Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Senin, 09 Januari 2012
DPK Bank Sumsel Babel Over Target
* Judika Meriahkan Pengundian Tabungan Pesirah Palembang, SN
Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Sumsel Babel tahun 2011 over target. Bank Sumsel Babel berhasil membukukan DPK sebesar Rp 11,1 Triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 9,7 Triliun. Hal tersebut dikatakan Direktur Operasional Bank Sumsel Babel, Rendra di sela-sela pengundian Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel, Sabtu (7/1) di atrium PTC.
Dikatakannya, pencapaian DPK Bank Sumsel Babel yang cukup membanggakan tersebut berkat kerjasama semua pihak mulai dari karyawan sampai jajaran direksi. "Lebih membanggakan lagi 70 % DPK Bank Sumsel Babel berasal dari dana masyarakat sementara 30 % berasal dari dana pemerintah daerah," ujarnya seraya mengatakan, untuk target DPK tahun 2012 Bank Sumsel Babel menargetkan sekitar Rp 12,9 Triliun.
Dengan pencapaian DPK diluar target tersebut menurutnya, semakin memotivasi jajaran Bank Sumsel Babel untuk tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai fasilitas baik berupa pelayanan maupun berupa pendanaan dan sebagainya.
”Dengan meningkatkan pelayanan kepada nasabah, hal tersebut sangat membantu kita sehingga DPK over target," jelasnya.
Berkaitan dengan pengundian Tabungan Pesirah dikatakan Rendra, undian berlaku untuk semua nasabah Tabungan Pesirah yang berada di seluruh cabang, cabang pembantu Bank Sumsel Babel di Provinsi Babel dan Provinsi Sumsel.
"Nasabah Tabungan Pesirah berkesempatan untuk mendapatkan beragam hadiah mulai dari hadiah Super Grand Prize berupa mobil seperti mobil fortune, Pajero sampai New Honda dan batangan emas dan hadiah Grand Prize mulai dari Kijang Inova, motor sampai puluhan hadiah menarik lainnya," ujarnya.
Untuk setiap cabang dijelaskannya, Bank Sumsel Babel memberikan hadiah berupa 1 unit motor, laptop, lemari es, televisi LCD. Nasabah yang berhasil meraih hadiah super grand prize dapat memilih dengan hadiah berupa emas mulia atau satu unit mobil. Bong Djiu Lie nasabah Cabang Pembantu (Capem) Jebus Bangka Barat berhasil meraih 1 unit mobil dalam pengundian Super Grand Prize.
Sedangkan hadiah grand prize berupa 1 unit mobil Kijang Inova diraih Puspa Dewi warga Sekip Palembang dan Masdalena nasabah cabang PTC, dan Sohar Hadi Capem Kertapati. 1 unit motor diraih Amir Hamza Maaruf dari Cabang A Rivai, Wahri Endang S cabang Atmo, Rohana cabang Sako Kenten, Desi Nayanti cabang Km12, Neni Retniyanti cabang Plaju, Syamsiah cabang Kertapati.
Kemudian 1 unit sepeda motor yang kedua diraih oleh nasabah atas nama H M Syukri H Senen cabang Rivai, Burhan M cabang Atmo, Elina Wati cabang Sako Kenten, Rohisan cabang KM 12, Khilidah cabang PTC, Mulyadi cabang Plaju, dan Sidarti cabang Kertapati.
Untuk hadiah televisi LCD berhasil diraih Dwirina Yuniarti cabang A Rivai, Leli Mardiana cabang Atmo, SR M Marieta FCH cabang Sako Kenten, M Zakariah Cabang KM 12, Agus Budi Sanyoto cabang PTC, Jayawijaya cabang Plaju dan Rukmilyudi cabang Kertapati.
Nasabah yang berhasil mendapatkan 1 unit laptop yakni Rodi Ikhasan cabang A Rivai, Suriyani Yarni cabang Atmo, lalau Debby Aulia Sari cabang Sako Kenten, Nurhaidah cabang Km 12, RS Ade Heriyanto cabang PTC, Herlinawati cabang Plaju dan Supratiwi cabang Kertapati.
Untuk hadiah terakhir berupa lemari es berhasil diraih olen nasabah yakni Tonuis Manalu cabang A Rivai, Maryati cabang Atmo, Iskndar Rachman cabang Sako Kenten, Daska Historiansyah cabang KM 12, Samsuri cabang PTC, Syaiful anwar cabang Plaju, lalau Zalgusmiati cabang Kertapati.
Dalam pengundian Tabungan Pesirah yang mengambil tema "Berburu Bersama Tabungan Pesirah" tersebut dimeriahkan dengan penampilan arti ibukota Judika yang berhasil menghipnotis nasabah Tabungan Pesirah. (ima)
Warga Terus Cari Urat Tambang Emas di Pagaralam
Pagaralam, SN
Warga Kota Pagaralam melakukan penelitian dan pencarian titik atau urat yang memiliki kandungan emas di Bukit Kayu Manis Kelurahan Ujasmas Muarasiban dan Bumiagung Kecamatan Dempo Utara. Dengan menelusuri sungai dan daerah aliran sungai.
"Sekarang mencari sampel dengan melakukan penimbangan kandungan pasir di dalam sungai yang berhulu di daerah Bukit Kayu Manis yang diperkirakan banyak memiliki kandungan emas," kata Burlian warga Muarasiban, Minggu (8/1).
Menurutnya, setelah kedatangan tenaga ahli Jepang itu sebagai tindaklanjut dari penemuan dan penambangan yang dilakukan warga setempat dan berhasil mendapatkan logam muli tersebut.
Saat ini warga sendiri melakukan pencarian dengan mengambil sampel di beberapa suangai. "Memang untuk mencari uratnya cukup sulit dan tidak semua hulu sungai yang terdapat kandungan emas. Meskipun belum berhasil ditemukan tapi akan tetap dilanjutkan," ungkapnya.
Meskipun pencarian masih dilakukan secara tradisional dengan memgambil sampel di beberapa sungai, tentunya masih perlu dilakukan secara lebih dalam lagi di perbukitan.
"Namun tanda-tanda jika Pagaralam banyak terdapat logam mulia itu cukup banyak, seperti ada kandungan pirit dan bebatuan yang berwarna kuning keras," ungkapnya.
Senada diungkapkan Nando, kalau harus dilakukan penelitian secara menggunakan teknologi, investor masih ragu soal lahan sebagian besar lahan masih dikuasai warga, dan menolak dilakukan pembebasan meskipun dengan harga tinggi.
Ia mengatakan, besarnya kandungan emas yang terdapat di kawasan itu mendorong pemerintah berupaya melakukan pembebasan, dan harga lahan naik cukup tinggi. Kalau keseluruhan kawasan bukit Kayu Manis yang memang banyak mengandung logam mulai jenis emas itu bisa mencapai 5.000 hektare, terdiri dari beberapa kecamatan.
Namun, kata Herwanando, kalau yang sudah dilakukan uji coba penambangan baru di Kelurahan Ujanmas, dan untuk 10 kilogram bebatuan bisa menghasilkan antara 2 hingga 3 gram butiran emas.
"Bukti lain jika daerah itu memiliki kandungan emas, yaitu hampir setiap tempat batu mengandung pirit bercampur dan tembaga. Kemudian kondisi alamnya juga memiliki kesamaan dengan lokasi penambangan emas di Lubuklinggau, Sumsel dan Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat," ungkap dia.
Herwanando mengatakan, hanya saja pemerintah setempat sepertinya sengaja menutup-nutupi agar jangan sampai warga melakukan penambangan sendiri.
"Ada diantara warga yang sudah berhasil mendapatkan emas dan dijual masih dalam bentuk gumpalan-gumpalan kecil," ungkap dia.
Menurut dia, memang sudah beberapa kali ada warga yang menjual bongkahan emas murni ukuran 24 karat. Hanya saja penambangan ini masih tersembunyi, hanya dilakukan di lingkungan terbatas saja.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, Hariyanto mengatakan, memang di sekitar wilayah Kota Pagaralam, cukup banyak memiliki kekayaan alam terutama bahan tambang, seperti batu bara, minyak bumi dan emas.
"Namun karena sebagian besar wilayah daerah ini kebanyakan hutan lindung tentunya harus dilihat dulu mana besar manfaat dan mudaratnya," ungkap dia.
Kekayaan alam itu, kata dia, tidak bisa dikelola kerena dampaknya terhadap kerusakan alam cukup besar, kecuali dilakukan orang yang profesional.
Ia mengatakan, Pagaralam ini ada beberapa daerah diduga kuat memiliki kandungan emas, namun pemerintah belum berani melakukan upaya eksplorasi, karena sebagain besar lahan milik warga.
"Sampel bongkahan batu yang diambil dari beberapa lokasi seperti Bukit Kayu Manis, Kecamatan Dempo Selatan dan Rimbacandi, Kecamatan Dempo Tengah, mengandung pirit sudah dilakukan uji laporaturium, ditemukan ada kandungan emas. Sebetulnya bila ada pirit dapat dipastikan memiliki kandungan emas, namun masih bencampur dengan beberapa jenis logam seperti tambaga dan perunggu," kata dia.
Nando mengatakan, baru akan terlihat setelah batu tersebut dihancurkan dan dicampur dengan air raksa, maka baru akan terlihat perbedaanya. Sementara emas langsung memisah dengan membentuk endapan.
Sedangkan pirit dan jenis logam lain, kata Iwan, langsung mengapung dan memisahkan diri. "Sebetulnya warga masih belum banyak mengetahui cara pengolahan dan penambangan emas. Kami sudah bandingkan dengan bebatuan yang sekarang menjadi daerah pertambangan PT Newmont Nusatenggara, Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat, cukup mirip dengan yang ada di Pagaralam," ungkapnya.
Menurut dia, tanda-tanda daerah itu mengandung emas ada endapan batu yang mengandung pirit. "Kemungkinan pemerintah belum berani melakukan penambangan karena semua lahan masih dimiliki warga atau penduduk setempat," ungkap dia.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Pemkot Pagaralam, Najamudin, Spd MM mengatakan memang di Pagaralam, cukup banyak memiliki sumber daya alam yang masih terpendam termasuk emas, batubara dan minyak bumi.
"Kita masih melakukan penelitian dan pengkajian beberapa lokasi yang teridikasi mengandung bahan tambang termasuk emas," ungkap dia.
Ia mengatakan, namun perlu dilakukan pengkajian lebih luas karena lokasi memiliki kandungan logam mulia itu kebanyakan berada di kawasan hutan lindung dan aliran sungai.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, H Hariyanto, MM MBA mengatakan adanya temuan emas di Bukit Kayumanis, Kelurahan Muarasiban, masih dalam proses penelitian dan melakukan pendataan lahan.
"Kami juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset termasuk lokasi penemuan yang baru ini. Sebetulnya kami masih harus melakukan pengkajian lebih lanjut, guna mengetahui kadar emas berapa jumlah kandungannya," ungkap dia.
Menurut dia, bila dilihat dari kondisi alam, cukup banyak sumberdaya alam yang terdapat di Kota Pagaralam, termasuk yang bernilai sejarah seperti, megalit, arca, dan sumber panas bumi terbesar kedua di dunia. (asn)
Warga Kota Pagaralam melakukan penelitian dan pencarian titik atau urat yang memiliki kandungan emas di Bukit Kayu Manis Kelurahan Ujasmas Muarasiban dan Bumiagung Kecamatan Dempo Utara. Dengan menelusuri sungai dan daerah aliran sungai.
"Sekarang mencari sampel dengan melakukan penimbangan kandungan pasir di dalam sungai yang berhulu di daerah Bukit Kayu Manis yang diperkirakan banyak memiliki kandungan emas," kata Burlian warga Muarasiban, Minggu (8/1).
Menurutnya, setelah kedatangan tenaga ahli Jepang itu sebagai tindaklanjut dari penemuan dan penambangan yang dilakukan warga setempat dan berhasil mendapatkan logam muli tersebut.
Saat ini warga sendiri melakukan pencarian dengan mengambil sampel di beberapa suangai. "Memang untuk mencari uratnya cukup sulit dan tidak semua hulu sungai yang terdapat kandungan emas. Meskipun belum berhasil ditemukan tapi akan tetap dilanjutkan," ungkapnya.
Meskipun pencarian masih dilakukan secara tradisional dengan memgambil sampel di beberapa sungai, tentunya masih perlu dilakukan secara lebih dalam lagi di perbukitan.
"Namun tanda-tanda jika Pagaralam banyak terdapat logam mulia itu cukup banyak, seperti ada kandungan pirit dan bebatuan yang berwarna kuning keras," ungkapnya.
Senada diungkapkan Nando, kalau harus dilakukan penelitian secara menggunakan teknologi, investor masih ragu soal lahan sebagian besar lahan masih dikuasai warga, dan menolak dilakukan pembebasan meskipun dengan harga tinggi.
Ia mengatakan, besarnya kandungan emas yang terdapat di kawasan itu mendorong pemerintah berupaya melakukan pembebasan, dan harga lahan naik cukup tinggi. Kalau keseluruhan kawasan bukit Kayu Manis yang memang banyak mengandung logam mulai jenis emas itu bisa mencapai 5.000 hektare, terdiri dari beberapa kecamatan.
Namun, kata Herwanando, kalau yang sudah dilakukan uji coba penambangan baru di Kelurahan Ujanmas, dan untuk 10 kilogram bebatuan bisa menghasilkan antara 2 hingga 3 gram butiran emas.
"Bukti lain jika daerah itu memiliki kandungan emas, yaitu hampir setiap tempat batu mengandung pirit bercampur dan tembaga. Kemudian kondisi alamnya juga memiliki kesamaan dengan lokasi penambangan emas di Lubuklinggau, Sumsel dan Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat," ungkap dia.
Herwanando mengatakan, hanya saja pemerintah setempat sepertinya sengaja menutup-nutupi agar jangan sampai warga melakukan penambangan sendiri.
"Ada diantara warga yang sudah berhasil mendapatkan emas dan dijual masih dalam bentuk gumpalan-gumpalan kecil," ungkap dia.
Menurut dia, memang sudah beberapa kali ada warga yang menjual bongkahan emas murni ukuran 24 karat. Hanya saja penambangan ini masih tersembunyi, hanya dilakukan di lingkungan terbatas saja.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, Hariyanto mengatakan, memang di sekitar wilayah Kota Pagaralam, cukup banyak memiliki kekayaan alam terutama bahan tambang, seperti batu bara, minyak bumi dan emas.
"Namun karena sebagian besar wilayah daerah ini kebanyakan hutan lindung tentunya harus dilihat dulu mana besar manfaat dan mudaratnya," ungkap dia.
Kekayaan alam itu, kata dia, tidak bisa dikelola kerena dampaknya terhadap kerusakan alam cukup besar, kecuali dilakukan orang yang profesional.
Ia mengatakan, Pagaralam ini ada beberapa daerah diduga kuat memiliki kandungan emas, namun pemerintah belum berani melakukan upaya eksplorasi, karena sebagain besar lahan milik warga.
"Sampel bongkahan batu yang diambil dari beberapa lokasi seperti Bukit Kayu Manis, Kecamatan Dempo Selatan dan Rimbacandi, Kecamatan Dempo Tengah, mengandung pirit sudah dilakukan uji laporaturium, ditemukan ada kandungan emas. Sebetulnya bila ada pirit dapat dipastikan memiliki kandungan emas, namun masih bencampur dengan beberapa jenis logam seperti tambaga dan perunggu," kata dia.
Nando mengatakan, baru akan terlihat setelah batu tersebut dihancurkan dan dicampur dengan air raksa, maka baru akan terlihat perbedaanya. Sementara emas langsung memisah dengan membentuk endapan.
Sedangkan pirit dan jenis logam lain, kata Iwan, langsung mengapung dan memisahkan diri. "Sebetulnya warga masih belum banyak mengetahui cara pengolahan dan penambangan emas. Kami sudah bandingkan dengan bebatuan yang sekarang menjadi daerah pertambangan PT Newmont Nusatenggara, Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat, cukup mirip dengan yang ada di Pagaralam," ungkapnya.
Menurut dia, tanda-tanda daerah itu mengandung emas ada endapan batu yang mengandung pirit. "Kemungkinan pemerintah belum berani melakukan penambangan karena semua lahan masih dimiliki warga atau penduduk setempat," ungkap dia.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Pemkot Pagaralam, Najamudin, Spd MM mengatakan memang di Pagaralam, cukup banyak memiliki sumber daya alam yang masih terpendam termasuk emas, batubara dan minyak bumi.
"Kita masih melakukan penelitian dan pengkajian beberapa lokasi yang teridikasi mengandung bahan tambang termasuk emas," ungkap dia.
Ia mengatakan, namun perlu dilakukan pengkajian lebih luas karena lokasi memiliki kandungan logam mulia itu kebanyakan berada di kawasan hutan lindung dan aliran sungai.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, H Hariyanto, MM MBA mengatakan adanya temuan emas di Bukit Kayumanis, Kelurahan Muarasiban, masih dalam proses penelitian dan melakukan pendataan lahan.
"Kami juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset termasuk lokasi penemuan yang baru ini. Sebetulnya kami masih harus melakukan pengkajian lebih lanjut, guna mengetahui kadar emas berapa jumlah kandungannya," ungkap dia.
Menurut dia, bila dilihat dari kondisi alam, cukup banyak sumberdaya alam yang terdapat di Kota Pagaralam, termasuk yang bernilai sejarah seperti, megalit, arca, dan sumber panas bumi terbesar kedua di dunia. (asn)
Akibat Banjir, 280 KK Siap Ngungsi
Sekayu, SN
Air dengan ketinggian 20 CM-50 CM merendam sekitar 280 rumah warga di komplek perumahan Bukit Agung Sejahtera (BAS) Blok B dan D, Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Warga setempat protes, dan meminta pihak developer meninggikan jalan komplek.
Pantauan koran ini, Sabtu (6/1), lingkungan komplek perumahan ini digenangi air dengan kedalaman atau ketinggian rata-rata 20 cm-50 cm. Terutama di sekitar Blok B dan D, hampir tidak ada lagi jalan komplek yang timbul. Semua sudah menjadi seperti danau, dan sebagian besar sudah masuk ke rumah-rumah warga.
Menurut warga, hujan deras yang hampir setiap hari mengguyur Kota Sekayu dan sekitarnya belakangan ini menjadi penyebab komplek ini kebanjiran. Di samping itu, juga faktor mulai banyaknya pembangunan di sekitar komplek yang mengandalkan pondasi timbunan. Warga pun sudah bersiap-siap mengungsi jika dalam seminggu kedepan hujan deras terus turun. “Sebenarnya air mulai masuk sudah seminggu lalu. Tapi baru beberapa bagian saja yang digenangi air. Tapi karena semalam hujan deras sampai pagi, air bertambah dan merendam lantai rumah kami,” ujar Iwan, warga setempat.
Dikatakan, sejak air mulai merendam pemukiman, pihaknya sudah menghubungi developer untuk meminta agar jalan di perumahan tersebut ditinggikan. Sebab, dalam kondisi seperti saat ini tidak cukup tinggi jika terjadi hujan atau banjir. “Kita sudah memberitahukan kepada pihak developer, dan katanya setelah banjir ini selesai jalan akan ditinggikan. Mudah-mudahan hujan tidak terus-terusan turun. Kalau seminggu kedepan masih, kita bisa ngusngsi,” tambahnya.
Hal senada dikatakan Ruaini yang tinggal di Blok B. Menurut dia, baru tahun ini komplek yang mereka tinggali banjir. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Apesnya lagi, dirinya yang berencana menggelar resepsi pernikahan anaknya pada Minggu, lusa, di komplek tersebut juga terancam batal. “Hari ini (kemarin, Red) anak saya Nita dan Erwin menikah. Akad sudah kita laksanakan di musala, tinggal resepsi. Tenda sudah siap di komplek, tapi karena tergenang air kami terpaksa harus mencari papan untuk melapisi lantai. Tapi kalau air bertambah tinggi, ya bisa batal,” terangnya.
Lantaran banjir sudah sangat meresahkan warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba melalui Kesbangpol menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran untuk menyedot air yang tergenang di lingkungan komplek. Beberapa petugas bahu membahu dari pagi hingga sore menyedot air dan membuangnya ke saluran pembuangan. Alhasil, sore kemarin air sudah mulai berkurang dan beberapa permukaan jalan sudah mulai kelihatan. (her)
Air dengan ketinggian 20 CM-50 CM merendam sekitar 280 rumah warga di komplek perumahan Bukit Agung Sejahtera (BAS) Blok B dan D, Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Warga setempat protes, dan meminta pihak developer meninggikan jalan komplek.
Pantauan koran ini, Sabtu (6/1), lingkungan komplek perumahan ini digenangi air dengan kedalaman atau ketinggian rata-rata 20 cm-50 cm. Terutama di sekitar Blok B dan D, hampir tidak ada lagi jalan komplek yang timbul. Semua sudah menjadi seperti danau, dan sebagian besar sudah masuk ke rumah-rumah warga.
Menurut warga, hujan deras yang hampir setiap hari mengguyur Kota Sekayu dan sekitarnya belakangan ini menjadi penyebab komplek ini kebanjiran. Di samping itu, juga faktor mulai banyaknya pembangunan di sekitar komplek yang mengandalkan pondasi timbunan. Warga pun sudah bersiap-siap mengungsi jika dalam seminggu kedepan hujan deras terus turun. “Sebenarnya air mulai masuk sudah seminggu lalu. Tapi baru beberapa bagian saja yang digenangi air. Tapi karena semalam hujan deras sampai pagi, air bertambah dan merendam lantai rumah kami,” ujar Iwan, warga setempat.
Dikatakan, sejak air mulai merendam pemukiman, pihaknya sudah menghubungi developer untuk meminta agar jalan di perumahan tersebut ditinggikan. Sebab, dalam kondisi seperti saat ini tidak cukup tinggi jika terjadi hujan atau banjir. “Kita sudah memberitahukan kepada pihak developer, dan katanya setelah banjir ini selesai jalan akan ditinggikan. Mudah-mudahan hujan tidak terus-terusan turun. Kalau seminggu kedepan masih, kita bisa ngusngsi,” tambahnya.
Hal senada dikatakan Ruaini yang tinggal di Blok B. Menurut dia, baru tahun ini komplek yang mereka tinggali banjir. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Apesnya lagi, dirinya yang berencana menggelar resepsi pernikahan anaknya pada Minggu, lusa, di komplek tersebut juga terancam batal. “Hari ini (kemarin, Red) anak saya Nita dan Erwin menikah. Akad sudah kita laksanakan di musala, tinggal resepsi. Tenda sudah siap di komplek, tapi karena tergenang air kami terpaksa harus mencari papan untuk melapisi lantai. Tapi kalau air bertambah tinggi, ya bisa batal,” terangnya.
Lantaran banjir sudah sangat meresahkan warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba melalui Kesbangpol menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran untuk menyedot air yang tergenang di lingkungan komplek. Beberapa petugas bahu membahu dari pagi hingga sore menyedot air dan membuangnya ke saluran pembuangan. Alhasil, sore kemarin air sudah mulai berkurang dan beberapa permukaan jalan sudah mulai kelihatan. (her)
Peserta PUIC Dapat City Tour
Palembang, SN
Parliementary Union of the Islamic Corporation (PUIC) yang akan digelar 24 Januari hingga 31 Januari mendatang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel memberikan pelayanan wisata yang dirangkai dalam Palembang City Tour kepada peserta PUIC.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, Toni Panggarbesi mengungkapkan, peserta PUIC akan disediakan fasilitas untuk berwisata di tempat-tempat bersejarah di Kota Palembang.
"Tempat yang akan dikunjungi yakni, Benteng Kuto Besak, Masjid Agung, Jakabaring Sport City, Bukit Siguntang, Museum Balaputra Dewa, dan pusat-pusat makanan dan pakaian khas Palembang," papar Toni usai memimpin Rapat Pembahasan Persiapan Kegiatan PUIC di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (6/1).
Dikatakannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel akan bekerjasama dengan hotel tempat peserta menginap yakni, Hotel Aryaduta, Horison, Novotel dan Aston. "Kita akan bekerjasama dengan keempat hotel ini, agar para peserta dapat berwisata ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Palembang. Kita tawarkan city tour ini agar mereka ini tidak hanya tahu hotelnya saja, tetapi juga tahu potensi wisata di Kota Palembang," terangnya.
Dia menambahkan, PUIC akan dibuka langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan pelaksanaannya akan dilaksanakan di Hotel Aryaduta.
"Kita harapkan kabupaten/kota di Sumsel dapat mengembangkan wisata daerah termasuk even andalan seni budayanya, sehingga bila ada even besar seperti PUIC ini, maka daerah tersebut sudah siap untuk dikunjungi," harapnya.
Dituturkannya, para peserta PUIC akan melakukan tour, hal ini dapat menambah pendapatan masyarakat. Pasalnya mereka akan membeli kerajinan khas Kota Palembang seperti songket dan makanan.
"Momen ini merupakan kesempatan kita untuk memperkenalkan tempat bersejarah di Sumsel. Kita juga akan memperkenalkan kerajinan khas Palembang sepert songket dan makanan khas Palembang, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat," pungkasnya. (pit
Parliementary Union of the Islamic Corporation (PUIC) yang akan digelar 24 Januari hingga 31 Januari mendatang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel memberikan pelayanan wisata yang dirangkai dalam Palembang City Tour kepada peserta PUIC.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, Toni Panggarbesi mengungkapkan, peserta PUIC akan disediakan fasilitas untuk berwisata di tempat-tempat bersejarah di Kota Palembang.
"Tempat yang akan dikunjungi yakni, Benteng Kuto Besak, Masjid Agung, Jakabaring Sport City, Bukit Siguntang, Museum Balaputra Dewa, dan pusat-pusat makanan dan pakaian khas Palembang," papar Toni usai memimpin Rapat Pembahasan Persiapan Kegiatan PUIC di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (6/1).
Dikatakannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel akan bekerjasama dengan hotel tempat peserta menginap yakni, Hotel Aryaduta, Horison, Novotel dan Aston. "Kita akan bekerjasama dengan keempat hotel ini, agar para peserta dapat berwisata ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Palembang. Kita tawarkan city tour ini agar mereka ini tidak hanya tahu hotelnya saja, tetapi juga tahu potensi wisata di Kota Palembang," terangnya.
Dia menambahkan, PUIC akan dibuka langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan pelaksanaannya akan dilaksanakan di Hotel Aryaduta.
"Kita harapkan kabupaten/kota di Sumsel dapat mengembangkan wisata daerah termasuk even andalan seni budayanya, sehingga bila ada even besar seperti PUIC ini, maka daerah tersebut sudah siap untuk dikunjungi," harapnya.
Dituturkannya, para peserta PUIC akan melakukan tour, hal ini dapat menambah pendapatan masyarakat. Pasalnya mereka akan membeli kerajinan khas Kota Palembang seperti songket dan makanan.
"Momen ini merupakan kesempatan kita untuk memperkenalkan tempat bersejarah di Sumsel. Kita juga akan memperkenalkan kerajinan khas Palembang sepert songket dan makanan khas Palembang, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat," pungkasnya. (pit
Pansus DPRD Muba Gelar Rapat Pembahasan Hak Angket Suban IV
Sekayu, SN
Berlarut-larutnya persoalan sengketa kepemilikan sumur gas Bumi Suban IV membuat DPRD Kabupaten Muba, membentuk Pantia Khusus (PANSUS) hak angket atau hak melakukan penyelidikan DPRD kabupaten Muba terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 63 Tahun 2007, tentang penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil Sumur Gas Bumi Suban IV.
Acara rapat pembahasan masalah Permendagri ini dilaksanakan di Aula Hotel Ranggonang Sekayu, Jumat (6/1) dan diikuti ketua DPRD kabupaten Muba H Uzer Effendi dan anggota pansus serta menghadirkan Hakim Tipikor Mahkamah Agung RI Dr. Lufsiana SH, MH sebagai konsultan hukum.
Menurut Dr Lufsiana SH MH dalam paparannya menegaskan inti permasalahan sumur Suban IV adalah Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 yang menyebabkan berpindahnya kewenangan pemanfaatan dana perimbangan (dana bagi hasil) sumber daya alam pertambangan atas Sumur Gas Bumi Suban IV dari pemkab Musi Banyuasin ke Pemkab Musi Rawas.
“Terbitnya Permendagri No.63 tahun 2007 juga dinilai cacat prosedur, karena tanpa melalui prosedur dan tahapan administrasi yang benar, dan cacat substansi sebab dasar hukum yang digunakan tidak tepat, menggunakan dasar hukum letak sumur suban IV terletak pada wilayah perbatasan bukan dalam wilayah pemerintahan, melanggar asas umum penyelenggaraan pemerintahan, serta melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik," ujarnya.
Lufsiana juga menegaskan, permasalahan sumur gas bumi Suban IV yang merupakan aset berharga Kabupaten Muba tidak tepat jika diselesaikan secara politik, bahkan selama ini pemkab Muba terlalu disibukkan dengan persoalan penyelesaian batas, padahal ini, ini sudah termasuk masalah hukum, sehingga mekanisme hukum yang harus ditempuh. Melakukan Yudisial Review ke MA sudah tidak efektif lagi. "Sekarang yang mesti dilakukan pemkab muba, didukung oleh DPRD kabupaten Muba yakni meminta pendapat hukum kepada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga hukum tertinggi Negara, dengan melampirkan pendapat hukum dari pakar hukum baik hukum tata Negara, administrasi Negara yang mumpuni. Untuk kemudian mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Jakarta Pusat gufat Mendagri agar merevisi bahkan mencabut permendagri No.63 tahun 2007 dan mengganti kerugian kepada pemkab Muba. Jika Permendagri ini telah dibatalkan atau dicabut, otomatis Suban IV dapat kembali ke Kabupaten Muba," pungkasnya.
Ketua DPRD kabupaten Muba H Uzer Effendi MS mengatakan, ditunjuknya Dr Lufsiana SH MH sebagai konsultan hukum Pansus hak angket DPRD Muba untuk mendampingi DPRD Muba dalam melangkah, memproses serta menindak lanjuti terhadap hasil-hasil temuan DPRD Muba terhadap permasalahan Suban IV. "Selain pakar Hukum, ia juga merupakan putra daerah kabupaten Muba, tentu ia akan berusaha membantu pemkab Muba untuk merebut kembali apa yang menjadi hak nya," ujarnya.
Dituturkannya, pada tahap awal kerja Pansus hak Angket DPRD Muba, Dr Lufsiana SH MH secara khusus memaparkan bagaimana kronologis terbitnya Permendagri no. 63 Tahun 2007. "Namun, tidak hanya sebatas paparan saja, Dr Lufsiana akan terus mendampingi DPRD Muba dalam rangka menempuh jalur hukum hingga permasalahan ini menemukan titik terang, yakni Suban IV kembali ke kabupaten Muba," katanya. (her)
Berlarut-larutnya persoalan sengketa kepemilikan sumur gas Bumi Suban IV membuat DPRD Kabupaten Muba, membentuk Pantia Khusus (PANSUS) hak angket atau hak melakukan penyelidikan DPRD kabupaten Muba terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 63 Tahun 2007, tentang penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil Sumur Gas Bumi Suban IV.
Acara rapat pembahasan masalah Permendagri ini dilaksanakan di Aula Hotel Ranggonang Sekayu, Jumat (6/1) dan diikuti ketua DPRD kabupaten Muba H Uzer Effendi dan anggota pansus serta menghadirkan Hakim Tipikor Mahkamah Agung RI Dr. Lufsiana SH, MH sebagai konsultan hukum.
Menurut Dr Lufsiana SH MH dalam paparannya menegaskan inti permasalahan sumur Suban IV adalah Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 yang menyebabkan berpindahnya kewenangan pemanfaatan dana perimbangan (dana bagi hasil) sumber daya alam pertambangan atas Sumur Gas Bumi Suban IV dari pemkab Musi Banyuasin ke Pemkab Musi Rawas.
“Terbitnya Permendagri No.63 tahun 2007 juga dinilai cacat prosedur, karena tanpa melalui prosedur dan tahapan administrasi yang benar, dan cacat substansi sebab dasar hukum yang digunakan tidak tepat, menggunakan dasar hukum letak sumur suban IV terletak pada wilayah perbatasan bukan dalam wilayah pemerintahan, melanggar asas umum penyelenggaraan pemerintahan, serta melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik," ujarnya.
Lufsiana juga menegaskan, permasalahan sumur gas bumi Suban IV yang merupakan aset berharga Kabupaten Muba tidak tepat jika diselesaikan secara politik, bahkan selama ini pemkab Muba terlalu disibukkan dengan persoalan penyelesaian batas, padahal ini, ini sudah termasuk masalah hukum, sehingga mekanisme hukum yang harus ditempuh. Melakukan Yudisial Review ke MA sudah tidak efektif lagi. "Sekarang yang mesti dilakukan pemkab muba, didukung oleh DPRD kabupaten Muba yakni meminta pendapat hukum kepada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga hukum tertinggi Negara, dengan melampirkan pendapat hukum dari pakar hukum baik hukum tata Negara, administrasi Negara yang mumpuni. Untuk kemudian mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Jakarta Pusat gufat Mendagri agar merevisi bahkan mencabut permendagri No.63 tahun 2007 dan mengganti kerugian kepada pemkab Muba. Jika Permendagri ini telah dibatalkan atau dicabut, otomatis Suban IV dapat kembali ke Kabupaten Muba," pungkasnya.
Ketua DPRD kabupaten Muba H Uzer Effendi MS mengatakan, ditunjuknya Dr Lufsiana SH MH sebagai konsultan hukum Pansus hak angket DPRD Muba untuk mendampingi DPRD Muba dalam melangkah, memproses serta menindak lanjuti terhadap hasil-hasil temuan DPRD Muba terhadap permasalahan Suban IV. "Selain pakar Hukum, ia juga merupakan putra daerah kabupaten Muba, tentu ia akan berusaha membantu pemkab Muba untuk merebut kembali apa yang menjadi hak nya," ujarnya.
Dituturkannya, pada tahap awal kerja Pansus hak Angket DPRD Muba, Dr Lufsiana SH MH secara khusus memaparkan bagaimana kronologis terbitnya Permendagri no. 63 Tahun 2007. "Namun, tidak hanya sebatas paparan saja, Dr Lufsiana akan terus mendampingi DPRD Muba dalam rangka menempuh jalur hukum hingga permasalahan ini menemukan titik terang, yakni Suban IV kembali ke kabupaten Muba," katanya. (her)
Dishub Tingkatkan Sopir Bersertifikasi
Palembang, SN
Maraknya serta meningkatnya jumlah sopir tembak yang beroprasi di Kota Palembang serta membuat resah para pengguna jasa angkutan membuat Dinas Perhubungan (dishub) Kota Palembang akan lebih meningkatkan jumlah sopir yang lolos uji sertifikasi.
Upaya itu dilakukan dengan membuka kursus sertifikasi pengemudi angkutan umum (SPAU). Sejauh ini, hingga penghujung 2011, tak kurang sekitar 640 sopir sudah mendapatkan sertifikat ini. Namun, jumlah ini terbilang masih sedikit dibandingkan jumlah supir di Kota Palembang yang mencapai 3.000-an orang. Untuk itu, Dishub berjanji bakal terus meningkatkan jumlah supir bersertifikasi pada tahun-tahun mendatang hingga akhirnya seluruh sopir memiliki sertifikat.
“Mengenai seragam untuk pengemudi angkot dan bus kota, memang sudah kami bahas dan telah diketahui wali kota. Dengan seragam itu, kami harap tidak ada lagi sopir tembak. Soalnya seragam itu menjadi identitas mereka, jadi masyarakat juga tahu dan tidak khawatir lagi saat menaiki angkot,” kata Kadishub,Masripin. Nantinya setelah seluruh sopir mengikuti SPAU, diharapkan para sopir bus kota dan angkutan umum lebih tertib beroperasi di jalan raya. Ini juga sekaligus membentuk jiwa disiplin para pengemudi kendaraan umum di Kota Palembang.
Pasalnya, saat pembinaan, Dishub biasanya melibatkan Detasemen Polisi Militer TNI. “Rencananya kita juga dibantu pihak Satlantas dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) serta dinas terkait lainnya agar setiap sopir memiliki jiwa disiplin dan bisa melakukan tugasnya sebaik mungkin,” ungkapnya. Pada saat pembekalan, setiap instansi akan memberikan pembinaan untuk sopir sesuai bidang masing-masing.
Misalnya, kedisiplinan dibina langsung Denpom, etika mengemudi oleh kepolisian, pengetahuan mengenai angkutan oleh pihak Organda. “Bukan hanya itu, mereka juga mendapat materi kerohanian. Pelatihan ini dilakukan selama tiga hari di Kantor Diklat Penerbangan Palembang. Selama pelatihan, sopir akan mendapatkan materi yang lengkap,”katanya.
Namun,jika di lapangan sopir masih tetap ugal-ugalan, Dishub bersama Satlantas tak segan akan memberikan tindakan tegas.(win)
Maraknya serta meningkatnya jumlah sopir tembak yang beroprasi di Kota Palembang serta membuat resah para pengguna jasa angkutan membuat Dinas Perhubungan (dishub) Kota Palembang akan lebih meningkatkan jumlah sopir yang lolos uji sertifikasi.
Upaya itu dilakukan dengan membuka kursus sertifikasi pengemudi angkutan umum (SPAU). Sejauh ini, hingga penghujung 2011, tak kurang sekitar 640 sopir sudah mendapatkan sertifikat ini. Namun, jumlah ini terbilang masih sedikit dibandingkan jumlah supir di Kota Palembang yang mencapai 3.000-an orang. Untuk itu, Dishub berjanji bakal terus meningkatkan jumlah supir bersertifikasi pada tahun-tahun mendatang hingga akhirnya seluruh sopir memiliki sertifikat.
“Mengenai seragam untuk pengemudi angkot dan bus kota, memang sudah kami bahas dan telah diketahui wali kota. Dengan seragam itu, kami harap tidak ada lagi sopir tembak. Soalnya seragam itu menjadi identitas mereka, jadi masyarakat juga tahu dan tidak khawatir lagi saat menaiki angkot,” kata Kadishub,Masripin. Nantinya setelah seluruh sopir mengikuti SPAU, diharapkan para sopir bus kota dan angkutan umum lebih tertib beroperasi di jalan raya. Ini juga sekaligus membentuk jiwa disiplin para pengemudi kendaraan umum di Kota Palembang.
Pasalnya, saat pembinaan, Dishub biasanya melibatkan Detasemen Polisi Militer TNI. “Rencananya kita juga dibantu pihak Satlantas dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) serta dinas terkait lainnya agar setiap sopir memiliki jiwa disiplin dan bisa melakukan tugasnya sebaik mungkin,” ungkapnya. Pada saat pembekalan, setiap instansi akan memberikan pembinaan untuk sopir sesuai bidang masing-masing.
Misalnya, kedisiplinan dibina langsung Denpom, etika mengemudi oleh kepolisian, pengetahuan mengenai angkutan oleh pihak Organda. “Bukan hanya itu, mereka juga mendapat materi kerohanian. Pelatihan ini dilakukan selama tiga hari di Kantor Diklat Penerbangan Palembang. Selama pelatihan, sopir akan mendapatkan materi yang lengkap,”katanya.
Namun,jika di lapangan sopir masih tetap ugal-ugalan, Dishub bersama Satlantas tak segan akan memberikan tindakan tegas.(win)
Titip Absen, PNS Empat Lawang Bolos
Empat Lawang, SN
Tidak masuk kerja namun telah mengisi absensi kehadirannya di kantor tempat dimana ditugaskan menjadi kebiasaan. Inilah yang terjadi dan terbukti pada inspeksi mendadak (sidak) tim Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang, Sabtu (7/1) pertama enam hari kerja di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang Januarsyah melalui Kabid Pengembangan Pegawai Rini Sutrismi menjelaskan, dilakukannya sidak pada hari ini (Sabtu kemarin, red) untuk melihat kedisiplinan pegawai menjalankan tugasnya dihari Sabtu pertama enam hari kerja. Dan ternyata setelah ditinjau secara sample di lingkungan sekretariat Pemkab Empat Lawang tak sedikit pegawai yang masih enggan disiplin.
“Ini dilakukan untuk hari pertama penerapan enam hari kerja tapi masih saja ada yang tidak masuk. Bahkan ironi bagi kita justru pegawai hadir dalam absen kepegawaian namun orangnya tidak ada di tempat, dengan kata lain bisa jadi pegawai tersebut menitip absen kepada teman kerjanya,” ungkap Rini.
Menurutnya, kondisi ini perlu akan diproses lebih lanjut. Yang mana pegawai kedapatan tidak berada ditempat namun telah mengisi absensi akan dipanggil didata. Sedangkan untuk hukuman tentu pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
“Kita mendata terlebih dahulu yang kedapatan baik itu menitip absen kepada temannya dan tidak masuk sama sekali tentu akan diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan,” imbuhnya seraya mengatakan hal ini telah dilaporkannya kepada Sekda Empat Lawang dan bahkan sampai kepada bupati Empat Lawang.
Sementara itu, Sekda Empat Lawang H Anwar Yakub mengatakan, pihaknya akan memanggil nama-nama yang tercatat oleh pihak BKD saat sidak hari ini (Sabtu 7/1, red) kemarin. Mengenai sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan aturan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
“Akan kita perketat yang tidak disiplin, tentunya dicatat hingga kedepan bila tidak masuk lagi akan diterapkan tahapan aturannya. Tidak menutup kemungkinan bila mencapai waktu tertentu bila tidak masuk terus menyebabkan bisa dipecat dari pegawai,” imbuhnya.
Ketika dikonfirmasi, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri sangat menyayangkan masih adanya para pegawai yang tidak memperhatikan peraturan kerja yang ditetapkan. Padahal perubahan jadwal untuk lebih mendisiplinkan PNS dan CPNS, dan bahkan perubahan jadwal kerja telah diserahkan kepada pegawai di Kabupaten Empat Lawang. Untuk masalah titip absen mulai dari yang menitip sampai yang dititipkan akan diberikan sanksi hukuman.
“Pihak BKD harus mendata jumlah pegawai yang tidak masuk itu, tidak menutup kemungkinan untuk mendatang akan kita sidak dengan waktu yang tidak informasikan kepada pegawainya,” tegasnya. (eko)
Tidak masuk kerja namun telah mengisi absensi kehadirannya di kantor tempat dimana ditugaskan menjadi kebiasaan. Inilah yang terjadi dan terbukti pada inspeksi mendadak (sidak) tim Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang, Sabtu (7/1) pertama enam hari kerja di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang Januarsyah melalui Kabid Pengembangan Pegawai Rini Sutrismi menjelaskan, dilakukannya sidak pada hari ini (Sabtu kemarin, red) untuk melihat kedisiplinan pegawai menjalankan tugasnya dihari Sabtu pertama enam hari kerja. Dan ternyata setelah ditinjau secara sample di lingkungan sekretariat Pemkab Empat Lawang tak sedikit pegawai yang masih enggan disiplin.
“Ini dilakukan untuk hari pertama penerapan enam hari kerja tapi masih saja ada yang tidak masuk. Bahkan ironi bagi kita justru pegawai hadir dalam absen kepegawaian namun orangnya tidak ada di tempat, dengan kata lain bisa jadi pegawai tersebut menitip absen kepada teman kerjanya,” ungkap Rini.
Menurutnya, kondisi ini perlu akan diproses lebih lanjut. Yang mana pegawai kedapatan tidak berada ditempat namun telah mengisi absensi akan dipanggil didata. Sedangkan untuk hukuman tentu pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
“Kita mendata terlebih dahulu yang kedapatan baik itu menitip absen kepada temannya dan tidak masuk sama sekali tentu akan diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan,” imbuhnya seraya mengatakan hal ini telah dilaporkannya kepada Sekda Empat Lawang dan bahkan sampai kepada bupati Empat Lawang.
Sementara itu, Sekda Empat Lawang H Anwar Yakub mengatakan, pihaknya akan memanggil nama-nama yang tercatat oleh pihak BKD saat sidak hari ini (Sabtu 7/1, red) kemarin. Mengenai sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan aturan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
“Akan kita perketat yang tidak disiplin, tentunya dicatat hingga kedepan bila tidak masuk lagi akan diterapkan tahapan aturannya. Tidak menutup kemungkinan bila mencapai waktu tertentu bila tidak masuk terus menyebabkan bisa dipecat dari pegawai,” imbuhnya.
Ketika dikonfirmasi, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri sangat menyayangkan masih adanya para pegawai yang tidak memperhatikan peraturan kerja yang ditetapkan. Padahal perubahan jadwal untuk lebih mendisiplinkan PNS dan CPNS, dan bahkan perubahan jadwal kerja telah diserahkan kepada pegawai di Kabupaten Empat Lawang. Untuk masalah titip absen mulai dari yang menitip sampai yang dititipkan akan diberikan sanksi hukuman.
“Pihak BKD harus mendata jumlah pegawai yang tidak masuk itu, tidak menutup kemungkinan untuk mendatang akan kita sidak dengan waktu yang tidak informasikan kepada pegawainya,” tegasnya. (eko)
Harga Bahan Pokok Kian Melonjak
Empat Lawang, SN
Harga kebutuhan pokok berupa beras semakin mencekik warga kecamatan Muara Pinang. Betapa tidak, lazimnya harga beras hanya berkisar Rp 5.600 – Rp 6.000 per kilogramnya. Namun kini mencapai Rp 8.000/kg nya di kecamatan setempat.
Salah satu warga Muara Pinang, Rizal mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir sangat terasa kenaikan harga kebutuhan pokok berupa beras, yakni mencapai Rp 8.000/kg nya. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi warga. Karena biasanya harga beras hanya berkisar Rp 5.600 sampai dengan Rp 6.000.
“Beberapa Minggu terakhir kita sedikit mengalami kesulitan untuk mencari beras. Bahkan harganya pun melambung tinggi. Ini tentu mengkhawatirkan warga, karena dengan harga yang mencapai Rp 8.000 per kg tentu bisa mencekik ekonomi rumah tangga seperti kami ini,” katanya.
Lebih jauh Rizal berharap, kepada pemerintah setidaknya jangan menutup mata untuk mengatasi persoalan demikian. Apalagi katanya Kabupaten Empat Lawang itukan lumbung beras dan berpotensi besar daerah yang menghasilkan beras. Namun anehnya koq harga beras bisa melambung tinggi. Bahkan tak sedikit warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan beras.
“Bisa jadi memang ada di beberapa petak sawah yang mengalami gagal panen karena cuaca yang tidak menentu. Namun hal itu bukanlah persoalan yang menghambat bagi pemerintah untuk mengawasi secara betul ke lapangan. Kenapa masyarakat kesulitan untuk mendapatkan beras, dan kenapa harganya bisa melambung tinggi,” ujarnya seraya bertanya-tanya.
Warga lainnya, menilai harga beras sekarang ini sudah cukup tinggi, bila dibandingkan dengan kemampuan beli oleh masyarakat, terutama yang perekonomiannya menengah ke bawah.
“Bagi kami harga beras sekarang sudah terlalu tinggi. Ya, khawatir kalau harga itu terus meningkat, sehingga tidak bisa terjangkau oleh kami yang perekonomiannya lemah,” ujar Lena (42), warga kawasan Pasar Tebing Tinggi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Nurdin Jauhari melalui Kabid Perdagangan Irhan Gofar mengatakan, pihaknya belum mengetahui kenaikan harga beras ini, tetapi apabila memang ada kenaikan tentu kita akan menurunkan tim untuk turun kelapangan agar memantau penyebab kenaikan harga beras ini. Yang pasti kenaikan itu bisa saja disebabkan kebutuhan meningkat namun berasnya sedikit, ditambah lagi kondisi cuaca sekarang sangat mempengaruhi.
“Kita akan turun ke lapangan terlebih dahulu untuk mencari penyebabnya, dan melaporkan hal itu bupati apa yang harus dilakukan,” katanya. (eko)
Harga kebutuhan pokok berupa beras semakin mencekik warga kecamatan Muara Pinang. Betapa tidak, lazimnya harga beras hanya berkisar Rp 5.600 – Rp 6.000 per kilogramnya. Namun kini mencapai Rp 8.000/kg nya di kecamatan setempat.
Salah satu warga Muara Pinang, Rizal mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir sangat terasa kenaikan harga kebutuhan pokok berupa beras, yakni mencapai Rp 8.000/kg nya. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi warga. Karena biasanya harga beras hanya berkisar Rp 5.600 sampai dengan Rp 6.000.
“Beberapa Minggu terakhir kita sedikit mengalami kesulitan untuk mencari beras. Bahkan harganya pun melambung tinggi. Ini tentu mengkhawatirkan warga, karena dengan harga yang mencapai Rp 8.000 per kg tentu bisa mencekik ekonomi rumah tangga seperti kami ini,” katanya.
Lebih jauh Rizal berharap, kepada pemerintah setidaknya jangan menutup mata untuk mengatasi persoalan demikian. Apalagi katanya Kabupaten Empat Lawang itukan lumbung beras dan berpotensi besar daerah yang menghasilkan beras. Namun anehnya koq harga beras bisa melambung tinggi. Bahkan tak sedikit warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan beras.
“Bisa jadi memang ada di beberapa petak sawah yang mengalami gagal panen karena cuaca yang tidak menentu. Namun hal itu bukanlah persoalan yang menghambat bagi pemerintah untuk mengawasi secara betul ke lapangan. Kenapa masyarakat kesulitan untuk mendapatkan beras, dan kenapa harganya bisa melambung tinggi,” ujarnya seraya bertanya-tanya.
Warga lainnya, menilai harga beras sekarang ini sudah cukup tinggi, bila dibandingkan dengan kemampuan beli oleh masyarakat, terutama yang perekonomiannya menengah ke bawah.
“Bagi kami harga beras sekarang sudah terlalu tinggi. Ya, khawatir kalau harga itu terus meningkat, sehingga tidak bisa terjangkau oleh kami yang perekonomiannya lemah,” ujar Lena (42), warga kawasan Pasar Tebing Tinggi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Nurdin Jauhari melalui Kabid Perdagangan Irhan Gofar mengatakan, pihaknya belum mengetahui kenaikan harga beras ini, tetapi apabila memang ada kenaikan tentu kita akan menurunkan tim untuk turun kelapangan agar memantau penyebab kenaikan harga beras ini. Yang pasti kenaikan itu bisa saja disebabkan kebutuhan meningkat namun berasnya sedikit, ditambah lagi kondisi cuaca sekarang sangat mempengaruhi.
“Kita akan turun ke lapangan terlebih dahulu untuk mencari penyebabnya, dan melaporkan hal itu bupati apa yang harus dilakukan,” katanya. (eko)
RSUD Muaradua Tanpa Plang Nama
Muaradua, SN
Aksesibilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua tidak revresentatif. Alasannya pintu gerbang masuk rumah sakit kurang dari 1 KM dari jalan propinsi di Sabutan itu tidak dipasang Plang Nama sebagai petunjuk jalur masuk. Imbasnya hak warga untuk mendapatkan pelayanan terabaikan.
Seperti disampaikan Ramadan (55) warga Ranau yang menyayangkan pihak manajemen (RSUD) Muaradua terkesan mengabaikan hal-hal teknis aksesibilitas dan publikasi. "Calon pasien dari dalam dan luar daerah tidak mengetahui letak lokasi RSUD, tidak sedikit diantara mereka yang datang ke RSUD berkali-kali bertanya sebelum tiba dipersimpangan Sabutan," jelasnya.
Menurut dia kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama bahkan semenjak RSUD diresmikan dua tahun lalu hingga kemudian difungsikan luput dari perhatian pihak manajemen RSUD.
“Saya dan beberapa kawan hanya kasihan melihat calon pasien harus kesulitan masuk rumah sakit. Aksesibilitas gapura sebagai petunjuk jalur masuk harusnya dibuat supaya memudahkan warga calon pasien dan setiap masyarakat yang hendak berhubungan dengan RSUD merasa dilayani," tuturnya.
Senada disampaikan Puji (34), warga dari luar wilayah lain kecamatan Kisam. Menurut dia petunjuk Plang jalan masuk RSUD Muaradua memang luput dari perhatian. "hal-hal kecil namun pengaruhnya besar yang tidak semua warga tahu jika Muaradua telah berdiri RSUD. Sehingga jika didirikannya gapura di persimpangan jalan tidak sedikit manfaatnya sebagai media komunikasi dengan warga luar daerah,” tandasnya.
Pihaknya mengusulkan manajemen rumah sakit supaya lebih memperhatikan aksesibilitas masyarakat untuk berobat. Jika tetap dibiarkan persimpangan jalur masuk yang terjadi selama ini. "Selain tidak revresentatif pihak manajemen RSUD juga dinilai kurang peduli,” katanya.
Saat hendak dimintai keterangan ihwal aksesibilitas RSUD Muaradua, pihak Manajemen RSUD tidak menjawab telepon Suara Nusantara. Begitu juga saat dikirim pesan singkat, dia tidak membalas. (dan)
Aksesibilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua tidak revresentatif. Alasannya pintu gerbang masuk rumah sakit kurang dari 1 KM dari jalan propinsi di Sabutan itu tidak dipasang Plang Nama sebagai petunjuk jalur masuk. Imbasnya hak warga untuk mendapatkan pelayanan terabaikan.
Seperti disampaikan Ramadan (55) warga Ranau yang menyayangkan pihak manajemen (RSUD) Muaradua terkesan mengabaikan hal-hal teknis aksesibilitas dan publikasi. "Calon pasien dari dalam dan luar daerah tidak mengetahui letak lokasi RSUD, tidak sedikit diantara mereka yang datang ke RSUD berkali-kali bertanya sebelum tiba dipersimpangan Sabutan," jelasnya.
Menurut dia kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama bahkan semenjak RSUD diresmikan dua tahun lalu hingga kemudian difungsikan luput dari perhatian pihak manajemen RSUD.
“Saya dan beberapa kawan hanya kasihan melihat calon pasien harus kesulitan masuk rumah sakit. Aksesibilitas gapura sebagai petunjuk jalur masuk harusnya dibuat supaya memudahkan warga calon pasien dan setiap masyarakat yang hendak berhubungan dengan RSUD merasa dilayani," tuturnya.
Senada disampaikan Puji (34), warga dari luar wilayah lain kecamatan Kisam. Menurut dia petunjuk Plang jalan masuk RSUD Muaradua memang luput dari perhatian. "hal-hal kecil namun pengaruhnya besar yang tidak semua warga tahu jika Muaradua telah berdiri RSUD. Sehingga jika didirikannya gapura di persimpangan jalan tidak sedikit manfaatnya sebagai media komunikasi dengan warga luar daerah,” tandasnya.
Pihaknya mengusulkan manajemen rumah sakit supaya lebih memperhatikan aksesibilitas masyarakat untuk berobat. Jika tetap dibiarkan persimpangan jalur masuk yang terjadi selama ini. "Selain tidak revresentatif pihak manajemen RSUD juga dinilai kurang peduli,” katanya.
Saat hendak dimintai keterangan ihwal aksesibilitas RSUD Muaradua, pihak Manajemen RSUD tidak menjawab telepon Suara Nusantara. Begitu juga saat dikirim pesan singkat, dia tidak membalas. (dan)
Nasib Miranda di Tangan Nunun
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SETELAH Nunun Nurbaeti berhasil ditangkap di Bangkok, ada banyak harapan penanganan kasus pemilihan DGSBI yang berjalan sangat lambat akan terkuak. Karena kunci kasus ini ada di Nunun. Ia yang membagi-bagikan cek pelawat untuk anggota DPR dengan anjuran untuk memilih Miranda Gultom.
Sebenarnya perjalanan kasus ini tak terlalu rumit dan bertele-tele, karena Nunun pasti tahu dari mana asal uang untuk dibagi-bagikan ke wakil rakyat yang terhormat.
Bila saat ini Miranda Gultom tetap ngotot sok bersih dan tak tahu sumber uang yang dibagikan Nunun. Tentu sangat naif dan tak masuk akal. Siapa yang rela membagikan uang dan cek pelawat dalam jumlah besar tanpa ada alasan dan latarbelakang yang jelas. Dan itu diberikan dengan permintaan agar Miranda dipilih.
Untuk diketahui KPK saat ini tengah mengusut hubungan antara Nunun Nurbaeti beserta sejumlah stafnya dan juga mantan DGS BI Miranda Goeltom dalam kasus cek pelawat. Tak hanya itu saja, KPK juga mengusut kemungkinan pihak di belakang keduanya.
Tinggal menunggu aksi KPK untuk tegas dan jangan khawatir dengan intervensi, apalagi Nunun adalah isteri dari mantan Kapolri. Ini sangat diperlukan karena perjalanan kasus ini sudah sangat lama, dan banyak dugaan beraroma politik untuk saling menjatuhkan.
Hanya kalau kita pikir dengan logika uang yang digunakan untuk pemenangan Miranda Gultom bukan dari Nunun Nurbaetie. Karena jumlah uang Rp 24 Miliar sangat besar, nah ini yang menjadi tugas berat untuk mengungkapnya. Sanggup tidak KPK untuk membeberkannya, karena diyakini asal uang tersebut sudah diketahui KPK. Tinggal pembuktian dan data persidangan.
Lalu dari persidangan sendiri diketahui Nunun dan Miranda sudah saling kenal. Diketahui Miranda Gultom sendiri menjadi inisiator pertemuan belasan anggota FPDIP dari fraksi Komisi IX di Hotel Dharmawangsa. Di pertemuan ini, Miranda menjabarkan visi misinya supaya bisa terpilih menjadi DGBSI.
Miranda mengaku tidak ingat, siapa dari FPDIP yang pertama kali ia hubungi. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 45 itu berlangsung dalam suasana santai.
Dalam pertemuan itu, Miranda menjelaskan visi misi soal ekonomi bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Miranda juga berharap agar fit and proper test benar-benar diisi dengan pertanyaan yang menguji kompetensinya. Walaupun Miranda berkelit dan menyatakan semuanya sesuai jalur, orang normal saja tahu tempat pertemuan tersebut tidak lazim. Mengapa tidak di Gedung DPR yang sangat layak dan refresentatif.
Bantahan keras boleh saja dilakukan Miranda yang selalu bernampilan nyentrik, tetapi sangat aneh, orang secerdas dia pura-pura tak tahu apa dalih Nunun memberikan uang ke wakil rakyat, dan tak tahu asal muasal uangnya.
Saat ini rupanya Nunun tak mau tersiksa sendiri, ia secara pelan mulai menyebut dan menjelaskan apa dan siapa di balik bagi-bagi uang tersebut. (***)
Jalan Longsor, Aliran Sungai Lingsing Dialihkan
Lahat, SN
Longsor yang berada di Desa Banuayu Kecamatan Kikim Selatan hampir sepekan lalu yang berada di 2 titik membuat aliran sungai Lingsir dialihkan. Hal ini agar tidak membuat lokasi yang longsor tidak bertambah parah karena terjangan aliran sungai.
Sebagaimana diketahui, akibat longsor tersebut, 1 titik amblas di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah. Namun, kerusakan tersebut tidak separah dibandingkan kerusakan di Banuayu.
Menurut Imron (40), warga Desa Banuayu saat sedang mengukur kedalaman air, Jumat (6/1) mengatakan mereka mengalihkan jalan sementara melewati tanah kebun kopi milik warga. Dan melakukan penjagaan disekitar jalan yang longsor tersebut.
"Kalau tidak dijaga takutnya warga yang lewat akan celaka. Dan kami meminta sumbangan sukarela untuk menjaga jalan ini. Sebab, sudah ada warga yang hampir celaka saat melintasi jalan ini,” ujarnya.
Ia mengaku, menjaga siang dan malam menjaga di lokasi longsor. Sebab, kondisi jalan ini memang rawan bila tidak dijaga. Selain upaya masyarakat untuk menjaga dan membuat jalan sementara melewat kebun kopi ini. Untungnya segera pemerintah terkait mengalihkan aliran sungai lingsing yang ada supaya tidak langsung menerjang ke bibir sungai yang merupakan tembok jalan ini.
Sejak Rabu (4/1) hingga Jumat (6/1) alat berat yang diturunkan Pemkab Lahat melalui Dinas PU Bina Marga dan Pengairan bekerja untuk mengalihkan aliran sungai yang ada agar tidak langsung menerjang bibir jalanan ini.
Upaya selanjutnya juga pihak desa setempat mengajukan supaya bibir jalan yang longsor segera diperbaiki. Sebab wilayah ini merupakan akses jalan beberapa desa yang ada. Yakni Desa Banuayu, Tanjung Alam, Sirah Pulau, Tanjung Beringin, Pagar Jati, Penandingan, Jagabaya, Talang Tinggi, Sukajadi, Lubuk Nambulan dan Gunung Aji. “Dengan segera diperbaiki akses jalan ini menjadi lancar itu jelas harapan warga desa,” kata Kades Banuayu Marwansyah, Minggu (8/1). (zal)
Longsor yang berada di Desa Banuayu Kecamatan Kikim Selatan hampir sepekan lalu yang berada di 2 titik membuat aliran sungai Lingsir dialihkan. Hal ini agar tidak membuat lokasi yang longsor tidak bertambah parah karena terjangan aliran sungai.
Sebagaimana diketahui, akibat longsor tersebut, 1 titik amblas di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah. Namun, kerusakan tersebut tidak separah dibandingkan kerusakan di Banuayu.
Menurut Imron (40), warga Desa Banuayu saat sedang mengukur kedalaman air, Jumat (6/1) mengatakan mereka mengalihkan jalan sementara melewati tanah kebun kopi milik warga. Dan melakukan penjagaan disekitar jalan yang longsor tersebut.
"Kalau tidak dijaga takutnya warga yang lewat akan celaka. Dan kami meminta sumbangan sukarela untuk menjaga jalan ini. Sebab, sudah ada warga yang hampir celaka saat melintasi jalan ini,” ujarnya.
Ia mengaku, menjaga siang dan malam menjaga di lokasi longsor. Sebab, kondisi jalan ini memang rawan bila tidak dijaga. Selain upaya masyarakat untuk menjaga dan membuat jalan sementara melewat kebun kopi ini. Untungnya segera pemerintah terkait mengalihkan aliran sungai lingsing yang ada supaya tidak langsung menerjang ke bibir sungai yang merupakan tembok jalan ini.
Sejak Rabu (4/1) hingga Jumat (6/1) alat berat yang diturunkan Pemkab Lahat melalui Dinas PU Bina Marga dan Pengairan bekerja untuk mengalihkan aliran sungai yang ada agar tidak langsung menerjang bibir jalanan ini.
Upaya selanjutnya juga pihak desa setempat mengajukan supaya bibir jalan yang longsor segera diperbaiki. Sebab wilayah ini merupakan akses jalan beberapa desa yang ada. Yakni Desa Banuayu, Tanjung Alam, Sirah Pulau, Tanjung Beringin, Pagar Jati, Penandingan, Jagabaya, Talang Tinggi, Sukajadi, Lubuk Nambulan dan Gunung Aji. “Dengan segera diperbaiki akses jalan ini menjadi lancar itu jelas harapan warga desa,” kata Kades Banuayu Marwansyah, Minggu (8/1). (zal)
Beroperasi Diatas 3 Bulan, Kendaraan Plat Luar Wajib Mutasi
Prabumulih, SN
Bagi kendaraan mobil berplat luar yang beroperasi di wilayah Kota Prabumulih diatas 3 bulan, wajib mutasi. Hal itu ditegaskan Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (BPKB) Kota Prabumulih Dian Saputra, menyusul semakin banyaknya kendaraan mobil dan truk plat luar daerah yang beroperasi di kota nanas tersebut.
“Kendaraan mobil atau truk plat luar wajib mutasi surat KIR dan STNK kendaraannya, apabila mobil itu sudah beroperasi di wilayah sini (Kota Prabumulih, red) diatas 3 bulan. Ini Undang – Undang yang mengaturnya,” tegas pria yang akrab disapa Dian ini, kepada wartawan, Jum,at (8/1) pagi.
Menurut Dian, sampai saat ini pihaknya masih banyak menemukan sejumlah mobil perusahaan berplat luar berkeliaran hilir mudik di wilayah Kota Prabumulih. Lemahnya pengawasan petugas dan kurangnya kesadaran pemilik angkutan mobil atau perusahaan pengguna jasa kendaraan mobil tersebut, diakui Dian masih menjadi kendala serius pihaknya dalam menegakkan aturan tersebut.
Dari beberapa catatan di BPKB Prabumulih, jumlah terbanyak perusahaan yang memakai atau mengontrak jasa kendaraan mobil luar daerah berasal dari perusahaan eksploitasi dan kontraktor minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Prabumulih. “Antaranya para kontraktor dan sub kontraktor dari rekanan Pertamina, termasuk drilling servicenya banyak menggunakan kendaraan operasional dari luar daerah,” urai Dian, tanpa menyebut secara rinci jumlah mobil dan nama perusahaan itu.
Dian juga menyebut, selain pihaknya terus melakukan sosialisasi ke beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Prabumulih, pihaknya dalam waktu dekat ini berencana bersama petugas kepolisian dan instansi lainnya akan melakukan penertiban terkait kelengkapan surat (KIR dan STNK) dan izin operasional kendaraan. “Dan itu memang setiap tahun kita lakukan,” imbuhnya.
Sementara itu, masih rendahnya jumlah kendaraan mobil yang masuk menggurus perpanjangan KIR, izin trayek di BPKB hingga sekarang, menurut Dian disebabkan kurangnya kesadaran dari pemilik kendaraan. “Disamping itu memang wilayah Kota Prabumulih ini kecil,” sambung Dian.
Berdasarkan data petugas, setiap hari tercatat hanya sekitar 10 – 12 kendaraan mobil yang masuk mengurus ke BPKB Prabumulih. “Kenaikannya cukup signifikan walau masih sedikit kalau dibandingkan tahun 2010 lalu. Dan kenaikan terbesar disumbang dari pengadaan mobil – mobil baru di Pemerintah, dan Muspida,” tandasnya. (and)
Bagi kendaraan mobil berplat luar yang beroperasi di wilayah Kota Prabumulih diatas 3 bulan, wajib mutasi. Hal itu ditegaskan Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (BPKB) Kota Prabumulih Dian Saputra, menyusul semakin banyaknya kendaraan mobil dan truk plat luar daerah yang beroperasi di kota nanas tersebut.
“Kendaraan mobil atau truk plat luar wajib mutasi surat KIR dan STNK kendaraannya, apabila mobil itu sudah beroperasi di wilayah sini (Kota Prabumulih, red) diatas 3 bulan. Ini Undang – Undang yang mengaturnya,” tegas pria yang akrab disapa Dian ini, kepada wartawan, Jum,at (8/1) pagi.
Menurut Dian, sampai saat ini pihaknya masih banyak menemukan sejumlah mobil perusahaan berplat luar berkeliaran hilir mudik di wilayah Kota Prabumulih. Lemahnya pengawasan petugas dan kurangnya kesadaran pemilik angkutan mobil atau perusahaan pengguna jasa kendaraan mobil tersebut, diakui Dian masih menjadi kendala serius pihaknya dalam menegakkan aturan tersebut.
Dari beberapa catatan di BPKB Prabumulih, jumlah terbanyak perusahaan yang memakai atau mengontrak jasa kendaraan mobil luar daerah berasal dari perusahaan eksploitasi dan kontraktor minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Prabumulih. “Antaranya para kontraktor dan sub kontraktor dari rekanan Pertamina, termasuk drilling servicenya banyak menggunakan kendaraan operasional dari luar daerah,” urai Dian, tanpa menyebut secara rinci jumlah mobil dan nama perusahaan itu.
Dian juga menyebut, selain pihaknya terus melakukan sosialisasi ke beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Prabumulih, pihaknya dalam waktu dekat ini berencana bersama petugas kepolisian dan instansi lainnya akan melakukan penertiban terkait kelengkapan surat (KIR dan STNK) dan izin operasional kendaraan. “Dan itu memang setiap tahun kita lakukan,” imbuhnya.
Sementara itu, masih rendahnya jumlah kendaraan mobil yang masuk menggurus perpanjangan KIR, izin trayek di BPKB hingga sekarang, menurut Dian disebabkan kurangnya kesadaran dari pemilik kendaraan. “Disamping itu memang wilayah Kota Prabumulih ini kecil,” sambung Dian.
Berdasarkan data petugas, setiap hari tercatat hanya sekitar 10 – 12 kendaraan mobil yang masuk mengurus ke BPKB Prabumulih. “Kenaikannya cukup signifikan walau masih sedikit kalau dibandingkan tahun 2010 lalu. Dan kenaikan terbesar disumbang dari pengadaan mobil – mobil baru di Pemerintah, dan Muspida,” tandasnya. (and)
Pagaralam Terbaik di Festival Bunga Pasadena
Pagaralam, SN
Kota Pagaralam yang tergabung dalam tim Indonesia, mampu menunjukan prestasinya dengan meraih penghargaan terbaik atau The President's Tropy, pada kegiatan festival bunga di Pasadena, Amerika Serikat, 2 Januari 2012 lalu.
Dalam kegiatan yang disaksikan puluhan juta warga Amerika Serikat tersebut, Kota Pagaralam, memamerkan kendaraan hias dengan dikawal putri bunga.
Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes mengatakan, ada dua kendaraan hias yang ditampilkan dalam acara festival bunga di Pasadena yaitu desain Garuda Wisnu Kencana dan kendaraan hias bunga dari Kota Pagaralam.
"Pegelaran yang disaksikan jutaan penonton dan diikuti 44 peserta tim diantaranya Kota Pagaralam, dengan membawa nama negara Indonesia berhasil meraih penghargaan. Penghargaan ini merupakan urutan keempat dari 22 penghargaan yang diberikan kepada 44 peserta yang mengikuti festival bunga di Pasadena," ungkapnya, kemarin.
Menurutnya, merupakan kebanggaan bagi Kota Pagaralam, yang baru pertama kali mengikuti kegiatan tahunan yang cukup banyak mengundang perhatian masyarakat dunia dari berbagai negara.
"Keberhasilan meraih penghargaan tidak terlepas dengan kesuksesan Kota Pagaralam, dalam menyelenggarakan kegiatan festival Bunga Sumsel 2009 dan festival Bunga Nusantara 2011," ungkapnya.
Dia berharap, keberhasilan ini setidaknya akan memacu dan menjadi peluang petani bunga Kota Pagaralam untuk meningkatkan produktivitasnya. Selama ini di Sumsel masih dipenuhi dengan produk tanaman hias dari Bandung, Jawa Barat dan Banten, tentunya kedepan akan menjadi peluang bagi masyarakat Pagaralam dalam memasarkan tanaman bunga.
Kepala Bagian Humas Pemkot Pagaralam, Imam Pasli SSTP mengatakan, keberadaan Kota Pagaralam sebagai peserta pada festival bunga nusantara di Pasadena Amerika Serikat, membawa nama Indonesia, dan sudah mampu menujukkan kebolehannya dalam kegiatan bergengsi di dunia tersebut.
"Keikut sertaan Kota Pagaralam dalam acara festival Pasadena, diharapkan akan mendorong promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari manca negera," ungkapnya.
Dia mengatakan, persiapan untuk mengikuti kegiatan festival bunga sudah dilakukan sejak dua tahun lalu dengan menggelar festival bunga tingkat Sumsel dan Nusantara. (asn)
Kota Pagaralam yang tergabung dalam tim Indonesia, mampu menunjukan prestasinya dengan meraih penghargaan terbaik atau The President's Tropy, pada kegiatan festival bunga di Pasadena, Amerika Serikat, 2 Januari 2012 lalu.
Dalam kegiatan yang disaksikan puluhan juta warga Amerika Serikat tersebut, Kota Pagaralam, memamerkan kendaraan hias dengan dikawal putri bunga.
Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati M Kes mengatakan, ada dua kendaraan hias yang ditampilkan dalam acara festival bunga di Pasadena yaitu desain Garuda Wisnu Kencana dan kendaraan hias bunga dari Kota Pagaralam.
"Pegelaran yang disaksikan jutaan penonton dan diikuti 44 peserta tim diantaranya Kota Pagaralam, dengan membawa nama negara Indonesia berhasil meraih penghargaan. Penghargaan ini merupakan urutan keempat dari 22 penghargaan yang diberikan kepada 44 peserta yang mengikuti festival bunga di Pasadena," ungkapnya, kemarin.
Menurutnya, merupakan kebanggaan bagi Kota Pagaralam, yang baru pertama kali mengikuti kegiatan tahunan yang cukup banyak mengundang perhatian masyarakat dunia dari berbagai negara.
"Keberhasilan meraih penghargaan tidak terlepas dengan kesuksesan Kota Pagaralam, dalam menyelenggarakan kegiatan festival Bunga Sumsel 2009 dan festival Bunga Nusantara 2011," ungkapnya.
Dia berharap, keberhasilan ini setidaknya akan memacu dan menjadi peluang petani bunga Kota Pagaralam untuk meningkatkan produktivitasnya. Selama ini di Sumsel masih dipenuhi dengan produk tanaman hias dari Bandung, Jawa Barat dan Banten, tentunya kedepan akan menjadi peluang bagi masyarakat Pagaralam dalam memasarkan tanaman bunga.
Kepala Bagian Humas Pemkot Pagaralam, Imam Pasli SSTP mengatakan, keberadaan Kota Pagaralam sebagai peserta pada festival bunga nusantara di Pasadena Amerika Serikat, membawa nama Indonesia, dan sudah mampu menujukkan kebolehannya dalam kegiatan bergengsi di dunia tersebut.
"Keikut sertaan Kota Pagaralam dalam acara festival Pasadena, diharapkan akan mendorong promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari manca negera," ungkapnya.
Dia mengatakan, persiapan untuk mengikuti kegiatan festival bunga sudah dilakukan sejak dua tahun lalu dengan menggelar festival bunga tingkat Sumsel dan Nusantara. (asn)
2011, Dana Jamsoskes Terserap 60 Persen
Palembang, SN
Dana APBD Sumsel 2011 yang diperuntukkan bagi program jaminan sosial kesehatan masyarakat Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes) hanya terserap 60 persen. Besaran penyerapan dana Jamsoskes ini dianggap baik oleh Komisi V DPRD Sumsel.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan menilai, penyerapan dana Jamsoskes yang hanya 60 persen tersebut menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat Sumsel saat ini sudah membaik.
"Kalau dana ini hanya terserap 60 persen, kita jangan berasumsi itu tidak terpakai karena masyarakat tidak tahu, tapi asumsinya positip artinya masyarakat sehat," katanya, kemarin.
Ia mengungkapkan, keberadaan Jamsoskes di tengah-tengah masyarakat sangat membantu warga Sumsel terutama mereka yang golongan menengah kebawah. Ia menilai, serapan dana Jamsoskes yang hanya 60 persen itu, bukan berarti pemerintah kurang bersosialisasi, akan tetapi lebih karena masyarakat Sumsel sudah memahami arti kesehatan.
"Program Jamsoskes ini sudah tersosialisasi sampai ke bawah, itu jelas peruntukannya untuk Puskesmas, rumah sakit kabupaten, rujukan ke provinsi dan rujukan ke pusat dan itu sudah banyak digunakan," kata Politisi Partai Demokrat ini.
Ia menambahkan, sejauh ini klaim-klaim atas Jamsoskesmas masih terus berjalan baik dari provinsi maupun dari kabupaten karena dananya adalah dana sharing sampai Desember tahun 2012. (awj)
Dana APBD Sumsel 2011 yang diperuntukkan bagi program jaminan sosial kesehatan masyarakat Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes) hanya terserap 60 persen. Besaran penyerapan dana Jamsoskes ini dianggap baik oleh Komisi V DPRD Sumsel.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Soefyan menilai, penyerapan dana Jamsoskes yang hanya 60 persen tersebut menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat Sumsel saat ini sudah membaik.
"Kalau dana ini hanya terserap 60 persen, kita jangan berasumsi itu tidak terpakai karena masyarakat tidak tahu, tapi asumsinya positip artinya masyarakat sehat," katanya, kemarin.
Ia mengungkapkan, keberadaan Jamsoskes di tengah-tengah masyarakat sangat membantu warga Sumsel terutama mereka yang golongan menengah kebawah. Ia menilai, serapan dana Jamsoskes yang hanya 60 persen itu, bukan berarti pemerintah kurang bersosialisasi, akan tetapi lebih karena masyarakat Sumsel sudah memahami arti kesehatan.
"Program Jamsoskes ini sudah tersosialisasi sampai ke bawah, itu jelas peruntukannya untuk Puskesmas, rumah sakit kabupaten, rujukan ke provinsi dan rujukan ke pusat dan itu sudah banyak digunakan," kata Politisi Partai Demokrat ini.
Ia menambahkan, sejauh ini klaim-klaim atas Jamsoskesmas masih terus berjalan baik dari provinsi maupun dari kabupaten karena dananya adalah dana sharing sampai Desember tahun 2012. (awj)
Langganan:
Postingan (Atom)