Edisi Cetak 497, Selasa 8 November 2011

Minyak Tanah Oplosan Ludeskan Rumah

Empat Lawang, SN
Diduga minyak tanah bercampur bensin, mengakibatkan satu rumah milik Hendra Pradoko (26) di Desa Bandar Aji kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, ludes terbakar.
Kebakaran ini terjadi,tepat dihari raya Idul Adha, Minggu (6/11) sekitar pukul 3.30 WIB, dari kebakaran tersebut tidak memakan jiwa, hanya kerugian materi sekitar ratusan juta.
Dari keterangan korban mengatakan malam itu ketika di tertidur pulas, tiba-tiba dikagetkan oleh suara istrinya Reni (25) yang mengatakan kalau dapurnya kebakaran, yang mana sebelumnya ia tengah memasak makanan untuk lebaran.
Melihat itu Doko cepat-cepat mengamankan anak dan istrinya keluar dari rumah yang terbuat dari kayu tersebut.
Api pun cepat membesar,akibatnya seluruh gas 3 kg serta isi warung milik Doko meledak dan ludes terbakar.Untung saja api tersebut tidak membakar mobil carry pick up milik korban.
Warga Bandar Aji dan sekitarnya, yang telah mendengar kebakaran tersebut bersama-sama dengan mobil pemadam kebakaran dari kecamatan Ulu Musi, memadamkan api.dalam satu jam api bisa dipadamkan.
Camat Sikap Dalam Hamdan mengatakan kalau kebakaran tersebut, untuk sementara diduga dari api kompor yang meledak.
“Saya sudah memantau kebakaran tersebut dari kemarin pagi, dan juga telah melaporkan kejadian ini ke pemkab Empat Lawang,” ujarnya.
Ketika ditanyakan apakah memang benar banyak mitan oplosan,? Hamdan tidak menampiknya dan ia akan melakukan sosialisasi tentang bahayanya memakai mita oplosan.
“Kita berharap agar warga tidak memakai ataupun menjual mitan oplosan, karena dampaknya sangat membahayakan,”tegas Hamdan. (eko)

Warga Khawatir Jembatan Bayunglencir Ambruk

Sekayu, SN
Sebuah jembatan di Jalan Lintas Palembang-Jambi yang terletak di Bayunglencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terancam roboh. Ini sewaktu-waktu bisa terjadi, lantaran pondasi pangkal jembatan retak dan sambungannya merenggang.
Berdasarkan Pengamatan koran ini, dalam tiga hari terakhir, kondisi jembatan penghubung utama Bayunglencir-Jambi saat ini semakin parah. Kerusakan tidak terjadi pada material jembatan, melainkan pada pondasi dari beton dan ambungan yang renggang. Jika dibiarkan lebih lama, bukan tidak mungkin jembatan yang kerap dilalui kendaraan dengan beban berat tersebut ambruk.
Menurut warga yang tinggal di sekitar jembatan, kerusakan pada pangkal jembatan ini sudah terjadi sejak dua bulan lalu. Akhir Juli lalu, pangkal jembatan ini bahkan ambles hingga membuat arus lalu lintas macet total. Karena kejadian itu, Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Satker PU Bina Marga Sumsel dibantu PU BM Muba melakukan perbaikan seadanya dengan menimbunkan semen campur batu koral.
Namun belakangan, tambalan cor tersebut mulai turun dan menimbulkan getaran berlebihan sehingga membuat pondasi jembatan retak karena sering dilalui kendaraan dengan beban berat. “Kalau dari atas memang kurang terasa parahnya jembatan ini. Tapi coba lihat dari bawah, saat kendaraan melintas, jembatan seperti mau ambruk. Apalagi keretakan pada pondasi semakin bertambah,” ujar Sulaiman, salah seorang warga Bayunglencir yang tinggal di samping jembatan kepada koran ini, Senin (7/11).
Hal senada dikatakan, beberapa warga lainnya. Kekhawatiran akan ambruknya jembatan sudah menjadi perbincangan lama di kalangan mereka. Karenanya mereka berharap, pemerintah terkait segera mengecek dan melakukan perbaikan secepatnya. Sebab jembatan tersebut, merupakan satu-satunya akses utama yang menghubungkan Bayunglencir dan Jambi.
“Kita orang awam mana tau soal jembatan. Tapi menurut kami jembatan ini suddah sangat menghawatirkan. Apa salahnya, jika yang berwenang mengecek kondisinya saat ini. Jangan sampai nanti roboh dan makan korban,” harap Sugian warga setempat. (her)

Tiket Untuk Para Suporter SEAG Belum Jelas

Palembang, SN

Rencana Pemerintah Kota (pemkot) Palembang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (disdikpora) Kota Palembang menerjukan 3.300 suporter dari kalangan pelajar di Kota Palembang untuk mendukung para atlit selama pertandingan SEA Games 11-22 November mendatang terkendala tiket.

Kepala Disdikpora Kota Palembang Riza Pahlevi mengatakan tidak mendapat kepastian dari pihak panitian (Inasoc) untuk tiket pertandingan bagi supporter yang disedikan Disdikpora Kota Palembang untuk setiap cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingakan.

“Hingga saat ini kita belum mendapatkan kepastian mengenai tiket salah satu cabor SEA Games dari Inasoc,untuk supporter dari kalangan pelajar” kata Riza di sela-sela Silaturahmi & Penyembelihan Hewan Kurban dikediaman Wakil Walikota H Romi Herton Senin (7/11).

Selama pertandingan dari berbagai cabor yang dipertandingakan pihaknya , kata Riza tidak menyediakan anggran khusus untuk setiap pembelian tiket selama pertandingan SEA Games berlangsung.

“Kita hanya menyedikan supporter saja,sedangkan untuk tiket sendiri dikembalikan ke Inasoc , karena Jika dibebankan ke siswa tentu berat karena harga tiket itu sendiri cukup mahal,” ungkapnya.

3.300 suporter yang disiapkan untuk mendukung pahlawan negara melalui pertandingan olahraga ini, masih kata Riza, terdiri dari 20 Sekolah Menengah Atas (SMA).

“ Selain itu, ada juga 126 siswa yang menjadi anggota marching band dan pemandu sorak. Seperti hari ini (kemarin) 5 ribu siswa yang menyambut obor api SEA Games di pelabuhan Boom Baru merupakan siswa yang berasal dari sekolah di Palembang," terangnya.

Sebelumnya Walikota Palembang H Eddy Santana Putra mengatakan bentuk dukungan untuk setiap atlit selama pertandingan tidak harus selalu dilakukan dengan cara suporetr langsung berada di venue pertandinga.

“Bisa saja kita nonton bareng (nobar),”katanya.lokasi yang paling menarik untuk nobar, kata orang nomor satu di Kota Palembang ini, kawasan anadalan wisata yang dimiliki di pingirian Sungai Musi Benteng Kuto Besak (BKB) menjadi tempat yang paling vavorit untuk di kunjungi warga kota Palembang.
“kalau nobarnya di BKB juga bisa,’tukasnya.(win)

Limbah Hewan Kurba Penuhi Aliran Sungai

Palembang, SN
Limbah hewan kurban disepanjang aliran anak sungai Sekanak Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit Kecil dibuang sembarangan oleh masyarakat. Sehingga bau dari limbah tersebut menyengat dan menganggu pengendara yang melintas, khususnya warga sekitar. Termasuk menambah berat tugas pembersih anak sungai dengan makin banyaknya volume sampah.

Sulaiman, petugas pembersih anak sungai dari PU Pengairan Kota Palembang mengatakan, limbah hewan kurban seperti ini banyak ditemukan setiap tahun usai lebaran Idul Adha. Limbah ini selain menimbulkan bau menyengat, membuat air anak sungai makin kotor dan berwarna pekat. Dan limbah ini tersangkut bersamaan dengan sampah alat penjaring sampah. Akibatnya sisa bangkai bercampur dengan sampah rumah tangga dan menambah kotor serta bau menyengat.

“Setiap usai lebaran Idul Adha biasa seperti ini, banyak limbah hewan kurban dibuang ke sungai. Biasanya ini merupakan sisa buangan masyarakat yang tinggal disekitar sungai. Baunya tidak sedap, lebih bau dari sampah rumah tangga. Sebab, bisa dibayangin bau bangkainya menyengat hingga ke hidung. Apalagi bila terbawa hembusan angin, baunya makin menusuk, terutama bagi pengendara yang melintas,” ujarnya.

Menurut Sulaiman, bau menyengat seperti ini akan berlangsung hingga sepekan kedepan. Pasalnya, tidak semua sisa limbah hewan kurban ini mampu untuk langsung diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Karena masyarakat tetap membuang limbah ini, sampai beberapa hari kedepan.

“Baiasanya kami dari pagi sampai sore membersihkan aliran sungai ini. Tapi besok biasanya masih ada lagi sisa-sia limbah hewan kurban. Seperti isi perut (usus) kurban yang sudah membusuk, kulit, kaki, kepala dan beberapa bagian isi perut lainnya. Gara-gara limbah ini, tugas kami makin bertambah. Sebab volume sampah naik. Biasanya hanya sepermpat truk, habis lebaran sampai satu truk,” katanya.

Camat Bukit Kecil, M irsan melalui Sekretaris Camat, Ricky Fernandi menegaskan, pihaknya akan mengecek kelokasi untuk melihat langsung. Bila benar, maka akan dilakukan peninjaun dengan berkoordinasi bersama pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH). Termasuk mengingatkan warga sekitar sungai untuk tidak membiasakan membuang sampah sembarangan. Apalagi limbah hewan kurban, ditakutkan akan timbul penyakit dan berdampak pada kesehatan warga.

“Kita akan selidiki asalnya. Apakah benar dari warga yang tingga dilokasi atau bukan. Kalau bemnar terbukti atau tertangkap tangan, akan ditindak sesuai dengan Perda No 44 tahun 2002 tentang ketertiban dan ketenteraman,” pungkasnya.(win)

Pembayaran Hutang SEAG Masih Tunggu Landasan Hukum

* APBD Sumsel 2012 Rp 4,2 T

Palembang, SN
Pembayaran hutang pembangunan tiga venues yakni venue atletik, lapangan tembak dan aquatic sebesar Rp 320 miliar yang akan dibebankan di APBD Sumsel 2012 masih menunggu landasan hukum yang dikeluarkan oleh Mendagri.
Hal ini diakui Wakil Ketua DPRD Sumsel, M Aliandra Gantada ditemui usai rapat dengan Sekda Provinsi Sumsel, Senin (7/11). Menurutnya, landasan hukum untuk penganggaran pembayaran hutang SEAG mutlak diperlukan, karena berkaitan erat dengan masalah hukum.
"Kalau tidak ada landasan hukumnya, tentu saja kita tidak berani mengeluarkan surat pengakuan hutang (SPH) dan menganggarkan pembayaran hutang tiga venues SEA Games di APBD Sumsel 2012," ungkapnya.
Dikatakannya, keharusan adanya landasan hukum ini, setelah pihaknya melakukan konsultasi ke beberapa instansi dan juga hasil pembelajaran dari mengikuti bimbingan tekhnik (Bimtek) di Solo beberapa waktu lalu.
"Pembayaran tiga venues ini kan harusnya menjadi beban negara, nah kalau ingin dimasukkan ke APBD Sumsel tentunya harus jelas dasar hukumnya," kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Disisi lain, dikatakan Gantada, APBD Sumsel yang diajukan ke DPRD sebesar Rp 4,2 triliun. Prioritas anggaran 2012 masih di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga masih menjadi prioritas pembangunan Sumsel kedepan," jelasnya. Namun demikian, hasil penelusuran anggaran pendidikan 2012 masih di bawah 20 persen, padahal secara nasional dan amanat undang-undang, anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD.
"Tapi ini belum fix, masih ada anggaran-anggaran yang perlu di maching kan kembali di masing-masing SKPD," katanya.
Sementara Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo membenarkan pihaknya masih menunggu surat dari Depdagri terkait pembayaran hutang pembangunan tiga venues SEA Games.
"Pimpinan dapat mengeluarkan itu (SPH,red) setelah mendapat dukungan hukum yang kuat dari Depdagri. Saat ini surat itu masih dalam proses, dan kita tinggal menunggu surat itu keluar," katanya.
Wasista mengaku, dampak dari dibebankannya hutang pembangunan tiga veneus ke APBD Sumsel adalah berkurangnya anggaran pada setiap SKPD, namun menurutnya, hal itu sudah menjadi resiko Sumsel sebagai tuan rumah SEA Games.
"Dampaknya memang penurunan anggaran di SKPD masing-masing, ini resiko sumsel, tetapi kalau kita lihat, apa yang kita dapat dari SEA Games ini sebenarnya jauh lebih besar, mulai dari banyak dana dari departemen yang masuk ke Sumsel yang kalau di total bisa mencapat Rp 5-6 triliun," pungkasnya. (awj)

51 Buruh Kontrak RS Pertamina Mogok Kerja

Prabumulih, SN
Belum adanya tindak lanjut untuk pertemuan kembali sesuai jadwal hasil rapat pada tanggal 24 Oktober 2011 di kantor Disnaker Kota Prabumulih untuk bermusyawarah dalam mencari jalan keluar terhadap pekerja tidak tetap (outsourcing) di RS Pertamina, sebanyak 51 pekerja Senin, (7/11) menggelar aksi mogok kerja di halaman belakang RS Pertamina.
Mereka yang ikut mogok kerja ini berasal dari berbagai bagian mulai dari petugas keamanan, cleaning service, bagian dapur, supir, perawatan tamanan dan Koperasi RS Medical Pertamina.
Ketua Koordinator aksi mogok kerja Jimi (30) yang juga salah satu pekerja outsourching di RS Pertamina mengatakan, dalam aksi demo ini mereka melibatkan Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP) dengan harapan apa yang mereka tuntut dapat dipenuhi. Adapun
tuntutan yang mereka minta diantaranya agar diangkat sebagai karyawan tetap di RS Pertamina sebab mereka sudah bertahun-tahun bekerja di RS Pertamina.
"Bahkan ada kawan kami yang sudah bekerja 30 tahun tapi belum diangkat sebagai karyawan tetap serta kami minta agar manajemen di RS Pertamina jangan bersikap arogan sebab kami sebagai pekerja merasa dianaktirikan dan tolong perhatikan kesejahteraan kami. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka akan terus mogok kerja sampai tuntutan kami dipenuhi," tegas Jimi.
Ketua Serikat Buruh Bersatu Kota Prabumulih Desta menambahkan, pihak RS Pertamedika merupakan pihak pemberi kerja di mana PT Indograha sebagai pemenang tender dari pekerjaan yang diborongkan pihak RS Pertamina sehingga pihak RS Pertamina mempunyai kepentingan dan tanggung jawab atas lancarnya pekerjaan yang diborongkan.
“Jika pekerjaan yang diborongkan tersebut mengalami kendala yang pertama kali kena imbasnya yakni pihak RS Pertamina bukannya pihak PT Indograha dan sistem kontrak antara pihak RS Pertamina dan PT Indograha dari Palembang yang berdasarkan pada volume pekerjaan bukan pada jumlah pekerja yang dibutuhkan ini menunjukan pihak RS Pertamina bertentangan dengan UU No 33/2003 dimana sistem kontrak tersebut tidak ada jaminan dari pihak RS Pertamina terhadap hak-hak pekerja yang diperkerjakan pihak pemenang tender serta pihak RS Pertamina kesulitan mengintervensi PT Indograha disaat terjadi permasalahan antara outsourching dengan PT Indograha," jelasnya.
Ditinjau dari sifat dan jenis pekerjaan lanjutnya, semestinya pekerjaan itu tidak dapat dikontrakan kembali melebihi 3 tahun karena pekerjaan itu bersifat rutin, tetap, berulang dan ditempat yang sama sedangkan masa kerja para outsourcing tersebut sudah dari 0 sampai 30 tahun. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangkan bagi RS Pertamina untuk lebih memperhatikan dan menjamin hak-hak serta kesejahteraan mereka selaku pekerja.
Mengenai pertemuan antara pihak PT Indograha dengan pihak pekerja outsourcing yang dimediasi pihak Disnaker Prabumulih pada 28 September lalu, bagi mereka hal itu terkesan janggal dan dipaksakan karena surat pemberitahuan untuk pertemuan itu diterima pukul 08.00 WIB pagi sedangkan pertemuan akan diadakan pukul 10.00 WIB bertempat di kantor Disnakertrans kota Prabumulih.
Sementara Direktur RS Pertamina Subandriyo S melaui Seketaris Humas Yudi mengatakan, mulai kontrak kerjasama (MoU) dengan PT Indograha dimulai awal bulan Januari dan berakhir pada 31 Desember 2011. Namun kenyataanya dari pihak PT Indograha memang sudah bermasalah dengan pihak pekerja yang menggelar aksi mogok kerja sekarang. Sehingga pihak RS Pertamina berkemungkinan akan memblacklist PT Indograha Palembang tersebut dan pernah juga diberitahukan pihak rumah sakit mengenai masalah peralatan kebersihan tidak sesuai dengan yang diinginkan namun tidak dipenuhi dari PT Indograha.
"Kita dari RS Pertamina tidak dapat ikut campur masalah ini karena ini sudah di serah terimakan pekerjaan dengan PT Indograha selaku pemenang tender dan hal ini sudah kita laporkan ke PT Pertamina Jakarta pusat sebab RS Pertamina Kota Prabumulih termasuk 90 % anak cabang PT Pertamina Pusat.
Saat disinggung mengenai jumlah anggaran yang dimenangkan PT Indograha, Yudi mengaku masalah itu ia tidak mengetahui sama sekali karena mereka hanya mengurusi administrasi saja. (and)