Edisi Cetak 487, Selasa 18 Oktober 2011

Harga Cabai Naik Tajam Rp 40.000/Kg

Pagaralam, SN
    Harga  cabai merah di pasar tradisional, Kota Pagaralam, mulai mengalami kenaikan cukup tajam dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.  Seperti di pasar Nendagung dan Seghepat Seghendi, harga cabai seperti cabai merah mengalami kenaikan antara Rp15.000- Rp20.000 per kilogram (kg) dan peredarannya juga terbatas. Demikian pantauan, Senin (17/10).
    "Harga cabai merah dan hijau memang mengalami kenaikan drastis, hal ini akibat terbatasnya stok dan petani cabai banyak mengalami gagal panen akibat serangan hama yang dialami petani lokal," kata Robet, agen cabai di Pagaralam.
    Menurutnya, untuk saat ini stok mulai berkurang karena petani sebagai pemasok utama pasar lokal hanya sebagian kecil saja panennya yang berhasil karena kondisi cuaca kemarau dan banyak serangan hama.
    Dia mengatakan, dua hari sebelumnya harga cabai naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kg hingga akhirnya mencapai Rp40.000 per kg.
    "Meskipun Pagaralam daerah penghasil sayuran terbesar di Sumsel, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan daerah ini," ungkap dia.
    Biasanya cabai, kata dia, banyak masuk dari luar seperti Palembang, Curup Bengkulu dan dari Lampung. Namun saat ini mulai berkurang sejak terjadi kemarau panjang.
    "Foktor inilah yang membuat harga cabai di Pagaralam naik," ungkap dia.
    Kepala Dinas Pertanian dan Hultikultura, Jumaldi Jani,  mengatakan saat ini petani Pagaralam banyak menanam sayuran jenis lain sehingga cabai mulai berkurang dan petani ada yang beralih menanam padi.
    "Memang saat ini setiap hari Pagaralam hanya mampu menghasilkan 400 kg-600 kg cabai, sementara kalau dalam kondisi normal mencapai 1 ton hingga 1,5 ton," ungkapnya.  
    Dikatakanya, modal menanam cabai cukup besar termasuk resikonya juga, 1/4 hektare biaya pengolahan bisa mencapai Rp20 juta. "Belum tentu berhasil, faktor alam ancaman paling berat bagi tanaman cabai, seperti cuaca dan hama," ungkap dia.
    "Ada juga sebagian petani trauma dengan kegagalan akibat cuaca kurang mendukung," tambahnya. (asn)

Transmusi Jangkau OI dan Banyuasin

Palembang, SN
        10 unit Bus Rapit Transit (Transmusi) resmi beroprasi melayani dua koridor baru untuk rute pelayanan jasa transportasi massal ke Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Kabupaten Banyuasin, setelah Senin (17/10) resmi dilaunching Walikota Palembang H Eddy Santana Putra di Terminal tipe E Karya jaya Jalan Sriwijaya Negara Km 10 Palembang.
        Saat peluncuran perdana, dua korodir tersebut penumpang BRT Transmusi yang paling dominan adalah mahasiswa, serta masyarakat dibebaskan ongkos tariff tranmusi.
        “Launching ini mewujudkan janji Pemkot Palembang untuk mahasiswa yang keberadaan kampusnya di kawasan kabupaten OI Indralaya, ini juga untuk melayani masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perbatasan,”jelas Walikota Palembang H Eddy Santana Putra.
        Untuk tahap pertama , kata orang nomor satu di Kota Palembang ini,satu koridor hanya baru bisa dilayani lima unit Tranmusi yang di operasikan hanya sampai sore (pukul 17.00 WIB).
        “Ada dua koridor yang kita layani yakni Terminal Karya Jaya - Kampus UNSRI Inderalaya (Ogan Ilir) dan Terminal Alang-alang Lebar - Pangkalan Balai (Banyuasin), masing-masing lima unit bus,”katanya.
        Diharapkan walikota dengan adanya pengoperasian BRT Tranmsui untuk melayanai daerah yang masuk kawasan dua kabupaten bersebelahan dengan Kota Palembang ini juga mendapat perhatian Pemerintah Provinsi (Pemrov) dan Pemkab setempat.
        “Pemrov dan Pemkab diharapkan untuk mendukung pengoperasian Transmusi, dengan cara menambah armada tambahan dari pemerintah setempat,”jelasnya.
        Ditambahkan Eddy dengan menambah dua pelayan dua koridor ini lebih dapat memudahkan masyarakat ataupun mahasiwa. “Sehingga bisa melayani secara luas di setiap jalur,” katanya.
        Sementara Itu Direktur Utama (Dirut) Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) Kota Palembang Bahder Djohan mengatakan,akan menambah 22 unit lagi BRT Tranmusi untuk pelayanan semua koridor.hanya saja akan direalisasikan akhir tahun atau awal tahun 2012 mendatang.
        “Jumlah bus yang dioperasikan Untuk koridor baru yakni 10 bus Tranmusi, berjenis bus medium dengan jumlah penumpang 32 penumpang,Untuk total BRT Tranmusi sendiri sekarang yakni berjumlah 85 armada, namun akhir tahun atau awal tahun 2012, kita anggrakan untuk menambah armada sekitar 22 unit semua melayani koridor dengan investasi Rp 50 M,”jelasnya.
        Sedangan untuk tarif satu kali rute yang melayani Terminal karya jaya-Indralaya di patok tariff sebesar Rp 7.000/ penumpang.
        “Ini diberlakukan untuk semua penumpang termasuk mahasiswa,”jelasnya.
        Ditempat yang sama, salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya Hani mengatakan menyambut antusias adanya pelayanan rute baru, terlebih lagi untuk pelayanan rute Karya jaya-indralaya.hanya saja tarif yang di berlakukan sedikit memberatkan kantong mahasiswa.
        “Untuk keamanan dan fasilitas BRT Tranmusi memang aman dan nyaman, hanya saja untuk tarifnya harus mengeluarakan uang lebih lagi, belum lagi ditambah untuk satu kali angkutan menuju terminal Karya jaya menjadi total Rp 10. Ribu,”jelasnya.
        Selain menambah pengeluaran waktu yang ditempuh dengan mengunakan Tranmusi, kata Hani lagi,terasa lebih lama, karena Bus tersebut harus berhenti disetiap halte.
        “Waktunya bias lebih lama, tapi itu sudah ketentuannya, beda dibandingakn dengan bus kota lebih cepat, hanya saja factor keamanan tidak terjamin,”tukasnya.(win)

Kecewa, Warga Sukarami Indah Datangi Kantor ATS

Palembang, SN
    Puluhan warga komplek Sukarami Indah di lingkungan RW 03 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami mendatangi kantor Adya Tirta Sriwijaya (ATS) di perkantoran Grand City, Senin (17/10). Aksi ini dilakukan karena kecewa terhadap pasokan air ATS membuat sejumlah warga mengancam untuk beralih ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi.
    Ditemui, Ketua RW 03 Darwis menuturkan, pihaknya sudah berulangkali melaporkan keluhan kepada pihak ATS. Hanya saja berulangkali pula belum ada penyelesaian yang berarti dari pihak ATS.
    Menurut Darwis, kedatangan pihaknya kali ini mewakili 600 konsumen di wilayah kompleknya. Semuanya menginginkan pihak ATS segera memperbaiki layanannya.
    “Sudah hampir lima bulan terakhir, aliran air ATS tidak normal. Dikatakan tidak normal, karena dalam tiga hari air mengalir hanya dua jam. Bahkan terkadang, dalam tiga hari, sama sekali air tidak mengalir. Kalau memang ATS tidak mampu memberikan pelayanan maksimal, biarkan kami pindah ke PDAM. Soalnya kami kecewa dengan tagihan yang mahal, tetapi kualitas air jelek. Apalagi beberapa waktu lalu ATS menaikkan beban dari Rp 35 ribu menjadi Rp 50 ribu," jelasnya.
    Dia menambahkan, sebagian warga komplek Sukarami memang sudah ada yang beralih dari ATS ke PDAM.
    Dia berharap pihak ATS bisa memberikan kejelasan jadwal air mengalir kepada warga. “Kami tidak masalah kalau dua hari sekali air baru mengalir. Yang penting jadwal dan jamnya jelas, sehingga warga bisa mengantisipasinya," tuturnya.
    Dari kejadian aksi tersebut akhirnya perwakilan warga diterima berdialog dengan pihak ATS. Dalam dialog yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, pihak ATS menandatangani perjanjian menyanggupi tuntutan warga.
Salah satu yang akan dilakukan pihak ATS adalah dengan segera mengalirkan air ke wilahah komplek Sukarami Indah, kemarin sore. Selain itu jika ada keluhan warga tagihan mahal tetapi pemakaian sedikit, pihak ATS siap menggantinya.
    Sementara itu, Direktur Utama ATS Mugiarto mengungkapkan, pihaknya telah menyelesaikan permasalahan dengan warga komplek Sukarami Indah. Mengenai keinginan sejumlah warga untuk beralih ke PDAM, Mugiarto membantah.
    Mugiarto menjelaskan, minimnya pasokan air selama beberapa bulan terakhir lantaran adanya penurunan pipa ATS di desa Lembung Kelurahan Talang Kelapa. "Penurunan pipa karena ada proyek perumahan TNI dari Kodam. Kejadiannya sejak Maret 2011. Oleh karena itu kita sekarang mulai melakukan pemindahan pipa ke lahan milik Pemerintah. Diperkirakan baru selesai pada Januari 2012. Seringnya pemadaman listrik, ikut mempengaruhi pasokan air," pungkasnya. (pit)

R-APBD Sumsel Rp 4,3 Triliun

Palembang, SN
    Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Sumsel tahun 2012 mendatang, rencananya akan diserahkan oleh Pemprov Sumsel ke DPRD Sumsel pada 20 Oktober mendatang. Diperkirakan RAPBD tersebut mencapai Rp 4,3 triliun.
    Hal ini disampaikan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumsel, Laonma L Tobing, di temui di gedung DPRD Sumsel, Senin (17/10). "Sekarang ini angkanya masih bergerak antara Rp 4,2 sampai Rp 4,3 triliun. Sampai sejauh ini, kemampuan kita memang hanya sebatas itu," ungkapnya.
    Dalam RAPBD tersebut menurut Tobing, kemungkinan rencana pembangunan jembatan Musi III dan underpass di simpang Patal dan underpass Jakabaring sudah dimasukkan dalam RAPBD tersebut.
    "Jembatan Musi III, kelihatannya termasuk, jalan simpang Patal dan Jakabaring, saya dengar juga iya," katanya.
    Sebelumnya, Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo mengaku, hingga kini DPRD Sumsel belum menerima RAPBD tahun 2012 mendatang. Menurutnya, sekarang ini dewan masih membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan pihak eksekutif.
    "Nanti, setelah pembahasan Raperda selesai baru dijadwalkan Badan Musyawarah DPRD untuk pembahasan RAPBD Sumsel tahun 2012," katanya sembari mengharapkan pihak eksekutif sudah menyampaikan RAPBD tahun depan paling lambat 20 Oktober mendatang. (awj)

BPR Ditarget Miliki 50 Persen Cabang di Daerah

Palembang, SN
    Untuk menambah keuntungan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumsel ditarget sudah memiliki anak cabang di 50 persen kabupaten dan kota di Sumsel hingga tahun 2013 mendatang. Dengan penambahan cabang tersebut, keuntungan yang didapat oleh BPR diharapkan menjadi bertambah, sehingga juga dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel.
    Hal ini dikatakan anggota Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Sumsel, Agus Sutikno, usai rapat dengan pihak BPR Sumsel diruang rapat Komisi III, Senin (17/10). Menurutnya, di daerah sudah banyak bermunculan kantor kredit yang bunganya cukup tinggi, bahkan mencapai 40 persen.
    “Makanya, BPR perlu masuk dengan berbagai program yang dimiliki. Setidaknya, hingga 2013 mendatang sudah ada di 50 persen wilayah kabupaten/kota di Sumsel,” kata Agus.
    Dengan begitu lanjutnya, maka sumber pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel akan lebih meningkat. Saat ini, sumber PAD dari BPR Sriwijaya hanya Rp1 M dari keuntungan Rp3 M pertahunnya. “Dengan membuka cabang di kabupaten/kota yang berpotensi, maka akan dapat menaikkan sumber PAD bagi Sumsel,” ujar dia.
    Ia mengilustrasikan BPR dengan bank perkreditan di Jawa Timur. Di tempat tersebut, bank perkreditan rakyat milik Pemprov Jatim sudah mencapai 58 cabang. Hasil keuntungan yang didapat, mencapai Rp19 M. Kalau 40% dari keuntungan sebesar Rp19 M tersebut, maka sekitar Rp7 miliar masuk dalam PAD. “Kalau kita kan baru sekitar Rp1 miliar dari keuntungan sekitar Rp3 miliar," katanya.
    Menurut Agus, untuk persaingan kedepan, BPR harus mempunyai jaringan khusus di provinsi yang bersangkutan. Karena aturan perundangan bahwa BPR hanya boleh berada di provinsi yang bersangkutan, berbeda dengan bank lain yang bisa membuka cabang di seluruh Indonesia. “Makanya BPR perlu membuka cabang-cabang di kabupaten/kota yang berpotensi. Untuk membuka cabang itu tentu modalnya harus ditingkatkan,” jelasnya.
    Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumsel, Laonma L Tobing, mengatakan bahwa Pemprov Sumsel merencanakan menambah penyertaan modal sekitar Rp150 miliar ke BPR Sumsel. Sebelumnya, modal yang di kucurkan Pemprov Sumsel ke BPR Rp 50 miliar.
    Dikatakannya, penyertaan modal Rp 150 miliar tersebut selambat-lambatnya sudah harus di terima BPR sampai lima tahun kedepan. Untuk tahun anggaran 2012, direncanakan Pemprov akan melakukan penambahan modal ke BPR sebesar Rp 50 miliar.
    "Penyertaan modal akan kita lakukan bertahap, selambat-lambatnya selama lima tahun, tergantung dengan kemampuan keuangan daerah," terangnya. (awj)

Sesekali SBY Harus 'Keras' ke Malaysia

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

    UNTUK kesekian kalinya Malaysia kembali mengganggu wilayah kesatuan Indonesia dengan mencaplok Camar Bulan, daerah di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Memang hal ini sudah dibantah Pemerintah Malaysia, tetapi pengamatan di lapangan menunjukkan hal otentik ulah Malaysia yang memang suka 'maling'  sesuatu hal yang tentang Indonesia.
    Sangat diherankan kenapa Malaysia suka sekali mengganggu negara kita. Katanya Negeri satu rumpun, tetapi dua negara ini selalu saja bertikai. Muasalnya selalui dari Malaysia yang merasa lebih tinggi derajatnya dari  Indonesia.
    Hanya untuk diketahui, gelagat Negeri Jiran tersebut untuk diam-diam dan perlahan mengambil wilayah NKRI sudah terlihat. Malaysia menggunakan berbagai cara dengan membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mencoba mengambil daerah Indonesia sedikit demi sedikit. Cara inilah yang digunakan untuk mengambil Pulau Sipadan dan Ligitan waktu  lalu. Inilah arogansi yang ditunjukkan Malaysia. Mereka merasa mampu, dengan menyejahterakan masyarakat sekitar dan mengambil daerah kita.
    Tak hanya pulau, Malaysia yang seperti kehilangan jati diri dalam urusan budaya dan seni, juga melakukan hal
hal yang sama untuk mengambil dan mempantenkan seni budaya Indonesia. Padahal klaim budaya Indonesia oleh Malaysia merupakan isu sensitif yang bisa mengganggu hubungan kedua negara. Ini disebabkan karena penduduk Malaysia, mayoritas asal usulnya dari Indonesia.
    Memang karena alasan serumpun, Malaysia dengan 'membabi buta' dengan bebasanya menyatakan budaya Indonesia adalah milik mereka. Bahkan mereka tanpa sungkan mempatenkan. Nah disinilah  masalahnya, budaya asli Indonesia yang kemudian dibawa oleh orang-orang asal Indonesia yang kini menjadi warga negara Malaysia itu menjadi masalah ketika kemudian menjadi alat promosi dan bisnis.
    Hal  yang sangat disayangkan  pemerintah sangat lembek kepada Malaysai, bahkan untuk kondisi saat ini rezim SBY dapat dikatakan takut terhadap Negeri Jiran tersebut. Sesekali SBY harus keras terhadap Malaysia, agar mereka tak semena-mena dengan Indonesia. Di era Soekarno dan Presiden Suharto, Bangsa kita sangat dihargai.
    Seperti di saat isu pencaplokan wilayah RI kembali terjadi, Presiden malah melalukan Pemberian bintang kehormatan Mahaputra Adipurna kepada Raja Malaysia. Hal  ini jelas melukai perasaan masyarakat Indonesia.
    Untuk dicamkan Malaysia kerapkali melakukan tindakan provokasi yang membuat rakyat Indonesia geram seperti persoalan kedaulatan wilayah, pencurian kebudayaan Indonesia hingga persoalan TKI. (***)

Pemkab Empat lawang Butuh 930 Calon PNS

TEBINGTINGGI – Pemerintah Kabupaten Empatlawang mengajukan jumlah kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tahun 2011 sebanyak 930 orang ke Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.

Jumlah tersebut merupakan jumlah pegawai berdasarkan disiplin ilmu dan kekosongan formasi pegawai negeri di Empatlawang hingga tahun 2011. Dari formasi tersebut sebanyak 500 formasi adalah untuk tenaga teknis. Sementara sisanya adalah formasikependidikandantenaga kesehatan.

Menurut Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empatlawang Darlin, jumlah tersebut berdasarkan data jumlah pegawai yang dibutuhkan saat ini di seluruh SKPD yang ada di Empatlawang termasuk kecamatan dan kelurahan. Dari hasil rekap jumlah data yang dikumpulkan, diketahui jumlah pegawai yang saatini mendesak diadakan perekrutan sebanyak 930 formasi.

Namun menurutnya,jumlah tersebut merupakan jumlah formasi yang dibutuhkan di Empat lawang saatini. Mengenai kuota jumlah CPNSD yang akan diangkat tahun 2011 sesuai dengan petunjuk dari Kemenpan, pihaknya belum mengetahuinya, termasuk jadwal dan kepastian perekrutan CPNSD untuk tahun 2011 ini.

Pihaknya saat ini baru mengirimkan data jumlah kebutuhan pegawai ke Kemenpan. “Jumlah itu sesuai dengan data kebutuhan kita,mengenai kuotanya merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya. Sementara menurut Kepala BKD Empat lawang kendalalambatnya pengiriman data jumlah tersebut dari batas akhir pengumpulan data jumlah pegawai yang dibutuhkan dari seluruh SKPD dan pihak kecamatan karena data dan jumlah tersebut belum ditandatangani oleh Bupati Empatlawang.

Sedangkan batas akhir pengumpulan data dari pihak SKPD adalah 6 Oktober silam. Dia mengatakan, meskipun sudah di-warning untuk batas akhir pengumpulan data tersebut tanggal 6 Oktober lalu, namun masih ada saja SKPD yang terlambat melakukan pengumpulan, sehingga pihaknya harus melakukan jemput bola.“Namun keterlambatan itu masih wajar,karena mereka (SKPD) juga harus berhati-hati dan tidak sembarangan mengisi daftar isian tersebut,” ungkapnya. (irh/ sind)

Layanan E-KTP Berjalan Lamban

BATURAJA – Pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) mulai berjalan di beberapa kecamatan. Salah satunya,Kecamatan Lubuk Batang yang terpaksa berjalan lamban lantaran minim peralatan.

Di Kecamatan ini, operator menargetkan dalam sehari bisa membuat sebanyak 150 e-KTP “Kami juga memasang target agar program e-KTPini bisa selesai lebih cepat dan tepat waktu,” ujar Ketua Pokja e- KTP Kecamatan Lubuk Batang Hemni Rusdi. Pembuatan e-KTP di tempatnya, lanjut dia, baru berjalan dua hari. Dari target 150 KTP perhari.

“Target kita dengan 20.000 warga di Kecamatan Lubuk Batang yang wajib miliki e-KTP dapat sukses,”terangnya. Hanya saja,untuk mempercepat pembuatan e-KTP,Kecamatan Lubuk Batang masih kekurangan peralatan. Beberapa alat pendukung seperti kamera untuk foto yang tersedia hanya satu unit. Seharusnya dua, agar lebih cepat.

Demikian juga dengan monitor perangkat komputer hanya dua unit.Namun kekurangan ini dibantu dengan menggunakan monitor milik Kecamatan, begitu juga UPS yang juga menggunakan milik kantor. Menurut Puspa, operator lainnya, saat ini mereka bekerja ektra untuk menyelesaikan program e-KTP ini.

Tak hanya di Kecamatan Lubuk Batang.Kecamatan Sinar Peninjauan juga tengah mengejar target penyelesaian pembuatan e-KTP.“Dalam sehari kita bisa melayani 134 orang.Meskipun beberapa alat seperti kamera baru satu yang tersedia, namun kita maksimalkan alat yang ada,” terang Camat Sinar Peninjauan Ari Murcono.

Sementara itu, sejumlah kendala dipastikan akan dihadapi petugas dalam melaksanakan KTP elektronik (e-KTP) di Baturaja. Mulai dari jaringan server yang belum terpasang, hingga alat pemindai mata dan perekam sidik jari yang masih kurang di masing masing kecamatan di Ogan Komering Ulu (OKU).

“Seperti di Kecamatan Baturaja Timur yang belum ada parabola sehingga nantinya akan dilakukan secara manual di situ akan dibahas bagaimana solusi dari kendala tersebut,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Silpil Kabupaten OKU Etty Pornawati. Tidak hanya mengenai kendala tower parabola,dirinya juga akan menyampaikan kendala yang dialamai beberapa kecamatan di OKUmengenai peralatan e KTPyang masih mengalamai kekurangan seperti alat pindai mata di Kecamatan Baturaja Timur yang seharusnya menerima dua set sementara saat ini masih satu set alat pindai mata dan beberapa perangkat lainnya.

“Bukan hanya perangkat pindai mata saja,masih ada beberapa perangkat yang masih kurang,”jelasnya. Pihaknya, tegas dia, sudah membicarakan dengan pihak konsorsium terkait kapan perangkat yang masih kurang tersebut untuk dikirim ke OKU.(erw/sind)