Indralaya, SN
Walaupun proses belajar mengajar dalam segala keterbatasan, karena ruang guru dirangkap menjadi lokal belajar siswa. Namun hal itu tidak menyurutkan proses belajar mengajar di SMPN 05 yang ada di Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (OI).
Halim SPd, selaku kepala sekolah, SMPN 5 ketika ditemui di ruang kerjanya (13/3) kemarin, membenarkan hal itu. Memang sekolah tersebut masih kekurangan lokal untuk belajar.
”Lokal belajar yang ada tidak cukup untuk menampung jumlah murid yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, awal berdirinya,sekolah ini merupakan sekolah satu atap dan kalau mengenai kekurangan lokal, sudah pernah mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (dinas) untuk dibangunkan penambahan ruang kelas. ”Alhamdulillah belum lama ini sudah di tinjau dari pihak diknas OI tetapi kita punya kendala lahan, karena menurut aturan pusat lahan yang akan dibangun sekolah harus ada sertifikatnya sedangkan tanah ini hanya hibah batas keterangan kades setempat,” tandasnya.
Sehingga mereka berinisiatif menjadikan ruang guru sebagai lokal untuk belajar kelas 7 sedangkan kelas 8 dan 9 mempunyai lokal senidiri. Untuk jumlah seluruh siswanya 114 siswa.
"Waktu penerimaan siswa TA 2010-2011 lalu, banyak siswa yang merayon ke SMP ini namun banyak yang tidak bisa masuk sekolah ini karena tidak ada lokal,” paparnya.
Ditambahkannya, kalau tahun ini masih belum dapat dibangun ruang kelas baru, mereka akan mebangun sendiri disamping MCK. ”Karena untuk tahun ajaran 2012-2013 siswa kita akan lebih banyak dari tahun ajaran sebelumnya,” kata Halim yang dari awal sudah menjadi Kepsek sekolah tersebut. (man)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 14 Maret 2012
Warag Peminat E-KTP Makin Berkurang
Sekayu, SN
Tidak seperti pada awalnya, pembuatan E-KTP di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin kini semakin sepi. Warga tidak lagi antusias untuk ikut membuat E-KTP walaupun sudah mendapatkan surat undangan.
Menurut Camat Sekayu, Suhaimi melalui Kepala perator Pembuatan E-KTP, Hendrik, saat ini siapapun warga Kecamatan Sekayu yang datang bisa langsung membuat E-KTP. "Asalkan bawa surat undangan atau membawa Kartu Keluarga (KK) atau membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)," jelasnya saat diwawancarai koran ini, Selasa (13/3).
Hendrik menjelaskan, tiga bulan pertama saat pembuatan E-KTP, masyarakat sangat antusias dan rela antri menunggu pembuatan kartu tersebut. Bahkan, ruangan yang disiapkan, tidak bisa menampung warga yang akan membuat. Namun, seiring berjalannya waktu, warga sudah kecewa karena menunggu lama dan malas datang ke Kantor Camat Sekayu untuk membuat E-KTP.
Saat ini menurut Hendrik, baru sebagian warga sejumlah 28.914 (per tanggal 13/3/12;red) yang sudah direkam pembuatan E-KTP dari sejumlah 54 ribu wajib KTP. "Kami sudah undang dan telepon ke lurah dan kepala desa agar warganya datang, bahkan kami jemput bola, tapi warga saat ini sudah malas dan mungkin trauma untuk membuat E-KTP," jelasnya.
Hendrik menceritakan, trauma warga dikarenakan pada awal pembuatan, hanya ada dua alat dan sedikit operator serta kurang persiapan, sehingga tidak bisa terlayani dengan baik. Imbasnya, saat ini, hanya sedikit warga yang datang dan sadar untuk memenuhi kewajiban dalam membuat E-KTP. Padahal, pihak kecamatan sudah diberi waktu hingga tanggal 28 April 2012 untuk penyelesaian semuanya.
Bisa dibayangkan, Hendrik menuturkan, mereka sudah tidak sanggup menyelesaikan pembuatan E-KTP jika warga saat ini sudah malas dan trauma. "Kalau sekarang kan kita sudah ada empat alat dan delapan operator. Sehingga bisa melayani 600-700 warga setiap harinya. Namun saat ini, hanya ada 300-400 saja warga yang datang tiap harinya dan boleh dibilang sangat menurun dari awal program dibuat serta baru setengah warga yang direkam.
Hendrik menjelaskan, ada empat kelurahan dan sepuluh desa yang masuk dalam wilayah mereka. Jarak terjauh ke Kantor Camat yakni sejauh 9 kilometer. "Antusiasme warga saat ini sangat kurang sekali, berbeda dengan dulu, pokoknya kurang greget. Dulu kita tidka siap dari alat dan operator, tapi warga sangat antusias. Sekarang, alat sudah banyak dan begitu juga operator, tetapi warga sudah malas untuk datang," jelasnya.
Hendrik menegaskan, akan ada sanksi bagi warga yang tidak membuat E-KTP yakni dengan dikenai biaya pembuatan E-KTP. Warga yang datang membuat E-KTP sesudah tanggal 28 April 2012, akan mendapatkan E-KTP pada tahun 2013, namun akan tetap dilayani. (her)
Tidak seperti pada awalnya, pembuatan E-KTP di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin kini semakin sepi. Warga tidak lagi antusias untuk ikut membuat E-KTP walaupun sudah mendapatkan surat undangan.
Menurut Camat Sekayu, Suhaimi melalui Kepala perator Pembuatan E-KTP, Hendrik, saat ini siapapun warga Kecamatan Sekayu yang datang bisa langsung membuat E-KTP. "Asalkan bawa surat undangan atau membawa Kartu Keluarga (KK) atau membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)," jelasnya saat diwawancarai koran ini, Selasa (13/3).
Hendrik menjelaskan, tiga bulan pertama saat pembuatan E-KTP, masyarakat sangat antusias dan rela antri menunggu pembuatan kartu tersebut. Bahkan, ruangan yang disiapkan, tidak bisa menampung warga yang akan membuat. Namun, seiring berjalannya waktu, warga sudah kecewa karena menunggu lama dan malas datang ke Kantor Camat Sekayu untuk membuat E-KTP.
Saat ini menurut Hendrik, baru sebagian warga sejumlah 28.914 (per tanggal 13/3/12;red) yang sudah direkam pembuatan E-KTP dari sejumlah 54 ribu wajib KTP. "Kami sudah undang dan telepon ke lurah dan kepala desa agar warganya datang, bahkan kami jemput bola, tapi warga saat ini sudah malas dan mungkin trauma untuk membuat E-KTP," jelasnya.
Hendrik menceritakan, trauma warga dikarenakan pada awal pembuatan, hanya ada dua alat dan sedikit operator serta kurang persiapan, sehingga tidak bisa terlayani dengan baik. Imbasnya, saat ini, hanya sedikit warga yang datang dan sadar untuk memenuhi kewajiban dalam membuat E-KTP. Padahal, pihak kecamatan sudah diberi waktu hingga tanggal 28 April 2012 untuk penyelesaian semuanya.
Bisa dibayangkan, Hendrik menuturkan, mereka sudah tidak sanggup menyelesaikan pembuatan E-KTP jika warga saat ini sudah malas dan trauma. "Kalau sekarang kan kita sudah ada empat alat dan delapan operator. Sehingga bisa melayani 600-700 warga setiap harinya. Namun saat ini, hanya ada 300-400 saja warga yang datang tiap harinya dan boleh dibilang sangat menurun dari awal program dibuat serta baru setengah warga yang direkam.
Hendrik menjelaskan, ada empat kelurahan dan sepuluh desa yang masuk dalam wilayah mereka. Jarak terjauh ke Kantor Camat yakni sejauh 9 kilometer. "Antusiasme warga saat ini sangat kurang sekali, berbeda dengan dulu, pokoknya kurang greget. Dulu kita tidka siap dari alat dan operator, tapi warga sangat antusias. Sekarang, alat sudah banyak dan begitu juga operator, tetapi warga sudah malas untuk datang," jelasnya.
Hendrik menegaskan, akan ada sanksi bagi warga yang tidak membuat E-KTP yakni dengan dikenai biaya pembuatan E-KTP. Warga yang datang membuat E-KTP sesudah tanggal 28 April 2012, akan mendapatkan E-KTP pada tahun 2013, namun akan tetap dilayani. (her)
Ratusan Warga Datangi PT Conoco Philips
Sekayu, SN
Sedikitnya 500 warga Desa Macang Sakti Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba melakukan aksi unjuk rasa menuntut perbaikan Jalan Provinsi Mangun Jaya-Macang Sakti sepanjang 43 km yang mengalami rusak parah. Akibatnya warga kesulitan menuju akses ke ibukota kabupaten dan mengganggu perekonomian terutama dalam memasarkan hasil perkebunan.
Aksi warga dengan mendatangi suban gas project PT Conoco Philips yang dilalui akses jalan yang rusak, Selasa (13/3), dengan menggunakan sepeda motor dan membawa spanduk meminta agar pemerintah secepatnya melakukan perbaikan jalan.
Koordinator aksi, Ahmad Abdul Khodir Jailani menegaskan kerusakan jalan dari Mangun Jaya-Macang Sakti sudah terjadi sejak tahun 8 tahun lalu namun belum juga ada perbaikan jalan yang permanen. “Kami minta agar pemerintah bertanggung jawab dan jalan yang rusak di cor beton. Jika tidak, kami sebagai warga akan terus melakukan aksi ini dan mengerahkan warga massa banyak lagi,” ucap Khodir.
Kedatangan warga ke PT Conoco Philips, jelas Khodir sekaligus mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap ekonomi masyarakat. “Kemana dana bagi hasil migas yang besar itu. Buktinya kami masyarakat masih tetap sengsara. Jalan bertahun-tahun rusak,” imbuh Khodir yang merupaka ketua karang taruna Macang Sakti.
Menurut Khodir, kerusakan jalan sudah sangat parah. Bukan saja seperti kubangan kerbau namun kendaraan roda dua saja harus didorong. Apalagi untuk kendaraan roda empat praktis tidak bisa lewat bila tidak menggunakan mesin double garden. “Kami bisa protes seperti karena kondisi jalannya sangat-sangat rusak. Padahal kami sudah sampaikan keluhan ini dengan provinsi namun tidak mendapatkan tanggapan dan bukti tidak kunjung diperbaiki dengan alasan dana,” paparnya.
Adapun aksi unjuk rasa warga dilakukan secara damai dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan pagar suban gas project PT Conoco Philips. Pihak pengamanan diturunkan sekitar 30 personel gabungan dari Polres Muba, Polsek Sanga Desa dan Polsek Batang Hari Leko. Perwakilan wargapun akhirnya diterima pihak Conoco Philips bersama perwakilan Pemprov Sumsel untuk melakukan perundingan terkait tuntutan warga.
Sementara itu, Corporate Communication Manager PT Conoco Philips, Yacob Kastanja membenarkan adanya aksi unjuk rasa warga desa Macang Sakti. Namun aksi dilakukan dengan damai tanpa anarkis. “Operasional PT Conoco tetap berlangsung dan tidak terganggu. Meskipun mobilitas crew harus reschedule ulang akibat aksi massa itu. Sebab jalan tertutup dan kendaraan yang keluar masuk menjadi sulit,” ungkapnya.
Mengenai tuntutan warga, jelas Yacob, hal itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) Sumsel dan pihak perusahaan tidak bisa berkomentar banyak. “Kita berharap ada tanggapan secepatnya. Karena tengah dilakukan rapat antara pemprov dan warga,” jelasnya. (her)
Sedikitnya 500 warga Desa Macang Sakti Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba melakukan aksi unjuk rasa menuntut perbaikan Jalan Provinsi Mangun Jaya-Macang Sakti sepanjang 43 km yang mengalami rusak parah. Akibatnya warga kesulitan menuju akses ke ibukota kabupaten dan mengganggu perekonomian terutama dalam memasarkan hasil perkebunan.
Aksi warga dengan mendatangi suban gas project PT Conoco Philips yang dilalui akses jalan yang rusak, Selasa (13/3), dengan menggunakan sepeda motor dan membawa spanduk meminta agar pemerintah secepatnya melakukan perbaikan jalan.
Koordinator aksi, Ahmad Abdul Khodir Jailani menegaskan kerusakan jalan dari Mangun Jaya-Macang Sakti sudah terjadi sejak tahun 8 tahun lalu namun belum juga ada perbaikan jalan yang permanen. “Kami minta agar pemerintah bertanggung jawab dan jalan yang rusak di cor beton. Jika tidak, kami sebagai warga akan terus melakukan aksi ini dan mengerahkan warga massa banyak lagi,” ucap Khodir.
Kedatangan warga ke PT Conoco Philips, jelas Khodir sekaligus mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap ekonomi masyarakat. “Kemana dana bagi hasil migas yang besar itu. Buktinya kami masyarakat masih tetap sengsara. Jalan bertahun-tahun rusak,” imbuh Khodir yang merupaka ketua karang taruna Macang Sakti.
Menurut Khodir, kerusakan jalan sudah sangat parah. Bukan saja seperti kubangan kerbau namun kendaraan roda dua saja harus didorong. Apalagi untuk kendaraan roda empat praktis tidak bisa lewat bila tidak menggunakan mesin double garden. “Kami bisa protes seperti karena kondisi jalannya sangat-sangat rusak. Padahal kami sudah sampaikan keluhan ini dengan provinsi namun tidak mendapatkan tanggapan dan bukti tidak kunjung diperbaiki dengan alasan dana,” paparnya.
Adapun aksi unjuk rasa warga dilakukan secara damai dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan pagar suban gas project PT Conoco Philips. Pihak pengamanan diturunkan sekitar 30 personel gabungan dari Polres Muba, Polsek Sanga Desa dan Polsek Batang Hari Leko. Perwakilan wargapun akhirnya diterima pihak Conoco Philips bersama perwakilan Pemprov Sumsel untuk melakukan perundingan terkait tuntutan warga.
Sementara itu, Corporate Communication Manager PT Conoco Philips, Yacob Kastanja membenarkan adanya aksi unjuk rasa warga desa Macang Sakti. Namun aksi dilakukan dengan damai tanpa anarkis. “Operasional PT Conoco tetap berlangsung dan tidak terganggu. Meskipun mobilitas crew harus reschedule ulang akibat aksi massa itu. Sebab jalan tertutup dan kendaraan yang keluar masuk menjadi sulit,” ungkapnya.
Mengenai tuntutan warga, jelas Yacob, hal itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) Sumsel dan pihak perusahaan tidak bisa berkomentar banyak. “Kita berharap ada tanggapan secepatnya. Karena tengah dilakukan rapat antara pemprov dan warga,” jelasnya. (her)
Danau Ulak Lia Dialokasikan Rp 10 M
Sekayu, SN
Untuk membangun Danau Ulak Lia menjadi kawasan objek wisata unggulan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Pemerintah Kabupaten Muba tahun ini akan mengalokasikan anggaran sebesar RP 10 Milyar. Demikian hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi yang mewakili Bupati Muba H Pahri Azhari disela-sela membuka langsung rapat kordinasi teknis bidang pariwisata dan budaya Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) se-Sumatera Selatan 2012 di Auditorium Serasan Sekate, Selasa (13/3)
Menurutnya, keanekaragaman dan pesona daya tarik Muba terdiri dari wisata alam, seni budaya, sejarah dan lainnya tersebut merupakan potensi yang perlu mendapat sentuhan dan perhatian khusus untuk dapat dikembangkan di masa yang akan datang.
“Salah satunya Danau Ulak Lia ini sangat strategis untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan bagi Kabupaten Muba. Untuk itu Pemkab Muba sudah menganggarkan pembangunan sebesar Rp 10 Milyar,” ujar Beni dalam sambutannya yang dihadiri perwakilan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsin Sumsel, Ketua DPRD Muba, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala dinas, instansi, badan, kantor, serta undangan lainnya.
Selain itu pula masih banyak lagi objek dan daya tarik wisata yang perlu dikembangkan seperti kerajinan gambir di Desa Toman Kecamatan Babat Toman, Tanah Ampo di Desa Teluk Kijing Kecamatan Lais yang mempunyai keunikan dimana tanah tersebut bisa dimakan langsung dan merupakan dapat menjadi obat. “Masih banyak lagi keanekaragaman seni budaya yang tak kalah menariknya seperti tari-tarian senjang, sastra tutur, sedekah bumi, tarik baselak yang merupakan tari-tarian tradisional suku anak dalam dalam Bayung Lencir yang tentunya tidak akan didapati di daerah lain,” jelasnya.
Oleh karena itulah melalui kegiatan rapat kordinasi teknis ini bidang Pariwisata dan Kebudayaan SKPD Se-Sumsel 2012 ini dapat mengakomodir perencanaan pembangunan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata dari Kabupaten dan Kota yang ada di Sumsel. “Dengan harapan dapat mengusulkan perencanaan pembangunan tersebut kepada pihak terkait yang berwenang sehingga mendapatkan bantuan pendanaannya, termasuk pembangunan danau Ulak Lia ini. Sebab dalam waktu tiga tahun mendatang Danau Ulak Lia sudah menjadi objek wisata unggulan bagi Kabupaten Muba,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumsel H Toni Panggar Besi SH MSi mengatakan, rapat kordinasi teknis bidang Pariwisata dan Budaya SKPD se-Sumsel ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan secara bergantian setiap tahunnya. Dimana tujuannya mewujudkan pembangunan pariwisata Sumsel yang terpadu, dan berkelanjutan, apalagi potensi pariwisata di Sumsel sangat besar.
“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yakni 13-14 Maret 2012 dengan tuan rumah Kabupaten Muba, dengan peserta sebanyak 80 peserta yang terdari dari SKPD se-Sumsel. Untuk itulah melalui kegiatan ini dapat terwujud pembangunan pariwisata yang terpadu dengan kordinasi pariwisata dari pusat hingga ke Kabupaten,” tukasnya seraya mengatakan, diharapkan kedepan bantuan APBN di Sumsel dan Muba yang sudah mengunggulkan Danau Ulak Lia sebagai icon wisata dapat dikembangkan secara optimal. (her)
Untuk membangun Danau Ulak Lia menjadi kawasan objek wisata unggulan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Pemerintah Kabupaten Muba tahun ini akan mengalokasikan anggaran sebesar RP 10 Milyar. Demikian hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi yang mewakili Bupati Muba H Pahri Azhari disela-sela membuka langsung rapat kordinasi teknis bidang pariwisata dan budaya Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) se-Sumatera Selatan 2012 di Auditorium Serasan Sekate, Selasa (13/3)
Menurutnya, keanekaragaman dan pesona daya tarik Muba terdiri dari wisata alam, seni budaya, sejarah dan lainnya tersebut merupakan potensi yang perlu mendapat sentuhan dan perhatian khusus untuk dapat dikembangkan di masa yang akan datang.
“Salah satunya Danau Ulak Lia ini sangat strategis untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan bagi Kabupaten Muba. Untuk itu Pemkab Muba sudah menganggarkan pembangunan sebesar Rp 10 Milyar,” ujar Beni dalam sambutannya yang dihadiri perwakilan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsin Sumsel, Ketua DPRD Muba, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala dinas, instansi, badan, kantor, serta undangan lainnya.
Selain itu pula masih banyak lagi objek dan daya tarik wisata yang perlu dikembangkan seperti kerajinan gambir di Desa Toman Kecamatan Babat Toman, Tanah Ampo di Desa Teluk Kijing Kecamatan Lais yang mempunyai keunikan dimana tanah tersebut bisa dimakan langsung dan merupakan dapat menjadi obat. “Masih banyak lagi keanekaragaman seni budaya yang tak kalah menariknya seperti tari-tarian senjang, sastra tutur, sedekah bumi, tarik baselak yang merupakan tari-tarian tradisional suku anak dalam dalam Bayung Lencir yang tentunya tidak akan didapati di daerah lain,” jelasnya.
Oleh karena itulah melalui kegiatan rapat kordinasi teknis ini bidang Pariwisata dan Kebudayaan SKPD Se-Sumsel 2012 ini dapat mengakomodir perencanaan pembangunan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata dari Kabupaten dan Kota yang ada di Sumsel. “Dengan harapan dapat mengusulkan perencanaan pembangunan tersebut kepada pihak terkait yang berwenang sehingga mendapatkan bantuan pendanaannya, termasuk pembangunan danau Ulak Lia ini. Sebab dalam waktu tiga tahun mendatang Danau Ulak Lia sudah menjadi objek wisata unggulan bagi Kabupaten Muba,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumsel H Toni Panggar Besi SH MSi mengatakan, rapat kordinasi teknis bidang Pariwisata dan Budaya SKPD se-Sumsel ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan secara bergantian setiap tahunnya. Dimana tujuannya mewujudkan pembangunan pariwisata Sumsel yang terpadu, dan berkelanjutan, apalagi potensi pariwisata di Sumsel sangat besar.
“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yakni 13-14 Maret 2012 dengan tuan rumah Kabupaten Muba, dengan peserta sebanyak 80 peserta yang terdari dari SKPD se-Sumsel. Untuk itulah melalui kegiatan ini dapat terwujud pembangunan pariwisata yang terpadu dengan kordinasi pariwisata dari pusat hingga ke Kabupaten,” tukasnya seraya mengatakan, diharapkan kedepan bantuan APBN di Sumsel dan Muba yang sudah mengunggulkan Danau Ulak Lia sebagai icon wisata dapat dikembangkan secara optimal. (her)
Perpanjang Perekam E-KTP Offline
Palembang, SN
Pemerintah Kota Palembang memperpanjang masa perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik sistem offline. Perekaman secara offline berlaku untuk warga Palembang yang ada di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan, warga yang sakit, dan lanjut usia.
“Ya, akan diperpanjang. Belum tahun sampai kapan. Tapi yang jelas tidak 15 Maret,” ujar Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra.
Lanjutnya, 15 Maret itu adalah batas akhir yang ditetapkan pemerintah kota untuk perekaman data secara on line. Namun masih banyak warga di rumah tahanan belum didata. Diperkirakan jumlahnya ribuan, tersebar di empat lokasi. Yakni di Rumah Tahanan Klas I A, di Pakjo, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Palembang di Merah Mata, LP Klas 2 A Wanita Palembang di Jl Merdeka dan LP Klas 2 A Palembang di Pakjo untuk anak di bawah 19 tahun.
"Selain itu, perangkat perekam data juga terbatas. Alatnya hanya satu unit. Kita sudah upayakan pinjam dari pusat, tapi tidak ada,” ujar Eddy.
Ia juga mengatakan, dari ribuan tahanan di tempat tempat itu, tidak semuanya tahanan asal Palembang. Karena itu, ia meminta camat setempat segera mendata ulang.
Terkait perekaman data secara on line, Wali Kota Eddy Santana sebelumnya mewanti-wanti 16 camat di Palembang agar segera merampungkan perekaman hingga 15 Maret. Lewat dari tanggal itu, camat bakal dikenakan sanksi.
“Bakal dicopot jabatannya,” kata wali kota, seraya menyebut, saat ini perekaman data on line sudah rampung 91 persen dari 986 ribu warga wajib KTP.
Ditanya soal peralatan untuk perakam offline, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Abdullah Farhan mengatakan, pihaknya saat rapat di Jakarta sudah mengusulkan penambahan peralatan.
“Tapi tidak disetujui pusat. Keputusannya, daerah tetap diberikan satu perangkat perekaman,” katanya.
Cuma diberikan satu perangkat ini tentu merepotkan dalam percepatan perekaman. Tapi Farhan menuturkan pihaknya tetap berupaya agar perekam offline segera tuntas.
Secara terpisah, Kepala Bidang Mutasi dan Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Dovian Heydir, mengatakan, untuk perekaman offline bagi warga yang dan lanjut usia, sudah dilaksanakan di dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Bukit Kecil dan Alang-Alang Lebar.
“Sekarang kita kejar di Kecamatan Kalidoni sudah selesai, sekarang masih kita kejar di Kecamatan Kalidoni,” ujar Dovian. (***)
Pemerintah Kota Palembang memperpanjang masa perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik sistem offline. Perekaman secara offline berlaku untuk warga Palembang yang ada di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan, warga yang sakit, dan lanjut usia.
“Ya, akan diperpanjang. Belum tahun sampai kapan. Tapi yang jelas tidak 15 Maret,” ujar Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra.
Lanjutnya, 15 Maret itu adalah batas akhir yang ditetapkan pemerintah kota untuk perekaman data secara on line. Namun masih banyak warga di rumah tahanan belum didata. Diperkirakan jumlahnya ribuan, tersebar di empat lokasi. Yakni di Rumah Tahanan Klas I A, di Pakjo, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Palembang di Merah Mata, LP Klas 2 A Wanita Palembang di Jl Merdeka dan LP Klas 2 A Palembang di Pakjo untuk anak di bawah 19 tahun.
"Selain itu, perangkat perekam data juga terbatas. Alatnya hanya satu unit. Kita sudah upayakan pinjam dari pusat, tapi tidak ada,” ujar Eddy.
Ia juga mengatakan, dari ribuan tahanan di tempat tempat itu, tidak semuanya tahanan asal Palembang. Karena itu, ia meminta camat setempat segera mendata ulang.
Terkait perekaman data secara on line, Wali Kota Eddy Santana sebelumnya mewanti-wanti 16 camat di Palembang agar segera merampungkan perekaman hingga 15 Maret. Lewat dari tanggal itu, camat bakal dikenakan sanksi.
“Bakal dicopot jabatannya,” kata wali kota, seraya menyebut, saat ini perekaman data on line sudah rampung 91 persen dari 986 ribu warga wajib KTP.
Ditanya soal peralatan untuk perakam offline, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Abdullah Farhan mengatakan, pihaknya saat rapat di Jakarta sudah mengusulkan penambahan peralatan.
“Tapi tidak disetujui pusat. Keputusannya, daerah tetap diberikan satu perangkat perekaman,” katanya.
Cuma diberikan satu perangkat ini tentu merepotkan dalam percepatan perekaman. Tapi Farhan menuturkan pihaknya tetap berupaya agar perekam offline segera tuntas.
Secara terpisah, Kepala Bidang Mutasi dan Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Dovian Heydir, mengatakan, untuk perekaman offline bagi warga yang dan lanjut usia, sudah dilaksanakan di dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Bukit Kecil dan Alang-Alang Lebar.
“Sekarang kita kejar di Kecamatan Kalidoni sudah selesai, sekarang masih kita kejar di Kecamatan Kalidoni,” ujar Dovian. (***)
Jalan Poros Rambang Membentuk Kubangan
Muara Enim, SN
Sebagian besar warga Kecamatan Rambang, Muara Enim, mengeluhkan kondisi jalan poros Tanjung Rambang – Marga Mulia, yang melintasi desa mereka. Sebab, jalan sepanjang 27 km yang melintasi delapan desa, sekitar 10 km sudah rusak berat, serta membentuk kubangan jika diguyur hujan.
“Memang, terakhir jalan tersebut di perbaiki oleh Pemkab Muara Enim sekitar tahun 2008 lalu. Setelah itu tidak ada lagi perbaikan, dan saat ini, rusak parah,” ujar Tri Aljadin SPd, tokoh masyarakat dari Kecamatan Rambang kepada wartawan, Selasa (13/3).
Tri mengatakan, jalan tersebut merupakan jalan poros di Kecamatan Rambang. Panjang jalan aspal tersebut sekitar 27 Km, dengan lebar sekitar enam meter, melintasi delapan desa yakni Desa Marga Mulia, Sumber Rahayu, Sugih Waras, Pagar Agung, Tanjung Raya, Tanjung Dalam, Sukarame dan Sugihan.
Namun dari panjang 27 kilometer tersebut, diperkirakan hanya sekitar 17 kilometer saja yang kondisinya masih baik, sedangkan sisanya sekitar 10 kilometer kondisinya rusak berat, hancur, terkelupas dan berlobang. Akibatnya warga terutama yang menggunakan kendaraan roda empat jenis sedan dan carry serta motor sering terjebak masuk ke dalam kubangan jalan, sehingga sering terjadi kecelakaan, bahkan merusak kendaraan yang melintasinya.
Diakuinya, sepanjang 15 tahun terakhir, jalan tersebut tidak pernah sampai rusak separah ini. Warga sangat kecewa sebab sepertinya tidak ada perhatian untuk diperbaiki kembali. Semenjak ruas jalan tersebut rusak, warga terpaksa melalui jalan alternatif jika ke Prabumulih melalui tugu Nanas, meskipun jaraknya lebih jauh.
Namun warganya tetap meminta jalan tersebut di perbaiki, karena yang sangat terasa adalah anak-anak sekolah yang menggunakan sepeda motor, sebab sering pakaiannya kotor akibat terjebak lobang dalam atau terkena percikan air genangan di jalan.
Ketika dikonfirmasi ke Kadin PU Bina Marga Muara Enim, Edi Elyson, ia mengungkapkan bahwa pada APBD Induk tahun 2012, cukup banyak pembangunan infrastruktur jalan dan siring yang akan dibangun di Kecamatan Rambang. Adapun perinciannya yakni, rehab dan pemeliharaan ruas jalan Tanjung Rambang – Sugih Waras – Marga Mulia sebesar Rp 1,5 Miliar, peningkatan jalan Trans Kencana Muya –Unit V – Unit VI sebesar Rp 1,1 Miliar, pembuatan siring pasangan depan kantor camat Rambang Rp 150 juta sehingga total tahun 2012 sebesar Rp 2,8 miliar.
“Insyaallah akan diperbaiki seluruhnya. Namun karena dana terbatas, maka harus bertahap dan mengacu kepada skala prioritas,” ungkapnya. (yud)
Sebagian besar warga Kecamatan Rambang, Muara Enim, mengeluhkan kondisi jalan poros Tanjung Rambang – Marga Mulia, yang melintasi desa mereka. Sebab, jalan sepanjang 27 km yang melintasi delapan desa, sekitar 10 km sudah rusak berat, serta membentuk kubangan jika diguyur hujan.
“Memang, terakhir jalan tersebut di perbaiki oleh Pemkab Muara Enim sekitar tahun 2008 lalu. Setelah itu tidak ada lagi perbaikan, dan saat ini, rusak parah,” ujar Tri Aljadin SPd, tokoh masyarakat dari Kecamatan Rambang kepada wartawan, Selasa (13/3).
Tri mengatakan, jalan tersebut merupakan jalan poros di Kecamatan Rambang. Panjang jalan aspal tersebut sekitar 27 Km, dengan lebar sekitar enam meter, melintasi delapan desa yakni Desa Marga Mulia, Sumber Rahayu, Sugih Waras, Pagar Agung, Tanjung Raya, Tanjung Dalam, Sukarame dan Sugihan.
Namun dari panjang 27 kilometer tersebut, diperkirakan hanya sekitar 17 kilometer saja yang kondisinya masih baik, sedangkan sisanya sekitar 10 kilometer kondisinya rusak berat, hancur, terkelupas dan berlobang. Akibatnya warga terutama yang menggunakan kendaraan roda empat jenis sedan dan carry serta motor sering terjebak masuk ke dalam kubangan jalan, sehingga sering terjadi kecelakaan, bahkan merusak kendaraan yang melintasinya.
Diakuinya, sepanjang 15 tahun terakhir, jalan tersebut tidak pernah sampai rusak separah ini. Warga sangat kecewa sebab sepertinya tidak ada perhatian untuk diperbaiki kembali. Semenjak ruas jalan tersebut rusak, warga terpaksa melalui jalan alternatif jika ke Prabumulih melalui tugu Nanas, meskipun jaraknya lebih jauh.
Namun warganya tetap meminta jalan tersebut di perbaiki, karena yang sangat terasa adalah anak-anak sekolah yang menggunakan sepeda motor, sebab sering pakaiannya kotor akibat terjebak lobang dalam atau terkena percikan air genangan di jalan.
Ketika dikonfirmasi ke Kadin PU Bina Marga Muara Enim, Edi Elyson, ia mengungkapkan bahwa pada APBD Induk tahun 2012, cukup banyak pembangunan infrastruktur jalan dan siring yang akan dibangun di Kecamatan Rambang. Adapun perinciannya yakni, rehab dan pemeliharaan ruas jalan Tanjung Rambang – Sugih Waras – Marga Mulia sebesar Rp 1,5 Miliar, peningkatan jalan Trans Kencana Muya –Unit V – Unit VI sebesar Rp 1,1 Miliar, pembuatan siring pasangan depan kantor camat Rambang Rp 150 juta sehingga total tahun 2012 sebesar Rp 2,8 miliar.
“Insyaallah akan diperbaiki seluruhnya. Namun karena dana terbatas, maka harus bertahap dan mengacu kepada skala prioritas,” ungkapnya. (yud)
Stok BBM di SPBU Langka
Pagaralam, SN
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak.
Pantauan, Selasa (13/3), antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di ketiga SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bemotor di kota Pagaralam.
Bahkan warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melambung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang, ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selam empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
"Apalagi menjelang kenaikan tarif BBM awal April nanti, pasti tambah sulit memperoleh bensin, harapan kami kalau bisa, harganya tidak jadi naiklah, maklum, kondisi ekonomi kami saat ini agak sulit," keluhnya.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya. Ia mengaku berencana melakukan pengisian bensin di SPBU, tapi antrian panjang, dan ada tulisan bensin habis, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya harus kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagaralam Selatan, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki dengan isi 5000 liter. Namun, setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian ini, antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian untuk pengawasan menjelang kenaikan harga ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Yapani Rahim, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga jerigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini apalagi menjelang kenaikan harga pada awal bulan April nanti.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak.
Pantauan, Selasa (13/3), antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di ketiga SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bemotor di kota Pagaralam.
Bahkan warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melambung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang, ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selam empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
"Apalagi menjelang kenaikan tarif BBM awal April nanti, pasti tambah sulit memperoleh bensin, harapan kami kalau bisa, harganya tidak jadi naiklah, maklum, kondisi ekonomi kami saat ini agak sulit," keluhnya.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya. Ia mengaku berencana melakukan pengisian bensin di SPBU, tapi antrian panjang, dan ada tulisan bensin habis, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya harus kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagaralam Selatan, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki dengan isi 5000 liter. Namun, setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian ini, antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian untuk pengawasan menjelang kenaikan harga ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Yapani Rahim, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga jerigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini apalagi menjelang kenaikan harga pada awal bulan April nanti.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
16 sekolah Madrasah Butuh Bantuan Buku Bacaan
Pagaralam, SN
Sebanyak 16 madrasah negeri dan swasta di Kota Pagaralam, membutuhkan buku bacaan untuk koleksi perpustakaan.
"Sebagian besar sekolah agama di Pagaralam minim koleksi buku untuk bacaan siswa dan siswi terutama di purpustakaan, padahal ini sangat dibutuhkan untuk mendukung prestasi anak, contohnya saja MTS dan MI Yayasan Pembinaan Islam (YPI)," kata Kepala MTS YPI Pagaralam, Anharudin, Selasa (13/3).
Dikatakannya, walaupun gedung perpustakaannya sudah tersedia, namun koleksi bukunya masih banyak yang kurang, sehingga siswa hanya membaca buku pelajaran dengan persediaan cukup terbatas.
"Persedian buku di perpustakaan saat ini masih sangat terbatas pada buku pelajaran inti, semestinya untuk menambah wawasan anak perlu menyediakan penambahan buku bacaan," ungkapnya.
Dia merincikan, seperti buku cerita, kamus bahasa Indonesia dan bahasa inggris serta buku tentang pengetahuan umum lainnya.
Saat ini, kata Anhar, siswa kurang berminat masuk ke perpustakaan, karena sekolah tidak mampu menyediakan buku bacaan, padahal minat baca para murid di sekolah cukup tinggi.
Ditambahkan Mugiono, salah seorang staf pengajar Madrasah Ibtidaiyah Muarasiban, Kecamatan Dempo Utara, persediaan buku bacaan di perpustakaan sekolah ini sangat terbatas sehingga kegiatan tidak optimal.
Murid hanya belajar di ruang kelas, sehingga waktu istirahat jarang digunakan untuk membaca di perpustakaan. “Koleksi buku bacaan di perpustakaan hanya sebatas buku pelajaran dan buku-buku stok lama, sehingga murid jarang menggunakan jam istirahat untuk membaca,” imbuhnya.
Wakil Walikota Pagaralam, Ida Fitriati, mengatakan saat ini guru yang ingin menambah jumlah koleksi buku bacaan di sekolah masing-masing, tidak perlu mengajukan permohonan, tapi langsung datang ke perpustakaan daerah untuk memilih sendiri buku apa saja yang dibutuhkan dan bisa langsung di bawa ke sekolah masing-masing.
"Kita memang berkomitmen memajukan dunia pendidikan di Pagaralam, termasuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang pendidikan, termasuk membangun semua gedung sekolah," tegasnya. (asn)
Tinjau Ulang Mekanisme Pembuatan Sertifikat Tanah
Palembang, SN
Komisi I DPRD Sumsel meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel untuk meninjau ulang dan melakukan pembenahan mekanisme penerbitan dan pembuatan sertifikat tanah.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Erza Saladin, Selasa (13/3). Katanya, selain pembuatan sertifikat tanah, proses penerbitan dan pembatalan hak guna usaha (HGU) yang tadinya di serahkan ke pusat sudah seharusnya di serahkan ke Provinsi.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, disinyalir akibat lambannya proses pembuatan sertifikat tanah dan HGU ini, memicu terjadinya konflik lahan, sebagaimana banyak terjadi di Indonesia termasuk di Sumsel.
“Akibat lamanya proses pembuatan sertifikat dan HGU ini terjadinya sengketa lahan ini, seharusnya, terutama HGU jangan menumpuk di Jakarta,” kata Erza.
Ia mengaku, DPRD Sumsel melalui Komisi I akan terus melakukan mengawal penyelesaian sengketa lahan di kabupaten dan kota yang saat ini masih terus berlangsung. Ia pun yakin, masih ada niat baik dari semua pihak untuk menuntaskan permasalahan lahan ini.
"Ada perusahaan yang mendapatkan lahan melebihi HGU, akui saja itu dan serahkan itu ke masyarakat yang berhak menerimanya, janji plasma di lahan HGU, kalau memang iya, serahkan saja ke rakyat karena memang itu hak rakyat, jika itu yang dilakukan, maka kasusnya cepat terurai,” imbuhnya.
“Kita melihat penyelesaian sengketa lahan di Sumsel oleh pihak terkait masih terkesan seremoni, sebenarnya kalau langkah awal sudah bagus, namun harus di optimalkan saja,” pungkasnya. (awj)
Komisi I DPRD Sumsel meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel untuk meninjau ulang dan melakukan pembenahan mekanisme penerbitan dan pembuatan sertifikat tanah.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Erza Saladin, Selasa (13/3). Katanya, selain pembuatan sertifikat tanah, proses penerbitan dan pembatalan hak guna usaha (HGU) yang tadinya di serahkan ke pusat sudah seharusnya di serahkan ke Provinsi.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, disinyalir akibat lambannya proses pembuatan sertifikat tanah dan HGU ini, memicu terjadinya konflik lahan, sebagaimana banyak terjadi di Indonesia termasuk di Sumsel.
“Akibat lamanya proses pembuatan sertifikat dan HGU ini terjadinya sengketa lahan ini, seharusnya, terutama HGU jangan menumpuk di Jakarta,” kata Erza.
Ia mengaku, DPRD Sumsel melalui Komisi I akan terus melakukan mengawal penyelesaian sengketa lahan di kabupaten dan kota yang saat ini masih terus berlangsung. Ia pun yakin, masih ada niat baik dari semua pihak untuk menuntaskan permasalahan lahan ini.
"Ada perusahaan yang mendapatkan lahan melebihi HGU, akui saja itu dan serahkan itu ke masyarakat yang berhak menerimanya, janji plasma di lahan HGU, kalau memang iya, serahkan saja ke rakyat karena memang itu hak rakyat, jika itu yang dilakukan, maka kasusnya cepat terurai,” imbuhnya.
“Kita melihat penyelesaian sengketa lahan di Sumsel oleh pihak terkait masih terkesan seremoni, sebenarnya kalau langkah awal sudah bagus, namun harus di optimalkan saja,” pungkasnya. (awj)
Dewan Minta Perbaikan Jalan TAA Dipercepat
Palembang, SN
Perbaikan jalan Tanjung Api-Api (TAA) sebagai akses menuju pelabuhan penyeberangan TAA diminta dipercepat. Pasalnya, karena kerusakan jalan tersebut, pelabuhan TAA yang seyogyanya akan diresmikan pada Februari lalu, harus ditunda karena jalan akses yang masih mengalami kerusakan parah.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari, Selasa (13/3). Menurutnya, Pemprov Sumsel harus segera mengambil langkah tegas dan fokus terhadap perbaikan jalan TAA ini.
"Pelabuhan penyeberangan TAA harus segera di operasikan, karena melalui pelabuhan itu, kita bisa keluar ke negara mana saja, untuk mengembangkan ekonomi," ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Djauhari mengaku, pihaknya sudah memberitahukan kepada pihak Pemprov Sumsel agar segera merealisasikan penggunaan pelabuhan TAA tersebut.
“Kalau ada kendala-kendala segera di koordinasikan, karena sudah lama kita menunggu realisasi TAA ini, jangan terus molor seperti ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir Sarimuda, mengatakan, saat ini perbaikan jalan TAA memasuki proses kontrak.
"Jalan yang dibangun oleh Bina Marga baru proses kontrak, artinya kalau proses kontrak, mungkin dua bulan lagi baru siap, kalau kita dermaganya sudah siap, tinggal menunggu jalannya, artinya bukan pengerjaan perhubungan yang belum selesai tapi pekerjaan jalan yang masih kita tunggu," ungkap Sarimuda.
Menurutnya, peresmian pelabuhan TAA akan dilakukan setelah pihak Bina Marga menyatakan kesiapan jalan akses menuju pelabuhan.
"Begitu disampaikan PU BM jalannya selesai, maka selanjutnya kita laporkan ke menteri untuk peresmian pelabuhan TAA,“ katanya. (awj)
Perbaikan jalan Tanjung Api-Api (TAA) sebagai akses menuju pelabuhan penyeberangan TAA diminta dipercepat. Pasalnya, karena kerusakan jalan tersebut, pelabuhan TAA yang seyogyanya akan diresmikan pada Februari lalu, harus ditunda karena jalan akses yang masih mengalami kerusakan parah.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari, Selasa (13/3). Menurutnya, Pemprov Sumsel harus segera mengambil langkah tegas dan fokus terhadap perbaikan jalan TAA ini.
"Pelabuhan penyeberangan TAA harus segera di operasikan, karena melalui pelabuhan itu, kita bisa keluar ke negara mana saja, untuk mengembangkan ekonomi," ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Djauhari mengaku, pihaknya sudah memberitahukan kepada pihak Pemprov Sumsel agar segera merealisasikan penggunaan pelabuhan TAA tersebut.
“Kalau ada kendala-kendala segera di koordinasikan, karena sudah lama kita menunggu realisasi TAA ini, jangan terus molor seperti ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir Sarimuda, mengatakan, saat ini perbaikan jalan TAA memasuki proses kontrak.
"Jalan yang dibangun oleh Bina Marga baru proses kontrak, artinya kalau proses kontrak, mungkin dua bulan lagi baru siap, kalau kita dermaganya sudah siap, tinggal menunggu jalannya, artinya bukan pengerjaan perhubungan yang belum selesai tapi pekerjaan jalan yang masih kita tunggu," ungkap Sarimuda.
Menurutnya, peresmian pelabuhan TAA akan dilakukan setelah pihak Bina Marga menyatakan kesiapan jalan akses menuju pelabuhan.
"Begitu disampaikan PU BM jalannya selesai, maka selanjutnya kita laporkan ke menteri untuk peresmian pelabuhan TAA,“ katanya. (awj)
DKP Prabumulih Sesalkan Pernyataan Dewan
Prabumulih, SN
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Prabumulih Mansyur MM menyesalkan penilaian anggota dewan Komisi III terkait masalah kebersihan di Kota Prabumulih yang dinilainya tidak berhasil.
“Saat ini jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan sebanyak 185 orang dan PNS 31 orang. Gaji mereka PHL perbulanya hanya Rp 660 ribu itupun sudah termasuk uang makan padahal mereka bekerja full 7 hari walau gaji mereka tidak sesuai dengan UMR. Mereka tetap mau bekerja, mulai kerja pukul 05.00 WIB dan pulang 16.00 Wib. Artinya mereka benar-benar menjalankan tugas dengan baik. Seharusnya jerih payah mereka dihargai bukan malah disepelekan apalagi dicap tidak berhasil menjaga kebersihan di Kota Prabumulih," ujarnya.
Dikatakan Mansur, untuk pengangkut sampah, mereka masih kurang karena hanya ada 13 unit dan dua unit ada yang sudah rusak. Sementara jumlah sampah dari saat ini mencapai 200 m3 perhari dengan jumlah penduduk 180 ribu jiwa .
"Jujur saya sangat menyesalkan tundingan pihak legislatif yang tidak menghargai kinerja para petugas padahal para tenaga kerja itu sudah bekerja dari pagi hingga sore hari bahkan malam hari," terangnya.
Mansyur juga menyesalkan masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya yang tidak disiapkan fasilitas seperti kontainer. Yang sudah ada kontinernya saja sekarang kondisinya sudah rusak. (and)
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Prabumulih Mansyur MM menyesalkan penilaian anggota dewan Komisi III terkait masalah kebersihan di Kota Prabumulih yang dinilainya tidak berhasil.
“Saat ini jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan sebanyak 185 orang dan PNS 31 orang. Gaji mereka PHL perbulanya hanya Rp 660 ribu itupun sudah termasuk uang makan padahal mereka bekerja full 7 hari walau gaji mereka tidak sesuai dengan UMR. Mereka tetap mau bekerja, mulai kerja pukul 05.00 WIB dan pulang 16.00 Wib. Artinya mereka benar-benar menjalankan tugas dengan baik. Seharusnya jerih payah mereka dihargai bukan malah disepelekan apalagi dicap tidak berhasil menjaga kebersihan di Kota Prabumulih," ujarnya.
Dikatakan Mansur, untuk pengangkut sampah, mereka masih kurang karena hanya ada 13 unit dan dua unit ada yang sudah rusak. Sementara jumlah sampah dari saat ini mencapai 200 m3 perhari dengan jumlah penduduk 180 ribu jiwa .
"Jujur saya sangat menyesalkan tundingan pihak legislatif yang tidak menghargai kinerja para petugas padahal para tenaga kerja itu sudah bekerja dari pagi hingga sore hari bahkan malam hari," terangnya.
Mansyur juga menyesalkan masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya yang tidak disiapkan fasilitas seperti kontainer. Yang sudah ada kontinernya saja sekarang kondisinya sudah rusak. (and)
Selasa, 13 Maret 2012
Warga Pagaralam Temukan Palu Zaman Purbakala
Pagaralam, SN
Warga Dusun Cawang Lama, Rebah Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, menemukan batu berbentuk mirip Palu di dekat Arca Prajurit yang baru ditemukan di areal kebun kopi milik warga.
Lokasi ditemukan batu mirip palu tersebut tidak jauh dari pemungkiman warga, berjarak 500 meter dari dusun Cawang Lama. Di lokasi ini juga terdapat tiga arca manusia tanpa kepala.
"Saat itu saya sedang membersihkan makam puyang di dekat kebun kopi saya, tiba tiba cangkul saya menghantam benda keras yang ternyata adalah batu mirip palu," ujar Darman (34) Warga dusun Cawang lama, Senin (12/3).
Menurutnya, batu tersebut lalu dibersihkan dari tanah yang menempel, setelah dibersihkan, terlihat batu mirip sekali dengan palu. Penemuan ini lalu dia laporkan kepada ketua RT dan warga lainnya.
"Setelah saya cuci bersih, batu ini mirip sekali dengan palu, lokasi penemuannya persis di makam puyang di dekat lokasi ditemukannya Arca manusia mirip prajurit, di kebun kopi warga beberapa hari lalu," ungkapnya.
Dikatakan Darman, memang di perkebunan kopi milik warga, banyak terdapat batu megalit berbentuk arca manusia, termasuk penemuan batu mirip palu ini. Beberapa hari lalu, warga juga menemukan tiga Arca manusia tanpa kepala.
"Batu ini apabila diamati dari dekat, sangat mirip dengan kepala palu dan dari sisi lain mirip botol kecil dan bentuknya bisa berubah-ubah dari beberap sisi." katanya.
Ditambahkan Darman, batu mirip palu ini saat ini, disimpan di rumahnya sambil menunggu tim arkeologi agar bisa diteliti termasuk untuk mengetahui berapa usia batu tesebut serta ada tidak kaitannya dengan arca manusia yang baru ditemukan dilokasi tersebut.
Petugas Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3 Jambi) wilayah kerja Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel, Akhmad Rivai mengatakan, memang cukup banyak peninggalan sejarah terutama arca ditemukan di wilayah Kota Pagaralam, bahkan sebagian sudah dilakukan pemagaran.
"Kita akan melakukan penelitian terhadap batu mirip palu yang ditemukan warga tersebut, apakah ada hubungannnya dengan tiga arca manusia yang ditemukan warga setempat beberapa hari yang lalu," katanya.
Menurut Rivai, pihaknya dalam waktu dekat akan turun ke lokasi, untuk menghindari kehilangan, kerusakan dan perubahan posisi terhadap benda bersejah atau megalit yang sudah ditemukan termasuk batu mirip palu tersebut.
Beberapa megalit yang sudah ditemukan warga, mengingat berada di lokasia kebun kopi warga, maka akan dilakukan pembebasan, agar bisa dilakukan pemagaran agar megalit ini bisa dirawat," katanya menambahkan. (asn)
PNS Harus Berkompetensi dan Terampil
Muara Enim, SN
Guna mendukung kinerja dan meningkatkan etos kerja, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan abdi negara dan abdi masyarakat harus berkompetensi dan terampil sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Demikian diungkapkan Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar melalui Wakil Bupati H Nurul Aman ketika membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan Golongan III Angkatan I dan II Tahun 2012 yang dilangsungkan di Bandiklat Mara Enim, Senin (12/3).
”PNS harus memiliki kompetensi, terampil, skill, dan didikasi serta prilaku yang loyal, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar dan tanggung jawab sebagai pelayan publik,” ucap Wabup.
Dikatakan Wabup, PNS merupakan penggerak roda pemerintahan, harus melaksanakan pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebab, PNS mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Melalui Diklat prajabatan ini kata Wabup, PNS dapat memiliki bekal wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika kepegawaian. Disamping itu juga, sebagai pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dilanjutkan Wabup, pelaksanaan diklat prajabatan bagi calon PNS pada dasarnya merupakan langkah awal dalam membentuk kader-kader penggerak roda pemerintahan yang terampil.
Selain itu, kata Wabup, prajabatan diharapkan para peserta diklat dapat menyamakan persepsi, interprestasi dan tindakan yang serasi, selaras dan seimbang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Herman Effendi menambahkan, diklat prajabatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahua dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian serta etika PNS disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaran pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat. (yud)
Guna mendukung kinerja dan meningkatkan etos kerja, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan abdi negara dan abdi masyarakat harus berkompetensi dan terampil sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Demikian diungkapkan Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar melalui Wakil Bupati H Nurul Aman ketika membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Prajabatan Golongan III Angkatan I dan II Tahun 2012 yang dilangsungkan di Bandiklat Mara Enim, Senin (12/3).
”PNS harus memiliki kompetensi, terampil, skill, dan didikasi serta prilaku yang loyal, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar dan tanggung jawab sebagai pelayan publik,” ucap Wabup.
Dikatakan Wabup, PNS merupakan penggerak roda pemerintahan, harus melaksanakan pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebab, PNS mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Melalui Diklat prajabatan ini kata Wabup, PNS dapat memiliki bekal wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika kepegawaian. Disamping itu juga, sebagai pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dilanjutkan Wabup, pelaksanaan diklat prajabatan bagi calon PNS pada dasarnya merupakan langkah awal dalam membentuk kader-kader penggerak roda pemerintahan yang terampil.
Selain itu, kata Wabup, prajabatan diharapkan para peserta diklat dapat menyamakan persepsi, interprestasi dan tindakan yang serasi, selaras dan seimbang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Herman Effendi menambahkan, diklat prajabatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahua dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian serta etika PNS disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaran pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat. (yud)
Maret 2012, Pagaralam Gelar LPI Tingkat Sekolah Menengah
Pagaralam, SN
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kota Pagaralam, akan menggelar Liga Pelajar Indonesia (LPI) tingkat SMP dan SLTA pada 26 Maret 2012 mendatang. Saat ini masih dilakukan tahapan seleksi berkas pemain. Untuk tingkat SMP akan diikuti 14 klub sepakbola SMP dan 10 klub sepakbola dari tingkat SLTA. Demikian diungkapkan Kabidpora Sunarto, Senin (12/3).
Menurut dia, untuk LPI tingkat SLTA ini baru pertama kali di adakan, sedangkan pada tahun 2011 lalu sudah digelar LPI untuk tingkat SMP.
"Tujuan LPI adalah mencari bibit yang bermutu, memilih Tim sepakbola guna mewakili kota Pagaralam menghadapi liga pelajar ke tingkat yang lebih tinggi, serta mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga terutama para pemuda dan pelajar khususnya di bidang sepakbola," ungkapnya.
Ditambahkan Kasi Bidang Olahraga dan Prestasi Masyarakat, Pidirianto, setelah dilakukan tahapan seleksi berkas maka tahapan berikutnya adalah pendaftaran sekolah melalui website dinas pendidikan secara nasional, kemudian dilakukan technical meeting penentuan jadwal klub pemain dan lokasi yang akan digunakan.
Berdasarkan rapat sementara lanjut dia, ada alternatif pilihan dua lokasi, yang pertama di lapangan sepakbola Terminal Nendagung dan yang kedua di lapangan sepakbola Sukajadi Dempo Tengah.
“Masih ada beberapa tahapan lagi yang perlu dilakukan sebelum dilaksanakanya pertandingan tersebut, dan untuk lokasi pun saat ini belum ditetapkan karena dari hasil rapat sementara kemarin ada dua alternatif lokasi yang akan dipakai untuk penyelenggaraan pertandingan yaitu lapangan terminal nendagung dan lapangan di dusun Sukajadi,” jelas Pidirianto.
Ditambahkanya, LPI ini merebutkan piala bergilir Walikota Pagaralam, yang saat ini untuk tingkat SLTP di pegang oleh SLTP Negeri 02 Pagaralam, sementara untuk SLTA baru akan diperebutkan. Selain piala bergilir bagi para pemenang nanti akan mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat, tidak hanya Tim atau klub saja yang akan mendapatkan hadiah, ada beberapa katagori yaitu kategori pemain terbaik, top score atau gol terbanyak serta dipilih juga kategori seporter tim terbaik.
Sementara untuk aturan permainan kita memakai petunjuk teknis Liga Pelajar Indonsia (LPI) seperti aturan waktu permainan yang dipakai pada tingkat SLTP 2 x 15 menit dan untuk SLTA 2x20 menit.
“LPI ini memperebutkan piala bergilir walikota ditambah uang pembinaan serta dipilih juga, top score, pemain terbaik dan sporter terbaik, sementara aturan yang kita pakai sesuai petunjuk yang dipakai LPI Nasional,” jelasnya. (asn)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kota Pagaralam, akan menggelar Liga Pelajar Indonesia (LPI) tingkat SMP dan SLTA pada 26 Maret 2012 mendatang. Saat ini masih dilakukan tahapan seleksi berkas pemain. Untuk tingkat SMP akan diikuti 14 klub sepakbola SMP dan 10 klub sepakbola dari tingkat SLTA. Demikian diungkapkan Kabidpora Sunarto, Senin (12/3).
Menurut dia, untuk LPI tingkat SLTA ini baru pertama kali di adakan, sedangkan pada tahun 2011 lalu sudah digelar LPI untuk tingkat SMP.
"Tujuan LPI adalah mencari bibit yang bermutu, memilih Tim sepakbola guna mewakili kota Pagaralam menghadapi liga pelajar ke tingkat yang lebih tinggi, serta mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga terutama para pemuda dan pelajar khususnya di bidang sepakbola," ungkapnya.
Ditambahkan Kasi Bidang Olahraga dan Prestasi Masyarakat, Pidirianto, setelah dilakukan tahapan seleksi berkas maka tahapan berikutnya adalah pendaftaran sekolah melalui website dinas pendidikan secara nasional, kemudian dilakukan technical meeting penentuan jadwal klub pemain dan lokasi yang akan digunakan.
Berdasarkan rapat sementara lanjut dia, ada alternatif pilihan dua lokasi, yang pertama di lapangan sepakbola Terminal Nendagung dan yang kedua di lapangan sepakbola Sukajadi Dempo Tengah.
“Masih ada beberapa tahapan lagi yang perlu dilakukan sebelum dilaksanakanya pertandingan tersebut, dan untuk lokasi pun saat ini belum ditetapkan karena dari hasil rapat sementara kemarin ada dua alternatif lokasi yang akan dipakai untuk penyelenggaraan pertandingan yaitu lapangan terminal nendagung dan lapangan di dusun Sukajadi,” jelas Pidirianto.
Ditambahkanya, LPI ini merebutkan piala bergilir Walikota Pagaralam, yang saat ini untuk tingkat SLTP di pegang oleh SLTP Negeri 02 Pagaralam, sementara untuk SLTA baru akan diperebutkan. Selain piala bergilir bagi para pemenang nanti akan mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat, tidak hanya Tim atau klub saja yang akan mendapatkan hadiah, ada beberapa katagori yaitu kategori pemain terbaik, top score atau gol terbanyak serta dipilih juga kategori seporter tim terbaik.
Sementara untuk aturan permainan kita memakai petunjuk teknis Liga Pelajar Indonsia (LPI) seperti aturan waktu permainan yang dipakai pada tingkat SLTP 2 x 15 menit dan untuk SLTA 2x20 menit.
“LPI ini memperebutkan piala bergilir walikota ditambah uang pembinaan serta dipilih juga, top score, pemain terbaik dan sporter terbaik, sementara aturan yang kita pakai sesuai petunjuk yang dipakai LPI Nasional,” jelasnya. (asn)
Musrenbang 2012 Hasilkan 3.549 Kegiatan
Lahat, SN
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lahat Marwan Mansyur SH MM mengatakan, hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2012, setelah melalui tahapan musrenbang kecamatan, reses DPRD, dan forum SKPD, diinventarisir sebanyak 3.549 kegiatan.
“Dari jumlah kegiatan yang diperoleh tersebut, perkiraan dana anggaran untuk merealisasikannya sebesar Rp 681.218.266.000, diperuntukan bidang fisik, sosial budaya, dan ekonomi,” katanya, Senin (12/3).
Rincinya, bidang fisik ada 1.337 kegiatan dengan perkiraan biaya berjumlah Rp 215.325.280.700, sosial budaya (sosbud) dengan 691 kegiatan, dana Rp 111.648.939.000, dan sektor ekonomi dengan 1.521 kegiatan serta perkiraan dana mencapai Rp 354.244.436.000.
“Dari hasil yang disebutkan diatas, tentunya pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Lahat akan melaksanakannya, demi terwujud visi dan misi RPJMD 2008-2013,” ungkap Marwan.
Marwan menambahkan, dana-dana yang ada di atas tersebut, semuanya tidak terpaku pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lahat semata, melainkan, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
“Dana bersumber pada APBN, APBD Provinsi Sumsel dan sumber dana lainnya, pendek kata, tidak serta merta APBD Kabupaten Lahat dalam pengerjaannya,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, bahwasanya musrenbang 2012 ini merupakan program terakhir pada masa kepimpinan kepala daerah di 2013, dimana, ini juga titik akhir RPJMD.
“Untuk itulah, kedepan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan tersebut, akan dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga pada pelaporan pertanggungjawaban kepala daerah atas pembangunan di Bumi Seganti Setungguan benar-benar baik serta dilihat dengan sendirinya apa-apa saja yang telah diperbuat lima tahun ini,” tukas Marwan.
Sementara itu, Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE mengemukakan, bahwasanya dirinya beserta dengan jajaran pemerintahannya selalu berbuat yang terbaik untuk masyarakat banyak, sehingga pembangunan segala sektor merata dan terealisasi dengan baik.
“Untuk itulah, ini semua berkat kerja keras dan kompak dalam mewujudkan isi dari visi dan misi kepala daerah, dalam memberikan terbaik bagi Lahat ini kedepannya serta kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya,” tandasnya. (zal)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lahat Marwan Mansyur SH MM mengatakan, hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2012, setelah melalui tahapan musrenbang kecamatan, reses DPRD, dan forum SKPD, diinventarisir sebanyak 3.549 kegiatan.
“Dari jumlah kegiatan yang diperoleh tersebut, perkiraan dana anggaran untuk merealisasikannya sebesar Rp 681.218.266.000, diperuntukan bidang fisik, sosial budaya, dan ekonomi,” katanya, Senin (12/3).
Rincinya, bidang fisik ada 1.337 kegiatan dengan perkiraan biaya berjumlah Rp 215.325.280.700, sosial budaya (sosbud) dengan 691 kegiatan, dana Rp 111.648.939.000, dan sektor ekonomi dengan 1.521 kegiatan serta perkiraan dana mencapai Rp 354.244.436.000.
“Dari hasil yang disebutkan diatas, tentunya pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Lahat akan melaksanakannya, demi terwujud visi dan misi RPJMD 2008-2013,” ungkap Marwan.
Marwan menambahkan, dana-dana yang ada di atas tersebut, semuanya tidak terpaku pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lahat semata, melainkan, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
“Dana bersumber pada APBN, APBD Provinsi Sumsel dan sumber dana lainnya, pendek kata, tidak serta merta APBD Kabupaten Lahat dalam pengerjaannya,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, bahwasanya musrenbang 2012 ini merupakan program terakhir pada masa kepimpinan kepala daerah di 2013, dimana, ini juga titik akhir RPJMD.
“Untuk itulah, kedepan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan tersebut, akan dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga pada pelaporan pertanggungjawaban kepala daerah atas pembangunan di Bumi Seganti Setungguan benar-benar baik serta dilihat dengan sendirinya apa-apa saja yang telah diperbuat lima tahun ini,” tukas Marwan.
Sementara itu, Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE mengemukakan, bahwasanya dirinya beserta dengan jajaran pemerintahannya selalu berbuat yang terbaik untuk masyarakat banyak, sehingga pembangunan segala sektor merata dan terealisasi dengan baik.
“Untuk itulah, ini semua berkat kerja keras dan kompak dalam mewujudkan isi dari visi dan misi kepala daerah, dalam memberikan terbaik bagi Lahat ini kedepannya serta kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya,” tandasnya. (zal)
Ridho Bidik Cawako Prabumulih
Prabumulih, SN
Wakil Walikota Prabumulih saat ini, Ir Ridho Yahya MM menyatakan maju sebagai Calon Walikota Prabumulih periode 2013–2018. Pernyataan itu dia sampaikan, saat menghadiri acara pelantikan pengurus organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Prabumulih, Senin (12/3).
“Dihadapan kawan–kawan pers, saya sampaikan bahwa saya siap maju sebagai Calon Walikota Prabumulih tahun depan. Mohon dukungan dan doanya bersama, agar bisa melanjutkan membangun Kota Prabumulih ini,” tegas Ridho.
Pernyataan sikap siap merebut kursi nomor 1 Pemkot Prabumulih, yang tidak lama lagi bakal dihelat tersebut bukan tanpa alasan disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Prabumulih ini. Selain mengacu pada hitungan tim survey dilapangan, juga berdasarkan cita–cita dan program kerja kedepan yang harus dia lanjutkan.
“Dari pengalaman saya selama 4 tahun mendampingi dan duduk sebagai orang pemerintahan, maka sudah sepantasnya saya maju sebagai Calon Walikota Prabumulih dan melanjutkan kerja dan pembangunan di Kota Prabumulih,” ucapnya.
Sementara Sekretaris DPD Partai Golkar Prabumulih H Daud Rotasi SSos, ditemui di Sekretariat partai, Jalan Ahmad Yani, Prabu Jaya, menyebutkan seluruh pengurus dan kader Partai Golkar Kota Prabumulih mendukung dan mencalonkan Ir Ridho Yahya MM sebagai Calon Walikota Prabumulih periode 2013 – 2018.
”Kami seluruh keluarga, kader, dan simpatisan Partai Golkar menyatakan mendukung dan mencalonkan Bapak Ridho sebagai Cawako Prabumulih mendatang,” pungkasnya. (and)
Wakil Walikota Prabumulih saat ini, Ir Ridho Yahya MM menyatakan maju sebagai Calon Walikota Prabumulih periode 2013–2018. Pernyataan itu dia sampaikan, saat menghadiri acara pelantikan pengurus organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Prabumulih, Senin (12/3).
“Dihadapan kawan–kawan pers, saya sampaikan bahwa saya siap maju sebagai Calon Walikota Prabumulih tahun depan. Mohon dukungan dan doanya bersama, agar bisa melanjutkan membangun Kota Prabumulih ini,” tegas Ridho.
Pernyataan sikap siap merebut kursi nomor 1 Pemkot Prabumulih, yang tidak lama lagi bakal dihelat tersebut bukan tanpa alasan disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Prabumulih ini. Selain mengacu pada hitungan tim survey dilapangan, juga berdasarkan cita–cita dan program kerja kedepan yang harus dia lanjutkan.
“Dari pengalaman saya selama 4 tahun mendampingi dan duduk sebagai orang pemerintahan, maka sudah sepantasnya saya maju sebagai Calon Walikota Prabumulih dan melanjutkan kerja dan pembangunan di Kota Prabumulih,” ucapnya.
Sementara Sekretaris DPD Partai Golkar Prabumulih H Daud Rotasi SSos, ditemui di Sekretariat partai, Jalan Ahmad Yani, Prabu Jaya, menyebutkan seluruh pengurus dan kader Partai Golkar Kota Prabumulih mendukung dan mencalonkan Ir Ridho Yahya MM sebagai Calon Walikota Prabumulih periode 2013 – 2018.
”Kami seluruh keluarga, kader, dan simpatisan Partai Golkar menyatakan mendukung dan mencalonkan Bapak Ridho sebagai Cawako Prabumulih mendatang,” pungkasnya. (and)
Air Terjun Belum Ada Nama
* Potensi Pariwisata Empat Lawang yang Belum Terjamah
Empat Lawang, SN
Banyak sekali potensi-potensi pariwisata di kabupaten Empat Lawang, yang masih tersimpan, dan belum terjamah. Salah satunya yaitu air terjun yang terdapat di daerah Sekip Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, dan jaraknya sekitar 500 meter dari jalan Lingkar ini, sangat indah, serta airnya sangat jernih.
Diketahui kalau didaerah tersebut dari tahun dari tahun 1980-2002, ada suku kubu yang bersembunyi dan tinggal disana, namun tidak tahu mengapa suku kubu tersebut lari dari daerah dekat air terjun tersebut.
Camat Tebing Tinggi Almuhaidi bersama para wartawan mencoba melihat lebih dekat air terjun, yang sangat indah itu. Karena jalan menuju kesana belum ada dan terbuka,rombongan, pun harus melintasi hutan, semak belukar, dan jalan yang agak licin. Diperkirakan waktu yang ditempuh dari jalan raya, sekitar 15 menit.
Namun, semua halangan dan rintangan, terbayar, setelah melihat keindahan air terjun yang belum ada nama tersebut. Air terjun, yang tingginya,
"Setelah kita lakukan peninjauan, kita akan berkoordinasi dengan dinas Pariwisata,supaya potensi air terjun ini, bisa dijadikan objek wisata,di Empat Lawang, khususnya Tebing Tinggi," kata Almuhaidi.
Lanjutnya, untuk sementara pihaknya denga dinas Pariwisata untuk membuka jalan atau akses menuju air terjun.
"Dengan dibukanya akses jalan ke air terjun,masyarakat bisa melihat dan mengisi hari libur sambil menikmati dan mandi di air terjun tersebut," ujar mantan camat Talang Padang.
Saat ditanya, tentang nama yang tepat untuk air terjun tersebut, Almuhaidi mengatakan kalau dia akan memberitahukan dengan Bupati Empat Lawang, atau dengan ketua adat, atau masyarakat yang berada di daerah Sekip.
"Namanya belum ditentukan, mungkin bupati akan memberikan nama untuk air terjun tersebut," jelasnya. (eko)
Wamenag Acungi Jempol MTQ ke XXV di Baturaja Setara Nasional
Baturaja, SN
Wakil Menteri Agama Prof DR Nazarudin Umar mengacungkan jempol pertanda salut menyaksikan kehebohan MTQ ke XXV yang dibuka di Baturaja Minggu malam (11/3), dan disaksikan ramai pengunjung dengan menyelenggaraan yang “hebat “ setara pelaksanaan MTQ tingkat Nasional.
Ungkapan salut sang wakil menteri Agama yang baru pertama kali ke Baturaja juga diamini Gubernur Sumatera Selatan Ir H Alex Noerdin saat membuka pelaksanaan MTQ di GOR Baturaja yang bangga akan kebersamaan warga OKU dalam memeriahkan penyelenggaraan MTQ.
"Pembukaan MTQ kali ini mengingatkan saya pada saat kemeriahan penyelenggaraan SEA Games di Palembang beberapa waktu lalu, saya melihat puluhan ribu warga OKU dari setiap sudut jalan dan lorong berbondong-bondong menuju tempat pembukaan MTQ ini, terbukti saudara Bupati Drs H Yulius Nawawi dan Wakil Bupati Drs H Kuryana aziz bisa mengajak masyarakatnya, terima kasih," ungkap Alex Noerdin dari atas panggung utama .
Dalam laporan Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi, panitia penyelengara yang dipimpin langsung wabup Kuryana sudah bekerja maksimal sejak tiga bulan terakhir, seandainya terdapat sisi lemah atau banyak hal yang membuat kafilah maupun official kurang puas pihaknya tidak berkeberatan untuk dikoreksi demi kebaikan bersama.
“Karena meriahnya acara pembukaan malam ini rasa capek panitia sedikit terobati dan kami siap menerima masukan sekaligus saran serta kritik membangun untuk kebaikan kita semua dalam mensiarkan Agama Islam melalui penyelenggaraan MTQ propinsi Sumatera selatan ini, sebab kami sudah bertekad bisa meraih sukses penyelenggaraan dan sukses perestasi,insya allah kami mampu menjadi juara umum tahun 2012 ini,“ ungkap Yulius. (had)
Wakil Menteri Agama Prof DR Nazarudin Umar mengacungkan jempol pertanda salut menyaksikan kehebohan MTQ ke XXV yang dibuka di Baturaja Minggu malam (11/3), dan disaksikan ramai pengunjung dengan menyelenggaraan yang “hebat “ setara pelaksanaan MTQ tingkat Nasional.
Ungkapan salut sang wakil menteri Agama yang baru pertama kali ke Baturaja juga diamini Gubernur Sumatera Selatan Ir H Alex Noerdin saat membuka pelaksanaan MTQ di GOR Baturaja yang bangga akan kebersamaan warga OKU dalam memeriahkan penyelenggaraan MTQ.
"Pembukaan MTQ kali ini mengingatkan saya pada saat kemeriahan penyelenggaraan SEA Games di Palembang beberapa waktu lalu, saya melihat puluhan ribu warga OKU dari setiap sudut jalan dan lorong berbondong-bondong menuju tempat pembukaan MTQ ini, terbukti saudara Bupati Drs H Yulius Nawawi dan Wakil Bupati Drs H Kuryana aziz bisa mengajak masyarakatnya, terima kasih," ungkap Alex Noerdin dari atas panggung utama .
Dalam laporan Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi, panitia penyelengara yang dipimpin langsung wabup Kuryana sudah bekerja maksimal sejak tiga bulan terakhir, seandainya terdapat sisi lemah atau banyak hal yang membuat kafilah maupun official kurang puas pihaknya tidak berkeberatan untuk dikoreksi demi kebaikan bersama.
“Karena meriahnya acara pembukaan malam ini rasa capek panitia sedikit terobati dan kami siap menerima masukan sekaligus saran serta kritik membangun untuk kebaikan kita semua dalam mensiarkan Agama Islam melalui penyelenggaraan MTQ propinsi Sumatera selatan ini, sebab kami sudah bertekad bisa meraih sukses penyelenggaraan dan sukses perestasi,insya allah kami mampu menjadi juara umum tahun 2012 ini,“ ungkap Yulius. (had)
Petani Gauli Anak Tetangga
* TSK Ngaku Lebih 7 kali
Banyuasin, SN
Lantaran menggauli anak di bawah umur seperti layaknya pasangan suami istri Andreas bin Siswantono (20) warga Desa Air Saleh Jalur 6 Kecamatan Air Saleh akhirnya ditangkap anggota Polres Banyuasin, Senin (12/3).
Tersangka mengakui perbuatannya dihadapan penyidik polres Banyuasin setelah menyetubuhi korban inisial Wd umur 14 tahun yang masih berstatus sekolah Madasah Tsanawiah (MTS) kelas III
Tersangka merupakan tetangga korban yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari rumah tersangka. Andreas mengatakan kalau kejadian tersebut atas dasar suka sama suka.dansudah mau menjalani pacaran selama satu tahun.
“Aku sama dio galak sama galak pertama kali aku berhubungan badan sama dio di hotel BR di kawasan 16 Ilir sekitar bulan Januari 2012, saat itu aku berhubungan badan samo dio sebanyak 2 kali tetapi setelah bapak nyo wd idak setuju bahwa kami pacaran dan mau menikah akhirnya aku ngajak dio belari. Akhirnya aku ngajak dio belari hari Jumat tanggal 2 maret 2012 hari pertama pelarian kami, aku bawak dio ke hotel yang ada di kawasan angkatan 45 selama 1 hari dan kami melakukan hubungan seperti suami istri sebanyak 2 kali, kemudian saya mengajak dia jalan-jalan di Bengkulu dan usai dari sana kami langsung ke Prabumuli di tempat paman saya selama 3 hari dan di temapat paman saya pun melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali,” jelasnya.
Terpisah ayah korban Sutarman mengatakan, telah melaporkan perbuatan tersangka pada tanggal 3 Maret dengan nomor laporan 78BIII/2012/Sumsel/Res Banyuasin, atas tuduhan melarikan anak gadis di bawah umur, dan kejadian tersebut langsung di tindak ke pihak kepolisian polres banyuasin. PPA(Perlindugan Perempuan dan Anak).
Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Suwarno dan Kanit PPA Ipda Ady Ahyat SH mengatakan, tersangka dijerat dengan UU Perlindungan anak dengan ancaman 9 tahun penjara.
“Saat di tangkap tersangka sedang berada di gudang gilingan padi di desa Air Saleh Kecamatan Air Saleh dan sekarang sedang kita amankan dan di periksa lebih lanjut lagi,” ungkapnya. (sir)
Kondisi Bangsa Tak Menentu Membuat Rakyat Marah dan Anarkis
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SANGAT menyedihkan, miris, dan mengherankan kondisi Bangsa ini. Multi komplek problem menghinggapi Negeri ini, makin parahnya lagi persoalan-persoalan yang ada tak ada yang diselesaikan serius. Ujung-ujungnya kekecewaan yang ada di rakyat. Kondisi inilah yang membuat rakyat Negeri ini tak percaya lagi dengan pemerintah. Hingga apa saja yang dilakukan pemerintah, semuanya tak dianggap serius.
Misalnya saat ada rencana pemberian BLT, orang bukannya senang. Justru kebijakan ini dicibir, karena dianggap hanya untuk meraih popularitas, bukan memperbaiki Bangsa yang terus terpuruk.
Tak hanya itu saat ini khalayak apatis dan seperti putus asa dengan penguasa dan tindakan aparat, hal ini membuahkan aksi main hakim sendiri. Untuk diketahui aksi main hakim sendiri berada di titik yang mengkhawatirkan, harusnya aparat cepat sigap.
Banyak sekali kasus yang diselesaikan oleh massa, karena polisi atau aparat yang datang terlambat.
Saat ini saja dengan rencana kenaikan harga BBM semua bergerak dan protes. Demo dimana-mana, ini disebabkan rakyat marah dengan sikap pemerintah yang tak berpihak ke rakyat.
Kondisi Bangsa yang tak mementu juga menimbulkan aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat. Hal ini sudah sangat sering terjadi. Aksi main sendiri sangat dipengaruhi perasaan frustasi masyarakat terhadap kondisi bangsa yang morat marit.
Terutama sektor perekonomian yang tak kunjung membaik dan kian menghimpit kehidupan ekonomi masyarakat. Tak luput juga kekecewaan terhadap supremasi hukum.
Aksi ini banyak dilakukan warga dengan ekonomi kurang mampu. Hanya untuk mengingatkan kita bersama,
saat ini rakyat kecewa dengan kondisi saat ini, sudah miskin, pemerintah seakan tak pernah mendengar dengan keluhan mereka. Ketika ada masalah atau konflik, emosi rakyat sangat cepat tersulut
Apapun alasannnya, aksi main hakim sendiri tetap tak diperbolehkan. Karena cara itu telah mengabaikan norma-norma dan aturan hukum yang sudah ditata di Republik ini. Polisi harus optimal menjalankan kewajibannya. Tidak ada pilih kasih atau perasaan takut dari aparatnya untuk bertindak tegas.
Harus dicari benang merah untuk setiap aksi main hakim sendiri. Misalnya yang paling bertanggungjawab dan yang menjadi pemicu awal. Untuk tindakan main hakim sendiri, Polisi harus repot untuk mengusut kasus ini secara hukum, khususnya jika polisi tiba saat aksi belum terjadi.
Tidak sebandingnya jumlah anggota polisi dan masyarakat, memang menjadi dasar pembelaan bagi polisi. Tetapi ini mutlak dilakukan, yang salah harus dihukum dan tegas dilakukan. Ini juga sebagai efek jera untuk semua pihak. (***)
PDAM Tirta Randik Tambah Kapasitas
Sekayu, SN
Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan air bersih di 19 desa, wilayah 14 kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, PDAM Tirta Randik Sekayu, akan membeli pompa air baku baru. Alat tersebut diperuntukkan di wilayah Kecamatan Sungai Lilin.
Direktur PDAM Tirta Randik Sekayu, Firdaus L Dine, kepada koran ini, Senin (12/3) menuturkan, peningkatan air bersih terhadap pelanggan di Kabupaten Muba, setiap tahunnya terus dilakukan. Untuk tahun ini saja menurut Firdaus, pihaknya tengah melakukan perubahan distribusi air bersih kepada pelanggan.
Saat ini menurutnya, kapasitas 30 liter per detik akan ditingkatkan menjadi 60 liter per detik. Ini dilakukan demi meningkatkan pelayanan yang diberikan terhadap pelanggan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Muba.
Oleh karena itu, pihak PDAM Tirta Randik akan membangun pompa air baku baru dengan mengajukan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Sehingga pelanggan tidak merasa dirugikan.
Peningkatan pelayanan tersebut menurut Firdaus, termasuk di kawasan Kecamatan Sungai Lilin. Di kecamatan ini, seluruh jaringan pipa dilakukan pergantian dan pembenahan dari yang mengalami kerusakan maupun ganti baru. "Saat ini tengah dilakukan pengerjaannya," kata Firdaus..
Firdaus mengungkapkan, Kecamatan Sungai Lilin saat musim kemarau, pasokan air yang diterima tidak layak konsumsi. Ia melanjutkan, di wilayah itu, kondisinya jika musim kemarau, air bersih diterima pelanggan rasanya asin atau payau.
Hal tersebut terjadi menurutnya karena memang air baku diterima pihak PDAM setempat kondisinya memang berasa asin. Itu terjadi karena kondisi air laut menyebar ke beberapa anak sungai di kawasan tersebut.
"Tapi meski demikian, kedepan kita terus mengupayakan agar kondisi air layak dikonsumsi, yaitu dengan cara bakal membeli mesin pengolahan air bersih yang harganya bisa mencapai Rp 1 miliar, saat ini masih dikoordinasikan sehingga tidak ada kesalahan dikemudian hari," bebernya.
Penambahan alat baru menurutnya, setiap bulan jumlah pelanggan di wilayah Muba mengalami penambahan yang saat ini saja berjumlah 19400 pelanggan. Sehingga mereka akan terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap sejumlah pelanggan, termasuk kualitas air bersih yang diterima pelanggan. (her)
Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan air bersih di 19 desa, wilayah 14 kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, PDAM Tirta Randik Sekayu, akan membeli pompa air baku baru. Alat tersebut diperuntukkan di wilayah Kecamatan Sungai Lilin.
Direktur PDAM Tirta Randik Sekayu, Firdaus L Dine, kepada koran ini, Senin (12/3) menuturkan, peningkatan air bersih terhadap pelanggan di Kabupaten Muba, setiap tahunnya terus dilakukan. Untuk tahun ini saja menurut Firdaus, pihaknya tengah melakukan perubahan distribusi air bersih kepada pelanggan.
Saat ini menurutnya, kapasitas 30 liter per detik akan ditingkatkan menjadi 60 liter per detik. Ini dilakukan demi meningkatkan pelayanan yang diberikan terhadap pelanggan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Muba.
Oleh karena itu, pihak PDAM Tirta Randik akan membangun pompa air baku baru dengan mengajukan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Sehingga pelanggan tidak merasa dirugikan.
Peningkatan pelayanan tersebut menurut Firdaus, termasuk di kawasan Kecamatan Sungai Lilin. Di kecamatan ini, seluruh jaringan pipa dilakukan pergantian dan pembenahan dari yang mengalami kerusakan maupun ganti baru. "Saat ini tengah dilakukan pengerjaannya," kata Firdaus..
Firdaus mengungkapkan, Kecamatan Sungai Lilin saat musim kemarau, pasokan air yang diterima tidak layak konsumsi. Ia melanjutkan, di wilayah itu, kondisinya jika musim kemarau, air bersih diterima pelanggan rasanya asin atau payau.
Hal tersebut terjadi menurutnya karena memang air baku diterima pihak PDAM setempat kondisinya memang berasa asin. Itu terjadi karena kondisi air laut menyebar ke beberapa anak sungai di kawasan tersebut.
"Tapi meski demikian, kedepan kita terus mengupayakan agar kondisi air layak dikonsumsi, yaitu dengan cara bakal membeli mesin pengolahan air bersih yang harganya bisa mencapai Rp 1 miliar, saat ini masih dikoordinasikan sehingga tidak ada kesalahan dikemudian hari," bebernya.
Penambahan alat baru menurutnya, setiap bulan jumlah pelanggan di wilayah Muba mengalami penambahan yang saat ini saja berjumlah 19400 pelanggan. Sehingga mereka akan terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap sejumlah pelanggan, termasuk kualitas air bersih yang diterima pelanggan. (her)
Alex Tak Hadir, Panggilan Ketiga Pansus Hak Angket
Sekayu, SN
Kembali Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Suban IV DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tampaknya tidak tegas buktinya panggilan DPRD Muba tidak di indahkan. Setelah pemanggilan ketiga terhadap H Alex Noerdin selaku mantan Bupati Muba tidak dipenuhi, pansus berencana mengakhiri pansus dengan menuangkan rekomendasi akhir.
Ketua Pansus Hak Angket Suban IV, Yusuf Mahmud mengatakan surat panggilan ketiga sudah dilayangkan pihaknya pada tanggal 8 Maret. Namun sampai saat ini belum ada jawaban. “Kita berusaha meminta keterangan dan bila tidak hadir. Maka kesimpulan akan dimasukkan ke dalam rekomendasi,” ujar Yusuf disela rapat Pansus Suban di DPRD Muba, Senin (12/3) di ruang Banmus DPRD Muba
Sedangkan pihak Alex Noerdin, jelas Yusuf, hanya membalas surat panggilan kedua tanggal 24 Februari 2012 dengan nomor 0542/111/2012. Didalam surat pemberitahuan itu dijelaskan jika ketidak hadiran Alex Noerdin yang saat ini menjabat Gubernur Sumsel untuk memenuhi panggilan pansus hak angket Suban lantaran dirinya bukanlah warga masyarakat Muba sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi panggilan pansus hak angket Suban IV DPRD.
Untuk itu bila Pansus bersikeras ingin meminta keterangan dapat mengajukan secara tertulis dan bisa langsung berkonsultasi langsung dengan H Alex Noerdin. Surat balasan itu menurut Yusuf menimbulkan reaksi beragam dari para anggota Pansus. Sehingga dia berkesimpulan jika yang bersangkutan tidak bakal hadir memenuhi panggilan pansus.
Mengenai adanya panggilan paksa, jelas Yusuf, hal itu sudah dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. “Kita sudah ajukan surat untuk melakukan jemput paksa. Namun dari pihak kepolisian tidak bisa melakukannya,” paparnya. Adapun alasan pansus melakukan jemput paksa jika pada panggilan ketiga tidak bisa dilakukan sudah ada dalam ketentuan dan kewenangan Pansus sesuai Undang-Undang.
Hal ini berdasarkan UU No 27 tahun 2009 pasal 310 ayat 2 dan 3 diperjelas dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD. Untuk itu menurut Yusuf, pansus sudah kehabisan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga berkesimpulan hasil pansus merekomendasi jika yang bersangkutan saat dipanggil tidak juga hadir karena merasa bukan masyarakat Muba. (her)
Kembali Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Suban IV DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tampaknya tidak tegas buktinya panggilan DPRD Muba tidak di indahkan. Setelah pemanggilan ketiga terhadap H Alex Noerdin selaku mantan Bupati Muba tidak dipenuhi, pansus berencana mengakhiri pansus dengan menuangkan rekomendasi akhir.
Ketua Pansus Hak Angket Suban IV, Yusuf Mahmud mengatakan surat panggilan ketiga sudah dilayangkan pihaknya pada tanggal 8 Maret. Namun sampai saat ini belum ada jawaban. “Kita berusaha meminta keterangan dan bila tidak hadir. Maka kesimpulan akan dimasukkan ke dalam rekomendasi,” ujar Yusuf disela rapat Pansus Suban di DPRD Muba, Senin (12/3) di ruang Banmus DPRD Muba
Sedangkan pihak Alex Noerdin, jelas Yusuf, hanya membalas surat panggilan kedua tanggal 24 Februari 2012 dengan nomor 0542/111/2012. Didalam surat pemberitahuan itu dijelaskan jika ketidak hadiran Alex Noerdin yang saat ini menjabat Gubernur Sumsel untuk memenuhi panggilan pansus hak angket Suban lantaran dirinya bukanlah warga masyarakat Muba sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi panggilan pansus hak angket Suban IV DPRD.
Untuk itu bila Pansus bersikeras ingin meminta keterangan dapat mengajukan secara tertulis dan bisa langsung berkonsultasi langsung dengan H Alex Noerdin. Surat balasan itu menurut Yusuf menimbulkan reaksi beragam dari para anggota Pansus. Sehingga dia berkesimpulan jika yang bersangkutan tidak bakal hadir memenuhi panggilan pansus.
Mengenai adanya panggilan paksa, jelas Yusuf, hal itu sudah dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. “Kita sudah ajukan surat untuk melakukan jemput paksa. Namun dari pihak kepolisian tidak bisa melakukannya,” paparnya. Adapun alasan pansus melakukan jemput paksa jika pada panggilan ketiga tidak bisa dilakukan sudah ada dalam ketentuan dan kewenangan Pansus sesuai Undang-Undang.
Hal ini berdasarkan UU No 27 tahun 2009 pasal 310 ayat 2 dan 3 diperjelas dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD. Untuk itu menurut Yusuf, pansus sudah kehabisan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga berkesimpulan hasil pansus merekomendasi jika yang bersangkutan saat dipanggil tidak juga hadir karena merasa bukan masyarakat Muba. (her)
DPRD OKUS Harapkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Tertinggal Diutamakan
Muaradua, SN
Kalangan DPRD OKU Selatan mengharapkan Pemkab OKU Selatan terus mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan daerah tertinggal dan dari keterisoliran. Hal ini menyusul masih adanya sejumlah daerah yang terisolir dan sulit dijangkau dengan sarana transportasi darat.
Hal ini diungkapkan salah seorang anggota DPRD OKU Selatan Irawan Abizar SSos. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak Desa yang berada di berbagai kecamatan, belum bisa tersentuh kendaraan roda empat. Misalnya Desa Way Wangi Seminung dan Desa Gedung Ranau yang berada di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
Transportasi darat hingga saat ini yang menghubungkan desa satu dengan desa lainnya masih sangat sulit, terkecuali transprtasi danau,” Katanya saat dibincangi beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut Irawan, akses jalan darat masuknya kendaraan yang pernah dirintis sebelumnya agar kembali di anggarkan untuk pembangunan anggaran 2012 mendatang, sehingga pembangunan sebelumnya tidak terkesan sia-sia warga yang bermukim diberbagai desa itu mengharapkan Pemkab OKU Selatan dapat melanjutkanmembangun jalan yang saat ini terhenti sehingga daerah mereka tidak terisolir lagi.
“Pasalnya, akibat keterisoliran tersebut, tingkat perekonomian masyarakat setempat banyak yang jauh tertinggal dengan daerah lainnya.Karena dengan belum adanya akses transportasi jalan, secara tidak langsung telah berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Dimana nilai tukar hasil bumi dengan rupiah jauh lebih rendah. Ini semua adalah dampak dari keterbelakangan, selain itu pula tambahnya pembangunan poros jalan kabupaten yang telah dirintis sebelumnya yang telah terbentuk badan jalan tersebut merupakan jalan poros objek pariwisata pemandian air panas Danau Ranau,” terangnya.
Harapan ini direspon Pemkab OKU Selatan. Kepala Dinas PU Ir Sudirman MM melalui Paisol Staf Bid Ciptakarya Dinas PU OKU Selatan, ketika dikonfirmasi mengatakan, program pembangunan jalan poros desa yang merupakan akses penghubung antar desa percepatan pembangunan dilakukan dengan pemberdayaan PNPM/RIS.
"Ini dilakukan salah satunya adalah guna membuka keterisoliran daerah tertinggal. Sedangkan jalan Kabupaten Pemkab OKU Selatan menganggarkan dengan dana APBD sehingga kedepan diupayakan untuk menjadi program prioritas,” ujarnya. (dan)
Kalangan DPRD OKU Selatan mengharapkan Pemkab OKU Selatan terus mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan daerah tertinggal dan dari keterisoliran. Hal ini menyusul masih adanya sejumlah daerah yang terisolir dan sulit dijangkau dengan sarana transportasi darat.
Hal ini diungkapkan salah seorang anggota DPRD OKU Selatan Irawan Abizar SSos. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak Desa yang berada di berbagai kecamatan, belum bisa tersentuh kendaraan roda empat. Misalnya Desa Way Wangi Seminung dan Desa Gedung Ranau yang berada di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
Transportasi darat hingga saat ini yang menghubungkan desa satu dengan desa lainnya masih sangat sulit, terkecuali transprtasi danau,” Katanya saat dibincangi beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut Irawan, akses jalan darat masuknya kendaraan yang pernah dirintis sebelumnya agar kembali di anggarkan untuk pembangunan anggaran 2012 mendatang, sehingga pembangunan sebelumnya tidak terkesan sia-sia warga yang bermukim diberbagai desa itu mengharapkan Pemkab OKU Selatan dapat melanjutkanmembangun jalan yang saat ini terhenti sehingga daerah mereka tidak terisolir lagi.
“Pasalnya, akibat keterisoliran tersebut, tingkat perekonomian masyarakat setempat banyak yang jauh tertinggal dengan daerah lainnya.Karena dengan belum adanya akses transportasi jalan, secara tidak langsung telah berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Dimana nilai tukar hasil bumi dengan rupiah jauh lebih rendah. Ini semua adalah dampak dari keterbelakangan, selain itu pula tambahnya pembangunan poros jalan kabupaten yang telah dirintis sebelumnya yang telah terbentuk badan jalan tersebut merupakan jalan poros objek pariwisata pemandian air panas Danau Ranau,” terangnya.
Harapan ini direspon Pemkab OKU Selatan. Kepala Dinas PU Ir Sudirman MM melalui Paisol Staf Bid Ciptakarya Dinas PU OKU Selatan, ketika dikonfirmasi mengatakan, program pembangunan jalan poros desa yang merupakan akses penghubung antar desa percepatan pembangunan dilakukan dengan pemberdayaan PNPM/RIS.
"Ini dilakukan salah satunya adalah guna membuka keterisoliran daerah tertinggal. Sedangkan jalan Kabupaten Pemkab OKU Selatan menganggarkan dengan dana APBD sehingga kedepan diupayakan untuk menjadi program prioritas,” ujarnya. (dan)
Jelang Harga Naik, Oknum Mulai Timbun BBM
Kayuagung, SN
Menjelang kenaikan harga BBM per 1 April mendatang, masih resahnya terhadap kelangkaan BBM ini sudah terasa sejak beberapa pekan lalu. Apalagi banyak oknum yang diduga akan menimbun (menyimpan) BBM demi meraup keuntungan pribadi.
Seperti fenomena yang terjadi di Kabupaten OKI, trik yang dilakukan oknum-oknum ini dengan mendatangi sejumlah SPBU untuk mengisi bensin atau solar. Mereka menggunakan kendaraan roda empat seperti carry atau sepeda motor dengan kapasitas tangki besar seperti Thunder, Mega Pro, Futsar, Tiger.
Sejumlah SPBU di OKI seperti di Muara Baru Kayuagung, Ulak Ketapang Pedamaran, Muara Burnai, Bunut dan Pematang Panggang memang menerapkan pembatasan pembelian SPBU. Untuk mobil dibatasi Rp 100 ribu per mobil dan motor hanya Rp 20 ribu per mobil.
Para oknum ini mesiasati hal ini dengan mengisi BBM berulang-ulang dalam beberapa jam. Setelah kendaraannya mengisi BBM, lalu pulang untuk menampung BBM tersebut dan kembali lagi ke SPBU untuk membeli lagi dan hal ini dilakukan bahkan hingga lebih dari 5 kali. Meski oknum itu tidak akan menjualnya sendiri dengan harga tinggi, BBM yang ditampungnya bisa dijual ke oknum yang lain.
Dampaknya harga bensin di pengecer mengalami kenaikan harga. Semula hanya berkisar Rp 6 ribu perliter, kini menjadi Rp 7 ribu-8 ribu per liter. Harga ini berlaku di dalam perkotaan atau pinggiran jalan raya, bila di daerah pedalaman harga mencapai Rp 10 ribu perliter.
Mat (30) penjual BBM di SPBU Pematang Panggang kemarin mengatakan, sangat sulit untuk memastikan pembeli BBM yang bertujuan untuk ditimbun atau untuk dipakai sendiri, yang pasti pihaknya tidak melayani pembelian menggunakan derigen.
Sedangkan Rina (37) pengecer bensin di Jalan Muchtar Saleh Kayuagung mengatakan, pekan lalu ia menjual bensin Rp 6 ribu per liter tapi kini Rp 7 ribu per liter. Hal ini karena BBM mulai langka dan terkadang di SPBU kerap kehabisan stok. (iso)
Menjelang kenaikan harga BBM per 1 April mendatang, masih resahnya terhadap kelangkaan BBM ini sudah terasa sejak beberapa pekan lalu. Apalagi banyak oknum yang diduga akan menimbun (menyimpan) BBM demi meraup keuntungan pribadi.
Seperti fenomena yang terjadi di Kabupaten OKI, trik yang dilakukan oknum-oknum ini dengan mendatangi sejumlah SPBU untuk mengisi bensin atau solar. Mereka menggunakan kendaraan roda empat seperti carry atau sepeda motor dengan kapasitas tangki besar seperti Thunder, Mega Pro, Futsar, Tiger.
Sejumlah SPBU di OKI seperti di Muara Baru Kayuagung, Ulak Ketapang Pedamaran, Muara Burnai, Bunut dan Pematang Panggang memang menerapkan pembatasan pembelian SPBU. Untuk mobil dibatasi Rp 100 ribu per mobil dan motor hanya Rp 20 ribu per mobil.
Para oknum ini mesiasati hal ini dengan mengisi BBM berulang-ulang dalam beberapa jam. Setelah kendaraannya mengisi BBM, lalu pulang untuk menampung BBM tersebut dan kembali lagi ke SPBU untuk membeli lagi dan hal ini dilakukan bahkan hingga lebih dari 5 kali. Meski oknum itu tidak akan menjualnya sendiri dengan harga tinggi, BBM yang ditampungnya bisa dijual ke oknum yang lain.
Dampaknya harga bensin di pengecer mengalami kenaikan harga. Semula hanya berkisar Rp 6 ribu perliter, kini menjadi Rp 7 ribu-8 ribu per liter. Harga ini berlaku di dalam perkotaan atau pinggiran jalan raya, bila di daerah pedalaman harga mencapai Rp 10 ribu perliter.
Mat (30) penjual BBM di SPBU Pematang Panggang kemarin mengatakan, sangat sulit untuk memastikan pembeli BBM yang bertujuan untuk ditimbun atau untuk dipakai sendiri, yang pasti pihaknya tidak melayani pembelian menggunakan derigen.
Sedangkan Rina (37) pengecer bensin di Jalan Muchtar Saleh Kayuagung mengatakan, pekan lalu ia menjual bensin Rp 6 ribu per liter tapi kini Rp 7 ribu per liter. Hal ini karena BBM mulai langka dan terkadang di SPBU kerap kehabisan stok. (iso)
e-KTP Dideadline Akhir April, OKI Siap
Kayuagung, SN
Kabupaten OKI siap menuntaskan perekaman e-KTP bagi seluruh warganya yang wajib memiliki KTP hingga akhir April mendatang sesuai deadline (batas terakhir) yang diberikan Dirjen Dukcapil pada Kemendagri RI.
Bahkan dalam waktu dekat ini, sebanyak 1.800 lembar e-KTP akan dibagikan kepada 1 800 warga OKI yang ada di 18 kecamatan, jadi setiap kecamatan ada 100 warganya yang nanti menerima e-KTP ini.
Kepala Disdukcapil OKI H Gamal Abdul Nadjib SH kepada wartawan kemarin mengatakan, jumlah wajib warga OKI yang wajib memiliki KTP lebih dari 500 ribu orang dan hingga saat ini yang sudah melakukan perekaman e-KTP sekitar 300 ribu orang.
Agar pada saat deadline nanti OKI sudah siap, pihaknya terus menghimbau kepada seluruh warga yang belum melakukan perekaman agar secepatnya mendatangi kantor camat masing-masing untuk hal itu. Bagi masyarakat yang NIKnya belum terdaftar, agar mengisi formulir F101 yang tersedia di kantor camat.
”Sesuai dengan target pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri bahwa perekaman e-KTP bagi seluruh wajib KTP harus selesai paling lambat akhir April mendatang, kita yakin target tersebut bisa tercapai,” ungkapnya.
Untuk memotivasi wajib KTP lainya agar segera melakukan perekaman e-KTP, Disdukcapil OKI akan segera membagikan e-KTP yang sedang dicetak oleh Kemendagri. E-KTP ini dibagikan kepada 1.800 pemilik e-KTP tersebut yang tersebar di 18 kecamatan di OKI.
Dengan dicetaknya 1.800 e-KTP ini nanti diharapkan, masyarakat yang belum melakukan perekaman agar segera datang ke Kecamatan tempat tinggal masing-masing untuk melakukan perekaman. ”Dengan adanya e-KTP yang sudah dicetak mudah-mudahan masyarakat yang lain termotivasi untuk membuat e-KTP,” katanya. (iso)
Kabupaten OKI siap menuntaskan perekaman e-KTP bagi seluruh warganya yang wajib memiliki KTP hingga akhir April mendatang sesuai deadline (batas terakhir) yang diberikan Dirjen Dukcapil pada Kemendagri RI.
Bahkan dalam waktu dekat ini, sebanyak 1.800 lembar e-KTP akan dibagikan kepada 1 800 warga OKI yang ada di 18 kecamatan, jadi setiap kecamatan ada 100 warganya yang nanti menerima e-KTP ini.
Kepala Disdukcapil OKI H Gamal Abdul Nadjib SH kepada wartawan kemarin mengatakan, jumlah wajib warga OKI yang wajib memiliki KTP lebih dari 500 ribu orang dan hingga saat ini yang sudah melakukan perekaman e-KTP sekitar 300 ribu orang.
Agar pada saat deadline nanti OKI sudah siap, pihaknya terus menghimbau kepada seluruh warga yang belum melakukan perekaman agar secepatnya mendatangi kantor camat masing-masing untuk hal itu. Bagi masyarakat yang NIKnya belum terdaftar, agar mengisi formulir F101 yang tersedia di kantor camat.
”Sesuai dengan target pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri bahwa perekaman e-KTP bagi seluruh wajib KTP harus selesai paling lambat akhir April mendatang, kita yakin target tersebut bisa tercapai,” ungkapnya.
Untuk memotivasi wajib KTP lainya agar segera melakukan perekaman e-KTP, Disdukcapil OKI akan segera membagikan e-KTP yang sedang dicetak oleh Kemendagri. E-KTP ini dibagikan kepada 1.800 pemilik e-KTP tersebut yang tersebar di 18 kecamatan di OKI.
Dengan dicetaknya 1.800 e-KTP ini nanti diharapkan, masyarakat yang belum melakukan perekaman agar segera datang ke Kecamatan tempat tinggal masing-masing untuk melakukan perekaman. ”Dengan adanya e-KTP yang sudah dicetak mudah-mudahan masyarakat yang lain termotivasi untuk membuat e-KTP,” katanya. (iso)
Senin, 12 Maret 2012
Firmansyah Resmi Sekda Banyuasin
INSINYUR H Firmansyah yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas PU Bina Marga, sejak Jumat (9/3) resmi menjadi Sekda Banyuasin. Pelantikan secara resmi langsung dilakukan Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin di Graha Bina Praja.
Alex Noerdin mengatakan, dalam menjalankan tugasnya Sekda tidak boleh mengeluh. Sehingga tugas yang diberikan oleh bupati bisa dijalankan dengan baik.
Tugas Sekda adalah memimpin ogranisasi sekretariatan. Jadi apa yang ditugaskan bupati harus dilaksanakan.
Menurut Alex, Sekda menjembatani SKPD dengan sekretariat pemerintahan. Oleh karena itu, Sekda harus selalu ada di kantor.
“Posisi Sekda sangat vital dalam sistem pemerintahan. Sehingga Sekda harus selalu berada di kantor dan tidak boleh keluar tanpa izin bupati,” katanya.
Alex berseloroh, dirinya tidak akan melantik Sekda jika tidak dihadiri oleh bupati dan wakil bupati bersangkutan. Pasalnya, bupati yang akan mengevaluasi kinerja Sekdanya.
“Sekda harus bekerja dengan baik, rajin dan disiplin. Karena Sekda yang mengatasi masalah di sekretariat dan SKPD. Sehingga harus dievaluasi setiap 6 bulan. Kalau kinerja Sekda tidak bagus maka harus diganti secepatnya,” ucap Alex.
Bupati Banyuasin Amirudin Inoed mengatakan, rencana awal pelantikan Sekda Banyuasin akan dibarengkan dengan pelantikan Sekda Pagar Alam dan Mura.
Tapi ternyata hanya Sekda Banyuasin yang dilantik, penyebabnya ia sendiri enggan berkomentar lebih jauh.
Menurutnya jabatan Sekda adalah monotik dalam pemerintahan di kabupaten/kota. Oleh karena itu, Sekda harus bisa memanajemen perencanaan termasuk SDM.
”Kalau Sekda sudah bekerja secara maksimal, Insya Allah kedepan kita bisa meraih predikat wajar tanpa pengecualianlah di kinerjanya,”bebernya. (sir/adv)
Harga BBM Belum Naik, Premium Mulai Langka
Jakarta,SN - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat terjadi kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dua bulan terakhir ini. Ini terjadi saat pemerintah bersiap menaikkan harga BBM.
"Habisnya stok Premium dalam dua bulan belakangan ini karena isu kenaikan harga. Berawal dari itu, banyak pihak yang tak bertanggung jawab mulai melakukan penimbunan besar-besaran BBM berjenis Premium," kata Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin 12 Maret 2012.
BPH Migas, menurut Andy, telah berkoordinasi dengan pihak penegak hukum yaitu Kepolisian untuk menindak para pelaku penimbun BBM bersubsidi.
Ia menilai bahwa terjadinya penimbunan, karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah banyak pihak yang tidak bisa dikendalikan karena ada isu kenaikan harga BBM.
"Dua bulan belakangan ini belum ada pengendalian dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu," kata Andy.
Dia melanjutkan, Perpres tersebut selesai pada 7 Februari 2012. "Jadi, selama itu belum ada pengendalian. Makanya, ke depan kita lakukan pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi sehingga kuota BBM tidak jebol lagi," tuturnya. (ren)
SPBU di Banyuasin Ditemukan Pembelian BBM Berulang-ulang
Banyuasin, SN
Sejumlah SPBU di Banyuasin khususnya SPBU Rejodadi menemukan sejumlah kendaraan umum roda dua dan roda empat melakukan pembelian Bahan Bakar Miyak jenis premium maupun Solar berulang-ulang dalam jangka waktu sehari.
Pengawas SPBU Ronal Aprianto Rusli yang berada di Jalan Lintas Timur Km 25 Desa Rejodadi Banyuasin Anto didampingi staf ADM Reni (23) membenarkan terjadinya pembelian premuim berulang oleh sejumlah kendaraan umum baik roda dua maupun roda empat.
Hal ini diakui oleh Anto sebagai tindakan yang merugikan konsumen lainnya sebab dalam sehari mereka bisa mendapatkan dua kali lipat BBM sementara SPBU ditempatnya bekerja sering kehabisan pasokan. Terjadinya pembelian berulang baru-baru ini setelah ada pengumuman dari pemerintah rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar Rp 1.500/ liternya.
Sementara Reni menambahkan, SPBU hanya menerima suplay BBM jenis Premium (Bensin) sebanyak satu tangki isi 16 ribu liter. Untuk solar juga sama 16 ribu liter per hari.
Diperkirakan kalau alokasi itu cukup untuk satu hari namun karena pengisinan berulang menyebabkan dalam satu tangki untuk jenis premium (bensin) bisa habis enam jam, sementara solar satu tangki cukup untuk dua hari.
“Ada peningkatan jumlah pembeli bensin dan solar, mengindikasikan ada kendaraan yang mengisi berulang-ulang sampai dua atau tiga kali, juga banyak pembeli dari luar seperti Jambi yang mampir kesini karena di sejumlah SPBU jalintim diperkirakan kehabisan juga,” kata Reni.
Berbeda dialami SPBU Talang Kelapa, Aquan (40) belum ada kenaikan pembelian BBM dalam jumlah besar, namun memprediksi lonjakan pembelian akan terjadi dalam minggu nanti.
“Dalam sehari kita disuplay 2 tangki ukuran 16 ribu premium seminggu nanti saya bisa pastikan lonjakan pembelian BBM akan terjadi ditempat kami, menjelang pengumuman pemerintah,” kata Aquan.
Kasat Pol PP Firman Rusman S Sos Msi saat dikonfirmasi via handphone mengatakan, kalau pengisian BBM berulang-ulang sudah banyak meresahkan masyarakat, Pol PP dan dinas terkait akan melakukan tindakan.
“Kalau pengisian berulang-ulang sudah meresahkan masyarakat apalagi ada yang sengaja untuk menimbun BBM, kita akan melakukan tindakan pengecekan setelah berkoordinasi dengan dinas terkait,” kata Rusman Firman. (sir)
Sejumlah SPBU di Banyuasin khususnya SPBU Rejodadi menemukan sejumlah kendaraan umum roda dua dan roda empat melakukan pembelian Bahan Bakar Miyak jenis premium maupun Solar berulang-ulang dalam jangka waktu sehari.
Pengawas SPBU Ronal Aprianto Rusli yang berada di Jalan Lintas Timur Km 25 Desa Rejodadi Banyuasin Anto didampingi staf ADM Reni (23) membenarkan terjadinya pembelian premuim berulang oleh sejumlah kendaraan umum baik roda dua maupun roda empat.
Hal ini diakui oleh Anto sebagai tindakan yang merugikan konsumen lainnya sebab dalam sehari mereka bisa mendapatkan dua kali lipat BBM sementara SPBU ditempatnya bekerja sering kehabisan pasokan. Terjadinya pembelian berulang baru-baru ini setelah ada pengumuman dari pemerintah rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar Rp 1.500/ liternya.
Sementara Reni menambahkan, SPBU hanya menerima suplay BBM jenis Premium (Bensin) sebanyak satu tangki isi 16 ribu liter. Untuk solar juga sama 16 ribu liter per hari.
Diperkirakan kalau alokasi itu cukup untuk satu hari namun karena pengisinan berulang menyebabkan dalam satu tangki untuk jenis premium (bensin) bisa habis enam jam, sementara solar satu tangki cukup untuk dua hari.
“Ada peningkatan jumlah pembeli bensin dan solar, mengindikasikan ada kendaraan yang mengisi berulang-ulang sampai dua atau tiga kali, juga banyak pembeli dari luar seperti Jambi yang mampir kesini karena di sejumlah SPBU jalintim diperkirakan kehabisan juga,” kata Reni.
Berbeda dialami SPBU Talang Kelapa, Aquan (40) belum ada kenaikan pembelian BBM dalam jumlah besar, namun memprediksi lonjakan pembelian akan terjadi dalam minggu nanti.
“Dalam sehari kita disuplay 2 tangki ukuran 16 ribu premium seminggu nanti saya bisa pastikan lonjakan pembelian BBM akan terjadi ditempat kami, menjelang pengumuman pemerintah,” kata Aquan.
Kasat Pol PP Firman Rusman S Sos Msi saat dikonfirmasi via handphone mengatakan, kalau pengisian BBM berulang-ulang sudah banyak meresahkan masyarakat, Pol PP dan dinas terkait akan melakukan tindakan.
“Kalau pengisian berulang-ulang sudah meresahkan masyarakat apalagi ada yang sengaja untuk menimbun BBM, kita akan melakukan tindakan pengecekan setelah berkoordinasi dengan dinas terkait,” kata Rusman Firman. (sir)
Perbaikan Jalan Poros Jadi Prioritas Pemkab OI
Indralaya, SN
Memasuki tahun anggaran 2012 ini, Pemkab Ogan Ilir (OI) melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) memprioritaskan perbaikan jalan poros atau jalan kabupaten. Demikian dikatakan Kepala Dinas PUBM OI H Muhsin Abdullah.
Prioritas tersebut dilakukan setelah mereka menerima banyaknya permintaan dan laporan dari banyak camat pada acara Musrenbang di Caram Seguguk belum lama ini. Masalah banyaknya jalan rusak bahkan terancam putus di berbagai kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten OI antara lain kecamatan Muara Kuang, Rambang Kuang dan kecamatan Rantau Panjang yang sifatnya sangat mendesak untuk segera diperbaiki.
Keberadaan rusaknya jalan yang mayoritas berada di tiga kecamatan tersebut diakui juga oleh Muhsin, misalnya pada kecamatan Muara Kuang ada sekitar 20 KM jalan propinsi yang terancam putus itu merupakan tanggung jawab PUBM Propinsi.
Sementara ada juga jalan kabupaten atau jalan poros yang kondisinya sangat memprihatinkan yang sifatnya sangat mendesak agar segera diperbaiki, ini merupakan pertanggung jawaban PUBM OI. "Memang saya akui banyak jalan rusak dalam kabupaten OI," ujar Muhsin.
Berkaitan dengan itu Muhsin mengatakan dalam waktu dekat PUBM OI akan segera memperbaiki atau merehab berat pada titik-titik terancam putus sesuai dengan kondisi jalan yang ada dengan kata lain diutamakan pada jalan rusak yang sifatnya sangat mendesak.
"Secepatnya kita akan memperbaiki jalan yang rusak terutama jalan poros atau jalan kabupaten, ini sudah menjadi prioritas bagi PUBM OI," ujar Muhsin. (man)
Memasuki tahun anggaran 2012 ini, Pemkab Ogan Ilir (OI) melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) memprioritaskan perbaikan jalan poros atau jalan kabupaten. Demikian dikatakan Kepala Dinas PUBM OI H Muhsin Abdullah.
Prioritas tersebut dilakukan setelah mereka menerima banyaknya permintaan dan laporan dari banyak camat pada acara Musrenbang di Caram Seguguk belum lama ini. Masalah banyaknya jalan rusak bahkan terancam putus di berbagai kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten OI antara lain kecamatan Muara Kuang, Rambang Kuang dan kecamatan Rantau Panjang yang sifatnya sangat mendesak untuk segera diperbaiki.
Keberadaan rusaknya jalan yang mayoritas berada di tiga kecamatan tersebut diakui juga oleh Muhsin, misalnya pada kecamatan Muara Kuang ada sekitar 20 KM jalan propinsi yang terancam putus itu merupakan tanggung jawab PUBM Propinsi.
Sementara ada juga jalan kabupaten atau jalan poros yang kondisinya sangat memprihatinkan yang sifatnya sangat mendesak agar segera diperbaiki, ini merupakan pertanggung jawaban PUBM OI. "Memang saya akui banyak jalan rusak dalam kabupaten OI," ujar Muhsin.
Berkaitan dengan itu Muhsin mengatakan dalam waktu dekat PUBM OI akan segera memperbaiki atau merehab berat pada titik-titik terancam putus sesuai dengan kondisi jalan yang ada dengan kata lain diutamakan pada jalan rusak yang sifatnya sangat mendesak.
"Secepatnya kita akan memperbaiki jalan yang rusak terutama jalan poros atau jalan kabupaten, ini sudah menjadi prioritas bagi PUBM OI," ujar Muhsin. (man)
Dibacok Adik kandung, Kakas Nyaris Tewas
Sekayu, SN
Nasib malang dialami Paiga Wati binti Pauzi (23) warga Desa Karang Ringin Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Muba setelah adik kandungnya sendiri, Purwadi bin Fauzi (20), tega membacoknya hingga kondisinya luka berat. Akibat penganiyaan itu, sang ayuk, mengalami luka robek dibagian leher belakang sepanjang 7 cm bahkan pergelangan tangan kanannya putus akibat dibacok. Korbanpun langsung dilarikan ke RSUD Sekayu untuk mendapatkan perawatan intensif.
Peristiwa menghebohkan itu terjadi, Minggu (11/3)sekitar pukul 05.00 WIB di belakang rumah korban di Desa Karang Ringin. Saat pagi buta tersebut korban hendak mandi ke sungai, namun dari saat akan sampai di sungai korban dihadang tersangka yang tak lain adalah adiknyanya sendiri. Sempat terjadi cekcok mulut namun tersangka yang telah menyiapkan parang langsung menyerang korban dengan membacok membabi buta. Korbanpun menjerit ketakutan.
Saat itu korban hendak berlari namun langsung ditarik tersangka dan langsung membacoknya. Korbanpun menghindar dan mengenai leher belakang. Tak cukup itu, korban yang diduga mengalami stress membacok korban dibagin kening dan dada. Parahnya lagi, pergelangan tangan korban putus akibat bacokan tersangka. Korban yang tidak berdaya menjerit sekuat-kuatnya namun tak kuasa sehingga roboh bersimbah darah.
Beberapa warga yang mendengar jeritan korban langsung berlari mendekati sedangkan tersangka pun melarikan. Korban yang putus pergelangan tangannya langsung dilarikan ke RSUD Sekayu.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Babat Toman, AKP Victor Eduard Tondais menegaskan tersangka sudah berhasil ditangkap petugas dan sudah diamankan di Polsek Babat Toman. “Kita tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terhadap motifnya masih kita telusuri,” ungkapnya. (her)
Nasib malang dialami Paiga Wati binti Pauzi (23) warga Desa Karang Ringin Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Muba setelah adik kandungnya sendiri, Purwadi bin Fauzi (20), tega membacoknya hingga kondisinya luka berat. Akibat penganiyaan itu, sang ayuk, mengalami luka robek dibagian leher belakang sepanjang 7 cm bahkan pergelangan tangan kanannya putus akibat dibacok. Korbanpun langsung dilarikan ke RSUD Sekayu untuk mendapatkan perawatan intensif.
Peristiwa menghebohkan itu terjadi, Minggu (11/3)sekitar pukul 05.00 WIB di belakang rumah korban di Desa Karang Ringin. Saat pagi buta tersebut korban hendak mandi ke sungai, namun dari saat akan sampai di sungai korban dihadang tersangka yang tak lain adalah adiknyanya sendiri. Sempat terjadi cekcok mulut namun tersangka yang telah menyiapkan parang langsung menyerang korban dengan membacok membabi buta. Korbanpun menjerit ketakutan.
Saat itu korban hendak berlari namun langsung ditarik tersangka dan langsung membacoknya. Korbanpun menghindar dan mengenai leher belakang. Tak cukup itu, korban yang diduga mengalami stress membacok korban dibagin kening dan dada. Parahnya lagi, pergelangan tangan korban putus akibat bacokan tersangka. Korban yang tidak berdaya menjerit sekuat-kuatnya namun tak kuasa sehingga roboh bersimbah darah.
Beberapa warga yang mendengar jeritan korban langsung berlari mendekati sedangkan tersangka pun melarikan. Korban yang putus pergelangan tangannya langsung dilarikan ke RSUD Sekayu.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Babat Toman, AKP Victor Eduard Tondais menegaskan tersangka sudah berhasil ditangkap petugas dan sudah diamankan di Polsek Babat Toman. “Kita tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terhadap motifnya masih kita telusuri,” ungkapnya. (her)
Kemenag RI Gelar Dialog Multikultural
Sekayu, SN
Guna menjembatani para pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam pusat dan daerah agar dapat menyatukan visi dan misi bersama, Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI menggelar Dialog Pengembangan Multikultural Antar Pimpinan Pusat dan Daerah Intern Agama Islam di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang dilaksanakan di Wisma Atlit, Sekayu, Kamis malam (8/3).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari yakni 8-9 Maret 2011 ini, diikuti sebanyak 90 peserta yang terdiri dari 60 peserta dari ormas Islam Muba, dan 30 peserta dari pusat, Jakarta. Dihadiri langsung Kepala Puslitbang Kemenang RI Prof DR Imam Toha MA beserta Tim Puslitbang, Kepala Kemenang Kabupaten Muba Ahmad Nasuhi, Staf Ahli Bupati Muba Bidang Pembangunan Sudirman SH MH yang mewakili Bupati Muba H Pahri Azhari, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Muba.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Sudirman SH MH selaku mewakili Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, Pemkab Muba menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini. Karena ini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada Allah Swt, selain sebagai wadah penerapan ajaran Islam dalam meningkatkan kesadaran dalam menjalankan Syariah Islam, mendidik dan membangun Ukhuwah Islamiyah.
“Dengan digelarnya kegiatan dialog ini, diharapkan Jalinan silaturahmi antara umat Islam, serta kebersamaan dan kekompakan Masyarakat kabupaten Muba khususnya dalam suasana kondusif dapat terus terjalin baik, dan terus dipelihara. Karena dengan suasana kondusif percepatan pembangunan akan dapat dilaksanakan pada masa mendatang,” katanya.
Selain pihaknya juga mengajak peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan pembangunan, umaroh dan ulama serta masyarakat harus dapat bersatu dalam mencapai suatu tujuan agar pembangunan Muba dapat lebih maju dari sekarang menuju terwujudnya visi misi PERMATA MUBA 2017.
“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah Swt. Marilah terus kita kumandangkan syi’ar islam. Pemkab Muba pun terus berkomitmen dalam meningkatkan keimanan masyarakat dengan membangun umat berbasis agama menuju Muba yang lebih sejahtera,” ungkapnya.
Semantara itu, Kepala Puslitbang Kemenang RI Prof DR Imam Toha MA mengatakan, kegiatan ini sangat penting, sebab dapat dijadikan sebagai jembatan penghubung bagi para pimpinan ormas Islam pusat dan daerah dalam menyatukan visi bersama guna meningkatkan dan mengembangkan wawasan multikultural di kalangan umat Islam sebagai salah satu pondasi penting dalam memelihara kerukunan intern umat Islam.
“Kegiatan dialog ini bertujuan untuk membangun jembatan komunikasi yang lebih intensif antar pimpinan ormas-ormas Islam pusat dan daerah dalam rangka menyatukan visi dalam pengembangan wawasan multikultural di kalangan umat Islam. Selin dapat menumbuhkan sikap saling pengertian, menghargai, toleransi, mempercayai, dan keinginan bekerjasama di antara pimpinan ormas-ormas Islam pusat dan daerah,” jelasnya.
Selain itu juga dapat menggali dan menginventarisir berbagai persoalan lokal yang dianggap berpotensi mendorong, mendukung, dan mengembangkan kerukunan intern umat Islam dan yang berpotensi mengurangi serta menghambat kerukunan intern umat Islam.
“Diharapkan kegiatan ini dapat menyatukan visi dan misi bersama para pimpinan ormas-ormas Islam pusat dan daerah dalam rangka mengemban tanggung jawab peningkatan kualitas umat Islam, khususnya dalam pengembangan wawasan multikultural dan pengembangan jaringan dalam pengentasan kemiskinan dan kebodohan, serta pengembangan potensi ekonomi umat,” tukasnya seraya mengatakan Tema kegiatan ini adalah Merajut Mozaik Keragaman Melalui Pengembangan Potensi Keumatan. (her)
Guna menjembatani para pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam pusat dan daerah agar dapat menyatukan visi dan misi bersama, Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI menggelar Dialog Pengembangan Multikultural Antar Pimpinan Pusat dan Daerah Intern Agama Islam di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang dilaksanakan di Wisma Atlit, Sekayu, Kamis malam (8/3).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari yakni 8-9 Maret 2011 ini, diikuti sebanyak 90 peserta yang terdiri dari 60 peserta dari ormas Islam Muba, dan 30 peserta dari pusat, Jakarta. Dihadiri langsung Kepala Puslitbang Kemenang RI Prof DR Imam Toha MA beserta Tim Puslitbang, Kepala Kemenang Kabupaten Muba Ahmad Nasuhi, Staf Ahli Bupati Muba Bidang Pembangunan Sudirman SH MH yang mewakili Bupati Muba H Pahri Azhari, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Muba.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Sudirman SH MH selaku mewakili Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, Pemkab Muba menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini. Karena ini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada Allah Swt, selain sebagai wadah penerapan ajaran Islam dalam meningkatkan kesadaran dalam menjalankan Syariah Islam, mendidik dan membangun Ukhuwah Islamiyah.
“Dengan digelarnya kegiatan dialog ini, diharapkan Jalinan silaturahmi antara umat Islam, serta kebersamaan dan kekompakan Masyarakat kabupaten Muba khususnya dalam suasana kondusif dapat terus terjalin baik, dan terus dipelihara. Karena dengan suasana kondusif percepatan pembangunan akan dapat dilaksanakan pada masa mendatang,” katanya.
Selain pihaknya juga mengajak peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan pembangunan, umaroh dan ulama serta masyarakat harus dapat bersatu dalam mencapai suatu tujuan agar pembangunan Muba dapat lebih maju dari sekarang menuju terwujudnya visi misi PERMATA MUBA 2017.
“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah Swt. Marilah terus kita kumandangkan syi’ar islam. Pemkab Muba pun terus berkomitmen dalam meningkatkan keimanan masyarakat dengan membangun umat berbasis agama menuju Muba yang lebih sejahtera,” ungkapnya.
Semantara itu, Kepala Puslitbang Kemenang RI Prof DR Imam Toha MA mengatakan, kegiatan ini sangat penting, sebab dapat dijadikan sebagai jembatan penghubung bagi para pimpinan ormas Islam pusat dan daerah dalam menyatukan visi bersama guna meningkatkan dan mengembangkan wawasan multikultural di kalangan umat Islam sebagai salah satu pondasi penting dalam memelihara kerukunan intern umat Islam.
“Kegiatan dialog ini bertujuan untuk membangun jembatan komunikasi yang lebih intensif antar pimpinan ormas-ormas Islam pusat dan daerah dalam rangka menyatukan visi dalam pengembangan wawasan multikultural di kalangan umat Islam. Selin dapat menumbuhkan sikap saling pengertian, menghargai, toleransi, mempercayai, dan keinginan bekerjasama di antara pimpinan ormas-ormas Islam pusat dan daerah,” jelasnya.
Selain itu juga dapat menggali dan menginventarisir berbagai persoalan lokal yang dianggap berpotensi mendorong, mendukung, dan mengembangkan kerukunan intern umat Islam dan yang berpotensi mengurangi serta menghambat kerukunan intern umat Islam.
“Diharapkan kegiatan ini dapat menyatukan visi dan misi bersama para pimpinan ormas-ormas Islam pusat dan daerah dalam rangka mengemban tanggung jawab peningkatan kualitas umat Islam, khususnya dalam pengembangan wawasan multikultural dan pengembangan jaringan dalam pengentasan kemiskinan dan kebodohan, serta pengembangan potensi ekonomi umat,” tukasnya seraya mengatakan Tema kegiatan ini adalah Merajut Mozaik Keragaman Melalui Pengembangan Potensi Keumatan. (her)
SMKN 1 Sekayu Dapat ISO 9001:2008
Sekayu, SN
SMK Negeri 1 Sekayu, mendapatkan ISO 9001:2008 dari PT Sucofindo di bidang administrasi dan mutu sekolah. Sekolah ini merupakan sekolah ke tiga yang menerima penghargaan di Kabupaten Muba.
Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sekayu, Dra Pariati, penghargaan tersebut berlaku tiga tahun sejak tanggal 25 Januari 2012 hingga 24 Januari 2015. "Penghargaan ini dalam hal administrasi sekolah dimana kita sudah ada standarisasi pada berbagai kegiatan dan manajemen di sekolah," jelasnya pada koran ini, Jumat (9/3)
Sebelum menerima ISO 9001:2008, pihak sekolah sudah membentuk panitia kecil untuk membuat Standar Operational Procedure (SOP) bagi sekolah. SOP tersebut dibuat agar sistem manajemen sekolah baik dalam memberikan kurikulum sekolah ataupun dalam pengangkatan guru, sudah sesuai prosedur yang diatur. Pembuatan SOP ini sudah dimulai sejak Juli 2011 dengan menghasilkan sembilan SOP saat ini.
Pariati mencontohkan, dulu sebelum ada SOP, kepala sekolah bisa mengangkat guru sekehendak hatinya atau mengangkat orang terdekat untuk menduduki jabatan. Namun setelah SOP ini, tidak ada lagi tindakan nakal dari oknum seperti itu yang bisa menjatuhkan nama baik sekolah.
"Secara teratur kita melakukan pemeriksaan internal di manajemen kita dan SOP kita, apakah sudah sesuai dengan standar yang dibuat, kalau melenceng, akan diperbaiki," jelasnya.
Pemeriksaan internal tersebut menurut Pariati, dilakukan secara silang antar bagian di manajeman internal sekolah. Sehingga tiap bagian bisa mengoreksi bagian lain yang tidak sesuai SOP.
Tidak hanya pemeriksaan internal saja, Pariati menegaskan, sekolah juga diperiksa satu tahan sekali oleh eksternal auditor secara langsung dari PT Sucofindo Jakarta.
Di SMK Negeri 1 Sekayu, ada empat kompetensi keahlian di sekolah tersebut yakni Akuntansi, Pemasaran, Administrasi Kantor dan Akomodasi Perhotelan dengan 727 siswa. Pariati berharap, dengan diterimanya ISO 9001:2008, mereka bisa meningkatkan pelayanan pada siswa dan meningkatkan pengajaran dalam belajar. "Rencananya akan lakukan launching, tapi belum tahu pastinya," katanya. (her)
SMK Negeri 1 Sekayu, mendapatkan ISO 9001:2008 dari PT Sucofindo di bidang administrasi dan mutu sekolah. Sekolah ini merupakan sekolah ke tiga yang menerima penghargaan di Kabupaten Muba.
Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sekayu, Dra Pariati, penghargaan tersebut berlaku tiga tahun sejak tanggal 25 Januari 2012 hingga 24 Januari 2015. "Penghargaan ini dalam hal administrasi sekolah dimana kita sudah ada standarisasi pada berbagai kegiatan dan manajemen di sekolah," jelasnya pada koran ini, Jumat (9/3)
Sebelum menerima ISO 9001:2008, pihak sekolah sudah membentuk panitia kecil untuk membuat Standar Operational Procedure (SOP) bagi sekolah. SOP tersebut dibuat agar sistem manajemen sekolah baik dalam memberikan kurikulum sekolah ataupun dalam pengangkatan guru, sudah sesuai prosedur yang diatur. Pembuatan SOP ini sudah dimulai sejak Juli 2011 dengan menghasilkan sembilan SOP saat ini.
Pariati mencontohkan, dulu sebelum ada SOP, kepala sekolah bisa mengangkat guru sekehendak hatinya atau mengangkat orang terdekat untuk menduduki jabatan. Namun setelah SOP ini, tidak ada lagi tindakan nakal dari oknum seperti itu yang bisa menjatuhkan nama baik sekolah.
"Secara teratur kita melakukan pemeriksaan internal di manajemen kita dan SOP kita, apakah sudah sesuai dengan standar yang dibuat, kalau melenceng, akan diperbaiki," jelasnya.
Pemeriksaan internal tersebut menurut Pariati, dilakukan secara silang antar bagian di manajeman internal sekolah. Sehingga tiap bagian bisa mengoreksi bagian lain yang tidak sesuai SOP.
Tidak hanya pemeriksaan internal saja, Pariati menegaskan, sekolah juga diperiksa satu tahan sekali oleh eksternal auditor secara langsung dari PT Sucofindo Jakarta.
Di SMK Negeri 1 Sekayu, ada empat kompetensi keahlian di sekolah tersebut yakni Akuntansi, Pemasaran, Administrasi Kantor dan Akomodasi Perhotelan dengan 727 siswa. Pariati berharap, dengan diterimanya ISO 9001:2008, mereka bisa meningkatkan pelayanan pada siswa dan meningkatkan pengajaran dalam belajar. "Rencananya akan lakukan launching, tapi belum tahu pastinya," katanya. (her)
Hujan Deras, SDN 156 selalu Banjir
Palembang, SN
Jika turun hujan sekitar satu jam, sekolah yang beralamat di Jalan Lukman Idris, KM 12, Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami, ini pasti banjir.
“Banjirnya setinggi lutut orang dewasa. Kalau sudah begitu, kami terpaksa meliburkan sekolah selama 3 hari. Tentunya ini merugikan siswa,” kata Kepala Sekolah SD Negeri 156 Sumratul Aini, Jumat (9/3).
Menurut dia, kondisi bangunan sekolah yang rendah dan maraknya pembangunan di samping sekolah, turut mempermudah terjadinya genangan air maupun banjir di sekolah yang memiliki 1.331 siswa ini.
Pihaknya, ujar Sumratul, sudah berulang kali mengajukan permohonan bantuan perbaikan sekolah kepada BUMN dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Palembang. “Tapi sampai saat ini belum ada bantuan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, sekolahnya beberapa kali didatangi petugas dari Dinas Pekerjaan Umum, untuk mengukur bangunan.
“Katanya (petugas PU, red), kalau mau membangun harus tuntas, tidak bisa bertahap. Sebab, selain harus melakukan penimbunan, juga harus mengubah bangunan menjadi bertingkat. Memang dananya besar. Mudah-mudahan, tahun ini bisa diperbaiki,” kata Sumratul.
Dikonfirmasi soal kondisi SD Negeri 156, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Palembang, Riza Fahlevi mengatakan, pemerintah secara bertahap akan memperbaiki sekolah.
“SD memang jadi perhatian kita. Kemungkinan SD ini akan dapat bantuan dari APBN. Dari APBD tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 100 miliar, untuk perbaikan 13 SMA-SMP Negeri di Palembang,” Riza menerangkan. (**)
Jika turun hujan sekitar satu jam, sekolah yang beralamat di Jalan Lukman Idris, KM 12, Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami, ini pasti banjir.
“Banjirnya setinggi lutut orang dewasa. Kalau sudah begitu, kami terpaksa meliburkan sekolah selama 3 hari. Tentunya ini merugikan siswa,” kata Kepala Sekolah SD Negeri 156 Sumratul Aini, Jumat (9/3).
Menurut dia, kondisi bangunan sekolah yang rendah dan maraknya pembangunan di samping sekolah, turut mempermudah terjadinya genangan air maupun banjir di sekolah yang memiliki 1.331 siswa ini.
Pihaknya, ujar Sumratul, sudah berulang kali mengajukan permohonan bantuan perbaikan sekolah kepada BUMN dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Palembang. “Tapi sampai saat ini belum ada bantuan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, sekolahnya beberapa kali didatangi petugas dari Dinas Pekerjaan Umum, untuk mengukur bangunan.
“Katanya (petugas PU, red), kalau mau membangun harus tuntas, tidak bisa bertahap. Sebab, selain harus melakukan penimbunan, juga harus mengubah bangunan menjadi bertingkat. Memang dananya besar. Mudah-mudahan, tahun ini bisa diperbaiki,” kata Sumratul.
Dikonfirmasi soal kondisi SD Negeri 156, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Palembang, Riza Fahlevi mengatakan, pemerintah secara bertahap akan memperbaiki sekolah.
“SD memang jadi perhatian kita. Kemungkinan SD ini akan dapat bantuan dari APBN. Dari APBD tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 100 miliar, untuk perbaikan 13 SMA-SMP Negeri di Palembang,” Riza menerangkan. (**)
Ketua TP PKK Santuni Penderita Kanker
Empat Lawang, SN
Juita (34), warga Desa Tanjungkupang Baru, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Empatlawang, yang sudah tiga tahun menderita kanker payudara, Sabtu (10/3) mendapat kunjungan istri orang nomor satu di Empat Lawang, Hj Suzana Antoni.
Kedatangan ketua TP PKK Empat Lawang sekaligus melakukan pengobatan, pasalnya sudah tiga mingggu kondisi ibu tiga anak ini lemas dan hanya bisa terbaring di kasur, lantaran penyakit kanker payudara yang dideritanya semakin parah.
Sementara Juita dan keluarga sebelumnya hanya bisa pasrah dan tidak berobat karena terkendala dengan perekonomian keluarganya.
"Dalam pengobatan ini kita mengundang, ahli program kesehatan Biospray dari pekan baru dan sudah biasa menangani penyakit seperti ini, jadi kita semua berdoa semoga penderita cepat sembuh dan dapat kembali menjalakan aktifitas seperti biasa," kata Ketua TP PKK Kabupaten Empat Lawang, Hj Suzana, kemarin.
Selanjutnya Hj Suzana menyampaikan dalam pengobatan ini pihaknya menjamin semua biaya yang dikeluarkan, jadi pihak keluarga tidak perlu bingung dengan biaya, kita juga menyarankan angar anggota dapat memberikan perhatian dan disiplin dalam memberikan program pengobatan yang disampaikan.
"Pengobatan ini kan ada programnya jadi harus disiplin dan diperhatikan betul," imbuhnya.
Sementara itu diketahui penyakit yang diderita Juita berawal dari bejolan kecil, namun semakin hari semakin membesar akan tetapi Juita tidak ambil peduli, dikiranya hanya benjolan biasa,sehingga tetap melakukan aktifitas sehari-hari, membantu suaminya berkebun.
"Sudah berobat melalui jamkesmas,namun karena terkendala jarak dan biaya anggota keluarga yang lain akhirnya kami pulang," kata Maukiwan (37) suami Juita.
Selanjutnya Maukiawan menceritakan,pecahnya kanker akibat diurut karena sebelumnya perna dibawa ke pengobatan alternatif herbal diProvinsi Bangka Belitung. Disana, payudara (maaf,red) diurut. Lagi-lagi pengobatan belum membuahkan hasil, bahkan terasa semakin sakit dan pecah.
"Sesekali mengeluarkan nanah yang kotor.ditambah tidak mau makan akhirnya terbaring lemas seperti ini,dan diberikan perawatan alakadarnya ditemani Pipin (17) anak kami yang sekarang ini duduk di kelas IX SMAN 3 Tebingtinggi," katanya
Untuk diketahui sebelum melakukan kunjungan, ketua TP PKK sudah menurunkan tim kesehatan untuk melakukan pengobatan pertama,kunjungan ini didampingi Camat Tebing Tinggi, Al Humaidi Ssos MSi, ketua TP PKK kecamatan Tebing Tinggi Ny Evi Humaidi serta kepala Puskesmas Tebing Tinggi dr Desi.(eko)
Juita (34), warga Desa Tanjungkupang Baru, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Empatlawang, yang sudah tiga tahun menderita kanker payudara, Sabtu (10/3) mendapat kunjungan istri orang nomor satu di Empat Lawang, Hj Suzana Antoni.
Kedatangan ketua TP PKK Empat Lawang sekaligus melakukan pengobatan, pasalnya sudah tiga mingggu kondisi ibu tiga anak ini lemas dan hanya bisa terbaring di kasur, lantaran penyakit kanker payudara yang dideritanya semakin parah.
Sementara Juita dan keluarga sebelumnya hanya bisa pasrah dan tidak berobat karena terkendala dengan perekonomian keluarganya.
"Dalam pengobatan ini kita mengundang, ahli program kesehatan Biospray dari pekan baru dan sudah biasa menangani penyakit seperti ini, jadi kita semua berdoa semoga penderita cepat sembuh dan dapat kembali menjalakan aktifitas seperti biasa," kata Ketua TP PKK Kabupaten Empat Lawang, Hj Suzana, kemarin.
Selanjutnya Hj Suzana menyampaikan dalam pengobatan ini pihaknya menjamin semua biaya yang dikeluarkan, jadi pihak keluarga tidak perlu bingung dengan biaya, kita juga menyarankan angar anggota dapat memberikan perhatian dan disiplin dalam memberikan program pengobatan yang disampaikan.
"Pengobatan ini kan ada programnya jadi harus disiplin dan diperhatikan betul," imbuhnya.
Sementara itu diketahui penyakit yang diderita Juita berawal dari bejolan kecil, namun semakin hari semakin membesar akan tetapi Juita tidak ambil peduli, dikiranya hanya benjolan biasa,sehingga tetap melakukan aktifitas sehari-hari, membantu suaminya berkebun.
"Sudah berobat melalui jamkesmas,namun karena terkendala jarak dan biaya anggota keluarga yang lain akhirnya kami pulang," kata Maukiwan (37) suami Juita.
Selanjutnya Maukiawan menceritakan,pecahnya kanker akibat diurut karena sebelumnya perna dibawa ke pengobatan alternatif herbal diProvinsi Bangka Belitung. Disana, payudara (maaf,red) diurut. Lagi-lagi pengobatan belum membuahkan hasil, bahkan terasa semakin sakit dan pecah.
"Sesekali mengeluarkan nanah yang kotor.ditambah tidak mau makan akhirnya terbaring lemas seperti ini,dan diberikan perawatan alakadarnya ditemani Pipin (17) anak kami yang sekarang ini duduk di kelas IX SMAN 3 Tebingtinggi," katanya
Untuk diketahui sebelum melakukan kunjungan, ketua TP PKK sudah menurunkan tim kesehatan untuk melakukan pengobatan pertama,kunjungan ini didampingi Camat Tebing Tinggi, Al Humaidi Ssos MSi, ketua TP PKK kecamatan Tebing Tinggi Ny Evi Humaidi serta kepala Puskesmas Tebing Tinggi dr Desi.(eko)
1 Lokal Untuk 2 Kelas
Empat Lawang, SN
Ironis memang, pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memajukan dunia pendidikan, Sekolah Dasar (SD) Negeri 23, Desa Tanjung Kupang Baru, Dusun 2 Talang Padang, Kecamatan Tebing Tinggi kekurangan lokal. Ruang belajar yang ada hanya tiga unit, sedangkan siswanya ada enam kelas. Karenanya, dalam satu lokal digabung menjadi dua kelas.
"Lokal yang ada hanya 3 unit ," kata Syahrijal, Kades Tanjung Kupang Baru, kemarin.
Kelas satu digabung dengan kelas dua, kelas tiga digabung dengan kelas empat, sedangkan kelas lima digabung kelas enam. Kondisi seperti ini, Kata Syahrijal menyebabkan 105 siswa yang sedang menimba ilmu dasar ini tidak maksimal, sebab perhatian mereka akan terpecah dengan proses belajar mengajar kelas disebelahnya yang tidak disekat.
Kondisi ini makin diperparah dengan jumlah tenaga pendidik yang sangat minim. Di sekolah yang hanya berjarak lebih kurang 10 km dari pusat kota Tebing Tinggi, hanya memiliki 7 guru kelas. Jumlah ini sudah termasuk kepala sekolah dan penjaga sekolah. Dari jumlah ini hanya kepala sekolah dan penjaga sekolah yang berstatus PNS, lainnya hanya guru honor biasa.
"Kita mengharapkan pemerintah memberikan solusi terhadap pendidikan di tempat kami," imbuh Syahrijal.
Husin salah seorang warga menyayangkan Dinas Pendidikan yang terkesan lamban, harusnya disdik selaku lembaga yang mengurusi masalah pendidikan menilik setiap sekolah apakah kondisinya layak atau belum. "Jangan hanya menerima laporan, harusnya Disdik itu turun langsung," tegasnya.
Sementara Bupati H Budi Antoni Aljufri, melalui Camat Tebing Tinggi Humaidi mengaku baru tahu dengan kondisi ini. Menurutnya, kondisi belajar seperti ini tidak akan maksimal, karenanya selaku camat dirinya bakal melaporkan persoalan ini ke bupati untuk dilakukan penambahan lokal belajar. "Kita akan laporkan dan meminta penambahan ruang bejalar," imbuhnya.
Humaidi yakin Bupati belum tahu dengan persoalan ini, sebab masalah pendidikan menjadi konsen dan salah satu sektor skala prioritas yang dibangun oleh HBA. "Jangankan sekolah di dekat pusat kota, sekolah yang berada di pelosok desa saja dibangun, karenanya ini akan kita sampaikan kepada bupati," katanya.
Pantauan koran ini, pada masing-masing lokal terdapat dua papan tulis dan kapur tulis. Pada bagian lantai keramiknya banyak yang lepas, posisi sekolah berada di ujung dusun. Meski begitu, kondisi sekolah terlihat bersih dan tertata. (eko)
Ironis memang, pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memajukan dunia pendidikan, Sekolah Dasar (SD) Negeri 23, Desa Tanjung Kupang Baru, Dusun 2 Talang Padang, Kecamatan Tebing Tinggi kekurangan lokal. Ruang belajar yang ada hanya tiga unit, sedangkan siswanya ada enam kelas. Karenanya, dalam satu lokal digabung menjadi dua kelas.
"Lokal yang ada hanya 3 unit ," kata Syahrijal, Kades Tanjung Kupang Baru, kemarin.
Kelas satu digabung dengan kelas dua, kelas tiga digabung dengan kelas empat, sedangkan kelas lima digabung kelas enam. Kondisi seperti ini, Kata Syahrijal menyebabkan 105 siswa yang sedang menimba ilmu dasar ini tidak maksimal, sebab perhatian mereka akan terpecah dengan proses belajar mengajar kelas disebelahnya yang tidak disekat.
Kondisi ini makin diperparah dengan jumlah tenaga pendidik yang sangat minim. Di sekolah yang hanya berjarak lebih kurang 10 km dari pusat kota Tebing Tinggi, hanya memiliki 7 guru kelas. Jumlah ini sudah termasuk kepala sekolah dan penjaga sekolah. Dari jumlah ini hanya kepala sekolah dan penjaga sekolah yang berstatus PNS, lainnya hanya guru honor biasa.
"Kita mengharapkan pemerintah memberikan solusi terhadap pendidikan di tempat kami," imbuh Syahrijal.
Husin salah seorang warga menyayangkan Dinas Pendidikan yang terkesan lamban, harusnya disdik selaku lembaga yang mengurusi masalah pendidikan menilik setiap sekolah apakah kondisinya layak atau belum. "Jangan hanya menerima laporan, harusnya Disdik itu turun langsung," tegasnya.
Sementara Bupati H Budi Antoni Aljufri, melalui Camat Tebing Tinggi Humaidi mengaku baru tahu dengan kondisi ini. Menurutnya, kondisi belajar seperti ini tidak akan maksimal, karenanya selaku camat dirinya bakal melaporkan persoalan ini ke bupati untuk dilakukan penambahan lokal belajar. "Kita akan laporkan dan meminta penambahan ruang bejalar," imbuhnya.
Humaidi yakin Bupati belum tahu dengan persoalan ini, sebab masalah pendidikan menjadi konsen dan salah satu sektor skala prioritas yang dibangun oleh HBA. "Jangankan sekolah di dekat pusat kota, sekolah yang berada di pelosok desa saja dibangun, karenanya ini akan kita sampaikan kepada bupati," katanya.
Pantauan koran ini, pada masing-masing lokal terdapat dua papan tulis dan kapur tulis. Pada bagian lantai keramiknya banyak yang lepas, posisi sekolah berada di ujung dusun. Meski begitu, kondisi sekolah terlihat bersih dan tertata. (eko)
Harga BBM di Tingkat Eceran Mulai Naik
Lubuklinggau, SN
Rencana Pemerintah Pusat yang akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar pada April mendatang, membuat kepanikan di kalangan masyarakat. Belum lagi harga baru tersebut di tetapkan pemerintah, harga BBM di tingkat pengecer di kota Lubuklinggau saat ini sudah merangkak naik.
Menurut Abdoel (32) salah seorang pedagang bensin eceren di jalan Yos Sudarso, Taba Pingin, Lubuklinggau, mengatakan bahwa dirinya selama ini menjual bensin dengan harga Rp6000/liter. Namun, adanya isu kenaikan harga BBM tersebut membuat ia kesulitan untuk mendapatkan bensin di SPBU. Dengan alasan ini, maka ia terpaksa menaikkan harga jual menjadi Rp7000/liter.
“Karena isu kenaikan harga BBM ini maka antrian mulai panjang, jadi kita yang pedagang eceran ini ikut sulit untuk mendapatkan bensin, untuk itu kita terpaksa menaikan harga,” katanya ditemui, Minggu (11/3).
Ditambahkannya, kenaikan harga ini bersifat sementara karena sulit mendapatkan BBM, tapi apabila pemerintah pusat sudah menetapkan harga baru, nantinya dirinya akan ikut menyesuaikan harga jual juga.
“Apabila sudah ada harga baru, kita akan sesuaikan juga, tidak mungkin kita jual dengan harga lama,” tambahnya singkat.
Bukan hanya pedagang eceran bensin yang mulai menaikan harga, para sopir angkutan kota (Angkot) dalam kota Lubuklinggau juga berencana akan menaikan ongkos angkutan penumpang. Alasannya tidak jauh berbeda, para sopir menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM.
“Tentu kita juga akan menaikan ongkos bagi penumpang, sebab kita menyesuaikan dengan harga BBM, tapi untuk sekarang masih berlaku tarif lama, nantinya apabila pemerintah sudah menetapkan harga yang baru maka kita juga terpaksa menyesuaikan ongkos penumpang,” kata Lubis (30), salah seorang sopir angkot dalam kota Lubuklinggau. (fik)
Rencana Pemerintah Pusat yang akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar pada April mendatang, membuat kepanikan di kalangan masyarakat. Belum lagi harga baru tersebut di tetapkan pemerintah, harga BBM di tingkat pengecer di kota Lubuklinggau saat ini sudah merangkak naik.
Menurut Abdoel (32) salah seorang pedagang bensin eceren di jalan Yos Sudarso, Taba Pingin, Lubuklinggau, mengatakan bahwa dirinya selama ini menjual bensin dengan harga Rp6000/liter. Namun, adanya isu kenaikan harga BBM tersebut membuat ia kesulitan untuk mendapatkan bensin di SPBU. Dengan alasan ini, maka ia terpaksa menaikkan harga jual menjadi Rp7000/liter.
“Karena isu kenaikan harga BBM ini maka antrian mulai panjang, jadi kita yang pedagang eceran ini ikut sulit untuk mendapatkan bensin, untuk itu kita terpaksa menaikan harga,” katanya ditemui, Minggu (11/3).
Ditambahkannya, kenaikan harga ini bersifat sementara karena sulit mendapatkan BBM, tapi apabila pemerintah pusat sudah menetapkan harga baru, nantinya dirinya akan ikut menyesuaikan harga jual juga.
“Apabila sudah ada harga baru, kita akan sesuaikan juga, tidak mungkin kita jual dengan harga lama,” tambahnya singkat.
Bukan hanya pedagang eceran bensin yang mulai menaikan harga, para sopir angkutan kota (Angkot) dalam kota Lubuklinggau juga berencana akan menaikan ongkos angkutan penumpang. Alasannya tidak jauh berbeda, para sopir menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM.
“Tentu kita juga akan menaikan ongkos bagi penumpang, sebab kita menyesuaikan dengan harga BBM, tapi untuk sekarang masih berlaku tarif lama, nantinya apabila pemerintah sudah menetapkan harga yang baru maka kita juga terpaksa menyesuaikan ongkos penumpang,” kata Lubis (30), salah seorang sopir angkot dalam kota Lubuklinggau. (fik)
Belum Ada Sanksi Dari Pemkab OKUS Bagi PNS Malas
Muaradua, SN
Belum ada sanksi tegas bagi perilaku malas yang ditunjukkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan yang ada hanya keprihatinan dan bahkan melahirkan sikap reaksioner dari pejabat tanpa tindakan memberi efek jera.
Sejauh ini belum ada tindakan Sekab Syahril Tambah, bahkan melakukan inspeksi ke setiap kantor lingkungan Sekretariat Kabupaten dan kantor SKPD lainnya tidak lagi terdengar.
Hendaknya, Syahril mengundang seluruh kepala bagian untuk meningkatkan disiplin, terutama dalam kehadiran PNS.
"Tidak ada kemajuan berarti hingga saat ini, jumlah kehadiran PNS lingkup Pemkab OKU Selatan tidak lebih baik dari sebelumnya dan lebih miris lagi kehadiran Kepala SKPD jarang terlihat di kantor pada saat jam-jam kerja. Semestinya Sekab berupaya terus memberikan warning, termasuk menggelar sidak," ujar salah seorang PNS dilingkungan Sektariat.
Menurutnya, budaya malas masuk kantor yang dilakukan para aparatur daerah itu akan mempengaruhi etos kerja dan pemberian pelayanan maksimal pada masyarakat.
"Tetapi bagi pegawai yang masih lalai, mestinya pimpinan memberikan sanksi tegas, sesuai dengan tingkat kesalahannya namun apa yang diharapkan Kepala Dinasnya saja jarang masuk kantor entah alasan apa, buktikan sendiri mas perhatikan saat jam-jam kantor," katanya.
Sebagaimana pengamatan media ini sejumlah PNS pada SKPD-SKPD tertentu datang terlambat pulang duluan bahkan saat setelah istirahat tidak lagi kembali ngantor, demikian pula benar pula adanya jika diantaranya kepala-kepala SKPD jarang berada dikantor sangat sulit untuk ditemui jika ada pemberitaan yang hendak dikonfirmasi. (dan)
Belum ada sanksi tegas bagi perilaku malas yang ditunjukkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan yang ada hanya keprihatinan dan bahkan melahirkan sikap reaksioner dari pejabat tanpa tindakan memberi efek jera.
Sejauh ini belum ada tindakan Sekab Syahril Tambah, bahkan melakukan inspeksi ke setiap kantor lingkungan Sekretariat Kabupaten dan kantor SKPD lainnya tidak lagi terdengar.
Hendaknya, Syahril mengundang seluruh kepala bagian untuk meningkatkan disiplin, terutama dalam kehadiran PNS.
"Tidak ada kemajuan berarti hingga saat ini, jumlah kehadiran PNS lingkup Pemkab OKU Selatan tidak lebih baik dari sebelumnya dan lebih miris lagi kehadiran Kepala SKPD jarang terlihat di kantor pada saat jam-jam kerja. Semestinya Sekab berupaya terus memberikan warning, termasuk menggelar sidak," ujar salah seorang PNS dilingkungan Sektariat.
Menurutnya, budaya malas masuk kantor yang dilakukan para aparatur daerah itu akan mempengaruhi etos kerja dan pemberian pelayanan maksimal pada masyarakat.
"Tetapi bagi pegawai yang masih lalai, mestinya pimpinan memberikan sanksi tegas, sesuai dengan tingkat kesalahannya namun apa yang diharapkan Kepala Dinasnya saja jarang masuk kantor entah alasan apa, buktikan sendiri mas perhatikan saat jam-jam kantor," katanya.
Sebagaimana pengamatan media ini sejumlah PNS pada SKPD-SKPD tertentu datang terlambat pulang duluan bahkan saat setelah istirahat tidak lagi kembali ngantor, demikian pula benar pula adanya jika diantaranya kepala-kepala SKPD jarang berada dikantor sangat sulit untuk ditemui jika ada pemberitaan yang hendak dikonfirmasi. (dan)
3.822 PNS Tandatangani Perjanjian Cegah Korupsi
Pagaralam, SN
Sebanyak 3.822 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Kota Pagaralam, menandatangani perjanjian pencegahan korupsi atau pakta Integritas yang disaksikan langsung Walikota Drs H Djazuli Kuris, MM didampingi Wakil Walikota dr Hj Ida Fitriati, Minggu (11/3) di lapangan Alun-alun, setempat.
Pantauan SN, tidak satupun PNS dan CPNS termasuk pejabat Pemkot Pagaralam, yang absen dalam kegiatan tersebut, karena bagi yang tidak hadir tanpa alasan jelas akan mendapat sanksi tegas berupa penundaan naik pangkat enam bulan.
"Kegiatan ini yang pertama di Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden No 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, instruksi ini diberlakukan bagi aparatur dan pejabat di lingkungan Pemkot Pagaralam untuk menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," kata Walikota Djazuli Kurus, Minggu (11/3).
Menurutnya, penandatanganan “Pakta Integritas” yang merupakan instrumen kebijakan guna menegakkan etika pemerintah termasuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan PNS.
"Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 3.822 orang wajib hadir untuk menandatangani sekaligus melaksanakan pakta integritas agar terjamin tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance), serta untuk mencegah terjadinya KKN," ungkapnya.
Ia mengatakan, adanya pakta integritas itu diharapkan mendorong kinerja PNS untuk semakin transparan, akuntabel, dan efisien dan juga sebagai bentuk janji untuk menghindarkan diri dari praktik penyalahgunaan wewenang.
"Janji bersama ini dari para pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih," ungkap dia.
Lanjutnya, selain merupakan Instruksi Presiden No 17/2011, juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 49/2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
"Pakta integritas diwajibkan untuk para pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh para pegawai negeri sipil di dalamnya, " tegas Walikota.
Sementara itu Kepala BKD Kota Pagaralam, Drs H Safrudin Msi mengatakan, isi “Pakta Integritas” yang ditandatangani tersebut, meliputi pegawai pemerintah harus berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
"Setidaknya melalui kegitan ini akan meningkatkan kinerja bagi pegawai dalam memberikan layanan bagi masyarakat," ungkapnya.
Ia mengatakan, penandatanganan perjanjian ini wajib diikuti seluruh pegawai dan pejabat dilingkungan Pemkot Pagaralam dan tidak dapat diwakilkan.
"Kalau ada yang tidak menandatangani akan diberikan sanksi tegas," ungkapnya. (asn)
Sebanyak 3.822 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Kota Pagaralam, menandatangani perjanjian pencegahan korupsi atau pakta Integritas yang disaksikan langsung Walikota Drs H Djazuli Kuris, MM didampingi Wakil Walikota dr Hj Ida Fitriati, Minggu (11/3) di lapangan Alun-alun, setempat.
Pantauan SN, tidak satupun PNS dan CPNS termasuk pejabat Pemkot Pagaralam, yang absen dalam kegiatan tersebut, karena bagi yang tidak hadir tanpa alasan jelas akan mendapat sanksi tegas berupa penundaan naik pangkat enam bulan.
"Kegiatan ini yang pertama di Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden No 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, instruksi ini diberlakukan bagi aparatur dan pejabat di lingkungan Pemkot Pagaralam untuk menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," kata Walikota Djazuli Kurus, Minggu (11/3).
Menurutnya, penandatanganan “Pakta Integritas” yang merupakan instrumen kebijakan guna menegakkan etika pemerintah termasuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan PNS.
"Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 3.822 orang wajib hadir untuk menandatangani sekaligus melaksanakan pakta integritas agar terjamin tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance), serta untuk mencegah terjadinya KKN," ungkapnya.
Ia mengatakan, adanya pakta integritas itu diharapkan mendorong kinerja PNS untuk semakin transparan, akuntabel, dan efisien dan juga sebagai bentuk janji untuk menghindarkan diri dari praktik penyalahgunaan wewenang.
"Janji bersama ini dari para pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih," ungkap dia.
Lanjutnya, selain merupakan Instruksi Presiden No 17/2011, juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 49/2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
"Pakta integritas diwajibkan untuk para pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh para pegawai negeri sipil di dalamnya, " tegas Walikota.
Sementara itu Kepala BKD Kota Pagaralam, Drs H Safrudin Msi mengatakan, isi “Pakta Integritas” yang ditandatangani tersebut, meliputi pegawai pemerintah harus berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
"Setidaknya melalui kegitan ini akan meningkatkan kinerja bagi pegawai dalam memberikan layanan bagi masyarakat," ungkapnya.
Ia mengatakan, penandatanganan perjanjian ini wajib diikuti seluruh pegawai dan pejabat dilingkungan Pemkot Pagaralam dan tidak dapat diwakilkan.
"Kalau ada yang tidak menandatangani akan diberikan sanksi tegas," ungkapnya. (asn)
Sarimuda Klaim Didukung 16 Parpol
Palembang, SN
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sumsel, Sarimuda, memastikan diri untuk maju pada pilkada Kota Palembang 2013 mendatang. Ia mengaku, sudah mendapat dukungan 16 partai politik (Parpol). Katanya, partai yang mendukung berasal dari partai yang memiliki kursi di DPRD ataupun yang tidak memiliki kursi.
"Saya sudah mendapat dukungan dari beberapa partai, mereka sudah menyampaikan kepada saya, agar saya nanti maju, yang mendukung termasuk partai yang non kursi itu sudah ada 16 parpol," ungkapnya saat ditemui di gedung DPRD Sumsel, Jumat (9/3).
Selain mendapat dukungan parpol, Sarimuda juga mengaku didukung penuh oleh masyarakat Kota Palembang. Dukungan itu didapatnya saat menghadiri undangan masyarakat ataupun saat melakukan silaturahmi.
"Setiap saya kunjungan ke lapangan, baik diundang atau silaturahmi, masyarakat selalu menyampaikan kepada saya dan menyatakan dukunganya agar saya maju, mereka menilai karena latar belakang saya dari sipil, S1 dan S2 saya juga di bidang penanggulangan banjir, dan saya mantan PU, artinya mereka berharap saya untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan pak Eddy Santana selama ini," ungkap dia.
Disinggung mengenai calon wakil yang akan mendampingi, Sarimuda mengaku hingga kini belum memastikan wakilnya. Karena masih menunggu hasil survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia dan Lingkaran Survey Indonesia. Selain itu, ia mengaku, untuk wakil yang mendampingi, juga akan dibicarakan dengan partai pendukung.
Ia menambahkan, seluruh kader partai pendukung yang berpotensi, masuk dalam survey. "Nanti, akan dilihat dari hasil lembaga survey, mana yang bisa membantu mendongkrak perolehan suara, itu yang bakal diputuskan, dan tentunya hal itu atas persetujuan teman-teman partai," pungkasnya. (awj)
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sumsel, Sarimuda, memastikan diri untuk maju pada pilkada Kota Palembang 2013 mendatang. Ia mengaku, sudah mendapat dukungan 16 partai politik (Parpol). Katanya, partai yang mendukung berasal dari partai yang memiliki kursi di DPRD ataupun yang tidak memiliki kursi.
"Saya sudah mendapat dukungan dari beberapa partai, mereka sudah menyampaikan kepada saya, agar saya nanti maju, yang mendukung termasuk partai yang non kursi itu sudah ada 16 parpol," ungkapnya saat ditemui di gedung DPRD Sumsel, Jumat (9/3).
Selain mendapat dukungan parpol, Sarimuda juga mengaku didukung penuh oleh masyarakat Kota Palembang. Dukungan itu didapatnya saat menghadiri undangan masyarakat ataupun saat melakukan silaturahmi.
"Setiap saya kunjungan ke lapangan, baik diundang atau silaturahmi, masyarakat selalu menyampaikan kepada saya dan menyatakan dukunganya agar saya maju, mereka menilai karena latar belakang saya dari sipil, S1 dan S2 saya juga di bidang penanggulangan banjir, dan saya mantan PU, artinya mereka berharap saya untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan pak Eddy Santana selama ini," ungkap dia.
Disinggung mengenai calon wakil yang akan mendampingi, Sarimuda mengaku hingga kini belum memastikan wakilnya. Karena masih menunggu hasil survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia dan Lingkaran Survey Indonesia. Selain itu, ia mengaku, untuk wakil yang mendampingi, juga akan dibicarakan dengan partai pendukung.
Ia menambahkan, seluruh kader partai pendukung yang berpotensi, masuk dalam survey. "Nanti, akan dilihat dari hasil lembaga survey, mana yang bisa membantu mendongkrak perolehan suara, itu yang bakal diputuskan, dan tentunya hal itu atas persetujuan teman-teman partai," pungkasnya. (awj)
IAI Prabumulih Resmi Dilantik
Prabumulih, SN
Pengurus Cabang (PC) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Prabumulih untuk periode 2012-2016, Sabtu (10/3) resmi dilantik oleh Ketua IAI Sumsel Drs Burhanudin Gumay, yang berlangsung di Aula RS Bunda Prabumulih dan sekaligus membuka seminar peranan apoteker dan tenaga tehknis farmasi dalam pelayanan kefarmasian dengan jumlah peserta sebanyak 57 orang.
Pemkot Prabumulih melalui Dinas Kesehatan Prabumulih diwakili Dr Irwan Santoso menyebutkan, para apoteker dalam menjalankan tugas sehari-harinya di Kota Prabumulih sudah cukup bagus dan diakui dalam kinerjanya melalui organisasi ini profesi para apoteker.
"Kami harapkan kedepanya lebih baik lagi dalam melayani masyarakat dan semoga PC IAI Kota Prabumulih dapat membangun kesehatan yang berwawasan serta berperan aktif untuk mempercepat pembangunan kesehatan khususnya di Kota Prabumulih dengan harapan kedepan pengurus yang baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," harapnya.
Ketua PD IAI Sumsel Drs Burhanudin Gumay, berharap pada seluruh pengurus yang baru dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugasnya yakni seorang apoteker diberi wewenang untuk memproduksi, mengawasi, pemasaran demi menuju cita-cita Indonesia sehat seutuhnya.
“ Saya berharap kepada paraapoteker supaya dapat bekerjasama dengan stockholder seperti dinas-dinas terkait untuk mendapat informasi lokal kebijakan masalah kefarmasian dan kepada penugurus yang lama diharapkan agar tetap bekerjasama dengan pengurus yang baru sehingga profesi ini tetap eksis selama-lamanya," tutur Eka Rahmawati SSi selaku ketua terpilih.
Adapun kepengurusan Ikatan Apoteker Indonesia KotaPrabumulih priode 2012-2016 Ketua Eka Rahmawati, Wakil ketua Drs Budiono, Sekretaris Ferawati Suzali dan Bendahara dijabat Arianto. (and)
Pengurus Cabang (PC) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Prabumulih untuk periode 2012-2016, Sabtu (10/3) resmi dilantik oleh Ketua IAI Sumsel Drs Burhanudin Gumay, yang berlangsung di Aula RS Bunda Prabumulih dan sekaligus membuka seminar peranan apoteker dan tenaga tehknis farmasi dalam pelayanan kefarmasian dengan jumlah peserta sebanyak 57 orang.
Pemkot Prabumulih melalui Dinas Kesehatan Prabumulih diwakili Dr Irwan Santoso menyebutkan, para apoteker dalam menjalankan tugas sehari-harinya di Kota Prabumulih sudah cukup bagus dan diakui dalam kinerjanya melalui organisasi ini profesi para apoteker.
"Kami harapkan kedepanya lebih baik lagi dalam melayani masyarakat dan semoga PC IAI Kota Prabumulih dapat membangun kesehatan yang berwawasan serta berperan aktif untuk mempercepat pembangunan kesehatan khususnya di Kota Prabumulih dengan harapan kedepan pengurus yang baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," harapnya.
Ketua PD IAI Sumsel Drs Burhanudin Gumay, berharap pada seluruh pengurus yang baru dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugasnya yakni seorang apoteker diberi wewenang untuk memproduksi, mengawasi, pemasaran demi menuju cita-cita Indonesia sehat seutuhnya.
“ Saya berharap kepada paraapoteker supaya dapat bekerjasama dengan stockholder seperti dinas-dinas terkait untuk mendapat informasi lokal kebijakan masalah kefarmasian dan kepada penugurus yang lama diharapkan agar tetap bekerjasama dengan pengurus yang baru sehingga profesi ini tetap eksis selama-lamanya," tutur Eka Rahmawati SSi selaku ketua terpilih.
Adapun kepengurusan Ikatan Apoteker Indonesia KotaPrabumulih priode 2012-2016 Ketua Eka Rahmawati, Wakil ketua Drs Budiono, Sekretaris Ferawati Suzali dan Bendahara dijabat Arianto. (and)
Langganan:
Postingan (Atom)