Edisi Cetak 494/ Rabu 2 November 2011

Pengeboran PT Baturona Adimulya Semburkan Lumpur Setinggi 30 Meter

Babatsupat, SN
Masyarakat Dusun III Jantibun Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Musi Banyuasin (Muba) mendadak heboh dan panik. Pasalnya Senin (31/10) sekitar pukul 16.00 WIB, gas bercampur air dan lumpur tiba-tiba menyembur dari permukaan lahan milik warga dengan ketinggian hingga 30 meter.
Pantauan koran ini, Selasa (1/11), semburan gas bercampur air dan lumpur ini berasal dari bekas pengeboran yang dilakukan PT Baturona Adimulya di lahan perkebunan sawit milik Robani(50), warga Jantibun.
Semburan tersebut masih terjadi hingga pukul 15.00 sore kamarin. Beberapa tanaman seperti karet dan sawit nampak berwarna kecoklatan terkena cairan lumpur.
Di lokasi petugas kepolisian dari Polsek Sungaililin dan Keluang memasang police line sekitar 20 meter dari sumber semburan. Ini dilakukan agar tidak membahayakan warga yang datang untuk melihat. Sebab, meski mengaku sedikit panik, cukup banyak warga yang mendatangi lokasi untuk menyaksikan sendiri.
Mendapati kondisi ini, Kamino (28), anak dari pemilik lahan mengungkapkan, semburan tersebut, sudah merusak sekitar seperempat hektar lahan yang terdiri dari tanaman karet dan sawit milik keluarganya. Karena itu pihaknya bermaksud meminta ganti rugi kepada PT Baturona, termasuk rencana pembuatan tanggul atau kolam penampungan di sekitar sumber semburan.
“Pihak PT Baturona sudah mendatangkan alat berat untuk mengeruk tanah buat tanggul. Tapi sementara ini kami belum bisa mengizinkan, sampai deal nilai ganti ruginya. Apalagi karet kami baru empat hari ini di plat,” terang Kamino yang dibincangi di sekitar lokasi semburan lumpur.
General Manager (GM) PT Baturona Adimulya, Nurhadi membenarkan jika semburan gas bercampur air dan lumpur ini bersumber dari bekas pengeboran PT Baturona. Sebab 24 Oktober lalu, pihaknya melakukan pengeboran dengan kedalaman sekitar 200 meter untuk mencari tahu potensi batubara.
Namun, lanjut dia, pihaknya menemukan kandungan batubara hanya di kedalaman satu meter. Sehingga rencana untuk eksplorasi di titik lahan tersebut tidak diteruskan, dan bekas boran tersebut kembali ditimbun.
"Memang sumber semburan itu persis dari bekas boran kita tempo hari. Soal sebab atau pemicunya, masih kita pelajari. Bisa jadi ada pengaruh tekanan dari bekas sumur bor Pertamina sekitar lima kilo meter dari tempat itu,” kata Nurhadi.
Kendati demikian, kata dia, pihaknya tetap akan bertanggungjawab dengan melakukan penanggulangan. Pihaknya sudah menurunkan satu unit eksapator untuk membuat tanggul atau semacam kolam untuk menampung cairan lumpur agar tidak menyebar ke lahan milik warga di sekitarnya.
"Kita bekerjasama dengan pemerintah terkait, dan juga minta bantuan dari Pertamina untuk mendeteksi kandungan cairan dari semburan itu. Di sisi lain kita juga masih nego harga dengan pemilik lahan yang akan kita keruk dengan kedalaman empat meter dan lebar seperempat hektare,” tambahnya. (her)

Lima Jembatan MURA Telan Dana Rp 109 M Lebih

Musi Rawas, SN

Untuk membuka aksesibilitas dan mengejar ketertinggalan disektor infrastruktur, Pemkab Musi Rawas saat ini tengah menyelesaikan pembangunan lima jembatan yang sudah dikerjakan sejak tahun 2007 yang lalu. Dari beberapa jembatan yang dikerjakan tersebut beberapa diantaranya akan selesai tahun ini.
“Sampai dengan tahun ini, jumlah dana yang sudah dianggarkan dalam kisaran Rp109,030 miliar untuk pembangunan jembatan tersebut,” kata Kepala Bidang Program pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Musi Rawas, Alawiyah, Senin (1/11).
Dijelaskannya, lima jembatan yang masih dalam tahap pengerjaan yaitu adalah jembatan Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas, Biaro, Kecamatan Karang Dapo dan jembatan Pangkalan Tarum, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu. Pembangunannya dikerjakan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.
Ditambahknnya untuk jembatan Muara Rengas diperkirakan selesai akhir tahun ini, dana yang dialokasikan untuk pembangunan jembatan tersebut mencapai mencapai Rp25,980 miliar. Sedangkan jembatan Pulau Kidak pengerjaannya diperkirakan baru selesai pada 2012, dari 2007 hingga 2011 sudah menelan dana mencapai Rp22,030 miliar.
Untuk jembatan Desa Pangkalan Tarum dan akses jalan aspal menuju Cecar dan ke Muara Lakitan, dikerjakan sejak 2007 lalu hingga saat ini telah menelan dana sebesar Rp28,600 miliar.
“Pembangunan kelima jembatan tersebut seluruh danyanya bersumber dari APBD Musi Rawas,” tambahnya.
Dengan adanya pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur yang saat ini menjadi kebutuhan yang vital bagi masyarakat Musi Rawas. Apabila semua akses infrastruktur sudah bias dinikmati oleh masyarakat maka akan memiliki dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. (fik)

Lumbung Beras di Muara Enim Masih Minim

Muara Enim, SN

Keberadaan lumbung beras di Kabupaten Muara Enim dinilai masih minim. Sulitnya mendapatkan lahan hibah disinyalir menjadi kendala bagi pembangunan lumbung di sejumlah desa.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim, Jasman Sanif melalui Kepala Seksi (Kasi) Keanekaragaman dan Keamanan Pangan Dewi Adrianti.
Menurutnya, prasyarat dibangunnya lumbung (gudang penyimpanan) beras adalah mendapatkan tanah hibah dari masyarakat. Diakuinya, dari 22 Kecamatan seKabupaten Muara Enim belum semuanya memiliki lumbung beras. Namun begitu, pemerintah daerah tetap mengupayakan agar semua daerah memilikinya.
“Memang, kendala saat ini masih sebagian kecil saja masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya untuk dibangun lumbung beras,” ujar Dewi ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/11).
Dikatakan Dewi, pada 2011 ini saja, pembangunan lumbung padi hanya sebanyak empat unit. Masing-masing satu unit di Kecamatan Ujanmas, Gunung Megang, Kawasan Transmigrasi Muara Harapan Kecamatan Muara Enim, dan Muara Imil Kecamatan Tanjung Agung.
Sementara, untuk Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU), Semende Darat Tengah (SDT) dan Semende Darat Laut (SDL) hingga saat ini belum memiliki lumbung beras desa. Padahal, tiga kecamatan ini termasuk daerah sentra beras di Kabupaten Muara Enim.
“Kendalanya tetap sama, yakni belum adanya masyarakat yang bersedia menghibahkan tanahnya. Saat ini, untuk lumbung beras di tiga kecamatan tersebut bersifat kepemilikian pribadi. Bukan yang dikelola secara bersama oleh kelompok tani,” ujar Dewi.
Menurut Dewi, selain masih minimnya jumlah lumbung, stok beras yang disediakan pemerintah juga relatif terbatas. Pada tahun ini saja, pemerintah hanya mengalokasikan 8 ton beras sebagai cadangan krisis. Misalnya saat terjadi bencana alam atau kebakaran dan lainnya.
Sesuai mekanismenya, cadangan beras ini dikelola oleh kelompok tani. Dimana saat panen atau produksi padi, pemerintah akan membeli beras dari petani dapat menyimpannya di lumbung.
Selanjutnya, beras yang ada boleh digunakan dahulu oleh petani dengan sistem ‘pinjam’. Artinya, petani masih dapat menggunakan beras yang sudah di beli oleh pemerintah untuk berbagai kebutuhan. Namun, saat beras cadangan tersebut akan digunakan oleh pemerintah maka petani yang bersangkutan harus dapat segera mengembalikannya.
Disisi lain, petani juga boleh menyimpan cadangan beras milik pribadi di lumbung yang ada. “Keberadaan lumbung padi akan sangat menguntungkan petani setempat. Sebab, cadangan beras yang ada di lumbung berasal dari petani setempat yang telah dibeli oleh pemerintah dengan harga yang sesuai ketentuan. Sehingga, tidak akan merugikan petani. Selain itu, padi yang sudah dibeli masih dapat di kelola kembali,” urai Dewi.
Hingga saat ini, lanjut Dewi, cadangan beras pada 2011 belum ada yang dikeluarkan. Sehingga, jumlah ini masih dapat bertambah kembali pada 2012 nanti. Rencananya, pemerintah akan kembali membangun satu unit lumbung beras di salah satu desa yang ada di Kabupaten Muara Enim.
“Hanya saja, mengenai dimana lokasi pastinya kita belum tahu. Namun, di harapkan jumlah yang akan dibangun tidak hanya satu unit namun lebih dari itu,” harap Dewi.
Sementara itu, Kasi Pengendalian Ketahanan Pangan Wartini menambahkan, selama ini kesediaan beras di Kabupaten Muara Enim relative aman.
Diestiminasi, secara statistic jumlah kebutuhan beras di Kabupaten Muara Enim sebanyak 127 kg/tahun/kapita/hari atau 348
gram/kapita/hari. Jumlah ini di dapat dari hasil survey dengan
sebanyak 270 keluarga secara random. (yud)

Angkutan Batubara Antri Beli Solar di SPBU

Prabumulih, SN
Antrian panjang angkutan batubara dan kendaraan lainnya di sejumlah SPBU yang ada di wilayah Kota Prabumulih, nyaris menjadi pemandangan setiap hari. Selain menimbulkan kemacetan jalan karena antri hingga ke bahu jalan, keberadaan kendaraan bertonase besar itu juga dinilai menjadi penyebab langkahnya BBM jenis solar di pasaran.
Salah satunya seperti yang terjadi di salah satu SPBU yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, simpang GOR Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur. Dalam satu hari, jatah minyak solar dari Pertamina Pemasaran Palembang sebanyak 10 ton perhari, di SPBU ini habis dibeli kendaraan pengangkut emas hitam tersebut.
“Padahal sebelumnyo, pacak duo–tigo hari habisnyo! Sekarang sehari habis, kalu masalah jatah kiriman solar dari Pertamina tetep 10 ton setiap harinyo,” aku Taufik, Manager SPBU 24.311.41 reli (GOR Prabu Jaya), ketika ditemui Selasa (1/11).
Pihaknya juga mengaku tidak bisa berbuat banyak, menghadapi kedatangan rombongan dump truk angkutan batubara tersebut. Selain alasan sulitnya menemukan BBM jenis solar di SPBU lain, lemahnya pengawasan dari pihak Pertamina menjadi penyebab ratusan angkutan batubara ini bebas membeli solar di setiap SPBU yang ditemuinya.
"Kalu pemilik SPBU yang ditugasi mengawasi dan melarangnya membeli solar disini, saya kira akan kewalahan dan terlalu beresiko. Serta memerlukan dana operasional cukup tinggi, sementara keuntungan penjualan kito dari waktu ke waktu masih seperti itu,” terang Taufik, dengan nada pasrah.
Menurutnya, dengan kuota yang dijatahi Pertamina, sebanyak 10 ton solar, dan 16 ton premium perharinya, dinilai tidak akan cukup melayani kebutuhan BBM seluruh konsumen dan masyarakat Prabumulih. “Apolagi ditambah pembeli dari luar kota yang melintas lewat Prabumulih, tambah idak cukup. Cuma pertamax be, dijatahi 10 ton habisnyo pacak sebulan,” tambah Taufik.
Keresahan serupa juga diakui Dayat (41), warga Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur. Sejak angkutan batubara tersebut beralih membeli BBM jenis solar di SPBU, banyak pemilik kendaraan mobil yang berbahan bakar solar kesulitan mendapatkan BBM tersebut. “Terkadang sudah lama antri, pas giliran mobil kita habis. Jadi tolonglah diminta kepada pemerintah dan Pertamina untuk tegas terhadap persoalan ini,” harapnya. (and)

BBM di Lahat Dibatasi

Lahat, SN
Keterbatasan jumlah kuota bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis premium dan guna mengantisipasi terjadinya pengisian berulang-ulang menggunakan kendaraan roda empat oleh oknum, Pemkab melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan melibatkan instansi terkait.
Pantuan di lapangan, stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU) yang ada di dalam kota Lahat, diantaranya, SPBU Kota Raya, Bandar Agung, Pagar Agung, dan Muara Siban terlihat banyak sekali petugas gabungan meliputi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Dishubkominfo, Polres, dan Kodim 0405, tengah menjaga dan memantau sekaligus mencatat nomor polisi (nopol) kendaraan roda empat yang pengisian dilakukan secara terus menerus.
Abdullah Abdul Majid pemilik SPBU 24-314-82 Muara Siban mengatakan, pihaknya mendukung adanya pembatasan pembelian BBM jenis premium, dimana, roda dua hanya Rp 20 ribu, sedangkan roda empat Rp 100 ribu, dengan demikian, penggunaan kendaraan lainnya dapat bagian.
“Saya sangat mendukung pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM kepada kendaraan roda dua dan empat sehingga pengguna lainnya kebagian,” katanya, Selasa (1/11).
Biasanya SPBU miliknya kalau normal dapat dipasok PT Pertamina premium sebanyak 20 ton namun dengan keadaan seperti ini maka penyalurannya mengalami pengurangan, mengingat kuota yang dimiliki menipis.
“Kita sangat berterima kasih kepada petugas yang memantau dan mencatat nopol kendaraan yang sering kali keluar masuk SPBU berulang-ulang kali, hal ini, mengantisipasi kehabisan premium,” ungkap H Abdullah
Abdullah menambahkan, sejauh ini, pihaknya tidak lagi melayani pembelian premium menggunakan jerigen, sebab, pihak PT Pertamina telah melayangkan surat peringatan kepada setiap pom bensin.
“Kalau kedapatan, maka, izin kami akan dicabut dan ditutup, untuk itulah, kami tidak melayani lagi pembelian BBM dengan jerigen,” tukasnya.
Senada, H Harun Syarif pemilik SPBU 24-31-45 Kota Raya menuturkan, pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembelian BBM.
"Dengan adanya pembatasan untuk motor Rp 20 ribu dan mobil Rp 100 ribu, maka, semuanya akan kebagian dan mengurangi antrian panjang,” katanya.
Ia menyebutkan, biasanya pasokan dari PT Pertamina dalam keadaan normal untuk premium sehari dapat mencapai 15-20 ton, untuk solar kita diberi hingga 60 ton.
“Akan tetapi, dengan kondisi sekarang ini, maka, pendistribusian BBM mengalami pengurangan, dimana, premium hanya mendapatkan 10 ton dan solar 20 ton, dan kita dapat memaklumi hal tersebut,” urai H Harun Syarif seraya menambahkan, untuk pembelian jerigen sama sekali tidak dilayani, dan hal ini sudah berlangsung sudah lama.
Terpisah, Kepala Disperindag Kabupaten Lahat Ir Agustia Budiman MM mengemukakan, pembatasan pembelian BBM premium tidak lain, bertujuan, dimana, Kabupaten Lahat tengah disorot dari pusat maupun provinsi.
“Pihak pusat dan provinsi sedang menyoroti persoalan BBM di Bumi Seganti Setungguan, dimana, kabupaten/kota tetanggan sudag memberlakukan hal tersebut, dan hasilnya berjalan sesuai dengan harapan,” katanya.
Agustia mengungkapkan, ini juga meminimalisir terjadinya penimbunan BBM jenis premium oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadinya kelangkaan.
“Kita akan terus melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang beli premium di SPBU 2-3 hari kedepan, dimana, roda dua kita batasi Rp 20 ribu dan roda empat Rp 100 ribu, sedangkan pembelian solar tetap normal,” tukasnya. (zal)

Ribuan Penari SEA Games Belum Juga Terima Honor

Palembang, SN

Ribuan pelajar yang akan menampilkan tarian saat pembukaan dan penutupan SEA Games XXVI, 11-22 November mendatang hingga kini belum menerima honor yang dijanjikan. Alasannya, pihak Inasoc pusat selaku penanggung jawab belum juga mencairkan honor tersebut.
Hal ini diakui Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Sumsel, Ade Karyana, Selasa (1/11) usai rapat dengan Komisi V DPRD Sumsel. Menurutnya, honor bagi penari yang tampil sebesar Rp 25 per hari, ditambah komsumsi Rp 25 per hari.
“Honor hingga saat ini belum ada yang menerima, kita masih menunggu dari pusat. Ini bukan tanggung jawab Diknas, kita hanya membantu kelancaran SEA Games agar bisa terselenggara dengan baik, sedangkan pembiayaan ditanggung oleh Inasoc Pusat," katanya.
Sebelumnya sebanyak 3.000 pelajar SMP dan SMA sekota Palembang ikut memeriahkan tarian massal yang akan ditampilkan pada pembukaan SEA Games (SEAG) XXVI di Jakabaring, 11 November 2011.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, Riza Fahlevi mengatakan para pelajar itu telah mulai berlatih dan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kegiatan belajar mereka.
Namun siswa kelas III tidak diikutsertakan karena harus fokus untuk persiapan mengikuti ujian. (awj)

Dewan Kritik Anggaran Pendidikan Sumsel 2012

Palembang, SN

Sektor pendidikan dalam rancangan APBD Sumsel hanya dianggarkan 17,8 persen atau kurang lebih Rp 800 miliar dari jumlah total APBD Sumsel 2012, Rp 4,2 triliun. Padahal sesuai perintah undang-undang anggaran pendidikan seharusnya minimal 20 persen dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jumlah ini dikritik oleh sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Edward Jaya. Menurutnya, selain tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Jumlah tersebut juga terlalu minim, untuk menunjang berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan di Sumsel.
"Kita sangat menyesalkan mengapa anggaran pendidikan hanya dialokasikan 17,8 persen dari total APBD Sumsel, padahal provinsi Sumsel dikenal sebagai ikon pendidikan gratis dan kesehatan gratis," ungkapnya ditemui usai rapat kerja Komisi V dengan Dinas Pendidikan Sumsel dalam rangka pembahasan pra anggaran APBD Sumsel tahun 2012, Selasa (1/11).
Dikatakannya, dengan anggaran yang kurang lebih Rp 800 miliar, permasalahan dalam bidang pendidikan di Sumsel tidak akan dapat diselesaikan secara maksimal. Seperti, untuk memperbaiki fasilitas sekolah, pembangunan laboratorium di sekolah-sekolah dan lainnya.
"Anggaran pendidikan yang hanya 17,8 persen itu, dialokasikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung, jelas jumlah ini tidak cukup, apalagi masih banyak sekolah-sekolah di Sumsel ini yang perlu direhab dan diperbaiki," ungkap dia.
Oleh karenanya, kata Politisi Partai Golkar ini, Komisi V meminta kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebagai instansi yang berwenang mengatur anggaran, agar anggaran pendidikan gratis dapat di tingkatkan lagi, minimal sesuai perintah undang-undang 20 persen.
"Permintaan ini sudah kita sampaikan kepada Dispenda, dan paling lambat hari Kamis ini kita minta jawabannya," kata dia.
Lebih lanjut dikatakan Edward, minimnya anggaran dalam sektor pendidikan ini juga terjadi pada APBD 2011. Saat itu, sektor pendidikan hanya dianggarkan 17,6 persen dari total APBD Sumsel. Akibatnya kata Edward, DPRD Sumsel mendapat sorotan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dikarenakan anggaran pendidikan Sumsel dibawah 20 persen.
"Tahun 2011, kita beralasan dana APBD banyak tersedot untuk kegiatan SEA Games XXVI, dan BPK memaklumi itu. Nah, tahun 2012, kita tidak ada kegiatan besar seperti SEAG, seharusnya dana pendidikan dapat dialokasikan 20 persen dari jumlah total APBD," katanya. (awj)

6 Kepala Negara Bermalam di Palembang

* Saat Pembukaan SEA Games

Palembang, SN

Pembukaan SEA Games XXVI, 11 November mendatang di stadion Bumi Sriwijaya Jakabaring akan dihadiri sedikitnya 6 kepala negara peserta SEA Games. Keenam kepala negara tersebut dijadwalkan akan menginap di Palembang.
Hal ini diungkapkan Ketua Inasoc Sumsel, Muddai Madang usai rapat dengan unsur pimpinan DPRD Sumsel, Senin (31/10).
Dikatakannya, keenam kepala negara tersebut diantaranya, Kepala Negara Malaysia, Brunai Darussalam dan Wakil Perdana Menteri Singapura.
"Rencananya mungkin lebih dari enam kepala negera yang hadir saat pembukaan, namun yang akan bermalam di Palembang ada enam kepala negara," kata Muddai.
Ia menambahkan, pihak panitia menyiapkan 10 ribu tiket untuk pembukaan SEA Games mendatang, yang harganya bervariasi, ada yang Rp 500 ribu dan Rp 1 juta.
"Jadi opening dan closing itu tiketnya dijual, harganya ada yang Rp500 ribu ada yang Rp1 juta. Penjualan tiket ini sudah biasa dilakukan untuk multieven seperti SEA Games ini, tapi untuk pertandingan, mudah-mudahan tidak harus beli tiket," ungkapnya. Pembukaan SEA Games akan digelar pada 11 November mendatang di stadion Bumi Sriwijaya.
Sementara untuk kesiapan venues kata Muddai, seluruh venues akan siap pakai pada Rabu, 2 November. Saat ini tinggal dua venues lagi yang masih dalam pengerjaan, yakni venue menembak dan panjat tebing.
"Perkembangan venues, seluruhnya sudah selesai, hanya tinggal venue panjat tebing dan menembak. Tanggal 2 November, kedua venue itu kita pastikan selesai, karena tanggal 3 November akan ada tes even untuk cabor itu," ungkap Muddai.
Lebih lanjut dikatakan Muddai, mulai tanggal 2 November, atlet peserta SEA Games sudah mulai berdatangan. Tanggal 2 sudah akan datang atlet menembak, kemudian tanggal 3 November akan datang atlet voli pantai, dan tanggal 6 November akan datang atlet voli indoor.
"Sedangkan pada tanggal 7 November, atlet Thailand yang pertama kali akan datang ke Palembang," kata dia, sembari mengatakan, wisma atlet juga mulai di gunakan pada tanggal 7 November. (awj)