Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Jumat, 30 Maret 2012
BBM Naik, Pemerintah Siapkan Angkutan Gratis
Palembang,SN
Menjaga kemungkinan terburuk Efek dari kenaikan harga BBM per 1 april mendatang, Pemerintah Kabupaten OKI akan melaksanakan sejumlah program. Salah satunya dengan menyediakan angkutan umum gratis bagi mahasiswa, pelajar dan program dampingan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
"Terhadap kemungkinan dampaknya di masyarakat, kita dapat menyelesaikan dengan cara protes, kita harus memberikan berbagai solusi yang dapat mengurangi beban masyarakat. Sehingga kebijakan tersebut dapat menyelamatkan negara dan rakyat," kata Bupati OKI Ishak Mekki, kepada wartawan, Jumat (30/3).
Oleh karena itu, Bupati OKI Ishak Mekki mengatakan, pemerintahnya sejak hari pertama pemberlakuan kenaikkan harga BBM, akan memberlakukan angkutan gratis bagi pelajar dan mahasiswa.
"Selanjutnya akan dilakukan program pendampingan BLT yang diberikan kepada rakyat miskin. Artinya jika BLT itu tidak cukup atau mampu mengatasi persoalan rakyat miskin, pemerintah kabupaten OKI akan memberikan tambahan. Tetapi ini berjalan sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau cukup kita tidak memberikan apa-apa, jika ada yang kurang baru kita berikan bantuan. Misalnya BLT itu ternyata memberikan dampak susahnya mereka membeli beras, ya mungkin kita beri bantuan beras," ujarnya.
"Bantuan ini sampai situasi aman. Kalau kondisi mereka sudah normal, baru kita hentikan," ujar Bupati Ishak Mekki. Selain itu, Ishak juga akan membuka posko hingga ke tingkat desa terkait soal penyaluran BLT. Posko ini merupakan posko yang dibentuk masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran BLT.(sn/nt/tw/try)
Menjaga kemungkinan terburuk Efek dari kenaikan harga BBM per 1 april mendatang, Pemerintah Kabupaten OKI akan melaksanakan sejumlah program. Salah satunya dengan menyediakan angkutan umum gratis bagi mahasiswa, pelajar dan program dampingan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
"Terhadap kemungkinan dampaknya di masyarakat, kita dapat menyelesaikan dengan cara protes, kita harus memberikan berbagai solusi yang dapat mengurangi beban masyarakat. Sehingga kebijakan tersebut dapat menyelamatkan negara dan rakyat," kata Bupati OKI Ishak Mekki, kepada wartawan, Jumat (30/3).
Oleh karena itu, Bupati OKI Ishak Mekki mengatakan, pemerintahnya sejak hari pertama pemberlakuan kenaikkan harga BBM, akan memberlakukan angkutan gratis bagi pelajar dan mahasiswa.
"Selanjutnya akan dilakukan program pendampingan BLT yang diberikan kepada rakyat miskin. Artinya jika BLT itu tidak cukup atau mampu mengatasi persoalan rakyat miskin, pemerintah kabupaten OKI akan memberikan tambahan. Tetapi ini berjalan sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau cukup kita tidak memberikan apa-apa, jika ada yang kurang baru kita berikan bantuan. Misalnya BLT itu ternyata memberikan dampak susahnya mereka membeli beras, ya mungkin kita beri bantuan beras," ujarnya.
"Bantuan ini sampai situasi aman. Kalau kondisi mereka sudah normal, baru kita hentikan," ujar Bupati Ishak Mekki. Selain itu, Ishak juga akan membuka posko hingga ke tingkat desa terkait soal penyaluran BLT. Posko ini merupakan posko yang dibentuk masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran BLT.(sn/nt/tw/try)
Gubernur Tinjau Ulang SE Angkutan Batubara
Gubernur Tinjau Ulang SE Angkutan Batubara
Palembang, SN
Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin memberi sinyal akan meninjau ulang surat edaran (SE) yang dikeluarkannya terkait larangan angkutan batubara melintasi jalan umum per 1 April mendatang.
Sebelum memberi keputusan, Alex terlebih dahulu akan meninjau pembangunan jalan khusus angkutan batubara. Jika jalannya memang belum memungkinkan untuk dilewati truk besar bermuatan batubara, maka ia akan memberikan perpanjangan waktu kepada pengusaha angkutan batubara melewati jalan umum hingga jalan alternatif yang dijanjikan selesai.
Alex mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara yang meminta perpanjangan melewati jalan umum.
“Mereka bukannya menolak melewati jalan khusus tersebut, namun meminta perpanjangan waktu karena jalan khususnya sebagian belum stabil,” jelas Alex Noerdin usai acara sosialisasi MoU dewan pers dengan Polri, dan MoU dewan pers dengan Komisi Informasi di Hotel Aryaduta, Kamis (29/3).
Alex menambahkan, pembangunan jalan khusus angkutan batubara tidak bisa dipercepat, karena pembangunannya dipengaruhi oleh cuaca yang kurang baik.
”Kita memang harus menunggu cuaca baik. Jadi kita akan pertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara,” ujarnya.
“Kita akan meninjau lokasi dalam waktu 1-2 hari lagi. Kalau keberatan para pengusaha batubara dan angkutan batubara bisa diterima, barangkali bisa diperpanjang hingga 1-3 bulan kedepan sampai jalan khusus tersebut selesai,” tambah Alex.
Alex mengatakan, jalan khusus batubara sudah bisa dilewati oleh truk kecil. Tapi untuk truk besar memang belum bisa.
”Untuk truk kecil sudah bisa mulai melewati jalan khusus. Tapi untuk truk besar memang belum bisa lewat,” pungkasnya. (pit)
Palembang, SN
Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin memberi sinyal akan meninjau ulang surat edaran (SE) yang dikeluarkannya terkait larangan angkutan batubara melintasi jalan umum per 1 April mendatang.
Sebelum memberi keputusan, Alex terlebih dahulu akan meninjau pembangunan jalan khusus angkutan batubara. Jika jalannya memang belum memungkinkan untuk dilewati truk besar bermuatan batubara, maka ia akan memberikan perpanjangan waktu kepada pengusaha angkutan batubara melewati jalan umum hingga jalan alternatif yang dijanjikan selesai.
Alex mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara yang meminta perpanjangan melewati jalan umum.
“Mereka bukannya menolak melewati jalan khusus tersebut, namun meminta perpanjangan waktu karena jalan khususnya sebagian belum stabil,” jelas Alex Noerdin usai acara sosialisasi MoU dewan pers dengan Polri, dan MoU dewan pers dengan Komisi Informasi di Hotel Aryaduta, Kamis (29/3).
Alex menambahkan, pembangunan jalan khusus angkutan batubara tidak bisa dipercepat, karena pembangunannya dipengaruhi oleh cuaca yang kurang baik.
”Kita memang harus menunggu cuaca baik. Jadi kita akan pertimbangkan permintaan para pengusaha batubara dan angkutan batubara,” ujarnya.
“Kita akan meninjau lokasi dalam waktu 1-2 hari lagi. Kalau keberatan para pengusaha batubara dan angkutan batubara bisa diterima, barangkali bisa diperpanjang hingga 1-3 bulan kedepan sampai jalan khusus tersebut selesai,” tambah Alex.
Alex mengatakan, jalan khusus batubara sudah bisa dilewati oleh truk kecil. Tapi untuk truk besar memang belum bisa.
”Untuk truk kecil sudah bisa mulai melewati jalan khusus. Tapi untuk truk besar memang belum bisa lewat,” pungkasnya. (pit)
Kepala Kesbang Pol Muba Jadi Tersangka
Sekayu, SN
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Hendarsa Alias Dadang menjadi tersangka, dalam kasus korupsi APBD 2011 sebesar Rp 152 juta.
Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sekayu Juhata SH, tersangka Dadang, tersandung tiga kasus penggelapan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muba 2011 yang lalu. Dimana besarnya anggaran, Rp 75 juta, Rp25 juta, dan Rp57 juta. Ketiga ananggaran dana tersebut, dicairkan oleh tersangka dengan menggunakan anggaran pribadi.
“Seluruhnya uang tersebut, dari APBD 2011 dan langsung masuk ke rekening pribadi tersangka,” terang Juhata.
Tersangka sendiri, dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi, dengan acaman hukuman minimal satu tahun dan tiga tahun. Sebelumnya, lanjut Juhata, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejak tadi siang dengan 26 pertanyaan. Selain itu, tersangka sebelumnya telah dilakukan pemanggilan pada Senin (26/3), namun tidak hadir karena sakit.
“Sebenarnya hari Senin yang lalu kita panggil, tidak datang. Saat ini status Dadang, sebagai tahanan kejaksaan yang dititipkan pada Lapas Sekayu,” katanya.
Disinggung kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut, Juhata belum dapat menjelaskan. Namun, sejauh ini hanya Hendarsa alias Dadang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Sebelumnya Salah satu staf Intel Kejaksaan Negeri Sekayu, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan ke kantor tersangka. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan penyelidikan yang kemudian dilimpahkan kepada Seksi Pidana Khusus.
“Kita telah lakukan penyelidikan dan pengumpulan data pada kasus korupsi tersebut,” katanya.
Untuk diketahui, Dadang sebelumnya dilakukan pemeriksaan sejak pukul 14.00 WIB, sekitar pukul 15.30, keluar untuk ketoilet dengan raut muka yang agak kusut. Baru sekitar pukul, 19.00 WIB tersangka ditemani oleh pengacara tersangkakeluar dari ruang pemeriksaan. Selang 15 menit kemudian tersangka Dadang digiring oleh anggota kejaksaan untuk diangkut ke mobil tahanan dan langsung di bawa ke Lapas di saksikan puluhan media cetak dan elektronik. (her)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Hendarsa Alias Dadang menjadi tersangka, dalam kasus korupsi APBD 2011 sebesar Rp 152 juta.
Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sekayu Juhata SH, tersangka Dadang, tersandung tiga kasus penggelapan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muba 2011 yang lalu. Dimana besarnya anggaran, Rp 75 juta, Rp25 juta, dan Rp57 juta. Ketiga ananggaran dana tersebut, dicairkan oleh tersangka dengan menggunakan anggaran pribadi.
“Seluruhnya uang tersebut, dari APBD 2011 dan langsung masuk ke rekening pribadi tersangka,” terang Juhata.
Tersangka sendiri, dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi, dengan acaman hukuman minimal satu tahun dan tiga tahun. Sebelumnya, lanjut Juhata, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejak tadi siang dengan 26 pertanyaan. Selain itu, tersangka sebelumnya telah dilakukan pemanggilan pada Senin (26/3), namun tidak hadir karena sakit.
“Sebenarnya hari Senin yang lalu kita panggil, tidak datang. Saat ini status Dadang, sebagai tahanan kejaksaan yang dititipkan pada Lapas Sekayu,” katanya.
Disinggung kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut, Juhata belum dapat menjelaskan. Namun, sejauh ini hanya Hendarsa alias Dadang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Sebelumnya Salah satu staf Intel Kejaksaan Negeri Sekayu, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan ke kantor tersangka. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan penyelidikan yang kemudian dilimpahkan kepada Seksi Pidana Khusus.
“Kita telah lakukan penyelidikan dan pengumpulan data pada kasus korupsi tersebut,” katanya.
Untuk diketahui, Dadang sebelumnya dilakukan pemeriksaan sejak pukul 14.00 WIB, sekitar pukul 15.30, keluar untuk ketoilet dengan raut muka yang agak kusut. Baru sekitar pukul, 19.00 WIB tersangka ditemani oleh pengacara tersangkakeluar dari ruang pemeriksaan. Selang 15 menit kemudian tersangka Dadang digiring oleh anggota kejaksaan untuk diangkut ke mobil tahanan dan langsung di bawa ke Lapas di saksikan puluhan media cetak dan elektronik. (her)
Puluhan Karyawan PDAM Tirta Betuah 'MERADANG'
Banyuasin, SN
Sebanyak 63 karyawan Honor, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Harian Tetap (HT) di PDAM Tirta Betuah meradang. Pasalnya, hingga saat ini Pemkab Banyuasin belum memberikan kejelasan tentang status dan pengangkatan karyawan.
Empat perwakilan karyawan HT di Masjid Al Amir Komplek Perkantoran Sekojo, masing-masing Saihu, Irwandi, Harsono dan Mulyadi mengaku sudah bergabung di PDAM sejak Kabupaten Banyuasin belum dimekarkan.
Saat pemekaran lima Cabang PDAM, yaitu PDAM Betung, PDAM Pangkalan Balai, Sungai Pinang, Mariana dan PDAM Air Batu beserta karyawannya diserahkan dari Pemkab Muba ke Pemkab Banyuasin.
“Sejak saat itu status kami sudah menjadi Karyawan HT PDAM Tirta Betuah, sayangnya hingga belasan tahun kami mengabdikan diri di PDAM, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kami akan diangkat dari karyawan HT menjadi karyawan perusahaan, ini sebenarnya yang kami sesalkan,“ kata Irwandi.
Padahal, rekan-rekannya yang dulu sesama karyawan HT di Muba sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan. “Bahkan ada yang angkatan tahun 2008 sekarang sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan, lalu bagaimana nasib kami di Banyuasin," ujarnya.
Keluhan serupa diungkapkan Agus perwakilan karyawan honor dan THL. Menurutnya, masa kerja yang dilakukan oleh 54 karyawan honor dan THL sudah melebihi batas dari cukup.
“Kami sebenarnya juga bingung, apa alasan Pemkab Banyuasin belum mau mengangkat kami, jangankan kami yang haya karyawan honor dan THL, mereka yang sudah belasan tahun menjadi karyawan tetap pun belum mendapatkan kejelasan status mereka,“ bebernya.
Kondisi ini, sebenarnya sudah pernah disampaikan ke Plt Direktur PDAM Tirta Betuah Dadang Sukomdi, namun karena kondisnya masih Plt, Dadang mengaku belum dapat berbuat banyak, apalagi selama ini kegiatan PDAM masih ditopang oleh Dinas PU Cipta Karya.
“Katanya dia (Dadang) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan. Karena posisi dia sendiri masih Plt,“ tuturnya.
Kesal dengan jawaban yang tidak jelas, 63 karyawan ini melaporkan nasib mereka ke Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed.
“Tetapi jawaban yang sama yang kami dapatkan, kami disuruh sabar menunggu dan menunggu," tuturnya.
Mereka pun mengancam, jika tidak segera diberikan kejelasan nasib mereka, seluruh karyawan honor, THL dan HT akan melakukan aksi mogok kerja. “Sekalian saja pak, honor yang kami terima sangat tidak sesuai dengan kebutuhan sehari – hari. Jika ada pengangkatan, kemungkinan besar nasib kami bisa terbantu, namun kalau tetap seperti ini, kami akan tertekan pak, belum lagi keluarga kami yang membutuhkan nafkah," tegasnya. (sir)
Sebanyak 63 karyawan Honor, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Harian Tetap (HT) di PDAM Tirta Betuah meradang. Pasalnya, hingga saat ini Pemkab Banyuasin belum memberikan kejelasan tentang status dan pengangkatan karyawan.
Empat perwakilan karyawan HT di Masjid Al Amir Komplek Perkantoran Sekojo, masing-masing Saihu, Irwandi, Harsono dan Mulyadi mengaku sudah bergabung di PDAM sejak Kabupaten Banyuasin belum dimekarkan.
Saat pemekaran lima Cabang PDAM, yaitu PDAM Betung, PDAM Pangkalan Balai, Sungai Pinang, Mariana dan PDAM Air Batu beserta karyawannya diserahkan dari Pemkab Muba ke Pemkab Banyuasin.
“Sejak saat itu status kami sudah menjadi Karyawan HT PDAM Tirta Betuah, sayangnya hingga belasan tahun kami mengabdikan diri di PDAM, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kami akan diangkat dari karyawan HT menjadi karyawan perusahaan, ini sebenarnya yang kami sesalkan,“ kata Irwandi.
Padahal, rekan-rekannya yang dulu sesama karyawan HT di Muba sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan. “Bahkan ada yang angkatan tahun 2008 sekarang sudah diangkat menjadi karyawan perusahaan, lalu bagaimana nasib kami di Banyuasin," ujarnya.
Keluhan serupa diungkapkan Agus perwakilan karyawan honor dan THL. Menurutnya, masa kerja yang dilakukan oleh 54 karyawan honor dan THL sudah melebihi batas dari cukup.
“Kami sebenarnya juga bingung, apa alasan Pemkab Banyuasin belum mau mengangkat kami, jangankan kami yang haya karyawan honor dan THL, mereka yang sudah belasan tahun menjadi karyawan tetap pun belum mendapatkan kejelasan status mereka,“ bebernya.
Kondisi ini, sebenarnya sudah pernah disampaikan ke Plt Direktur PDAM Tirta Betuah Dadang Sukomdi, namun karena kondisnya masih Plt, Dadang mengaku belum dapat berbuat banyak, apalagi selama ini kegiatan PDAM masih ditopang oleh Dinas PU Cipta Karya.
“Katanya dia (Dadang) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan. Karena posisi dia sendiri masih Plt,“ tuturnya.
Kesal dengan jawaban yang tidak jelas, 63 karyawan ini melaporkan nasib mereka ke Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed.
“Tetapi jawaban yang sama yang kami dapatkan, kami disuruh sabar menunggu dan menunggu," tuturnya.
Mereka pun mengancam, jika tidak segera diberikan kejelasan nasib mereka, seluruh karyawan honor, THL dan HT akan melakukan aksi mogok kerja. “Sekalian saja pak, honor yang kami terima sangat tidak sesuai dengan kebutuhan sehari – hari. Jika ada pengangkatan, kemungkinan besar nasib kami bisa terbantu, namun kalau tetap seperti ini, kami akan tertekan pak, belum lagi keluarga kami yang membutuhkan nafkah," tegasnya. (sir)
Dukun Palsu Tipu Isteri Kades
Muara Enim, SN
Tipu muslihat, Muhamad Kunci (39) yang berpura-pura sebagai dukun (orang pintar) akhirnya terbongkar. Warga Desa Karang Agung Kecamatan Penukal Abab ini sebelumnya telah menipu korbannya, Tri Agustina yang merupakan istri kades Cinta Kasih Gunung Megang.
Kejadian tersebut, Senin malam (26/3) sekitar pukul 19.00 WIB, modus operandinya, tersangka yang menakut-nakuti korban kalau dia terkena guna-guna yang dikirim orang yang tak senang terhadapnya. Untuk menyakinkan korban, tersangka menunjukan kalau dihalaman rumah korban yang tinggal di Jalan Pelita Jaya Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang terdapat barang-barang teluh yang berisi, paku, gelas,
kaca, dan silet.
Atas temuan tersebut, korban Tri Agustina dan orangnya Nurlela (50) merasa yakin kalau korban memang benar terkena guna-guna. Lalu, tersangka menyarankan korban untuk menangkal guna-guna tersebut, dengan syarat korban harus menyediakan emas sebagai jaminannya.
Lalu syarat yang diminta tersangka akhirnya dipenuhi korban dengan memberikan kalung emas seberat 1 suku dengan uang sebanyak Rp 250 ribu. Tak cukup hanya itu saja, keesokan harinya, Selasa malam (27/3) pada jam yang sama, tersangka kembali mendatangi korban dan meminta kembali emas dengan dalih untuk syarat lanjutannya.
Korban yang telah terpedaya akhirnya menyerahkan cincin emas seberat ½ suku kepada tersangka. Kemudian tersangka memberikan setambul qur’an kepada korban. Jimat tersebut kata tersangka harus dipakai korban layaknya kalung.
Suami korban, yakni Kades Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang, Seh Man,mengendus kalau gelagat dukun tersebut adalah akal-akalnya saja untuk menipu istri dan keluarganya.
Pada Kamis siang (29/3), Seh Man dan berapa keluarga lainnya berusaha untuk ketemu dengan tersangka namun upaya tak berjalan mulus sebab tersangka berusaha untuk mengindar. Bahkan keluarga korban berusaha untuk mencarinya hingga akhirnya berhasil bertemu di depan SPBU Talang Jawa Muara Enim. Ketika itu tersangka sedang menampal ban motornya.
Karena kesal, kelurga korban lalu meminta bantuan warga untuk membawanya ke Polres Muara Enim sebab tersangka telah melakukan penipuan. Bahkan warga sekitar yang kesal atas kelakuan tersangka sempat memberikan bogem mentah hingga tersangka babak belur.
Tersangka pun sempat dilarikan ke RSUD HM Rabain Muara Enim untuk diberikan perawatan medis oleh petugas yang telah menggiringnya. Selanjutnya, tersangka dibawah ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.
Dari pengakuan korban, Tri Agustina dan suaminya, Seh Man ketika ditemui di ruang SPK Polres Muara Enim mengatakan, kalau dia telah ditipu oleh tersangka yang tidak dikenalnya sama sekali.
“Aku telah ditipu pak, kalung emas satu suku dan cincin setengah suku dan uang sebanyak rp 250 ribu sudah diambilnya,”ucap Tri Agustina yang melapork ke piket jaga SPK Polres Muara Enim.
Sama halnya dikatakan Seh Man, dia telah mengetahui kedok dukun palsu tersebut. Bahkan, tersangka katanya, telah mengasut istrinya untuk menjelek-jelekannya agar mereka berdua bertengkar. “Kami berharap, tersangka diproses hukum,” ungkapnya.
Sedangkan dari pengakuan tersangka, dia membenarkan kalau dia hanya berpura-pura sebagai dukun atau orang pintar. Dia sengaja menanamkan barang-barang seperti, paku, kaca, silet di halaman rumah korban agar mereka percaya kalau orang di rumahnya tersebut terkena guna-guna yang dikirim orang lain yang tak senang terhadap keluarga tersebut.
“Ya, pak, memang, barang-barang seperti, kaca, paku, silet dan banyak lainnya aku tanam di halaman rumah korban. Biar mereka yakin kalau memang benar-benar diguna-guna,”ungkap Muhamad Kunci yangkesehariannya sebagai penyadap karet.
Dia mengakui, kalau profesi dukun palsu ini baru digelutinya untuk pertama kalinya. “Baru sekali ini lah pak, aku nipu,”ucap tersangka.
Sementara itu, Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kepala SPK III Aiptu Rusdi Yahya SH membenarkan kejadian tersebut. Tersangka masih dimintai keterangan petugas. Selanjutnya, tersangka akan dilimpahkan ke bagian Sat Reskrim untuk proses lebih lanjut. (yud)
Ditipu Ratusan Juta, Polisi Lapor Polisi
Palembang, SN
Seorang anggota kepolisian Pitriansya (25) melaporkan GW yang telah menipunya ratusan juta rupiah. Awalnya Pitriansya memesan satu unit mobil merek honda jazsz dengan GW pada Agustus 2011 yang lalu, setelah sepakat dengan perjanjian yang diajukan, pitriansyamemberikan uang DP pertama sebesar Rp 85 juta kepada GW.
Kemudian ditambah DP kedua sebesar Rp 35 juta sehingga total uang yang telah diserahkan Pitriansya kepada GW adalah Rp 120 juta. Merasa pesananya tidak pernah diantarkan oleh GW sesuai dengan waktu kesepakatan yang telah disepakati Pitriansya merasa ditipu.
Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabaruddin Ginting melalui Kasat Reskrim Kompol Frido Situmotang, membenarkan telah menerima laporan dari pelapor yang menjadi korban atas kasus penipuan.(**)
Seorang anggota kepolisian Pitriansya (25) melaporkan GW yang telah menipunya ratusan juta rupiah. Awalnya Pitriansya memesan satu unit mobil merek honda jazsz dengan GW pada Agustus 2011 yang lalu, setelah sepakat dengan perjanjian yang diajukan, pitriansyamemberikan uang DP pertama sebesar Rp 85 juta kepada GW.
Kemudian ditambah DP kedua sebesar Rp 35 juta sehingga total uang yang telah diserahkan Pitriansya kepada GW adalah Rp 120 juta. Merasa pesananya tidak pernah diantarkan oleh GW sesuai dengan waktu kesepakatan yang telah disepakati Pitriansya merasa ditipu.
Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabaruddin Ginting melalui Kasat Reskrim Kompol Frido Situmotang, membenarkan telah menerima laporan dari pelapor yang menjadi korban atas kasus penipuan.(**)
Dirut PT GH EMMI Dilaporkan
Muara Enim, SNDirut PT Energi Musi Makmur Johanes Kenedi, dan Direktur Operasi Jimmy Sumarlin melaporkan Dirut PT GH EMM Indonesia (GH EMMI), Zhang Kheming, dan penerjemahnya Parmin ke Polres Muara Enim, Kamis siang (29/3). Dalam laporannya, pelapor tak senang atas terlapor diduga telah mempermalukannya dan memukul pelapor.
"Kami ini diundang secara resmi. Tetapi ketika datang kami diusir dan dipermalukan. Bahkan kami dipukul. Kami tidak senang," tegas Dirut PT Energi Musi Makmur (EMM) Johanes Kenedi, dan Direktur Operasi Jimmy Sumarlin, Kamis (29/3) sekitar pukul 15.00 di Mapolres Muara Enim.
Johanes Kenedi, didampingi Jimmy Sumarlin, mengatakan, pengaduan tersebut berawal ketika dirinya sebagai pemegang saham 20 persen di PT GH EMM Indonesia yang merupakan perusahaan patungan dengan perusahaan asing (cina), diundang melalui pengumuman salah satu koran terbitan nasional yang terbit pada tanggal 12 Maret 2011, untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
Dilanjutkan Johanes, dalam rapat tersebut dihadiri oleh, Pemimpin rapat Zhang Kheming yang menjabat sebagai Dirut PT GH MM Indonesia, yang dimulai pada pukul 09.00.
Rapat dilanjutkan oleh notaris yang ditunjuk oleh Zhang Kheming. Kemudian oleh notaris pihaknya dipaksa keluar rapat, dengan alasan sudah tidak lagi menjabat sebagai Direksi PT EMM, dan akta perusahaan belum di perpanjang.
Mendengar hal tersebut dia berdua protes sebab merasa dipermalukan. Kemudian, mereka sempat tak terima dan marah-marah, lalu ada Parmin yang bertugas sebagai penterjemah, diduga langsung memukul muka Johanes tetapi berhasil ditangkis namun terkena jari tangannya hingga memar. Tak hanya itu saja, Parmin diduga menendang selangkangan Jimmi.
"Menurut kami, mereka ini disinyalir ada keinginan jelek, ingin mengambil seluruh saham. Padahal proyek ini, dahulu adalah milik kita, sebab perizinan IUP dan PLTU Gunung Raja, itu atas nama perusahaan kami," tegas Johanes kesal di depan SPK Polres Muara Enim.
Sementara itu menurut Kapolres Muaraenim AKBP Budi Suryanto, melalui Plh Kasatreskrim Iptu Bayu, membenarkan adanya pengaduan tersebut. Dan saat ini, pihaknya sedang mengambil keterangan pelapor.
Parmin yang dikonfirmasi wartawan melalui hand phonenya, belum dapat dihubungi karena HP nya tidak aktif. (yud)
Orang Gila Bebas Berkeliaran, DINSOS Terkesan Diam
Muaradua, SN
Hingga saat ini orang gila (orgil) menjadi masalah yang belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait utamanya Dinas Sosial setempat. Akibat pembiaran aparat terkait terbukti mereka tampak berkeliaran di Pasar dan terminal kecamatan Muaradua dan sekitarnya.
Madnaser (30) warga Talang bandung mengatakan, Muaradua tiap hari ada orang gila yang berkeliaran terlantar dipelataran terminal. Hal ini sangat mengganggu pemandangan sekitar lokasi terminal.
“Dihadapkan Pemandangan yang tak sedap warga sekitar rasa risih, dan terganggu dengan pemandangan tidak lazim tersebut, pakian minim dengan nyaris bugil beruntung ada yang berusaha dengan jalan mengatasi dengan memberikan pakaian tapi tetap saja tidak dikenakan,” kata Kamis (29/3).
Lanjutnya, selama ini nyaris tidak ada yang memperhatikan dari pemerintah setempat, bila aparat terkait terkesan cuek dan lepas tangan, utamanya terhadap dinas terakit bukan tidak mungkin masalah sosial ini akan berdampak pada keresahan masyarakat sekitar dan kedepannya akan menimbulkan masalah baru.
Dari Pantauan Suara Nusantara, orang gila tetap saja masih lalu lalang di sekitar lokasi pasar dan terminal dan terkadang dijalan protokol. Hal ini sangatlah mengganggu para pedagang dan pengunjung pasar serta para penumpang yang hendak bepergian Hal ni tidak terlepas dari persoalan sosial, yang dapat dipastikan seiring perjalan waktu akan meningkat jika saja aparat terkait tidak mampu mengatasi persoalan segera. (dan)
Hingga saat ini orang gila (orgil) menjadi masalah yang belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait utamanya Dinas Sosial setempat. Akibat pembiaran aparat terkait terbukti mereka tampak berkeliaran di Pasar dan terminal kecamatan Muaradua dan sekitarnya.
Madnaser (30) warga Talang bandung mengatakan, Muaradua tiap hari ada orang gila yang berkeliaran terlantar dipelataran terminal. Hal ini sangat mengganggu pemandangan sekitar lokasi terminal.
“Dihadapkan Pemandangan yang tak sedap warga sekitar rasa risih, dan terganggu dengan pemandangan tidak lazim tersebut, pakian minim dengan nyaris bugil beruntung ada yang berusaha dengan jalan mengatasi dengan memberikan pakaian tapi tetap saja tidak dikenakan,” kata Kamis (29/3).
Lanjutnya, selama ini nyaris tidak ada yang memperhatikan dari pemerintah setempat, bila aparat terkait terkesan cuek dan lepas tangan, utamanya terhadap dinas terakit bukan tidak mungkin masalah sosial ini akan berdampak pada keresahan masyarakat sekitar dan kedepannya akan menimbulkan masalah baru.
Dari Pantauan Suara Nusantara, orang gila tetap saja masih lalu lalang di sekitar lokasi pasar dan terminal dan terkadang dijalan protokol. Hal ini sangatlah mengganggu para pedagang dan pengunjung pasar serta para penumpang yang hendak bepergian Hal ni tidak terlepas dari persoalan sosial, yang dapat dipastikan seiring perjalan waktu akan meningkat jika saja aparat terkait tidak mampu mengatasi persoalan segera. (dan)
Tomcat Serang Pejabat OKI
Kayuagung, SN
Serangan kumbang Tomcat yang belakangan ini sedang dikhawatirkan warga di sejumlah daerah di Tanah Air belum juga berakhir. Meskipun tidak menyebabkan kematian, gigitan atau sengatan species kumbang Paederus fuscipes ini cukup menakutkan.
Betapa tidak, kumbang Tomcat yang dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle tersebut tidak memandang korban yang diserangnya. Bukan hanya anak kecil atau orang kelas bawah saja, Tomcatpun menyerang orang dewasa bahkan kelas atas atau pejabat.
Seperti yang terjadi di Kabupaten OKI, Ir Eddy Safrullah yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Ogan Komering Ilir (OKI) juga menjadi korban gigitan atau sengatan kumbang itu. Memang kejadian sudah lebih dari sepekan lalu, namun kabarnya baru tercium wartawan kemarin.
Kepala Dinas Kesehatan OKI (Kadinkes) OKI dr Mgs M Hakim MKes saat ditemui di gedung Kesenian Kayuagung, Kamis (29/3) siang membenarkan bila Kadisbun OKI terserang kumbang Tomcat. “Kejadiannya sekitar 10 hari yang lalu,” kata Hakim.
Dijelaskan dia, akibat serangan Tomcat pada tangan Kadisbun OKI tersebut, Eddy Safrullah harus mendapatkan perawatan medis secara serius. Serangan serangga yang memiliki racun ini menjadikan kulit korban mengalami luka serius.
”Tapi kondisinya sekarang sudah mulai membaik karena sudah diobati dan diberi olesan salep. Tomcat ini mengeluarkan racunnya dari air liur (ludah,red) sehingga menjadikan alergi pada kulit,” jelas Kadinkes OKI kemarin.
Lebih jauh diterangkan Hakim, gigitan atau sengatan Tomcat yang menyerang pejabat di OKI ini baru kali pertama ditemukan, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di pelosok pedesaan tapi hal ini tidak diketahui.
Diketahui, nama Tomcat sendiri sebenarnya di luar negeri merupakan merek produk pengontrol populasi hewan pengerat dan produk lem semut. Tomcat juga merupakan produk pestisida. Kumbang tomcat dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle. Jenis kumbang ini mencakup famili Staphylinidae, terdiri dari ribuan genus dan kurang lebih 46.000 spesies.
Spesies Paederus fiscipes adalah salah satu jenis kumbang yang masuk dalam genus Paederus. Totalnya, ada sekitar 12 spesies yang masuk genus tersebut. Ciri-ciri serangga ini adalah memiliki kepala warna hitam, dada dan perut berwarna oranye, dan sayap kebiruan. Warna mencolok berfungsi sebagai peringatan bagi predatornya, bahwa serangga ini punya racun.
Tomcat biasa hidup di persawahan. Pada siang hari, serangga ini biasa terbang di tanaman padi untuk mencari mangsa berupa wereng dan hama padi lainnya. Sebetulnya kumbang Tomcat ini atau Paederus fuscipes adalah serangga yang bermanfaat bagi petani karena membantu mengendalikan hama-hama padi. (iso)
Serangan kumbang Tomcat yang belakangan ini sedang dikhawatirkan warga di sejumlah daerah di Tanah Air belum juga berakhir. Meskipun tidak menyebabkan kematian, gigitan atau sengatan species kumbang Paederus fuscipes ini cukup menakutkan.
Betapa tidak, kumbang Tomcat yang dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle tersebut tidak memandang korban yang diserangnya. Bukan hanya anak kecil atau orang kelas bawah saja, Tomcatpun menyerang orang dewasa bahkan kelas atas atau pejabat.
Seperti yang terjadi di Kabupaten OKI, Ir Eddy Safrullah yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Ogan Komering Ilir (OKI) juga menjadi korban gigitan atau sengatan kumbang itu. Memang kejadian sudah lebih dari sepekan lalu, namun kabarnya baru tercium wartawan kemarin.
Kepala Dinas Kesehatan OKI (Kadinkes) OKI dr Mgs M Hakim MKes saat ditemui di gedung Kesenian Kayuagung, Kamis (29/3) siang membenarkan bila Kadisbun OKI terserang kumbang Tomcat. “Kejadiannya sekitar 10 hari yang lalu,” kata Hakim.
Dijelaskan dia, akibat serangan Tomcat pada tangan Kadisbun OKI tersebut, Eddy Safrullah harus mendapatkan perawatan medis secara serius. Serangan serangga yang memiliki racun ini menjadikan kulit korban mengalami luka serius.
”Tapi kondisinya sekarang sudah mulai membaik karena sudah diobati dan diberi olesan salep. Tomcat ini mengeluarkan racunnya dari air liur (ludah,red) sehingga menjadikan alergi pada kulit,” jelas Kadinkes OKI kemarin.
Lebih jauh diterangkan Hakim, gigitan atau sengatan Tomcat yang menyerang pejabat di OKI ini baru kali pertama ditemukan, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di pelosok pedesaan tapi hal ini tidak diketahui.
Diketahui, nama Tomcat sendiri sebenarnya di luar negeri merupakan merek produk pengontrol populasi hewan pengerat dan produk lem semut. Tomcat juga merupakan produk pestisida. Kumbang tomcat dalam bahasa Inggris juga sering disebut rove beetle. Jenis kumbang ini mencakup famili Staphylinidae, terdiri dari ribuan genus dan kurang lebih 46.000 spesies.
Spesies Paederus fiscipes adalah salah satu jenis kumbang yang masuk dalam genus Paederus. Totalnya, ada sekitar 12 spesies yang masuk genus tersebut. Ciri-ciri serangga ini adalah memiliki kepala warna hitam, dada dan perut berwarna oranye, dan sayap kebiruan. Warna mencolok berfungsi sebagai peringatan bagi predatornya, bahwa serangga ini punya racun.
Tomcat biasa hidup di persawahan. Pada siang hari, serangga ini biasa terbang di tanaman padi untuk mencari mangsa berupa wereng dan hama padi lainnya. Sebetulnya kumbang Tomcat ini atau Paederus fuscipes adalah serangga yang bermanfaat bagi petani karena membantu mengendalikan hama-hama padi. (iso)
30 Ha Padi Rusak Diamuk Gajah
Kayuagung, SN
Akibat amukan puluhan gajah liar di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI selama sepekan terakhir, sedikitnya sudah 30 hektar lahan persawahan padi yang rusak dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Pratama Suryadi Husin SP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemkab OKI, Kamis (29/3) mengatakan, untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar lagi akibat amukan gajah ini pihaknya sudah mengirimkan sejumlah personil ke lokasi kejadian.
”Kami juga akan berkonsultasi dengan pihak Marga Satwa,” katanya kepada wartawan saat ditemui di rumah dinas bupati kemarin sembari mengatakan tugas personilnya di lokasi kejadian diantaranya membantu warga menghalau kedatangan gajah ke persawahan.
Sedangkan Ir Asmar Wijaya selaku Kepala Dinas Pertanian OKI ditemui terpisah menambahkan, hingga kemarin pihaknya sudah menerima laporan bila luas lahan persawahan yang rusak akibat gajah liar ini sudah mencapai 30 hektar, padahal sehari sebelumnya baru belasan hektar saja.
”Lahan persawahan ini padinya sudah siap panen, tapi lahan dirusak dan ada padi yang dimakan gajah,”kata dia sembari menyesalkan insiden tersebut sembari mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi bupati terkait bantuan yang akan diberikan dan tindakan yang harus dilakukan.
”Karena ini kategori bencana alam, bukan gagal panen akibat serangan hama,” sambungnya seraya menambahkan dinasnya sudah mengirimkan sejumlah pegawai ke desa itu.
Ia menambahkan, sangat wajar jika kerugian petani mencapai ratusan juta. Hasil kalkulasinya, 1 hektar lahan menghasilkan 4 ton padi. Lalu dikalikan 30 hektar, sehingga bila dijadikan uang menjadi sekitar Rp 150 juta.
Diberitakan sebelumnya, puluhan gajah liar ini terpaksa keluar dari hutan Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang menuju lahan persawahan di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya. Penyebabnya, hutan tersebut saat ini sedang digarap PT Sampoerna Agro dan PT BHM untuk dijadikan perkebunan. (iso)
Akibat amukan puluhan gajah liar di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI selama sepekan terakhir, sedikitnya sudah 30 hektar lahan persawahan padi yang rusak dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Pratama Suryadi Husin SP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemkab OKI, Kamis (29/3) mengatakan, untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar lagi akibat amukan gajah ini pihaknya sudah mengirimkan sejumlah personil ke lokasi kejadian.
”Kami juga akan berkonsultasi dengan pihak Marga Satwa,” katanya kepada wartawan saat ditemui di rumah dinas bupati kemarin sembari mengatakan tugas personilnya di lokasi kejadian diantaranya membantu warga menghalau kedatangan gajah ke persawahan.
Sedangkan Ir Asmar Wijaya selaku Kepala Dinas Pertanian OKI ditemui terpisah menambahkan, hingga kemarin pihaknya sudah menerima laporan bila luas lahan persawahan yang rusak akibat gajah liar ini sudah mencapai 30 hektar, padahal sehari sebelumnya baru belasan hektar saja.
”Lahan persawahan ini padinya sudah siap panen, tapi lahan dirusak dan ada padi yang dimakan gajah,”kata dia sembari menyesalkan insiden tersebut sembari mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi bupati terkait bantuan yang akan diberikan dan tindakan yang harus dilakukan.
”Karena ini kategori bencana alam, bukan gagal panen akibat serangan hama,” sambungnya seraya menambahkan dinasnya sudah mengirimkan sejumlah pegawai ke desa itu.
Ia menambahkan, sangat wajar jika kerugian petani mencapai ratusan juta. Hasil kalkulasinya, 1 hektar lahan menghasilkan 4 ton padi. Lalu dikalikan 30 hektar, sehingga bila dijadikan uang menjadi sekitar Rp 150 juta.
Diberitakan sebelumnya, puluhan gajah liar ini terpaksa keluar dari hutan Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang menuju lahan persawahan di SP 1 dan SP 2 Desa Gajah Mukti dan Desa Gajah Mulya. Penyebabnya, hutan tersebut saat ini sedang digarap PT Sampoerna Agro dan PT BHM untuk dijadikan perkebunan. (iso)
LBH Palembang Keluhkan Minimnya Dana
Palembang, SN
Organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gratis di Kota Palembang mengeluhkan alokasi dana dari Pemerintah Kota (Pemkot), yang tak sebanding dengan biaya operasional penanganan kasus hingga ke persidangan bagi masyarakat tidak mampu. Namun LBH itu tetap konsisten melakukan penyuluhan hukum ketingkat Rukun Tetangga (RT) hingga lembaga pendidikan di kota ini.
Ketua tim 11 LBH Kota Palembang Sulastrianah melalui Anggota LBH Herwinsyah AB mengatakan, punyuluhan hukum gratis yang telah dilakukan sejak LBH didiirikan Maret 2009 lalu, materi penyuluhan lebih mengedepankan tentang hukum dan hak warga. “2009-2011 lalu penyuluhan hukum hanya kita lakukan di tingkat kecamatan saja, untuk itu ditahun 2012 ini penyuluhan hukum juga menyentuh hingga tingakat RT bahkan direncanakan juga akan berkerja sama dengan Granat, BIN dan Dinas pendidikan untuk mensosialisasikan ke tingkat sekolah-sekolah,” ujarnya Kamis (29/3).
Penyuluhan hukum yang diberikan secara cuma-cuma ini, menurutnya secara pandangan pihaknya untuk masyarakat umum kurang mengetahui hak-hak mereka terhadap perlindungan hukum yang ada, terlebih saat meraka tersandung kasus. “Untuk inilah warga kita diberikan penyuluhan hukum, sehingga mereka dapat mengetahui hak mereka. Saat ini penyuluhan telah kita lakukan di kawasan yang rawan tindak krminal seperti di Pulokerto kecamatan Gandus, Tangga Takat dan Sungai Selincah." jelasnya.
Tak hanya itu saja, pihaknya juga memberikan penyuluhan hukum hingga ketingkat RT. Selain itu pihaknya membuka tempat konsultasi apabila ada masyarakat tidak mampu yang tersandung kasus hukum. "Selama ini saja sudah 124 masyarakat yang mendatangi kantor kita untuk berkonsultasi tentang hukum dan tidak dipungut biaya." katanya.
Semenjak berdiri pada tiga tahun lalu yaitu 2009, LBH ini telah menangani kasus sebanyak 40 perkara yang terdiri dari 22 perkara pidana, 18 perkara perdata. Kemudian ditahun berikutnya 31 perkara pidana dan 38 perkara perdata, selanjutnya 31 perkara pidana dan 24 perkara perdata.(win)
Organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gratis di Kota Palembang mengeluhkan alokasi dana dari Pemerintah Kota (Pemkot), yang tak sebanding dengan biaya operasional penanganan kasus hingga ke persidangan bagi masyarakat tidak mampu. Namun LBH itu tetap konsisten melakukan penyuluhan hukum ketingkat Rukun Tetangga (RT) hingga lembaga pendidikan di kota ini.
Ketua tim 11 LBH Kota Palembang Sulastrianah melalui Anggota LBH Herwinsyah AB mengatakan, punyuluhan hukum gratis yang telah dilakukan sejak LBH didiirikan Maret 2009 lalu, materi penyuluhan lebih mengedepankan tentang hukum dan hak warga. “2009-2011 lalu penyuluhan hukum hanya kita lakukan di tingkat kecamatan saja, untuk itu ditahun 2012 ini penyuluhan hukum juga menyentuh hingga tingakat RT bahkan direncanakan juga akan berkerja sama dengan Granat, BIN dan Dinas pendidikan untuk mensosialisasikan ke tingkat sekolah-sekolah,” ujarnya Kamis (29/3).
Penyuluhan hukum yang diberikan secara cuma-cuma ini, menurutnya secara pandangan pihaknya untuk masyarakat umum kurang mengetahui hak-hak mereka terhadap perlindungan hukum yang ada, terlebih saat meraka tersandung kasus. “Untuk inilah warga kita diberikan penyuluhan hukum, sehingga mereka dapat mengetahui hak mereka. Saat ini penyuluhan telah kita lakukan di kawasan yang rawan tindak krminal seperti di Pulokerto kecamatan Gandus, Tangga Takat dan Sungai Selincah." jelasnya.
Tak hanya itu saja, pihaknya juga memberikan penyuluhan hukum hingga ketingkat RT. Selain itu pihaknya membuka tempat konsultasi apabila ada masyarakat tidak mampu yang tersandung kasus hukum. "Selama ini saja sudah 124 masyarakat yang mendatangi kantor kita untuk berkonsultasi tentang hukum dan tidak dipungut biaya." katanya.
Semenjak berdiri pada tiga tahun lalu yaitu 2009, LBH ini telah menangani kasus sebanyak 40 perkara yang terdiri dari 22 perkara pidana, 18 perkara perdata. Kemudian ditahun berikutnya 31 perkara pidana dan 38 perkara perdata, selanjutnya 31 perkara pidana dan 24 perkara perdata.(win)
Pengerukan Aliran Sungai Solusi Atasi Banjir
Palembang,SN
Untuk mengantisipasi banjir di Kota Palembang, perlu ada yang namanya pengerukan aliran air seperti sungai bendung. Sebab sungai bendung ini sangat menentukan titik banjir di kota saat hujan turun dengan sangat deras. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang, Dharma Budi, Kamis (29/3).
Menurutnya pengerukan itu akan dilakukan dibeberapa sungai, salah satunya sungai yang berdekatan dengan kantor DPRD Sumsel hingga Jalan Radial. “Lahannya sudah dibebaskan, tinggal pengerjaan saja. Lebar jalan kiri-kanan sekitar 5 meter,” jelasnya.
Dengan adanya pengerukan ini, diharapkan bisa mengurangi titik banjir di Palembang. Khususnya di Jalan Kapten A Rivai, Jalan Veteran, Jalan Basuki Rahmat, Jalan KH Ahmad Bastari, dan lainnya.
“Kami sudah memasang pompa-pompa penghisap air, di titik-titik banjir tersebut untuk dialirkan ke sungai yang ada di kawasan tersebut. Namun, pompa tersebut tidak sanggup untuk menyedot debit air yang cukup banyak di kawasan yang sudah menjadi langganan banjir. Pompa itu yang biasa, sedangkan pompa yang menyedot air cukup besar kita baru ada satu di Sungai Baung,” urainya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengerukan itu, dimulai dari dua kolam retensi yakni, kolam retensi RS Siti Khadijah dan kolam retensi di Talang Kelapa. ”Kita lakukan normalisasi kolam retensi karena sudah terjadi endapan lumpur yang cukup dalam,” katanya.
Untuk pengerukan dua kolam retensi ini, pihaknya menggelontorkan dana dari APBD Kota Palembang 2012. Dimana, satu kolam retensi memakan anggaran sebesar Rp 500 juta, artinya tahun ini, pihaknya menganggarkan Rp 1 miliar. ”Saat ini masih dilakukan proses tender, kita targetkan bisa selesai tahun ini juga prosesnya.” jelasnya.
Terkait dengan pengerukan sungai bendung itu, pihaknya menjelaskan ada sekitar 19 sistem sungai di Palembang ini, namun Sungai Bendung ini adalah salah satu system sungai terbesar. Sehingga, jika dilakukan pengerukan maka sungai ini bisa berjalan dan diharapkan bisa mengurangi dampak banjir di Palembang.(win)
Untuk mengantisipasi banjir di Kota Palembang, perlu ada yang namanya pengerukan aliran air seperti sungai bendung. Sebab sungai bendung ini sangat menentukan titik banjir di kota saat hujan turun dengan sangat deras. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang, Dharma Budi, Kamis (29/3).
Menurutnya pengerukan itu akan dilakukan dibeberapa sungai, salah satunya sungai yang berdekatan dengan kantor DPRD Sumsel hingga Jalan Radial. “Lahannya sudah dibebaskan, tinggal pengerjaan saja. Lebar jalan kiri-kanan sekitar 5 meter,” jelasnya.
Dengan adanya pengerukan ini, diharapkan bisa mengurangi titik banjir di Palembang. Khususnya di Jalan Kapten A Rivai, Jalan Veteran, Jalan Basuki Rahmat, Jalan KH Ahmad Bastari, dan lainnya.
“Kami sudah memasang pompa-pompa penghisap air, di titik-titik banjir tersebut untuk dialirkan ke sungai yang ada di kawasan tersebut. Namun, pompa tersebut tidak sanggup untuk menyedot debit air yang cukup banyak di kawasan yang sudah menjadi langganan banjir. Pompa itu yang biasa, sedangkan pompa yang menyedot air cukup besar kita baru ada satu di Sungai Baung,” urainya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengerukan itu, dimulai dari dua kolam retensi yakni, kolam retensi RS Siti Khadijah dan kolam retensi di Talang Kelapa. ”Kita lakukan normalisasi kolam retensi karena sudah terjadi endapan lumpur yang cukup dalam,” katanya.
Untuk pengerukan dua kolam retensi ini, pihaknya menggelontorkan dana dari APBD Kota Palembang 2012. Dimana, satu kolam retensi memakan anggaran sebesar Rp 500 juta, artinya tahun ini, pihaknya menganggarkan Rp 1 miliar. ”Saat ini masih dilakukan proses tender, kita targetkan bisa selesai tahun ini juga prosesnya.” jelasnya.
Terkait dengan pengerukan sungai bendung itu, pihaknya menjelaskan ada sekitar 19 sistem sungai di Palembang ini, namun Sungai Bendung ini adalah salah satu system sungai terbesar. Sehingga, jika dilakukan pengerukan maka sungai ini bisa berjalan dan diharapkan bisa mengurangi dampak banjir di Palembang.(win)
Sumsel Segera Aktifkan Doublle Track
Palembang, SN
Perwakilan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang meninjau langsung jalur angkutan transportasi di Sumatera Selatan (Sumsel), terkhusus kereta api pengangkut batu bara yang dinilai perlu ada perbaikan sistem manajemen. Sebab kondisi rel tidak dalam kondisi baik.
Pihak kementrian perhubungan itu sengaja turun langsung kelapangan lantaran banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalur kereta api tersebut. Hal itu bukan hanya dikawasan Sumsel saja melainkan secara Nasional kerap terjadi. Untuk itu pihaknya menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera mengaktifkan jalur doublle track (Dua Jalur).
"Kami telah melihat kondisi rel kereta api, hasilnya sangat tidak baik. Dengan begitu PT KAI segera mengaktifkan sistem dua jalur untuk mengatasi rawannya kecelakaan itu." kata Perwakilan dari Kementrian Perhubungan Bambang Susantono, saat meninjau SPBG di Jalan Demang Lebar Daun, Kamis (29/3).
Menurutnya jika perbaikan-perbaikan itu telah dilaksankan PT KAI, maka maksud dan tujuan pihaknya dapat terealisasi yaitu memindahkan beban di Jalan Raya yang kian overload melalui transportasi kereta api tersebut. "Intinya maksud kita adalah mengurangi beban jalan raya dengan dipindah ke transportasi kereta api." jelasnya.
Kemudian untuk melaksanakan itu beberapa perbaikan sistem manajemen PT KAI tersebut, tentunya perlu ada pendanaan. Sehingga pembiayaannya akan dibebankan melalui tiga sumber yakni pemerintah pusat atau provinsi, pihak swasta dan PT KAI sendiri sebagi BUMN. "Ketiga sumber pendanaan ini adalah pihak yang akan membiayai perbaikan-perbaikan itu, namun berapa kisaran dana yang diperlukan kami belum bisa merinci." katanya.
Sementara itu Walikota Palembang Eddy Santana Putra menambahkan, kedatangan pihak Kementrian Perhubungan ini akan membantu Pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program seperti pengembangan SPBG. "Selain akan memperbaiki sistem transportasi batu bara, pihak kementrian ini juga bakal membantu Palembang mengembangkan SPBG yang telah ada sebanyak 5 tempat, serta kita bisa meminta kepada pihak pusat untuk menambah jumlah converter kit yang masih kurang." jelasnya.(win)
Perwakilan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang meninjau langsung jalur angkutan transportasi di Sumatera Selatan (Sumsel), terkhusus kereta api pengangkut batu bara yang dinilai perlu ada perbaikan sistem manajemen. Sebab kondisi rel tidak dalam kondisi baik.
Pihak kementrian perhubungan itu sengaja turun langsung kelapangan lantaran banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalur kereta api tersebut. Hal itu bukan hanya dikawasan Sumsel saja melainkan secara Nasional kerap terjadi. Untuk itu pihaknya menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera mengaktifkan jalur doublle track (Dua Jalur).
"Kami telah melihat kondisi rel kereta api, hasilnya sangat tidak baik. Dengan begitu PT KAI segera mengaktifkan sistem dua jalur untuk mengatasi rawannya kecelakaan itu." kata Perwakilan dari Kementrian Perhubungan Bambang Susantono, saat meninjau SPBG di Jalan Demang Lebar Daun, Kamis (29/3).
Menurutnya jika perbaikan-perbaikan itu telah dilaksankan PT KAI, maka maksud dan tujuan pihaknya dapat terealisasi yaitu memindahkan beban di Jalan Raya yang kian overload melalui transportasi kereta api tersebut. "Intinya maksud kita adalah mengurangi beban jalan raya dengan dipindah ke transportasi kereta api." jelasnya.
Kemudian untuk melaksanakan itu beberapa perbaikan sistem manajemen PT KAI tersebut, tentunya perlu ada pendanaan. Sehingga pembiayaannya akan dibebankan melalui tiga sumber yakni pemerintah pusat atau provinsi, pihak swasta dan PT KAI sendiri sebagi BUMN. "Ketiga sumber pendanaan ini adalah pihak yang akan membiayai perbaikan-perbaikan itu, namun berapa kisaran dana yang diperlukan kami belum bisa merinci." katanya.
Sementara itu Walikota Palembang Eddy Santana Putra menambahkan, kedatangan pihak Kementrian Perhubungan ini akan membantu Pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program seperti pengembangan SPBG. "Selain akan memperbaiki sistem transportasi batu bara, pihak kementrian ini juga bakal membantu Palembang mengembangkan SPBG yang telah ada sebanyak 5 tempat, serta kita bisa meminta kepada pihak pusat untuk menambah jumlah converter kit yang masih kurang." jelasnya.(win)
Langganan:
Postingan (Atom)