Edisi Cetak 482, Senin 10 Oktober 2011

Demam Berdarah Mulai memakan Korban Jiwa

Banyuasin, SN
Penyakit demam berdarah dengue (DBD) mulai memakan korban jiwa. Hingga awal Oktober ini, Dinas Kesehatan mencatat 11 kasus DBD yang tersebar di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Betung dan Kecamatan Banyuasin III (Pangkalan Balai). Bahkan dua diantaranya meninggal dunia, yaitu Aria Bin Herianto (3,5) dan Riska warga Kecamatan Betung.
Sedangkan penderita TDBD lain, diantaranya di Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung sebanyak 2 kasus, Kelurahan Betung 1 kasus, Sukamulya 2 kasus dan empat kasus lain di Pangkalan Balai.Di RSUD Banyuasin, seorang pasien atas nama Prasetio (13) terpaksa dirujuk ke RS Myria Palembang, korban menderita DBD grade (tingkat) tiga dengan kondisi yang parah. Selain panas tinggi, hidung korban sudah mengeluarkan darah. Sedangkan korban DBD yang masih dirawat di RSUD Banyuasin adalah Nafis bayi yang berusia 8 bulan.
Peningkatan kasus DBD ini sendiri diakui oleh Kepala RSUD Banyuasin, dr Syaumaryadi MEpid. Menurutnya, hampir setiap bulan ia menerima pasien dengan keluhan seperti DBD.
“Untuk keluhannya memang seperi DBD, bahkan pasien juga mengeluarkan bintik merah, namun untuk kepastiannya memang harus dilakukan tes laboratorium. Positif atau tidaknya hasil test ditentukan oleh kandungan trombosit dalam darah," katanya di Masjid Al Amir Komplek Perkantoran Sekojo.
Kepala Dinas Kesehatan dr Ayuhana Awam menjelaskan, peningkatan DBD di Banyuasin lebih cenderung karena perubahan iklim, dari musim panas ke musim hujan. Pihaknya pun sudah melakukan upaya pencegahan dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).
Dinas kesehatan juga menetapkan enam daerah endemis DBD, masing masing di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin III, Banyuasin I, Tanjung Lago, Betung dan Rambutan. “Daerah endemis tersebut sudah kita antisipasi dengan cara penyuluhan lingkungan sehat dan perilaku sehat kepada masyarakat, termasuk penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), baik dengan cara 3M, Fogging maupun abate.Dalam radius 25 meter, kata Ayuhana, Dinas Kesehatan melakukan penyelidikan, ternyata memang didekat sana terdapat genangan air sehingga menimbulkan jentik, dilokasi tersebut juga sudah dilakukan double cycle fogging," jelasnya.
Diakui Ayuhana, fogging memang bukan pemecah permasalahan DBD yang tepat, sebab fogging yangdilakukan hanya membunuh nyamuk dewasa, sedangkan jentik dan telur nyamuk sama sekali tidak dapat dibunuh. "Bisa dibayangkan satu ekor nyamuk bisa menelurkan 200 ekor jentik, dan telur-telur mereka bisa bertahan meski tidak dalam kondisi digenangi air. Karenanya selain fogging kami juga berharap massyarakat bisa menciptakan hidup sehat, dengan menjaga lingkungannya. Kemudian kami juga menghimbau untuk melakukan 3 M, mengubur, menguras dan menutup wadah-wadah air," terangnya.
        Dinas kesehatan juga menetapkan enam daerah endemis DBD, masing-masing di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin III, Banyuasin I, Tanjung Lago, Makarti Jaya dan Rantau Bayur. “Daerah endemis tersebut sudah kita antisipasi dengan cara penyuluhan lingkungan sehat dan perilaku sehat kepada masyarakat, termasuk penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), baik dengan cara 3M, Fogging maupun abate. (sir)

Dua Aset Daerah Bakal Dilepas

Sekayu, SN    
Fraksi Demokrat DPRD mempertanyakan dua aset daerah yang bakal dilepas seperti pemukiman becak dan perumahan praja permai di kota Sekayu. Pasalnya warga banyak khawatir bangunan mereka akan digusur karena berstatus hak guna bangunan milik Pemkab Muba.    
  Anggota dewan, Damsih Ucin menurutkan banyak warga berkeinginan agar kedua aset itu dilepas. Karena banyak warga yang sudah melakukan akad kredit rumah dan melunasi angsuran kredit untuk dapat memperoleh sertifikat hak milik bangunan.
  “Sekarang banyak warga masih memakai hak guna bangunan, sedangkan sesuai perjanjian pada jaman Bupati  Arifin Jalil sudah bisa untuk menjadi hak milik jika sudah dilakukan akad kredit dan cicilan bangunan sudah dilunasi,” ungkap Damsih.
  Menurut Damsih, warga di dua pemukiman mulai resah karena belum ada kepastian status tempat tinggal mereka. Kondisi ini semakin membuat warga khawatir jika suatu saat bangunan mereka akan digusur paksa.  
  Sementara itu, Bupati Muba, H Pahri Azhari sebelumnya menegaskan pihaknya siap melepas dua aset daerah yang dibangun di jaman Bupati Arifin Jalil, hanya saja masih terkendala peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.  Dalam pasal 57 dijelaskan jika bentuk-bentuk pemindahtangan sebagai tindak lanjut penghapusan barang milik daerah harus meliputi beberapa ketentu seperti penjualan, tukat menukar, hibah dan penyertaan modal. “Pemkab tentu melakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berpihak kepada warga,” ucapnya.
  Pahri menegaskan, untuk dua aset daerah seperti perumahan becak proses pelepasan aset masih dalam pembentukkan panitia penghapusan aset karena perumahan becak perlu dilakukan kembali inventarisir. Untuk itu, pihaknya sudah menginstruksikan kepada intansi terkait seperti dinas pekerjaan umum cipta karya mengecek status bangunan perumahan sedangkan badan pertanahan nasional melakukan pengecekan status tanah perumahan.
  Sedangkan untuk perumahan praja permai, jelas Pahri, panitia penghapusan aset daerah telah dibentuk. ”Kita masih memerlukan waktu,” ujar Pahri. Dalam pelaksanaan tim penghapusan aset bekerja dibutuhkan data-data untuk melengkapi prosedur yang ditempuh. Termasuk kemungkinan tanah dihibahkan kepada warga dan penggunaan bangunan diharapkan sesuai dengan peruntukkannya. (her)

Pemkot Naikkan Insentif Ketua RT/RW

PRABUMULIH – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih berencana akan menaikkan uang insentif untuk seluruh Ketua RT/RW se Kota Prabumulih dan petugas kebersihan atau penyapu jalan.Pemkot akan mengusulkan kenaikan tersebut pada pengajuan RAPBD 2012.

“Sudah lama insentif ketua RT/RW dan penyapu jalan tidak naik.Saya kira wajar jika kita mengajukan hal tersebut (kenaikan insentif),”kata Wali Kota Prabumulih Rahman Djalili saat penyerahan insentif Triwulan III RT/RW se-Prabumulih, akhir pekan lalu. Rachman menambahkan, usulan tersebut diajukan Pemkot Prabumulih telah melalui berbagai pertimbangan, diantaranya Pemkot menilai RT/RW selama ini telah membantu pemerintah dalam hal sosialisasi program pembangunan.

Para ketua RT/RW pulalah yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjaga ketertiban masyarakat. Rachman berharap ke depan seluruh ketua RT/RW lebih meningkatkan kinerjanya.“Jika kinerja kalian baik, maka lebih mudah bagi pemerintah untuk mengusulkan kenaikan tersebut,” pungkasnya.

Sedangkan, para penyapu jalan,dinilai telah memberi andil dalam menjaga kebersihan Kota Prabumulih meskipun hingga saat ini Kota Prabumulih belum berhasil mendapatkan Piala Adipura.“Tanpa petugas kebersihan dan penyapu jalan,saya rasa Prabumulih ini tidak akan bisa bersih,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Prabumulih Andriansyah Fikri ketika dibincangi terkait adanya rencana pemkot akan mengajukan usulan kenaikan uang insentive bagi RT/RW dan penyapu jalan mengatakan menyambut baik rencana tersebut. Bahkan menurut Fikri, jauh hari sebelum pemerintah melontarkan wacana tersebut pihaknya telah lebih dahulu mengusulkannya.(ahm/ted/sin)

Ganti Rugi Lahan Belum Jelas

* Rencana Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya

Palembang, SN
    Rencana peletakan batu pertama Masjid Raya Sriwijaya di Jakabaring dilaksanakan 11 November mendatang, dilakukan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Namun mengenai ganti rugi lahan warga tersebut belum jelas, sebab warga disana mengaku belum menerima ganti rugi dari pemerintah.
    Kasi Pemerintahan Kecamatan SU I, Abdul Kasim mengungkapkan, warga yang bermukim diatas lahan seluas 15 hektar yang berlokasi di Jalan Gubernur HA Bastari dan Jalan Pangeran Ratu tersebut mulai resah. "Sebab sebagian besar masyarakat memiliki alat bukti berupa dasar-dasar kepemilikan tanah. Padahal Pemprov Sumsel sebelumnya telah mengklaim lahan sebagai milik pemerintah. Dari hasil kunjungan dilapangan beberapa waktu lalu, masyarakat mulai resah," tuturnya, dalam rapat membahas masalah pematapan lokasi peletakan batu pertama Masid Raya Sriwijaya di Ruang Rapat Bina Praja, Jumat (7/10).
    Dia mengungkapkan, sebagian besar masyarakat menginginkan hak yang sama yakni penggantian tanam tumbuhan atau santunan pindah bangunan.
    "Saat ini masyarakat belum pernah menerima ganti rugi dari Pemprov Sumsel. Masyarakat telah mengetahui akan segera dibangun Masjid Raya Sriwijaya diatas lahan yang didiaminya, sebab peringatan telah dilayangkan pemerintah ke masyarakat sejak 2009. Karena sampai sekarang belum terima ganti rugi masyarakat anggap Pemprov Sumsel hanya menggertak," terangnya.
    Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov Sumsel, Mulyadin Roham mengatakan, pihaknya telah mengganti rugi sekitar 85 persen lahan tersebut.
    Lanjutnya, untuk itu kepada Biro Aset dan Keuangan Setda Pemprov Sumsel untuk segera menginventarisir nama-nama pemilik lahan yang sudah diganti rugi dan mana yang belum diganti rugi.
    Dia menambahkan, bagi warga yang belum menerima ganti rugi akan segera dipanggil untuk membicarakan permasalahan ganti rugi lahan tersebut. "Kita ada daftar lahan mana saja yang telah diganti rugi dan yang belum," jelasnya. (pit)

Sengketa Lahan PTBA, DPR Usulkan Status Quo

PALEMBANG,SN
Komisi VII DPR melalui Panja Minerba (Panitia Kerja Mineral dan Batu bara) dalam kunjungannya ke Kabupaten Lahat terkait dengan tumpang tindih lahan antara PTBA Tbk dan 36 perusahaan tambang swasta, meminta dilakukan status quo atas lahan tersebut.

Anggota Komisi VII DPR Bobby Adhityo Rizaldi,kemarin mengatakan, akhir pekan lalu Panja Minerba sudah melakukan kunjungan ke PTBA di Tanjung Enim dan bertemu direksi dan ke Kabupaten Lahat bertemu bupati.

“Untuk kawasan yang menjadi sengketa, Panja meminta Bupati Lahat dan perusahaan yang sekarang melakukan penambangan menghentikan kegiatannya, dan kawasan tersebut menjadi area status quo sampai ada keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah pusat,”ujar Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini.

Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) tersebut, Panja Minerba DPR menemukan bahwa lahan wilayah kerja pertambangan tersebut masih dalam sengketa dan kini masih dalam proses verifikasi clean and clear di Dirjen Minerba Kementrian ESDM.

“Panja Minerba DPR akan membawa masukan dari Kabupaten Lahat dan PTBA untuk memformulasikan penyelesaian yang terbaik bagi tata kelola tambang di sana. Seperti di Morowali, atas rekomendasi Panja, Bupati Morowali menutup produksi lahan Inco di area sengketa dengan diberi pita kuning atau police line. Selajutnya lahan tersebut dikembalikan penguasaannya kepada negara,” katanya.

Bobby mengimbau menyangkut sengketa antara PTBA dengan puluhan perusahaan swasta tersebut,“Dalam upaya penegakan hukum, siapapun harus menghormati peraturan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini lahan dalam sengketa dan belum diverifikasi Dirjen Minerba, belum bisa ditambang,”katanya.

Penegasan senada juga disampaikan anggota Komisi VII Zainuddin Amali.“Kita minta untuk dilakukan status quo.Ini berlaku kepada kepada kedua belah pihak,PTBA dan para perusahaan tambang swasta,”katanya. Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini, permasalaham yang terjadi saat ini lebih dikarenakan masingmasing pihak merasa bahwa tanah itu milik mereka.

“PTBA selama ini mengaku kalau KP itu adalah lahannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Lahat justru memberikan lahan itu kepada perusahaan lain, karena merasa lahan itu masih berada di ruang lingkup aset pemerintah kabupaten sendiri. Dari sinilah yang sering timbul permasalahan,”tambahnya.

Komisi VII sendiri melalui Panja Minerba terus berupaya menertibkan semua kegiatan perusahaan pertambangan yang beroperasi tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan serta tidak mengacu pada Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Kita ingin menyelesaikan masalah ini.Menjadi semacam fasilitator.Makanya kita minta keduanya untuk tetap tenang. Status Quo ini diberlakukan sehinggaadakeputusantetap. Jadi jangan sampai ada kegiatan,” kata Wakil Ketua Komisi VII ini Menurut Zainuddin Amali, permasalahan sengketa lahan pertambangan merupakan masalah klasik dan telah terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

“Sampai 2011 Dirjen Minerba telah mengeluarkan 14.000 izin KP. Jumlah ini sudah terlalu banyak. Bukan tidak mungkin terjadi konflik antara perusahaan dan pemerintah kabupaten setempat. Termasuk di Kabupaten Lahat ini,”tandasnya. (be/rel/sind)

Lagi, Malaysia Caplok Wilayah RI

Jakarta - Malaysia kembali melakukan tindakan yang dinilai curang terkait batas wilayah. Komisi I DPR menemukan fakta Negeri Jiran itu mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat.

"Di Camar Bulan kita hilang 1.400 Ha tanah dan di Tanjung Datu kita hilang 80.000 meter persegi pantai," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin saat dihubungi, Sabtu (8/101).




Komisi I DPR meminta Pemerintah Indonesia secepatnya melakukan perundingan dengan pihak Malaysia, agar masalah ini tidak biarkan begitu saja.

"Awalnya saya dapat informasi, lalu saya investigasi. Ada data-data itu, wilayah kita terambil (Malaysia). Untuk itu, pemerintah harus berunding ulang (dengan Malaysia)," ujar Wakil Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada liputan6.com, Ahad (9/10).

Menurut penjelasan TB Hasanuddin, di Camar Bulan dan Tanjung Datu, sudah berdiri mercusuar. Hal ini menandakan wilayah tersebut sudah dimiliki atau dikuasai oleh Malaysia. "Itu kelalaian tim komite kita, komite perbatasan Indonesia. Di sana juga sudah ada mercusuar," tuturnya.

Apakah Pemerintah RI tahu masalah ini? "Saya nanya ke Menlu, dia jawab tidak tahu," jawabnya.
 
Sayangnya, lanjut Hasanudin pemerintah pusat diam saja atas sikap Malaysia itu yang dinilai keterlaluan. "Kita "mengalah" begitu saja terhadap Malaysia," imbuhnya .

Peristiwa ini, lanjut politikus PDI Perjuangan ini, telah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Langkah Malaysia ini adalah hal serius yang harus segera disikapi.

"Karena akibatnya kita kehilangan garis pantai dan ribuan ha wilayah laut," tuturnya.(ndr/lrn)

Pangdam-Kapolda Bahu Membahu Selesaikan venue SEA Games

Pangdam (kiri) -Kapolda (kanan)

Palembang, SN
    Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI S Widjonarko dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik Mulyana Arief beserta segenap anggota TNI dan Polri melaksanakan penimbunan pasir di venue volly Pantai  Jum’at (7/9) bertempat di komplek SEA Games Jaka Baring Palembang.
    Pangdam II Sriwijaya di sela-sela kegiatan tersebut mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban dan komitmen bagi segenap prajurit  TNI untuk selalu tampil manakala ada masyarakatnya yang mengalami kesulitan.
    Selanjutnya kepada segenap komponen masyarakat Sumsel, pangdam mengajak untuk bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan yang tengah dihadapi oleh masyarakat dan secara bersama-sama pula menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan   masing-masing, sehingga semakin kondusif, terutama dalam rangka menghadapi pelaksanaan SEA Games XXVI  yang tinggal beberapa hari lagi.
    "SEA Games XXVI yang akan digelar di Palembang  pada  November mendatang ini,   merupakan    hajat     besar bersama yang harus kita dukung secara penuh  demi kesuksesan dan kelancarannya, karena hal ini bukan hanya membawa nama baik Provinsi Sumatera Selatan, tetapi nama baik bangsa Indonesia secara keseluruhan," terang Pangdam.
      Oleh karena itu, mari kita pelihara situasi yang kondusif untuk mendukung kelangsungan pelak-sanaan pembangunan dan even internasional SEA Games XXVI di wilayah  Sumbagsel, tegas Pangdam.(win)

Kejar Target, Pembuatan E-KTP Dibuka Hingga Malam

PALEMBANG– Kejar target, layanan pembuatan KTP elektronik (e-KTP) dilakukan Pemkot Palembang hingga pukul 20.00 WIB malam.Camat Ilir Barat (IB) II Sadaruddin menuturkan, hingga saat ini pelayanan perekaman data e-KTP di wilayahnya tidak mengalami kendala apa pun. Hanya, ada beberapa warga yang tidak dapat hadir saat jadwal giliran untuk membuat e- KTP.

“Itu sebabnya, pelayanan dibuka hingga malam karena dapat membantu mereka yang tidak bisa datang pada pagi atau siang hari,”imbuhnya. Antusiasme warganya untuk mendapatkan pelayanan e- KTP sangat tinggi. “Bila dibandingkan pagi atau siang harinya, lebih ramai malam hari. Mungkin, sebagian besar warga memilih malam karena suasananya nyaman, tidak panas,”tukasnya. Jumlah wajib e-KTP yang dilayani pihaknya per hari sudah tembus 380 orang. Untuk itu, Sadaruddin mengharapkan warga tertib dalam mengurus proses pembuatan e-KTP.

“Proses pelayanan pembuatan e- KTP di IB II ini dilakukan dengan acak sesuai per rukun tetangga (RT),”kata dia kemarin. Sementara itu,berdasarkan catatan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palembang, hingga kemarin baru 29.000 lebih warga Palembang yang sudah melakukan rekam data e-KTP. Hal ini berarti, baru 2% dari total 1,2 juta jumlah warga Palembang wajib KTP yang membuat e-KTP. Kepala Dinas Dukcapil Kota Palembang Abdullah S Farhan menjelaskan, ke-29.000 warga tersebut hanya melakukan rekam data.

Sementara, proses cetaknya diserahkan ke Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. Jika hasil output e-KTP sudah jadi, akan langsung dikirim kembali ke Dinas Dukcapil Palembang. Selanjutnya, e-KTP didistribusikan ke 16 kecamatan di Kota Palembang.“Jadi,e- KTP-nya tidak langsung jadi di tempat,”ujarnya kemarin. Saat ini, sambung Farhan, sudah 14 kecamatan yang mendapatkan dua unit peralatan untuk pembuatan e-KTP. Bahkan, di Kecamatan Ilir Timur (IT) II sudah mendapat tiga unit peralatan, karena jumlah wajib KTP di wilayah tersebut mencapai 138.000 jiwa.

Rencananya di IT II ditambah lagi menjadi 5–6 set peralatan lagi, sehingga totalnya mencapai 7–8 set. “Dua kecamatan lagi, yaitu Sukarame dan Kalidoni, juga akan mendapat tambahan peralatan. Kita sudah minta pusat untuk segera mengirimkan peralatan tambahan untuk mempercepat pelayanannya,” kata Farhan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Husni Thamrin menilai sejauh ini ada dua kecamatan yang belum mencapai target perekaman e- KTP, yakni di Kecamatan IT I dan IT II. “Di dua kecamatan ini (warga yang membuat e- KTP) masih di bawah 300, padahal alat sudah ada dua unit,”katanya.

Untuk itu, Husni mengharapkan pihak kelurahan dan kecamatan untuk proaktif mengajak dan mengawal warga dalam memenuhi undangan pembuatan e-KTP. Dengan demikian, target penyelesaian bisa dicapai. Apalagi, petugas menerima layanan pembuatan e-KTP hingga pukul 20.00 WIB.“Kita harapkan,pada 2011 ini proses perekaman data e-KTP ini sudah bisa selesai,” ujar Husni.(yul/sav/sind)

Puluhan Jembatan Gantung di Muara Enim Rusak Parah

jembatan yang putus beberapa waktu lalu

MUARAENIM– Puluhan jembatan gantung di Kabupaten Muaraenim rusak parah. Sebagian besi penyangganya sudah keropos, kawat (sling) jembatan lepas dan putus, kayu lapuk serta fondasinya retak dan labil.

Kepala Bidang (Kabid) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Bina Marga Muaraenim Fahmi mengakui kondisi ini. Karena itu, pihaknya segera memperbaikinya. “Sekitar 20% dari jembatan yang ada harus segera mendapat penanganan. Untuk itu, mulai tahun ini kita sudah mulai melakukan perbaikan secara bertahap,” ujar Fahmi di Muaraenim kemarin.

Menurut Fahmi, pasca tragedi putusnya jembatan gantung di Desa Ujan Mas Lama yang menelan satu korban tewas dan puluhan luka-luka beberapa waktu lalu, pihaknya telah mendata secara detil seluruh jembatan di Kabupaten Muaraenim. Untuk tahun ini, pihaknya akan melakukan rehabilitasi 10 unit jembatan yang ada.Sedangkan,sisa lainnya akan di perbaiki secara bertahap. “Rehabilitasi jembatan kita lakukan sesuai dengan prioritas, yakni dilihat dari yang kondisinya benar-benar sudah urgen dan yang lalu lintasnya paling padat,”kata Fahmi.

Ke depan,bila memungkinkan, pihaknya akan mengganti seluruh jembatan gantung yang ada dengan spesifikasi yang lebih baik.Seperti ukuran tali sling yang lebih besar dan lantai jembatan dari besi.Jadi, jembatan bisa menahan beban lebih berat dan tahan lama. Jembatan gantung yang ada di wilayah Muaraenim tersebar masing-masing 10 unit di Kecamatan Muaraenim, 7 unit di Ujanmas,6 unit di Gunung Megang, dan 4 unit di Lawang Kidul. Kemudian, ada 3 unit di Talang Ubi, 3 unit di Semende Darat Laut (SDL), 2 unit di Semende Darat Ulu (SDU),1 unit di Semende Darat Tengah (SDT),dan 1 unit Lubai serat 20 di Tanjung Agung.

Seluruh konstruksi jembatan dibangun dari beton dan sling baja dengan lantai kayu. Sedangkan, ukuran jembatan bervariasi mulai panjang 258–16 meter dan lebar dari 1,2–2,7 meter. “Untuk kondisi jembatan belum bisa dipastikan sebab tahun pembuatannya bervariasi. Namun, kita akan terus melakukan pemantauan, khususnya bagi jembatan yang tahun pembuatannya sudah lama,” ujar Fahmi. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat sama-sama menjaga aset yang telah ada. Seperti, tidak menggunakan jembatan gantung melebihi kapasitas serta tidak melewati jembatan secara bersamaan agar beban tidak bertumpu pada satu titik.

Sedangkan,pihak perusahaan di sekitar desa yang mempunyai jembatan gantung diminta bisa membantu pembangunan tersebut karena dana yang digunakan untuk membuat satu jembatan gantung cukup besar. “Keberadaan jembatan gantung sangat diperlukan guna memperlancar urat nadi dan perekonomian masyarakat desa,”kata dia. Iskandar, masyarakat Desa Guci,Kecamatan Ujanmas,Muaraenim, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab yang hanya memperbaiki jembatan gantung di desa tersebut.Sebab, masyarakat setempat mengharapkan rehabilitasi total.

“Kami harap jembatan ini bukan hanya sekedar mendapat perbaikan saja.Tapi direhab total, biar aman saat digunakan warga,”ungkapnya. (feb/ast/sind)

OKU Kucurkan 3,5 Miliar untuk 140 Desa

Yulius Nawawi (Bupati)

BATURAJA – 
Mulai hari ini (8/10),alokasi dana desa (ADD) 2011 akan dicairkan Pemerintah Kabupaten OKU. Pencairan dana ini dilakukan melalui rekening penerima dana. Dana ADD yang akan dicairkan mencapai Rp3,5 miliar.

“Besok (hari ini), dana ADD akan diberikan secara simbolis oleh Bupati OKU kepada penerima dana ADD di Desa Gunung Liwat (kecamatan Pengandonan),” kata Kabid Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten OKU Nanang Nurzaman kemarin. Jumlah desa yang menerima dana ADD sebanyak 140 desa. Setiap desa mendapatkan dana ADD sebesar Rp25 juta. Dia menjelaskan, pencairan dana ini dilakukan di rekening Bank SumselBabel cabang Baturaja.

Dana ADD memiliki banyak fungsi.Misalnya pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp20 juta, bantuan karang taruna Rp500.000, bantuan untuk PKK Rp2 juta, dan Rp2,5 juta untuk biaya administrasi laporan desa. ”Syarat untuk dapat mencairkan dana ADD yakni desa telah membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Kemudian pemerintah desa juga membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD tahun lalu (2010),”ucapnya. Dia berharap pemanfaatan dana ini sesuai hasil musyawarah desa setempat. “Serta membuat laporan hasil kegiatan dana ADD ke BPM-PD Kabupaten OKU,” pungkasnya.

Salah satu warga Ulu Ogan berharap pemanfaatan dana dari pemerintah tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Diman,dia dan warga lain siap memantau penggunaan dana tersebut di masyarakat. “Kita berharap dananya bisa tepat guna dan tepat sasaran,”ujarnya. (erw/sin/net)

Edisi Cetak 481, Jumat 7 Oktober 2011

 

1.200 Hektar Lahan Terancam Digusur, Ratusan Petani OKI Gagal Panen

PALEMBANG– Ratusan petani, warga Desa Nusantara Jalur 27, Air Sugihan OKI, terancam gagal panen. Pasalnya, 1.200 hektare (ha) lahan pertanian mereka terancam digusur PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML).

Menurut Koordinator Forum Petani Nusantara Anwar Sadat, sebanyak 1200 ha tanaman padi warga bakal hilang lantaran kehadiran PT SAML.Alasannya, karena warga yang sudah menempati lokasi sejak 10 tahun lalu dianggap menempati lahan pertanian mereka. ”Tidaksedikitbentukintimidasi yang dilakukan PT SAML untuk mengusir warga.Namun, warga memilih bertahan dan ingin memperjuangkan apa yang diusahakan sejak lama,” kata dia saat dibincangi di GedungDPRDSumselkemarin.

Direktur Walhi Sumsel itu mengatakan, selain menurunkan alat berat yang merusak tanaman padi, perusahaan itu juga melibatkan aparat untuk menakuti warga. Tujuannya agar bisa mengganggu kenyamanan penduduk, sehingga warga tersebut memilih pindah ke lokasi lain. ”Kami tahu negara melalui Undang-undang No 22 juga mengatur perlindungan lahan pangan berkelanjutan.

Itu sebabnya kami hadir dan mengadukan nasib ke Komisi II DPRD Sumsel dengan harapan bisa mendapatkan kembali lahan warga,”tuturnya. Kemudian, sambung Sadat, hasil dari dengar pendapat di Pemprov Sumsel,yang dihadiri Kepala BPN (Badan Pertanahan Negara) Sumsel pada 26 September lalu, ternyata diketahui bahwa PT SAML tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Sehingga Sadat yakin lahan yang sudah diusahakan warga secara turun menurut itu bisa di-enclave. Sementara, Sekretaris Forum Petani Nusantara Sukirman mengungkapkan, pada awalnya tanah tempat mereka hidup adalah Lahan APL (Areal Penggunaan Lain). Namun sejak tahun 1980, banyak warga yang datang dari Jawa dan mulai bercocok tanam di lahan areal APL yang banyak hama dan binatang buas. Akhirnya u lahan yang mereka sejak tahun 2005 itu menghasilkan.

Namun anehnya,ujar Anwar Sadat,pada 2007 turun izin prinsip PT SAML dan menurunkan alat berat saat padi sedang berisi. ”Kami sempat mengalami kerugian besar ketika alat beras merusak padi kami yang sedang bunting (berisi).Namun, kami sempat melakukan perlawanan demi mempertahankan padi kami,”ungkap Sukirman.

Menyikapi permasalahan tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Sumsel Saifurrahman mengatakan,dewan sudah menerima keluhan yang disampaikan warga. Untuk itu dewan akan berusaha mewujudkan harapan petani di Air Sugihan OKI. ”Hal pertama yang akan kami lakukan yakni berkerja sama dengan Komisi I karena masih menyangkut lahan,”kata dia. Namun, karena ini merupakan lahan pertanian tanaman pangan, Komisi II perlu ikut campur.

Sebab,akan sangat merugikan jika lahan pangan pertanianinibergantidenganlahan perkebunan.“Terlebih bila melihat kondisi krisis pangan yang terjadi saat ini,”katanya. Tentang intimidasi masih terus berlangsung, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membenarkan masih kerap terjadi.

Meskipun pada 2008–2009 sempat tidak ada intimidasi karena perusahaan tidak melakukan aktivitas, sejak 2010 sampai sekarang, terjadi lagi aktivitas sehingga mengganggu lahan warga. (sid/mun/sin/net)

Kapolsek SU I Diduga Memeras

PALEMBANG – Oknum Kapolsek Seberang Ulu (SU) I Palembang Kompol Richad B Pakpahan dilaporkan M Darjus,49, warga Lorong Kawasan, RT 022/006, ke Siaga Ops Polda Sumsel dan Bid Propam Polda Sumsel karena diduga telah melakukan pemerasan dan perampasan terhadap korban.

Korban melapor pada Kamis (6/10) sekitar pukul 14.45 WIB dengan didampingi para saksi. Laporan korban No LPB/544/- X/2011/SUMSEL sudah diterima petugas Siaga Ops Polda Sumsel dan diteruskan ke penyidik Direktorat Reskrim Umum Polda Sumsel dan Bid Propam Polda Sumsel. Di hadapan petugas,korban mengatakan,kasus pemerasan terjadi pada Senin (22/8), tepatnya di ruang Kanit Reskrim Polsek SU I Ipda AK Sembiring.

Saat itu anak korban bernama Tomy ditangkap anggota Reskrim SU I pimpinan Kanit Reskrim Ipda Sembiring. ”Anak saya yang sedang bawa mobil kantor pelat merah distop Kanit Reskrim dan anggotanya saat razia di Jakabaring,” ungkap Darjus kemarin. Selanjutnya, korban disuruh turun dari mobil untuk menunjukkan surat kendaraan, tapi sebelum menunjukkan surat kendaraan, Kanit Reskrim Ipda Ak Sembiring langsung memerintahkan anak buahnya menangkap anaknya.

”Dia (kanit Reskrim) bilang anak saya terlibat kasus pemerasan bersama temannya beberapa bulan lalu.Kemudian, anak saya dibawa ke Polsekta SU I Palembang untuk diperiksa lebih lanjut,”paparnya. Di Polsekta SU I,anaknya disuruh Kanit menelepon orang tuanya agar datang ke Polsekta.“ Dalam pertemuan kami bertiga itu, Kapolsek minta uang Rp25 juta, jika anak saya mau keluar dari tahanan.

Saya bilang sama Pak Kapolsek SU I waktu itu, saya cuma ada Rp15 juta saja, lalu uang Rp15 juta itu diambil Kapolsek,dan Kapolsek bilang sisanya nanti ya,” katanya. Terpisah, Kapolsek SU I Palembang Kompol Richad B Pakpahan membantah telah melakukan pemerasan dan perampasan sebagaimana dituduhkan pelapor.

”Saya tak pernah meminta uang, apalagi memeras terhadap korban.Memang kasus yang menimpa anak korban kita tangani. Bahkan, korban sendiri yang meminta anaknya ditangguhkan dalam kasus ini dan memang waktu itu kita pelajari terkait penangguhan nya,” pungkas Richad saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya kemarin. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sabaruddin Ginting melalui Pamen di Bid Propam Polda Sumsel AKBP Ikshan mengaku belum menerima laporan itu.”Kalau memang ada, akan kami proses sesuai ketentuan berlaku,”tandas Iksan.(ade/sin/net)

Kecamatan Talang Kelapa Sudah Layani Pembuatan e-KTP

warga sedang scan retina untuk e-ktp

Banyuasin, SN          
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sudah memulai pembuatan e-KTP sejak Rabu (5/10). Pembuatan e-KTP yang sudah mulai dilakukan ditengah-tengah kendala teknis lainnya dibeberapa kecamatan di Banyuasin.
         “Kami sudah bisa melaksanakan pembuatan e-KTP duluan karena kami persiapkan, dan kelihatannya Kecamatan Talang Kelapa siap menjadi tuan rumah launching e-KTP kabupaten Banyuasin,” kata Camat Talang Kelapa Yusrizal saat diwawancarai seusai pisah sambut Kajari Banyuasin di Graha Sedulang Setudung (GSS), Kamis (6/10).
         Yusrizal mengatakan, pembuatan e-KTP di Kecamatan Talang Kelapa pada pembukaan hari pertama baru bisa melayani 48 orang saja, sementara pelaksanaan hari ke dua hanya sanggup melayani 50 orang saja.
         “Kalau saya perkirakan rata-rata pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Talang Kelapa hanya mampu melayani 50 orang per hari, kecualai ada tambahan jam lembur, namun hingga sekarang belum ada jam lembur,” jelas Yusrizal.
          Yusrizal mengatakan, masyarakat jangan cemas dengan target yang mampu dilaksanakan oleh petugas kecamatan, sebab keterbatasan alat yang disediakan di Kecamatan hanya satu buah melayani penduduk terpadat se-Banyuasin.
          Pemerintah kecamatan juga menyediakan layanan yang maksimal kepada pembuat e-KTP yang sedang mengantri di tenda, sebaiknya sambil membawa makanan sendiri karena pihak kecamatan tak menanggung konsumsi bagi warga.
          Tapi untuk menghindari kekacauan antara antrean pembaut e-KTP petugas e-KTP menyediakan kartu antrean bila diperlukan. “Siapa yang datang duluan dilayani terlebih dahulu, sebaliknya yang datang terlambat dilayani terahir,” kata Yusrizal.
           Dikatakan Yusrizal, manfaat e-KTP bisa meminimalisir dan mendeteksi kemungkinan adanya warga yang dicurigai sebagai teroris. Manfaat lainnya kata Yusrizal bisa menjadikan tertib adminitrasi kependudukan di lembaga pemerintah dan sebagai sumber data pelayanan publik.
           “e-KPT sangat kita tunggu-tunggu dan didukung oleh masyarakat. Setiap kelurahan dan desa melalui Rt/Rw harus mensosialisaikan agar setiap warga memiliki e-KTP,” kata Yusrizal menambahkan warga Talang Kelapa harus mendatangi Kantor Camat untuk mendapatkan pelayanan e-KTP gratis. (sir)

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih Kesulitan Keuangan

Prabumulih SN  –
            Sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilingkungan Pemerintahan Kota Prabumulih, mulai mengalami kesulitan finance (pembiayaan, red) beberapa program kegiatan kerja, menyusul belum dibahasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) atau lebih dikenal dengan sebutan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) sampai saat ini.
            Dari pantauan Koran ini , didapati salah satu Kepala SKPD bahkan terpaksa menunda jadwal keberangkatannya karena minimnya anggaran SKPD mereka. “Semestinya pada pertengahan bulan tadi berangkatnya, karena dana minim terpaksa ditunda sampai menunggu pengajuan dana dari DPPKAD cair,” ungkap salah seorang Kepala SKPD itu sembari meminta namanya untuk tidak ditulis, Kamis (6/10 ) kemarin.
            Ia mengaku terpaksa mengusulkan anggaran SKPJ ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih, karena pentingnya acara yang harus dia ikuti dan sudah terjadwal di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Pusat, Jakarta. “Padahal surat izin perjalanan dinasnya sudah keluar, terpaksa menunggu dana itu turun baru bisa berangkat,” tambahnya seraya menunjukkan surat undangan dan agenda kegiatan yang diikuti.
            Bahkan  untuk pembayaran iklan berita advertorial (iklan berita seremonial, red) pada sejumlah media cetak (Koran, red) untuk tahun anggaran 2011 ini,   terancam tidak bisa dibayar. “Banyak iklan berita  advetorial pada beberapa media massa yang hingga saat  ini  belum dibayar ungkap  sejumlah Wartawan yang bertugas di kota Prabumulih  mengeluh
                        Sementara itu, polemik tarik ulurnya pembahasan APBD Perubahan 2011 juga mulai berimbas terhadap pembayaran gaji ratusan pegawai honorer (PHL) dan tenaga kerja sukarela (TKS) dilingkungan Pemkot Prabumulih. Dari sumber yang dapat dipercaya, menyebutkan gaji para tenaga Honorer dan TKS tersebut terpaksa ditunda menyusul tidak adanya kejelasan pembahasan ABT tersebut.
            Penundaan pembayaran gaji para Honorer dan TKS sendiri sudah terjadi selama tiga bulan ini. Selain alasan minimnya anggaran di SKPD masing – masing, juga belum bakal dibahasnya ABT menjadi penyebab penundaan pembayaran gaji tersebut sampai saat ini. “Di SKPD kami be sudah tigo bulan ini, dak digaji,” sebut salah satu tenaga honorer ini singkat, saat ditemui, kemaren
             Terkait belum adanya pembahasan ABT 2011, Ketua DPRD Prabumulih, Andriansyah Fikri SH, sebelumnya mengaku pihaknya memang belum menerima rancangan RAPBD Perubahan tersebut dari pihak eksekutif. Ironisnya, bukan hanya belum menerima, politisi dari Partai berlambang banteng moncong putih ini juga menyebut pihaknya belum pernah mendengar rancangan tersebut sampai saat ini.
            “Caknyo idak ado, sebab sampe saat ini kito belum nerimo rancangan APBD Perubahan tersebut. Cuma yang ado belum lama ini kito nerimo laporan realisasi anggaran semester pertamo kalu yang itu dengernyo be belum,” tandas Fikri,  belum lama ini.(and)

Pemkot Akan Buka Akses Menuju Megalit

gua batu

    Pagaralam, SN - 
Pemerintah Kota Pagaralam, berencana membuka akses menuju salah satu objek wisata gua batu di Dusun Talang Kubangan, Kelurahan Lubuk Buntak, Kecamatan Dempo Selatan. Objek wisata sejarah yang baru ditemukan masih banyak belum memiliki akses jalan, termasuk gua batu "Rie Tabing" di Dusun Talangkubangan, Kecamatan Dempo Selatan. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Senibudaya, Sukaimi, Kamis (6/10).
   Menurutnya, masih puluhan lokasi penemuan megalit perlu dilakukan penataan termasuk membangun jalan agar mudah dijangkau.
    Contohnya, kata dia, megalit batu mengendong anak, batu kerbau, dolmen, di Dusun Jambat Akar, Kecamatan Dempo Utara. Demikian juga dengan gua batu dan lokasi ranjang batu di Kecamatan Dempo Selatan.
    "Semua itu aset wisata dan sejarah tentunya akan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan jika dikelola dengan baik," ungkapnya.
    Menurut dia, gua yang berada di daerah tebing terjal dan hutan rimba ini, kondisinya sudah banyak mengalami kerusakan, seperti ruangan banyak menyempit dan tetimbun reruntuhan batu akibat faktor alam.
    "Demikian juga dengan sejumlah tulisan dan ukiran menyerupai tapak manusia sudah tertutup timbunan batu sehingga sulit untuk terlihat dengan jelas. Tentunya kedaan ini harus segera diatasi dengan membangun fasilitas pendukung," ungkapnya.
    Ia mengatakan, kalau sudah dibangun jalan tentunya akan mudah melakukan perawatan dan mengangkat juru pelihara.
    "Pagaralam hanya memiliki aset hutan dan peninggalan sejarah, namun pengelolaan belum maksimal karena keterbatasan anggaran," ungkapnya.
    Sebetulnya, kata dia, gua ini dahulunya cukup rapi dan semua ruangan masih dapat dimasuki termasuk guratan berupa tapak kaki manusia yang berada di lantai bangunan tersebut,.
    Tapi akibat faktor alam semuanya sudah rusak," kata dia pula.
    Dia mengatakan, disekitar gua ini cukup banyak bebantuan cadas dan jurang dengan kedalaman mencapai ratusan meter, termasuk batu hamparan dan ada juga bertulisan seperti garis-garis.
    Sementara itu arkeolog  Balai Arkeologi Palembang, Kristantina Indriastuti, mengatakan Pagaralam kaya akan peninggalan sejarah dan beberapa penemuan cukup luas biasa, bahkan sempat menghebohakan.
    "Namun kendala keterbatasan anggaran pemerintah daerah, sehingga tidak mampu melakukan perawatan termasuk membangun fasilitas pendukung," ungkapnya.
    Ia menambahkan, peninggalan sejarah Pagaralam cukup menyebar, bukan hanya di daerah mudah dijangkau saja dan bahkan termasuk jurang serta daerah perbukitan. (ASN)

Jalan Provinsi Hanya Tambal Sulam

Empat Lawang, SN
Kondisi jalan Provinsi Lahat-Bengkulu, tepatnya memasuki
Kecamatan Sikap dan Kecamatan Ulu Musi sekarang ini banyak
berlobang. Hal ini sangat dikeluhkan warga, karena kondisi ini
dimanfaatkan oleh kawanan perampokkan yang kerap beraksi di wilayah
tersebut.
Pantauan di lapangan, sekitar 5 Km jalan provinsi
memasuki Kecamatan Ulumusi dan Sikap Dalam sekarang tampak banyak
kerusakan. Banyak lobang yang menganga di badan jalan nyaris
memutuskan badan jalan. Lobang yang cukup dalam ini dikhawatirkan akan
membahayakan pengguna jalan yang melalui poros jalan tersebut, karena
selain lobang yang dalam kerusakan itu menyebabkan batu lepas
berhamburan sehingga bisa menyebabkan kendaraan tergelincir.
Dilokasi lain, jalan provinsi penghubung Kecamatan Ulumusi-Pasemah
Air Keruh (Paiker) kondisinya juga sudah tampak banyak kerusakan.
Sementara di sekitaran jalan rumput tebas bayang sudah memenuhi
sekitaran jalan, sehingga jalan provinsi tersebut bak jalan tikus.
Pengendara yang melalui jalan tersebut juga terpaksa melaju dengan
lambatk, karena jalan yang banyak bertikungan tajam juga menjadi
sempit.
Warga pun mengeluhkan kondisi kerusakan ini, karena adanya kerusakan
ini, selain seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas
(Lakalantas), juga dimanfaatkan oleh kawanan perampok untuk melakukan
aksinya. Karena dengan kerusakan jalan ini pengendara terpaksa
memperlambat laju kendaraannya.
“Padahal jalan ini baru setahun yang lalu dilakukan perbaikkannya.
Hanya saja perbaikkannya hanya bersifat tambal sulam, sehingga jalan
ini kembali rusak,” ujar Mali (45), warga Desa Karangdapo.
Dikatakannya, dengan kerusakan ini, pengendara terutama warga dua
kecamatan yang setiap harinya memanfaatkan jalan tersebut, karena
memang akes utama, menjadi khawatir, apalagi wilayah tersebut termasuk
daerah rawan kriminalitas serta lakalantas.
“Kami mengharapkan agar pemerintah melakukan pengawasan bila dilakukan
perbaikkannya, sehingga  hasilnya maksimal dan kualitasnya bagus. Ya,
sayang juga kalau perbaikkannya sudah menelan biaya cukup besar namun
hasilnya tidak begitu maksimal,” harapnya.
Tidak jauh berbeda dengan penuturan Tamimi, warga Desa Nanjungan
Kecamatan Paiker, dengan kerusakan jalan serta tingginya rumput tebas
bayang yang menghalangi jarak pandang ini seringkali terjadinya
lakalantas. Oleh karena itu, warga Kecamatan Paiker mengharapkan
adanya perhatian pemerintah dengan kondisi jalan yang menjadi objek
patal bagi warga, karena merupakan akses utama.
“Selain diharapkan adanya perbaikan jalan juga diharapkan penebasan
rumput yang tumbuh di sekitaran jalan ini. Ya, sudah tidak terhitung
lagi banyak korban baik korban kriminal ataupun lakalantas di jalan
ini,” tambahnya. (eko)

'Sport Jantung' Dengan Venues yang Belum Selesai

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

UNTUK rasa memiliki yang tinggi dan kecintaan bagi Bumi Sriwijaya, tentu semua warga Sumsel ingin venues yang sedang dibangun selesai tepat waktu.  Bila sebelumnya melihat fisik venues  yang belum sempurna, muncul pertanyaan dan kebimbangan, apakah semuanya akan tepat waktu. Tetapi sampai kemarin dengan perkembangan yang  baik dan terus dikebut, perlahan keraguan mulai luntur.
SEA Games 2001 adalah tugas berat bagi Sumsel, apalagi secara fisik dan dapat dilihat dengan mata, venues yang terus dikebut pembangunannya banyak molor dari target yang ditetapkan. Bahkan banyak pihak mengusulkan SEA Games 2011 ditunda dari jadwal semula.
Khawatir, ragu, dan 'sport jantung', tentu saja ada untuk kondisi ini. Apalagi ini adalah pertaruhan nama baik bagi Sumsel. Tetapi Gubernur Alex Noerdin terus menunjukkan antusiasme  yang tinggi untuk tetap menjadi tuan rumah SEA Games XXVI 2011.
Gerak cepat terus dipacu  mengejar banyaknya fasilitas yang belum ada, baik fasilitas olahraga, hotel, dan  fasilitas pendukung lainnya. Tentu saja ini untuk menjawab  keraguan di banyak pihak.
Tentu saja rakyat Sumsel saat ini banyak yang menduga dan merasa ragu, apakah target selesainya venues ini akan tepat waktu. Keraguan tersebut hal yang wajar muncul di banyak pihak, terutama bila melihat banyak venues yang belum selesai,  padahal event olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut pelaksanaannya hanya  dalam hitungan hari saja.
Memang bukan pekerjaan yang mudah dan gampang sebagai tuan rumah even yang dihadiri ribuan atlet dari berbagai negara Asia Tenggara.  Karena  dalam sejarahnya Sumsel   merupakan satu-satunya  daerah di luar Provinsi DKI Jakarta yang pertama kali  menjadi tempat penyelenggaraan even internasional SEA  Games, tentu ini adalah poin berat dan mempertaruhkan nama Sumsel. Tentu sukses SEA Games akan berdampak positif untuk Sumsel secara menyeluruh. Pengalaman sukses menjadi tuan rumah PON telah memberi bukti nyata, apalagi untuk pelaksanaan pesta olahara Asia Tenggara yang diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp 200 miliar. Pertaruhan nama baik Sumsel akan menjadi yang utama di tahun 2011, semua warga Bumi Sriwijaya tentu ingin segalanya berjalan sukses lancar. Walaupun itu ada kekurangan harus diminimalkan sekecil mungkin, karena sebesar apapun acaranya pasti tak akan memuaskan 100 persen, atlet, ofisial, dan semua tamu yang akan datang ke Sumsel.
Sebagai tuan rumah event yang dihadiri ribuan atlet dari berbagai negara Asia Tenggara, bukan pekerjaan yang mudah. Dalam sejarahnya Sumsel  merupakan satu-satunya daerah di luar Provinsi DKI Jakarta yang pertama kali menjadi tempat penyelenggaraan event internasional SEA Games.
Di banyak pertemuan yang sifatnya seremoni, Gubernur selalu melontarkan dan ajakan untuk menyukseskan SEA Games. Tentu ini sikap optimisme yang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan di lapisan bawah, apakah khalayak Bumi Sriwijaya memang sudah tahu Sumsel menjadi tuan rumah pesta olahraga tersebut? Padahal ini sangat penting, karena peran rakyat sangat luar biasa. Element  inilah yang terbesar berperan untuk menyukseskan  SEA Games. Muncul satu pertanyaan lagi, ini tugas siapa? Tak akan bisa Gubernur sendirian melakukan tugas besar dan berat  ini, tanpa didukung semua elemen di Bumi Sriwijaya ini. (***)

PT BGG Rambah Lahan Warga Tanpa Izin

ilust

 Lahat, SN
Sebanyak 10 perwakilan warga Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat untuk mempertanyakan persoalan PT Budi Gema Gempita yang diduga menyerobot lahan penduduk desa tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
        Perwakilan desa diterima Wakil Ketua II DPRD Drs Farhan Berza MM MBA, Ketua Komisi II H Niko Pransisko SH dan Anggota dewan Ariestoteles Sag, diruang rapat gabungan.
        Kepala Desa (Kades) Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur Mulyadi mengatakan, bahwasanya PT BGG telah melakukan pemerataan lahan milik masyarakat desa tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan juga koordinasi.
        “Ini merupakan laporan dari penduduk desa, kalau PT BGG telah melakukan buldozer terhadap lahan masyarakat, sehingga menyebabkan keresahan warga.
        Pemerintah desa (Pemdes) telah melayangkan surat pemberitahuan kepada perusahaan tersebut, agar tidak melakukan buldozer sebelum semua persoalan jelas, akan tetapi, belum genap 10 hari setelah diadakan pertemuan, mereka tetap menjalankan tugasnya.
        “Kita sudah kirimkan surat secara lisan, tulisan, maupun bertatap muka, agar segala operasional yang dilakukan oleh PT BGG sekiranya dihentikan sementara waktu, akan tetapi, mereka sama sekali tidak mengindahkannya,” tegas Mulyadi.
        Ditambahkan Sekretaris desa (sekdes) Sapri Aziz, padahal berdasarka komitmen antara perusahan dan penduduk desa, mereka tidak akan melakukan pemerataan lahan dan juga tidak diperbolehkan beroperasi.
        “Sama sekali tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan, selain itu, PT BGG membeli lahan tersebut melalui oknum warga desa juga termasuk memasukkan alat berat dan mengatasnamakan penduduk Desa Muara Lawai,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Drs Farhan Berza MM MBA didampingi Ketua Komisi II H Niko Pransisko SH mengemukakan, pihaknya akan memanggil PT BGG termasuk juga instansi terkait, duduk satu meja mencarikan solusi terbaik, sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak merasa dirugikan.

        “Baik pihak perusahaan, instansi terkait, DPRD akan mengundang kepala desa (kades) yang masuk dalam wilayah izin usaha penambangan (IUP) PT BGG, dimana duduk satu meja mencari pemecahaan dari permasalahan ini, agar tidak dibiarkan berlarut-larut,” katanya. (zal)