Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 08 Februari 2012
Pantai Timur OKI Puluhan Tahun Tak Ada Listrik
Kayuagung, SN
Meskipun Kabupaten OKI kini sudah berusia 65 tahun namun pembangunan daerah dan kesejahteraan warganya belum merata. Khususnya di wilayah Pantai Timur OKI yang terdiri dari 5 kecamatan ternyata sudah puluhan tahun belum pernah menikmati fasilitas listrik.
Kecamatan yang termasuk di kawasan Pantai Timur OKI dan merupakan wilayah perairan yakni Kecamatan Air Sugihan, Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan dan sebagian Pangkalan Lampam. Selama ini mereka hanya menggunakan mesin diesel.
Belum adanya listrik ternyata juga bukan hanya di kawasan Pantai Timur, sejumlah desa di kecamatan yang kaya hasil perkebunan juga mengalami keadaan serupa. Seperti desa-desa di kecamatan Mesuji Makmur yang jauh dari perkotaan dan jalan raya.
Amri Ubaidah selaku Camat Mesuji Makmur kemarin mengatakan, pihak kecamatan sudah sering mengusulkan ke pemerintah kabupaten di Kayuagung namun warga harus bersabar karena saat ini usulan itu sedang ditindaklaanjuti.
”Warga hanya pakai mesin genset di malam hari, kalau siang tidak menggunakan mesin. Kita perioritaskan mungkin tahun depan, seluruh desa di Kecamatan Mesuji Makmur sudah teraliri listrik, saat ini Desa Multi Karya sudah diprogramkan, tiang listrik sudah dipasang tinggal pemasangan kabel,” ungkapnya.
Mat Jani (37) warga Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan belum lama ini mengatakan, untuk penerangan di malam hari warga menggunakan mesin diesel dan genset. Ada warga yang mampu membeli namun ada yang tidak, bagi warga yang tidak mampu membeli terpaksa menumpang di rumah tetangga.
Sedangkan Irfan yang menjabat Kasi Jasa Penunjang Usaha Ketenagalistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi OKI mengatakan, daerah terpencil memang sulit untuk mendapat aliran listrik. Ada 82 desa yang belum teraliri listrik, desa tersebut berada di kawasan perairan, seperti di Kecamatan Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, Air Sugihan dan beberapa kecamatan lain," katanya. (iso)
Meskipun Kabupaten OKI kini sudah berusia 65 tahun namun pembangunan daerah dan kesejahteraan warganya belum merata. Khususnya di wilayah Pantai Timur OKI yang terdiri dari 5 kecamatan ternyata sudah puluhan tahun belum pernah menikmati fasilitas listrik.
Kecamatan yang termasuk di kawasan Pantai Timur OKI dan merupakan wilayah perairan yakni Kecamatan Air Sugihan, Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan dan sebagian Pangkalan Lampam. Selama ini mereka hanya menggunakan mesin diesel.
Belum adanya listrik ternyata juga bukan hanya di kawasan Pantai Timur, sejumlah desa di kecamatan yang kaya hasil perkebunan juga mengalami keadaan serupa. Seperti desa-desa di kecamatan Mesuji Makmur yang jauh dari perkotaan dan jalan raya.
Amri Ubaidah selaku Camat Mesuji Makmur kemarin mengatakan, pihak kecamatan sudah sering mengusulkan ke pemerintah kabupaten di Kayuagung namun warga harus bersabar karena saat ini usulan itu sedang ditindaklaanjuti.
”Warga hanya pakai mesin genset di malam hari, kalau siang tidak menggunakan mesin. Kita perioritaskan mungkin tahun depan, seluruh desa di Kecamatan Mesuji Makmur sudah teraliri listrik, saat ini Desa Multi Karya sudah diprogramkan, tiang listrik sudah dipasang tinggal pemasangan kabel,” ungkapnya.
Mat Jani (37) warga Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan belum lama ini mengatakan, untuk penerangan di malam hari warga menggunakan mesin diesel dan genset. Ada warga yang mampu membeli namun ada yang tidak, bagi warga yang tidak mampu membeli terpaksa menumpang di rumah tetangga.
Sedangkan Irfan yang menjabat Kasi Jasa Penunjang Usaha Ketenagalistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi OKI mengatakan, daerah terpencil memang sulit untuk mendapat aliran listrik. Ada 82 desa yang belum teraliri listrik, desa tersebut berada di kawasan perairan, seperti di Kecamatan Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, Air Sugihan dan beberapa kecamatan lain," katanya. (iso)
DBD di OKI Kejadian Luar Biasa
-Serang 216 Orang, 1 Meninggal Dunia-
Kayuagung, SN
Makin banyaknya jumlah warga di Kabupaten OKI yang positif terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), hal ini menjadikan hal ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena tercatat ada 216 orang yang mengalami penyakit itu.
Data terkini yang dihimpun jajaran Dinas Kesehatan OKI dan seluruh Puskesmas di OKI per 7 Februari 2012, DBD akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypty ini bukan hanya menyerang ratusan warga saja, namun seorang warga diantara mereka harus meninggal dunia akibat penyakit tersebut.
Kepala Dinkes OKI dr H Mgs M Hakim Mkes diwakili Baijuri Husim SKM yang menjabat Kabid P2PL kepada wartawan kemarin mengatakan, DBD di OKI tersebar di beberapa kecamatan padat penduduk seperti Kayuagung, Pedamaran, SP Padang.
Rinciannya pada Januari lalu, penderita DBD di Kayuagung sebanyak 129 orang dan Februari ini sudah ada 9 orang. Lalu di Pedamaran merupakan wilayah kedua yang menjadi endemik penyakit DBD, Januari hingga awal Februari 2012 ini sudah 17 warga yang mengidap penyakit DBD.
Urutan ketiga di Kecamatan SP Padang, di kecamatan itu ada 15 orang yang terkena DBD, lalu di Kecamatan Pangkalan Lampam hingga saat ini ada 8 penderita, 8 penderita di Kecamatan Jejawi, 6 penderita di Lempuing, 6 penderita di Teluk Gelam, di Tanjung Lubuk dan Lempuing Jaya masing-masing ada 3 penderita, 2 penderita masing-masing di Pedamaran Timur, Cengal, Mesuji Induk dan Sungai Menang.
Sedangkan kata dia, pihak Dinkes OKI terus berupaya melakukan pengasapan atau fogging di kecamatan-kecamatan yang warganya terkena DBD. “Ada juga pihak puskesmas yang melakukan pengasapan sendiri, seperti di Tulung Selapan,” tukasnya seraya menuturkan saat ini curah hujan mulai rendah, sehingga dimungkinkan jumlah penderita DBD di Kabupaten OKI akan menurun. (iso)
Kayuagung, SN
Makin banyaknya jumlah warga di Kabupaten OKI yang positif terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), hal ini menjadikan hal ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena tercatat ada 216 orang yang mengalami penyakit itu.
Data terkini yang dihimpun jajaran Dinas Kesehatan OKI dan seluruh Puskesmas di OKI per 7 Februari 2012, DBD akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypty ini bukan hanya menyerang ratusan warga saja, namun seorang warga diantara mereka harus meninggal dunia akibat penyakit tersebut.
Kepala Dinkes OKI dr H Mgs M Hakim Mkes diwakili Baijuri Husim SKM yang menjabat Kabid P2PL kepada wartawan kemarin mengatakan, DBD di OKI tersebar di beberapa kecamatan padat penduduk seperti Kayuagung, Pedamaran, SP Padang.
Rinciannya pada Januari lalu, penderita DBD di Kayuagung sebanyak 129 orang dan Februari ini sudah ada 9 orang. Lalu di Pedamaran merupakan wilayah kedua yang menjadi endemik penyakit DBD, Januari hingga awal Februari 2012 ini sudah 17 warga yang mengidap penyakit DBD.
Urutan ketiga di Kecamatan SP Padang, di kecamatan itu ada 15 orang yang terkena DBD, lalu di Kecamatan Pangkalan Lampam hingga saat ini ada 8 penderita, 8 penderita di Kecamatan Jejawi, 6 penderita di Lempuing, 6 penderita di Teluk Gelam, di Tanjung Lubuk dan Lempuing Jaya masing-masing ada 3 penderita, 2 penderita masing-masing di Pedamaran Timur, Cengal, Mesuji Induk dan Sungai Menang.
Sedangkan kata dia, pihak Dinkes OKI terus berupaya melakukan pengasapan atau fogging di kecamatan-kecamatan yang warganya terkena DBD. “Ada juga pihak puskesmas yang melakukan pengasapan sendiri, seperti di Tulung Selapan,” tukasnya seraya menuturkan saat ini curah hujan mulai rendah, sehingga dimungkinkan jumlah penderita DBD di Kabupaten OKI akan menurun. (iso)
FLP BOS dan BOK OI Siap Aktif
Indralaya, SN
Forum Lintas Pemantau (FLP) Program Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) rencana diaktifkan akhir Februari ini. Nantinya forum ini akan melakukan pemantauan pemanfaatan BOS dan BOK di seluruh wilayah OI.
Pengurus pleno FLP Rahmadi Djakfar mengatakan, pemantau FLP akan melaporkan seluruh hasil kegiatan penerima dana bantuan kepada Pemkab OI melalui dinas terkait.
"dari hasil laporan para pemantau, baik buruk kegiatan penerima dana BOS dan BOK semuanya akan dilaporkan," ujarnya.
Untuk memulai kinerjanya, FLP akan melaksanakan launching program pada 17 Februari mendatang. Sementara para pemantau akan memulai aksi perdananya pada 20 Februari.
"Pemantau akan diberi waktu selama dua bulan untuk memantau kinerja para penerima bantuan, kemudian dilaporkan pada 20 April," paparnya.
Rahmadi berharap, dengan adanya kegiatan ini diharapkan agar instansi terkait dapat bersinergi dengan para pemantau agar bisa secara terbuka demi terciptanya kepercayaan masyarakat dan dana bantuan terealisasi sesuai sasaran. (man)
Forum Lintas Pemantau (FLP) Program Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) rencana diaktifkan akhir Februari ini. Nantinya forum ini akan melakukan pemantauan pemanfaatan BOS dan BOK di seluruh wilayah OI.
Pengurus pleno FLP Rahmadi Djakfar mengatakan, pemantau FLP akan melaporkan seluruh hasil kegiatan penerima dana bantuan kepada Pemkab OI melalui dinas terkait.
"dari hasil laporan para pemantau, baik buruk kegiatan penerima dana BOS dan BOK semuanya akan dilaporkan," ujarnya.
Untuk memulai kinerjanya, FLP akan melaksanakan launching program pada 17 Februari mendatang. Sementara para pemantau akan memulai aksi perdananya pada 20 Februari.
"Pemantau akan diberi waktu selama dua bulan untuk memantau kinerja para penerima bantuan, kemudian dilaporkan pada 20 April," paparnya.
Rahmadi berharap, dengan adanya kegiatan ini diharapkan agar instansi terkait dapat bersinergi dengan para pemantau agar bisa secara terbuka demi terciptanya kepercayaan masyarakat dan dana bantuan terealisasi sesuai sasaran. (man)
Mazda Hantam Toko Manisan
* Satu Keluarga Luber
Sekayu, SN
Musibah kecelakan sering terjadi karena kurang memperhatikan keselamatan saat mengendarai mobil dengan cara ugal-ugalan seperti yang dilakukan oknum pelajar SMA di Sekayu berinisial Yud kendarannya menghantam rumah toko manisan, terjadi Selasa (7/2) sekitar pukul 14.45 Wib di jalan Kol Wahid Udin atau persis di simpang tiga Perumahan Praja Mukti Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Satu keluarga mengalami luka-luka, Dua luka berat dan satu luka ringan (luring), setelah toko manisannya yang juga sebagai tempat tinggalnya dihantam mobil Masda warna hitam BG 23 NE.
Selain toko manisannya ambruk dan seisinya berhamburan serta kios bensinnya berserakan, juga nyaris menelan korban jiwa, satu keluarga yang tengah nyantai tidur-tidur di tokonya, ikut menerima malapetaka tersebut, yakni Rusli (50) dan istrinya Nirwana (40) mengalami luka –luka, sedangkan anaknya yang diketahui bernama Marpian (29) mengalami luka cukup parah, lengan kanannya patah dan tulang iga sebelah kanan juga mengalami patah.
Ketiga korban sempat dilarikan warga ke RSUD sekayu, untuk korban Rusli setelah mendapat perawatan diperbolehkan pulang, namun kondisi istrinya dan anaknya Marpian harus dirawat sementara karena luka cukup serius, harus di inpus dan diberikan oksigen .
Sementara sopir maut sendiri berinisial Yud tidak diketahui keberadaannya, dengan meninggalkan kendaraan masdanya dalam posisi terbalik ditoko manisan milik korban. "Sopir maut itu saat ini masih melarikan dirinya, petugas kita masih melakukan pengejaran," ujar Kapolsek Sekayu AKP Suyanto.
Informasi di tempat kejadian perkara (TKP) oleh Koran ini menyebutkan, sebelum insiden itu terjadi, sopir maut bernama Yud mengemudikan mobil Masdanya dengan kecepatan tinggi dari arah Babat Toman menuju Sekayu. Tiba di TKP, dengan kondisi jalan tingkungan, diduga sopir tidak bisa mengendalikan stirnya.
Saat itu, roda ban kanan depan dan belakang sempat naik marka jalan, sopir tetap berupaya mengendalikan kendaraannya dengan tetap menekan pedal gas. Setelah lolos dari marka jalan , sopir kembali membanting stirnya, namun upaya gagal, dan berupaya mengerem (sekitar 20 meter bekas rem terlihat red), juga gagal.
Sebuah motor Suzuki Tander warna biru BG 5480 B , yang tengah terparkir menjadi sasaran masda, motor tersebut terpental sekitar 10 meter dari tempatnya setelah dihantam masda, untung saat itu pemiliknya sedang berada di lokasi agak jauh.
Setelah menghantam motor tersebut, mobil masda langsung naik trotoar hingga terbang dengan posisi terbalik dan menghantam toko manisan milik korban Rusli sekeluarga, namun sebelum mengantam toko manisan, persis didepan toko manisan terpajang susunan jerigen bensis (Kios Red) juga menjadi sasaran empuk mobil masda ugal-ugalan tersebut.
Bagaimana kondisi sopir tersebut, menurut beberapa warga, sopirnya masih terbilang muda (pelajar) keluar dari mobil dan langsung kabur melarikan diri.
Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kasat Lantas AKP Ary Sudrajat ketika dikonfirmasikan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas insiden tersebut dan mengejar pelaku sopir yang ugal-ugalan. (her)
Sekayu, SN
Musibah kecelakan sering terjadi karena kurang memperhatikan keselamatan saat mengendarai mobil dengan cara ugal-ugalan seperti yang dilakukan oknum pelajar SMA di Sekayu berinisial Yud kendarannya menghantam rumah toko manisan, terjadi Selasa (7/2) sekitar pukul 14.45 Wib di jalan Kol Wahid Udin atau persis di simpang tiga Perumahan Praja Mukti Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Satu keluarga mengalami luka-luka, Dua luka berat dan satu luka ringan (luring), setelah toko manisannya yang juga sebagai tempat tinggalnya dihantam mobil Masda warna hitam BG 23 NE.
Selain toko manisannya ambruk dan seisinya berhamburan serta kios bensinnya berserakan, juga nyaris menelan korban jiwa, satu keluarga yang tengah nyantai tidur-tidur di tokonya, ikut menerima malapetaka tersebut, yakni Rusli (50) dan istrinya Nirwana (40) mengalami luka –luka, sedangkan anaknya yang diketahui bernama Marpian (29) mengalami luka cukup parah, lengan kanannya patah dan tulang iga sebelah kanan juga mengalami patah.
Ketiga korban sempat dilarikan warga ke RSUD sekayu, untuk korban Rusli setelah mendapat perawatan diperbolehkan pulang, namun kondisi istrinya dan anaknya Marpian harus dirawat sementara karena luka cukup serius, harus di inpus dan diberikan oksigen .
Sementara sopir maut sendiri berinisial Yud tidak diketahui keberadaannya, dengan meninggalkan kendaraan masdanya dalam posisi terbalik ditoko manisan milik korban. "Sopir maut itu saat ini masih melarikan dirinya, petugas kita masih melakukan pengejaran," ujar Kapolsek Sekayu AKP Suyanto.
Informasi di tempat kejadian perkara (TKP) oleh Koran ini menyebutkan, sebelum insiden itu terjadi, sopir maut bernama Yud mengemudikan mobil Masdanya dengan kecepatan tinggi dari arah Babat Toman menuju Sekayu. Tiba di TKP, dengan kondisi jalan tingkungan, diduga sopir tidak bisa mengendalikan stirnya.
Saat itu, roda ban kanan depan dan belakang sempat naik marka jalan, sopir tetap berupaya mengendalikan kendaraannya dengan tetap menekan pedal gas. Setelah lolos dari marka jalan , sopir kembali membanting stirnya, namun upaya gagal, dan berupaya mengerem (sekitar 20 meter bekas rem terlihat red), juga gagal.
Sebuah motor Suzuki Tander warna biru BG 5480 B , yang tengah terparkir menjadi sasaran masda, motor tersebut terpental sekitar 10 meter dari tempatnya setelah dihantam masda, untung saat itu pemiliknya sedang berada di lokasi agak jauh.
Setelah menghantam motor tersebut, mobil masda langsung naik trotoar hingga terbang dengan posisi terbalik dan menghantam toko manisan milik korban Rusli sekeluarga, namun sebelum mengantam toko manisan, persis didepan toko manisan terpajang susunan jerigen bensis (Kios Red) juga menjadi sasaran empuk mobil masda ugal-ugalan tersebut.
Bagaimana kondisi sopir tersebut, menurut beberapa warga, sopirnya masih terbilang muda (pelajar) keluar dari mobil dan langsung kabur melarikan diri.
Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kasat Lantas AKP Ary Sudrajat ketika dikonfirmasikan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas insiden tersebut dan mengejar pelaku sopir yang ugal-ugalan. (her)
Pemkot Palembang Bentuk Badan Penanggulangan Bencana
Palembang, SN
Pemkot Palembang tengah membentuk Badan Penanggulangan Bencana yang akan menjadi bagian dari Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran (PPK) Kota Palembang. Penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai pembentukan badan ini disetujui semua fraksi dalam rapat paripurna II DPRD Kota Palembang, kemarin.
Juru bicara Fraksi Golkar Amiruddin mengatakan, badan penanggulangan bencana ini diharapkan dapat terjaga efektivitas dan optimalisasinya. Mengingat tugas badan ini cukup berat meliputi penyaluran bantuan bencana dan pengawasan pada penyerapannya.
“Kami menyetujui dan kami harapkan ada pelatihan khusus dengan penambahan pengetahuan tentang kebencanaan kepada tim yang ditunjuk agar kinerjanya lebih optimal,”ungkapnya dalam pandangan fraksi.
Sementara Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Yenni Mardiana menyebutkan, perlu adanya ketertiban dan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan badan ini. Dia menyarankan agar Pemkot mengawasi lebih cermat pembentukan badan ini sehingga tidak ada overlap atau tumpang tindih dalam pembagian tugas. “Perlu ada koordinasi yang baik antara Kesbang, PPK, Dinas Sosial, mapun Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman (DPJPP) Kota Palembang,”imbuhnya.
Sebelumnya, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, rencana pembentukan badan penanggulangan bencana ini sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pembentukan satuan kerja baru. Rencana dibentuknya badan ini bukan berarti karena adanya bencana atau potensinya di wilayah Kota Palembang.
“Bisa juga badan ini menjadi penyalur resmi bantuan bencana untuk kota atau kabupaten lain. Badan ini terdiri dari tim SAR, tim cepat tanggap, dan lainnya. Sesuai peraturan pemerintah bahwa setiap daerah harus memiliki badan ini. Agar tidak ada over badan atau satuan kerja, maka kita gabungkan dengan PPK,”jelasnya.
Karena itu nantinya, sambung Eddy, Dinas PPK akan diperluas ruang kerjanya. Jika selama ini hanya mengurusi kebakaran, adanya Badan Penanggulangan Bencana ini, juga akan membantu korban banjir dan gempa.“Tim Search and Rescue (SAR) adanya di kepolisian, AU, AD, dan dinas sosial. Sebenarnya Tagana juga mengarah pada SAR. Badan ini juga bertugas menanggulangi bencana,” terangnya.
Saat disinggung Palembang bukan termasuk daerah rawan bencana, Eddy menyangkal. Dia menilai, daerah manapun bisa terkena bencana. “Kita harap jangan sampai ada bencana, di Palembang juga rawan bencana, contohnya banjir. Tugas badan ini, juga harus memperhatikan lingkungan sekitar seperti pengendalian hutan, sehingga bisa diantisipasi banjir yang lebih besar,” tegasnya.(win)
Pemkot Palembang tengah membentuk Badan Penanggulangan Bencana yang akan menjadi bagian dari Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran (PPK) Kota Palembang. Penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai pembentukan badan ini disetujui semua fraksi dalam rapat paripurna II DPRD Kota Palembang, kemarin.
Juru bicara Fraksi Golkar Amiruddin mengatakan, badan penanggulangan bencana ini diharapkan dapat terjaga efektivitas dan optimalisasinya. Mengingat tugas badan ini cukup berat meliputi penyaluran bantuan bencana dan pengawasan pada penyerapannya.
“Kami menyetujui dan kami harapkan ada pelatihan khusus dengan penambahan pengetahuan tentang kebencanaan kepada tim yang ditunjuk agar kinerjanya lebih optimal,”ungkapnya dalam pandangan fraksi.
Sementara Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Yenni Mardiana menyebutkan, perlu adanya ketertiban dan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan badan ini. Dia menyarankan agar Pemkot mengawasi lebih cermat pembentukan badan ini sehingga tidak ada overlap atau tumpang tindih dalam pembagian tugas. “Perlu ada koordinasi yang baik antara Kesbang, PPK, Dinas Sosial, mapun Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman (DPJPP) Kota Palembang,”imbuhnya.
Sebelumnya, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, rencana pembentukan badan penanggulangan bencana ini sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pembentukan satuan kerja baru. Rencana dibentuknya badan ini bukan berarti karena adanya bencana atau potensinya di wilayah Kota Palembang.
“Bisa juga badan ini menjadi penyalur resmi bantuan bencana untuk kota atau kabupaten lain. Badan ini terdiri dari tim SAR, tim cepat tanggap, dan lainnya. Sesuai peraturan pemerintah bahwa setiap daerah harus memiliki badan ini. Agar tidak ada over badan atau satuan kerja, maka kita gabungkan dengan PPK,”jelasnya.
Karena itu nantinya, sambung Eddy, Dinas PPK akan diperluas ruang kerjanya. Jika selama ini hanya mengurusi kebakaran, adanya Badan Penanggulangan Bencana ini, juga akan membantu korban banjir dan gempa.“Tim Search and Rescue (SAR) adanya di kepolisian, AU, AD, dan dinas sosial. Sebenarnya Tagana juga mengarah pada SAR. Badan ini juga bertugas menanggulangi bencana,” terangnya.
Saat disinggung Palembang bukan termasuk daerah rawan bencana, Eddy menyangkal. Dia menilai, daerah manapun bisa terkena bencana. “Kita harap jangan sampai ada bencana, di Palembang juga rawan bencana, contohnya banjir. Tugas badan ini, juga harus memperhatikan lingkungan sekitar seperti pengendalian hutan, sehingga bisa diantisipasi banjir yang lebih besar,” tegasnya.(win)
Atasi Macet, Pemkot Cabut Izin Parkir
Palembang, SN
`Demi mengatasi kemacetan dibebrapa ruas jalan yang ada di Kota palembang Pemrintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perhubungan (dishub) Kota Palembang mencabut izin parkir di bebrapa titik rawan macet.
"Mulai senin (6/2) kemarin kita mencabut izin di 6 titik parkir yang kita nilai menimbulkan kemacetan pada ruas jalan tertentu," terang Anzar Ibrahim Kepala UPTD Perpakiran Dinas Perhubungan Kota palembang Selasa (7/2) di ruang kerjanya.
Ke enam titik tersebut lanjut Anzar adalah, di Jalan TP Rustam Efendi ada 4 titik dan di depan Masjid Agung. Hal ini dilakukan agar arus kendaraan dari Jalan Kol Atmo menju Ampera bisa lancar.
Saat ini didaerah tersebut terdapat kurang lebih 50 titik parkir yang tersebar mulai dari kawasan pasar 16 ilir jalan beringin janggut dan sekitarnya. " dari kurang lebih 50 titik parkir tersebut ke enam titik tersebut yang kita nilai menimbulkan kemacetan makanya kita cabut izin parkirnya," tambah Anzar.
Untuk pencabutan 6 titik parkir ini, Dishub kehilangan pemasukan sekitar Rp 520 ribu per hari dimana keenam titik ini merupakan daerah yang ramai. " Masing- masing titik tersebut menyetor ke kita (Dishub-red) per harinya sekitar kurang lebih Rp 90 ribu. Itu tinggal dikalikan perbulannya," terang Anzar.
Selain kehilangan pemasukan kerugian juga dirasakan oleh para Juru Parkir (jukir) yang bertugas disana. Dimana untuk setiap titik parkir ada 3 orang petugas, jadi keseluruhan di keenam titik tersebut ada kurang lebih 18 orang yang kehilangan pekerjaan,
"Rencnanya kalo memang Pekot bekerjasama dengan pihak asing akan membangun tempat parkir yang permanen, kita akan mengusahakan para jukir tadi untuk dipekerjakan di areal parkir permanen tersebut, tapi kspsn itu terjadi kita masih menunggu pembangunan tempat parkir tersebut," jelas Anzar.
Ditambahkan Anzar, bial ada kendaraan yang kedapatan masih parkir di areal yang telah dicabut izinya maka petugas kunci roda akan menindak kendaraan tersebut dengan mengunci roda kendaraan untuk yang roda emapat dan merantai roda untuk kendaraan roda dua.
Untuk saat ini Kota Palembang memiliki 517 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah dengan total pemasukan sekitar Rp 500 juta per bulan.
Target Pendapatan asli Daerah (PAD) dari parkir sendiri pada tahun 2011 adalah 5, 75 Miliar dan untuk tahun 2012 sendiri mengalami peningkatan siknifikan yaitu menjadi 11,5 Miliar. " Pada tahun 2011 kita hanya bisa mencapai 70 persennya saja dari 5,7 miliar yaitu sekitar 4 miliar. Tapi untuk tahun ini kita usahakan bisa mencapai keseluruhan target yang ditentukan, "pungkasnya. (win)
`Demi mengatasi kemacetan dibebrapa ruas jalan yang ada di Kota palembang Pemrintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perhubungan (dishub) Kota Palembang mencabut izin parkir di bebrapa titik rawan macet.
"Mulai senin (6/2) kemarin kita mencabut izin di 6 titik parkir yang kita nilai menimbulkan kemacetan pada ruas jalan tertentu," terang Anzar Ibrahim Kepala UPTD Perpakiran Dinas Perhubungan Kota palembang Selasa (7/2) di ruang kerjanya.
Ke enam titik tersebut lanjut Anzar adalah, di Jalan TP Rustam Efendi ada 4 titik dan di depan Masjid Agung. Hal ini dilakukan agar arus kendaraan dari Jalan Kol Atmo menju Ampera bisa lancar.
Saat ini didaerah tersebut terdapat kurang lebih 50 titik parkir yang tersebar mulai dari kawasan pasar 16 ilir jalan beringin janggut dan sekitarnya. " dari kurang lebih 50 titik parkir tersebut ke enam titik tersebut yang kita nilai menimbulkan kemacetan makanya kita cabut izin parkirnya," tambah Anzar.
Untuk pencabutan 6 titik parkir ini, Dishub kehilangan pemasukan sekitar Rp 520 ribu per hari dimana keenam titik ini merupakan daerah yang ramai. " Masing- masing titik tersebut menyetor ke kita (Dishub-red) per harinya sekitar kurang lebih Rp 90 ribu. Itu tinggal dikalikan perbulannya," terang Anzar.
Selain kehilangan pemasukan kerugian juga dirasakan oleh para Juru Parkir (jukir) yang bertugas disana. Dimana untuk setiap titik parkir ada 3 orang petugas, jadi keseluruhan di keenam titik tersebut ada kurang lebih 18 orang yang kehilangan pekerjaan,
"Rencnanya kalo memang Pekot bekerjasama dengan pihak asing akan membangun tempat parkir yang permanen, kita akan mengusahakan para jukir tadi untuk dipekerjakan di areal parkir permanen tersebut, tapi kspsn itu terjadi kita masih menunggu pembangunan tempat parkir tersebut," jelas Anzar.
Ditambahkan Anzar, bial ada kendaraan yang kedapatan masih parkir di areal yang telah dicabut izinya maka petugas kunci roda akan menindak kendaraan tersebut dengan mengunci roda kendaraan untuk yang roda emapat dan merantai roda untuk kendaraan roda dua.
Untuk saat ini Kota Palembang memiliki 517 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah dengan total pemasukan sekitar Rp 500 juta per bulan.
Target Pendapatan asli Daerah (PAD) dari parkir sendiri pada tahun 2011 adalah 5, 75 Miliar dan untuk tahun 2012 sendiri mengalami peningkatan siknifikan yaitu menjadi 11,5 Miliar. " Pada tahun 2011 kita hanya bisa mencapai 70 persennya saja dari 5,7 miliar yaitu sekitar 4 miliar. Tapi untuk tahun ini kita usahakan bisa mencapai keseluruhan target yang ditentukan, "pungkasnya. (win)
Semuanya Korupsi, Kepada Siapa Lagi Rakyat Percaya?
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
KORUPSI di tanah Indonesia sudah mendarahdaging, dari rezim satu ke lainnya, tak ada yang bisa menuntaskannya. Di rezim kali ini, ternyata kondisi makin parah.
Ucapan Presiden SBY yang siap berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi hanya 'pepesan kosong'. Karena kenyataanya praktek haram maling uang rakyat ini masih terus terjadi.
Di Sumsel saja, setidaknya di Kota Pagaralam beberapa pejabat dan instansi harus tersandung hakum, karena dengan sengaja mengambil uang bukan haknya. Secara umum korupsi dari daerah sampai ke pemerintah pusat masih sangat terlihat, hal ini disebabkan korupsi sudah mendarah daging. Tak lengkap rasanya pejabat Indonesia, kalau tak menimbun kekayaan dari cara maling uang rakyat.
Sebagai gambaran betapa hebatnya kebiasaan korupsi di Indonesia, terdata dugaan korupsi yang sangat banyak adalah di daerah, terutama daerah hasil pemekaran.
Jika mengacu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi dan indikasi korupsi, amat gamblang. Pemahaman sederhana dan umum tentang tindak pidana korupsi adalah tiap orang yang secara sadar melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, secara terus menerus atau sementara waktu, hingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Rakyat saat ini sudah sangat terbiasa sama-sama tahu, terjadi banyak praktek korupsi di negara ini. Para pejabat menimbun harta, para usahawan leluasa
melakukan praktek penyuapan.
Apalagi saat ini, partai yang berkuasa dalam hal ini Partai Demokrat, ternyata kader di dalamnya melakukan hal terlarang ini.
Harusnya Presiden SBY mampu dan sanggup untuk tegas seperti negara-negara maju yang sukses menegakkan hukum. Negara Swedia, Belanda, Inggris, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan sebagainya, mampu dan bisa bersikap untuk urusan korupsi.
Ditetapkannya Angelina Sondakh sebagai tersangka, tentu mengejutkan semua orang. Apalagi yang bersangkutan pernah menjadi bintang iklan untuk menyatakan perang terhadap korupsi.
Dari data ICW untuk satu semester 2010, setidaknya ada 159 kasus korupsi yang terungkap. Meningkatknya terus praktek maling uang rakyat ini setidak dengan dilaporkannya 1.891 kasus korupsi di daerah hasil pemekaran ke KPK. Nah ini kan menarik, hal ini terjadi karena aparat penegak hukum di daerah masih enggan alias ragu untuk menindak koruptor, karena kebanyakan pelaku maling uang negara ini adalah petinggi daerah.
Kemudian di Tahun 2011, Transparency International mendata Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) tahun 2011. Dalam survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8. Hal ini sangat memalukan. Bagaimana dengan tahun 2012 nantinya? Dapat dipastikan tak akan ada perubahan, bahkan bisa lebih buruk.
Sangat miris dengan kondisi Bangsa ini. Saat usaha pemerintah SBY terus koar-koar memerangi korupsi, masih saja ada pemimpin di daerah yang tidak amanah.
Tanda lain bahwa di daerah praktek korupsi makin menggila, dengan diusulkannya banyak nama kepala daerah kepada Presiden untuk diperiksa.
Hingga saat ini perang memberantas korupsi memang menjadi tugas berat. Meski sudah banyak aturan dan regulasi Undang-Undang baru yang dikeluarkan guna mempersempit ruang gerak bagi para koruptor, ternyata masih banyak yang mencuri-curi kesempatan melakukan korupsi. (***)
Inspektorat Lakukan Pengawasan APBD OKU Selatan
Muaradua, SN
Inspektorat akan melakukan langkah-langkah pengawasan untuk mengantisifasi terjadinya pelanggaran dalam penggunaan anggaran berupa dana maupun berupa proyek yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKU Selatan.
Inspektur Inspektorat OKU Selatan Zulkarnain SH mengatakan untuk pembinaan inspektorat melakukan melalui teguran secara lisan maupun tulisan, seperti teguran melalui telepon maupun undangan klarifikasi.
Menurut Zulkarnain, Inspektorat melakukan tiga langkah pengawasan terhadap pengguna dana anggaran negara. Dalam pengawasan tersebut dilakukan langkah-langkah seperti pembinaan, pengendalian dan penindakan.
“Apabila pengguna anggaran menyalahi aturan akan di beri pembinaan dengan cara memberikan pengarahan saat dilakukan klarifikasi di kantor inspektorat,” jelasnya.
Dia menambahkan, bila masih terjadi pelanggaran akan diteruskan dengan langkah pengendalian. selanjutnya dilakukan pemanggilan secara resmi. Dan dilakukan pemantauan secara khusus tehadap APBD yang sedang dikelola baik berupa pekerjaan yang sedang dilaksanakan maupun berupa anggaran dana.
”Jika masih dilakukan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dalam hal ini masuk tahap penindakan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada Bupati OKU Selatan dalam bentuk laporan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk kasus yang secara langsung disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dipublikasikan melalui media yang di dukung oleh data valid, Inspektorat akan bertindak secara langsung dan dilakukan pemanggilan kepada pengguna anggaran.
”Contoh, jika ada laporan LSM atau publikasi melalui media dengan data valid serta melibatkan adanya penggunaan anggaran proyek yang menyalahi aturan. Inspektorat akan melaporkan pelanggaran penyalahgunaan ke Bupati, biasanya Bupati akan memberikan rekomendasi pemeriksaan. Inspektorat akan memanggil dan melakukan pemeriksaan untuk kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi ke Bupati dalam bentuk laporan hasil klarifikasi,” paparnya.
Dituturkanya, jika terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran berupa uang, maka uang tersebut harus dikembalikan ke kas daerah dan diberikan sanksi. Jika pelanggaran dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tahun 1980 tentang hak dan kewajiban PNS. Akan tetapi bila kasus tersebut berhubungan dengan pidana maka dapat diteruskan kepada penyidik.
Lebih jauh dijelaskan, yang ditangani Inspektorat OKU Selatan hanya pengawasan penggunaan APBD OKU Selatan. Untuk APBN dan APBD Provinsi biasanya ada yang mengawasi langsung dari tingkatan masing-masing. Namun terkadang jika diminta Inspektorat OKU Selatan dapat bila mendapat perintah langsung dari bupati terkait pengawasan.
Menurutnya, untuk pengawasan dana bantuan dari pusat maupun provinsi seperti Program Nasional Peberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Inspektorat akan tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aparatur-aparatur pelaksananya seperti kecamatan, kelurahan/desa.
”Pengawasan akan dilakukan kepada aparatur seperti camat, kades atau lurah, dan akan dilakukan tindakan jika menimbulkan gejolak di masyarakat,” katanya.
Saat disinggung jumlah pelanggaran yang berhasil ditangani Inspektorat? Zul menjawab untuk tahun 2011 jumlah pelanggaran relative dan bervariatif.
Sedangkan untuk pelanggaran hingga 2011 Zul mengatakan laporan yang boleh publikasi adalah laporan per tahun , khususnya untuk bulan ini harus mendapat persetujuan dari pimpinan daerah dalam hal ini Bupati.
”Atasan langsung Inspektorat adalah Bupati, jika ingin mengetahui jumlah laporan pelanggaran tahun 2011 diharuskan meminta izin kepada Bupati OKU Selatan,” katanya. (dan)
Inspektorat akan melakukan langkah-langkah pengawasan untuk mengantisifasi terjadinya pelanggaran dalam penggunaan anggaran berupa dana maupun berupa proyek yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKU Selatan.
Inspektur Inspektorat OKU Selatan Zulkarnain SH mengatakan untuk pembinaan inspektorat melakukan melalui teguran secara lisan maupun tulisan, seperti teguran melalui telepon maupun undangan klarifikasi.
Menurut Zulkarnain, Inspektorat melakukan tiga langkah pengawasan terhadap pengguna dana anggaran negara. Dalam pengawasan tersebut dilakukan langkah-langkah seperti pembinaan, pengendalian dan penindakan.
“Apabila pengguna anggaran menyalahi aturan akan di beri pembinaan dengan cara memberikan pengarahan saat dilakukan klarifikasi di kantor inspektorat,” jelasnya.
Dia menambahkan, bila masih terjadi pelanggaran akan diteruskan dengan langkah pengendalian. selanjutnya dilakukan pemanggilan secara resmi. Dan dilakukan pemantauan secara khusus tehadap APBD yang sedang dikelola baik berupa pekerjaan yang sedang dilaksanakan maupun berupa anggaran dana.
”Jika masih dilakukan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dalam hal ini masuk tahap penindakan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada Bupati OKU Selatan dalam bentuk laporan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk kasus yang secara langsung disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dipublikasikan melalui media yang di dukung oleh data valid, Inspektorat akan bertindak secara langsung dan dilakukan pemanggilan kepada pengguna anggaran.
”Contoh, jika ada laporan LSM atau publikasi melalui media dengan data valid serta melibatkan adanya penggunaan anggaran proyek yang menyalahi aturan. Inspektorat akan melaporkan pelanggaran penyalahgunaan ke Bupati, biasanya Bupati akan memberikan rekomendasi pemeriksaan. Inspektorat akan memanggil dan melakukan pemeriksaan untuk kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi ke Bupati dalam bentuk laporan hasil klarifikasi,” paparnya.
Dituturkanya, jika terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran berupa uang, maka uang tersebut harus dikembalikan ke kas daerah dan diberikan sanksi. Jika pelanggaran dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tahun 1980 tentang hak dan kewajiban PNS. Akan tetapi bila kasus tersebut berhubungan dengan pidana maka dapat diteruskan kepada penyidik.
Lebih jauh dijelaskan, yang ditangani Inspektorat OKU Selatan hanya pengawasan penggunaan APBD OKU Selatan. Untuk APBN dan APBD Provinsi biasanya ada yang mengawasi langsung dari tingkatan masing-masing. Namun terkadang jika diminta Inspektorat OKU Selatan dapat bila mendapat perintah langsung dari bupati terkait pengawasan.
Menurutnya, untuk pengawasan dana bantuan dari pusat maupun provinsi seperti Program Nasional Peberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Inspektorat akan tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aparatur-aparatur pelaksananya seperti kecamatan, kelurahan/desa.
”Pengawasan akan dilakukan kepada aparatur seperti camat, kades atau lurah, dan akan dilakukan tindakan jika menimbulkan gejolak di masyarakat,” katanya.
Saat disinggung jumlah pelanggaran yang berhasil ditangani Inspektorat? Zul menjawab untuk tahun 2011 jumlah pelanggaran relative dan bervariatif.
Sedangkan untuk pelanggaran hingga 2011 Zul mengatakan laporan yang boleh publikasi adalah laporan per tahun , khususnya untuk bulan ini harus mendapat persetujuan dari pimpinan daerah dalam hal ini Bupati.
”Atasan langsung Inspektorat adalah Bupati, jika ingin mengetahui jumlah laporan pelanggaran tahun 2011 diharuskan meminta izin kepada Bupati OKU Selatan,” katanya. (dan)
Muzakir Santuni Korban Kebakaran
Muara Enim, SN
Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar menyantuni dua keluarga korban kebakaran di Dusun I Desa Lubuk Ampelas Muara Enim yakni Hairul (48), dan Fatemah (70), Selasa (7/2). Masing-masing korban kebakaran menerima bantuan uang tunai Rp2,5 juta, sembako, perlengkapan dapur serta seragam sekolah.
Dikatakan Muzakir, bantuan yang diberikan memang tidak akan mampu mengganti semua kerugian materil yang telah hilang akibat peristiwa kebakaran tersebut. Namun demikian, dengan adanya bantuan ini, kedua keluarga dapat memanfaatkannya untuk kembali memulai kehidupan seperti sebelumnya. Untuk selanjutnya, kembali berusaha guna membangun kehidupan yang lebih baik.
"Memang peristiwa kebakaran ini merupakan musibah dan ujian. Namun, hal ini tidak lantas harus membuat kita berputus asa. Sebaliknya, harus optimis untuk membangun kehidupan yang baru," ujar Muzakir.
Dilanjutkan Muzakir, ada banyak hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ini. Diantaranya kesabaran dan tawakal. Di sisi lain, peristiwa ini juga mengingatkan kepada semua pihak untuk dapat lebih berhati-hati saat menggunkan api ataupun listrik. "Kalau kebakaran ini dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Maka, berhati-hatilah. Jangan membuang bekas rokok atau sumber-sumber api lainnya secara sembarangan. Sebab, kecerobohan kecil bisa berakibat fatal," imbuh Muzakir.
Muzakir juga berharap, kepada para masyarakat untuk dapat senantiasa saling mengingatkan dan saling membantu bila ada tetangga mereka yang terkena musibah.
"Kepada para tetangga, bila ada yang bisa di bantu, jangan ragu-ragu untuk membantuk keluarga korban. Sebab, saat ini mereka baru saja terkena musibah," imbuh Muzakir.
Sementara itu, Hairul menuturkan dirinya mengucapkan terima kasih dan sangat terbantu dengan adanya sumbangan dari bupati.
"Kami sangat berterima kasih. Uang dan bantuan ini dapat kami gunakan untuk memulai kehidupan lagi," ucap dia. (yud)
Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar menyantuni dua keluarga korban kebakaran di Dusun I Desa Lubuk Ampelas Muara Enim yakni Hairul (48), dan Fatemah (70), Selasa (7/2). Masing-masing korban kebakaran menerima bantuan uang tunai Rp2,5 juta, sembako, perlengkapan dapur serta seragam sekolah.
Dikatakan Muzakir, bantuan yang diberikan memang tidak akan mampu mengganti semua kerugian materil yang telah hilang akibat peristiwa kebakaran tersebut. Namun demikian, dengan adanya bantuan ini, kedua keluarga dapat memanfaatkannya untuk kembali memulai kehidupan seperti sebelumnya. Untuk selanjutnya, kembali berusaha guna membangun kehidupan yang lebih baik.
"Memang peristiwa kebakaran ini merupakan musibah dan ujian. Namun, hal ini tidak lantas harus membuat kita berputus asa. Sebaliknya, harus optimis untuk membangun kehidupan yang baru," ujar Muzakir.
Dilanjutkan Muzakir, ada banyak hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ini. Diantaranya kesabaran dan tawakal. Di sisi lain, peristiwa ini juga mengingatkan kepada semua pihak untuk dapat lebih berhati-hati saat menggunkan api ataupun listrik. "Kalau kebakaran ini dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Maka, berhati-hatilah. Jangan membuang bekas rokok atau sumber-sumber api lainnya secara sembarangan. Sebab, kecerobohan kecil bisa berakibat fatal," imbuh Muzakir.
Muzakir juga berharap, kepada para masyarakat untuk dapat senantiasa saling mengingatkan dan saling membantu bila ada tetangga mereka yang terkena musibah.
"Kepada para tetangga, bila ada yang bisa di bantu, jangan ragu-ragu untuk membantuk keluarga korban. Sebab, saat ini mereka baru saja terkena musibah," imbuh Muzakir.
Sementara itu, Hairul menuturkan dirinya mengucapkan terima kasih dan sangat terbantu dengan adanya sumbangan dari bupati.
"Kami sangat berterima kasih. Uang dan bantuan ini dapat kami gunakan untuk memulai kehidupan lagi," ucap dia. (yud)
Bangunan Pasar Sub Agrobisnis Terbengkalai
Pagaralam, SN
Bangunan gedung pasar sub agrobisnis di kawasan terminal Nendagung, Kota Pagaralam, yang dilakukan Dinas Perindagkop dinilai mubazir, karena hingga saat ini masih banyak belum ditempati dan dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan.
Bangunan pasar permanen berada di lokasi sempit dan sulit transportasi, jadi pedagang maupun pembeli tidak mau pergi ke pasar tersebut. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pagaralam, Dwikora Sastra Negara, Selasa (7/2).
Menurutnya, ketika dilakukan pengecekan lapangan, terlihat bangunan pasar yang megah ini tidak terawat dan bahkan sudah ditumbuhi rumput liar, ada juga sebagian mengalami kerusakan.
Sehubungan itu, dinas terkait diimbau tidak membuat program pembangunan hanya untuk menghambur-hamburkan anggaran, padahal masih banyak sarana masyarakat pedesaan perlu dibangun.
"Los dan petak pasar sub agrobisnis tidak pernah digunakan oleh siapapun, mengingat lokasinya kurang tertata dengan baik dan kondisi lingkungan tidak sehat serta masih banyak sarana yang kurang," ungkap dia.
Dwikora mengimbau Dinas Perindagkop tidak membuat perencanaan salah atau bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, dan harus melakukan survei kebutuhan masyarakat yang lebih urgen untuk pemilihan tempat strategis.
"Saya kira pembangunan sarana infrastruktur yang mubazir seperti ini menjadi catatan penting bagi pemerintah setempat, agar ke depan harus membuat program benar-benar membawa manfaat bagi rakyat dan tidak menghambur-hamburkan keuangan daerah atau negara," kata anggota DPRD Pagaralam Dapil Dempo ini.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Kota Pagaralam, H Yapani Rachim SIP MM mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang kondisi pasar tersebut untuk melakukan perbaikan dan menata kembali berbagai kebutuhan masyarakat yang perlu dibangun.
"Untuk sementara, kami belum bisa memberikan penjelasan kapan akan dilakukan perbaikan pasar permanen di Kota Pagaralam ini karena harus turun langsung untuk melihat keberadaannya di lapangan," ungkap dia seraya mengaku pihaknya belum mengetahui alasan apa yang mengakibatkan pedagang tidak dapat menggunakannya, padahal fasilitas sudah lengkap. (asn)
Bangunan gedung pasar sub agrobisnis di kawasan terminal Nendagung, Kota Pagaralam, yang dilakukan Dinas Perindagkop dinilai mubazir, karena hingga saat ini masih banyak belum ditempati dan dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan.
Bangunan pasar permanen berada di lokasi sempit dan sulit transportasi, jadi pedagang maupun pembeli tidak mau pergi ke pasar tersebut. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pagaralam, Dwikora Sastra Negara, Selasa (7/2).
Menurutnya, ketika dilakukan pengecekan lapangan, terlihat bangunan pasar yang megah ini tidak terawat dan bahkan sudah ditumbuhi rumput liar, ada juga sebagian mengalami kerusakan.
Sehubungan itu, dinas terkait diimbau tidak membuat program pembangunan hanya untuk menghambur-hamburkan anggaran, padahal masih banyak sarana masyarakat pedesaan perlu dibangun.
"Los dan petak pasar sub agrobisnis tidak pernah digunakan oleh siapapun, mengingat lokasinya kurang tertata dengan baik dan kondisi lingkungan tidak sehat serta masih banyak sarana yang kurang," ungkap dia.
Dwikora mengimbau Dinas Perindagkop tidak membuat perencanaan salah atau bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, dan harus melakukan survei kebutuhan masyarakat yang lebih urgen untuk pemilihan tempat strategis.
"Saya kira pembangunan sarana infrastruktur yang mubazir seperti ini menjadi catatan penting bagi pemerintah setempat, agar ke depan harus membuat program benar-benar membawa manfaat bagi rakyat dan tidak menghambur-hamburkan keuangan daerah atau negara," kata anggota DPRD Pagaralam Dapil Dempo ini.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Kota Pagaralam, H Yapani Rachim SIP MM mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang kondisi pasar tersebut untuk melakukan perbaikan dan menata kembali berbagai kebutuhan masyarakat yang perlu dibangun.
"Untuk sementara, kami belum bisa memberikan penjelasan kapan akan dilakukan perbaikan pasar permanen di Kota Pagaralam ini karena harus turun langsung untuk melihat keberadaannya di lapangan," ungkap dia seraya mengaku pihaknya belum mengetahui alasan apa yang mengakibatkan pedagang tidak dapat menggunakannya, padahal fasilitas sudah lengkap. (asn)
Warga Pagaralam Sukarela Bongkar Rumah untuk Pelebaran Jalan
Pagaralam, SN
Sejumlah rumah di sepanjang jalan protokol seperti jalan Kapten Sanaf, Kombes Umar, Kota Pagaralam, mulai dibongkar sukarela oleh pemiliknya.
Seperti terlihat Selasa (7/2), bangunan-bangunan rumah semi permanen dan pagar -pagar rumah di tepi sepanjang jalan lintas milik Sumatera Selatan yang berada ditengah-tengah kota telah dihancurkan. Ini dilakukan untuk kegiatan pelebaran jalan di ruas tersebut.
Saat ini, lebar jalan yang padat dilewati kendaraan ini hanya 8 meter, terdiri dari dua ruas dari masing-masing arah jalan yang berlawanan. Setelah proyek pelebaran, lebar jalan ini akan mencapai 16 meter dengan dua jalur, terdiri dari empat ruas jalan sekaligus.
Pelebaran ruas jalan dari simpang Manna hingga simpang Tanjung Aro mendesak dilakukan mengingat di ruas jalan ini sering terjadi kemacetan. Ruas jalan ini dikenal sebagai salah satu bottle neck (leher botol) penyebab kemacetan di Pagaralam.
Kepala Dinas PU, Kota Pagaralam, Yunali mengatakan, jalan lingkar kota, simpang tiga Tanjungaro tembus tugu simpang Manna sepanjang 7,1 kilometer (km) pembangunannya terus ditingkatkan.
"Proses pembangunan jalan dua jalur kota dan lingkar perlu dipercepat, sebagian besar masyarakat sudah bersedia memberikan lahan untuk dibebaskan meskipun ada yang harus gantirugi, karena jalur ini dapat mengatasi kemacetan jika arus lalu lintas meningkat," ungkapnya.
Dia mengatakan, saat ini jalan lingkar mulai dari Dusun Tanjungaro simpang Manak, simpang Tajungpayang hingga Gunung Gare terus dilakukan, terutama untuk mengatasi kemacetan.
"Kalau melihat pertumbuhan kendaraan setiap tahun mencapai 1.000 unit untuk sepeda motor dan 100 unit mobil, kondisi jalan di wilayah Pagaralam sudah tidal laik lagi dengan luas sekitar enam meter," ungkap dia.
Menurut dia, bukan hanya akan menimbulkan kemacetan saja dan bahkan termasuk daya tahan akan berkurang bila dilewati kendaraan bertonase tinggi diatas 10 ton.
"Tentunya harus ada solusi, termasuk mengoptimalkan pengoperasian jalan lingkar kota," kata dia lagi.
Ia mengatakan, ada dua jalan lingkar kota yaitu simpang Manna- Tanjungpayang tembus ke simpang Tanjungaro sepanjang 8 kilometer dan simpang Manna-Tebad Gheban dan tembus ke simpang Tanjung Aro sepajang 7,1 Km.
"Pembangunan jalan ini sudah dimulai tahun 2009 lalu dan sudah dianggarkan dana Rp5,3 miliar untuk sepanjang 2 km dan tahun 2010 sebesar Rp7,5 miliar," ungkap dia.
Ia melanjutkan, ada sebagian ruas jalan dilakukan pembuatan cor beton, karena daerahnya labil dan menghindari cepat rusak.
"Peningkatan pembangunan jalan sangat tergantung dengan kondisi tanah, kalau sudah keras tentunya biaya akan semakin kecil sebab tidak perlu dilakukan pengerasan lagi," ungkapnya.
"Idealnya untuk pembangunan jalan sepajang 1 km dengan lebar 6 meter itu dibutuhkan dana sekitar Rp1 miliar lebih per km, dan untuk perbaikan sekurang-kurangnya dibutuhkan dana Rp500 juta, tapi tergantung jalan," pungkasnya. (asn)
Sejumlah rumah di sepanjang jalan protokol seperti jalan Kapten Sanaf, Kombes Umar, Kota Pagaralam, mulai dibongkar sukarela oleh pemiliknya.
Seperti terlihat Selasa (7/2), bangunan-bangunan rumah semi permanen dan pagar -pagar rumah di tepi sepanjang jalan lintas milik Sumatera Selatan yang berada ditengah-tengah kota telah dihancurkan. Ini dilakukan untuk kegiatan pelebaran jalan di ruas tersebut.
Saat ini, lebar jalan yang padat dilewati kendaraan ini hanya 8 meter, terdiri dari dua ruas dari masing-masing arah jalan yang berlawanan. Setelah proyek pelebaran, lebar jalan ini akan mencapai 16 meter dengan dua jalur, terdiri dari empat ruas jalan sekaligus.
Pelebaran ruas jalan dari simpang Manna hingga simpang Tanjung Aro mendesak dilakukan mengingat di ruas jalan ini sering terjadi kemacetan. Ruas jalan ini dikenal sebagai salah satu bottle neck (leher botol) penyebab kemacetan di Pagaralam.
Kepala Dinas PU, Kota Pagaralam, Yunali mengatakan, jalan lingkar kota, simpang tiga Tanjungaro tembus tugu simpang Manna sepanjang 7,1 kilometer (km) pembangunannya terus ditingkatkan.
"Proses pembangunan jalan dua jalur kota dan lingkar perlu dipercepat, sebagian besar masyarakat sudah bersedia memberikan lahan untuk dibebaskan meskipun ada yang harus gantirugi, karena jalur ini dapat mengatasi kemacetan jika arus lalu lintas meningkat," ungkapnya.
Dia mengatakan, saat ini jalan lingkar mulai dari Dusun Tanjungaro simpang Manak, simpang Tajungpayang hingga Gunung Gare terus dilakukan, terutama untuk mengatasi kemacetan.
"Kalau melihat pertumbuhan kendaraan setiap tahun mencapai 1.000 unit untuk sepeda motor dan 100 unit mobil, kondisi jalan di wilayah Pagaralam sudah tidal laik lagi dengan luas sekitar enam meter," ungkap dia.
Menurut dia, bukan hanya akan menimbulkan kemacetan saja dan bahkan termasuk daya tahan akan berkurang bila dilewati kendaraan bertonase tinggi diatas 10 ton.
"Tentunya harus ada solusi, termasuk mengoptimalkan pengoperasian jalan lingkar kota," kata dia lagi.
Ia mengatakan, ada dua jalan lingkar kota yaitu simpang Manna- Tanjungpayang tembus ke simpang Tanjungaro sepanjang 8 kilometer dan simpang Manna-Tebad Gheban dan tembus ke simpang Tanjung Aro sepajang 7,1 Km.
"Pembangunan jalan ini sudah dimulai tahun 2009 lalu dan sudah dianggarkan dana Rp5,3 miliar untuk sepanjang 2 km dan tahun 2010 sebesar Rp7,5 miliar," ungkap dia.
Ia melanjutkan, ada sebagian ruas jalan dilakukan pembuatan cor beton, karena daerahnya labil dan menghindari cepat rusak.
"Peningkatan pembangunan jalan sangat tergantung dengan kondisi tanah, kalau sudah keras tentunya biaya akan semakin kecil sebab tidak perlu dilakukan pengerasan lagi," ungkapnya.
"Idealnya untuk pembangunan jalan sepajang 1 km dengan lebar 6 meter itu dibutuhkan dana sekitar Rp1 miliar lebih per km, dan untuk perbaikan sekurang-kurangnya dibutuhkan dana Rp500 juta, tapi tergantung jalan," pungkasnya. (asn)
Sumsel Hanya Kebagian 100 Sekolah untuk Direhab
Palembang, SN
Perbaikan sekolah di Sumsel hampir dipastikan tidak akan selesai satu atau dua tahun kedepan. Pasalnya, alokasi dana untuk rehab sekolah rusak dari APBN hanya untuk 100 sekolahan setiap tahunnya.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Edward Jaya, Selasa (7/2). Katanya, dengan alokasi yang hanya 100 sekolah pertahun dipastikan tidak akan mampu mengcover perbaikan sekolah rusak di Sumsel yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan sekolah.
"Di OKU Timur saja, laporan yang masuk ke kita, ada sekitar 230 sekolah rusak yang mendesak untuk di rehab, itu belum ditambah dari kabupaten/kota lain, sementara setiap tahun anggaran dari pusat untuk rehab sekolah hanya 100 sekolahan, itu pun dibagi untuk 15 kabupaten/kota di Sumsel," ungkapnya.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, sesuai PP 38 tahun 2007, pemerintah provinsi tidak di bolehkan lagi menganggarkan rehab sekolah ke dalam APBD provinsi, semua di danai oleh pusat dalam bentuk DAK dan DAU dan dana itu langsung dikirim ke masing-masing kabupaten/kota.
"Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi permasalahan sekolah rusak ini, karena kita juga terganjal aturan, jadi sejak tahun 2011 lalu, dana rehab sekolah langsung dari pusat, provinsi tidak diperbolehkan lagi menganggarkan rehab sekolah" ujar dia.
Ia mengaku, Komisi V DPRD Sumsel sudah pernah menghadap langsung ke Sekjend Mendiknas di Jakarta, membicarakan permasalahan ini, namun tetap saja, provinsi tidak di perkenankan untuk menganggarkan dana rehab sekolah.
"Kita ingin PP 38 dapat diubah, sehingga provinsi dapat berkontribusi untuk mempercepat perbaikan sekolah rusak di Sumsel," harapnya. (awj)
Perbaikan sekolah di Sumsel hampir dipastikan tidak akan selesai satu atau dua tahun kedepan. Pasalnya, alokasi dana untuk rehab sekolah rusak dari APBN hanya untuk 100 sekolahan setiap tahunnya.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Edward Jaya, Selasa (7/2). Katanya, dengan alokasi yang hanya 100 sekolah pertahun dipastikan tidak akan mampu mengcover perbaikan sekolah rusak di Sumsel yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan sekolah.
"Di OKU Timur saja, laporan yang masuk ke kita, ada sekitar 230 sekolah rusak yang mendesak untuk di rehab, itu belum ditambah dari kabupaten/kota lain, sementara setiap tahun anggaran dari pusat untuk rehab sekolah hanya 100 sekolahan, itu pun dibagi untuk 15 kabupaten/kota di Sumsel," ungkapnya.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, sesuai PP 38 tahun 2007, pemerintah provinsi tidak di bolehkan lagi menganggarkan rehab sekolah ke dalam APBD provinsi, semua di danai oleh pusat dalam bentuk DAK dan DAU dan dana itu langsung dikirim ke masing-masing kabupaten/kota.
"Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi permasalahan sekolah rusak ini, karena kita juga terganjal aturan, jadi sejak tahun 2011 lalu, dana rehab sekolah langsung dari pusat, provinsi tidak diperbolehkan lagi menganggarkan rehab sekolah" ujar dia.
Ia mengaku, Komisi V DPRD Sumsel sudah pernah menghadap langsung ke Sekjend Mendiknas di Jakarta, membicarakan permasalahan ini, namun tetap saja, provinsi tidak di perkenankan untuk menganggarkan dana rehab sekolah.
"Kita ingin PP 38 dapat diubah, sehingga provinsi dapat berkontribusi untuk mempercepat perbaikan sekolah rusak di Sumsel," harapnya. (awj)
PDSR Lahat Pantau Penyebaran Flu Burung
Lahat, SN
Dinas Perternakan dan Perikanan (Disnakan) Lahat telah membentuk tim Participatory Diseses Surveilance Respon (PDSR) memantau perkembangan penyebaran flu burung di Kabupaten Lahat. Pemantauan dilakukan langsung ke kandang-kandang ternah warga.
Kabid Kesehatan Hewan (Keswan), Ir Juni Hernianti menyatakan, hingga kini tim PDSR belum menerima laporan dari masyarakat yang ayammnya mati mendadak. Bila terjadi, maka tim akan turun ke lapangan dan menyemprot kandang tersebut menggunakan desinfectan.
"Namun apabila ada petani ayam yang ingin meminta desinfectan, Disnakkan juga akan memberikannnya secara cuma-cuma kepada mereka,” katanya.
Sementara Kadinkes Lahat dr H Muzakir SH MKes menyebutkan, pihaknya juga bersiaga di setiap puskesmas tersebar di 21 kecamatan dalam mengantisipasi penyebaran flu burung.
"Tentunya kita bekerjasama dengan Disnakkan untuk mengantisipasi flu burung supaya tidak menyebar kemana-mana dengan demikian, penyedian tamiflu di setiap puskesmas perlu diperhatikan,” katanya. (zal)
Dinas Perternakan dan Perikanan (Disnakan) Lahat telah membentuk tim Participatory Diseses Surveilance Respon (PDSR) memantau perkembangan penyebaran flu burung di Kabupaten Lahat. Pemantauan dilakukan langsung ke kandang-kandang ternah warga.
Kabid Kesehatan Hewan (Keswan), Ir Juni Hernianti menyatakan, hingga kini tim PDSR belum menerima laporan dari masyarakat yang ayammnya mati mendadak. Bila terjadi, maka tim akan turun ke lapangan dan menyemprot kandang tersebut menggunakan desinfectan.
"Namun apabila ada petani ayam yang ingin meminta desinfectan, Disnakkan juga akan memberikannnya secara cuma-cuma kepada mereka,” katanya.
Sementara Kadinkes Lahat dr H Muzakir SH MKes menyebutkan, pihaknya juga bersiaga di setiap puskesmas tersebar di 21 kecamatan dalam mengantisipasi penyebaran flu burung.
"Tentunya kita bekerjasama dengan Disnakkan untuk mengantisipasi flu burung supaya tidak menyebar kemana-mana dengan demikian, penyedian tamiflu di setiap puskesmas perlu diperhatikan,” katanya. (zal)
SDN 1 Arahan Dapat Bantuan Fisik
Lahat, SN
Program Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lahat terus ditingkatkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat untuk membantu sarana prasarana SDN 01 Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur yang mendapatkan Dana Block Grant Pusat sebesar Rp 200 juta untuk pembangunan gedung dua lokal. Pekerjaan ini dilaksanakan 30 Januari sampai 30 Maret.
"Saya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal pembangunan ini untuk Bendahara Ibu Sulitiawati. Dana Block Grant memang kami minta dari pusat untuk membangun gedung dua lokal mengingat masih kurangnya lokal untuk menampung sebanyak 229 siswa murid. Apalagi sekarang gedung yang lama hanya lima lokal, sedangkan siswa murid ada yang masuk pagi dan sore, dengan adanya penambahan dua lokal bantuan dari pusat kami sangat terbantu dan untuk siswa tidak ada lagi yang masuk sore," terang Kepsek SDN I Arahan, Hartini, Selasa (7/2).
Hartini meminta pada Pemkab Lahat melalui Dinas Pendidikan perlunya penambahan ruang perpustakaan yang dianggarkan melalui APBD atau DAK, agar mutu pendidikan di Kabupaten Lahat terus meningkat.
Kepala UPTD Kecamatan Merapi Timur Aminudin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya (7/2) membenarkan SDN 01 Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur mendapatkan dana Block Grant dari pusat, karena perlunya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Lahat khususnya sarana dan prasarana perlunya penambahan dan perbaikan.
"Dalam pembangunan gedung sekolah yang harus jemput bola kita minta kepada Dirjen Pendidikan di Jakarta, untuk membantu program Pemkab Lahat bahwa tidak ada lagi gedung Sekolah Dasar yang rusak dan bocor sesuai perubahan yang dipimpin Bupati Saifudin Aswari Riva’i," ucapnya. (zal)
Program Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lahat terus ditingkatkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat untuk membantu sarana prasarana SDN 01 Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur yang mendapatkan Dana Block Grant Pusat sebesar Rp 200 juta untuk pembangunan gedung dua lokal. Pekerjaan ini dilaksanakan 30 Januari sampai 30 Maret.
"Saya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal pembangunan ini untuk Bendahara Ibu Sulitiawati. Dana Block Grant memang kami minta dari pusat untuk membangun gedung dua lokal mengingat masih kurangnya lokal untuk menampung sebanyak 229 siswa murid. Apalagi sekarang gedung yang lama hanya lima lokal, sedangkan siswa murid ada yang masuk pagi dan sore, dengan adanya penambahan dua lokal bantuan dari pusat kami sangat terbantu dan untuk siswa tidak ada lagi yang masuk sore," terang Kepsek SDN I Arahan, Hartini, Selasa (7/2).
Hartini meminta pada Pemkab Lahat melalui Dinas Pendidikan perlunya penambahan ruang perpustakaan yang dianggarkan melalui APBD atau DAK, agar mutu pendidikan di Kabupaten Lahat terus meningkat.
Kepala UPTD Kecamatan Merapi Timur Aminudin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya (7/2) membenarkan SDN 01 Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur mendapatkan dana Block Grant dari pusat, karena perlunya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Lahat khususnya sarana dan prasarana perlunya penambahan dan perbaikan.
"Dalam pembangunan gedung sekolah yang harus jemput bola kita minta kepada Dirjen Pendidikan di Jakarta, untuk membantu program Pemkab Lahat bahwa tidak ada lagi gedung Sekolah Dasar yang rusak dan bocor sesuai perubahan yang dipimpin Bupati Saifudin Aswari Riva’i," ucapnya. (zal)
Langganan:
Postingan (Atom)