diketahui masuk ke Desa Muara Saling,” kata Mursadi
Mengenai ini, pemerintah kabupaten Empat Lawang dan pihak Musi Rawas telah melakukan rapat koodinasi dan peninjauan langsung ke lapangan difasilitasi tim Pemprov Sumsel. “Sudah dilakukan rekonstruksi batas, sejauh ini tak ada masalah lagi karena patoknya sudah jelas,” jelasnya seraya menambahkan jika ditinjau dari unsur budaya, sebagian besar warga dusun berupa perkebunan itu adalah warga Desa Muara Saling berikut kepemilikan lahan perkebunan yang ada. Namun demikian, sesuai ketentuan batas wilayah itu tetap milik Musi Rawas.
Kembali disampaikan Mursadi, sesuai kesepakatan dimaksud terhitung adaya tugu batas, ditetapkan dari arah kabupaten Empat Lawang sebelah kiri wilayah Desa Muara Saling hingga tugu selamat datang, sementara sebelah kanan tetap wilayah Kabupaten Musi Rawas yaitu Kawasan Desa Rantau Serik Kecamatan TPK. "Mengenai adanya administrasi kependudukan warga Musi Rawas di wilayah Kabupaten Empat Lawang, itu hanya karena factor jarak tempuh dimana dar dusun itu menuju Desa Muara Saling memang lebih dekat," tambahnya. (eko)

Kambing Kurban Perekor Sampai Rp 4 Juta

Sekayu, SN
Menjelang Idul Adha 1432 Hijriah, penjualan hewan qurban sapi dan kambing mulai marak di Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Harga jual hewan qurban ini bervariasi, mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 4 juta untuk kambing, dan Rp 11 juta-14 juta untuk sapi.
Jefri, salah seorang penjual hewan qurban di pinggiran Jl Kolonel Wahid Udin, Sekayu menuturkan, sudah menyiapkan stok hewan qurban lebih dari 40 ekor. Sejauh ini, kata dia, sudah belasan kambing dan sapi yang laku terjual dengan harga rata-rata Rp 2 juta untuk kambing ukuran sedang, dan Rp 11 juta untuk sapi.
“Yang pesan sudah banyak. Tapi yang resmi membeli baru sekitar 15 ekor kambing,” kata Jefri, seraya mengatakan, hewan qurban yang ia jual berasal dari Provinsi Lampung.
Stok hewan qurban yang tersedia, kata dia, dijamin sehat dan bisa dipilih langsung pembeli. Ini penting, untuk memberi rasa aman dan nyaman konsumen yang biasanya takut kalau hewan yang dibeli terjangkit penyakit antraks.
“Insya Allah Pak, di sini sapi dan kambing semua sehat. Pembeli bisa pilih sendiri,” ujarnya.
Hal senada dikatakan, Mahmud pedagang hewan qurban lainnya. Menurut dia, umumnya pedagang sapid an kambing di Kota Sekayu berasal dari luar Muba seperti dari Tanjungraja (OI) dan lainnya. Kendati demikian, pembeli tidak perlu merasa khawatir, karena hewan yang dijual bisa dipilih langsung selain dipesan.
“Stok hewan qurban kita semua sehat dengan harga standar. Bisa dilihat sendiri. Kalau kena penyakit biasanya kelihatan,” katanya.
Para pedagang sapi dan kambing yang biasa dijadikan hewan qurban di Hari Raya Idul Adha ini umumnya sudah memaklumi tentang isu penyakit antraks yang ditakuti masyarakat sewaktu membeli hewan qurban. Demikian juga dengan masyarakat sebagai konsumen.
Antraks merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan bakteri bacillus anthracis dalam bentuknya yang paling ganas. Penyakit ini paling sering menyerang hewan liar yang sudah dijinakkan, seperti ayam, kambing, sapi d an sejenisnya.
Manusia bisa terinfeksi jika kontak dengan hewan yang terkena penyakit antraks, baik melalui daging, tulang, kulit maupun kotoran. Jika itu terjadi, gejala yang timbul bisa dirasakan melalui pencernaan yang ditandai dengan mual, pusing, muntah, tidak nafsu makan, suhu badan meningkat, kotoran berwarna hitam, dan sakit perut berlebihan. Selain itu, gejala yang mempengaruhi kulit bisa terlihat dari timbulnya bisulo-bisul kecil merah atau luka yang borok.
Menurut Jumhur, salah seorang pembeli hewan qurban, secara umum hewan yang terkena penyakit antraks bisa dikenali dari beberapa ciri, yaitu demam, gelisah, lemah, paha gemetaran, nafsu makan hilang dan mudah roboh, keluar darah berwarna merah tua baik dari dubur, mulut ataupun hidung.
“Kalau bentuk daging yang banyak dijual di pasaran, biasanya bisa dilihat dari tekstur daging yang cenderung berwarna kehitaman, berlendir dan menimbulkan bau busuk,” tuturnya. (her)

Kambang Iwak Palembang Terbengkalai

Palembang, SN
Renovasi untuk kawasan Kambang Iwak Family Park akan dilakukan selepas Perhelatan SEA Games ke 26 yang akan digelar November mendatang. Pasalnya hingga saat ini kawasan tersebut belum ada pembangunan sedangkan pembongkaran untuk kios-kios di kawasan tersebut sudah dilakukan.
Hal ini dikatakan oleh Asisten II Setda Kota Palembang Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir H Apriadi S Busri CES jika renovasi akan dilakukan setelah pesta olahraga se Asia Tenggara tersebut selesai digelar. “Jika dilakukan sekarang. Proses penggerjaannya tidak akan selesai saat SEA Games nanti,” ujarnya, kemarin.
Untuk saat ini, tambah Apriadi, kawasan tersebut sudah dilakukan pembongkaran di kios Kambang Iwak Family Park (KIF Park), serta untuk menutupinya dipasang pagar atau garis batas di kawasan tersebut. “Untuk sementara waktu persiapan pembangunan memang belum dilakukan. Masih menunggu selesainya SEA Games,” terangnya.
Selain itu, konsep kawasan tersebut belum dapat dijabarkan karena penggelolaannya sekarang diserahkan kepada Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) dan pihak ketiga yakni pengelola lamanya yakni PT Tiga Reksa Persada. “Gambaran konsepnya sendiri memang belum diketahui,” ujarnya. Namun, untuk konsepnya, beber CES, bangunan kios-kios di kawasan tersebut tidak akan dibuat permanen melainkan semi permanen dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan hijau perkotaan. “Mungkin bangunannya dibuat dari kayu dengan konsep alam seperti saung yang nuansa menyatu dengan alam,” ungkapnya.
Lanjut CES, kios-kios di kawasan tersebut seperti tempat-tempat kuliner masih dipertahankan karena nantinya disana dijadikan tempat kongkow anak muda dan keluarga. “Ya, untuk kuliner masih kita pertahankan agar masyarakat lebih bisa santai dan menikmati sajian kuliner di kawasan tersebut,” ujarnya.
Pantauan lokasi tersebut memang pembongkaran sudah dilakukan, dengan banyaknya puing-puing reruntuhan bekas bangunan yang berserakan dan tidak ada petugas yang membersihkan kawasan tersebut.
Ditambah dengan hanya dibatasi line sebagai tanda pembongkaran di kawasan tersebut, akan tetapi pembatas tersebut tidak efektif. Karena banyak warga yang memanfaatkan sisa-sisa puing bangunan dengan mencari benda-benda yang mempunyai nilai jual ekonomi.
Untuk itu diharapkan, Pemerintah Kota cepat mengatasi hal ini dikarenakan kawasan tersebut berada di tengah perkotaan dan sering dijadikan masyarakat sebagai tempat bersantai dan juga kawasan olehraga di pagi harinya terutama akhir pekan.(win)

17 Anjal Dan Gepeng Jadi Pasukan Kuning

Palembang, SN
Tingginya jumlah Anak Jalanan (anjal) , gelandagan dan pengemis di Kota Palembang Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang memperkerjakan orang tua anjal dan gepeng untuk dijadikan pasukan kuning.
Kepala Dinsos Kota Palembang, Hasbullah Tuwi, mengatakan, jika memang benar sudah ada 17 orang tua dari anjal dan gepeng yang diperkerjakan sebagai pasukan kuning dari total 35 orang yang diajukan oleh Dinsos ke Dinas Kebersihan Kota (DKK) Palembang.
“Kita sudah laporan ke Pak Walikota Eddy Santana Putra mengenai 17 orang tua anjal yang diterima menjadi pasukan kuning. Dan sisanya akan kita upayakan untuk diterima menjadi pasukan kuning,” kata Hasbullah, kemarin.
Namun, untuk mekanisme penerimaan sepenuhnya akan diserahkan ke DKK, mulai dari persyaratan dan anggaran untuk menggaji pasukan kuning baru yang diambil dari orang tua anjal tersebut. “Kita hanya menganjurkan saja nama-nama orang tua anjal untuk dijadikan pasukan kuning, keputusan tetap ada pada DKK,” tukasnya.
Selain itu, dengan adanya program orang tua anjal dan gepeng yang dijadikan pasukan kuning untuk membersihkan jalan-jalan protokol di dalam kota Palembang, kata Hasbullah, cukup membantu mengurangi jumlah anjal di kota Palembang apalagi kota Palembang akan menggelar even berskala internasional yakni SEA Games ke 26 November mendatang.
“Kita ada perjanjian dengan orang tua anjal dan gepeng yakni anaknya yang biasa ngamen atau meminta di lampu merah atau pusat keramaian tidak lagi terjun ke jalan dengan orang tua yang sudah menjadi pasukan kuning,” ujarnya.
Kenapa hanya Pasukan Kuning? Kata Hasbullah, karena pasukan kuning tidak memerlukan keterampilan khusus dibandingkan dengan pembantu rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang memerlukan keterampilan khusus.
“Untuk sementara program kita baru sebatas menjadikan para orang tua menjadi pasukan kuning saja yakni dengan bekerja sama dengan DKK,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DKK, Zulfikri Simin, mengatakan, jika pihaknya hingga saat ini sudah menerima 75 orang dari 150 tenaga tambahan pasukan kuning yang akan diperkerjakan selama SEA Games berlangsung nantinya.
“Mungkin saja ada orang tua anjal dari 75 orang yang kita terima untuk menajdi pasukan kuning selama SEA Games. Karena kita tidak memandang status sosialnya atau profesi sebelumnya, asalkan memenuhi persyaratan kita terima,” ungkapnya, kemarin.
Nah, 75 orang yang diterima menjadi pasukan kuning tersebut akan membersihkan wilayah di dalam kota Palembang termasuk area Jakabaring dan akan diupah sebesar Rp 52.500 perharinya selama SEA Games berlangsung.
“Kita membutuhkan tenaga masyarakat untuk dijadikan pasukan kuning hingga 1 November, untuk persyaratannya antara lain, fotokopi KTP, surat lamaran bermaterai, pas photo dan silakan dibawa ke DKK, jika nantinya memenuhi persyaratan siap kita turunkan untuk dijadikan pasukan kuning,” pungkasnya.(win)

Pemkot Prabumulih Gratiskan Pemasangan Gas Kota

PRABUMULIH,SN – Pemkot Prabumulih merencanakan untuk memasang jaringan gas kota untuk 1.000 pelanggan dan sudah mengganggarkan dana untuk pemasangan jaringan tersebut.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2012 akan mengucurkan dana Rp47 miliar hingga Rp50 miliar untuk membangun fasilitas dan jaringan sambungan untuk 4.000 pelanggan ke rumah- rumah warga. “Beberapa waktu lalu Pemkot Prabumulih telah mengganggarkan dana untuk pemasangan jaringan gas kota bagi 1.000 pelanggan dan pada saat pemasangannya nanti akan dipungut biaya sekitar Rp3 jutaan.

Sementara program pemerintah pusat menggratiskan biaya pemasangan,” ujar Wakil Walikota Prabumulih H RidhoYahya. Oleh sebab itulah, Pemkot berencana menggunakan dana APBD 2012 untuk bias menggratiskan 1.000 pelanggan tersebut. “Saya dan Pak Wali pikirkan dahulu bagaimana cara untuk menyelesaikannya,”ujarnya. (ahm/ted/sin)

SPBU Milik Gubernur Alex Noerdin Terbakar

PALEMBANG, SN – Warga Jalan Merdeka, Palembang kemarin sekitar pukul 14.00 WIB, mendadak gempar pasalnya, salah satu mesin SPBU bahan bakar premium nomor 3 aStasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.301.17 milik Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, terbakar akibat tersambar percikan api dari sepeda motor milik warga yang mengisi bahan bakar dengan menggunakan jeriken. Beruntung petugas SPBU dan warga sekitar sigap dan langsung membantu memadamkan api menggunakan pasir dan alat semprot pemadam api, sehingga api tak sampai menjalar ke mesin SPBU lainnya.

Meski tak ada korban jiwa dalam kejadian itu,namun sepeda motor Yamaha Vega R,Nopol BG 2838 IG milik warga yang identitasnya belum diketahui hangus terbakar.Sedangkan salah satu mesin SPBU nomor 3 pengisihan premium, mengalami rusak parah di bagian tombol dan selang pengisian BBM. Selain itu,sepeda motor Yamaha mio milik warga lainnya, Nuryani, 52, terkena sambaran api.

Menurut keterangan Nuryani, siang itu,ia hendak mengisi BBM motornya.Waktu itu, sepeda motornya, persis berada di belakang sepeda motor yang terbakar. ”Memang, sebelum terbakar saya sempat protes kepada petugas SPBU. Saya sempat bilang, Pak kan dilarang ngisi pakai jeriken,kenapa dilayani. Bukannya di dengar, saya malah dimarahi sama petugas itu. Dia bilang ke saya, kalau tidak mau antre atau ngisi di sini,cari tempat lain saja,”ungkap Nuryani di tempat kejadian perkara (TKP) kemarin.

Karena dirinya sedang butuh bensin, alhasil ia diam saja ketika dimarahi petugas SPBU tersebut. ”Saya lihat sekali orang yang ngisi pakai jeriken. Dia mengisi sendiri jerikennya pakai selang pengisi BBM jenis premium sambil merokok. Setelah jerikennya penuh, saya lihat jeriken yang dibawanya terjatuh dan tumpah. Lalu, orang itu membuang rokok yang sedang dipegangnya dan menyambar ke motor dan mesin SPBU itu,”paparnya.

Terpisah, Kepala Polsekta IB I Kompol Sonny Triyanto melalui Kanit Reskrim Ipda Iwan Gunawan membenarkan adanya kejadian tersebut. ”Tim dari indetifikasi Sat Reskrim Polresta Palembang sudah datang ke TKP. Kasus ini masih terus kita dalami guna mengungkap apa motif dari kebakaran ini, termasuk mencari tahu pemilik sepeda motor yang terbakar di TKP,” tegasnya.

Sementara itu, dari pantauan wartawan di lapangan, sekitar pukul 16.00 WIB, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin didampingi beberapa ajudannya sempat meninjau lokasi SPBU nya yang terbakar. Namun, hanya beberapa menit yang bersangkutan kembali naik mobil dinasnya dan meninggalkan TKP. (sind/nt)

Desa Gajah Mati Tidak Tersentuh Pemkab OKI

Kayuagung, SN
          Usia kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang kini sudah 66 tahun ternyata perhatian pemerintahnya belum sepenuhnya menjamin masyarakat khususnya di pedesaan yang letaknya terisolir dan jauh dari pusat pemerintahan, contohnya Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang.
          Memang sungguh mengagetkan karena desa tersebut ternyata selama ini belum tersentuh Pemkab OKI, dan bukan tidak mungkin masih ada desa-desa yang nasibnya sama dengan Desa Gajah Mati. Tapi hal ini bisa dimaklum karena luas OKI mencapai lebih dari 19 ribu KM persegi, bahkan melebihi luas provinsi Bengkulu dan Banten.
          Meskipun kabupaten ini sudah berganti-ganti kepala daerah dan tercatat sudah ada 13 orang yang pernah menjabat bupati, namun baru Ir H Ishak Mekki MM bupati periode 2004-2009 dan 2009-2014 yang pertama kali menginjakkan kakinya di desa tersebut.
          Itupun dilakukan Ishak Mekki baru-baru ini, yakni 19 Oktober 2011 lalu saat melakukan Kunker, silahturahmi, memberikan sejumlah bantuan sekaligus melantik Kades Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang. Kedatangan bupati ke sana didampingi Ketua TP PKK OKI Hj Tartilah Ishak dan sejumlah pejabat di jajaran Pemkab OKI.
          Kedatangan orang nomor satu di Bumi Bende Seguguk ke Desa Gajah Mati ini jelas disambut masyarakat secara antusias. Betapa tidak, karena sejak zaman nenek moyang hingga sekarang baru kali inilah warga setempat melihat langsung di depan mata mereka sesosok pemimpin yang memegang pimpinan kabupaten. 

          Hamadi SE selaku tokoh pemuda yang mewakili seluruh lapisan mayarakat desa setempat di hadapan rombongan bupati mengatakan, kedatangan bupati ini sangat istimewa bagi warga karena sejak Desa Gajah Mati berdiri, baru kali ini seorang bupati mendatangi desa mereka.

          Ia mengatakan, besar harapan warga Desa Gajah Mati kepada jajaran Pemkab OKI khususnya bupati demi kemajuan desa mereka. Harapan warga berupa masalah infrastuktur jalan agar dibangun dan diperbaiki, apalagi di desa ini terdapat perusahaan perkebunan yang memiliki kendaraan bertonase berat merusak jalan desa.

          ”Mohon bantuan pak Bupati OKI untuk memfasilitasi keinginan masyarakat terhadap pembangunan perkebunan yang dilakukan perusahaan,”katanya di hadapan rombongan bupati sembari berharap Ishak Mekki memperhatian warga dan desa mereka.

          Marzuki Johan selaku tokoh masyarakat Desa Gajah Mati menambahkan, dalam sejarah Desa Gajah Mati baru Ishak Mekki bupati OKI yang kali pertama berkunjung ke sana. Warga berharap semoga transportasi darat akan dapat terealisasi. Warga desa ini akan mendukung semua program Pemkab OKI.

          Adapun berbagai bantuan yang diberikan Pemkab OKI kepada sejumlah desa dalam kecamatan Sungai Menang diantaranya sapi sebanyak 72 ekor untuk Desa SP 6, sarana air bersih untuk Desa SP 5 dan SP 6, uang Rp 10 juta kepada masjid Desa Gajah Mati, amplifier untuk 4 desa, uang Rp 11 juta masing-masing kepada Ponpes Pedamaran Timur dan Pedamaran, uang Rp 5 juta untuk TK dan 6 juta untuk TPA, 1 set alat rebana.

Ishak Mekki mengatakan, kunjungan ini dibarengi dengan pelantikan Kades Sungai Ceper yang sengaja dilakukan di Desa Gajah Mari supaya secara tidak langsung akan mengakrabkan hubungan antara warga Desa Gajah Mati dengan warga Desa Sungai Ceper.(iso)