Baturaja, SN
Angan konsorsium LSM Kabupaten OKU membawa persoalan debu Semen Baturaja ke Panitia kerja (panja) Komisi II DPRD OKU berakhir kandas, Senin (27/2). Selasa (28/2) mereka balik mendesak Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi untuk segera mencopot 'Uda' salah satu pejabat penting di OKU yang dinilai berperan menjadi 'biang' kegagalan itu karena dianggap tidak berpihak dengan rakyat sebagai korban debu .
Konsorsium LSM (persatuan puluhan LSM) Kabupaten OKU pimpinan Dewantara Jaya SP bersama sejumlah rekannya Selasa (28/2) sengaja datang ke pemkab OKU untuk menghadap Bupati Drs H Yulius Nawawi mendesak 'uda' dicopot dari jabatanya sebagai salah satu kepala bagian di setda OKU yang dinilai punya peran penting dalam kegagalan dibentuknya Panitia kerja (panja) komisi II DPRD OKU pimpinan Malkomar du’i SH, sayangnya Bupati sedang dinas luar, sedangkan Wakil Bupati Drs H Kuryana aziz memimpin rapat hingga siang, begitu juga Sekda Drs H Umirtom sedang ada urusan penting.
"Persoalan debu semen Baturaja yang menjadi keluhan warga di ring I ini sengaja kami bawa ke komisi II DPRD OKU untuk dibentuk panitia kerja supaya masyarakat paham apa penyebab debu yang dimuntahkan dari PTSB ini, realisasinya Senin (27/2) kemarin rapat antara PTSB dan komisi II berikut konsorsium LSM digelar, tapi hasilnya pertemuan itu tak lebih sebagai ajang 'cari muka' oknum dewan yang belakangan diketahui sudah diatur sampai berakhir di rumah makan salah satu anggota dewan kawasan sukajadi, kami cukup bukti jika “uda” sejak sore hingga pagi sebelum rapat yang di gelar komisi II sudah melakukan loby terlebih dahulu dengan ketua komisi Malkomar du’i dirumahnya, bahkan pada saat peretemuan di DPRD “uda” ikut hadir di situ, yang kami pertanyakan posisi pejabat ini tidak ada korelasinya dengan persoalan yang akan dibahas, bahkan kedatangan 'uda' tidak di undang oleh komisi II," papar Dewantara jaya.
Sementara 'uda' yang dikonfirmasi menyangkut persoalan ini mengaku punya niat baik ingin ikut menyelesaikan persolan karena tempat tinggalnya juga ikut menjadi korban debu.
"Masya allah, kalaupun saya ikut kerumah Malkomar hanya disebabkan kekerabatan saya dengan Husin, tidak sedikitpun niat saya untuk menggagalkan rencana mereka, kedatangan saya juga di DPRD tak lebih sekedar ingin tau persoalan yang sebenarnya kenapa tidak kunjung usai sebab tempat tinggal saya juga masuk dalam lingkaran Ring I yang mereka persoalkan itu, kalaupun ada desakan saya harus di copot dari jabatan kepala bagian terserah pimpinan yang punya wewenang, bagi saya hidup ini hanya nilai kebaikan saja, jangankan jabatan nyawapun kita harus pasrahkan pada yang kuasa,” terang uda. (had)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 29 Februari 2012
Kasus Wisma Atlet Makin Meluas, SBY Harus Tegas
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
PARTAI Demokrat yang saat ini tengah berkuasa dan sepanjang sejarahnya selalu baik-baik alias sangat santun, akhirnya harus menelan pil pahit. Petinggi PD akhirnya harus hilir mudik pengadilan karena tersandung kasus korupsi wisma atlet SEA Games. Seperti hari ini, lanjutan sidang akan meminta keterangan Angelina Sondakh Rosa Manulang.
Tak hanya itu Andi Malarangeng juga harus duduk di kursi sidang, walaupun hanya sebatas saksi. Sebelumnya sudah ada mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin.
Hanya untuk dingat, padahal selama ini Presiden sebagai Pembina PD selalu menyatakan di garda terdepan untuk pemberantasan korupsi.
Kini kasus wisma atlet terus berkembang, meluas dan banyak korbannya. Bahkan KPK akan mengusut tiga menteri yang minta fee ke Rosa. Tentu pertanyaan mengarah ke penguasa, ada apa ini? Mengapa lingkaran kekuasaan banyak yang terlibat maling uang negara.
Untuk mengingatkan dan menyegarkan ingatan, dua kader Demokrat yaitu Angelina Sondakh dan Muhammad Nazaruddin diduga terlibat korupsi Wisma Atlet Sea Games di Palembang. Angelina Sondakh diduga pernah meminta komisi atas golnya proyek itu sekitar Rp 200 miliar.
Sementara Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin diduga menerima suap Rp 25 milyar terkait proyek tersebut.
Sejak kasus korupsi Wisma Atlet menyeruak dan diduga keras melibatkan kader Partai Demokrat, partai penguasa tersebut sudah menyiapkan sanksi bagi kadernya yang terlibat korupsi. Tetapi kenyataannya, sanksi untuk kader partai tersebut diberikan sangat hati-hati dan pelan-pelan. Harusnya partai yang saat ini berkuasa harus tegas untuk pemberantasan korupsi ini. (***)
Selasa, 21 Februari 2012
Senin, 20 Februari 2012
Eddy Dukung Alex Noerdin Jadi Gubernur DKI Jakarta
Palembang, SN
Ir H Alex Noerdin SH menjadi salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta mendapat dukungan penuh Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf. Eddy Yusuf juga siap mendukung perjuangan Alex Noerdin secara lahir batin jika nanti Alex benar-benar dicalonkan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
Dikatakan Eddy, Alex Noerdin pantas dan punya modal untuk maju menuju DKI Jakarta 1. Kesuksesan SEA Games di Sumatera Selatan sudah melambungkan nama Alex Noerdin di Jakarta.
”Kita tentunya berdoa agar niat pak Alex bisa berhasil. Biar bagaimanapun kesuksesan Sea Games sudah membuat nama pak Alex dikenal luas di Jakarta. Jadi saya rasa pencalonan pak Alex bukan tanpa alasan . Kita berdoa mudah-mudahan berhasil. Kredibilitas dan dedikasi pak Alex selama ini cukup membuat namanya dikenal banyak orang di tingkat nasional. Terlebih, dalam dua tahun ini Sumsel sukses menyelenggarkan even internasional yang tidak luput dari perhatian publik nasional terutama DKI Jakarta," terang Eddy.
Menurut Eddy, peluang Alex Noerdin terpilih ada asalkan rakyat di Jakarta tidak memilih pemimpinnya berdasarkan kesukuan. “ Mudah-mudahan rakyat Jakarta memilih dengan tidak melihat kesukuan tetapi melihat kemampuan.
“Pak Alex minta dukungan pencalonan dirinya sebagai Gubernur DKI, namun belum pasti. Kepastiannya baru didapat dalam minggu-minggu ini. Saya bilang siap mendukung pak Alex menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita banyak teman di Jakarta, ada teman-teman dan kelompok-kelompok masyarakat yang dekat dengan kita di Jakarta dan ada juga teman-teman kita semasa sekolah dulu yang saat ini tinggal di Jakarta. Jika nanti pak Alex benar-benar maju, mereka siap bergerak dan membantu,” ungkap Eddy usai menghadiri deklarasi Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Lokal Sumsel di Hotel Clasie Palembang beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Alex Noerdin belum lama ini sempat menyampaikan perihal pencalonan dirinya. Ia menegaskan, pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan atas dasar keinginan pribadinya tetapi usulan sejumlah tokoh nasional.
"Pencalonan Gubernur DKI Jakarta ini bukan atas dasar keinginan saya sendiri, melainkan atas usulan sejumlah tokoh nasional," ujarnya.
Dijelaskannya, ada empat syarat yang harus dipenuhi secara pribadi untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI . Pertama, sebagai Gubernur Sumsel, dia harus mendapat izin presiden. Kedua, ia harus bisa berbuat lebih baik dari incumbent. Ketiga, Alex harus mampu menyelesaikan setidaknya 10 problem utama yang membelit DKI saat ini, terutama masalah kemacetan, banjir, dan kerawanan sosial. Keempat, penggantinya sebagai Gubernur Sumsel harus amanah. (pit)
Ir H Alex Noerdin SH menjadi salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta mendapat dukungan penuh Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf. Eddy Yusuf juga siap mendukung perjuangan Alex Noerdin secara lahir batin jika nanti Alex benar-benar dicalonkan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
Dikatakan Eddy, Alex Noerdin pantas dan punya modal untuk maju menuju DKI Jakarta 1. Kesuksesan SEA Games di Sumatera Selatan sudah melambungkan nama Alex Noerdin di Jakarta.
”Kita tentunya berdoa agar niat pak Alex bisa berhasil. Biar bagaimanapun kesuksesan Sea Games sudah membuat nama pak Alex dikenal luas di Jakarta. Jadi saya rasa pencalonan pak Alex bukan tanpa alasan . Kita berdoa mudah-mudahan berhasil. Kredibilitas dan dedikasi pak Alex selama ini cukup membuat namanya dikenal banyak orang di tingkat nasional. Terlebih, dalam dua tahun ini Sumsel sukses menyelenggarkan even internasional yang tidak luput dari perhatian publik nasional terutama DKI Jakarta," terang Eddy.
Menurut Eddy, peluang Alex Noerdin terpilih ada asalkan rakyat di Jakarta tidak memilih pemimpinnya berdasarkan kesukuan. “ Mudah-mudahan rakyat Jakarta memilih dengan tidak melihat kesukuan tetapi melihat kemampuan.
“Pak Alex minta dukungan pencalonan dirinya sebagai Gubernur DKI, namun belum pasti. Kepastiannya baru didapat dalam minggu-minggu ini. Saya bilang siap mendukung pak Alex menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita banyak teman di Jakarta, ada teman-teman dan kelompok-kelompok masyarakat yang dekat dengan kita di Jakarta dan ada juga teman-teman kita semasa sekolah dulu yang saat ini tinggal di Jakarta. Jika nanti pak Alex benar-benar maju, mereka siap bergerak dan membantu,” ungkap Eddy usai menghadiri deklarasi Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Lokal Sumsel di Hotel Clasie Palembang beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Alex Noerdin belum lama ini sempat menyampaikan perihal pencalonan dirinya. Ia menegaskan, pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan atas dasar keinginan pribadinya tetapi usulan sejumlah tokoh nasional.
"Pencalonan Gubernur DKI Jakarta ini bukan atas dasar keinginan saya sendiri, melainkan atas usulan sejumlah tokoh nasional," ujarnya.
Dijelaskannya, ada empat syarat yang harus dipenuhi secara pribadi untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI . Pertama, sebagai Gubernur Sumsel, dia harus mendapat izin presiden. Kedua, ia harus bisa berbuat lebih baik dari incumbent. Ketiga, Alex harus mampu menyelesaikan setidaknya 10 problem utama yang membelit DKI saat ini, terutama masalah kemacetan, banjir, dan kerawanan sosial. Keempat, penggantinya sebagai Gubernur Sumsel harus amanah. (pit)
7 Kades Hasil Pilkades Dilantik
Kayuagung, SN
Tujuh kepala desa (Kades) di Kabupaten OKI hasil Pemilihan Kades (Pilkades) selama tahun 2011 lalu resmi memegang jabatannya setelah dilantik Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM, Jumat (17/2) di BPBS II Setda OKI.
Kepala BPPMD OKI H Nehru BHM Soleh SSos menjelaskan, pelantikan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2006 tentang tata cara pemilihan pencalonan, pengangkatan dan pemberentihan Kepala desa.
Katanya, kades yang dilantik yakni kades yang merupakan hasil pemilihan dari tanggal 24 Febuari 2011 sampai 15 Desember 2011, yaitu Khoirul Usman sebagai Kades Desa Bumi Pratama Mandiri Kecamatan Sungai Menang, Fatimah sebagai Kades Desa Karya Jaya Kecamatan Mesuji Makmur.
Abdul Gani sebagai Kades Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam, Zainal Abidin sebagai Kades Desa Pelimbangan Kecamatan Cengal, Ibrahim sebagai Kades Desa Mesuji Jaya Kecamatan Mesuji Makmur, Dud Ahmad sebagai Kades Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan, Mujiyat sebagai Kades Desa Bina Karsa Kecamatan Mesuji Makmur.
Ishak Mekki mengatakan, Kades hendaknya dapat melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan, Kades merupakan pilihan masyarakat oleh karenanya kades harus melayani dan mengabdi kepada masyarakat.
Banyak sekali program pemerintah yang langsung ke desa, Kades harus dapat memanfatkan program yang ada di desa dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Mengawasi semua program yang dilaksanankan di desa, memastikan pelaksaan dengan benar baik administrasinya maupun kualitas bahan bagunan jika berupa pembagunan fisik.(iso)
Tujuh kepala desa (Kades) di Kabupaten OKI hasil Pemilihan Kades (Pilkades) selama tahun 2011 lalu resmi memegang jabatannya setelah dilantik Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM, Jumat (17/2) di BPBS II Setda OKI.
Kepala BPPMD OKI H Nehru BHM Soleh SSos menjelaskan, pelantikan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2006 tentang tata cara pemilihan pencalonan, pengangkatan dan pemberentihan Kepala desa.
Katanya, kades yang dilantik yakni kades yang merupakan hasil pemilihan dari tanggal 24 Febuari 2011 sampai 15 Desember 2011, yaitu Khoirul Usman sebagai Kades Desa Bumi Pratama Mandiri Kecamatan Sungai Menang, Fatimah sebagai Kades Desa Karya Jaya Kecamatan Mesuji Makmur.
Abdul Gani sebagai Kades Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam, Zainal Abidin sebagai Kades Desa Pelimbangan Kecamatan Cengal, Ibrahim sebagai Kades Desa Mesuji Jaya Kecamatan Mesuji Makmur, Dud Ahmad sebagai Kades Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan, Mujiyat sebagai Kades Desa Bina Karsa Kecamatan Mesuji Makmur.
Ishak Mekki mengatakan, Kades hendaknya dapat melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan, Kades merupakan pilihan masyarakat oleh karenanya kades harus melayani dan mengabdi kepada masyarakat.
Banyak sekali program pemerintah yang langsung ke desa, Kades harus dapat memanfatkan program yang ada di desa dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Mengawasi semua program yang dilaksanankan di desa, memastikan pelaksaan dengan benar baik administrasinya maupun kualitas bahan bagunan jika berupa pembagunan fisik.(iso)
Air Bersih Telan Dana Rp 10 M
Indralaya, SN
Kebutuhan untuk fasilitas air bersih di Komplek Kantor Terpadu ternyata menunjukkan anggaran cukup fantastis yaitu mencapai Rp 10 miliar. Hal tersebut dikatakan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ogan, Zulkarnain, SPd, kemarin.
Dijelaskannya, dana sebesar Rp 10 miliar tersebut hanya untuk membiayi instalasi saja belum termasuk biaya pendistribusian ke komplek perkantoran terpadu dan RS. "Pendistribusian air bersih ke komplek kantor terpadu dan rumah sakit untuk instalasinya saja dibutuhkan dana 10 Miliar lebih" ujar Zulkarnain
Ditambahkan orang nomor satu di Tirta Ogan ini nanti akan dibangun Boster khusus agar pendistribusian air bersih khususnya untuk komplek perkantoran dan rumah sakit terkontrol sehingga air lancara menggalir.
"Apalagi di lingkungan rumah sakit misalnya air nantinya jangan sampai tidak mengalir atau tersendat-sendat. Karena rumah sakit merupakan fasilitas umum yang sangat erat hubungannya dengan kebersihan yang sangat membutuhkan air bersih,"ujarnya.
Pihaknya dikatakan Zulkarnain sudah mengajukan proposal bantuan baik ke pusat maupun propinsi melewati dinas PU Cipta Karya. "Mudah-mudahan cepat terealisasi paling tidak sebelum komplek kantor terpadu dan RS ditempati air bersihnya sudah bisa dinikmati alias sudah mengalir,"ujarnya. (man)
Kebutuhan untuk fasilitas air bersih di Komplek Kantor Terpadu ternyata menunjukkan anggaran cukup fantastis yaitu mencapai Rp 10 miliar. Hal tersebut dikatakan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ogan, Zulkarnain, SPd, kemarin.
Dijelaskannya, dana sebesar Rp 10 miliar tersebut hanya untuk membiayi instalasi saja belum termasuk biaya pendistribusian ke komplek perkantoran terpadu dan RS. "Pendistribusian air bersih ke komplek kantor terpadu dan rumah sakit untuk instalasinya saja dibutuhkan dana 10 Miliar lebih" ujar Zulkarnain
Ditambahkan orang nomor satu di Tirta Ogan ini nanti akan dibangun Boster khusus agar pendistribusian air bersih khususnya untuk komplek perkantoran dan rumah sakit terkontrol sehingga air lancara menggalir.
"Apalagi di lingkungan rumah sakit misalnya air nantinya jangan sampai tidak mengalir atau tersendat-sendat. Karena rumah sakit merupakan fasilitas umum yang sangat erat hubungannya dengan kebersihan yang sangat membutuhkan air bersih,"ujarnya.
Pihaknya dikatakan Zulkarnain sudah mengajukan proposal bantuan baik ke pusat maupun propinsi melewati dinas PU Cipta Karya. "Mudah-mudahan cepat terealisasi paling tidak sebelum komplek kantor terpadu dan RS ditempati air bersihnya sudah bisa dinikmati alias sudah mengalir,"ujarnya. (man)
Seluruh Jalan di Sekayu Diperbaiki
Sekayu, SN
Kondisi jalan di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam kurun beberapa tahun ini banyak yang rusak, bahkan terkesan dibiarkan, apalagi kondisi jalan provinsi yang berada di Kota Sekayu, seperti di kawasan Kampung Ogan (jalan merdeka Red ) benar-benar sudah rusak parah. Berbagai titik kerusakan dengan lobang yang cukup berpariasi besarnya tidak bisa dihitung lagi.
Warga disekitar kampung ogan, termasuk warga lainnya yang sering melintas dikawasan jalan merdeka sudah beberapa kali melakukan protes untuk segera diperbaiki jalan yang katagori jalan Propinsi yang tentunya kewenangan ada pada propinsi meski berada di wilayah Kota Sekayu.
"Sudah lamo nian jalan ini tidak pernah diperbaiki, alasannya karena jalan di Kampung Ogan ini, statusnya jalan propinsi, makanya dinas PU BM Pemkab Muba tidak pernah melakukan perbaikian, kecuali sifatnya tanggap darurat," kata Burhan (45) warga di seputaran Kampung Ogan.
Bupati Muba H Pahri Azhari belum lama ini ketika melakukan peninjauan beberapa kawasan di Kota Sekayu, berjanji akan memperbaiki jalan yang rusak diseluruh wilayah Sekayu.
Tahun ini, semua jalan di Kota Sekayu yang mengalami kerusakan akan kita perbaiki, kita pastikan semua jalan di Sekayu mulus dan tidak ada lagi yang rusak," katanya.
Kadinas PU BM Pemkab Ir H Suhaimi ketika dikonfirmasikan secara terpisah, membenarkan, bahwa seluruh jalan di kota Sekayu yang mengalami kerusakan akan diperbaiki semuanya.
"Bukan hanya jalan kabupaten yang ada di Sekayu akan diperbaiki, termasuk jalan Propinsi yang berada di Kampung Ogan yang kondisinya sudah cukup parah juga akan kita perbaiki,’’Terang Suhaimi.
Diterangkan Suhaimi, secara teknisnya, untuk perbaikan jalan propinsi yang ada di Kota Sekayu, akan dilakukan koordinasi, atau pemberitahuan ke dinas PU BM Sumsel, tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Biasanya kalau kita yang akan memperbaikinya, maka Sumsel tidak perlu lagi memperbaikinya, makanya kita akan koordinasinya dengan Dinas PU BM Sumsel," tambah Suhaimi.
Lanjut Suhaimi, pada tahun 2012 ini semua kerusakan jalan yang ada di wilayah Kota Sekayu akan diperbaiki, termasuk akan dilakukan pelebaran jalan, yang kondisi jalannya cukup sempit. (her)
Kondisi jalan di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam kurun beberapa tahun ini banyak yang rusak, bahkan terkesan dibiarkan, apalagi kondisi jalan provinsi yang berada di Kota Sekayu, seperti di kawasan Kampung Ogan (jalan merdeka Red ) benar-benar sudah rusak parah. Berbagai titik kerusakan dengan lobang yang cukup berpariasi besarnya tidak bisa dihitung lagi.
Warga disekitar kampung ogan, termasuk warga lainnya yang sering melintas dikawasan jalan merdeka sudah beberapa kali melakukan protes untuk segera diperbaiki jalan yang katagori jalan Propinsi yang tentunya kewenangan ada pada propinsi meski berada di wilayah Kota Sekayu.
"Sudah lamo nian jalan ini tidak pernah diperbaiki, alasannya karena jalan di Kampung Ogan ini, statusnya jalan propinsi, makanya dinas PU BM Pemkab Muba tidak pernah melakukan perbaikian, kecuali sifatnya tanggap darurat," kata Burhan (45) warga di seputaran Kampung Ogan.
Bupati Muba H Pahri Azhari belum lama ini ketika melakukan peninjauan beberapa kawasan di Kota Sekayu, berjanji akan memperbaiki jalan yang rusak diseluruh wilayah Sekayu.
Tahun ini, semua jalan di Kota Sekayu yang mengalami kerusakan akan kita perbaiki, kita pastikan semua jalan di Sekayu mulus dan tidak ada lagi yang rusak," katanya.
Kadinas PU BM Pemkab Ir H Suhaimi ketika dikonfirmasikan secara terpisah, membenarkan, bahwa seluruh jalan di kota Sekayu yang mengalami kerusakan akan diperbaiki semuanya.
"Bukan hanya jalan kabupaten yang ada di Sekayu akan diperbaiki, termasuk jalan Propinsi yang berada di Kampung Ogan yang kondisinya sudah cukup parah juga akan kita perbaiki,’’Terang Suhaimi.
Diterangkan Suhaimi, secara teknisnya, untuk perbaikan jalan propinsi yang ada di Kota Sekayu, akan dilakukan koordinasi, atau pemberitahuan ke dinas PU BM Sumsel, tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Biasanya kalau kita yang akan memperbaikinya, maka Sumsel tidak perlu lagi memperbaikinya, makanya kita akan koordinasinya dengan Dinas PU BM Sumsel," tambah Suhaimi.
Lanjut Suhaimi, pada tahun 2012 ini semua kerusakan jalan yang ada di wilayah Kota Sekayu akan diperbaiki, termasuk akan dilakukan pelebaran jalan, yang kondisi jalannya cukup sempit. (her)
Pengemis Dan Anjal Menurun, Orang Gila Meningkat
Palembang, SN
Terus gencarnya Dinas Sosial (dinsos) Kota Palembang berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (sat pol PP) Kota Palembang menyisir kawasan yang rentan dijadikan Pengemis,gepeng dan Anak Jalanan (anjal) untuk melakukan aktifitasnya meminta-meminta di kota palembang menunjukan hasil yang membaik.
Hasil yang tercatat selama dua tahun (2010-2011) jumlah pengemis, anjal menunjukan penurunan yang segnifikan. justru sebaliknya terjadi pada orang gila (orgil) di kota Palembang menjadi kota yang subur bagi orgil atau stress.
Plt Kepala Dinas Sosial (dinsos) kota Palembang Herty Mochtar melalui Kepala Bidang (kabid) Pelayanan dan Rehabilitas sosial Dinsos Palembang A Malik Danil mengatakan orgil dikota ini lebih cenderung meningkatl yang memang sengaja dilepas orang tidak bertanggung jawab dari kota luar Palembang.
“Orang gila yang masih menjadi permasalahn kita, dari tahun-tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan, rata-rata orgil ini mereka berasal dari luar Palembang yang sengaja di lepas,”jelasnya kemarin.
Selama dua tahun ini (2010-2011) kata Malik orgil pria meningkat mencapai lebih kurang 25 persen.”tahun 2010 orgil jenis kelamin laki-laki hanya berjumlah 109 orang, nah ditahun 2011 meningkat menjadi 130 orang, sedangkan orgil perempuan turun sebanyak 50 persen yakni ditahun 2010 berjumlah 62 orang menurun ditahun 2011 menjadi 30 orang,’katanya.
Mereka (orgil) ini, kata A Malik lebih banyak ditangkap pada malam hari, mengingat aktifitas mereka lebih mencolok pada malam hari.”Kalau siang hari orgil ini tidak terlalu mencolok, nah pada malam hari ini biasanya mereka berkeliaran baru kita tangkap dan kita serahkan ke RS Ernaldi Bahar,”tegasnya.
Beda halnya Jumlah anjal yang meminta-minta di Kota ini, masih katanya yang sempat meningkat pada bulan suci ramadhan tahun lalu saat ini mulai berkurang seiring gencarnya penertiban yang dilakukan.
“Anjal tahun 2010 laki-laki berjumlah 122 orang dan perempuan 78,ditahun 2011 berkurang anjal laki 35 orang dan perempuan 51 orang,”ungkapnya. Penerunan jumlah pengemis juga tidak jauh berbeda dengan anjal, juga menungjukan penurunan yang segnifikan.”2010 laki-laki 181 orang dan perempuan 115 menurun menjadi ditahun 2011 pengemis laki-laki 161 orang dan pengemis perempuan 106 orang,”jelasnya.
Nah, mereka yang ketangkap tangan sedang melakukan aksinya ini langsung dilakukan Pembina selama tiga bulan lamanya untuk mendapatkan keterampilan .
"Pertama kita berikan bimbingan mental setelah itu baru kita berikan keterampilan sseperti pembuatan sapu, sablon bagi anjal bahkan keterampilan otomotif,’jelasnya. Dengan kisaran dana yang harus dianggrakan dinsos kota Palembang tambah A Malik Danil menyentuh hingga Rp 300 juta.
“Setiap item keterampilan dana yang diperuntukan untuk mereka (pengemis dan anjal ) sampai menyentuh Rp 300 juta’tukasnya.(win)
Terus gencarnya Dinas Sosial (dinsos) Kota Palembang berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (sat pol PP) Kota Palembang menyisir kawasan yang rentan dijadikan Pengemis,gepeng dan Anak Jalanan (anjal) untuk melakukan aktifitasnya meminta-meminta di kota palembang menunjukan hasil yang membaik.
Hasil yang tercatat selama dua tahun (2010-2011) jumlah pengemis, anjal menunjukan penurunan yang segnifikan. justru sebaliknya terjadi pada orang gila (orgil) di kota Palembang menjadi kota yang subur bagi orgil atau stress.
Plt Kepala Dinas Sosial (dinsos) kota Palembang Herty Mochtar melalui Kepala Bidang (kabid) Pelayanan dan Rehabilitas sosial Dinsos Palembang A Malik Danil mengatakan orgil dikota ini lebih cenderung meningkatl yang memang sengaja dilepas orang tidak bertanggung jawab dari kota luar Palembang.
“Orang gila yang masih menjadi permasalahn kita, dari tahun-tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan, rata-rata orgil ini mereka berasal dari luar Palembang yang sengaja di lepas,”jelasnya kemarin.
Selama dua tahun ini (2010-2011) kata Malik orgil pria meningkat mencapai lebih kurang 25 persen.”tahun 2010 orgil jenis kelamin laki-laki hanya berjumlah 109 orang, nah ditahun 2011 meningkat menjadi 130 orang, sedangkan orgil perempuan turun sebanyak 50 persen yakni ditahun 2010 berjumlah 62 orang menurun ditahun 2011 menjadi 30 orang,’katanya.
Mereka (orgil) ini, kata A Malik lebih banyak ditangkap pada malam hari, mengingat aktifitas mereka lebih mencolok pada malam hari.”Kalau siang hari orgil ini tidak terlalu mencolok, nah pada malam hari ini biasanya mereka berkeliaran baru kita tangkap dan kita serahkan ke RS Ernaldi Bahar,”tegasnya.
Beda halnya Jumlah anjal yang meminta-minta di Kota ini, masih katanya yang sempat meningkat pada bulan suci ramadhan tahun lalu saat ini mulai berkurang seiring gencarnya penertiban yang dilakukan.
“Anjal tahun 2010 laki-laki berjumlah 122 orang dan perempuan 78,ditahun 2011 berkurang anjal laki 35 orang dan perempuan 51 orang,”ungkapnya. Penerunan jumlah pengemis juga tidak jauh berbeda dengan anjal, juga menungjukan penurunan yang segnifikan.”2010 laki-laki 181 orang dan perempuan 115 menurun menjadi ditahun 2011 pengemis laki-laki 161 orang dan pengemis perempuan 106 orang,”jelasnya.
Nah, mereka yang ketangkap tangan sedang melakukan aksinya ini langsung dilakukan Pembina selama tiga bulan lamanya untuk mendapatkan keterampilan .
"Pertama kita berikan bimbingan mental setelah itu baru kita berikan keterampilan sseperti pembuatan sapu, sablon bagi anjal bahkan keterampilan otomotif,’jelasnya. Dengan kisaran dana yang harus dianggrakan dinsos kota Palembang tambah A Malik Danil menyentuh hingga Rp 300 juta.
“Setiap item keterampilan dana yang diperuntukan untuk mereka (pengemis dan anjal ) sampai menyentuh Rp 300 juta’tukasnya.(win)
Jalan Aspal Kota Palembang Banyak di Kelupas
Palembang, SN
Janji pemerintah kota (pemkot) Palembang melalui Dinas Perekjaan Umum dan Bina Marga (PU BM) Kota Palembang untuk membebaskan jalan di kota Palembang mulus 100 persen pada awal tahun 2012 bakal terhambat, pasalnya jalan daerah perbatasan yakni kabupaten Banyuasin dan kabupaten Ogan Ilir (OI) mendapat prioritas untuk dilakukan perbaikan lebih dahulu.
Pantauan Koran ini dibeberapa jalan seperti jalan Basuki Rahmat, R Sukamanto banyak yang dikelupas, dengan ukuran lebih kurang0,2 mx0,5 meter yang mengangah tepat ditengah jalan.
Plt Dinas PU BM kota Palembang Budi Darma mengatakan jalan daerah di dua perbatasan kota Palembang mendesak untuk terlebih dahulu dilakukan pengaspalan .
”Disana (Jalan perbatasan,) memang rusak, akibat sering dilalui oleh kendaraan angkutan berat seperti truk. Untuk itu Jalan yang ada di perbatasan memang perlu diperbaiki. Perbaikan ini perlu kita lakukan setelah tim pengawas melihat secara langsung kerusakan tersebut rusak dan perlunya adanya perbaikan yang mendesak,”ungkapnya kemarin.
Saat ini meski terlebih dahulu prioitas perbaiakn jalan akan dilakukan didaerah perbatas , katanya jalan-jalan di kota Palembang sudah mencapi 80 persen ini dalam kondisi baik ini baru kembali dilakukan perbaiakan (pengaspalan) kembali di jalan prtokol kota Palembang.
“Jalan di Kota Palembang saat ini sudah hampir 80 persen yang sudah dikategorikan bagus dan mulus. Dan dalam waktu dekat Jalan-jalan protokol seperti Jalan Sudirman, Jalan Kapten A Rivai, Jalan Angkatan 45 dan Jalan protokol lainnya yang ada di dalam Kota Palembang. Untuk itu, pihaknya ada tim yang bertugas merencanakan program Jalan dan perawatan Jalan tersebut,’jelasnya
Bahkan,masih katanya Jalan Provinsi, Jalan Negara juga masuk dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas PU BM Kota Palembang. Belum lagi Jalan-jalan arteri di Kota Palembang antara lain Jalan Ariodilah, Sekip Bendung dan sejumlah Jalan arteri lainnya yang juga masuk dalam perawatan pihaknya.
Berbeda halnya dengan perbaikan jalan alrenatif seperti Jalan di Pemukiman warga, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya Kota Palembang untuk memperbaiki jalan tersebut. ”Untuk Jalan yang lebarnya kurangnya dari 4 meter, kita harus berkoordinasi dengan Dinas PU CK dalam melakukan perbaikan ataupun pembuatan Jalan,” ungkapnya.
Menurutnya dari sejumlah jalan yang ada dibawah naungan pengerjaann dinasnya tidak sebanding jika dibandingkan dengan anggran yang ada ditahun 2012.
”Tapi, anggaran kita (Dinas PU BM) untuk tahun ini (2012) berjumlah sekitar Rp 40 miliar yang juga termasuk perawatan saluran air, drainase dan perbaikan jalan. Ya, dengan banyaknya Jalan yang perlu diperbaiki dan adanya biaya perawatan, memang anggaran tersebut dirasa kurang, tapi kita optimis perbaikan jalan di Kota Palembang bisa sesuai dengan target yang inginkan,” jelas dia.
Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU BM & PSDA Kota Palembang, Affan Mahalli menjelaskan, jika perbaikan tersebut dilakukan secara merata di 16 Kecamatan yang tersebar di Kota Palembang. Affan mengungkapkan sejauh ini, pihaknya tidak mempunyai sekala prioritas tentang jalan mana saja yang mendesak untuk dibenahi. Namun, dalam perbaikan pihaknya akan mendahulukan jalan-jalan yang sering dilalui oleh kendaraan karena hampir di setiap kecamatan ada jalan yang rusak dan butuh perbaikan segera.
”Untuk perbaikan Jalan tidak ada skala proritas. Namun memang jika sifatnya sudah mendesak seperti di kawasan Tegal Binangun, memang perlu perbaikan secepatnya. Selain itu, perawatan dan pemeliharaan rutin jalan seperti penambalan, perbaikan ringan setiap hari di lokasi jalan yang memang diperlukan perbaikan,” tukasnya.(win)
Janji pemerintah kota (pemkot) Palembang melalui Dinas Perekjaan Umum dan Bina Marga (PU BM) Kota Palembang untuk membebaskan jalan di kota Palembang mulus 100 persen pada awal tahun 2012 bakal terhambat, pasalnya jalan daerah perbatasan yakni kabupaten Banyuasin dan kabupaten Ogan Ilir (OI) mendapat prioritas untuk dilakukan perbaikan lebih dahulu.
Pantauan Koran ini dibeberapa jalan seperti jalan Basuki Rahmat, R Sukamanto banyak yang dikelupas, dengan ukuran lebih kurang0,2 mx0,5 meter yang mengangah tepat ditengah jalan.
Plt Dinas PU BM kota Palembang Budi Darma mengatakan jalan daerah di dua perbatasan kota Palembang mendesak untuk terlebih dahulu dilakukan pengaspalan .
”Disana (Jalan perbatasan,) memang rusak, akibat sering dilalui oleh kendaraan angkutan berat seperti truk. Untuk itu Jalan yang ada di perbatasan memang perlu diperbaiki. Perbaikan ini perlu kita lakukan setelah tim pengawas melihat secara langsung kerusakan tersebut rusak dan perlunya adanya perbaikan yang mendesak,”ungkapnya kemarin.
Saat ini meski terlebih dahulu prioitas perbaiakn jalan akan dilakukan didaerah perbatas , katanya jalan-jalan di kota Palembang sudah mencapi 80 persen ini dalam kondisi baik ini baru kembali dilakukan perbaiakan (pengaspalan) kembali di jalan prtokol kota Palembang.
“Jalan di Kota Palembang saat ini sudah hampir 80 persen yang sudah dikategorikan bagus dan mulus. Dan dalam waktu dekat Jalan-jalan protokol seperti Jalan Sudirman, Jalan Kapten A Rivai, Jalan Angkatan 45 dan Jalan protokol lainnya yang ada di dalam Kota Palembang. Untuk itu, pihaknya ada tim yang bertugas merencanakan program Jalan dan perawatan Jalan tersebut,’jelasnya
Bahkan,masih katanya Jalan Provinsi, Jalan Negara juga masuk dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas PU BM Kota Palembang. Belum lagi Jalan-jalan arteri di Kota Palembang antara lain Jalan Ariodilah, Sekip Bendung dan sejumlah Jalan arteri lainnya yang juga masuk dalam perawatan pihaknya.
Berbeda halnya dengan perbaikan jalan alrenatif seperti Jalan di Pemukiman warga, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya Kota Palembang untuk memperbaiki jalan tersebut. ”Untuk Jalan yang lebarnya kurangnya dari 4 meter, kita harus berkoordinasi dengan Dinas PU CK dalam melakukan perbaikan ataupun pembuatan Jalan,” ungkapnya.
Menurutnya dari sejumlah jalan yang ada dibawah naungan pengerjaann dinasnya tidak sebanding jika dibandingkan dengan anggran yang ada ditahun 2012.
”Tapi, anggaran kita (Dinas PU BM) untuk tahun ini (2012) berjumlah sekitar Rp 40 miliar yang juga termasuk perawatan saluran air, drainase dan perbaikan jalan. Ya, dengan banyaknya Jalan yang perlu diperbaiki dan adanya biaya perawatan, memang anggaran tersebut dirasa kurang, tapi kita optimis perbaikan jalan di Kota Palembang bisa sesuai dengan target yang inginkan,” jelas dia.
Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU BM & PSDA Kota Palembang, Affan Mahalli menjelaskan, jika perbaikan tersebut dilakukan secara merata di 16 Kecamatan yang tersebar di Kota Palembang. Affan mengungkapkan sejauh ini, pihaknya tidak mempunyai sekala prioritas tentang jalan mana saja yang mendesak untuk dibenahi. Namun, dalam perbaikan pihaknya akan mendahulukan jalan-jalan yang sering dilalui oleh kendaraan karena hampir di setiap kecamatan ada jalan yang rusak dan butuh perbaikan segera.
”Untuk perbaikan Jalan tidak ada skala proritas. Namun memang jika sifatnya sudah mendesak seperti di kawasan Tegal Binangun, memang perlu perbaikan secepatnya. Selain itu, perawatan dan pemeliharaan rutin jalan seperti penambalan, perbaikan ringan setiap hari di lokasi jalan yang memang diperlukan perbaikan,” tukasnya.(win)
Akhir 2012 GI PLN Beroperasi
Empat Lawang, SN
Pembanguna Gardu Induk (GI) PLN Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sudah dikerjakan, bahwa pihak PLN menargetkan akhir tahun 2012 ini juga GI sudah rampung dan dapat dioperasikan. "Sekarang GI sedang dikerjakan, target kita akhir 2012 sudah beroperasi," kata manager PLN tebing tinggi, Suprayitno, Minggu (19/2).
Selanjutnya Suprayitno menjelaskan pengerjaan GI yang terletak di talang 12, kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang ini dilakukan Pikitring atau unit induk jaringan. Pihaknya hanya melakukan koordinasi. "Ini merupakan proyek yang besar dan sebagai bentuk dukungan kami mewujudkan Empat Lawang Emas," kata nya.
Sampai saat ini pengerjaan GI kata Suprayitno tahap pembebasan lahan, namun demikian secara bertahap peralatan yang di butuhkan sudah berdatangan. "Kita ingin cepat selesai,makanya kita bekerja keras," imbuhnya.
Diharapkan keberadaan GI ini dapat menjadi solusi bagi pemadaman jaringan yang kerap kali dikeluhan pelanggan di Empat Lawang.GI juga dapat menambah pelayanan pln di empat lawang sehingga mampuh menampung semua pemasangan calon konsumen yang antri. "Pelanggan akan merasa puas," tuturnya.
Mengenai pemadaman yang terjadi dini hari kemarin, Suprayitna mengatakan ada kerusakan peralatan di gardu induk lahat, selanjutnya setelah diperbaiki masih juga ada percikan api sehingga pemadaman dilakukan sampai siang hari, untuk itu kami atas anama pln meminta maaf kepada pelanggan. Namun demikian pemadaman dilakukan bukan disengaja namun karena adanya kerusakan peralatan di GI. "Kami harap pelanggan bersabar. Setelah GI selesai tidak akan ada lagi gangguan ataupun Byarpet yang selama ini kerap kali terjadi," pungkasnya.
Untuk diketahui pemadaman listrik yang dilakukan PLN Tebing Tinggi dikeluhkan pelanggan. Wajar sejak dini hari hingga pagi kemarin (19/2) jaringan listrik padam total.
Seperti disampaikan Dedi, pemadaman jaringan seakan tada henti, sepertinya pemadaman sudah menjadi ciri khas PLN Tebing Tinggi, tidak hanya hujan dan angin kencang, cuaca bagus pun masih saja pemadaman. "Banyak sekali alasan, jaringan putus,pohon tumbang sampai burung yang menjadi alasan pemutus jaringan," kata Dedi. (eko)
Pembanguna Gardu Induk (GI) PLN Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sudah dikerjakan, bahwa pihak PLN menargetkan akhir tahun 2012 ini juga GI sudah rampung dan dapat dioperasikan. "Sekarang GI sedang dikerjakan, target kita akhir 2012 sudah beroperasi," kata manager PLN tebing tinggi, Suprayitno, Minggu (19/2).
Selanjutnya Suprayitno menjelaskan pengerjaan GI yang terletak di talang 12, kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang ini dilakukan Pikitring atau unit induk jaringan. Pihaknya hanya melakukan koordinasi. "Ini merupakan proyek yang besar dan sebagai bentuk dukungan kami mewujudkan Empat Lawang Emas," kata nya.
Sampai saat ini pengerjaan GI kata Suprayitno tahap pembebasan lahan, namun demikian secara bertahap peralatan yang di butuhkan sudah berdatangan. "Kita ingin cepat selesai,makanya kita bekerja keras," imbuhnya.
Diharapkan keberadaan GI ini dapat menjadi solusi bagi pemadaman jaringan yang kerap kali dikeluhan pelanggan di Empat Lawang.GI juga dapat menambah pelayanan pln di empat lawang sehingga mampuh menampung semua pemasangan calon konsumen yang antri. "Pelanggan akan merasa puas," tuturnya.
Mengenai pemadaman yang terjadi dini hari kemarin, Suprayitna mengatakan ada kerusakan peralatan di gardu induk lahat, selanjutnya setelah diperbaiki masih juga ada percikan api sehingga pemadaman dilakukan sampai siang hari, untuk itu kami atas anama pln meminta maaf kepada pelanggan. Namun demikian pemadaman dilakukan bukan disengaja namun karena adanya kerusakan peralatan di GI. "Kami harap pelanggan bersabar. Setelah GI selesai tidak akan ada lagi gangguan ataupun Byarpet yang selama ini kerap kali terjadi," pungkasnya.
Untuk diketahui pemadaman listrik yang dilakukan PLN Tebing Tinggi dikeluhkan pelanggan. Wajar sejak dini hari hingga pagi kemarin (19/2) jaringan listrik padam total.
Seperti disampaikan Dedi, pemadaman jaringan seakan tada henti, sepertinya pemadaman sudah menjadi ciri khas PLN Tebing Tinggi, tidak hanya hujan dan angin kencang, cuaca bagus pun masih saja pemadaman. "Banyak sekali alasan, jaringan putus,pohon tumbang sampai burung yang menjadi alasan pemutus jaringan," kata Dedi. (eko)
Warga Cemas DBD Mulai Mewabah
Empat Lawang, SN
Warga lingkungan Tanjung beringin kelurahan pasat kecamatan Tebing Tinggi resah, wabah penyakit demam berdarah yang disebarkan Nyamuk mulai mewabah. "Kami minta pemerintah cepat mengambil langkah," kata olan warga Tanjung Beringin, Minggu (19/2).
Selanjutnya Olan menyampaikan dilingkungan sudah ada anak-anak terjangkit DBD makanya ia bersama warga lain resah berharap ada pogging, hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran penyakit. "Kami minta ada pogging secepatnya," kata Olan.
Hal senada di sampaikan Nedi, demam berdarah penyakit mematikan dan jika terlambat diantisipasi akan mudah menyebar dan mewabah orang lain, hal ini tak lain akibat gigikan nyamuk yang sebelumnya menggigit penderita sebelumnya. "Kalau sudah menyebar ini akan jadi bahaya," imbuhnya.
Selanjutnya Nedi mengharapkan selain fogging lingkungan pemerintah juga dapat melakukan pogging dilingkungan sekolah, pasalnya tidak sedikit anak terjangkait DBD karena tertular di sekolah yang kotor dan menjadi sarang nyamuk."Sekolah anak-anak juga harus di pogging," pungkasnya.
Kepala dinas kesehatan Burhansyah saat di hubungi ponselnya tidak diangkat begitu juga di kirim pesan singkat tidak ada jawaban. (eko)
Warga lingkungan Tanjung beringin kelurahan pasat kecamatan Tebing Tinggi resah, wabah penyakit demam berdarah yang disebarkan Nyamuk mulai mewabah. "Kami minta pemerintah cepat mengambil langkah," kata olan warga Tanjung Beringin, Minggu (19/2).
Selanjutnya Olan menyampaikan dilingkungan sudah ada anak-anak terjangkit DBD makanya ia bersama warga lain resah berharap ada pogging, hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran penyakit. "Kami minta ada pogging secepatnya," kata Olan.
Hal senada di sampaikan Nedi, demam berdarah penyakit mematikan dan jika terlambat diantisipasi akan mudah menyebar dan mewabah orang lain, hal ini tak lain akibat gigikan nyamuk yang sebelumnya menggigit penderita sebelumnya. "Kalau sudah menyebar ini akan jadi bahaya," imbuhnya.
Selanjutnya Nedi mengharapkan selain fogging lingkungan pemerintah juga dapat melakukan pogging dilingkungan sekolah, pasalnya tidak sedikit anak terjangkait DBD karena tertular di sekolah yang kotor dan menjadi sarang nyamuk."Sekolah anak-anak juga harus di pogging," pungkasnya.
Kepala dinas kesehatan Burhansyah saat di hubungi ponselnya tidak diangkat begitu juga di kirim pesan singkat tidak ada jawaban. (eko)
Warga Warkuk Ranau Selatan Harapkan Tower Menara Seluler
Muaradua, SN
Warga Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, mengharapkan adanya menara seluler Simpati di wilayahnya. Pasalnya, signal seluler khususnya Simpati di wilayah kecamatan tersebut hampir tidak ada. Jika pun ada, hanya di lokasi-lokasi tertentu, memanfaatkan sinyal menara seluler Simpati di Simpang Sender
Ranau Tengah dan dari Lampung.
Kepala Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Safri Nurdin mengatakan, selama ini warga kecamatan Warkuk Ranau Selatan kesulitan mendapatkan signal Simpati. Masalah ini, jelas menggangu aktivitas warga khususnya pegawai atau aparatur pemerintahan. ”Kebanyakan orang mengira handphone kita tidak aktif, padahal kami selalu aktif,” ujarnya.
Lanjut Supri, jika ingin menelpon dengan Simpati, warga harus mencari lokasi yang terdapat jaringan terlebih dahulu. Namun, warga kesulitan jika dihubungi, lantaran tidak adanya signal di daerahnya.
“Warga masyarakat sangat mengharapkan agar diwilayahnya didirikan tower seluler simpati. Hal ini terkait dengan keberadaan kantor pelayanan publik, sekolah dan kantor kecamatan, dalam berkomunikasi sangat diperlukan dalam melayani masyarakat dan mempermudah pekerjaan mereka,” tandasnya.
Ditambahkan, pihaknya merasa kebingungan jika ingin mengusulkan berdirinyamenara seluler lantaran tidak tahu harus mengusulkan kepada siapa. ”Kami bingung hendak melaporkan kepada siapa. Dan diharapkan pemerintah setempat dapat
memberikan solusi akan hal ini,” harapnya. (dan)
Warga Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, mengharapkan adanya menara seluler Simpati di wilayahnya. Pasalnya, signal seluler khususnya Simpati di wilayah kecamatan tersebut hampir tidak ada. Jika pun ada, hanya di lokasi-lokasi tertentu, memanfaatkan sinyal menara seluler Simpati di Simpang Sender
Ranau Tengah dan dari Lampung.
Kepala Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Safri Nurdin mengatakan, selama ini warga kecamatan Warkuk Ranau Selatan kesulitan mendapatkan signal Simpati. Masalah ini, jelas menggangu aktivitas warga khususnya pegawai atau aparatur pemerintahan. ”Kebanyakan orang mengira handphone kita tidak aktif, padahal kami selalu aktif,” ujarnya.
Lanjut Supri, jika ingin menelpon dengan Simpati, warga harus mencari lokasi yang terdapat jaringan terlebih dahulu. Namun, warga kesulitan jika dihubungi, lantaran tidak adanya signal di daerahnya.
“Warga masyarakat sangat mengharapkan agar diwilayahnya didirikan tower seluler simpati. Hal ini terkait dengan keberadaan kantor pelayanan publik, sekolah dan kantor kecamatan, dalam berkomunikasi sangat diperlukan dalam melayani masyarakat dan mempermudah pekerjaan mereka,” tandasnya.
Ditambahkan, pihaknya merasa kebingungan jika ingin mengusulkan berdirinyamenara seluler lantaran tidak tahu harus mengusulkan kepada siapa. ”Kami bingung hendak melaporkan kepada siapa. Dan diharapkan pemerintah setempat dapat
memberikan solusi akan hal ini,” harapnya. (dan)
Tim Kementrian Pariwisata Teliti Puluhan Situs Pasmah
Pagaralam, SN
Tim Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bekerjasama dengan Balai Arkelogi Pusat dan Palembang serta BP3 Jambi melakukan penelitian terhadap 26 situs berupa arca-arca Pasmah di wilayah Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat serta Kota Pagaralam.
"Penelitian atau survey terhadap 26 situs yang berada di wilayah Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam ini berlangsung 12 hari dengan mengambil lokasi di Kecamatan Jarai, Pajar Bulan dan Muarapayang. Kemudian termasuk situs yang terdapat di Kota Pagaralam, seperti di Kecamatan Dempo Utara, Dempo Selatan, Pagaralam Utara dan Pagaralam Selatan," ungkap Ketua Tim Peneliti Demplon, Minggu (19/2).
Menurutnya, penelitian ini dilakukan untuk mendukung kedua daerah ini menjadi kawasan cagar budaya, karena memiliki cukup banyak peninggalan bersejarah yang umurnya sudah mencapai ribuan tahun.
"Penelitian ini tentunya akan dapat menambah pengetahuan dan informasi baru tentang situs yang terdapat di daerah Pasmah. Karena berdasarkan hasil penelusuran dari Balai Arkeologi Palembang dan BP3 Jambi sudah mencapai ratusan yang berhasil ditemukan," kata Demplon.
Berbagai penemuan itu kata Demplon, membuktikan jika daerah Pasmah kaya akan peninggalan sejarah termasuk jenis dan bentuknya juga berbeda-beda bila dibandingkan dengan tempat lain.
Sementara itu Ketua Tim Balai Arkeologi (Balar) Palembang, Kristantina Indriastuti mengatakan, penelitian terhadap berbagai jenis benda bersejarah yang terdapat di tanah Pasemah meliputi Kota Pagaralam dan Lahat, sudah dilakukan sejak tahun 1992 lalu, bila ditotal sudah mencapai ribuan megalitik ditemukan.
"Batu megalit yang berhasil ditemukan baik melalui penemuan langsung oleh warga setempat dan dilakukan penggalian meliputi beberapa jenis, yaitu tetralith, batu datar, dolmen, lumpang batu, lesung batu, batu gelang dan bilik batu, kubur batu, menhir, arca dan masih banyak yang lainnya," kata dia.
Dia mengatakan, cukup banyak megalitik tersebar di daerah Pasemah berhasil diungkap dan saat ini sudah masuk dalam cagar budaya.
"Sebagian penemuan benda bersejarah ini sudah menjadi pengawasan BP3 Jambi dan sudah ada juru peliharanya," ungkap dia.
Ia mengatakan, untuk arca atau megalit yang sudah masuk dalam pengawasan Balai Arkeologi sudah dilakukan pembebasan lahan, pemagaran lokasi situs dan termasuk menunjuk juru pelihara agar bisa menjaga serta merawat keberadaan berbagai peninggalan bersejarah tersebut.
"Sebetulnya cukup banyak peninggalan bersejarah yang sudah ditemukan di Lahat dan Pagaralam tersebut seperti situs kubur batu yang berbentuk anggunan rumah batu ditemukan di areal perkebunan kopi Desa Talang Pagarangung, Kecamatan Pajar Bulan, arca manusia dililit ular Tanjung Aro Pagaralam, 15 rumah batu, lumpang batu, lesung batu, menhir, dolmen dan masih banyak yang lainnya," ungkapnya. (asn)
Tim Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bekerjasama dengan Balai Arkelogi Pusat dan Palembang serta BP3 Jambi melakukan penelitian terhadap 26 situs berupa arca-arca Pasmah di wilayah Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat serta Kota Pagaralam.
"Penelitian atau survey terhadap 26 situs yang berada di wilayah Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam ini berlangsung 12 hari dengan mengambil lokasi di Kecamatan Jarai, Pajar Bulan dan Muarapayang. Kemudian termasuk situs yang terdapat di Kota Pagaralam, seperti di Kecamatan Dempo Utara, Dempo Selatan, Pagaralam Utara dan Pagaralam Selatan," ungkap Ketua Tim Peneliti Demplon, Minggu (19/2).
Menurutnya, penelitian ini dilakukan untuk mendukung kedua daerah ini menjadi kawasan cagar budaya, karena memiliki cukup banyak peninggalan bersejarah yang umurnya sudah mencapai ribuan tahun.
"Penelitian ini tentunya akan dapat menambah pengetahuan dan informasi baru tentang situs yang terdapat di daerah Pasmah. Karena berdasarkan hasil penelusuran dari Balai Arkeologi Palembang dan BP3 Jambi sudah mencapai ratusan yang berhasil ditemukan," kata Demplon.
Berbagai penemuan itu kata Demplon, membuktikan jika daerah Pasmah kaya akan peninggalan sejarah termasuk jenis dan bentuknya juga berbeda-beda bila dibandingkan dengan tempat lain.
Sementara itu Ketua Tim Balai Arkeologi (Balar) Palembang, Kristantina Indriastuti mengatakan, penelitian terhadap berbagai jenis benda bersejarah yang terdapat di tanah Pasemah meliputi Kota Pagaralam dan Lahat, sudah dilakukan sejak tahun 1992 lalu, bila ditotal sudah mencapai ribuan megalitik ditemukan.
"Batu megalit yang berhasil ditemukan baik melalui penemuan langsung oleh warga setempat dan dilakukan penggalian meliputi beberapa jenis, yaitu tetralith, batu datar, dolmen, lumpang batu, lesung batu, batu gelang dan bilik batu, kubur batu, menhir, arca dan masih banyak yang lainnya," kata dia.
Dia mengatakan, cukup banyak megalitik tersebar di daerah Pasemah berhasil diungkap dan saat ini sudah masuk dalam cagar budaya.
"Sebagian penemuan benda bersejarah ini sudah menjadi pengawasan BP3 Jambi dan sudah ada juru peliharanya," ungkap dia.
Ia mengatakan, untuk arca atau megalit yang sudah masuk dalam pengawasan Balai Arkeologi sudah dilakukan pembebasan lahan, pemagaran lokasi situs dan termasuk menunjuk juru pelihara agar bisa menjaga serta merawat keberadaan berbagai peninggalan bersejarah tersebut.
"Sebetulnya cukup banyak peninggalan bersejarah yang sudah ditemukan di Lahat dan Pagaralam tersebut seperti situs kubur batu yang berbentuk anggunan rumah batu ditemukan di areal perkebunan kopi Desa Talang Pagarangung, Kecamatan Pajar Bulan, arca manusia dililit ular Tanjung Aro Pagaralam, 15 rumah batu, lumpang batu, lesung batu, menhir, dolmen dan masih banyak yang lainnya," ungkapnya. (asn)
Serapan Dana Pengembangan Sapi & Kerbau Minim
Palembang, SN
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul menyayangkan, serapan dana untuk pengembangan peternakan sapi dan kerbau tahun 2011 yang mencapai Rp 100 miliar minim. Padahal, Sumsel menargetkan dapat swasembada daging di tahun 2014.
Menurut dia, kemungkinan penyebab minimnya serapan dana tersebut karena masih banyak peternak yang tidak tahu cara membuat proposal peminjaman ke bank.
“Ini akan kita singkronkan semuanya, bagaimana nanti peternak dapat kemudahan soal permodalan dan pembinaan, dan dapat memanfaatkan kredit di bank," katanya, sembari mengatakan, di tahun 2012 ini, dana untuk perkembangan peternakan sapi dan kerbau tetap dianggarkan di APBD Sumsel.
Dikatakannya, kedepan kabupaten dan kota di Sumsel harus terus melakukan pembinaan terhadap para peternak, agar kemudian memahami tata cara peminjaman modal, atau kredit di bank.
"Kedepan kami akan mengumpulkan pihak perbankan, peternak, pemerintah dan BUMN yang mengurus masalah ternak sapi dan kerbau seperti PT Berdikari, untuk menguatkan peran mereka. Selain itu, untuk perbankan kami harap dapat menginformasikan tata cara pengambilan kredit bagi para peternak,” katanya.
Disisi lain, Budiarto mengkritik, terkait data jumlah sapi dan kerbau di Sumsel dan juga pemetaan lokasi peternakan di Sumsel yang tidak jelas. (awj)
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul menyayangkan, serapan dana untuk pengembangan peternakan sapi dan kerbau tahun 2011 yang mencapai Rp 100 miliar minim. Padahal, Sumsel menargetkan dapat swasembada daging di tahun 2014.
Menurut dia, kemungkinan penyebab minimnya serapan dana tersebut karena masih banyak peternak yang tidak tahu cara membuat proposal peminjaman ke bank.
“Ini akan kita singkronkan semuanya, bagaimana nanti peternak dapat kemudahan soal permodalan dan pembinaan, dan dapat memanfaatkan kredit di bank," katanya, sembari mengatakan, di tahun 2012 ini, dana untuk perkembangan peternakan sapi dan kerbau tetap dianggarkan di APBD Sumsel.
Dikatakannya, kedepan kabupaten dan kota di Sumsel harus terus melakukan pembinaan terhadap para peternak, agar kemudian memahami tata cara peminjaman modal, atau kredit di bank.
"Kedepan kami akan mengumpulkan pihak perbankan, peternak, pemerintah dan BUMN yang mengurus masalah ternak sapi dan kerbau seperti PT Berdikari, untuk menguatkan peran mereka. Selain itu, untuk perbankan kami harap dapat menginformasikan tata cara pengambilan kredit bagi para peternak,” katanya.
Disisi lain, Budiarto mengkritik, terkait data jumlah sapi dan kerbau di Sumsel dan juga pemetaan lokasi peternakan di Sumsel yang tidak jelas. (awj)
14 Siswa SD di Prabumulih Ikuti Pasiad
Palembang, SN
Sebanyak 14 siswa Sekolah Dasar dari sejumlah sekolahan di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih mengikuti Kompetisi Matematika PASIAD se-Indonesia ke–8. Pelepasan belasan siswa peserta kompetisi tingkat nasional ini, langsung dilakukan oleh Kepala Disdik, Rasyid SAg, dihalaman Kantor Disdik Kota Prabumulih, Jalan Jenderal Sudirman atau disamping Kantor Walikota Prabumulih lama, Jumat (17/2)
Dalam sambutannya, Rasyid mengharapkan ke– 14 siswa SD peserta PASIAD tingkat nasional ke – 8 ini dapat mengharumkan nama Kota Prabumulih dengan merebut juara umum. Disamping mensuport, Rasyid juga mengingatkan para peserta kompetisi untuk tidak kecewa dan berhenti mengasah prestasi jika kalah dalam adu kecerdasan pada kompetisi matematika yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Palembang.
“Kalah menang dalam suatu kompetisi atau pertandingan itu adalah hal biasa, malah justru kekalahan itu kita jadikan pemicu untuk terus belajar dan meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi kedepannya,” ujar Rasyid saat melepaskan belasan siswa SD dan guru pendamping.
Ia juga meminta meminta peserta kompetisi matematika PASIAD tingkat nasional ke–8 itu agar selalu belajar mandiri minimal di mulai dari lingkungan keluarga siswa sendiri. “Kepada anak – anak generasi dan harapan Kota Prabumulih kedepan ini, diminta jangan selalu mengantungkan segalanya ke orang tua. Tetapi belajarlah mandiri dimulai dari dalam lingkungan keluarga anak – anak sendiri,” pesan Rasyid.
Ke–14 siswa SD peserta kompetisi matematika PASIAD se– Indonesia antara lain, Sausan Salsabila dan Fadhlurrahman In keduanya dari SDS. YPS 1 Prabumulih, Annisa Widya Resti dan Alisya Salsabila keduanya berasal dari SDN 01 Prabumulih, Maulidias Dewi F dan Husniyah Sofdita dari SDN 15 Prabumulih, M Mika Patatu dan Fajriyah Bella MP keduanya dari SDN 49 Prabumulih, Zakiya Nur Afifah dari SDN 06, M Nauval Drafh dari SD Islam Terpadu Ishlahul Ummah, Fakhri Hidayat dari SDN 48, Erca Priandini dari SDN 17, dan Riffan Daru dari SDN 36 serta Indah Khovivah dari SDN 38 Prabumulih.(and)
Sebanyak 14 siswa Sekolah Dasar dari sejumlah sekolahan di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih mengikuti Kompetisi Matematika PASIAD se-Indonesia ke–8. Pelepasan belasan siswa peserta kompetisi tingkat nasional ini, langsung dilakukan oleh Kepala Disdik, Rasyid SAg, dihalaman Kantor Disdik Kota Prabumulih, Jalan Jenderal Sudirman atau disamping Kantor Walikota Prabumulih lama, Jumat (17/2)
Dalam sambutannya, Rasyid mengharapkan ke– 14 siswa SD peserta PASIAD tingkat nasional ke – 8 ini dapat mengharumkan nama Kota Prabumulih dengan merebut juara umum. Disamping mensuport, Rasyid juga mengingatkan para peserta kompetisi untuk tidak kecewa dan berhenti mengasah prestasi jika kalah dalam adu kecerdasan pada kompetisi matematika yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Palembang.
“Kalah menang dalam suatu kompetisi atau pertandingan itu adalah hal biasa, malah justru kekalahan itu kita jadikan pemicu untuk terus belajar dan meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi kedepannya,” ujar Rasyid saat melepaskan belasan siswa SD dan guru pendamping.
Ia juga meminta meminta peserta kompetisi matematika PASIAD tingkat nasional ke–8 itu agar selalu belajar mandiri minimal di mulai dari lingkungan keluarga siswa sendiri. “Kepada anak – anak generasi dan harapan Kota Prabumulih kedepan ini, diminta jangan selalu mengantungkan segalanya ke orang tua. Tetapi belajarlah mandiri dimulai dari dalam lingkungan keluarga anak – anak sendiri,” pesan Rasyid.
Ke–14 siswa SD peserta kompetisi matematika PASIAD se– Indonesia antara lain, Sausan Salsabila dan Fadhlurrahman In keduanya dari SDS. YPS 1 Prabumulih, Annisa Widya Resti dan Alisya Salsabila keduanya berasal dari SDN 01 Prabumulih, Maulidias Dewi F dan Husniyah Sofdita dari SDN 15 Prabumulih, M Mika Patatu dan Fajriyah Bella MP keduanya dari SDN 49 Prabumulih, Zakiya Nur Afifah dari SDN 06, M Nauval Drafh dari SD Islam Terpadu Ishlahul Ummah, Fakhri Hidayat dari SDN 48, Erca Priandini dari SDN 17, dan Riffan Daru dari SDN 36 serta Indah Khovivah dari SDN 38 Prabumulih.(and)
Kamis, 09 Februari 2012
Kekurangan PNS, OKI Tetap Patuhi Moratorium
Kayuagung, SN
Moratorium atau penundaan sementara penerimaan CPNS yang menjadi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri September 2011 lalu tetap akan dipatuhi Pemkab OKI meskipun setiap tahunnya daerah ini mengalami kekurangan PNS.
Maulan Aklil SIP MSi selaku Kepala BKD OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, kekurangan PNS baik dari tenaga teknis, kesehatan dan pendidik selalu dialami setiap daerah karena setiap tahun pasti ada PNS yang masuk masa pensiun yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang.
Katanya lagi, khususnya di Kabupaten OKI memang kerap kali masuk usulan dari beberapa SKPD di jajaran Pemkab OKI yang mengharapkan penambahan pegawai di instansi tersebut. Usulan terkini disampaikan Dishubkominfo OKI yang kekurangan tenaga teknis, namun SKPD lainnya juga mengalami hal serupa.
Berapa jumlah PNS yang dibutuhkan OKI saat ini, Maulan mengatakan angkanya mencapai lebih dari seribu orang. Jumlah ini didominasi oleh kebutuhan PNS tenaga pendidik dan kesehatan. Bahkan pemerintah setempat sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan penerimaan CPNS.
”Sampai saat ini belum ada kepastian dan keputusan terbaru dari pemerintah pusat terkait penerimaan CPNS. Jadi kita tetap mematuhi moratorium yang menjadi SKB 3 menteri,” kata Maulan.
Sebelumnya, Kepala Dishubkominfo OKI Drs H Asnawi P Ratu MM mengatakan, pihaknya membutuhkan tenaga yang memahami bidang perhubungan untuk meningkatkan kinerja jajarannya dalam mengejar target PAD. Dishubkominfo memang sudah memiliki PNS yang lulusan ilmu perhubungan namun jumlahnya sangat minim.
SKB 3 menteri tersebut telah berlaku sejak 1 September hingga 31 Desember 2012 mendatang. Moratorium dibuat dalam aturan bersama karena menyangkut pemerintah pusat dan daerah. Selama moratorium ini, tim reformasi birokrasi nasional akan menata ulang struktural dan kelembagaan kepegawaian. (iso)
Moratorium atau penundaan sementara penerimaan CPNS yang menjadi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri September 2011 lalu tetap akan dipatuhi Pemkab OKI meskipun setiap tahunnya daerah ini mengalami kekurangan PNS.
Maulan Aklil SIP MSi selaku Kepala BKD OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, kekurangan PNS baik dari tenaga teknis, kesehatan dan pendidik selalu dialami setiap daerah karena setiap tahun pasti ada PNS yang masuk masa pensiun yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang.
Katanya lagi, khususnya di Kabupaten OKI memang kerap kali masuk usulan dari beberapa SKPD di jajaran Pemkab OKI yang mengharapkan penambahan pegawai di instansi tersebut. Usulan terkini disampaikan Dishubkominfo OKI yang kekurangan tenaga teknis, namun SKPD lainnya juga mengalami hal serupa.
Berapa jumlah PNS yang dibutuhkan OKI saat ini, Maulan mengatakan angkanya mencapai lebih dari seribu orang. Jumlah ini didominasi oleh kebutuhan PNS tenaga pendidik dan kesehatan. Bahkan pemerintah setempat sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan penerimaan CPNS.
”Sampai saat ini belum ada kepastian dan keputusan terbaru dari pemerintah pusat terkait penerimaan CPNS. Jadi kita tetap mematuhi moratorium yang menjadi SKB 3 menteri,” kata Maulan.
Sebelumnya, Kepala Dishubkominfo OKI Drs H Asnawi P Ratu MM mengatakan, pihaknya membutuhkan tenaga yang memahami bidang perhubungan untuk meningkatkan kinerja jajarannya dalam mengejar target PAD. Dishubkominfo memang sudah memiliki PNS yang lulusan ilmu perhubungan namun jumlahnya sangat minim.
SKB 3 menteri tersebut telah berlaku sejak 1 September hingga 31 Desember 2012 mendatang. Moratorium dibuat dalam aturan bersama karena menyangkut pemerintah pusat dan daerah. Selama moratorium ini, tim reformasi birokrasi nasional akan menata ulang struktural dan kelembagaan kepegawaian. (iso)
Puluhan Hektar Sawah Terserang Patah Leher
Banyuasin, SN
Puluhan hektar padi di Kecamatan Muara Padang yang rata-rata sudah berumur 75 hari atau masa generatif terserang patah leher, hal ini membuat petani pusing, apalagi penyakit yang menyerang padi-padi mereka terjadi dimasa padi sedang "bunting" (berbuah).
Petani Desa Daya Utama Bejo (40) di Pemkab Banyuasin mengaku kebingungan menangani penyakit ini. Menurutnya bunga padi berwarna putih dan keluar dari batangnya. Akibat hama tersebut buah padi mati sedangkan batang dan daunnya masih hijau.
Kasus patah leher yang menimpa disawah desa Daya Utama Blok A jalur 18 ini tergolong aneh sebab hama tidak tampak kasat mata, sementara padi-padi disini telah berbuah dan menghawatirkan kalau seluruh sawah terserang hama tersebut.
“Kita belum tahu apa penyebabnya, dan dari kejadian tersebut menyebabkan petani mengalami kerugian sekitar 5-10 persen dari hasil semestinya, karena yang patah leher menyerang dan ada yang sembuh sendiri,” kata Bejo.
Hal senada dikatakan oleh Yanto (40). Dikatakan Yanto petani banyak yang bingung mengatasi masalah penyakit patah leher ini. Petani hanya menduga-duga jenis obat yang bisa memulihkan padi-padi mereka.
“Tidak semua petani tahu bagaimana penanggulangan hama patah leher itu, membutuhkan penerangan dari dinas terkait untuk menentukan jenis obat yang harus digunakan agar padi menjadi sehat. Bayangkan dalam satu hamparan serangan patah leher ada yang mencapai 10 persen maka kalau ini dibiarkan akan menjadikan tanaman padi mubazir karena buah menjadi ‘gabug’ tidak ada isi dan lambat laun buah putih dan mati.” tuturnya
Kepala Dinas Pertanian Ir Madian saat dikonfirmasi mengatakan, terjadinya patah leher padi disebabkan oleh bakteri yang ada didalam batang dan bakteri. “Itu bisa menyebabkan padi yang baru berbunga menjadi layu dan mati, sedangkan batang dan daunnya tetap segar,” kata Madian.
Madian mengatakan, bakteri itu muncul akibat perubahan iklim dari musim kemarau ke musim hujan. Kalau sudah terserang tidak bisa diobati lagi sebab buah yang baru tunas langsung mati. (sir)
Puluhan hektar padi di Kecamatan Muara Padang yang rata-rata sudah berumur 75 hari atau masa generatif terserang patah leher, hal ini membuat petani pusing, apalagi penyakit yang menyerang padi-padi mereka terjadi dimasa padi sedang "bunting" (berbuah).
Petani Desa Daya Utama Bejo (40) di Pemkab Banyuasin mengaku kebingungan menangani penyakit ini. Menurutnya bunga padi berwarna putih dan keluar dari batangnya. Akibat hama tersebut buah padi mati sedangkan batang dan daunnya masih hijau.
Kasus patah leher yang menimpa disawah desa Daya Utama Blok A jalur 18 ini tergolong aneh sebab hama tidak tampak kasat mata, sementara padi-padi disini telah berbuah dan menghawatirkan kalau seluruh sawah terserang hama tersebut.
“Kita belum tahu apa penyebabnya, dan dari kejadian tersebut menyebabkan petani mengalami kerugian sekitar 5-10 persen dari hasil semestinya, karena yang patah leher menyerang dan ada yang sembuh sendiri,” kata Bejo.
Hal senada dikatakan oleh Yanto (40). Dikatakan Yanto petani banyak yang bingung mengatasi masalah penyakit patah leher ini. Petani hanya menduga-duga jenis obat yang bisa memulihkan padi-padi mereka.
“Tidak semua petani tahu bagaimana penanggulangan hama patah leher itu, membutuhkan penerangan dari dinas terkait untuk menentukan jenis obat yang harus digunakan agar padi menjadi sehat. Bayangkan dalam satu hamparan serangan patah leher ada yang mencapai 10 persen maka kalau ini dibiarkan akan menjadikan tanaman padi mubazir karena buah menjadi ‘gabug’ tidak ada isi dan lambat laun buah putih dan mati.” tuturnya
Kepala Dinas Pertanian Ir Madian saat dikonfirmasi mengatakan, terjadinya patah leher padi disebabkan oleh bakteri yang ada didalam batang dan bakteri. “Itu bisa menyebabkan padi yang baru berbunga menjadi layu dan mati, sedangkan batang dan daunnya tetap segar,” kata Madian.
Madian mengatakan, bakteri itu muncul akibat perubahan iklim dari musim kemarau ke musim hujan. Kalau sudah terserang tidak bisa diobati lagi sebab buah yang baru tunas langsung mati. (sir)
Hutan Makin Rusak, Pemerintah Buta Tuli?
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
KERUSAKAN hutan di Indonesia, yang katanya bagian dari paru-paru dunia terus berlangsung dari waktu ke waktu. Dari 140 juta hektar hutan Indonesia, diperkirakan 60 juta hektar di antaranya mengalami kerusakan.
Ttu data tahun 2010. Lalu sepanjang tahun 2011, diyakini kerusakan semakin parah. Hanya untuk mengingatkan saja, pemerintah sangat pandai bermain angka data. Maka jangan mudah percaya data kalau hutan Indonesia makin terjaga.
Data yang ada sebenarnya adalah data di atas kertas saja, hal yang sebenarnya di lapangan kerusakan lebih luas dari jumlah itu. Agar hutan dan alam di Tanah Air bisa terjada dan terlindungi, kerusakan ini harus menjadi konsentrasi atau perhatian semua pihak. Jika tidak, bukan sesuatu yang mustahil suatu saat Indonesia tidak akan lagi memiliki hutan.
Memang selama ini pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk menjaga agar hutan itu tetap aja, mulai dari menjaga agar hutan yang lama tetap ada sampai penanaman hutan kembali. Sebenarnya agar hutan tetap terjaga, semua pihak harus saling mendukung satu sama lain. Hal yang terpenting adalah bagaimana korupsi di wilayah kehutanan ini bisa ditekan.
Untuk dikatahui dugaan korupsi di sektor kehutanan mencapai Rp 30 triliun pertahunnya. Mulai dari proses perizinan sampai penebangan hutan untuk dijadikan perkebunan, banyak melibatkan mafia kehutanan.
Terdata ada ada 9 kasus, korupsi kehutanan di Indonesia mulai dari Riau, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. `Kerugian negara mencapai Rp 30 triliun, yang dihitung dari rata-rata, ada 9 kasus korupsi kehutanan tiap tahunnya, dengan estimasi total tiap kasusnya kerugian negara mencapai Rp 6,6 triliun.
Kasus-kasus kehutanan lebih banyak ditangani polisi, kejaksaan dan KPK jarang terdengar menangani masalah korupsi kehutanan. Padahal sangat jelas, upaya pemberantasan korupsi kehutanan juga akan membantu meminimalisir eskalasi praktek pembabatan hutan liar di Indonesia.
Tetapi sekali lagi inilah Indonesia, lihat saja Pasal yang digunakan menjerat mafia hutan adalah dalam pasal 2 ayat 1 dan 3 serta UU Korupsi, serta pasal gratifikasi. Penggunakaan delik korupsi ini juga karena sejumlah cukong lepas dari pengawasan.
Kondisi makin rusaknya hutan di Indonesia juga didukung dengan hukum yang bisa ditawar-tawar. Banyak sekali kasus pembalakan hutan yang menguap begitu saja, dan ini seringkai terjadi.
Dengan demikian, niat baik dari pemerintah sendiri untuk menangani dan mengatasi kerusakan masih sangat minim dan jauh dari kata serius. Belum ada kata terlambat untuk menjaga hutan kita, jika memang mau.
Tegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu dan jauhkan tebang pilih masalah hukum, karena terus saja pembalakan hutan dengan banyak daliih, seringkali dilakukan orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuaasaan. (***)
Warga Tanjung Raja OI Keluhkan Pipa Bocor
Indralaya, SN
Masyarakat Lingkungan III RT 11 Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengeluhkan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ogan yang mengalami kebocoran sejak dua tahun terakhir di lingkungan tersebut.
Menurut Guntur (49), salah satu warga Tanjung Raja mengaku, sejak dua tahun terakhir pipa PDAM yang ada di lingkungannya mengalami kebocoran. Bahkan sekitar setahun lalu pernah diperbaiki pihak PDAM namun kembali mengalami kebocoran yang mengakibatkan terjadi genangan air di badan jalan. Selain keadaan jalan menjadi banjir, badan jalan rusak bahkan sering terjadi kecelakaan.
Disamping itu Guntur juga sangat menyayangkan karena kucuran air PDAM kecil dan keruh sehingga kebanyakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari tidak dimanfaatkan.
Direktur PDAM Tirta Ogan, Zulkarnain SPd mengakui, pihaknya sudah mendapat laporan dari masyarakat dan sudah memerintahkan stafnya untuk segera diperbaiki.
"Kami memang sudah mendapat laporan dari masyarakat Tanjung Raja dan kami sudah menurunkan tim untuk memperbaiki dan bila perlu mengganti pipa tersebut," ujar Zulkarnain.
Ditambahkan Zulkarnain yang didampingi Kabag Umum Ridho mengenai kucuran air yang keruh mungkin diakibatkan karena sekarang musim hujan namun kami juga berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan lebih banyak memberikan zat atau tawas agar air lebih jernih.
"Mungkin kami akan memberikan tawas yang lebih banyak lagi agar air menjadi lebih jernih disamping itu memang setiap musim penghujan air akan menjadi lebih keruh," papar Zulkarnain. (man)
Masyarakat Lingkungan III RT 11 Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengeluhkan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ogan yang mengalami kebocoran sejak dua tahun terakhir di lingkungan tersebut.
Menurut Guntur (49), salah satu warga Tanjung Raja mengaku, sejak dua tahun terakhir pipa PDAM yang ada di lingkungannya mengalami kebocoran. Bahkan sekitar setahun lalu pernah diperbaiki pihak PDAM namun kembali mengalami kebocoran yang mengakibatkan terjadi genangan air di badan jalan. Selain keadaan jalan menjadi banjir, badan jalan rusak bahkan sering terjadi kecelakaan.
Disamping itu Guntur juga sangat menyayangkan karena kucuran air PDAM kecil dan keruh sehingga kebanyakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari tidak dimanfaatkan.
Direktur PDAM Tirta Ogan, Zulkarnain SPd mengakui, pihaknya sudah mendapat laporan dari masyarakat dan sudah memerintahkan stafnya untuk segera diperbaiki.
"Kami memang sudah mendapat laporan dari masyarakat Tanjung Raja dan kami sudah menurunkan tim untuk memperbaiki dan bila perlu mengganti pipa tersebut," ujar Zulkarnain.
Ditambahkan Zulkarnain yang didampingi Kabag Umum Ridho mengenai kucuran air yang keruh mungkin diakibatkan karena sekarang musim hujan namun kami juga berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan lebih banyak memberikan zat atau tawas agar air lebih jernih.
"Mungkin kami akan memberikan tawas yang lebih banyak lagi agar air menjadi lebih jernih disamping itu memang setiap musim penghujan air akan menjadi lebih keruh," papar Zulkarnain. (man)
Pekerja Tambang Batubara Kembali Bekerja
Sekayu, SN
Setelah berlangsung mogok kerja selama sepekan, para pekerja tambang batubara PT Alas Watu Utama (AWU) sebanyak 200 lebih karyawan yang merupakan Subkontraktor di PT Baturona, akhirnya Rabu 8 Februari) mulai kerja kembali .
"Mulai hari ini (kemarin Red) semua pekerja yang melakukan mogok kerja, sudah mulai bekerja seperti biasanya," ujar Manager HRD PT Baturona Rudi kepada wartawan melalui via hanphone, Rabu(8/2).
Rudi mengatakan, sebenarnya aksi mogok kerjanya ini tidak perlu terjadi, apabila hak dan kewajiban masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan. "Pekerja melaksanakan kewajibannya untuk bekerja, dan perusahaan melaksanakan hak dan kewajibannya membayar upah, itu saja," Kata Rudi.
Rudi menampik, kalau aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan itu terkait karena persoalan UMR, termasuk ada pekerja dari perusahaan asing yakni dari Malaysia dan Singapura.
"Kita mempekerjakan para karyawan itu sudah sesuai dengan undang-undang ketentuan dari upah minimum sektoral, yakni diatas Rp 1.270.000," terang Rudi.
Sebenarnya yang terjadi dari aksi mogok kerja tersebut, terkait rasa solidaritas dan hubungan emosional antara pekerja dengan salah satu karyawan yang bernama Hendri yang di putus hubungan kerjanya (PHK), karena usianya sudah memasuki 59 tahun yang dianggap sudah tidak produktif lagi.
"Inilah salah satu pemicu hingga melebar kepersoalan lain, dari aksi mogok kerja tersebut, karena terkait adanya hubungan emosional dan solidaritas pekerja dengan Hendri," lanjut Rudi seraya mengatakan status Hendri tetap di PHK, ya itu tadi karena usianya sudah 59 tahun.
Sementara Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Muba Ir H Yusman Srianto MT melalui Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Juanda SE mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah mediasi terhadap persoalan karyawan yang melakukan aksi mogok kerja dengan pihak managemen PT Baturona .
"Antara pekerja dengan perusahaan sudah kita selesaikan, dan para pakerja sudah mulai masuk kerja hari ini (kemarin Red)," kata Juanda, yang sebelumnya sempat disibukan dengan persoalan ini.
Dimana Kata Juanda, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pihak PT Baturona sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya memberikan upah kepada pakerja sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan yakni peraturan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Sumsel No 825/KPTS/Disnaker/2011 tentang upah minimum sektoral yakni standarnya sebesar Rp 1.270.000.
"Jadi perusahaan Baturona sudah melaksanakan kewajibannya memberikan upah kepada pekerjanya sesuai ketentuan upah minimum sektoral," jelas Juanda. (her)
Setelah berlangsung mogok kerja selama sepekan, para pekerja tambang batubara PT Alas Watu Utama (AWU) sebanyak 200 lebih karyawan yang merupakan Subkontraktor di PT Baturona, akhirnya Rabu 8 Februari) mulai kerja kembali .
"Mulai hari ini (kemarin Red) semua pekerja yang melakukan mogok kerja, sudah mulai bekerja seperti biasanya," ujar Manager HRD PT Baturona Rudi kepada wartawan melalui via hanphone, Rabu(8/2).
Rudi mengatakan, sebenarnya aksi mogok kerjanya ini tidak perlu terjadi, apabila hak dan kewajiban masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan. "Pekerja melaksanakan kewajibannya untuk bekerja, dan perusahaan melaksanakan hak dan kewajibannya membayar upah, itu saja," Kata Rudi.
Rudi menampik, kalau aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan itu terkait karena persoalan UMR, termasuk ada pekerja dari perusahaan asing yakni dari Malaysia dan Singapura.
"Kita mempekerjakan para karyawan itu sudah sesuai dengan undang-undang ketentuan dari upah minimum sektoral, yakni diatas Rp 1.270.000," terang Rudi.
Sebenarnya yang terjadi dari aksi mogok kerja tersebut, terkait rasa solidaritas dan hubungan emosional antara pekerja dengan salah satu karyawan yang bernama Hendri yang di putus hubungan kerjanya (PHK), karena usianya sudah memasuki 59 tahun yang dianggap sudah tidak produktif lagi.
"Inilah salah satu pemicu hingga melebar kepersoalan lain, dari aksi mogok kerja tersebut, karena terkait adanya hubungan emosional dan solidaritas pekerja dengan Hendri," lanjut Rudi seraya mengatakan status Hendri tetap di PHK, ya itu tadi karena usianya sudah 59 tahun.
Sementara Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Muba Ir H Yusman Srianto MT melalui Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Juanda SE mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah mediasi terhadap persoalan karyawan yang melakukan aksi mogok kerja dengan pihak managemen PT Baturona .
"Antara pekerja dengan perusahaan sudah kita selesaikan, dan para pakerja sudah mulai masuk kerja hari ini (kemarin Red)," kata Juanda, yang sebelumnya sempat disibukan dengan persoalan ini.
Dimana Kata Juanda, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pihak PT Baturona sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya memberikan upah kepada pakerja sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan yakni peraturan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Sumsel No 825/KPTS/Disnaker/2011 tentang upah minimum sektoral yakni standarnya sebesar Rp 1.270.000.
"Jadi perusahaan Baturona sudah melaksanakan kewajibannya memberikan upah kepada pekerjanya sesuai ketentuan upah minimum sektoral," jelas Juanda. (her)
Asmawati Terserang Penyakit Tumor Kulit Butuh Bantuan
Sekayu, SN
Sejak usiannya sepuluh tahun, Asmawati (42) warga desa Babat kecamatan Babat Toman kabupaten Musi Banyuasin terserang penyakit tumor kulit yang tak kunjung sembuh. Bahkan penyakitnya itu semakin hari semakin bertambah parah, hingga membesar pada wajahnya. Ia berharap, ada orang yang dapat membantu penyembuhan penyakitnya.
Menurut asmawati, penyakit yang dideritanya ini, timbul sejak usia sepuluh tahun, dengan tanda bintik-bintik berbentuk benjolan sampai akhirnya menjalar keseluruh tubuh. “Kalau badan saya besar penyakit ini semakin besar apalagi saya beranjak dewasa malah semakin bertambah parah,” katanya dengan keluh dan risau berharap ada orang yang dapat membantu penyembuhan penyakit tumor kulit dideritanya.
Terlebih pada wajah, membesar sampai menutupi mata, namun yang semakin merisaukan tangan dan kaki pun tumbuh benjolan yang sama. “Upaya untuk penyembuhan pun sudah pernah dilakukan, namun tak kunjung sembuh,” ujarnya.
Sejak almarhum sang suami dan anaknya meninggal, asmawati pun tinggal bersama keponakkannya Ema. Dengan hidup sederhana ia pun mencari uang sebagai tukang cuci pakaian keliling. "Karena keterbatasan biaya, untuk mengobati penyakit ini terpaksa meminta bantuan para tetangga, namun sudah habis dan tidak bisa lagi berobat,” ungkapnya sembari pasrah meskipun penyakit dideritanya tak kunjung sembuh.
Sementara dinas kesehatan musi banyuasin, dr taufiq Rusdi Mkes, membenarkan asmawati pernah berobat di RSUD Sekayu pada tahun 2005 yang lalu, namun ia tidak pernah lagi cek up kerumah sakit. Dianjurkan agar dapat segera datang kembali cek up kepihak medis, karena untuk peyembuhan ada beberapa tahapan-tahapan.
"Penyakit tersebut tumor kulit yang sudah menjalar keseluruh tubuh, sehingga dianjurkan agar asmawati dapat kembali berobat. Masalah biaya, pengobatan gratis sudah dilakukan, sehingga jangan takut akan biaya, untuk itu bagi masyarakat siapa saja dapat melaporkan kepihak kami,” katanya sembari menambahkan akan meninjau dan menindak lanjuti penyakit yang diderita asmawati itu. (her)
Warga Pagaralam Masih Terus Kesulitan Air Bersih
Pagaralam, SN
Warga di beberapa dusun yang berada di Kota Pagaralam yakni di kawasan dempo-dempo hingga saat ini warganya masih kesulitan mendapatkan air bersih terutama untuk kebutuhan sehari-hari, seperti di Kecamatan Dempo Selatan seperti Dusun Bandar Jaya, Kelurahan Kance Diwe, Dusun Muara Tenang, dan Kelurahan Perahudipo.
Demikian juga di Dusun Rimba Candi, Sumber Jaya, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, warganya masih harus mengambil air di beberapa sumber mata air yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga. Demikian pantauan, Rabu (8/2).
Untuk Kecamatan Dempo Utara juga tidak lebih baik, beberapa dusun, seperti Dusun 32 dan Dusun Tanjung Taring, Kelurahan Burung Dinang, juga masih belum mendapat fasilitas air bersih dari pemerintah, warga harus mengambil air bersih untuk keperluan sehari-hari dilokasi sumber air yang memerlukan jarak tempuh yang sangat jauh.
Menurut Yanto, warga Burung Dinang mengaku, dusunnya sudah puluhan tahun belum memiliki fasilitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga sendiri harus mengambil air di beberapa sumber air yang letaknya sangat jauh dari pemukiman warga.
"Kami cukup kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari hari terutama untuk memasak, setiap hari kami harus mengambil air ke kebun yang jaraknya sekitar dua kilometer dan menggunakan jerigen, kalau musim kemarau, sumber air kami kadang-kadang kering dan keruh serta mengeluarkan bau," keluhnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kota Pagaralam, Yunali melalui Kabid Cipta Karya Hariadi Razak, mengatakan, saat ini memang masih ada sebagian dusun di tiga kecamatan di Pagaralam yang memang belum memiliki fasilitas air bersih.
Namun demikian, pemerintah juga setiap tahun memberikan bantuan untuk pemasangan fasilitas air bersih di beberapa daerah sehingga ditargetkan pada tahun 2012 ini seluruh wilayah akan mendapatkan fasilitas air bersih dari pemerintah.
"Tahun ini kita menargetkan semua dusun harus sudah memiliki fasilitas air bersih, termasuk di kawasan dempo dan juga lapter Atungbungsu," katanya. (asn)
Warga di beberapa dusun yang berada di Kota Pagaralam yakni di kawasan dempo-dempo hingga saat ini warganya masih kesulitan mendapatkan air bersih terutama untuk kebutuhan sehari-hari, seperti di Kecamatan Dempo Selatan seperti Dusun Bandar Jaya, Kelurahan Kance Diwe, Dusun Muara Tenang, dan Kelurahan Perahudipo.
Demikian juga di Dusun Rimba Candi, Sumber Jaya, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, warganya masih harus mengambil air di beberapa sumber mata air yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga. Demikian pantauan, Rabu (8/2).
Untuk Kecamatan Dempo Utara juga tidak lebih baik, beberapa dusun, seperti Dusun 32 dan Dusun Tanjung Taring, Kelurahan Burung Dinang, juga masih belum mendapat fasilitas air bersih dari pemerintah, warga harus mengambil air bersih untuk keperluan sehari-hari dilokasi sumber air yang memerlukan jarak tempuh yang sangat jauh.
Menurut Yanto, warga Burung Dinang mengaku, dusunnya sudah puluhan tahun belum memiliki fasilitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga sendiri harus mengambil air di beberapa sumber air yang letaknya sangat jauh dari pemukiman warga.
"Kami cukup kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari hari terutama untuk memasak, setiap hari kami harus mengambil air ke kebun yang jaraknya sekitar dua kilometer dan menggunakan jerigen, kalau musim kemarau, sumber air kami kadang-kadang kering dan keruh serta mengeluarkan bau," keluhnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kota Pagaralam, Yunali melalui Kabid Cipta Karya Hariadi Razak, mengatakan, saat ini memang masih ada sebagian dusun di tiga kecamatan di Pagaralam yang memang belum memiliki fasilitas air bersih.
Namun demikian, pemerintah juga setiap tahun memberikan bantuan untuk pemasangan fasilitas air bersih di beberapa daerah sehingga ditargetkan pada tahun 2012 ini seluruh wilayah akan mendapatkan fasilitas air bersih dari pemerintah.
"Tahun ini kita menargetkan semua dusun harus sudah memiliki fasilitas air bersih, termasuk di kawasan dempo dan juga lapter Atungbungsu," katanya. (asn)
Pagaralam Siaga Bencana di Tiga Kecamatan
Pagaralam, SN
Pemkot Pagaralam, siaga bencana di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Dempo Utara, Pagaralam Utara dan Dempo Selatan. Ketiga kecamatan ini merupakan daerah paling rawan banjir bandang dan longsor. Puluhan titik sepanjang jalan negara Kota Pagaralam-Lahat dan kawasan perbukitan di tiga kecamatan tersebut memasuki musim penghujan tahun ini terjadi longsor dan banjir bandang.
"Kalau longsor mulai dari Kelurahan Rebahtinggi, hingga Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, dan banjir berada di Kelurahan Bandar, Ujanmas, Burungdinang," kata Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Firmanudin, Rabu (8/2).
Menurut dia, kondisi hutan perbukitan Kecamatan Dempo Utara, dan Dempo Selatan bukan hanya sudah gundul, tapi juga mengalami alih fungsi.
"Memang sejak hujan yang tidak kunjung redah dalam satu minggu ini, sudah ada beberapa titik jalan dan kawasan pemukiman longsor serta banjir," ungkap dia.
Contohnya, kata dia, hutan dan perkebunan kopi di daerah Bukit Kayu Manis Kelurahan Jangkaremas, Kecamatan Dempo Utara, sudah ada sekitar lima titik longsor.
"Kemudian kalau banjir di Dusun Bandar, Kecamatan Dempo Selatan dan Jambarakar, Dempo Utara," ungkap dia sembari mengatakan, ada juga bukit mengalami keretakan sepanjang sekitar 4 kilometer meter.
Menurut dia, longsor ini juga mengancam puluhan ribu tanaman kopi dan ladang sayur milik warga dua daerah itu.
"Kalau sudah masuk musim penghujan, kondisi semakin parah, karena kondisi tanah mulai labil, apalagi pepohonan sudah banyak hilang," ungkap dia.
Camat Dempo Utara, Rusdi, mengatakan daerah paling parah, longsor dan banjir bandang di sepanjang Sungai Selangis Kelurahan Jangkarmas, Muarasiban, Bumiagung dan Burungdinang.
"Posisinya tepat membentang mulai dari Dusun Tegurwangi hingga Dusun Talang Ayiksalak Kelurahan Ujanmas, Kecamatan Dempo Utara," kata dia pula.
Rusdi mengatakan, longsor tersebut bukan tidak mungkin akan dapat menimbun ratusan ribu batang kopi dan sungai Selangis karena posisinya tepat berada di bawah perbukitan itu.
Sementara itu Plt Kepala Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD), Herawadi S.Sos, mengatakan pemerintah masih akan melakukan pendataan daerah longsor dan rawan banjir.
"Kami sudah usulkan kepada Pemkot Pagaralam, dana siap pakai Rp 2 miliar, untuk mengantisipasi bila terjadi bencana alam," ungkap dia.
Selain pendataan, kata dia, upaya pencegahan sudah dilakukan dengan membentuk tim penanggulangan bencana mulai dari kelurahan dan menempatkan alat berat di daerah paling rawan longsor.
"Kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan dampak lebih besar bila terjadi bencana alam,' ungkapnya. (asn)
Pemkot Pagaralam, siaga bencana di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Dempo Utara, Pagaralam Utara dan Dempo Selatan. Ketiga kecamatan ini merupakan daerah paling rawan banjir bandang dan longsor. Puluhan titik sepanjang jalan negara Kota Pagaralam-Lahat dan kawasan perbukitan di tiga kecamatan tersebut memasuki musim penghujan tahun ini terjadi longsor dan banjir bandang.
"Kalau longsor mulai dari Kelurahan Rebahtinggi, hingga Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, dan banjir berada di Kelurahan Bandar, Ujanmas, Burungdinang," kata Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Firmanudin, Rabu (8/2).
Menurut dia, kondisi hutan perbukitan Kecamatan Dempo Utara, dan Dempo Selatan bukan hanya sudah gundul, tapi juga mengalami alih fungsi.
"Memang sejak hujan yang tidak kunjung redah dalam satu minggu ini, sudah ada beberapa titik jalan dan kawasan pemukiman longsor serta banjir," ungkap dia.
Contohnya, kata dia, hutan dan perkebunan kopi di daerah Bukit Kayu Manis Kelurahan Jangkaremas, Kecamatan Dempo Utara, sudah ada sekitar lima titik longsor.
"Kemudian kalau banjir di Dusun Bandar, Kecamatan Dempo Selatan dan Jambarakar, Dempo Utara," ungkap dia sembari mengatakan, ada juga bukit mengalami keretakan sepanjang sekitar 4 kilometer meter.
Menurut dia, longsor ini juga mengancam puluhan ribu tanaman kopi dan ladang sayur milik warga dua daerah itu.
"Kalau sudah masuk musim penghujan, kondisi semakin parah, karena kondisi tanah mulai labil, apalagi pepohonan sudah banyak hilang," ungkap dia.
Camat Dempo Utara, Rusdi, mengatakan daerah paling parah, longsor dan banjir bandang di sepanjang Sungai Selangis Kelurahan Jangkarmas, Muarasiban, Bumiagung dan Burungdinang.
"Posisinya tepat membentang mulai dari Dusun Tegurwangi hingga Dusun Talang Ayiksalak Kelurahan Ujanmas, Kecamatan Dempo Utara," kata dia pula.
Rusdi mengatakan, longsor tersebut bukan tidak mungkin akan dapat menimbun ratusan ribu batang kopi dan sungai Selangis karena posisinya tepat berada di bawah perbukitan itu.
Sementara itu Plt Kepala Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD), Herawadi S.Sos, mengatakan pemerintah masih akan melakukan pendataan daerah longsor dan rawan banjir.
"Kami sudah usulkan kepada Pemkot Pagaralam, dana siap pakai Rp 2 miliar, untuk mengantisipasi bila terjadi bencana alam," ungkap dia.
Selain pendataan, kata dia, upaya pencegahan sudah dilakukan dengan membentuk tim penanggulangan bencana mulai dari kelurahan dan menempatkan alat berat di daerah paling rawan longsor.
"Kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan dampak lebih besar bila terjadi bencana alam,' ungkapnya. (asn)
Golkar Masih Tunggu Hasil Survey
Palembang, SN
Partai Golkar Sumsel mengaku hingga saat ini belum menentukan calon untuk diusung pada 8 pilkada yang akan digelar di Sumsel tahun 2012-2013 mendatang. Penentuan calon yang diusung berdasarkan hasil survey.
Delapan Pilkada yang akan digelar tersebut diantaranya, kota Palembang, Lubuklinggau, Prabumulih, Pagaralam, Lahat, Muara Enim, dan Banyuasin.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Sumsel, Nasrun Madang, Rabu (8/2) mengatakan, sejak era kepemimpinan Abu Rizal Bakrie, calon yang diusung oleh Golkar harus berdasarkan hasil survey yang dilakukan, dan keputusannya ada di tingkat DPP Partai Golkar.
"Jadi tidak harus kader yang akan kita usung, kalau hasil survey menunjukkan yang paling tinggi ratingnya bukan dari kader partai, maka tetap ia yang akan kita dukung. DPP Golkar tidak mentolerir kader yang hasil surveynya tidak tinggi," katanya.
Ia mengungkapkan, mekanisme pencalonan itu mutlak harus dipatuhi kader, dan Golkar juga menegaskan tidak ada mahar apapun yang diminta Golkar, khususnya bagi mereka yang diusung dan berasal dari luar partai Golkar.
"Dalam penentuan calon yang akan diusung, setidaknya kita melakukan tiga kali survey, delapan bulan sebelum pelaksanaan, kemudian enam bulan sebelum, dan terakhir tiga bulan sebelum pelaksanaan," ungkapnya.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, Edward Djaya menambahkan, Partai Golkar tidak akan memaksakan kadernya sendiri untuk dicalonkan. Jika hasil survey nantinya Ketua Partai Golkar di kabupaten dan kota justru kalah populer, maka tidak akan dicalonkan dan Golkar akan memilih calon diluar struktur partai.
Jika Ketua Golkar tersebut tetap ngotot mencalonkan diri, padahal tidak dicalonkan partai maka akan mendapatkan sanksi mulai dari teguran keras sampai pemecatan. "Untuk apa mengusung kader sendiri, jika kalah. Kita mengusung calon, yang besar kemungkinan untuk menang sebab itu semuanya tergantung dari hasil survey," imbuhnya.
Survey sendiri beber Edward, sudah dilakukan oleh Partai Golkar di kabupaten dan kota yang akan menggelar pesta demokrasi di 2013. Golkar bebernya sudah melakukan survey di Palembang, Lubuklinggau, Pagaralam, Lahat dan Banyuasin. Namun Golkar fokus di Pagaralam dan Lubuklinggau, sebab kedua kota tersebut merupakan daerah terdekat yang akan menggelar pilkada.
Lebih lanjut Edward mengatakan, untuk kota Palembang, dari hasil survey yang dilakukan partainya, sedikitnya ada tiga nama yakni Ketua DPD Partai Golkar Palembang Ardiansyah, Kadishub dan Informatika Sumsel Sarimuda dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dodi Reza Alex.
"Di Palembang, kita bisa mencalonkan secara langsung tanpa harus berkoalisi. Namun kita belum memutuskan nama calonnya, kita akan lihat hasil survey nanti. Yang pasti, kita tidak akan memaksakan kader partai untuk dicalonkan," pungkasnya.
Untuk diketahui, beberapa petinggi partai di Sumsel sudah menyebut nama calon yang akan mereka usung di Pilkada di beberapa daerah walaupun masih belum resmi. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, kemungkinan besar akan mengusung nama Mularis Djahri sebagai Cawako Palembang, Bursa Sarnubi sebagai Cabup Lahat, Joncik Muhammad sebagai cabup Empat Lawang serta Iskandar sebagai Cabup OKI, dan Herman Deru sebagai calon gubernur (cagub) Sumsel.
Sementara PDI Perjuangan untuk Palembang, kemungkinan besar akan mengusung calon incumbent yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Palembang yakni Romi Herton. Sementara di Partai Demokrat ada beberapa nama yang bersaing untuk diusung melalui partai berlambang bintang segitiga itu di Pilkada Palembang yakni anggota DPR RI Syofwatillah Mohzaib, mantan anggota DPR RI Sarjan Taher dan Ketua DPD PD Palembang Harnojoyo. (awj)
Partai Golkar Sumsel mengaku hingga saat ini belum menentukan calon untuk diusung pada 8 pilkada yang akan digelar di Sumsel tahun 2012-2013 mendatang. Penentuan calon yang diusung berdasarkan hasil survey.
Delapan Pilkada yang akan digelar tersebut diantaranya, kota Palembang, Lubuklinggau, Prabumulih, Pagaralam, Lahat, Muara Enim, dan Banyuasin.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Sumsel, Nasrun Madang, Rabu (8/2) mengatakan, sejak era kepemimpinan Abu Rizal Bakrie, calon yang diusung oleh Golkar harus berdasarkan hasil survey yang dilakukan, dan keputusannya ada di tingkat DPP Partai Golkar.
"Jadi tidak harus kader yang akan kita usung, kalau hasil survey menunjukkan yang paling tinggi ratingnya bukan dari kader partai, maka tetap ia yang akan kita dukung. DPP Golkar tidak mentolerir kader yang hasil surveynya tidak tinggi," katanya.
Ia mengungkapkan, mekanisme pencalonan itu mutlak harus dipatuhi kader, dan Golkar juga menegaskan tidak ada mahar apapun yang diminta Golkar, khususnya bagi mereka yang diusung dan berasal dari luar partai Golkar.
"Dalam penentuan calon yang akan diusung, setidaknya kita melakukan tiga kali survey, delapan bulan sebelum pelaksanaan, kemudian enam bulan sebelum, dan terakhir tiga bulan sebelum pelaksanaan," ungkapnya.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, Edward Djaya menambahkan, Partai Golkar tidak akan memaksakan kadernya sendiri untuk dicalonkan. Jika hasil survey nantinya Ketua Partai Golkar di kabupaten dan kota justru kalah populer, maka tidak akan dicalonkan dan Golkar akan memilih calon diluar struktur partai.
Jika Ketua Golkar tersebut tetap ngotot mencalonkan diri, padahal tidak dicalonkan partai maka akan mendapatkan sanksi mulai dari teguran keras sampai pemecatan. "Untuk apa mengusung kader sendiri, jika kalah. Kita mengusung calon, yang besar kemungkinan untuk menang sebab itu semuanya tergantung dari hasil survey," imbuhnya.
Survey sendiri beber Edward, sudah dilakukan oleh Partai Golkar di kabupaten dan kota yang akan menggelar pesta demokrasi di 2013. Golkar bebernya sudah melakukan survey di Palembang, Lubuklinggau, Pagaralam, Lahat dan Banyuasin. Namun Golkar fokus di Pagaralam dan Lubuklinggau, sebab kedua kota tersebut merupakan daerah terdekat yang akan menggelar pilkada.
Lebih lanjut Edward mengatakan, untuk kota Palembang, dari hasil survey yang dilakukan partainya, sedikitnya ada tiga nama yakni Ketua DPD Partai Golkar Palembang Ardiansyah, Kadishub dan Informatika Sumsel Sarimuda dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dodi Reza Alex.
"Di Palembang, kita bisa mencalonkan secara langsung tanpa harus berkoalisi. Namun kita belum memutuskan nama calonnya, kita akan lihat hasil survey nanti. Yang pasti, kita tidak akan memaksakan kader partai untuk dicalonkan," pungkasnya.
Untuk diketahui, beberapa petinggi partai di Sumsel sudah menyebut nama calon yang akan mereka usung di Pilkada di beberapa daerah walaupun masih belum resmi. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, kemungkinan besar akan mengusung nama Mularis Djahri sebagai Cawako Palembang, Bursa Sarnubi sebagai Cabup Lahat, Joncik Muhammad sebagai cabup Empat Lawang serta Iskandar sebagai Cabup OKI, dan Herman Deru sebagai calon gubernur (cagub) Sumsel.
Sementara PDI Perjuangan untuk Palembang, kemungkinan besar akan mengusung calon incumbent yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Palembang yakni Romi Herton. Sementara di Partai Demokrat ada beberapa nama yang bersaing untuk diusung melalui partai berlambang bintang segitiga itu di Pilkada Palembang yakni anggota DPR RI Syofwatillah Mohzaib, mantan anggota DPR RI Sarjan Taher dan Ketua DPD PD Palembang Harnojoyo. (awj)
Dump Truk Batubara Tabrak Sepeda Motor
Prabumulih, SN
Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan aksi ugal–ugalan pengendara angkutan dump truk batubara terjadi di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Rabu (8/2) sekitar pukul 15.30 WIB di simpang 4 Jalan Sindur–Gunung Ibul.
Salah seorang pengendara sepeda motor Yamaha Vega R warna BG 5228 RV, menjadi korbannya dan masih dirawat di ruang Instalasai Gawat Darurat RSUD Kota Prabumulih setelah ditabrak dump truk batubara tanpa muatan hingga sempat terseret sejauh 30 meter.
Korban yang usai kejadian mengalami luka pecah kepala dan terkapar dengan kondisi dari hidung dan kedua telingga mengeluarkan darah sampai saat ini belum diketahui nasibnya. Sementara pelaku, pengendara dump truk batubara plat BD 8287 AQ yang mengaku dari perusahaan angkutan Aldeoz, sudah diamankan petugas Satlantas Polres Prabumulih.
Pelaku diketahui bernama Ivan (23) warga Lahat, sebelumnya berusaha melarikan diri usai menabrak korban. Namun usaha pelaku tidak berhasil karena korban berikut kendaraan sepeda motornya masih lekat dibawah dump truck yang dibawanya. Bahkan akibat ulah nekatnya itu, pelaku nyaris dihakimi massa yang saat itu berada disekitar lokasi kejadian. Beruntung petugas Satlantas Polres Prabumulih datang dan mengamankan pelaku.
Menurut Tina (45) salah satu saksi mata, sebelum kejadian mobil dumptruk yang dikendarai pelaku terlihat ugal–ugalan dan ngebut bersama rombongan truk lainnya. Diduga tidak bisa lagi mengendalikan laju mobilnya, kendaraan pelaku yang datang dari arah Jalan Jenderal Sudirman atau Tugu Air Mancur menuju Tugu Nenas Patih Galung, langsung menabrak sepeda motor korban yang saat kejadian datang arah Kelurahan Sindur, Cambai.
“Rombongan dump truk itu dari jauh sudah kelihatan datang saling kejar– kejaran dan akhirnya salah satu dari mereka menabrak sebuah sepeda motor yang saat kejadian baru hendak keluar dari arah simpang 4 Sindur menuju Kelurahan Gunung Ibul,” terang Tina, ditemui usai kejadian.
Dikatakannya, korban berikut sepeda motornya sempat terseret sejauh sekitar 30 meter dibawa dump truk pelaku.
“Kalau kondisinya saya tidak tahu karena takut melihatnya darah tercecer dimana–mana. Bayangkan saja dek, terseret masuk bawah mobil, itu saja sopirnya mau melarikan diri tetapi gagal karena mobilnya lekat di motor korban,” urai pedagang warung kopi di sekitar lokasi kejadian tersebut. (and)
Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan aksi ugal–ugalan pengendara angkutan dump truk batubara terjadi di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Rabu (8/2) sekitar pukul 15.30 WIB di simpang 4 Jalan Sindur–Gunung Ibul.
Salah seorang pengendara sepeda motor Yamaha Vega R warna BG 5228 RV, menjadi korbannya dan masih dirawat di ruang Instalasai Gawat Darurat RSUD Kota Prabumulih setelah ditabrak dump truk batubara tanpa muatan hingga sempat terseret sejauh 30 meter.
Korban yang usai kejadian mengalami luka pecah kepala dan terkapar dengan kondisi dari hidung dan kedua telingga mengeluarkan darah sampai saat ini belum diketahui nasibnya. Sementara pelaku, pengendara dump truk batubara plat BD 8287 AQ yang mengaku dari perusahaan angkutan Aldeoz, sudah diamankan petugas Satlantas Polres Prabumulih.
Pelaku diketahui bernama Ivan (23) warga Lahat, sebelumnya berusaha melarikan diri usai menabrak korban. Namun usaha pelaku tidak berhasil karena korban berikut kendaraan sepeda motornya masih lekat dibawah dump truck yang dibawanya. Bahkan akibat ulah nekatnya itu, pelaku nyaris dihakimi massa yang saat itu berada disekitar lokasi kejadian. Beruntung petugas Satlantas Polres Prabumulih datang dan mengamankan pelaku.
Menurut Tina (45) salah satu saksi mata, sebelum kejadian mobil dumptruk yang dikendarai pelaku terlihat ugal–ugalan dan ngebut bersama rombongan truk lainnya. Diduga tidak bisa lagi mengendalikan laju mobilnya, kendaraan pelaku yang datang dari arah Jalan Jenderal Sudirman atau Tugu Air Mancur menuju Tugu Nenas Patih Galung, langsung menabrak sepeda motor korban yang saat kejadian datang arah Kelurahan Sindur, Cambai.
“Rombongan dump truk itu dari jauh sudah kelihatan datang saling kejar– kejaran dan akhirnya salah satu dari mereka menabrak sebuah sepeda motor yang saat kejadian baru hendak keluar dari arah simpang 4 Sindur menuju Kelurahan Gunung Ibul,” terang Tina, ditemui usai kejadian.
Dikatakannya, korban berikut sepeda motornya sempat terseret sejauh sekitar 30 meter dibawa dump truk pelaku.
“Kalau kondisinya saya tidak tahu karena takut melihatnya darah tercecer dimana–mana. Bayangkan saja dek, terseret masuk bawah mobil, itu saja sopirnya mau melarikan diri tetapi gagal karena mobilnya lekat di motor korban,” urai pedagang warung kopi di sekitar lokasi kejadian tersebut. (and)
Hingga Januari, Delapan Honorer KKP Dipecat
Prabumulih, SN
Tenaga honorer (PHL) yang indisipliner dan malas bekerja terus diberikan Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Kota Prabumulih selama hampir 2 tahun belakangan ini. Dari catatan Januari hingga Januari 2012, setidaknya sudah ada delapan tenaga honorer yang dipecat.
Pada tahun 2011 ada lima orang yang dipecat dan tiganya lagi awal Januari 2012 ini. Mereka yang sudah dipecat itu karena sudah melakukan pelanggaran indisipliner cukup berat. Sementara tahap sanksi berupa pemberian peringatan juga diberikan kepada sejumlah PNS dan tenaga honorer lainnya.
“Tindakan tegas dan evaluasi terus kita lakukan guna memerbaiki kinerja dan tugas pokok mereka (para pegawai) disini. Awal Januari ini saja, sudah ada tiga tenaga PHL kita pecat karena melakukan pelanggaran indisipliner berat,” ungkap Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kota Prabumulih, Mansyur MSi.
Menurut Mansyur, pemberian sanksi pemecatan tidak serta merta diberikan tetapi melalui proses evaluasi terlebih dahulu. Terutama penilaian terhadap tupoksi (tugas pokok dan fungsi) setiap pegawai pertiga bulan sekali. Sehingga setiap pegawai PNS maupun PHL dituntut tidak hanya mampu bisa bekerja maksimal namun juga dibutuhkan pemikiran ide yang cemerlang dari mereka.
“Untuk itu, rapat kecil dan koordinasi rutin antara pegawai dan pimpinan terus kita bina dan dilakukan guna mendapatkan hasil yang maksimal. Karena bekerja di Kantor Kebersihan dan Pertamanan ini bukan untuk main–main dan hanya mengerti tugas pokok saja, tetapi bukti kerja dan pemikiran yang intelektual meskipun fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki terbatas,” jelas Mansyur.
Selain memberikan sanksi bagi pegawai PNS dan PHL yang nakal dan indisipliner, pihak KKP juga memberikan apreasiasi bagi pegawai yang berprestasi. Salah satunya dengan memerhatikan tingkat kesejahteraan dan penghasilan pegawai tersebut.
“Alhamdulillah, rencana itu tahun ini sudah bisa berjalan. Proses pelaksanaannya juga bertahap dan terbatas. Untuk itu, pemberiaannya pun melalui proses penyeleksian yang panjang dan berkeadilan,” tutur Mansyur.
Tahap pertama dikatakan Mansyur, diberikan untuk pegawai atau tenaga honorer yang bertugas dilapangan membersihkan sampah setiap hari sampai 1 minggu penuh. “Bagian ini dulu yang kita prioritaskan karena bekerja sampai 1 bulan penuh tanpa libur (30 hari, red), meski masih dibawah UMR namun bersyukur anggarannya sudah dialokasikan pada APBD tahun 2012 ini dan itu InsyaAllah, akan terus kita tingkatkan,” terang pria yang pernah bertugas di Kantor BKKBN Kota Prabumulih tersebut. (and)
Tenaga honorer (PHL) yang indisipliner dan malas bekerja terus diberikan Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Kota Prabumulih selama hampir 2 tahun belakangan ini. Dari catatan Januari hingga Januari 2012, setidaknya sudah ada delapan tenaga honorer yang dipecat.
Pada tahun 2011 ada lima orang yang dipecat dan tiganya lagi awal Januari 2012 ini. Mereka yang sudah dipecat itu karena sudah melakukan pelanggaran indisipliner cukup berat. Sementara tahap sanksi berupa pemberian peringatan juga diberikan kepada sejumlah PNS dan tenaga honorer lainnya.
“Tindakan tegas dan evaluasi terus kita lakukan guna memerbaiki kinerja dan tugas pokok mereka (para pegawai) disini. Awal Januari ini saja, sudah ada tiga tenaga PHL kita pecat karena melakukan pelanggaran indisipliner berat,” ungkap Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kota Prabumulih, Mansyur MSi.
Menurut Mansyur, pemberian sanksi pemecatan tidak serta merta diberikan tetapi melalui proses evaluasi terlebih dahulu. Terutama penilaian terhadap tupoksi (tugas pokok dan fungsi) setiap pegawai pertiga bulan sekali. Sehingga setiap pegawai PNS maupun PHL dituntut tidak hanya mampu bisa bekerja maksimal namun juga dibutuhkan pemikiran ide yang cemerlang dari mereka.
“Untuk itu, rapat kecil dan koordinasi rutin antara pegawai dan pimpinan terus kita bina dan dilakukan guna mendapatkan hasil yang maksimal. Karena bekerja di Kantor Kebersihan dan Pertamanan ini bukan untuk main–main dan hanya mengerti tugas pokok saja, tetapi bukti kerja dan pemikiran yang intelektual meskipun fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki terbatas,” jelas Mansyur.
Selain memberikan sanksi bagi pegawai PNS dan PHL yang nakal dan indisipliner, pihak KKP juga memberikan apreasiasi bagi pegawai yang berprestasi. Salah satunya dengan memerhatikan tingkat kesejahteraan dan penghasilan pegawai tersebut.
“Alhamdulillah, rencana itu tahun ini sudah bisa berjalan. Proses pelaksanaannya juga bertahap dan terbatas. Untuk itu, pemberiaannya pun melalui proses penyeleksian yang panjang dan berkeadilan,” tutur Mansyur.
Tahap pertama dikatakan Mansyur, diberikan untuk pegawai atau tenaga honorer yang bertugas dilapangan membersihkan sampah setiap hari sampai 1 minggu penuh. “Bagian ini dulu yang kita prioritaskan karena bekerja sampai 1 bulan penuh tanpa libur (30 hari, red), meski masih dibawah UMR namun bersyukur anggarannya sudah dialokasikan pada APBD tahun 2012 ini dan itu InsyaAllah, akan terus kita tingkatkan,” terang pria yang pernah bertugas di Kantor BKKBN Kota Prabumulih tersebut. (and)
Musim Panen, Harga Beras Malah Meroket
Lahat, SN
Sekitar sebulan ini lonjakan harga beras di pasaran cukup drastis. Sebelumnya harga beras diketahui Rp 6.500/kg namun sudah sejak sepekan ini diketahui harga beras mencapai Rp 8.500/kg.
Padahal kondisi panen padi di beberapa wilayah mulai terlihat. Awal Februari 2012 ini diketahui di Desa Tanjung Payang dan Banjar Negara Kecamatan Kota Lahat terlihat adanya sekitar 10 hektar (Ha) yang sedang panen, hal ini dibenarkan salah satu warga yakni Herman (50) warga setempat.
“Tapi belum gale-gale hamparan yang panen, baru sedikit disini yang panen. Belum lagi kami terkendala oleh banyaknya burung pipit yang menganggu tanaman padi yang di panen ini,” ungkapnya.
Sementara menurut Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Ahmad Wakidi di Desa Sengkuang dan Nanjungan Kecamatan Merapi Timur, memang belum banyak yang panen. Sehingga menyebabkan harga beras di tingkat petani ke pengepul masih tinggi. “Harga disini masih sekitar Rp 5 ribu hingga Rp 5.500 itupun tidak banyak yang menjual. Karena masih sekitar 3 hektar lebih yang panen,” jelasnya.
Mereka banyak yang panen mungkin sekitar sebulan hingga dua bulan lagi baru banyak yang panen baik padi tegalan maupun padi sawah.
Hal yang sama juga diungkapkan Azwin SP salah satu PPL di Kecamatan Kikim Selatan. “Harga jual dari tingkat petani masih tinggi yakni sekitar Rp 6.800 sampai Rp 7.500 dan baru sekitar 3 bulan kedepan prediksi harga bisa turun kembali,” jelas Azwin.
Walaupun panen yang ada di Kabupaten Lahat tidak sama pada setiap hamparan dan ketersediaan beras yang ada juga cukup aman mengingat sepanjang tahun adanya panen yang berbeda-beda disetiap kecamatan bahkan desa.
“Kalaupun harga cukup tinggi ini merupakan keuntungan bagi petani sebetulnya dan ketersediaan beras di Kabupaten Lahat cukup aman. Sebab setiap hamparan sawah petani tidak sama waktu panennya,” jelas Amirudin HS SP Kabid Produksi Padi dan Palawija Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Lahat, beberapa waktu lalu. (zal)
Sekitar sebulan ini lonjakan harga beras di pasaran cukup drastis. Sebelumnya harga beras diketahui Rp 6.500/kg namun sudah sejak sepekan ini diketahui harga beras mencapai Rp 8.500/kg.
Padahal kondisi panen padi di beberapa wilayah mulai terlihat. Awal Februari 2012 ini diketahui di Desa Tanjung Payang dan Banjar Negara Kecamatan Kota Lahat terlihat adanya sekitar 10 hektar (Ha) yang sedang panen, hal ini dibenarkan salah satu warga yakni Herman (50) warga setempat.
“Tapi belum gale-gale hamparan yang panen, baru sedikit disini yang panen. Belum lagi kami terkendala oleh banyaknya burung pipit yang menganggu tanaman padi yang di panen ini,” ungkapnya.
Sementara menurut Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Ahmad Wakidi di Desa Sengkuang dan Nanjungan Kecamatan Merapi Timur, memang belum banyak yang panen. Sehingga menyebabkan harga beras di tingkat petani ke pengepul masih tinggi. “Harga disini masih sekitar Rp 5 ribu hingga Rp 5.500 itupun tidak banyak yang menjual. Karena masih sekitar 3 hektar lebih yang panen,” jelasnya.
Mereka banyak yang panen mungkin sekitar sebulan hingga dua bulan lagi baru banyak yang panen baik padi tegalan maupun padi sawah.
Hal yang sama juga diungkapkan Azwin SP salah satu PPL di Kecamatan Kikim Selatan. “Harga jual dari tingkat petani masih tinggi yakni sekitar Rp 6.800 sampai Rp 7.500 dan baru sekitar 3 bulan kedepan prediksi harga bisa turun kembali,” jelas Azwin.
Walaupun panen yang ada di Kabupaten Lahat tidak sama pada setiap hamparan dan ketersediaan beras yang ada juga cukup aman mengingat sepanjang tahun adanya panen yang berbeda-beda disetiap kecamatan bahkan desa.
“Kalaupun harga cukup tinggi ini merupakan keuntungan bagi petani sebetulnya dan ketersediaan beras di Kabupaten Lahat cukup aman. Sebab setiap hamparan sawah petani tidak sama waktu panennya,” jelas Amirudin HS SP Kabid Produksi Padi dan Palawija Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Lahat, beberapa waktu lalu. (zal)
Rabu, 08 Februari 2012
Pantai Timur OKI Puluhan Tahun Tak Ada Listrik
Kayuagung, SN
Meskipun Kabupaten OKI kini sudah berusia 65 tahun namun pembangunan daerah dan kesejahteraan warganya belum merata. Khususnya di wilayah Pantai Timur OKI yang terdiri dari 5 kecamatan ternyata sudah puluhan tahun belum pernah menikmati fasilitas listrik.
Kecamatan yang termasuk di kawasan Pantai Timur OKI dan merupakan wilayah perairan yakni Kecamatan Air Sugihan, Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan dan sebagian Pangkalan Lampam. Selama ini mereka hanya menggunakan mesin diesel.
Belum adanya listrik ternyata juga bukan hanya di kawasan Pantai Timur, sejumlah desa di kecamatan yang kaya hasil perkebunan juga mengalami keadaan serupa. Seperti desa-desa di kecamatan Mesuji Makmur yang jauh dari perkotaan dan jalan raya.
Amri Ubaidah selaku Camat Mesuji Makmur kemarin mengatakan, pihak kecamatan sudah sering mengusulkan ke pemerintah kabupaten di Kayuagung namun warga harus bersabar karena saat ini usulan itu sedang ditindaklaanjuti.
”Warga hanya pakai mesin genset di malam hari, kalau siang tidak menggunakan mesin. Kita perioritaskan mungkin tahun depan, seluruh desa di Kecamatan Mesuji Makmur sudah teraliri listrik, saat ini Desa Multi Karya sudah diprogramkan, tiang listrik sudah dipasang tinggal pemasangan kabel,” ungkapnya.
Mat Jani (37) warga Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan belum lama ini mengatakan, untuk penerangan di malam hari warga menggunakan mesin diesel dan genset. Ada warga yang mampu membeli namun ada yang tidak, bagi warga yang tidak mampu membeli terpaksa menumpang di rumah tetangga.
Sedangkan Irfan yang menjabat Kasi Jasa Penunjang Usaha Ketenagalistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi OKI mengatakan, daerah terpencil memang sulit untuk mendapat aliran listrik. Ada 82 desa yang belum teraliri listrik, desa tersebut berada di kawasan perairan, seperti di Kecamatan Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, Air Sugihan dan beberapa kecamatan lain," katanya. (iso)
Meskipun Kabupaten OKI kini sudah berusia 65 tahun namun pembangunan daerah dan kesejahteraan warganya belum merata. Khususnya di wilayah Pantai Timur OKI yang terdiri dari 5 kecamatan ternyata sudah puluhan tahun belum pernah menikmati fasilitas listrik.
Kecamatan yang termasuk di kawasan Pantai Timur OKI dan merupakan wilayah perairan yakni Kecamatan Air Sugihan, Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan dan sebagian Pangkalan Lampam. Selama ini mereka hanya menggunakan mesin diesel.
Belum adanya listrik ternyata juga bukan hanya di kawasan Pantai Timur, sejumlah desa di kecamatan yang kaya hasil perkebunan juga mengalami keadaan serupa. Seperti desa-desa di kecamatan Mesuji Makmur yang jauh dari perkotaan dan jalan raya.
Amri Ubaidah selaku Camat Mesuji Makmur kemarin mengatakan, pihak kecamatan sudah sering mengusulkan ke pemerintah kabupaten di Kayuagung namun warga harus bersabar karena saat ini usulan itu sedang ditindaklaanjuti.
”Warga hanya pakai mesin genset di malam hari, kalau siang tidak menggunakan mesin. Kita perioritaskan mungkin tahun depan, seluruh desa di Kecamatan Mesuji Makmur sudah teraliri listrik, saat ini Desa Multi Karya sudah diprogramkan, tiang listrik sudah dipasang tinggal pemasangan kabel,” ungkapnya.
Mat Jani (37) warga Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan belum lama ini mengatakan, untuk penerangan di malam hari warga menggunakan mesin diesel dan genset. Ada warga yang mampu membeli namun ada yang tidak, bagi warga yang tidak mampu membeli terpaksa menumpang di rumah tetangga.
Sedangkan Irfan yang menjabat Kasi Jasa Penunjang Usaha Ketenagalistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi OKI mengatakan, daerah terpencil memang sulit untuk mendapat aliran listrik. Ada 82 desa yang belum teraliri listrik, desa tersebut berada di kawasan perairan, seperti di Kecamatan Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, Air Sugihan dan beberapa kecamatan lain," katanya. (iso)
DBD di OKI Kejadian Luar Biasa
-Serang 216 Orang, 1 Meninggal Dunia-
Kayuagung, SN
Makin banyaknya jumlah warga di Kabupaten OKI yang positif terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), hal ini menjadikan hal ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena tercatat ada 216 orang yang mengalami penyakit itu.
Data terkini yang dihimpun jajaran Dinas Kesehatan OKI dan seluruh Puskesmas di OKI per 7 Februari 2012, DBD akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypty ini bukan hanya menyerang ratusan warga saja, namun seorang warga diantara mereka harus meninggal dunia akibat penyakit tersebut.
Kepala Dinkes OKI dr H Mgs M Hakim Mkes diwakili Baijuri Husim SKM yang menjabat Kabid P2PL kepada wartawan kemarin mengatakan, DBD di OKI tersebar di beberapa kecamatan padat penduduk seperti Kayuagung, Pedamaran, SP Padang.
Rinciannya pada Januari lalu, penderita DBD di Kayuagung sebanyak 129 orang dan Februari ini sudah ada 9 orang. Lalu di Pedamaran merupakan wilayah kedua yang menjadi endemik penyakit DBD, Januari hingga awal Februari 2012 ini sudah 17 warga yang mengidap penyakit DBD.
Urutan ketiga di Kecamatan SP Padang, di kecamatan itu ada 15 orang yang terkena DBD, lalu di Kecamatan Pangkalan Lampam hingga saat ini ada 8 penderita, 8 penderita di Kecamatan Jejawi, 6 penderita di Lempuing, 6 penderita di Teluk Gelam, di Tanjung Lubuk dan Lempuing Jaya masing-masing ada 3 penderita, 2 penderita masing-masing di Pedamaran Timur, Cengal, Mesuji Induk dan Sungai Menang.
Sedangkan kata dia, pihak Dinkes OKI terus berupaya melakukan pengasapan atau fogging di kecamatan-kecamatan yang warganya terkena DBD. “Ada juga pihak puskesmas yang melakukan pengasapan sendiri, seperti di Tulung Selapan,” tukasnya seraya menuturkan saat ini curah hujan mulai rendah, sehingga dimungkinkan jumlah penderita DBD di Kabupaten OKI akan menurun. (iso)
Kayuagung, SN
Makin banyaknya jumlah warga di Kabupaten OKI yang positif terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), hal ini menjadikan hal ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena tercatat ada 216 orang yang mengalami penyakit itu.
Data terkini yang dihimpun jajaran Dinas Kesehatan OKI dan seluruh Puskesmas di OKI per 7 Februari 2012, DBD akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypty ini bukan hanya menyerang ratusan warga saja, namun seorang warga diantara mereka harus meninggal dunia akibat penyakit tersebut.
Kepala Dinkes OKI dr H Mgs M Hakim Mkes diwakili Baijuri Husim SKM yang menjabat Kabid P2PL kepada wartawan kemarin mengatakan, DBD di OKI tersebar di beberapa kecamatan padat penduduk seperti Kayuagung, Pedamaran, SP Padang.
Rinciannya pada Januari lalu, penderita DBD di Kayuagung sebanyak 129 orang dan Februari ini sudah ada 9 orang. Lalu di Pedamaran merupakan wilayah kedua yang menjadi endemik penyakit DBD, Januari hingga awal Februari 2012 ini sudah 17 warga yang mengidap penyakit DBD.
Urutan ketiga di Kecamatan SP Padang, di kecamatan itu ada 15 orang yang terkena DBD, lalu di Kecamatan Pangkalan Lampam hingga saat ini ada 8 penderita, 8 penderita di Kecamatan Jejawi, 6 penderita di Lempuing, 6 penderita di Teluk Gelam, di Tanjung Lubuk dan Lempuing Jaya masing-masing ada 3 penderita, 2 penderita masing-masing di Pedamaran Timur, Cengal, Mesuji Induk dan Sungai Menang.
Sedangkan kata dia, pihak Dinkes OKI terus berupaya melakukan pengasapan atau fogging di kecamatan-kecamatan yang warganya terkena DBD. “Ada juga pihak puskesmas yang melakukan pengasapan sendiri, seperti di Tulung Selapan,” tukasnya seraya menuturkan saat ini curah hujan mulai rendah, sehingga dimungkinkan jumlah penderita DBD di Kabupaten OKI akan menurun. (iso)
FLP BOS dan BOK OI Siap Aktif
Indralaya, SN
Forum Lintas Pemantau (FLP) Program Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) rencana diaktifkan akhir Februari ini. Nantinya forum ini akan melakukan pemantauan pemanfaatan BOS dan BOK di seluruh wilayah OI.
Pengurus pleno FLP Rahmadi Djakfar mengatakan, pemantau FLP akan melaporkan seluruh hasil kegiatan penerima dana bantuan kepada Pemkab OI melalui dinas terkait.
"dari hasil laporan para pemantau, baik buruk kegiatan penerima dana BOS dan BOK semuanya akan dilaporkan," ujarnya.
Untuk memulai kinerjanya, FLP akan melaksanakan launching program pada 17 Februari mendatang. Sementara para pemantau akan memulai aksi perdananya pada 20 Februari.
"Pemantau akan diberi waktu selama dua bulan untuk memantau kinerja para penerima bantuan, kemudian dilaporkan pada 20 April," paparnya.
Rahmadi berharap, dengan adanya kegiatan ini diharapkan agar instansi terkait dapat bersinergi dengan para pemantau agar bisa secara terbuka demi terciptanya kepercayaan masyarakat dan dana bantuan terealisasi sesuai sasaran. (man)
Forum Lintas Pemantau (FLP) Program Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) rencana diaktifkan akhir Februari ini. Nantinya forum ini akan melakukan pemantauan pemanfaatan BOS dan BOK di seluruh wilayah OI.
Pengurus pleno FLP Rahmadi Djakfar mengatakan, pemantau FLP akan melaporkan seluruh hasil kegiatan penerima dana bantuan kepada Pemkab OI melalui dinas terkait.
"dari hasil laporan para pemantau, baik buruk kegiatan penerima dana BOS dan BOK semuanya akan dilaporkan," ujarnya.
Untuk memulai kinerjanya, FLP akan melaksanakan launching program pada 17 Februari mendatang. Sementara para pemantau akan memulai aksi perdananya pada 20 Februari.
"Pemantau akan diberi waktu selama dua bulan untuk memantau kinerja para penerima bantuan, kemudian dilaporkan pada 20 April," paparnya.
Rahmadi berharap, dengan adanya kegiatan ini diharapkan agar instansi terkait dapat bersinergi dengan para pemantau agar bisa secara terbuka demi terciptanya kepercayaan masyarakat dan dana bantuan terealisasi sesuai sasaran. (man)
Mazda Hantam Toko Manisan
* Satu Keluarga Luber
Sekayu, SN
Musibah kecelakan sering terjadi karena kurang memperhatikan keselamatan saat mengendarai mobil dengan cara ugal-ugalan seperti yang dilakukan oknum pelajar SMA di Sekayu berinisial Yud kendarannya menghantam rumah toko manisan, terjadi Selasa (7/2) sekitar pukul 14.45 Wib di jalan Kol Wahid Udin atau persis di simpang tiga Perumahan Praja Mukti Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Satu keluarga mengalami luka-luka, Dua luka berat dan satu luka ringan (luring), setelah toko manisannya yang juga sebagai tempat tinggalnya dihantam mobil Masda warna hitam BG 23 NE.
Selain toko manisannya ambruk dan seisinya berhamburan serta kios bensinnya berserakan, juga nyaris menelan korban jiwa, satu keluarga yang tengah nyantai tidur-tidur di tokonya, ikut menerima malapetaka tersebut, yakni Rusli (50) dan istrinya Nirwana (40) mengalami luka –luka, sedangkan anaknya yang diketahui bernama Marpian (29) mengalami luka cukup parah, lengan kanannya patah dan tulang iga sebelah kanan juga mengalami patah.
Ketiga korban sempat dilarikan warga ke RSUD sekayu, untuk korban Rusli setelah mendapat perawatan diperbolehkan pulang, namun kondisi istrinya dan anaknya Marpian harus dirawat sementara karena luka cukup serius, harus di inpus dan diberikan oksigen .
Sementara sopir maut sendiri berinisial Yud tidak diketahui keberadaannya, dengan meninggalkan kendaraan masdanya dalam posisi terbalik ditoko manisan milik korban. "Sopir maut itu saat ini masih melarikan dirinya, petugas kita masih melakukan pengejaran," ujar Kapolsek Sekayu AKP Suyanto.
Informasi di tempat kejadian perkara (TKP) oleh Koran ini menyebutkan, sebelum insiden itu terjadi, sopir maut bernama Yud mengemudikan mobil Masdanya dengan kecepatan tinggi dari arah Babat Toman menuju Sekayu. Tiba di TKP, dengan kondisi jalan tingkungan, diduga sopir tidak bisa mengendalikan stirnya.
Saat itu, roda ban kanan depan dan belakang sempat naik marka jalan, sopir tetap berupaya mengendalikan kendaraannya dengan tetap menekan pedal gas. Setelah lolos dari marka jalan , sopir kembali membanting stirnya, namun upaya gagal, dan berupaya mengerem (sekitar 20 meter bekas rem terlihat red), juga gagal.
Sebuah motor Suzuki Tander warna biru BG 5480 B , yang tengah terparkir menjadi sasaran masda, motor tersebut terpental sekitar 10 meter dari tempatnya setelah dihantam masda, untung saat itu pemiliknya sedang berada di lokasi agak jauh.
Setelah menghantam motor tersebut, mobil masda langsung naik trotoar hingga terbang dengan posisi terbalik dan menghantam toko manisan milik korban Rusli sekeluarga, namun sebelum mengantam toko manisan, persis didepan toko manisan terpajang susunan jerigen bensis (Kios Red) juga menjadi sasaran empuk mobil masda ugal-ugalan tersebut.
Bagaimana kondisi sopir tersebut, menurut beberapa warga, sopirnya masih terbilang muda (pelajar) keluar dari mobil dan langsung kabur melarikan diri.
Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kasat Lantas AKP Ary Sudrajat ketika dikonfirmasikan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas insiden tersebut dan mengejar pelaku sopir yang ugal-ugalan. (her)
Sekayu, SN
Musibah kecelakan sering terjadi karena kurang memperhatikan keselamatan saat mengendarai mobil dengan cara ugal-ugalan seperti yang dilakukan oknum pelajar SMA di Sekayu berinisial Yud kendarannya menghantam rumah toko manisan, terjadi Selasa (7/2) sekitar pukul 14.45 Wib di jalan Kol Wahid Udin atau persis di simpang tiga Perumahan Praja Mukti Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Satu keluarga mengalami luka-luka, Dua luka berat dan satu luka ringan (luring), setelah toko manisannya yang juga sebagai tempat tinggalnya dihantam mobil Masda warna hitam BG 23 NE.
Selain toko manisannya ambruk dan seisinya berhamburan serta kios bensinnya berserakan, juga nyaris menelan korban jiwa, satu keluarga yang tengah nyantai tidur-tidur di tokonya, ikut menerima malapetaka tersebut, yakni Rusli (50) dan istrinya Nirwana (40) mengalami luka –luka, sedangkan anaknya yang diketahui bernama Marpian (29) mengalami luka cukup parah, lengan kanannya patah dan tulang iga sebelah kanan juga mengalami patah.
Ketiga korban sempat dilarikan warga ke RSUD sekayu, untuk korban Rusli setelah mendapat perawatan diperbolehkan pulang, namun kondisi istrinya dan anaknya Marpian harus dirawat sementara karena luka cukup serius, harus di inpus dan diberikan oksigen .
Sementara sopir maut sendiri berinisial Yud tidak diketahui keberadaannya, dengan meninggalkan kendaraan masdanya dalam posisi terbalik ditoko manisan milik korban. "Sopir maut itu saat ini masih melarikan dirinya, petugas kita masih melakukan pengejaran," ujar Kapolsek Sekayu AKP Suyanto.
Informasi di tempat kejadian perkara (TKP) oleh Koran ini menyebutkan, sebelum insiden itu terjadi, sopir maut bernama Yud mengemudikan mobil Masdanya dengan kecepatan tinggi dari arah Babat Toman menuju Sekayu. Tiba di TKP, dengan kondisi jalan tingkungan, diduga sopir tidak bisa mengendalikan stirnya.
Saat itu, roda ban kanan depan dan belakang sempat naik marka jalan, sopir tetap berupaya mengendalikan kendaraannya dengan tetap menekan pedal gas. Setelah lolos dari marka jalan , sopir kembali membanting stirnya, namun upaya gagal, dan berupaya mengerem (sekitar 20 meter bekas rem terlihat red), juga gagal.
Sebuah motor Suzuki Tander warna biru BG 5480 B , yang tengah terparkir menjadi sasaran masda, motor tersebut terpental sekitar 10 meter dari tempatnya setelah dihantam masda, untung saat itu pemiliknya sedang berada di lokasi agak jauh.
Setelah menghantam motor tersebut, mobil masda langsung naik trotoar hingga terbang dengan posisi terbalik dan menghantam toko manisan milik korban Rusli sekeluarga, namun sebelum mengantam toko manisan, persis didepan toko manisan terpajang susunan jerigen bensis (Kios Red) juga menjadi sasaran empuk mobil masda ugal-ugalan tersebut.
Bagaimana kondisi sopir tersebut, menurut beberapa warga, sopirnya masih terbilang muda (pelajar) keluar dari mobil dan langsung kabur melarikan diri.
Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kasat Lantas AKP Ary Sudrajat ketika dikonfirmasikan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas insiden tersebut dan mengejar pelaku sopir yang ugal-ugalan. (her)
Pemkot Palembang Bentuk Badan Penanggulangan Bencana
Palembang, SN
Pemkot Palembang tengah membentuk Badan Penanggulangan Bencana yang akan menjadi bagian dari Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran (PPK) Kota Palembang. Penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai pembentukan badan ini disetujui semua fraksi dalam rapat paripurna II DPRD Kota Palembang, kemarin.
Juru bicara Fraksi Golkar Amiruddin mengatakan, badan penanggulangan bencana ini diharapkan dapat terjaga efektivitas dan optimalisasinya. Mengingat tugas badan ini cukup berat meliputi penyaluran bantuan bencana dan pengawasan pada penyerapannya.
“Kami menyetujui dan kami harapkan ada pelatihan khusus dengan penambahan pengetahuan tentang kebencanaan kepada tim yang ditunjuk agar kinerjanya lebih optimal,”ungkapnya dalam pandangan fraksi.
Sementara Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Yenni Mardiana menyebutkan, perlu adanya ketertiban dan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan badan ini. Dia menyarankan agar Pemkot mengawasi lebih cermat pembentukan badan ini sehingga tidak ada overlap atau tumpang tindih dalam pembagian tugas. “Perlu ada koordinasi yang baik antara Kesbang, PPK, Dinas Sosial, mapun Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman (DPJPP) Kota Palembang,”imbuhnya.
Sebelumnya, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, rencana pembentukan badan penanggulangan bencana ini sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pembentukan satuan kerja baru. Rencana dibentuknya badan ini bukan berarti karena adanya bencana atau potensinya di wilayah Kota Palembang.
“Bisa juga badan ini menjadi penyalur resmi bantuan bencana untuk kota atau kabupaten lain. Badan ini terdiri dari tim SAR, tim cepat tanggap, dan lainnya. Sesuai peraturan pemerintah bahwa setiap daerah harus memiliki badan ini. Agar tidak ada over badan atau satuan kerja, maka kita gabungkan dengan PPK,”jelasnya.
Karena itu nantinya, sambung Eddy, Dinas PPK akan diperluas ruang kerjanya. Jika selama ini hanya mengurusi kebakaran, adanya Badan Penanggulangan Bencana ini, juga akan membantu korban banjir dan gempa.“Tim Search and Rescue (SAR) adanya di kepolisian, AU, AD, dan dinas sosial. Sebenarnya Tagana juga mengarah pada SAR. Badan ini juga bertugas menanggulangi bencana,” terangnya.
Saat disinggung Palembang bukan termasuk daerah rawan bencana, Eddy menyangkal. Dia menilai, daerah manapun bisa terkena bencana. “Kita harap jangan sampai ada bencana, di Palembang juga rawan bencana, contohnya banjir. Tugas badan ini, juga harus memperhatikan lingkungan sekitar seperti pengendalian hutan, sehingga bisa diantisipasi banjir yang lebih besar,” tegasnya.(win)
Pemkot Palembang tengah membentuk Badan Penanggulangan Bencana yang akan menjadi bagian dari Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran (PPK) Kota Palembang. Penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai pembentukan badan ini disetujui semua fraksi dalam rapat paripurna II DPRD Kota Palembang, kemarin.
Juru bicara Fraksi Golkar Amiruddin mengatakan, badan penanggulangan bencana ini diharapkan dapat terjaga efektivitas dan optimalisasinya. Mengingat tugas badan ini cukup berat meliputi penyaluran bantuan bencana dan pengawasan pada penyerapannya.
“Kami menyetujui dan kami harapkan ada pelatihan khusus dengan penambahan pengetahuan tentang kebencanaan kepada tim yang ditunjuk agar kinerjanya lebih optimal,”ungkapnya dalam pandangan fraksi.
Sementara Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Yenni Mardiana menyebutkan, perlu adanya ketertiban dan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan badan ini. Dia menyarankan agar Pemkot mengawasi lebih cermat pembentukan badan ini sehingga tidak ada overlap atau tumpang tindih dalam pembagian tugas. “Perlu ada koordinasi yang baik antara Kesbang, PPK, Dinas Sosial, mapun Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman (DPJPP) Kota Palembang,”imbuhnya.
Sebelumnya, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, rencana pembentukan badan penanggulangan bencana ini sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pembentukan satuan kerja baru. Rencana dibentuknya badan ini bukan berarti karena adanya bencana atau potensinya di wilayah Kota Palembang.
“Bisa juga badan ini menjadi penyalur resmi bantuan bencana untuk kota atau kabupaten lain. Badan ini terdiri dari tim SAR, tim cepat tanggap, dan lainnya. Sesuai peraturan pemerintah bahwa setiap daerah harus memiliki badan ini. Agar tidak ada over badan atau satuan kerja, maka kita gabungkan dengan PPK,”jelasnya.
Karena itu nantinya, sambung Eddy, Dinas PPK akan diperluas ruang kerjanya. Jika selama ini hanya mengurusi kebakaran, adanya Badan Penanggulangan Bencana ini, juga akan membantu korban banjir dan gempa.“Tim Search and Rescue (SAR) adanya di kepolisian, AU, AD, dan dinas sosial. Sebenarnya Tagana juga mengarah pada SAR. Badan ini juga bertugas menanggulangi bencana,” terangnya.
Saat disinggung Palembang bukan termasuk daerah rawan bencana, Eddy menyangkal. Dia menilai, daerah manapun bisa terkena bencana. “Kita harap jangan sampai ada bencana, di Palembang juga rawan bencana, contohnya banjir. Tugas badan ini, juga harus memperhatikan lingkungan sekitar seperti pengendalian hutan, sehingga bisa diantisipasi banjir yang lebih besar,” tegasnya.(win)
Atasi Macet, Pemkot Cabut Izin Parkir
Palembang, SN
`Demi mengatasi kemacetan dibebrapa ruas jalan yang ada di Kota palembang Pemrintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perhubungan (dishub) Kota Palembang mencabut izin parkir di bebrapa titik rawan macet.
"Mulai senin (6/2) kemarin kita mencabut izin di 6 titik parkir yang kita nilai menimbulkan kemacetan pada ruas jalan tertentu," terang Anzar Ibrahim Kepala UPTD Perpakiran Dinas Perhubungan Kota palembang Selasa (7/2) di ruang kerjanya.
Ke enam titik tersebut lanjut Anzar adalah, di Jalan TP Rustam Efendi ada 4 titik dan di depan Masjid Agung. Hal ini dilakukan agar arus kendaraan dari Jalan Kol Atmo menju Ampera bisa lancar.
Saat ini didaerah tersebut terdapat kurang lebih 50 titik parkir yang tersebar mulai dari kawasan pasar 16 ilir jalan beringin janggut dan sekitarnya. " dari kurang lebih 50 titik parkir tersebut ke enam titik tersebut yang kita nilai menimbulkan kemacetan makanya kita cabut izin parkirnya," tambah Anzar.
Untuk pencabutan 6 titik parkir ini, Dishub kehilangan pemasukan sekitar Rp 520 ribu per hari dimana keenam titik ini merupakan daerah yang ramai. " Masing- masing titik tersebut menyetor ke kita (Dishub-red) per harinya sekitar kurang lebih Rp 90 ribu. Itu tinggal dikalikan perbulannya," terang Anzar.
Selain kehilangan pemasukan kerugian juga dirasakan oleh para Juru Parkir (jukir) yang bertugas disana. Dimana untuk setiap titik parkir ada 3 orang petugas, jadi keseluruhan di keenam titik tersebut ada kurang lebih 18 orang yang kehilangan pekerjaan,
"Rencnanya kalo memang Pekot bekerjasama dengan pihak asing akan membangun tempat parkir yang permanen, kita akan mengusahakan para jukir tadi untuk dipekerjakan di areal parkir permanen tersebut, tapi kspsn itu terjadi kita masih menunggu pembangunan tempat parkir tersebut," jelas Anzar.
Ditambahkan Anzar, bial ada kendaraan yang kedapatan masih parkir di areal yang telah dicabut izinya maka petugas kunci roda akan menindak kendaraan tersebut dengan mengunci roda kendaraan untuk yang roda emapat dan merantai roda untuk kendaraan roda dua.
Untuk saat ini Kota Palembang memiliki 517 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah dengan total pemasukan sekitar Rp 500 juta per bulan.
Target Pendapatan asli Daerah (PAD) dari parkir sendiri pada tahun 2011 adalah 5, 75 Miliar dan untuk tahun 2012 sendiri mengalami peningkatan siknifikan yaitu menjadi 11,5 Miliar. " Pada tahun 2011 kita hanya bisa mencapai 70 persennya saja dari 5,7 miliar yaitu sekitar 4 miliar. Tapi untuk tahun ini kita usahakan bisa mencapai keseluruhan target yang ditentukan, "pungkasnya. (win)
`Demi mengatasi kemacetan dibebrapa ruas jalan yang ada di Kota palembang Pemrintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perhubungan (dishub) Kota Palembang mencabut izin parkir di bebrapa titik rawan macet.
"Mulai senin (6/2) kemarin kita mencabut izin di 6 titik parkir yang kita nilai menimbulkan kemacetan pada ruas jalan tertentu," terang Anzar Ibrahim Kepala UPTD Perpakiran Dinas Perhubungan Kota palembang Selasa (7/2) di ruang kerjanya.
Ke enam titik tersebut lanjut Anzar adalah, di Jalan TP Rustam Efendi ada 4 titik dan di depan Masjid Agung. Hal ini dilakukan agar arus kendaraan dari Jalan Kol Atmo menju Ampera bisa lancar.
Saat ini didaerah tersebut terdapat kurang lebih 50 titik parkir yang tersebar mulai dari kawasan pasar 16 ilir jalan beringin janggut dan sekitarnya. " dari kurang lebih 50 titik parkir tersebut ke enam titik tersebut yang kita nilai menimbulkan kemacetan makanya kita cabut izin parkirnya," tambah Anzar.
Untuk pencabutan 6 titik parkir ini, Dishub kehilangan pemasukan sekitar Rp 520 ribu per hari dimana keenam titik ini merupakan daerah yang ramai. " Masing- masing titik tersebut menyetor ke kita (Dishub-red) per harinya sekitar kurang lebih Rp 90 ribu. Itu tinggal dikalikan perbulannya," terang Anzar.
Selain kehilangan pemasukan kerugian juga dirasakan oleh para Juru Parkir (jukir) yang bertugas disana. Dimana untuk setiap titik parkir ada 3 orang petugas, jadi keseluruhan di keenam titik tersebut ada kurang lebih 18 orang yang kehilangan pekerjaan,
"Rencnanya kalo memang Pekot bekerjasama dengan pihak asing akan membangun tempat parkir yang permanen, kita akan mengusahakan para jukir tadi untuk dipekerjakan di areal parkir permanen tersebut, tapi kspsn itu terjadi kita masih menunggu pembangunan tempat parkir tersebut," jelas Anzar.
Ditambahkan Anzar, bial ada kendaraan yang kedapatan masih parkir di areal yang telah dicabut izinya maka petugas kunci roda akan menindak kendaraan tersebut dengan mengunci roda kendaraan untuk yang roda emapat dan merantai roda untuk kendaraan roda dua.
Untuk saat ini Kota Palembang memiliki 517 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah dengan total pemasukan sekitar Rp 500 juta per bulan.
Target Pendapatan asli Daerah (PAD) dari parkir sendiri pada tahun 2011 adalah 5, 75 Miliar dan untuk tahun 2012 sendiri mengalami peningkatan siknifikan yaitu menjadi 11,5 Miliar. " Pada tahun 2011 kita hanya bisa mencapai 70 persennya saja dari 5,7 miliar yaitu sekitar 4 miliar. Tapi untuk tahun ini kita usahakan bisa mencapai keseluruhan target yang ditentukan, "pungkasnya. (win)
Semuanya Korupsi, Kepada Siapa Lagi Rakyat Percaya?
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
KORUPSI di tanah Indonesia sudah mendarahdaging, dari rezim satu ke lainnya, tak ada yang bisa menuntaskannya. Di rezim kali ini, ternyata kondisi makin parah.
Ucapan Presiden SBY yang siap berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi hanya 'pepesan kosong'. Karena kenyataanya praktek haram maling uang rakyat ini masih terus terjadi.
Di Sumsel saja, setidaknya di Kota Pagaralam beberapa pejabat dan instansi harus tersandung hakum, karena dengan sengaja mengambil uang bukan haknya. Secara umum korupsi dari daerah sampai ke pemerintah pusat masih sangat terlihat, hal ini disebabkan korupsi sudah mendarah daging. Tak lengkap rasanya pejabat Indonesia, kalau tak menimbun kekayaan dari cara maling uang rakyat.
Sebagai gambaran betapa hebatnya kebiasaan korupsi di Indonesia, terdata dugaan korupsi yang sangat banyak adalah di daerah, terutama daerah hasil pemekaran.
Jika mengacu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi dan indikasi korupsi, amat gamblang. Pemahaman sederhana dan umum tentang tindak pidana korupsi adalah tiap orang yang secara sadar melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, secara terus menerus atau sementara waktu, hingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Rakyat saat ini sudah sangat terbiasa sama-sama tahu, terjadi banyak praktek korupsi di negara ini. Para pejabat menimbun harta, para usahawan leluasa
melakukan praktek penyuapan.
Apalagi saat ini, partai yang berkuasa dalam hal ini Partai Demokrat, ternyata kader di dalamnya melakukan hal terlarang ini.
Harusnya Presiden SBY mampu dan sanggup untuk tegas seperti negara-negara maju yang sukses menegakkan hukum. Negara Swedia, Belanda, Inggris, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan sebagainya, mampu dan bisa bersikap untuk urusan korupsi.
Ditetapkannya Angelina Sondakh sebagai tersangka, tentu mengejutkan semua orang. Apalagi yang bersangkutan pernah menjadi bintang iklan untuk menyatakan perang terhadap korupsi.
Dari data ICW untuk satu semester 2010, setidaknya ada 159 kasus korupsi yang terungkap. Meningkatknya terus praktek maling uang rakyat ini setidak dengan dilaporkannya 1.891 kasus korupsi di daerah hasil pemekaran ke KPK. Nah ini kan menarik, hal ini terjadi karena aparat penegak hukum di daerah masih enggan alias ragu untuk menindak koruptor, karena kebanyakan pelaku maling uang negara ini adalah petinggi daerah.
Kemudian di Tahun 2011, Transparency International mendata Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) tahun 2011. Dalam survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8. Hal ini sangat memalukan. Bagaimana dengan tahun 2012 nantinya? Dapat dipastikan tak akan ada perubahan, bahkan bisa lebih buruk.
Sangat miris dengan kondisi Bangsa ini. Saat usaha pemerintah SBY terus koar-koar memerangi korupsi, masih saja ada pemimpin di daerah yang tidak amanah.
Tanda lain bahwa di daerah praktek korupsi makin menggila, dengan diusulkannya banyak nama kepala daerah kepada Presiden untuk diperiksa.
Hingga saat ini perang memberantas korupsi memang menjadi tugas berat. Meski sudah banyak aturan dan regulasi Undang-Undang baru yang dikeluarkan guna mempersempit ruang gerak bagi para koruptor, ternyata masih banyak yang mencuri-curi kesempatan melakukan korupsi. (***)
Inspektorat Lakukan Pengawasan APBD OKU Selatan
Muaradua, SN
Inspektorat akan melakukan langkah-langkah pengawasan untuk mengantisifasi terjadinya pelanggaran dalam penggunaan anggaran berupa dana maupun berupa proyek yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKU Selatan.
Inspektur Inspektorat OKU Selatan Zulkarnain SH mengatakan untuk pembinaan inspektorat melakukan melalui teguran secara lisan maupun tulisan, seperti teguran melalui telepon maupun undangan klarifikasi.
Menurut Zulkarnain, Inspektorat melakukan tiga langkah pengawasan terhadap pengguna dana anggaran negara. Dalam pengawasan tersebut dilakukan langkah-langkah seperti pembinaan, pengendalian dan penindakan.
“Apabila pengguna anggaran menyalahi aturan akan di beri pembinaan dengan cara memberikan pengarahan saat dilakukan klarifikasi di kantor inspektorat,” jelasnya.
Dia menambahkan, bila masih terjadi pelanggaran akan diteruskan dengan langkah pengendalian. selanjutnya dilakukan pemanggilan secara resmi. Dan dilakukan pemantauan secara khusus tehadap APBD yang sedang dikelola baik berupa pekerjaan yang sedang dilaksanakan maupun berupa anggaran dana.
”Jika masih dilakukan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dalam hal ini masuk tahap penindakan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada Bupati OKU Selatan dalam bentuk laporan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk kasus yang secara langsung disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dipublikasikan melalui media yang di dukung oleh data valid, Inspektorat akan bertindak secara langsung dan dilakukan pemanggilan kepada pengguna anggaran.
”Contoh, jika ada laporan LSM atau publikasi melalui media dengan data valid serta melibatkan adanya penggunaan anggaran proyek yang menyalahi aturan. Inspektorat akan melaporkan pelanggaran penyalahgunaan ke Bupati, biasanya Bupati akan memberikan rekomendasi pemeriksaan. Inspektorat akan memanggil dan melakukan pemeriksaan untuk kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi ke Bupati dalam bentuk laporan hasil klarifikasi,” paparnya.
Dituturkanya, jika terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran berupa uang, maka uang tersebut harus dikembalikan ke kas daerah dan diberikan sanksi. Jika pelanggaran dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tahun 1980 tentang hak dan kewajiban PNS. Akan tetapi bila kasus tersebut berhubungan dengan pidana maka dapat diteruskan kepada penyidik.
Lebih jauh dijelaskan, yang ditangani Inspektorat OKU Selatan hanya pengawasan penggunaan APBD OKU Selatan. Untuk APBN dan APBD Provinsi biasanya ada yang mengawasi langsung dari tingkatan masing-masing. Namun terkadang jika diminta Inspektorat OKU Selatan dapat bila mendapat perintah langsung dari bupati terkait pengawasan.
Menurutnya, untuk pengawasan dana bantuan dari pusat maupun provinsi seperti Program Nasional Peberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Inspektorat akan tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aparatur-aparatur pelaksananya seperti kecamatan, kelurahan/desa.
”Pengawasan akan dilakukan kepada aparatur seperti camat, kades atau lurah, dan akan dilakukan tindakan jika menimbulkan gejolak di masyarakat,” katanya.
Saat disinggung jumlah pelanggaran yang berhasil ditangani Inspektorat? Zul menjawab untuk tahun 2011 jumlah pelanggaran relative dan bervariatif.
Sedangkan untuk pelanggaran hingga 2011 Zul mengatakan laporan yang boleh publikasi adalah laporan per tahun , khususnya untuk bulan ini harus mendapat persetujuan dari pimpinan daerah dalam hal ini Bupati.
”Atasan langsung Inspektorat adalah Bupati, jika ingin mengetahui jumlah laporan pelanggaran tahun 2011 diharuskan meminta izin kepada Bupati OKU Selatan,” katanya. (dan)
Inspektorat akan melakukan langkah-langkah pengawasan untuk mengantisifasi terjadinya pelanggaran dalam penggunaan anggaran berupa dana maupun berupa proyek yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKU Selatan.
Inspektur Inspektorat OKU Selatan Zulkarnain SH mengatakan untuk pembinaan inspektorat melakukan melalui teguran secara lisan maupun tulisan, seperti teguran melalui telepon maupun undangan klarifikasi.
Menurut Zulkarnain, Inspektorat melakukan tiga langkah pengawasan terhadap pengguna dana anggaran negara. Dalam pengawasan tersebut dilakukan langkah-langkah seperti pembinaan, pengendalian dan penindakan.
“Apabila pengguna anggaran menyalahi aturan akan di beri pembinaan dengan cara memberikan pengarahan saat dilakukan klarifikasi di kantor inspektorat,” jelasnya.
Dia menambahkan, bila masih terjadi pelanggaran akan diteruskan dengan langkah pengendalian. selanjutnya dilakukan pemanggilan secara resmi. Dan dilakukan pemantauan secara khusus tehadap APBD yang sedang dikelola baik berupa pekerjaan yang sedang dilaksanakan maupun berupa anggaran dana.
”Jika masih dilakukan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dalam hal ini masuk tahap penindakan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada Bupati OKU Selatan dalam bentuk laporan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk kasus yang secara langsung disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dipublikasikan melalui media yang di dukung oleh data valid, Inspektorat akan bertindak secara langsung dan dilakukan pemanggilan kepada pengguna anggaran.
”Contoh, jika ada laporan LSM atau publikasi melalui media dengan data valid serta melibatkan adanya penggunaan anggaran proyek yang menyalahi aturan. Inspektorat akan melaporkan pelanggaran penyalahgunaan ke Bupati, biasanya Bupati akan memberikan rekomendasi pemeriksaan. Inspektorat akan memanggil dan melakukan pemeriksaan untuk kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi ke Bupati dalam bentuk laporan hasil klarifikasi,” paparnya.
Dituturkanya, jika terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran berupa uang, maka uang tersebut harus dikembalikan ke kas daerah dan diberikan sanksi. Jika pelanggaran dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tahun 1980 tentang hak dan kewajiban PNS. Akan tetapi bila kasus tersebut berhubungan dengan pidana maka dapat diteruskan kepada penyidik.
Lebih jauh dijelaskan, yang ditangani Inspektorat OKU Selatan hanya pengawasan penggunaan APBD OKU Selatan. Untuk APBN dan APBD Provinsi biasanya ada yang mengawasi langsung dari tingkatan masing-masing. Namun terkadang jika diminta Inspektorat OKU Selatan dapat bila mendapat perintah langsung dari bupati terkait pengawasan.
Menurutnya, untuk pengawasan dana bantuan dari pusat maupun provinsi seperti Program Nasional Peberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Inspektorat akan tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aparatur-aparatur pelaksananya seperti kecamatan, kelurahan/desa.
”Pengawasan akan dilakukan kepada aparatur seperti camat, kades atau lurah, dan akan dilakukan tindakan jika menimbulkan gejolak di masyarakat,” katanya.
Saat disinggung jumlah pelanggaran yang berhasil ditangani Inspektorat? Zul menjawab untuk tahun 2011 jumlah pelanggaran relative dan bervariatif.
Sedangkan untuk pelanggaran hingga 2011 Zul mengatakan laporan yang boleh publikasi adalah laporan per tahun , khususnya untuk bulan ini harus mendapat persetujuan dari pimpinan daerah dalam hal ini Bupati.
”Atasan langsung Inspektorat adalah Bupati, jika ingin mengetahui jumlah laporan pelanggaran tahun 2011 diharuskan meminta izin kepada Bupati OKU Selatan,” katanya. (dan)
Muzakir Santuni Korban Kebakaran
Muara Enim, SN
Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar menyantuni dua keluarga korban kebakaran di Dusun I Desa Lubuk Ampelas Muara Enim yakni Hairul (48), dan Fatemah (70), Selasa (7/2). Masing-masing korban kebakaran menerima bantuan uang tunai Rp2,5 juta, sembako, perlengkapan dapur serta seragam sekolah.
Dikatakan Muzakir, bantuan yang diberikan memang tidak akan mampu mengganti semua kerugian materil yang telah hilang akibat peristiwa kebakaran tersebut. Namun demikian, dengan adanya bantuan ini, kedua keluarga dapat memanfaatkannya untuk kembali memulai kehidupan seperti sebelumnya. Untuk selanjutnya, kembali berusaha guna membangun kehidupan yang lebih baik.
"Memang peristiwa kebakaran ini merupakan musibah dan ujian. Namun, hal ini tidak lantas harus membuat kita berputus asa. Sebaliknya, harus optimis untuk membangun kehidupan yang baru," ujar Muzakir.
Dilanjutkan Muzakir, ada banyak hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ini. Diantaranya kesabaran dan tawakal. Di sisi lain, peristiwa ini juga mengingatkan kepada semua pihak untuk dapat lebih berhati-hati saat menggunkan api ataupun listrik. "Kalau kebakaran ini dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Maka, berhati-hatilah. Jangan membuang bekas rokok atau sumber-sumber api lainnya secara sembarangan. Sebab, kecerobohan kecil bisa berakibat fatal," imbuh Muzakir.
Muzakir juga berharap, kepada para masyarakat untuk dapat senantiasa saling mengingatkan dan saling membantu bila ada tetangga mereka yang terkena musibah.
"Kepada para tetangga, bila ada yang bisa di bantu, jangan ragu-ragu untuk membantuk keluarga korban. Sebab, saat ini mereka baru saja terkena musibah," imbuh Muzakir.
Sementara itu, Hairul menuturkan dirinya mengucapkan terima kasih dan sangat terbantu dengan adanya sumbangan dari bupati.
"Kami sangat berterima kasih. Uang dan bantuan ini dapat kami gunakan untuk memulai kehidupan lagi," ucap dia. (yud)
Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar menyantuni dua keluarga korban kebakaran di Dusun I Desa Lubuk Ampelas Muara Enim yakni Hairul (48), dan Fatemah (70), Selasa (7/2). Masing-masing korban kebakaran menerima bantuan uang tunai Rp2,5 juta, sembako, perlengkapan dapur serta seragam sekolah.
Dikatakan Muzakir, bantuan yang diberikan memang tidak akan mampu mengganti semua kerugian materil yang telah hilang akibat peristiwa kebakaran tersebut. Namun demikian, dengan adanya bantuan ini, kedua keluarga dapat memanfaatkannya untuk kembali memulai kehidupan seperti sebelumnya. Untuk selanjutnya, kembali berusaha guna membangun kehidupan yang lebih baik.
"Memang peristiwa kebakaran ini merupakan musibah dan ujian. Namun, hal ini tidak lantas harus membuat kita berputus asa. Sebaliknya, harus optimis untuk membangun kehidupan yang baru," ujar Muzakir.
Dilanjutkan Muzakir, ada banyak hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ini. Diantaranya kesabaran dan tawakal. Di sisi lain, peristiwa ini juga mengingatkan kepada semua pihak untuk dapat lebih berhati-hati saat menggunkan api ataupun listrik. "Kalau kebakaran ini dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Maka, berhati-hatilah. Jangan membuang bekas rokok atau sumber-sumber api lainnya secara sembarangan. Sebab, kecerobohan kecil bisa berakibat fatal," imbuh Muzakir.
Muzakir juga berharap, kepada para masyarakat untuk dapat senantiasa saling mengingatkan dan saling membantu bila ada tetangga mereka yang terkena musibah.
"Kepada para tetangga, bila ada yang bisa di bantu, jangan ragu-ragu untuk membantuk keluarga korban. Sebab, saat ini mereka baru saja terkena musibah," imbuh Muzakir.
Sementara itu, Hairul menuturkan dirinya mengucapkan terima kasih dan sangat terbantu dengan adanya sumbangan dari bupati.
"Kami sangat berterima kasih. Uang dan bantuan ini dapat kami gunakan untuk memulai kehidupan lagi," ucap dia. (yud)
Bangunan Pasar Sub Agrobisnis Terbengkalai
Pagaralam, SN
Bangunan gedung pasar sub agrobisnis di kawasan terminal Nendagung, Kota Pagaralam, yang dilakukan Dinas Perindagkop dinilai mubazir, karena hingga saat ini masih banyak belum ditempati dan dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan.
Bangunan pasar permanen berada di lokasi sempit dan sulit transportasi, jadi pedagang maupun pembeli tidak mau pergi ke pasar tersebut. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pagaralam, Dwikora Sastra Negara, Selasa (7/2).
Menurutnya, ketika dilakukan pengecekan lapangan, terlihat bangunan pasar yang megah ini tidak terawat dan bahkan sudah ditumbuhi rumput liar, ada juga sebagian mengalami kerusakan.
Sehubungan itu, dinas terkait diimbau tidak membuat program pembangunan hanya untuk menghambur-hamburkan anggaran, padahal masih banyak sarana masyarakat pedesaan perlu dibangun.
"Los dan petak pasar sub agrobisnis tidak pernah digunakan oleh siapapun, mengingat lokasinya kurang tertata dengan baik dan kondisi lingkungan tidak sehat serta masih banyak sarana yang kurang," ungkap dia.
Dwikora mengimbau Dinas Perindagkop tidak membuat perencanaan salah atau bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, dan harus melakukan survei kebutuhan masyarakat yang lebih urgen untuk pemilihan tempat strategis.
"Saya kira pembangunan sarana infrastruktur yang mubazir seperti ini menjadi catatan penting bagi pemerintah setempat, agar ke depan harus membuat program benar-benar membawa manfaat bagi rakyat dan tidak menghambur-hamburkan keuangan daerah atau negara," kata anggota DPRD Pagaralam Dapil Dempo ini.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Kota Pagaralam, H Yapani Rachim SIP MM mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang kondisi pasar tersebut untuk melakukan perbaikan dan menata kembali berbagai kebutuhan masyarakat yang perlu dibangun.
"Untuk sementara, kami belum bisa memberikan penjelasan kapan akan dilakukan perbaikan pasar permanen di Kota Pagaralam ini karena harus turun langsung untuk melihat keberadaannya di lapangan," ungkap dia seraya mengaku pihaknya belum mengetahui alasan apa yang mengakibatkan pedagang tidak dapat menggunakannya, padahal fasilitas sudah lengkap. (asn)
Bangunan gedung pasar sub agrobisnis di kawasan terminal Nendagung, Kota Pagaralam, yang dilakukan Dinas Perindagkop dinilai mubazir, karena hingga saat ini masih banyak belum ditempati dan dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan.
Bangunan pasar permanen berada di lokasi sempit dan sulit transportasi, jadi pedagang maupun pembeli tidak mau pergi ke pasar tersebut. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pagaralam, Dwikora Sastra Negara, Selasa (7/2).
Menurutnya, ketika dilakukan pengecekan lapangan, terlihat bangunan pasar yang megah ini tidak terawat dan bahkan sudah ditumbuhi rumput liar, ada juga sebagian mengalami kerusakan.
Sehubungan itu, dinas terkait diimbau tidak membuat program pembangunan hanya untuk menghambur-hamburkan anggaran, padahal masih banyak sarana masyarakat pedesaan perlu dibangun.
"Los dan petak pasar sub agrobisnis tidak pernah digunakan oleh siapapun, mengingat lokasinya kurang tertata dengan baik dan kondisi lingkungan tidak sehat serta masih banyak sarana yang kurang," ungkap dia.
Dwikora mengimbau Dinas Perindagkop tidak membuat perencanaan salah atau bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, dan harus melakukan survei kebutuhan masyarakat yang lebih urgen untuk pemilihan tempat strategis.
"Saya kira pembangunan sarana infrastruktur yang mubazir seperti ini menjadi catatan penting bagi pemerintah setempat, agar ke depan harus membuat program benar-benar membawa manfaat bagi rakyat dan tidak menghambur-hamburkan keuangan daerah atau negara," kata anggota DPRD Pagaralam Dapil Dempo ini.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Kota Pagaralam, H Yapani Rachim SIP MM mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang kondisi pasar tersebut untuk melakukan perbaikan dan menata kembali berbagai kebutuhan masyarakat yang perlu dibangun.
"Untuk sementara, kami belum bisa memberikan penjelasan kapan akan dilakukan perbaikan pasar permanen di Kota Pagaralam ini karena harus turun langsung untuk melihat keberadaannya di lapangan," ungkap dia seraya mengaku pihaknya belum mengetahui alasan apa yang mengakibatkan pedagang tidak dapat menggunakannya, padahal fasilitas sudah lengkap. (asn)
Warga Pagaralam Sukarela Bongkar Rumah untuk Pelebaran Jalan
Pagaralam, SN
Sejumlah rumah di sepanjang jalan protokol seperti jalan Kapten Sanaf, Kombes Umar, Kota Pagaralam, mulai dibongkar sukarela oleh pemiliknya.
Seperti terlihat Selasa (7/2), bangunan-bangunan rumah semi permanen dan pagar -pagar rumah di tepi sepanjang jalan lintas milik Sumatera Selatan yang berada ditengah-tengah kota telah dihancurkan. Ini dilakukan untuk kegiatan pelebaran jalan di ruas tersebut.
Saat ini, lebar jalan yang padat dilewati kendaraan ini hanya 8 meter, terdiri dari dua ruas dari masing-masing arah jalan yang berlawanan. Setelah proyek pelebaran, lebar jalan ini akan mencapai 16 meter dengan dua jalur, terdiri dari empat ruas jalan sekaligus.
Pelebaran ruas jalan dari simpang Manna hingga simpang Tanjung Aro mendesak dilakukan mengingat di ruas jalan ini sering terjadi kemacetan. Ruas jalan ini dikenal sebagai salah satu bottle neck (leher botol) penyebab kemacetan di Pagaralam.
Kepala Dinas PU, Kota Pagaralam, Yunali mengatakan, jalan lingkar kota, simpang tiga Tanjungaro tembus tugu simpang Manna sepanjang 7,1 kilometer (km) pembangunannya terus ditingkatkan.
"Proses pembangunan jalan dua jalur kota dan lingkar perlu dipercepat, sebagian besar masyarakat sudah bersedia memberikan lahan untuk dibebaskan meskipun ada yang harus gantirugi, karena jalur ini dapat mengatasi kemacetan jika arus lalu lintas meningkat," ungkapnya.
Dia mengatakan, saat ini jalan lingkar mulai dari Dusun Tanjungaro simpang Manak, simpang Tajungpayang hingga Gunung Gare terus dilakukan, terutama untuk mengatasi kemacetan.
"Kalau melihat pertumbuhan kendaraan setiap tahun mencapai 1.000 unit untuk sepeda motor dan 100 unit mobil, kondisi jalan di wilayah Pagaralam sudah tidal laik lagi dengan luas sekitar enam meter," ungkap dia.
Menurut dia, bukan hanya akan menimbulkan kemacetan saja dan bahkan termasuk daya tahan akan berkurang bila dilewati kendaraan bertonase tinggi diatas 10 ton.
"Tentunya harus ada solusi, termasuk mengoptimalkan pengoperasian jalan lingkar kota," kata dia lagi.
Ia mengatakan, ada dua jalan lingkar kota yaitu simpang Manna- Tanjungpayang tembus ke simpang Tanjungaro sepanjang 8 kilometer dan simpang Manna-Tebad Gheban dan tembus ke simpang Tanjung Aro sepajang 7,1 Km.
"Pembangunan jalan ini sudah dimulai tahun 2009 lalu dan sudah dianggarkan dana Rp5,3 miliar untuk sepanjang 2 km dan tahun 2010 sebesar Rp7,5 miliar," ungkap dia.
Ia melanjutkan, ada sebagian ruas jalan dilakukan pembuatan cor beton, karena daerahnya labil dan menghindari cepat rusak.
"Peningkatan pembangunan jalan sangat tergantung dengan kondisi tanah, kalau sudah keras tentunya biaya akan semakin kecil sebab tidak perlu dilakukan pengerasan lagi," ungkapnya.
"Idealnya untuk pembangunan jalan sepajang 1 km dengan lebar 6 meter itu dibutuhkan dana sekitar Rp1 miliar lebih per km, dan untuk perbaikan sekurang-kurangnya dibutuhkan dana Rp500 juta, tapi tergantung jalan," pungkasnya. (asn)
Sejumlah rumah di sepanjang jalan protokol seperti jalan Kapten Sanaf, Kombes Umar, Kota Pagaralam, mulai dibongkar sukarela oleh pemiliknya.
Seperti terlihat Selasa (7/2), bangunan-bangunan rumah semi permanen dan pagar -pagar rumah di tepi sepanjang jalan lintas milik Sumatera Selatan yang berada ditengah-tengah kota telah dihancurkan. Ini dilakukan untuk kegiatan pelebaran jalan di ruas tersebut.
Saat ini, lebar jalan yang padat dilewati kendaraan ini hanya 8 meter, terdiri dari dua ruas dari masing-masing arah jalan yang berlawanan. Setelah proyek pelebaran, lebar jalan ini akan mencapai 16 meter dengan dua jalur, terdiri dari empat ruas jalan sekaligus.
Pelebaran ruas jalan dari simpang Manna hingga simpang Tanjung Aro mendesak dilakukan mengingat di ruas jalan ini sering terjadi kemacetan. Ruas jalan ini dikenal sebagai salah satu bottle neck (leher botol) penyebab kemacetan di Pagaralam.
Kepala Dinas PU, Kota Pagaralam, Yunali mengatakan, jalan lingkar kota, simpang tiga Tanjungaro tembus tugu simpang Manna sepanjang 7,1 kilometer (km) pembangunannya terus ditingkatkan.
"Proses pembangunan jalan dua jalur kota dan lingkar perlu dipercepat, sebagian besar masyarakat sudah bersedia memberikan lahan untuk dibebaskan meskipun ada yang harus gantirugi, karena jalur ini dapat mengatasi kemacetan jika arus lalu lintas meningkat," ungkapnya.
Dia mengatakan, saat ini jalan lingkar mulai dari Dusun Tanjungaro simpang Manak, simpang Tajungpayang hingga Gunung Gare terus dilakukan, terutama untuk mengatasi kemacetan.
"Kalau melihat pertumbuhan kendaraan setiap tahun mencapai 1.000 unit untuk sepeda motor dan 100 unit mobil, kondisi jalan di wilayah Pagaralam sudah tidal laik lagi dengan luas sekitar enam meter," ungkap dia.
Menurut dia, bukan hanya akan menimbulkan kemacetan saja dan bahkan termasuk daya tahan akan berkurang bila dilewati kendaraan bertonase tinggi diatas 10 ton.
"Tentunya harus ada solusi, termasuk mengoptimalkan pengoperasian jalan lingkar kota," kata dia lagi.
Ia mengatakan, ada dua jalan lingkar kota yaitu simpang Manna- Tanjungpayang tembus ke simpang Tanjungaro sepanjang 8 kilometer dan simpang Manna-Tebad Gheban dan tembus ke simpang Tanjung Aro sepajang 7,1 Km.
"Pembangunan jalan ini sudah dimulai tahun 2009 lalu dan sudah dianggarkan dana Rp5,3 miliar untuk sepanjang 2 km dan tahun 2010 sebesar Rp7,5 miliar," ungkap dia.
Ia melanjutkan, ada sebagian ruas jalan dilakukan pembuatan cor beton, karena daerahnya labil dan menghindari cepat rusak.
"Peningkatan pembangunan jalan sangat tergantung dengan kondisi tanah, kalau sudah keras tentunya biaya akan semakin kecil sebab tidak perlu dilakukan pengerasan lagi," ungkapnya.
"Idealnya untuk pembangunan jalan sepajang 1 km dengan lebar 6 meter itu dibutuhkan dana sekitar Rp1 miliar lebih per km, dan untuk perbaikan sekurang-kurangnya dibutuhkan dana Rp500 juta, tapi tergantung jalan," pungkasnya. (asn)
Sumsel Hanya Kebagian 100 Sekolah untuk Direhab
Palembang, SN
Perbaikan sekolah di Sumsel hampir dipastikan tidak akan selesai satu atau dua tahun kedepan. Pasalnya, alokasi dana untuk rehab sekolah rusak dari APBN hanya untuk 100 sekolahan setiap tahunnya.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Edward Jaya, Selasa (7/2). Katanya, dengan alokasi yang hanya 100 sekolah pertahun dipastikan tidak akan mampu mengcover perbaikan sekolah rusak di Sumsel yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan sekolah.
"Di OKU Timur saja, laporan yang masuk ke kita, ada sekitar 230 sekolah rusak yang mendesak untuk di rehab, itu belum ditambah dari kabupaten/kota lain, sementara setiap tahun anggaran dari pusat untuk rehab sekolah hanya 100 sekolahan, itu pun dibagi untuk 15 kabupaten/kota di Sumsel," ungkapnya.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, sesuai PP 38 tahun 2007, pemerintah provinsi tidak di bolehkan lagi menganggarkan rehab sekolah ke dalam APBD provinsi, semua di danai oleh pusat dalam bentuk DAK dan DAU dan dana itu langsung dikirim ke masing-masing kabupaten/kota.
"Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi permasalahan sekolah rusak ini, karena kita juga terganjal aturan, jadi sejak tahun 2011 lalu, dana rehab sekolah langsung dari pusat, provinsi tidak diperbolehkan lagi menganggarkan rehab sekolah" ujar dia.
Ia mengaku, Komisi V DPRD Sumsel sudah pernah menghadap langsung ke Sekjend Mendiknas di Jakarta, membicarakan permasalahan ini, namun tetap saja, provinsi tidak di perkenankan untuk menganggarkan dana rehab sekolah.
"Kita ingin PP 38 dapat diubah, sehingga provinsi dapat berkontribusi untuk mempercepat perbaikan sekolah rusak di Sumsel," harapnya. (awj)
Perbaikan sekolah di Sumsel hampir dipastikan tidak akan selesai satu atau dua tahun kedepan. Pasalnya, alokasi dana untuk rehab sekolah rusak dari APBN hanya untuk 100 sekolahan setiap tahunnya.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Edward Jaya, Selasa (7/2). Katanya, dengan alokasi yang hanya 100 sekolah pertahun dipastikan tidak akan mampu mengcover perbaikan sekolah rusak di Sumsel yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan sekolah.
"Di OKU Timur saja, laporan yang masuk ke kita, ada sekitar 230 sekolah rusak yang mendesak untuk di rehab, itu belum ditambah dari kabupaten/kota lain, sementara setiap tahun anggaran dari pusat untuk rehab sekolah hanya 100 sekolahan, itu pun dibagi untuk 15 kabupaten/kota di Sumsel," ungkapnya.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, sesuai PP 38 tahun 2007, pemerintah provinsi tidak di bolehkan lagi menganggarkan rehab sekolah ke dalam APBD provinsi, semua di danai oleh pusat dalam bentuk DAK dan DAU dan dana itu langsung dikirim ke masing-masing kabupaten/kota.
"Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi permasalahan sekolah rusak ini, karena kita juga terganjal aturan, jadi sejak tahun 2011 lalu, dana rehab sekolah langsung dari pusat, provinsi tidak diperbolehkan lagi menganggarkan rehab sekolah" ujar dia.
Ia mengaku, Komisi V DPRD Sumsel sudah pernah menghadap langsung ke Sekjend Mendiknas di Jakarta, membicarakan permasalahan ini, namun tetap saja, provinsi tidak di perkenankan untuk menganggarkan dana rehab sekolah.
"Kita ingin PP 38 dapat diubah, sehingga provinsi dapat berkontribusi untuk mempercepat perbaikan sekolah rusak di Sumsel," harapnya. (awj)
PDSR Lahat Pantau Penyebaran Flu Burung
Lahat, SN
Dinas Perternakan dan Perikanan (Disnakan) Lahat telah membentuk tim Participatory Diseses Surveilance Respon (PDSR) memantau perkembangan penyebaran flu burung di Kabupaten Lahat. Pemantauan dilakukan langsung ke kandang-kandang ternah warga.
Kabid Kesehatan Hewan (Keswan), Ir Juni Hernianti menyatakan, hingga kini tim PDSR belum menerima laporan dari masyarakat yang ayammnya mati mendadak. Bila terjadi, maka tim akan turun ke lapangan dan menyemprot kandang tersebut menggunakan desinfectan.
"Namun apabila ada petani ayam yang ingin meminta desinfectan, Disnakkan juga akan memberikannnya secara cuma-cuma kepada mereka,” katanya.
Sementara Kadinkes Lahat dr H Muzakir SH MKes menyebutkan, pihaknya juga bersiaga di setiap puskesmas tersebar di 21 kecamatan dalam mengantisipasi penyebaran flu burung.
"Tentunya kita bekerjasama dengan Disnakkan untuk mengantisipasi flu burung supaya tidak menyebar kemana-mana dengan demikian, penyedian tamiflu di setiap puskesmas perlu diperhatikan,” katanya. (zal)
Dinas Perternakan dan Perikanan (Disnakan) Lahat telah membentuk tim Participatory Diseses Surveilance Respon (PDSR) memantau perkembangan penyebaran flu burung di Kabupaten Lahat. Pemantauan dilakukan langsung ke kandang-kandang ternah warga.
Kabid Kesehatan Hewan (Keswan), Ir Juni Hernianti menyatakan, hingga kini tim PDSR belum menerima laporan dari masyarakat yang ayammnya mati mendadak. Bila terjadi, maka tim akan turun ke lapangan dan menyemprot kandang tersebut menggunakan desinfectan.
"Namun apabila ada petani ayam yang ingin meminta desinfectan, Disnakkan juga akan memberikannnya secara cuma-cuma kepada mereka,” katanya.
Sementara Kadinkes Lahat dr H Muzakir SH MKes menyebutkan, pihaknya juga bersiaga di setiap puskesmas tersebar di 21 kecamatan dalam mengantisipasi penyebaran flu burung.
"Tentunya kita bekerjasama dengan Disnakkan untuk mengantisipasi flu burung supaya tidak menyebar kemana-mana dengan demikian, penyedian tamiflu di setiap puskesmas perlu diperhatikan,” katanya. (zal)
SDN 1 Arahan Dapat Bantuan Fisik
Lahat, SN
Program Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lahat terus ditingkatkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat untuk membantu sarana prasarana SDN 01 Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur yang mendapatkan Dana Block Grant Pusat sebesar Rp 200 juta untuk pembangunan gedung dua lokal. Pekerjaan ini dilaksanakan 30 Januari sampai 30 Maret.
"Saya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal pembangunan ini untuk Bendahara Ibu Sulitiawati. Dana Block Grant memang kami minta dari pusat untuk membangun gedung dua lokal mengingat masih kurangnya lokal untuk menampung sebanyak 229 siswa murid. Apalagi sekarang gedung yang lama hanya lima lokal, sedangkan siswa murid ada yang masuk pagi dan sore, dengan adanya penambahan dua lokal bantuan dari pusat kami sangat terbantu dan untuk siswa tidak ada lagi yang masuk sore," terang Kepsek SDN I Arahan, Hartini, Selasa (7/2).
Hartini meminta pada Pemkab Lahat melalui Dinas Pendidikan perlunya penambahan ruang perpustakaan yang dianggarkan melalui APBD atau DAK, agar mutu pendidikan di Kabupaten Lahat terus meningkat.
Kepala UPTD Kecamatan Merapi Timur Aminudin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya (7/2) membenarkan SDN 01 Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur mendapatkan dana Block Grant dari pusat, karena perlunya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Lahat khususnya sarana dan prasarana perlunya penambahan dan perbaikan.
"Dalam pembangunan gedung sekolah yang harus jemput bola kita minta kepada Dirjen Pendidikan di Jakarta, untuk membantu program Pemkab Lahat bahwa tidak ada lagi gedung Sekolah Dasar yang rusak dan bocor sesuai perubahan yang dipimpin Bupati Saifudin Aswari Riva’i," ucapnya. (zal)
Program Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lahat terus ditingkatkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat untuk membantu sarana prasarana SDN 01 Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur yang mendapatkan Dana Block Grant Pusat sebesar Rp 200 juta untuk pembangunan gedung dua lokal. Pekerjaan ini dilaksanakan 30 Januari sampai 30 Maret.
"Saya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal pembangunan ini untuk Bendahara Ibu Sulitiawati. Dana Block Grant memang kami minta dari pusat untuk membangun gedung dua lokal mengingat masih kurangnya lokal untuk menampung sebanyak 229 siswa murid. Apalagi sekarang gedung yang lama hanya lima lokal, sedangkan siswa murid ada yang masuk pagi dan sore, dengan adanya penambahan dua lokal bantuan dari pusat kami sangat terbantu dan untuk siswa tidak ada lagi yang masuk sore," terang Kepsek SDN I Arahan, Hartini, Selasa (7/2).
Hartini meminta pada Pemkab Lahat melalui Dinas Pendidikan perlunya penambahan ruang perpustakaan yang dianggarkan melalui APBD atau DAK, agar mutu pendidikan di Kabupaten Lahat terus meningkat.
Kepala UPTD Kecamatan Merapi Timur Aminudin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya (7/2) membenarkan SDN 01 Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur mendapatkan dana Block Grant dari pusat, karena perlunya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Lahat khususnya sarana dan prasarana perlunya penambahan dan perbaikan.
"Dalam pembangunan gedung sekolah yang harus jemput bola kita minta kepada Dirjen Pendidikan di Jakarta, untuk membantu program Pemkab Lahat bahwa tidak ada lagi gedung Sekolah Dasar yang rusak dan bocor sesuai perubahan yang dipimpin Bupati Saifudin Aswari Riva’i," ucapnya. (zal)
Langganan:
Postingan (Atom)