Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Kamis, 26 April 2012
Warga Pesisir Tagih Pembangunan Pos AL
Kayuagung, SN
Warga di Desa Pinang Indah dan sekitar dalam Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI menagih janji Pemkab OKI yang akan membangun Pos Angkatan Laut (AL) di kawasan pesisir OKI. Proyek ini sudah dianggarkan menggunakan APBD OKI 2012 senilai Rp 170 juta.
Amirsyah SH, anggota DPRD OKI dari Partai Bintang Reformasi kemarin mengatakan, kawasan pesisir di Desa Pinang Indah dan sekitarnya merupakan daerah perairan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Kawasan itu rentan terjadi kriminalitas sehingga butuh penjagaan.
“Warga selaku nelayan butuh keamaman setiap hari, jadi mereka menagih janji itu kepada DPRD OKI melalui saya karena saya berasal dari Dapil itu,” katanya sembari mengatakan usulan pembangunan Pos AL itu sudah sejak tahun 2011 lalu.
“Usulan ini kami bahas di rapat dewan dan disetujui untuk dibangun dengan dana dari APBD sebesar Rp 170 juta,” terangnya sembari mengatakan selama tahun 2012 ini warga terus-terusan mempertanyakan kapan pelaksanaan pembangunan pos dimaksud.
Mengenai pelaksana pembangunan tersebut kata Amirsyah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya OKI. Masyarakat sangat membutuhkan adanya pos pengamanan di wilayah pesisir laut itu, karena sudah dianggarkan di APBD.
Fredi selaku Camat Sungai Menang dikonfirmasi mengatakan, memang adanya usulan dari warga terkait permintaan Pos AL itu. Usulan itu muncul tahun lalu saat Camat Sungai Menang dijabat Husni Tamrin dan Fredi selaku Sekcam. (iso)
Warga di Desa Pinang Indah dan sekitar dalam Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI menagih janji Pemkab OKI yang akan membangun Pos Angkatan Laut (AL) di kawasan pesisir OKI. Proyek ini sudah dianggarkan menggunakan APBD OKI 2012 senilai Rp 170 juta.
Amirsyah SH, anggota DPRD OKI dari Partai Bintang Reformasi kemarin mengatakan, kawasan pesisir di Desa Pinang Indah dan sekitarnya merupakan daerah perairan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Kawasan itu rentan terjadi kriminalitas sehingga butuh penjagaan.
“Warga selaku nelayan butuh keamaman setiap hari, jadi mereka menagih janji itu kepada DPRD OKI melalui saya karena saya berasal dari Dapil itu,” katanya sembari mengatakan usulan pembangunan Pos AL itu sudah sejak tahun 2011 lalu.
“Usulan ini kami bahas di rapat dewan dan disetujui untuk dibangun dengan dana dari APBD sebesar Rp 170 juta,” terangnya sembari mengatakan selama tahun 2012 ini warga terus-terusan mempertanyakan kapan pelaksanaan pembangunan pos dimaksud.
Mengenai pelaksana pembangunan tersebut kata Amirsyah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya OKI. Masyarakat sangat membutuhkan adanya pos pengamanan di wilayah pesisir laut itu, karena sudah dianggarkan di APBD.
Fredi selaku Camat Sungai Menang dikonfirmasi mengatakan, memang adanya usulan dari warga terkait permintaan Pos AL itu. Usulan itu muncul tahun lalu saat Camat Sungai Menang dijabat Husni Tamrin dan Fredi selaku Sekcam. (iso)
OKI Penuhi Syarat Terima CPNS Baru
Kayuagung, SN
Kabupaten OKI memenuhi persyaratan untuk melakukan seleksi penerimaan CPNS baru dari jalur umum tahun 2012. Hal ini karena APBD OKI yang digunakan untuk menggaji para abdi negara itu hanya sekitar 42 persen.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIP MSi diwakili Ahmad Kholik yang menjabat Sekretaris BKD, Rabu (25/4) kepada wartawan mengatakan, melihat angka 42 persen APBD OKI untuk menggaji PNS berarti daerah ini memenuhi persyaratan untuk melakukan penerimaan tahun ini.
“Khususnya untuk tenaga medis dan tenaga pendidik,”ujarnya sembari mengatakan meskipun OKI memenuhi syarat namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari BKN Pusat terkait kuotanya.
Dijelaskan dia, sekarang setiap kabupaten dan kota sedang melakukan analisis jabatan untuk mendeteksi jumlah CPNS baru yang dibutuhkan di daerah tersebut. Setelah analisis selesai dilakukan, baru akan diketahui apakah daerah itu perlu melakukan seleksi penerimaan CPNS atau tidak.
Mengenai kondisi di OKI katanya, daerah ini masih membutuhkan sekitar 2 ribu orang CPNS baru, jumlah ini didominasi formasi tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan. Jumlah ini bisa diambil dari seleksi jalur umum atau memprioritaskan tenaga honorer.
Penyebab kekurangan 2 ribu CPNS ini dikarenakan terjadi ketidak seimbangan antara quota penerimaan dan jumlah PNS yang pensiun yang terjadi sampai tahun 2010 lalu. Sampai tahun 2010 ada 500 PNS yang pensiun, sementara waktu itu kuota penerimaan pegawai tidak sampai 400 pegawai, itu belum termasuk jumlah PNS yang sudah pensiun di tahun 2011 dan 2012 ini.
Sedangkan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM sebelumnya mengatakan, adanya memoratorium selama ini diharapkan pegawai yang ada sekarang bisa diberdayakan. Memoratorium ini tujuannya untuk menghemat pengeluaran anggaran negara. (iso)
Kabupaten OKI memenuhi persyaratan untuk melakukan seleksi penerimaan CPNS baru dari jalur umum tahun 2012. Hal ini karena APBD OKI yang digunakan untuk menggaji para abdi negara itu hanya sekitar 42 persen.
Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIP MSi diwakili Ahmad Kholik yang menjabat Sekretaris BKD, Rabu (25/4) kepada wartawan mengatakan, melihat angka 42 persen APBD OKI untuk menggaji PNS berarti daerah ini memenuhi persyaratan untuk melakukan penerimaan tahun ini.
“Khususnya untuk tenaga medis dan tenaga pendidik,”ujarnya sembari mengatakan meskipun OKI memenuhi syarat namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari BKN Pusat terkait kuotanya.
Dijelaskan dia, sekarang setiap kabupaten dan kota sedang melakukan analisis jabatan untuk mendeteksi jumlah CPNS baru yang dibutuhkan di daerah tersebut. Setelah analisis selesai dilakukan, baru akan diketahui apakah daerah itu perlu melakukan seleksi penerimaan CPNS atau tidak.
Mengenai kondisi di OKI katanya, daerah ini masih membutuhkan sekitar 2 ribu orang CPNS baru, jumlah ini didominasi formasi tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan. Jumlah ini bisa diambil dari seleksi jalur umum atau memprioritaskan tenaga honorer.
Penyebab kekurangan 2 ribu CPNS ini dikarenakan terjadi ketidak seimbangan antara quota penerimaan dan jumlah PNS yang pensiun yang terjadi sampai tahun 2010 lalu. Sampai tahun 2010 ada 500 PNS yang pensiun, sementara waktu itu kuota penerimaan pegawai tidak sampai 400 pegawai, itu belum termasuk jumlah PNS yang sudah pensiun di tahun 2011 dan 2012 ini.
Sedangkan Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM sebelumnya mengatakan, adanya memoratorium selama ini diharapkan pegawai yang ada sekarang bisa diberdayakan. Memoratorium ini tujuannya untuk menghemat pengeluaran anggaran negara. (iso)
3.253 Murid SD OI Dapat BSM
Indralaya, SN
Sebanyak 3.253 murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendapat kucuran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Masing-masing murid menerima bantuan sebesar Rp 428 ribu pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan OI melalui Kasi Sarana TK/SD, Wahyudi SKom didampingi Desmawati SE bagian Pendataan BSM mengatakan, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari Kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah di tunjuk dan terdekat dari lokasi sekolah.
Dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM, lanjut Wahyudi, ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini sering menjadi keluhan para siswa dan wali murid.
Pencairan untuk tahun ini lanjutnya, ada peningkatan karena setiap murid menerima Rp 428 ribu/tahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 360 ribu yang pencairannya dari 2-30 April sementara sisanya Rp 68 dibayarkan juga di kantor pada jadwal yang akan ditentukan kemudian.
Ditambahkan Desmawati untuk tahun lalu, setiap siswa menerima Rp 360 ribu sementara untuk tahun ini ada peningkatan yaitu sebesar Rp 428 ribu pertahun. Bila sampai dengan 30 April masih ada murid yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja. Namun bila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana yang tersisa tersebut dikembalikan ke kas negara. (man)
Sebanyak 3.253 murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendapat kucuran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Masing-masing murid menerima bantuan sebesar Rp 428 ribu pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan OI melalui Kasi Sarana TK/SD, Wahyudi SKom didampingi Desmawati SE bagian Pendataan BSM mengatakan, pencairan dana BSM mulai tahun 2012 dicairkan langsung siswa yang bersangkutan didampingi orangtua dengan membawa raport dan SK penunjukan dari Kepala sekolah masing-masing yang pencairannya dilakukan di kantor pos yang telah di tunjuk dan terdekat dari lokasi sekolah.
Dengan perubahan sistem pencairan dan penerimaan dana BSM, lanjut Wahyudi, ini sudah merupakan ketentuan dari pusat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau terjadi adanya kemungkinan pemotongan-pemotongan yang selama ini sering menjadi keluhan para siswa dan wali murid.
Pencairan untuk tahun ini lanjutnya, ada peningkatan karena setiap murid menerima Rp 428 ribu/tahun dengan dua kali pencairan yaitu untuk pencairan pertama sebesar Rp 360 ribu yang pencairannya dari 2-30 April sementara sisanya Rp 68 dibayarkan juga di kantor pada jadwal yang akan ditentukan kemudian.
Ditambahkan Desmawati untuk tahun lalu, setiap siswa menerima Rp 360 ribu sementara untuk tahun ini ada peningkatan yaitu sebesar Rp 428 ribu pertahun. Bila sampai dengan 30 April masih ada murid yang belum mencairkan maka pihak pemerintah memberi tenggang waktu selama 10 hari kerja. Namun bila hingga masa tenggang waktu dana juga masih tersisa maka dana yang tersisa tersebut dikembalikan ke kas negara. (man)
Lima Warga Pembakaran PT SAL Dibidik
Sekayu, SN
Kasus pembakaran camp PT SAL yang dilakukan warga Desa Ngunang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Minggu (23/4) sekitar pukul 10.30 WIB tampaknya mulai meruncing. Mapolres Musi Banyuasin (Muba) kini membidik lima warga setempat yang diduga terlibat atas kasus tersebut.
Kelimanya dibidik setelah mendapatkan sejumlah keterangan 8 orang saksi, termasuk keterangan hasil pertemuan antara Dandrem, Pemkab Muba dan warga di Pemkab Muba, Selasa (24/4) lalu. Selain bukti kedua mobil dan pondok perusahaan yang terbakar, pihak kepolisian rupanya juga mendapati senpi rakitan di lokasi kejadian. Hal ini diungkap Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4). Dikatakan Toto, meski telah membidik kelimanya namun pihaknya belum dapat menetapkan kelimanya menjadi tersangka lantaran belum memiliki cukup bukti.
“Dari hasil pengembangan kasus ini sebenarnya tidak akan terjadi bila saling mentaati aturan. Sebab jauh sebelum ini terjadi pihak Pemkab Muba sudah melakukan pertemuan, namun sayangnya banyak warga yang tidak ikut hadir. Bahkan warga yang melakukan aksi anarkis di perusahaan mereka yang tidak ikut hadir dalam rapat pertemuan tersebut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Toto juga menyayangkan aksi yang terjadi. Akan tetapi, lantaran kasus ini sudah terjadi oleh karenanya akan diproses lebih lanjut. “Sejauh ini berdasarkan informasi dari Pemkab Muba PT SAL mulai dibekukan, dan waktunya belum dapat ditentukan. Dari hasil Labfor, pemkabaran dimulai dari penyiraman minyak baru dibakar. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi bila dimusyawarahkan,” pungkasnya. (her)
Kasus pembakaran camp PT SAL yang dilakukan warga Desa Ngunang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Minggu (23/4) sekitar pukul 10.30 WIB tampaknya mulai meruncing. Mapolres Musi Banyuasin (Muba) kini membidik lima warga setempat yang diduga terlibat atas kasus tersebut.
Kelimanya dibidik setelah mendapatkan sejumlah keterangan 8 orang saksi, termasuk keterangan hasil pertemuan antara Dandrem, Pemkab Muba dan warga di Pemkab Muba, Selasa (24/4) lalu. Selain bukti kedua mobil dan pondok perusahaan yang terbakar, pihak kepolisian rupanya juga mendapati senpi rakitan di lokasi kejadian. Hal ini diungkap Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4). Dikatakan Toto, meski telah membidik kelimanya namun pihaknya belum dapat menetapkan kelimanya menjadi tersangka lantaran belum memiliki cukup bukti.
“Dari hasil pengembangan kasus ini sebenarnya tidak akan terjadi bila saling mentaati aturan. Sebab jauh sebelum ini terjadi pihak Pemkab Muba sudah melakukan pertemuan, namun sayangnya banyak warga yang tidak ikut hadir. Bahkan warga yang melakukan aksi anarkis di perusahaan mereka yang tidak ikut hadir dalam rapat pertemuan tersebut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Toto juga menyayangkan aksi yang terjadi. Akan tetapi, lantaran kasus ini sudah terjadi oleh karenanya akan diproses lebih lanjut. “Sejauh ini berdasarkan informasi dari Pemkab Muba PT SAL mulai dibekukan, dan waktunya belum dapat ditentukan. Dari hasil Labfor, pemkabaran dimulai dari penyiraman minyak baru dibakar. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi bila dimusyawarahkan,” pungkasnya. (her)
Bendahara DPC Gerindra Muba Ditetapkan Tersangka
Sekayu, SN
Kalau sebelumnya oknum anggota DPRD Muba Emil Silpan dari Fraksi Gerindra telah divonis 4 tahun penjara karena telah terbukti melakukan korupsi saat terpidana menjabat sebagai Kades Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin.
Kini di partai yang sama Bendahara DPC partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Akmal Mahas (65), akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi dana hibah bantuan APBD Pemkab Muba senilai Rp 69 juta untuk Partai Politik (Parpol). Warga Kampung 2, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu ini ditetapkan menjadi tersangka atas penyidikan Tim Pidkor Mapolres Musi Banyuasin (Muba).
Berdasarkan hasil tim Pidkor Polres Muba, ayah lima orang anak ini diduga tidak melaporkan kepada partai usai menerima pencairan dana tersebut dari Kesbangpol dan Linmas Muba. Bahkan, tersangka juga diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Tersangka dijemput paksa dari kediamannya, Selasa (24/4) malam sekitar pukul 08.30 WIB.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4) sekitar pukul 11.00 WIB mengatakan, ditetapkannya tersangka atas kasus tersebut lantaran telah cukup bukti berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Terhadap kasus ini, Toto menjelaskan berkoordinasi dengan BPKP Palembang terkait kerugian Negara.
“Kasus ini sudah sejak satu bulan dilakukan penyidikan. Kita menetapkan Akmal menjadi tersangka lantaran bukti. Kasus ini pun memang cukup sulit, oleh karenanya kita koordinasikan dengan BKPK Palembang dan hasilnya kasus ini memang kasus korupsi sebab dana hibah yang diberikan merupakan APBD Pemkab Muba,” ungkapnya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka melakukan pencairan dana pada Senin (15/7/11). Terhadap kasus ini, Toto menegaskan akan terus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Terkait hal ini, tersangka Akmal Mahas dibalik jeruji mengakui perbuatan yang ia lakukan. Kendati demikian, dirinya membantah uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk keperluan partai. “Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional,” ungkap pria yang 8 tahun bekerja di partai tersebut.
Terhadap kasus yang menjeratnya, Akmal menyampaikan pihak partai belum ada yang menjenguk dirinya dari balik jeruji. “Partai mungkin belum tahu kasus ini,” jelasnya yang masih terlihat santai dan senyum-senyum.
Terpisah Ketua DPC Gerinda Kabupaten Muba Aidil Fitri SE mengakui, kalau oknum anggotanya yang dipercaya sebagai bendahara DPC Gerindra telah ditangkap oleh petugas Polres Muba, karena terkait kasus dugaan tindakan korupsi ditubuh partainya, yakni menyalahgunakan dana bantuan social (bansos) dari Pemkab Muba untuk parpol Gerindra pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 69 juta.
"Memang benar, kita yang melaporkan oknum Akmal ini ke Polres Muba, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan bansos parpol dari Pemkab Muba, yang diduga disalah gunakannya untuk kepentingan pribadi," ujar Aidil Fitri yang juga wakil Ketua DPRD Muba ini.
Menurut Aidil, sebenarnya masalah ini tidak perlu masuk ke ranah hukum, kalau oknum Akmal punya itikad baik untuk mengembalikan dana bansos tersebut.
"Nyatanya setelah kita beri waktu, tidak ada niatpun untuk mengembalikannya ke partai, makanya masalah ini kita laporkan ke Polres Muba, tentunya proses hukumnya akan kita serahkan sepenuhnya ke penegak hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (her)
Kalau sebelumnya oknum anggota DPRD Muba Emil Silpan dari Fraksi Gerindra telah divonis 4 tahun penjara karena telah terbukti melakukan korupsi saat terpidana menjabat sebagai Kades Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin.
Kini di partai yang sama Bendahara DPC partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Akmal Mahas (65), akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi dana hibah bantuan APBD Pemkab Muba senilai Rp 69 juta untuk Partai Politik (Parpol). Warga Kampung 2, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu ini ditetapkan menjadi tersangka atas penyidikan Tim Pidkor Mapolres Musi Banyuasin (Muba).
Berdasarkan hasil tim Pidkor Polres Muba, ayah lima orang anak ini diduga tidak melaporkan kepada partai usai menerima pencairan dana tersebut dari Kesbangpol dan Linmas Muba. Bahkan, tersangka juga diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Tersangka dijemput paksa dari kediamannya, Selasa (24/4) malam sekitar pukul 08.30 WIB.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo SH, Rabu (25/4) sekitar pukul 11.00 WIB mengatakan, ditetapkannya tersangka atas kasus tersebut lantaran telah cukup bukti berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Terhadap kasus ini, Toto menjelaskan berkoordinasi dengan BPKP Palembang terkait kerugian Negara.
“Kasus ini sudah sejak satu bulan dilakukan penyidikan. Kita menetapkan Akmal menjadi tersangka lantaran bukti. Kasus ini pun memang cukup sulit, oleh karenanya kita koordinasikan dengan BKPK Palembang dan hasilnya kasus ini memang kasus korupsi sebab dana hibah yang diberikan merupakan APBD Pemkab Muba,” ungkapnya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka melakukan pencairan dana pada Senin (15/7/11). Terhadap kasus ini, Toto menegaskan akan terus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Terkait hal ini, tersangka Akmal Mahas dibalik jeruji mengakui perbuatan yang ia lakukan. Kendati demikian, dirinya membantah uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk keperluan partai. “Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional,” ungkap pria yang 8 tahun bekerja di partai tersebut.
Terhadap kasus yang menjeratnya, Akmal menyampaikan pihak partai belum ada yang menjenguk dirinya dari balik jeruji. “Partai mungkin belum tahu kasus ini,” jelasnya yang masih terlihat santai dan senyum-senyum.
Terpisah Ketua DPC Gerinda Kabupaten Muba Aidil Fitri SE mengakui, kalau oknum anggotanya yang dipercaya sebagai bendahara DPC Gerindra telah ditangkap oleh petugas Polres Muba, karena terkait kasus dugaan tindakan korupsi ditubuh partainya, yakni menyalahgunakan dana bantuan social (bansos) dari Pemkab Muba untuk parpol Gerindra pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 69 juta.
"Memang benar, kita yang melaporkan oknum Akmal ini ke Polres Muba, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan bansos parpol dari Pemkab Muba, yang diduga disalah gunakannya untuk kepentingan pribadi," ujar Aidil Fitri yang juga wakil Ketua DPRD Muba ini.
Menurut Aidil, sebenarnya masalah ini tidak perlu masuk ke ranah hukum, kalau oknum Akmal punya itikad baik untuk mengembalikan dana bansos tersebut.
"Nyatanya setelah kita beri waktu, tidak ada niatpun untuk mengembalikannya ke partai, makanya masalah ini kita laporkan ke Polres Muba, tentunya proses hukumnya akan kita serahkan sepenuhnya ke penegak hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (her)
DPRD AKan Panggil Disdikpora
* Oknum Guru Diduga Cabuli Anak Didiknya
Palembang, SN
Perbuatan bejat kembali terjadi di lingkungan dunia pendidikan, kali ini seorang oknum guru skolah swasta ditahan karena diduga mencabuli anak didiknya sendiri.
Menangapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang siap memanggil pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang.
Agus Tridasa, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang yang membidangi pendidikan mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik memang dapat merusak dunia pendidikan. Ditambah pula kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya yang berakibat anak didik yang menjadi korban tidak mau melanjutkan sekolah.“Hal ini memang butuh ketegasan pemerintah karena dapat membahayakan dunia pendidikan kita,”ujar Agus.
Dia berharap, hal-hal yang merusak pendidikan seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak Disdikpora Kota Palembang untuk meminta penjelasan dan pembahasannya. “Selasa atau rabu pekan depan kita pastikan akan memanggil pihak SKPD terkait yakni Disdikpora Kota Palembang. Kita harapkan ada penjelasan dan penyelesaiannya,”tegas Agus.
Disinggung dapat rusaknya mental anak didik pada kasus ini, Agus akan menekankan akan meminta Disdikpora untuk lebih menyosialisasikan nilai-nilai moral dan kebaikan kepada pihak-pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. “Bila perlu, kita minta pihak psikolog turut membantu permasalahan ini, karena sudah menyangkut psikologis anak didik dan harapannya di masa depan,”pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, belum mendapatkan laporan terkait hal ini. Meski demikian, apabila oknum guru yang tidak baik tersebut tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang dia menegaskan akan memberhentikan yang bersangkutan. Pasalnya, dapat mencoreng nama baik kota.“Akan dicek lagi, kita belum tahu oknum ini dari mana. Jika memang PNS bisa diberhentikan,”ujar Eddy.(win)
Palembang, SN
Perbuatan bejat kembali terjadi di lingkungan dunia pendidikan, kali ini seorang oknum guru skolah swasta ditahan karena diduga mencabuli anak didiknya sendiri.
Menangapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang siap memanggil pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang.
Agus Tridasa, Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang yang membidangi pendidikan mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik memang dapat merusak dunia pendidikan. Ditambah pula kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya yang berakibat anak didik yang menjadi korban tidak mau melanjutkan sekolah.“Hal ini memang butuh ketegasan pemerintah karena dapat membahayakan dunia pendidikan kita,”ujar Agus.
Dia berharap, hal-hal yang merusak pendidikan seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak Disdikpora Kota Palembang untuk meminta penjelasan dan pembahasannya. “Selasa atau rabu pekan depan kita pastikan akan memanggil pihak SKPD terkait yakni Disdikpora Kota Palembang. Kita harapkan ada penjelasan dan penyelesaiannya,”tegas Agus.
Disinggung dapat rusaknya mental anak didik pada kasus ini, Agus akan menekankan akan meminta Disdikpora untuk lebih menyosialisasikan nilai-nilai moral dan kebaikan kepada pihak-pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. “Bila perlu, kita minta pihak psikolog turut membantu permasalahan ini, karena sudah menyangkut psikologis anak didik dan harapannya di masa depan,”pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, belum mendapatkan laporan terkait hal ini. Meski demikian, apabila oknum guru yang tidak baik tersebut tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang dia menegaskan akan memberhentikan yang bersangkutan. Pasalnya, dapat mencoreng nama baik kota.“Akan dicek lagi, kita belum tahu oknum ini dari mana. Jika memang PNS bisa diberhentikan,”ujar Eddy.(win)
Mei, Tarif Angkutan Sungai Naik 19 Persen
Palembang, SN
Pada awal Mei mendatang, Dinas Perhubungan Kota Palembang akan memberlakukan tarif baru untuk angkutan sungai. Tarif itu ini berlaku untuk golongan 5 yaitu jenis truk, golongan 6 jenis fuso, golongan 7 jenis tronton, dan golongan 8 jenis alat berat.
“Besaran kenaikan bervariasi. Tapi rata-rata 19,5 persen,” ujar Kepala Bidang Hubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar, ditemui usai mengikuti rapat koordinasi pendapatan daerah di Dispenda Kota Palembang, Rabu (25/4).
Tarif golongan 5, untuk kendaraan penumpang, dari Rp 1.529.990 naik menjadi Rp 1.829.100.Untuk kendaraan barangnya dari Rp 1.276.385 naik jadi 2.971.500.
Golongan 6 untuk kendaraan penumpang Rp 2.590.960, naik jadi Rp 2.971.500. Untuk kendaraan barangnya, dari Rp 2.113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Sedangkan golongan 7, dari Rp 2.1113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Golongan 8 dari Rp 3.277.190 naik menjadi Rp 3.926.400.
Albar, mengatakan, kenaikan ini rutin diberlakukan enam bulan sekali, sesuai keputusan Kementerian Perhubungan.
“Jadi kenaikan tarif bukan karena isu kenaikan harga BBM. Tapi ini keputusan dari Kementerian Perhubungan. Kami hanya menjalankan instruksi,” ujar Albar.
Kenaikan ini khusus untuk kendaraan barang dan penumpang. Menurut Albar, tarif sudah layak dinaikkan karena biaya operasional kian meningkat.
“Pemerintah terakhir menaikkan tarif tahun 2010. Seharusnya, tahun ini sudah dua kali kenaikan, tapi tertunda kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Albar menambahkan, kenaikan tarif direncanakan bulan Mei tahun ini. Dinas Perhubungan Palembang hari ini mulai menyosialisasikannya. “Kita mengundang seluruh operator kapal yang melayani transportasi di Dermaga 35 Ilir,” kata Albar.(win)
Pada awal Mei mendatang, Dinas Perhubungan Kota Palembang akan memberlakukan tarif baru untuk angkutan sungai. Tarif itu ini berlaku untuk golongan 5 yaitu jenis truk, golongan 6 jenis fuso, golongan 7 jenis tronton, dan golongan 8 jenis alat berat.
“Besaran kenaikan bervariasi. Tapi rata-rata 19,5 persen,” ujar Kepala Bidang Hubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar, ditemui usai mengikuti rapat koordinasi pendapatan daerah di Dispenda Kota Palembang, Rabu (25/4).
Tarif golongan 5, untuk kendaraan penumpang, dari Rp 1.529.990 naik menjadi Rp 1.829.100.Untuk kendaraan barangnya dari Rp 1.276.385 naik jadi 2.971.500.
Golongan 6 untuk kendaraan penumpang Rp 2.590.960, naik jadi Rp 2.971.500. Untuk kendaraan barangnya, dari Rp 2.113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Sedangkan golongan 7, dari Rp 2.1113.180 naik menjadi Rp 2.531.600. Golongan 8 dari Rp 3.277.190 naik menjadi Rp 3.926.400.
Albar, mengatakan, kenaikan ini rutin diberlakukan enam bulan sekali, sesuai keputusan Kementerian Perhubungan.
“Jadi kenaikan tarif bukan karena isu kenaikan harga BBM. Tapi ini keputusan dari Kementerian Perhubungan. Kami hanya menjalankan instruksi,” ujar Albar.
Kenaikan ini khusus untuk kendaraan barang dan penumpang. Menurut Albar, tarif sudah layak dinaikkan karena biaya operasional kian meningkat.
“Pemerintah terakhir menaikkan tarif tahun 2010. Seharusnya, tahun ini sudah dua kali kenaikan, tapi tertunda kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Albar menambahkan, kenaikan tarif direncanakan bulan Mei tahun ini. Dinas Perhubungan Palembang hari ini mulai menyosialisasikannya. “Kita mengundang seluruh operator kapal yang melayani transportasi di Dermaga 35 Ilir,” kata Albar.(win)
Bandara Silampari Terus Berbenah
Musi Rawas, SN
Sebagai salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas dan daerah tetangga lainnya, bandara silampari terus melakukan berbagai pembenahan. Hal ini sebagai bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan dari bandara tersebut.
Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika, Arnarsa JS mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas dan prasarana bandara, ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya meningkatkan fasiltas bandara yang jadi perhatian tetapi juga kualitas pelayanan juga akan terus di tingkatkan.
“Bandara Silampari adalah salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas, untuk itu berbagai fasilitas yang dibutuhkan akan terus kita upayakan dan kualitas pelayanan akan terus kita tingkatkan,” katanya, Rabu (25/4).
Dia menjelaskan, bandara silampari sudah memiliki landasan pacu 2050 meter, maka semakin banyak maskapai yang berminat untuk membuka rute penerbangan dari bandara tersebut karena sudah bisa di darati oleh jenis pesawat berbadan besar.
“Sudah ada maskapai ternama yang menyatakan ketertarikannya membuka rute penerbangan dari bandara silampari, apabila bandara silampari sudah bisa digunakan pesawat jenis boing, tentu ini suatu hal yang positif bagi masyarakat musi rawas dan sekitarnya,” tambahnya.
Dia menambahkan selain landasan pacu atau runaway, fasilitas ruang tunggu, tempat parkir dan beberapa fasilitas lainnya terus dilakukan perbaikan. Diharapkan tidak lama lagi bandara silampari akan menjadi pilihan utama masyarakat daerah ini dan daerah tertangga daripada bandara lainnya yang jaraknya lebih jauh dari kota dan kabupaten tetangga tersebut.
“Kita yakin masyarakat Musi Rawas dan daerah sekitarnya akan memilih terbang dari bandara silampari, apabila sarana dan fasilitas terus dilengkapi dan kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan, intinya kita akan menciptakan kenyamanan terbang dari bandara silampari,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Kementerian Perhubungan mengucurkan dana mencapai Rp100 miliar untuk pengembangan Bandara Silampari ini, yang sudah di mulai sejak tahun lalu dengan rincian Rp50 miliar diberikan 2011 dan sisanya pada tahun ini. Dana tersebut akan di gunakan untuk pembangunan dan penambahan landasan pacu, terminal kedatangan penumpang serta sarana pendukung lainnya. (fik)
Sebagai salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas dan daerah tetangga lainnya, bandara silampari terus melakukan berbagai pembenahan. Hal ini sebagai bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan dari bandara tersebut.
Kepala Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika, Arnarsa JS mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas dan prasarana bandara, ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya meningkatkan fasiltas bandara yang jadi perhatian tetapi juga kualitas pelayanan juga akan terus di tingkatkan.
“Bandara Silampari adalah salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Musi Rawas, untuk itu berbagai fasilitas yang dibutuhkan akan terus kita upayakan dan kualitas pelayanan akan terus kita tingkatkan,” katanya, Rabu (25/4).
Dia menjelaskan, bandara silampari sudah memiliki landasan pacu 2050 meter, maka semakin banyak maskapai yang berminat untuk membuka rute penerbangan dari bandara tersebut karena sudah bisa di darati oleh jenis pesawat berbadan besar.
“Sudah ada maskapai ternama yang menyatakan ketertarikannya membuka rute penerbangan dari bandara silampari, apabila bandara silampari sudah bisa digunakan pesawat jenis boing, tentu ini suatu hal yang positif bagi masyarakat musi rawas dan sekitarnya,” tambahnya.
Dia menambahkan selain landasan pacu atau runaway, fasilitas ruang tunggu, tempat parkir dan beberapa fasilitas lainnya terus dilakukan perbaikan. Diharapkan tidak lama lagi bandara silampari akan menjadi pilihan utama masyarakat daerah ini dan daerah tertangga daripada bandara lainnya yang jaraknya lebih jauh dari kota dan kabupaten tetangga tersebut.
“Kita yakin masyarakat Musi Rawas dan daerah sekitarnya akan memilih terbang dari bandara silampari, apabila sarana dan fasilitas terus dilengkapi dan kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan, intinya kita akan menciptakan kenyamanan terbang dari bandara silampari,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Kementerian Perhubungan mengucurkan dana mencapai Rp100 miliar untuk pengembangan Bandara Silampari ini, yang sudah di mulai sejak tahun lalu dengan rincian Rp50 miliar diberikan 2011 dan sisanya pada tahun ini. Dana tersebut akan di gunakan untuk pembangunan dan penambahan landasan pacu, terminal kedatangan penumpang serta sarana pendukung lainnya. (fik)
SPBU di Pagaralam Alami Kelangkaan Stok BBM
Pagaralam, SN
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak. Demikian pantauan Rabu (25/4). Pantauan, Antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di kedua SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari di setiap SPBU di Pagaralam. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bermotor di kota Pagaralam.
Warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melampung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang," ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selama empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya, memang rencana akan melakukan pengisian minyak bensin di SPBU tapi antrian panjang, dan ada tulisan Bensin habis, akhirnya mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya haruis kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagaralam Utara, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki per hari dengan isi 5000 liter. Namun setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian, dan untuk antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Rasid, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga dirigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan langsung dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak. Demikian pantauan Rabu (25/4). Pantauan, Antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di kedua SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari di setiap SPBU di Pagaralam. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bermotor di kota Pagaralam.
Warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melampung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang," ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selama empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya, memang rencana akan melakukan pengisian minyak bensin di SPBU tapi antrian panjang, dan ada tulisan Bensin habis, akhirnya mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya haruis kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagaralam Utara, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki per hari dengan isi 5000 liter. Namun setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian, dan untuk antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Rasid, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga dirigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan langsung dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
ICW Kantongi Bocoran Soal UN SMP
Jakarta, SN
Setelah membuka posko pengaduan kecurangan ujian nasional pada awal pekan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai menerima berbagai laporan. Salah satunya adalah bocoran soal untuk UN SMP hari kedua dan ketiga.
"Yang terakhir ini signifikan ada bukti kecurangan dan kebocoran UN hari Selasa (24/4) dan Rabu (25/4)," ujar Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Selasa (24/4).
Namun ICW masih akan mengecek apakah bocoran soal yang dikantonginya itu benar-benar bocoran atau hanya jebakan. Jika soal benar-benar bocor, ICW akan melanjutkan aduan tersebut ke instansi terkait.
Menurut Febri, posko kecurangan UN sudah menerima 4 laporan. Laporan-laporan yang masuk antara lain bukti pelanggaran Lembar Jawaban Ujian Negara (LJUN) yang tidak disegel setelah kunci jawaban yang diterima panitia.
"Dan itu merupakan instruksi dari kepala sekolah," sambungnya.
Febri juga menerangkan, ada laporan tindak kecurangan UN namun dia tidak memberikan detail bentuk kecurangannya. "Juga laporan dari kecurangan UN tahun lalu dari Ibu Irma (ibu seorang bocah SD yang dianggap menjadi korban praktik curang UN)," imbuhnya.
Sebelumnya, ICW membuka 18 posko pengaduan kecurangan UN SMA, SMP dan SD, di 18 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. ICW juga menggandeng LPSK untuk melindungi pelapor UN dari intimidasi. Kemdikbud selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN juga menerima pengaduan praktik kecurangan UN. Setelah laporan didapat, mereka akan segera memverifikasi bukti dan fakta.(vit/nrl)
Setelah membuka posko pengaduan kecurangan ujian nasional pada awal pekan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai menerima berbagai laporan. Salah satunya adalah bocoran soal untuk UN SMP hari kedua dan ketiga.
"Yang terakhir ini signifikan ada bukti kecurangan dan kebocoran UN hari Selasa (24/4) dan Rabu (25/4)," ujar Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Selasa (24/4).
Namun ICW masih akan mengecek apakah bocoran soal yang dikantonginya itu benar-benar bocoran atau hanya jebakan. Jika soal benar-benar bocor, ICW akan melanjutkan aduan tersebut ke instansi terkait.
Menurut Febri, posko kecurangan UN sudah menerima 4 laporan. Laporan-laporan yang masuk antara lain bukti pelanggaran Lembar Jawaban Ujian Negara (LJUN) yang tidak disegel setelah kunci jawaban yang diterima panitia.
"Dan itu merupakan instruksi dari kepala sekolah," sambungnya.
Febri juga menerangkan, ada laporan tindak kecurangan UN namun dia tidak memberikan detail bentuk kecurangannya. "Juga laporan dari kecurangan UN tahun lalu dari Ibu Irma (ibu seorang bocah SD yang dianggap menjadi korban praktik curang UN)," imbuhnya.
Sebelumnya, ICW membuka 18 posko pengaduan kecurangan UN SMA, SMP dan SD, di 18 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. ICW juga menggandeng LPSK untuk melindungi pelapor UN dari intimidasi. Kemdikbud selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN juga menerima pengaduan praktik kecurangan UN. Setelah laporan didapat, mereka akan segera memverifikasi bukti dan fakta.(vit/nrl)
PD Prodexim & Grafika Meru Bakal Digabung
Palembang, SN
PD Prodexim dan PD Grafika Meru diusulkan untuk digabung. Penggabungan dua perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel ini pengesahannya masih menunggu raperda yang akan dibahas di DPRD Sumsel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno, Rabu (25/4) menilai, penggabungan dua perusahaan ini merupakan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan meruginya PD Grafika Meru dan menjadi beban Pemprov Sumsel selama ini.
Sebelumnya upaya telah dilakukan pihak Pemprov Sumsel dan Badan pengawas untuk mencarikan mitra PD Grafika Meru namun upaya ini tidak mendapatkan hasil positif.
“PD Grafika Meru nantinya akan menjadi bagian cabang atau bisnis dari PD Prodexim, karena itu perdanya harus kita siapkan, sekarang perdanya itu sedang dalam pembahasannya," kata Politisi PPP ini.
Ia melanjutkan, nantinya pihak PD Prodexim akan menghitung aset PD Grafika Meru, mana yang bisa dilepas dan mana yang tidak, dan ini akan dibahas dalam rapat lanjutan mendatang.
"Bagaimanapun asset milik PD Grafika Meru harus di manfaatkan sebaik-baiknya oleh PD Prodexim dan pastinya penaksir independent kini tengah menghitung asset milik PD Grafika Meru," terang dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas mengakui, ada rencana PD Grafika Meru digabungkan kedalam PD Prodexim, karena secara operasional sudah tidak mampu lagi berkembang.
"Daripada PD Industri Grafika Meru dilikuidasi dan asetnya dikembalikan ke pemerintah provinsi (pemprov) maka dalam diskusi-diskusi di Komisi III DPRD Sumsel, ada wacana jika perusahaan itu digabung," katanya. (awj)
PD Prodexim dan PD Grafika Meru diusulkan untuk digabung. Penggabungan dua perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel ini pengesahannya masih menunggu raperda yang akan dibahas di DPRD Sumsel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno, Rabu (25/4) menilai, penggabungan dua perusahaan ini merupakan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan meruginya PD Grafika Meru dan menjadi beban Pemprov Sumsel selama ini.
Sebelumnya upaya telah dilakukan pihak Pemprov Sumsel dan Badan pengawas untuk mencarikan mitra PD Grafika Meru namun upaya ini tidak mendapatkan hasil positif.
“PD Grafika Meru nantinya akan menjadi bagian cabang atau bisnis dari PD Prodexim, karena itu perdanya harus kita siapkan, sekarang perdanya itu sedang dalam pembahasannya," kata Politisi PPP ini.
Ia melanjutkan, nantinya pihak PD Prodexim akan menghitung aset PD Grafika Meru, mana yang bisa dilepas dan mana yang tidak, dan ini akan dibahas dalam rapat lanjutan mendatang.
"Bagaimanapun asset milik PD Grafika Meru harus di manfaatkan sebaik-baiknya oleh PD Prodexim dan pastinya penaksir independent kini tengah menghitung asset milik PD Grafika Meru," terang dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas mengakui, ada rencana PD Grafika Meru digabungkan kedalam PD Prodexim, karena secara operasional sudah tidak mampu lagi berkembang.
"Daripada PD Industri Grafika Meru dilikuidasi dan asetnya dikembalikan ke pemerintah provinsi (pemprov) maka dalam diskusi-diskusi di Komisi III DPRD Sumsel, ada wacana jika perusahaan itu digabung," katanya. (awj)
Langganan:
Postingan (Atom)