10 Wanita Malam Terjaring Razia Gabungan

*Diserahkan ke PN

Lahat ,SN –

Sebanyak 10 kupu-kupu malam berhasil dijaring razia gabungan yang dipimpin langsung Kapala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Drs Deswan Irsyad MPdi dengan 30 personil terdiri dari, aparat kepolisian, dan POM menyambangi lokasi hiburan malam dan lokasi penginapan yang ada di Kota Lahat.

“Ini merupakan razia rutin yang dilakukan di Kota Lahat maupun sekitarnya, bertujuan memberantas penyakit masyarakat (pekat) terutama sekali, makin maraknya kupu-kupu malam, di berbagai kawasan di Bumi Seganti Setungguan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (6/3).
Titik razia sendiri?”Kita bersama-sama dengan anggota dari kepolisian dan juga POM menyisir penginapan di Kota Lahat dan juga tempat hiburan malam di areal Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur memang menjadi sarang bagi kupu-kupu malam tersebut,” ungkap Deswan kepada SN

Deswan menambahkan, selain itu, mereka juga merupakan warga datangan, dimana, ketika diperiksa kartu tanda penduduk (KTP), wanita-wanita muda ini tidak bisa menunjukannya sama sekali.

“Bahkan, ketika ditanya petugas mereka kebanyakan berasal dari Kota Palembang, entah bagaimana, bisa sampai ke Kabupaten Lahat, tentunya razia ini akan kita galakkan secara rutin berdasarkan intruksi kepala daerah, dimana, ini juga adanya laporan masyarakat resah dengan aktifitas mereka,” paparnya lugas.

Ia menyebutkan, selanjutnya, setelah didata oleh petugas Pol-PP, kemudian diserahkan kepada pihak pengadilan negeri (PN) untuk menjatuhkan hukuman, yang sesuai.

“Kita (Pol-PP, red) telah berkoordinasi dengan PN, dimana, setelah didata secara lengkap, kamudian diserahkan berkas dan wanita-wanita ini akan dibawa ke untuk diberikan sanksi,” urai Deswan.

Sementara itu, salah satu wanita malam enggan menyebutkan namanya menuturkan, dirinya berbuat seperti ini dikarenakan himpitan ekonomi akan kebutuhan keluarga.

“Saya sebenarnya tidak mau melakukan hal ini mas, akan tetapi, harus bagaiamana lagi, keluarga saya orang yang tak mampu, dimana, saya mesti membiayai sekolah adik-adik dan kebutuhan lainnya, jadi terpaksa mengambil jalur pendek,” pungkasnya. (ZAL;)

Suara Nusantara Edisi 564, Rabu 7 Maret 2012

Prediksi Panen Kopi OKUS Meningkat

Muaradua, SN
Tanaman produktif kopi di kabupaten OKUSelatan diharapkan produksinya meningkat, ini juga dibarengi dengan harga jual kopi saat ini naik hingga Rp 15.000/Kg.

Kondisi ini membuat mayoritas petani kopi di OKUSelatan sebagai salah satu sentra produksi kopi Sumsel semakin terbantu.

Seperti yang diakui Muzamil, petani kopi di Mekekau Ilir mengatakan, produksi kopi tahun ini mendukung pembungaan dan pembuahan pohon kopi normal.

"Tahun lalu dari 3 ha lahan kopinya, Muzamil mengaku mendapati produksi menurun drastis. Namun, dengan kondisi saat ini diperkirakan produksi diharapkan meningkat," tuturnya.

Dikatakannya, keterpurukan petani tahun lalu semoga saja dapat terobati jika saja harga wajar saat ini bisa bertahan mencapaiRp 13.000-Rp 14.000/kg.

Senada diungkapkan petani kopi di Kisam Tinggi Darpin, dari 2 ha lahan kopinya tahun lalu hanya mampu menghasilkan 800 kg kopi kering. Jika saja kebunnya itu menghasilkan 1,5 ton kopi.

"Ini benar-benar akan sangat membantu untuk menutupi biaya produksi dan perawatan," ujarnya.

Ia berharap harga jual biji kopi dapat bertahan dengan harga wajar seperti saat ini. Namun harga jual memang ditentukan pedagang pengumpul. "Setiap panen petani hanya bisa mengikuti monopoli harga yang diberlakukan pedagang pengumpul ini. Belum lagi kebutuhan hidup yang mendesak sehingga petani buru-buru menjual kopinya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. (dan)

SPBU Masih Layani BBM Pakai Jeriken

Prabumulih, SN
Miris, di saat penolakan masyarakat kelas bawah terhadap rencana kenaikkan Bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar oleh Pemerintah sebesar 30 persen, terus bergejolak. Tindakan penyimpangan sejumlah pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), justru marak terjadi belakangan ini.

Salah satunya, ulah nakal sejumlah SPBU di Prabumulih yang melayani penjualan BBM jenis premium (bensin, red) melalui jeriken yang sebelumnya sudah dilarang Pertamina dan bakal diberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.

“Sudah lama pak, SPBU itu jual bensin pakai jeriken ke penjual eceran. Kami sering dibuatnya kesal, karena harus antri panjang,” ungkap salah seorang pengguna kendaraan sepeda motor, Selasa (6/3) siang.

Menurut pria setengah baya yang minta identitasnya ini tidak ditulis, mengatakan ulah SPBU nakal tersebut sudah lama terjadi dan terang - terangan. Bahkan, di pagi hari hingga siangnya, antrian panjang sepeda motor yang membawa jeriken besar pada bagian tengah dan belakang sepeda motornya kerap menjadi pemandangan sehari – hari dan meresahkan pengguna BBM lainnya.

“Sudah terlalu berani pemilik SPBU ini menjual BBM dalam bentuk jeriken, padahal jelas BBM premium itu akan mereka (penjual BBM eceran) jual kembali dalam bentuk eceran, dengan harga bervariatif antara Rp 6.000 s/d Rp 7.500 perliternya,” sambung warga ini, ditemui usai mengisi di SPBU simpang bakaran atau SPBU 24.311.140 tersebut.

Dia menambahkan, aksi pembelian BBM jenis premium dengan menggunakan jeriken semakin merugikan masyarakat. “Selain melayani pembeli pengguna jeriken, beberapa SPBU disini juga melayani pembeli eceran pengendara mobil angkot (angkutan kota ). Antrian panjangnya kadang sampai ke bahu – bahu jalan,” keluh pria ini.

Terpisah, Kabag Humas Pertamina Pemasaran, Plaju Palembang, Robert saat dikonfirmasi terkait maraknya penjualan BBM jenis premium oleh SPBU ke penjual eceran, di wilayah Kota Prabumulih, menilai hal itu sah – sah saja dan tidak melanggar aturan selagi pemilik SPBU tersebut sudah mengantongi izin dari dinas yang berkompenten terhadap masalah penjualan lewat jeriken tersebut.

“Pembelian pakai jeriken diperbolehkan asal punya izin dari Pemda setempat dalam hal ini Disperindag setempat, diperuntukkan untuk daerah yang terpencil/jauh dari SPBU dan tidak untuk diperjualbelikan sebagai BBM eceran di sekitar SPBU," katanya.

"Untuk ketepatan izin itu coba tanyakan ke Pemdanya, karena Pertamina tidak mengeluarkan izin tersebut dan izin tersebut yang mengatur adalah Pemda setempat, melalui Disperindag setempat,” tambah Robert melalui pesan singkatnya (SMS), Selasa (6/3) sore.

Disinggung penjualan BBM jenis premiumnya banyak disalahgunakan pihak pengelola SPBU, Robert meminta pihak Pemkot Prabumulih yang mengeluarkan surat izinnya agar melakukan evaluasi SPBU tersebut. “Artinya saat ngeluarin surat izin itu dikroscek ngak sama peminta suratnya, karena itu memakai jatah BBM subsidi juga,” tegasnya lagi. (and)

Partai Nasdem Beri Santunan Kematian Anggota

Indralaya, SN
Untuk memberikan perhatian dan rasa kekeluargaan yang mendalam, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memberikan santunan kematian terhadap anggota partainya. Hal tersebut terbukti di Desa Sudi mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (OI), pengurus DPD OI Partai Nasdem memberikan santunan terhadap anggotanya yang meninggal dunia.

Anis (70), pengurus Ranting Partai Nasdem di Desa Sudi Mampir yang meninggal dunia, Senin (6/2) saat nujuh hari meninggalnya mendapat santunan uang duka sebesar Rp 1 juta dari pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten OI.

Mukhlis, selaku Ketua Ranting Desa Sudi Mampir dan mewakili ahli musibah mengatakan, sangat terharu dengan kepedulian Partai Nasdem terhadap para anggotanya. Karena selama ini baru partai Nasdem yang memberikan terobosan sosial dan perhatian yang cukup tinggi terhadap para anggota dan pengurusnya.

"Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih terhadap Partai Nasdem yang kepedulian dan rasa sosial yang begitu dalam terhadap para anggotanya, sehingga sedikit dapat
meringankan beban yang tertimpa musibah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten OI, Ahmad Syafei, melalui Sekjen Partai Nasdem, Muhammad Yahya Sarmada SPdi, saat di konfirmasi mengatakan, Partai Nasdem memang berusaha untuk memberikan Restorasi atau perubahan serta pencerahan-pencerahan dalam tubuhnya.

Sehingga, sambung Yahya, paradigma masayarakat terhadap sebuah partai yang hanya memerlukan para konstituen dalam pemilukada saja tidak akan ada di Dalam Partai Nasdem ini.

"Selama ini partai-partai tidak ada kontribusi terhadap anggotanya, oleh karena itu Partai Nasdem mencoba memberikan terobosan dan perubahan yang memang benar-benar perduli terhadap pengurus dan anggota partai,” ujar Yahya.

Sedangkan syarat-syarat untuk mendapat santunan tersebut, lanjut Yahya, prosesnya tidak sulit dan berbelit-belit, apabila ada anggota yang meninggal ahli waris langsung membawa foto copy KTP, foto copy kartu anggota dan surat keterangan Kades bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia.

"Berkas tersebut langsung diserahkan ke DPD dan DPD akan meneruskan ke DPW dan setelah itu ke pengurus DPP,” paparnya, sembari mengatakan ini santunan yang ketujuh terhadap anggota Partai Nasdem. (man)

BUMD Musi Rawas Merugi

Musi Rawas, SN
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Musi Rawas (Mura) yaitu PD. Mura Makmur dan Mura Energi mengalami kerugian miliaran rupiah dalam kurun empat tahun terakhir. Karena kondisi perusahaan yang dinilai tidak berjalan secara efektif.

Hal ini ditegaskan oleh Asisiten II bidang Ekonomi dan Keungan, Pemkab Mura H. Aidil Rusman saat memberikan sambutan dan arahan kepada calon direktur kedua BUMD yang ada di Mura, Selasa (6/3).

Menurutnya, pemkab Musi Rawas tidak lagi memberikan dana untuk operasional perusahaan, dan harus dilakukan pembenahan secara keseluruhan untuk memajukan BUMD tersebut.

“Direktur yang terpilih nantinya harus memiliki kesanggupan untuk mengeluarkan dana sendiri, begitupun apabila memiliki hutang kepada pihak lain akan menjadi tanggungjawab pimpinan perusahaan dan harus dibayar apabila perusahaan sudah berkembang,” katanya.

Ditambahkannya, selama ini pihak pemkab Mura selalu mengucurkan dana hingga Rp 1 miliar, untuk perusahaan tersebut. Untuk itu kedepannya, bagi direktur yang terpilih memimpin BUMD akan diberikan waktu tiga bulan untuk menjalankan roda perusahaan termasuk membuat rencana untuk kemajuan BUMD yang dipimpinnya, sehingga perusahaan memiliki kemadirian usaha.

“Setelah tiga bulan tentu akan ada evaluasi, dan apabila dianggap mampu serta hasilnya perusahaan berkembang dan semakin maju, nantinya akan diperpanjang. Dalam waktu enam bulan diharapkan perusahaan bisa mandiri,” demikian tegasnya. (fik)

Perkantoran Pemerintah Pagaralam Rusak Akibat Gempa

Pagaralam, SN
Bangunan di perkantoran Pemerintah Kota Pagaralam, sebagian besar mengalami kerusakan akibat sering terjadi gempa, posisi bangun kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam berada di lereng Gunung Dempo yang merupakan dataran tunggi sehingga cukup rawan mengalami kerusakan bila terjadi gempa, dan bahkan sebagian besar kondisinya banyak retak. Demikian diungkapkan salah seorang pegawai Pemkot Pagaralam, Bonsen Hendy, Selasa (6/3).

Ia mengatakan, beberapa bagian bangunan yang rusak sudah dilakukan perbaikan dengan
cara memplaster ulang.

"Sebagian dinding kantor mengalami kerusakan akibat sering dilanda gempa terutama 2009 lalu hingga 2012 ini, tercatat lebih dari seratus kali terkena gempa," ungkap dia.

Dia merincikan, kalau kantor walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) mengalami retak pada bagian dinding dan tiang serta sudut ruangan. Sedangkan kantor lainnya, kata dia, ada yang mengalami kerusakan pada lantai, tangga dan sudut-sudut ruangan.

"Letak perkantoran di di Gunung Gare, Kelurahan Tegurwangi, Kecamatan Dempo Utara, berjarak sekitar 5 kilometer dari pusat kota atau 15 menit ditempuh dengan kendaraan, tepatnya sekitar lima kilometer dari Gunung Api Dempo," ungkapnya.

Berdasarkan data Pos Pemantau, Gunung Api Dempo, yang terekam alat di siesmograf tercatat 128 kali terjadi gempa vulkanik dan tektonik untuk 2011 lalu.

Sementara itu Ketua Pos Pemantau Gunung Api Dempo, Slamet didampingi Mulyadi, mengatakan data yang terekam di siesmograf untuk 2012 sudah sekitar 130 kali terjadi gempa vulkanik dangkal dan tektonik jauh yang terjadi di Pagaralam.

Belum lagi, kata dia, ada puluhan getaran gempa dirasakan cukup kuat terutama di 2009 lalu yang menyebabkan puluhan rumah warga Kecamatan Jarai dan Muara Payang, Kabupaten Lahat rusak.

"Kita selalu mengalami getaran gempa yang berpusat di Bintuhan, Provinsi Bengkulu dan Lampung," ungkap dia. (asn)

Pemkot Data Lokasi Pelebaran Jalan Negara

Pagaralam, SN
Pemerintah Kota Pagaralam melakukan pendataan terhadap lokasi dan warga yang berada di sepanjang jalan negara yang terkena pembebasan.

Rencananya, program pelebaran jalan mulai dari simpang tunggu Kelurahan Ulu Rurah hingga memasuki Dusun Tanjung Cermin sepanjang 5 kilometer. Demikian diungkapkan Kabag Tata Pemerintahan Pemkot Pagaralam, Drs Syamsul Bahri, Selasa (6/3).

"Untuk sementara kita baru selesai melakukan pembebasan lahan untuk jalan sepanjang 3 km dan masih tersisa 2 km lagi masih proses pembebasannya. Sementara untuk dananya sendiri sudah tersedia bantuan dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Dia mengatakan, pelebaran untuk kawasan jalan utama kota sekitar 11 meter untuk satu jalur, sedangkan keseluruhan mencapai 22 meter. Kendalanya hanya pada pembebasan saja, kalau semua sudah selesai akan langsung dikerjakaan.

"Pendataan dilakukan agar mempermudah melakukan pergantian ongkos bongkar bangunan, sebab Pemkot Pagaralam sudah menganggarkan sekitar Rp14 miliar untuk pembebasan lahan jalan," ujarnya.

Menurut dia, kalau untuk pembebasan lahan jalan tidak dilakukan ganti rugi tapi hanya diberi ongkos bongkar bangunan, antara Rp10 juta dngan Rp15 juta. Tergantung dengan kondisi bangunan.

"Sebagian besar lokasi jalan yang dilakukan pelebaran merupakan jalan nasional dan Provinsi Sumsel, meliputi jalan Komber H Umar, Jalan Kapten Sanaf dan jalan lintas Pagaralam-Tanjung Sakti Lahat. Sebagian masih dalam proses pembebasan dalam tahap negosiasi dan ada juga yang sudah mengundurkan bangunan secara sukarela," kata dia pula.

Kepala Dinas PU Kota Pagaralam, Ir H Yunali mengatakan, untuk dana pembangunan jalan lingkar kota melalui jalan negara, pemerintah pusat sudah membantu dana Rp15 miliar.

"Dana yang berasal dari APBN itu untuk melebarkan jalan dari lima menjadi 22 meter sepanjang 5 kilometer, mulai dari Simpang Manak, Kecamatan Dempo Selatan hingga Desa Tanjung Cermian, Kecamatan Dempo Utara. Diperkirakan pertengahan 2012 ini sudah jalan hanya tinggal menunggu proses pembebasan lahan saja," ungkapnya. (asn)

Rapat Komisi IV - Dishub Diskors

* Dewan Kecewa Terkait Penjelasan Pengerjaan Runway Silampari

Palembang, SN
Rapat antara Komisi IV DPRD Sumsel dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel, serta kontraktor pengerjaan runway bandara Silampari, Selasa (6/3), berjalan tidak sesuai rencana. Komisi IV terpaksa menskors rapat, karena utusan dari Dishubkominfo Sumsel dan kontraktor tidak memberikan penjelasan sesuai harapan.

Salah satu alasan, di skorsnya rapat, karena Kepala Dishubkominfo Sumsel tidak hadir, sementara utusan yang datang tidak menguasai permasalahan yang ditanyakan oleh Komisi IV terkait tidak maksimalnya pengerjaan runaway (landasan pacu) dan penimbunan tanah pada bandara Silampari, Lubuk Linggau.

"Kita skors karena tidak ada kejelasan, karena peserta rapat yang hadir ini tidak bisa menjelaskan terhadap pertanyaan dari anggota Komisi IV DPRD Sumsel. Jadi rapat ini kami nilai tidak perlu dilanjutkan, karena semua yang hadir tidak menguasai permasalahan," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H Rozak Amin.

Katanya, rapat kembali akan dilakukan dalam waktu dekat, dan harus dihadiri langsung Kepala Dishubkominfo Sumsel, agar permasalahan dapat dijelaskan dengan jelas dan rinci.

"Kita akan panggil kembali kepala Dishubkominfo dalam waktu dekat," katanya sembari mengatakan, pihaknya ingin meminta penjelasan tentang pengerjaan runway Silampari karena pada 2011, dana APBD Sumsel sudah mengucur ke proyek itu sebesar Rp 2,5 miliar.

Menurut Rozak, dari hasil peninjauan komisi IV dilapangan, bahwa pekerjaan itu masih belum maksimal. Indikasi dari kekurang maksimalan kerja tersebut, karena kurangnya pengawasan, baik dari internal eksekutif, maupun SKPD yang menanganinya. Selain itu dari konsultan pengawasnya hingga perencanaannya.

Lanjutnya, lantaran belum ada kejelasan soal pemakaian anggaran tersebut, maka untuk anggaran pengembangan bandara Silampari yang ada pada tahun 2012 ini jangan digunakan dulu, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih.

“Ya kalau memang kontraktornya sudah pengalaman, seharusnya bisa menjelaskan masalahnya. Jangan sampai uang rakyat yang dipakai ini sia-sia. Kita sudah capek rapat untuk menganggarkannnya, tapi setelah kita tinjau langsung dilapangan ternyata kondisinya seperti itu,” kritiknya.

Sementara itu, Kabid Udara, Dishubkominfo Sumsel, M Ali Akbar mengaku, pihaknya sudah maksimal melakukan pengawasan pengerjaan runway dan pengembangan bandara lainnya. Bahkan, ia sudah meninjau langsung proyek tersebut lebih dari 15 kali.

"Kontraktor bahkan sudah pernah kita peringati secara keras, saya sudah maksimal melakukan pengawasan," kilahnya.

Lanjutnya, saat ini pihaknya masih fokus pada pekerjaan tahun 2011 yang saat ini masuk tahap pemeliharaan sedangkan proyek tahun 2012 belum dikerjakan.

“Masih ada perbaikan jalan sepanjang 315 meter dan yang selesai 80 Meter dan kurang 235 meter lagi,” terang dia.

Dia mengaku, menjamin semua pelaksanaan proyek di Bandar udara Silampari akan selesai pada Agustus 2012. "Semua proyek di Bandar udara Silampari selesai, dimana kini sudah ada 6-7 unit alat berat siap membantu pembangunan," tandasnya. (awj)

Harseno Dilantik Jadi Dirut RSUD Inu Sutowo

Baturaja, SN
Isu pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU akhirnya terjawab, Selasa (6/3) setelah Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi mengukuhkan dr Harseno sebagai Direktur RSUD Ibnusutowo dan memantapkan status 7 pejabat sementara.

Kabar mutasi yang membuat ketar-ketir sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU bahkan berhembus kencang seminggu terakhir akan menggeserkan sejumlah pejabat setrategis ternyata tidak terbukti sama sekali, setelah Selasa pagi di ruang Bina Praja Pemkab OKU Bupati Drs H Yulius Nawawi menguatkan 7 Pejabat Sementara (Pjs) di antaranya kepala Dinas Perhubugan Kabupaten OKU Ir Firmansyah dan Ketua Bapeda OKU Ir H Ulia mahdi lalu pejabat yang benar- benar wajah baru hanya Dr Harseno dilantik sebagai direktur RSUD Ibnusutowo untuk mengisi jabatan yang lowong penyebab dirut sebelumnya meninggal dunia.

Harseno sendiri merupakan dr karier yang lebih paham RSUD Ibnusutowo karena yang bersangkutan merupakan orang lama yang mengabdi di lembaga ini .

Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi mengakui pemantapan sejumlah jabatan sementara menjadi definitif merupakan syarat aturan bagi seseorang yang sudah mendapat kecukupan pangkat melalui persetujuan gubernur supaya hak, kewajiaban serta kewenangan yang bersangkutan dalam jabatanya bisa terpenuhi sesuai aturan kepegawaian.

“Kalau pejabat sementara, namanya saja sementara tentu belum memiliki kewenangan penuh untuk mengambil sebuah keputusan termasuk hak haknya sebagai pejabat juga belum bisa di berikan oleh Negara sebelum di mantapkan sebagai pejabat definitif “kata Bupati .

Sementara usai pelantikan wakil Bupati OKU Drs H Kuryana aziz menilai sejumlah jabatan yang bersetatus sementara di jajaran Pemkab OKU sewajarnya didefinitifkan.

"Kalau sudah definitif itu mereka akan lebih fokus menjalankan tugas, selain itu hak haknya sebagai pimpinan di lembaga bersangkutan sudah bisa dipenuhi oleh aturan," kata Kuryana. (had)