Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Kamis, 29 Desember 2011
Penderita Demam Berdarah Meningkat
Palembang, SN
Jumlah penderita Demam Berderah di Rumah Sakit Muhammad Husin (RSMH) Palembang dalam seminggu terakhir mengalami peningkatan.
Roisah, Ibu dari salah seorang penderita Demam Berdarah ditemui, Rabu (28/12) mengatakan anaknya Misbahul Fatah yang berusia 6 tahun dirawat di rawat di RSMH sejak Minggu (25/12). Namun karena pasien yang dirawat di sal anak-anak penuh, maka anaknya dirawat di lorong sal.
”Anak saya masuk RSMH pada Minggu (25/12). Dari awal masuk, anak saya sudah dirawat di lorong sal instalasi anak karena kamar penuh. Sampai hari ini (red, kemarin) anak saya juga masih dirawat lorong sal karena belum ada kamar yang kosong,” ungkapnya.
Terpisah, Humas RSMH dr Junaidi mengakui, terjadi peningkatan jumlah pasien Demam Berdarah dalam seminggu terakhir. Namun dia belum menerima laporan peningkatan jumlah pasien yang dirawat.
”Memang terjadi peningkatan jumlah pasien Demam Berdarah sejak beberapa hari terakhir. Bahkan kamar instalasi anak tidak cukup lagi menampung pasien. Sehingga kami merawat pasien di depan lorong sal anak,” terangnya. (pit)
Jumlah penderita Demam Berderah di Rumah Sakit Muhammad Husin (RSMH) Palembang dalam seminggu terakhir mengalami peningkatan.
Roisah, Ibu dari salah seorang penderita Demam Berdarah ditemui, Rabu (28/12) mengatakan anaknya Misbahul Fatah yang berusia 6 tahun dirawat di rawat di RSMH sejak Minggu (25/12). Namun karena pasien yang dirawat di sal anak-anak penuh, maka anaknya dirawat di lorong sal.
”Anak saya masuk RSMH pada Minggu (25/12). Dari awal masuk, anak saya sudah dirawat di lorong sal instalasi anak karena kamar penuh. Sampai hari ini (red, kemarin) anak saya juga masih dirawat lorong sal karena belum ada kamar yang kosong,” ungkapnya.
Terpisah, Humas RSMH dr Junaidi mengakui, terjadi peningkatan jumlah pasien Demam Berdarah dalam seminggu terakhir. Namun dia belum menerima laporan peningkatan jumlah pasien yang dirawat.
”Memang terjadi peningkatan jumlah pasien Demam Berdarah sejak beberapa hari terakhir. Bahkan kamar instalasi anak tidak cukup lagi menampung pasien. Sehingga kami merawat pasien di depan lorong sal anak,” terangnya. (pit)
Pengedar Inek di Kayuagung Diamankan
Kayuagung, SN
Rumah Siti Khodijah (38) di Kampung I Desa Arisan Buntal Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI digerbek polisi, Rabu (28/12) dini hari. Polisi menangkap dua pengedar Narkoba jenis ineks beserta barang bukti inek.
Mereka yang diringkus yakni Siti Khodijah dan Tomas Edison (27) warga Desa Terate Kecamatan SP Padang OKI. Siti Khodijah yang kerap mengedarkan menjual inek di kecamatan tersebut dan Tomas penyuplai inek dari Palembang. Barang bukti yang disita hanya 3,5 butir namun sebelum ditangkap, mereka sudah menjual 30 butir inek kepada seseorang.
Siti ditemui di ruang riksa Satres Narkoba Polres OKI kemarin mengatakan, inek yang sudah dijualnya dan barang bukti yang disita polisi dibelinya dari Tomas Edison. Tomas membelinya dengan warga di Plaju Palembang yang dijual lagi ke dirinya.
Kata Siti, banyak warga yang memesan inek kepadanya untuk dibawa ke hiburan orgen tunggal di beberapa desa di wilayahnya. Karena bisnis ini penghasilannya lumayan, iapun memesan inek kepada Tomas untuk membeli dengan seseorang di Palembang.
Sedangkan Tomas kemarin mengakui bila inek yang ada di Siti merupakan suplai darinya yang ia beli di Palembang. Ia bertransaksi di jalan di Plaju dengan seseorang yang tidak ia ketahui identitasnya.
Kapolres OKI AKBP Agus Fachtullah diwakili Kasatres Narkoba AKP Yusuf kepada wartawan mengatakan, kedua tersangka merupakan target operasi pihaknya sejak lama namun baru sekarang tertangkap. Tertangkapnya kedua tersangka karena pihaknya mendapat informasi di rumah Siti Khodijah terjadi transaksi narkoba. (iso)
Penerimaan Dana APBN Muba Turun
Sekayu, SN
Penerimaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan 10,26 persen. Pada TA 2011 Kabupaten Musi Banyuasin menerima Rp 54.357.249.000 turun, pada TA 2012 menjadi Rp 49.300.685.000.
Penurunan penerimaan dana APBN ini, diketahui pada kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) alokasi dana APBN kepada Kementerian/Lembaga/Instansi Vertikal di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin dan SKPD Muba, Rabu (28/12), di Auditorium Pemkab Muba. DIPA TA 2012 diserahkan oleh kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raden Muhammad Adil SH MH ke Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari.
Penyerahan DIPA TA 2012 disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan SKPD Kabupaten Musi Banyuasin. DIPA TA 2012 kemudian secara simbolis diserahkan oleh Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari kepada 8 perwakilan instansi penerima yaitu, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, Badan Pusat Statistik, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, dan Dinas Kesehatan.
“Penerimaan APBN seharusnya bertambah. Saya imbau kepada kepala SKPD untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam mencari dana pembangunan 2012. Jangan hanya menunggu kucuran dana pusat, namun harus betul-betul giat mencari sumber pendanaan pembangunan,” ujar Bupati Muba H Pahri Azhari.
Pahri mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan instrument pencairan dana APBN yang mempunyai peran penting. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran, dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Untuk TA 2012, terdapat 18 Kementerian/Lembaga/Instansi vertikal di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin yang memperoleh dana APBN, yaitu sebanyak 23 DIPA dengan total anggaran sebesar Rp 94.703.054.000. Sedangkan di lingkungan Pemkab Muba terdapat 8 SKPD penerima yaitu total 10 DIPA dengan total dana sebesar Rp 49.300.685.000. Terdiri dari 1 DIPA Kantor Pusat (KP) kewenangan Ditjen Cipta Karya, 1 DIPA Urusan Bersama (UB) kewenangan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 7 DIPA kewenangan Tugas Pembantuan (TP).
Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil SH MH, mengatakan, penyerahan DIPA merupakan tanda dimulainya pelaksanaan TA 2012. Penyerahan sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi merupakan komitmen untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu.
“Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah dapat segera mengeksekusi rencana yang sudah ditetapkan, sesuai fungsinya masing-masing. Sehingga program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya. (her)
Penerimaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan 10,26 persen. Pada TA 2011 Kabupaten Musi Banyuasin menerima Rp 54.357.249.000 turun, pada TA 2012 menjadi Rp 49.300.685.000.
Penurunan penerimaan dana APBN ini, diketahui pada kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) alokasi dana APBN kepada Kementerian/Lembaga/Instansi Vertikal di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin dan SKPD Muba, Rabu (28/12), di Auditorium Pemkab Muba. DIPA TA 2012 diserahkan oleh kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raden Muhammad Adil SH MH ke Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari.
Penyerahan DIPA TA 2012 disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan SKPD Kabupaten Musi Banyuasin. DIPA TA 2012 kemudian secara simbolis diserahkan oleh Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari kepada 8 perwakilan instansi penerima yaitu, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, Badan Pusat Statistik, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, dan Dinas Kesehatan.
“Penerimaan APBN seharusnya bertambah. Saya imbau kepada kepala SKPD untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam mencari dana pembangunan 2012. Jangan hanya menunggu kucuran dana pusat, namun harus betul-betul giat mencari sumber pendanaan pembangunan,” ujar Bupati Muba H Pahri Azhari.
Pahri mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan instrument pencairan dana APBN yang mempunyai peran penting. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran, dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Untuk TA 2012, terdapat 18 Kementerian/Lembaga/Instansi vertikal di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin yang memperoleh dana APBN, yaitu sebanyak 23 DIPA dengan total anggaran sebesar Rp 94.703.054.000. Sedangkan di lingkungan Pemkab Muba terdapat 8 SKPD penerima yaitu total 10 DIPA dengan total dana sebesar Rp 49.300.685.000. Terdiri dari 1 DIPA Kantor Pusat (KP) kewenangan Ditjen Cipta Karya, 1 DIPA Urusan Bersama (UB) kewenangan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 7 DIPA kewenangan Tugas Pembantuan (TP).
Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil SH MH, mengatakan, penyerahan DIPA merupakan tanda dimulainya pelaksanaan TA 2012. Penyerahan sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi merupakan komitmen untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu.
“Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah dapat segera mengeksekusi rencana yang sudah ditetapkan, sesuai fungsinya masing-masing. Sehingga program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya. (her)
Puluhan Tiang Listrik Nyaris Tumbang
Sekayu, SN
Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) belakangan ini tidak hanya membuat meluapnya Sungai Musi, tetapi juga membuat puluhan tiang listrik miring dan terancam tumbang. Salah satu yang terbaru ialah tiang listrik yang berdiri di pinggir jalan lintas tengah Betung-Sekayu, tepatnya antara Desa Epil dan Bailangu, Kecamatan Lais.
Pantauan koran ini di lapangan, Rabu (28/12) ada puluhan tiang listrik yang nyaris roboh hanya dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Babatsupat dan Lais. Besar kemungkinan di sejumlah kecamatan lainnya juga demikian.
Posisi tiang masih ditempatnya semula, namun kondisinya miring dengan kabal listrik masih melekat. Ada yang condong ke arah jalan, dan ada pula yang sebaliknya.
Menurut warga, miringnya tiang listrik ini dipengaruhi musim hujan yang terus turun. Dengan begitu kondisi tanah tempat tiang berdiri menjadi gembur sehingga tidak kuat menahan tekanan beban tiang yang terbuat dari beton tersebut.
Gangguan lainnya juga kerap disebabkan adanya pohon tumbang yang menimpa tiang atau kabalnya. Namun biasanya, jika ini terjadi akan terjadi korslet dan pemadaman lampu. Berbeda kasusnya jika hanya tiang yang miring, karena listrik tetap menyala.
"Tapi yang kita khawatirkan kalau tiba-tiba roboh, dan kebetulan ada orang di bawahnya. Karena cukup banyak tiang yang sudah miring dan condong ke arah jalan," kata cindra, warga lais. Hal senada dikatakan Karim, warga Babatsupat.
Menurut dia di kawasan jalan 108 yang menghubungkan Kecamatan Babatsupat dengan jalan lintas timur Palembang-Jambi juga banyak yang miring.
"Ya harapan kita agar pihak berwenang segera mengecek ke lokasi dan memperbaiki posisi tiang. Jangan sampai nanti sudah ada kejadian baru pura-pura perhatian," ujarnya.
Persoalan tiang listrik yang terancam roboh ini sebetulnya bukan hal yang baru, ini terjadi sejak tujuh bulan lalu sudah cukup banyak tiang listrik yang miring. Namun sejauh ini belum ada upaya serius dari PLN maupun pihak pemerintah yang mengelalola sebagian pelistriikan di Muba.
Kepala PLN Ranting Sekayu Yeyen membenarkan hal ini. Menurut dia, tiang listrik di wilayah Muba memang rentan kemiringan. Karena umumnya di wilayah ini terdiri dari rawa dan tanah gembur. "Kita sudah meningkatkan pantauan terhadap gangguan listrik. Secepat mungkin petugas kita di lapangan bergerak jika terjadi apa-apa," katanya beberapa waktu lalu. (her)
Jalan Rusak, Pahri Minta Perusahan Harus Proaktif
Sekayu, SN
Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Pahri Azhari meminta kepada perusahan-perusahan baik itu perkebunan maupun pertambangan yang melintasi jalan Ulak Paceh-Simpang Sari harus proaktif dan tanggung jawab mengenai terjadinya beberapa titik kerusakan ruas jalan di kawasan tersebut.
“Saya minta kepada pihak perusahan-perusahan yang melintasi jalan Desa Ulak Paceh hingga ke Desa Simpang Sari ini harus proaktif dan tanggung jawab mengenai kerusakan jalan ini. Sebab jalan ini dibangun sebagai sarana transportasi warga yang melintas. Sehingga sudah sewajarnya bila mereka melintasi jalan ini harus bertanggung jawab dengan kerusakan yang terjadi,” ujar Pahri disela-sela melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kerusakan jalan di daerah tersebut didampingi SKPD terkait seperti Kepala Dinas PU BM, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, dan lainnya, Rabu (28/12).
Pahri pun sangat menyayangkan ada terjadinya beberapa portal yang dibangun di sekitar ruas jalan tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal portal tersebut dibangun untuk membatasi kendaraan angkutan yang lebihi kapasitas melintasi ruas jalan ini.
“Saya sangat kecewa ada pihak-pihak tertentu yang merusak keberadaan portal yang seharusnya memang dibangun untuk membatasi kendaraan angkutan yang melintas ruas jalan ini, dan ini sangat disayangkan,” tegas Pahri.
Karena itulah, guna hal tersebut jangan sampai terjadi lagi, Bupati menginstruksikan kepada SKPD terkait agar menyurati para perusahan-perusahan perkebunan dan pertambangan untuk dapat proaktif dan bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan disini, selain nantinya akan dibangun pos yang dilengkapi portal dan ditempatkan petugas Dinas Perhubungan untuk memantau kendaraan yang melintasi kawasan tersebut.
“Saya instruksikan kepada dinas terkait agar segera menyurati pihak perusahan-perusahan yang sering melintasi ruas jalan di kawasan ini untuk segera bertanggung jawab memperbaiki kondisi jalan yang rusak ini. Disekitar ruas jalan tersebut juga akan segera dibangun pos darurat, dan kedepan barulah akan dianggarkan pembangunan pos yang dilengkapi portal dan disiagakan petugas Dishub untuk memantau kawasan tersebut,” jelasnya.
Dengan harapan kedepan kerusakan jalan di kawasan ini tidak terjadi lagi, sehingga warga yang melintas lebih leluasa. Karena jalan ini dibangun untuk menunjang sarana transportasi masyarakat.”Jalan ini dibangun dengan anggaran cukup besar dari APBD Muba, karena itu perusahan-perusahan harus bertanggung jawab, kalau tidak mau silakan lewat jalan lain. Bila perlu perizanan perusahan akan kita cabut. Karena tidak mendukung kebijakan pemerintah mensejahterakan masyarakat,” tegas Pahri lagi.
Sementara itu, Yamin (45) warga setempat membenarkan ruas jalan ini rusak oleh angkutan perusahan perkebunan yang melintas dengan beban kendaraan melebihi tonase.
“Seharusnya kan pak tonase kendaraan itu sekitar 8 ton, tapi ini lebih besar sampai 15 ton angkutan kendaraan perusahan itu melintasi, dan sering kali terlihat semuanya kendaraan pengangkut sawit pak,” ujar Yamin curhat dengan Bupati Muba.
Pantauan dilapangan, terjadi sedikitnya lima titik kerusakan jalan dengan panjang sekitar 20-30 meter dengan kedalam titik 70 cm. Dimana kondisi jalan rusak dan berlumpur. Informasinya Hal ini disebabkan seringnya perusahan perkebunan seperti PT PINAGO, PT MBI, dan PT Pertambangan seperti PT Sesmix, PT Elnusa yang melintasi ruas jalan yang dibangun menelan dana sekitar Rp 9 Milyar lebih itu. (her)
Raskin ke-13 Didistribusikan ke RTM
Tebingtinggi, SN
Pihak Pemeritah Kecamatan Tebingtinggi mendistribusikan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) ke-13 untuk rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga sasaran (RTS), Rabu (28/12).
Bagi masyarakat yang selama ini hanya mengetahui raskin setiap bulannya, dalam artian 12 kali dalam setahun, kini bisa mengambil haknya ke pemerintah kelurahan atau desa setempat.
Setidaknya untuk wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Empatlawang dialokasikan sebanyak 87.000 Kg atau 87 ton raskin ini yang sebelumnya telah didistribusikan oleh Bulog Kabupaten Lahat ke panitia pendistribusian di Kecamatan Tebingtinggi sebanyak 42.975 didistribusikan kepada masyarakat dalam wilayah Kecamatan Tebingtinggi.
Camat Tebingtinggi selaku pelindung panitia pendistribusian, Kipli melalui Ketua Umum Panitia, Juarsah didampingi ketua pelaksana, Budi ketika ditemui di gudang penyimpanan yang berada di kawasan Pensiunan, Kelurahan Jayaloka, Kecamatan Tebingtinggi menegaskan, agar pihak pemerintah kelurahan ataupun pedesaan yang membagikan langsung kepada masyarakat memberikan raskin tersebut kepada masyarakat miskin yang berhak mendapatkannya.
“Masyarakat mungkin kebanyakan mengetahui Raskin ini diterima satu bulan sekali atau 12 bulan selama setahun. Nah, ini harus diketahui masyarakat, karena sekarang ini ada raskin paket akhir tahun atau raskin ke-13,” kata Budi.
Dikatakannya, untuk wilayah Kecamatan Tebingtinggi mendapatkan sebanyak 87 ton raskin. Jumlah tersebut sesuai dengan RTM dan setoran masyarakat yang sebelumnya sudah diajukan ke pemerintah desa ataupun kelurahan. Disini pihaknya mendistribusikan sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh pemerintah desa ataupun kelurahan itu sendiri. Raskin ini merupakan paket akhir tahun 2011, sesuai dengan storan desa peruntukkan desa masing-masing yang mana sudah mulai dilaksanakan terhitung dua hari.
“Karena raskin ini diletakkan di dalam gudang, sehingga gudang juga selalu dijaga siang malam untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, cuaca atau hujan terus mengguyur Empatlawang juga menjadi kendala untuk kelancaran pendistribusiannya. Ya, besok (hari ini,red) masih akan ada pendistribusian, karena sampai hari ini belum 50 persen yang didistibusikan," jelas Budi.
Lebih jauh ia mengatakan, karena raskin ini peruntukkan orang miskin, tentunya harus sampai kepada yang berhak, jangan sampai instansi terkait yang mendistribusikan menyalahgunakan, sehingga tidak sampai kepada masyarakat miskin tersebut. Apalagi program ini merupakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga bila tidak berjalan sesuai dengan prosedur maka masyarakat yang menjadi korban.
“Alhamdulillah kita tidak menunda-nunda pendistribusian, bila sudah didistribusikan dari Bulog Lahat, langsung kita distribusikan kepada pemerintah desa atau kelurahan, hanya saja karena kondisi cuaca yang tidak mengizinkan sehingga terpaksa kita simpan di gudang penyimpanan terlebih dahulu. Ya, kita secara bertahap mendistribusikannya, yang jelas akhir Desember ini semuanya harus selesai didistribusikan,” pungkasnya. (eko)
Isu Mutasi, Pejabat Kembali Ketar-ketir
Empat Lawang, SN
Roda pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dibawah pimpinan pasanga H Budi Antoni Aljufri SE MM-H Sofyan Djamal kembali bergulir,isu mutasi kembali berhembus,akibatnya tak sedikit pejabat ketar-ketir.
Kepala BKD kabupaten Empat Lawang januarsyah tidak menafik adanya mutasi di roda pemerintah kabupaten empat lawang namun tetap tidak berkomentar banyak dengan alasan hak perogratif Bupati."Ada memang tapi ini hak perogratif nya Bupati," kata Januarsyah.
Selanjutnya januarsyah menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan kekosongan pejabat di roda organisasi kabupaten empat Lawang selanjutnya berharap di isi pejabat yang berkompeten dibidangnya, misalnya staf ahli yang kosong dan kepada DPPKAD yang ditinggalkan kepala dinas lama yang pensiun. "Jadi mau tidak mau ini harus di isi, terhitung 1 januari 2012 nanti pak amin sudah pensiun,maknya harus di isi," kata Januarsyah.
Mengenai pejabat yang di mutasi Januarsyah tidak mau memberikan komentar, alasan hak perokratif bupati karena jabatan amanah bukan seperti kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala yang merupakan hak bagi seorang PNS. "Setau kami hanya isi kekosongan,pejabat yang memasuki masa pensiun lainya juga sudah di perpanjang,jadi belum tau kalau ada yang di copot," ujarnya.
Sementara salah seorang Pejabat yang tidak mau disebutkan nama mengaku siap ditempatkan dimana saja, sebagai abdi negara akan menjalankan tugas sesuai bidang yang diamanahkan.
"Yang penting bekerja, tidak pandang bidang pekerjaanya, dan yang terakhir ikhlas karena harta, jabatan, dan kehormatan tidak dibawa mati namun tetap harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT," katanya.
Informasi yang diterima mutasi akan dilakukan januari 2012 mendatang. Mutasi dilakukan tidak hanya mengisi kekosongan jabatan namun lebih pada hasil evaluasi jabatan enam bulan selama ini. "Sesuai janji bupati mereka semua akan di evaluasi,setau kami ada yang di sopot akibat tidak amanah," pungkasnya. (eko)
Roda pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dibawah pimpinan pasanga H Budi Antoni Aljufri SE MM-H Sofyan Djamal kembali bergulir,isu mutasi kembali berhembus,akibatnya tak sedikit pejabat ketar-ketir.
Kepala BKD kabupaten Empat Lawang januarsyah tidak menafik adanya mutasi di roda pemerintah kabupaten empat lawang namun tetap tidak berkomentar banyak dengan alasan hak perogratif Bupati."Ada memang tapi ini hak perogratif nya Bupati," kata Januarsyah.
Selanjutnya januarsyah menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan kekosongan pejabat di roda organisasi kabupaten empat Lawang selanjutnya berharap di isi pejabat yang berkompeten dibidangnya, misalnya staf ahli yang kosong dan kepada DPPKAD yang ditinggalkan kepala dinas lama yang pensiun. "Jadi mau tidak mau ini harus di isi, terhitung 1 januari 2012 nanti pak amin sudah pensiun,maknya harus di isi," kata Januarsyah.
Mengenai pejabat yang di mutasi Januarsyah tidak mau memberikan komentar, alasan hak perokratif bupati karena jabatan amanah bukan seperti kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala yang merupakan hak bagi seorang PNS. "Setau kami hanya isi kekosongan,pejabat yang memasuki masa pensiun lainya juga sudah di perpanjang,jadi belum tau kalau ada yang di copot," ujarnya.
Sementara salah seorang Pejabat yang tidak mau disebutkan nama mengaku siap ditempatkan dimana saja, sebagai abdi negara akan menjalankan tugas sesuai bidang yang diamanahkan.
"Yang penting bekerja, tidak pandang bidang pekerjaanya, dan yang terakhir ikhlas karena harta, jabatan, dan kehormatan tidak dibawa mati namun tetap harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT," katanya.
Informasi yang diterima mutasi akan dilakukan januari 2012 mendatang. Mutasi dilakukan tidak hanya mengisi kekosongan jabatan namun lebih pada hasil evaluasi jabatan enam bulan selama ini. "Sesuai janji bupati mereka semua akan di evaluasi,setau kami ada yang di sopot akibat tidak amanah," pungkasnya. (eko)
42,5 M Dana Pendamping RTSM Sumsel Terealisir
Banyuasin, SN
Dana pendamping bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di kota Pelembang, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2012 mencapai Rp 42,5 Milyar terealisir.
Dana masing-masing telah disalurkan di Palembang sebesar Rp 20,3 M, Banyuasin 10,7 M, OKI 11,6 M dicairkan terakhir pada triwulan IV tanggal 28 Desember 2011 dimasing-masing PKH yang bertugas di kecamatan.
Koordinator Wilayah (Korwil) Pendamping keluarga Harapan (PKH) Sumsel Arniza Nilawati seusai lokakarya district health account (DHA) di aula Bappeda Banyuasin Rabu (28/12) mengatakan, tahun 2011 ini telah menyalurkan 42,5 M dana pendamping di Kota Palembang, OKI dan Banyuasin.
“Kita hari ini (Kemarin,red) melakukan evaluasi penilaian pervorment dan kinerja PKH dan operator secara estavet di Banyuasin, Palembang, dan OKI, untuk dilaporkan ke Kemensos tanggal 5 Januari 2012 mendatang,” kata Niila akarab dipanggil.
Nila menilai, bantuan dari kementrian sosial di 3 tempat tersebut berdawarkan usaha pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan dibantu pemerintah kabupaten.
“Informasinya tahun 2012 nanti alokasi dana dan jumlah sasaran RTSM akan ditambah, sehingga masalah kemiskinan di Sumsel bisa terkatrol ketingkat yang lebih rendah,” kata Nila.
Nila mengkelaskan penerima bantuan dana pendamping dari kemensos antara lain. Satu RTSM mendapat uang pokok sebesar Rp 200 ribu/ tahun, ditambah lagi kalau didalam rumah ada ibu yang sedang hamil atau ada anak yang sekolah di bangku SD maka dapat tambahan Rp 400 ribu. Total Rp 600 ribu tahun/RTSM.
Kategori lainnya adalah RTSM mendapat uang pokok sebesar RP 200 ribu/tahun, ditambah lagi kalau didalam rumah tersebut memiliki anak yang sedang sekolah SMP mendapat tambahan dana Rp 800 ribu. Total Rp 1 juta/RTSM/ tahun.
Dapat ditarik kesimpulan, rata-rata minimum masing-masing penerima bantuan Program keluarga harapan untuk RTSM sebersar Rp 600 ribu, dan rata-rata maksimum Rp 1,3 juta dan, sampai dengan 2,2 juta/ tahun.
Sementara Kepala Dinas Sosial Drs Indra Hadi berjanji akan melakukan evaluasi terhadap RTSM sasaran, karena data yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuasin kurang akurat.
Ada laporan dari PKH, di rantau bayur satu warga orang kaya menerima dana pendamping, sedangkan disebelah rumahnya ada yang sangat miskin.
“Tahun 2011 kesalahan data tersebut tidak bisa dicabut, namun data tahun 2012 kesalahan sasaran akan kita lakukan evaluasi dan kita berikan dana tersebut bagi yang berhak menerimanya,” jelas Indra.
Sebanyak 12.267 Rumah Tanggga Sangat Miskin (RTSM) diKabupaten Banyuasin yang tersebar di 213 Desa dan 11 Kecamatan
dari data tersebut sebagai acuan untuk menerima bantuan hidup dari kementrian Sosial RI, untuk mengurangi angka kemiskinan.
Indra mengharapakan, agar para pendamping dilapangan bisa mengawasi para RTSM seperti memantau bagaimana anka-anak keluarga RTSM yang putus sekolah, petugas PKH diharapkan dapat membimbing, layaknya seorang pendamping.
"Ada 50 pendamping PKH di Banyuasin yang tersebar di 11 Kecamatan, bertugas sebagai pendamping RTSM, supaya bisa bekerja dengan hati dan berjiwa sosial, karena bukan hanya masalah pendidikan tetapi masalah, agama, sosial dan kesehatan menjadi tugas pendamping dilapangan," harapnya. (sir)
Job Fair Digelar Tahun Depan
Palembang, SN
Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang akan menggelar bursa kerja (job fair) pada tahun 2012 mendatang.
“Mudah-mudahan bisa terlaksana, dan bayak perusahaan yang berpartisipasi,” ujar Gunawan, Rabu (28/12).
Tahun 2011, bursa kerja ditiadakan. Alasannya, perhatian pemerintah terfokus pada perhelatan SEA Games di mana Palembang jadi salah satu tuan rumah.
Gunawan mengatakan, bursa kerja banyak manfaatnya. Bagi perusahaan, mereka dapat bertemu langsung dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Prosesnya juga tak bertele-tele. Bagi pencari kerja, kesempatan untuk melamar di perusahaan yang diinginkan tentu lebih besar.
“Bursa kerja ini juga untuk mengurangi penangguran di Palembang,” kata Gunawan.
Soal waktu dan tempat pelaksanaan bursa kerja, Gunawan mengatakan pihaknya masih mencari lokasi yang pas. Ia pribadi menginginkan tempat yang strategis, namun tidak berpotensi memacetkan jalan. Beberapa tahun terakhir bursa kerja digelar di GOR Kampus. Tapi GOR kini jadi Palembang Sport Convention Centre.
Selain bursa kerja, Dinas Tenaga Kerja juga melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan ketenagakerjaan. “Misalnya pelatihan montir, yang diikuti kurang lebih 100 peserta.”
Dinas ini juga rutin mengirimkan tenaga kerja ke luar Palembang, misalnya ke Batam. “Untuk saat ini baru Batam yang ada kerja sama dengan kita. Batam dipilih karena di sana banyak pabrik, selain di pulau Jawa. Kita tidak mungkin mengirim tenaga kerja ke Pulau Jawa karena di sana juga banyak penganggurannya,” Gunawan menerangkan.
Saat ini, 50 tenaga kerja untuk posisi operator akan diberangkatkan ke Batam. Puluhan tenaga kerja ini sudah mengikuti tes sebelumnya, dan tinggal menunggu keberangkatan dalam waktu dekat.(win)
Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang akan menggelar bursa kerja (job fair) pada tahun 2012 mendatang.
“Mudah-mudahan bisa terlaksana, dan bayak perusahaan yang berpartisipasi,” ujar Gunawan, Rabu (28/12).
Tahun 2011, bursa kerja ditiadakan. Alasannya, perhatian pemerintah terfokus pada perhelatan SEA Games di mana Palembang jadi salah satu tuan rumah.
Gunawan mengatakan, bursa kerja banyak manfaatnya. Bagi perusahaan, mereka dapat bertemu langsung dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Prosesnya juga tak bertele-tele. Bagi pencari kerja, kesempatan untuk melamar di perusahaan yang diinginkan tentu lebih besar.
“Bursa kerja ini juga untuk mengurangi penangguran di Palembang,” kata Gunawan.
Soal waktu dan tempat pelaksanaan bursa kerja, Gunawan mengatakan pihaknya masih mencari lokasi yang pas. Ia pribadi menginginkan tempat yang strategis, namun tidak berpotensi memacetkan jalan. Beberapa tahun terakhir bursa kerja digelar di GOR Kampus. Tapi GOR kini jadi Palembang Sport Convention Centre.
Selain bursa kerja, Dinas Tenaga Kerja juga melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan ketenagakerjaan. “Misalnya pelatihan montir, yang diikuti kurang lebih 100 peserta.”
Dinas ini juga rutin mengirimkan tenaga kerja ke luar Palembang, misalnya ke Batam. “Untuk saat ini baru Batam yang ada kerja sama dengan kita. Batam dipilih karena di sana banyak pabrik, selain di pulau Jawa. Kita tidak mungkin mengirim tenaga kerja ke Pulau Jawa karena di sana juga banyak penganggurannya,” Gunawan menerangkan.
Saat ini, 50 tenaga kerja untuk posisi operator akan diberangkatkan ke Batam. Puluhan tenaga kerja ini sudah mengikuti tes sebelumnya, dan tinggal menunggu keberangkatan dalam waktu dekat.(win)
Pemkot Palembang Siapkan 2 Bus Air
Palembang, SN
Pemerintah Kota Palembang menyiapkan dua bus air baru pada 2012 nanti, hal ini dikatakan Kepala Bidang Hubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar beberapa hari yang lalu.
Said menambakan, penambahan armada ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan fasilitas sarana transportasi air dan Sungai Musi. " Saat ini Pemerintah kota memiliki empat bus air dengan masing-masing bus berkapasitas 25-40 penumpang," terangnya.
Saat ini lanjut Said, mereka melayani rute dermaga bawah Jembatan Ampera menuju Sungai Lais dan Jakabaring. Bus air ini dilengkapi peralatan keamanan standar berupa jaket keselamatan dan pelampung.
“Tarifnya Rp 5.000 per penumpang,” sebut Albar.
Adapun untuk penambahan dua bus air baru itu, pemerintah mengalokasikan dari dana APBD 2011 senilai Rp 1,1 miliar untuk tiap bus. “ Pembuatan bus tersebut ditargetkan selesai awal tahun sehingga bisa langsung dioperasikan,” ujar Albar. Menurut dia, bus air merupakan sarana transportasi alternatif yang disiapkan untuk mendukung Palembang kota wisata sungai. Pemerintah kota juga menginterkoneksi bus air dengan bus Transmusi.
“Ini untuk memudahkan warga menyeberang dari Seberang Ulu ke Seberang Ilir dan sebaliknya,” kata Albar.
Dia menambahkan, pihaknya juga mengajukan penambahan 10 unit bus air ke pemerintah pusat. Hanya saja saat ini belum ada kepastian. Ia berharap bantuan itu segera terwujud sehingga bisa mendorong percepatan optimalisasi angkutan di Sungai Musi.(win)
Pemerintah Kota Palembang menyiapkan dua bus air baru pada 2012 nanti, hal ini dikatakan Kepala Bidang Hubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Said Albar beberapa hari yang lalu.
Said menambakan, penambahan armada ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan fasilitas sarana transportasi air dan Sungai Musi. " Saat ini Pemerintah kota memiliki empat bus air dengan masing-masing bus berkapasitas 25-40 penumpang," terangnya.
Saat ini lanjut Said, mereka melayani rute dermaga bawah Jembatan Ampera menuju Sungai Lais dan Jakabaring. Bus air ini dilengkapi peralatan keamanan standar berupa jaket keselamatan dan pelampung.
“Tarifnya Rp 5.000 per penumpang,” sebut Albar.
Adapun untuk penambahan dua bus air baru itu, pemerintah mengalokasikan dari dana APBD 2011 senilai Rp 1,1 miliar untuk tiap bus. “ Pembuatan bus tersebut ditargetkan selesai awal tahun sehingga bisa langsung dioperasikan,” ujar Albar. Menurut dia, bus air merupakan sarana transportasi alternatif yang disiapkan untuk mendukung Palembang kota wisata sungai. Pemerintah kota juga menginterkoneksi bus air dengan bus Transmusi.
“Ini untuk memudahkan warga menyeberang dari Seberang Ulu ke Seberang Ilir dan sebaliknya,” kata Albar.
Dia menambahkan, pihaknya juga mengajukan penambahan 10 unit bus air ke pemerintah pusat. Hanya saja saat ini belum ada kepastian. Ia berharap bantuan itu segera terwujud sehingga bisa mendorong percepatan optimalisasi angkutan di Sungai Musi.(win)
Banyaknya Bencana, Harusnya Jadi Pengalaman Berharga
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
BUMI Pertiwi, Indonesia, memang sangat rawan bencana, hal ini disebabkan banyak faktor. Untuk faktor geografi dan topografi sangat jelas, karena kita ketahui Bumi Pertiwi ini dilalui dua lempeng tektonik aktif hingga membuat banyak daerah rawan gempa.
Kemudian Indonesia juga banyak gunung berapi aktif, yang sewaktu-waktu dapat meletus. Tetapi dengan kondisi Indonesia yang sangat rawan bencana ini, harusnya menjadikan penguasa tak terlena dan terlupa untuk belajar dari pengalaman.
Sudah sejak dari dulu harusnya pemerintah membuat manajemen bencana di Negeri ini, ini tidak bisa tidak karena memang julukan bahwa Bumi Pertiwi berada wilayah 'panas' terjadinya bencana sudah sejak lama.
Tetapi semua yang terjadi di Republik ini, mulai dari tsunami, gunung meletus, banjir bandang, dan banyak bencana lainnya tak membuat penguasa tertegun untuk bertindak. Atau paling tidak mengantisipasi beberapa wilayah dan daerah yang rawan terjadi bencana.
Harusnya pemerintah menyadari Nusantara yang digugusi ribuan pulau-pulau ini dikeliling lautan yang luas, hingga tak heran faktor ini juga membuat banyak wilayah menjadi rentan bencana, mulai besarnya terjangan ombak sampai tsunami.
Kemudian penegakan supremasi hukum di Indonesia yang harus diperhatikan. Harus disadari banyaknya bencana alam juga disebabkan karena faktor kelalaian dan ketamakan oknum yang merusak banyak kekayaan alam di Bumi Pertiwi.
Kondisi ini juga bertambah parah karena hukum masih bisa dipermainkan dan penguasa tidak tegas. Tetapi untuk hal yang satu inipun pemerintah tak pernah belajar dari pengalaman. Lihat dan dengar, hukum masih bisa ditawar-tawar. Kalau memang terus begini, wajar saja bencana alam terus datang memporak-porandakan Negeri ini. (***)
Lapas Wanita Palembang Jadi Pilot Project
Palembang, SN
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) wilayah Sumatera Selatan (sumsel) akan mengusulkan Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat (lapas) perempuan Kelas IIA Palembang untuk menjadi pilot project Lapas di Indonesia.
Usulan ini menjadi program kerja DPR RI wilayah Sumsel tahun 2012 setelah ketiga kalinya melakukan kunjungan kerja ke lapas perempuan kelas II Palembang.
“Dari kebanyakan lapas perempuan yang ada , lapas perempuan kelas II A Palambang, pembinaan mayoritas penghuni yang tersandung kasus narkobanya sangat baik, sarana olahraga memadai,pelajaran rohaninya mencukupi dan mengasah seni dan keterampilan tahanan terus digalakan ini bisa menjadi pilot project di Indoensia," jelas DPD RI Wilayah Sumsel A Yani saat mengunjungi Lapas Perempuan Kelas II Palembang di jalan Merdeka Rabu (28/12).
Menurutnya, lapas yang terletak dipusat kota Palembang ini sangat krodit, mulai dari permasalahan penghuni (tahanan) yang melebihi kapasitas, sarana bangunan yang kurang memadai hingga terus menjamurnya peredaran narkoba didalamnya sebelum beralih menjadi lapas perempuan.
“Sebelumnya ini Rumah Tahana (rutan) kelas II Palembang untuk pria, nah belum genap satu tahun beralih menjadi Lapas pembinaan untuk perempuan sekarang ini, suasana mencekam serasa sirna setalah mendapat sentuhan tangan perempuan,”jelasnya.
Selaian secara langsung mendengar keluhan para tahanan di lapas tersbut, A Yani tidak segan melakukan kunjungan ke blok-blok tahanan, setiap ruangan keterampilan, ruang rawat inap, ruang kesehatan dan ruangan kerajinan tangan tidak luput secara langsung ditinjau untuk menjadi pembahasan ke pemerintah pusat.
“Kita juga menyerap aspirasi mereka, apa saja yang dibutuhkan untuk para tahanan, nah usulan meraka ini akan menjadi program kerja kita kepemerintah pusat, karena penjara bukan untuk ajang balas dendam melainkan untuk intropeksi serta berbuat benar,”jelasnya.
Meski dari berbagai sarana dan keterampilan dan pelajaran agam yang ada di rutan tersbut, A Yani juga prihatin dengan kondisi petugas sipir penjara yang terdiri dari kaum hawa tersebut, menurutnya jumlah sipir yang ada sangat jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah tahanan yang ada.
“Penambahan Sumber Daya Manusianya (SDM) juga akan menjadi prioritas program kerja kita, kemungkinan 2012 sudah mendapat penambahan petugas baru,”jelasnya.
Idealnya satu lapas yang terdiri dari 196 tahanan, masih kata A Yani, satu petugas bisa mengawasi dan memberikan penyluhan ke 10 narapidana.
“Sangat tidak ideal kalau dua orang harus menjaga ratusan orang, nah tahun 2012 akan kita usulakn penambahan 50 orang, namun sangat luar biasa lapas perempuan bisa menangulangi jumlah tahanan yang ada dengan cara pendekatan komunikasi,”jelasnya.
Selaian itu beberapa usulan untuk perbaikan atau renovasi ringan rutan tersebut juga akan menjadi pembahasan pogram kerja untuk diusulakn masuk dalam angaran pusat.
“Kita juga menerima masukan untuk perbaikan gedung, penambahan biaya opersional, seperti biaya listrik air bersih dan penambahan kuota biaya makan untuk tahanan, ‘tegasnya.
Sementara itu Kalapas Wanita kelas II A Palembang Rosnaida mengatakan, kebanyakan tahan yang ada 70 persen tersandung kasus narkoba, dan meraka lebih banyak mendapatkan pelatihan agama.
“Total 190 orang yang mendiamin tahanan ini yang terdiri dari 54 tahanan, 136 narapidana dan 3 bayi, nah dari mereka itu lebih dominan tersandung kasus narkoba,”jelasnya.
Meraka (tahanan-red) secara kontiyu mendapat pelatihan berupa pencerahan dengan ceramah-ceramah agama, hapalan Alquran,hiburan bersama, senam dan tidak ketinggalan berbagai keterampilan kerajinan tangan kita galakan bagi mereka.
“Ini semua kita lakukan setiap harinya hanya saja harinya kita sesuaikan, untuk senam bersama kita lakukan hari Jumat, karoekan kita berikan secara bergilirn per kamar, dan ceramah agama serta pengajian kita lakukan secara terus menerus setiap harinya,’tukasnya.(win)
150 Tukang Ojek Ikuti Sosialisasi UU Lalu Lintas
Muara Enim, SN
Sebanyak 150 tukang ojek mengikuti sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kantor Kecamatan Ujanmas, Muara Enim yang digelar oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Rabu (28/12).
Kepala Dishub Kabupaten Muara Enim, Fathurrahman dalam kegiatan sosialisasi menyatakan, sosialisasi tersebut menyangkut seluruh tata tertib lalu lintas. Diharapkan, nantinya seluruh elemen masyarakat tak terkecuali tukang ojeg dapat memahami dan melaksanakan UU yang dimaksud.
Dijelaskan Fathurrahman, UU No 22 Tahun 2009 merupakan pengganti UU No 14 Tahun 1992 tentang LLAJ pada fungsi lalu lintas. Tak hanya itu, UU ini juga mengatur tentang ancaman baik pidana kurungan maupun denda bagi para pelanggar lalu lintas.
“Denda pelanggaran ringan sebesar Rp.250 ribu dan pelanggaran berat Rp.500 ribu,” ujarnya.
Sesuai aturannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkendara aman (Safety Riding). Diantaranya melengkapi kendaraan bermotor dengan spion, lampu sein, rem serta kelengkapan surat-menyurat dan administrasi lainnya. Selanjutnya, menggunakan helm standard an menyalakan lampu kendaraan meskipun pada siang hari.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar, tingginya angka kecelakaan di jalan raya lebih banyak disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan. Seperti tidak menggunakan perlengkapan safety drive hingga melanggar aturan lalu lintas yang lain.
Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada dinas terkait agar selalu memberikan pembinaan, sesuai dengan UU yang telah diamanatkan kepada para pemakai jalan dan pengemudi.
Dalam kesempatan ini, lanjut dia, guna membantu meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas, pihaknya akan
memberikan satu buah helm dan rompi bagi setiap tukang ojek yang ada.
“Keberadaan ojek sebagai salah satu angkutan yang mudah dan murah bagi masyarakat, saat ini telah mendapatkan izin resmi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Muara Enim. Tak hanya itu, kita juga menghimbau bagi para tukang ojek yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk dapat segera melengkapinya,” terang Muzakir.
Ditambahkan Kapolres muara Enim AKBP Budi Suryanto yang di dampingi Kepala Unit (Kanit) Laka Iptu Sutrisman menghimbau, kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri saat terjadi kecelakaan lalu lintas.
Sebaliknya para pelaku di serahkan kepada pihak berwajib. Selain itu, bagi para tukang ojek wajib melengkapi diri dengan safety drive dan surat menyurat lainnya. (yud)
Sebanyak 150 tukang ojek mengikuti sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kantor Kecamatan Ujanmas, Muara Enim yang digelar oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Rabu (28/12).
Kepala Dishub Kabupaten Muara Enim, Fathurrahman dalam kegiatan sosialisasi menyatakan, sosialisasi tersebut menyangkut seluruh tata tertib lalu lintas. Diharapkan, nantinya seluruh elemen masyarakat tak terkecuali tukang ojeg dapat memahami dan melaksanakan UU yang dimaksud.
Dijelaskan Fathurrahman, UU No 22 Tahun 2009 merupakan pengganti UU No 14 Tahun 1992 tentang LLAJ pada fungsi lalu lintas. Tak hanya itu, UU ini juga mengatur tentang ancaman baik pidana kurungan maupun denda bagi para pelanggar lalu lintas.
“Denda pelanggaran ringan sebesar Rp.250 ribu dan pelanggaran berat Rp.500 ribu,” ujarnya.
Sesuai aturannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkendara aman (Safety Riding). Diantaranya melengkapi kendaraan bermotor dengan spion, lampu sein, rem serta kelengkapan surat-menyurat dan administrasi lainnya. Selanjutnya, menggunakan helm standard an menyalakan lampu kendaraan meskipun pada siang hari.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar, tingginya angka kecelakaan di jalan raya lebih banyak disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan. Seperti tidak menggunakan perlengkapan safety drive hingga melanggar aturan lalu lintas yang lain.
Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada dinas terkait agar selalu memberikan pembinaan, sesuai dengan UU yang telah diamanatkan kepada para pemakai jalan dan pengemudi.
Dalam kesempatan ini, lanjut dia, guna membantu meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas, pihaknya akan
memberikan satu buah helm dan rompi bagi setiap tukang ojek yang ada.
“Keberadaan ojek sebagai salah satu angkutan yang mudah dan murah bagi masyarakat, saat ini telah mendapatkan izin resmi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Muara Enim. Tak hanya itu, kita juga menghimbau bagi para tukang ojek yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk dapat segera melengkapinya,” terang Muzakir.
Ditambahkan Kapolres muara Enim AKBP Budi Suryanto yang di dampingi Kepala Unit (Kanit) Laka Iptu Sutrisman menghimbau, kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri saat terjadi kecelakaan lalu lintas.
Sebaliknya para pelaku di serahkan kepada pihak berwajib. Selain itu, bagi para tukang ojek wajib melengkapi diri dengan safety drive dan surat menyurat lainnya. (yud)
Puluhan Pedagang Datangi Gedung DPRD
Muara Enim, SN
Puluhan massa yang berasal dari forum pedagang pasar inpress menggelar aksi demo di halaman gedung DPRD Kabupaten Muara Enim, Rabu (28/12) sekitar pukul 10.00 WIB. Para pedagang kecewa dengan kenaikan retribusi pasar yang akan mulai di laksananan per 1 Januari 2012 mendatang.
Koordinator Forum Pedagang Pasar Inpress Feri Lintang menegaskan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan disahkan oleh pihak DPRD tidak pernah disosialisikan.
Bahkan menurut Feri, dalam prosesnya, pihak terkait tidak melibatkan para pedagang. Padahal, Perda tersebut mengatur tentang kenaikan tarif retribusi pasar seperti sewa petak dan los.
“Retribusi telah ditetapkan untuk petak dari sebelumnya Rp7000 naik menjadi Rp.30.000 per bulan. Sedangkan untuk kios naik dari Rp20.000 menjadi Rp60.000 per bulan,” beber Feri Lintang.
Para pedagang menolak adanya aturan perjanjian SK petak/los bagi para pedagang setiap tahunnya. Sebab, untuk setiap pembaharuan SK para pedagang harus dikenai biaya ratusan ribu rupiah.
Diakuinya, perda ini belum pernah disosialisasikan sebelumnya. Namun, per 1 Januari 2012 nanti, Perda ini sudah harus dilaksanakan. Maka, atas nama para pedagang menolak pemberlakuannya.
“Bila tidak, maka kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi untuk menentang kenaikan retribusi ini,” ujar Feri.
Sama halnya, dikatakan salah satu pedagang pakaian Misnawati, pihaknya keberatan dengan adanya peraturan tentang retribusi tersebut. Bahkan, hal ini telah pernah di sampaikan kepada pihak DPRD namun belum mendapatkan tanggapan.
“Pokoknya kami minta pihak DPRD dapat memfasilitasi masalah kami ini agar dapat di temukan jalan keluar terbaiknya,” terang Misnawati.
Pedagang lainnya, Jon Effendi menuturkan pada dasarnya para pedagang ingin tertib dan menaati semua peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, sebelumnya sudah harus ada komonikasi dan koordinasi dengan para pedagang. Sehingga, aturan yang dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Kami merasa tidak dilibatkan saat penggodokan aturan yang ada. Tiba-tiba, Perda yang baru sudah disahkan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu,” terang dia
Sementara Ketua komisi III DPRD Muara Enim, Devi Herianto menuturkan, Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ini memang disahkan oleh DPRD. Namun, bersama-sama dengan pihak Pemkab Muara Enim.
Dalam hal ini, salah satu poinnya adalah mengatur tentang pembaharuan SK setiap tahunnya. Hal ini, bertujuan untuk mengantisipasi adanya perbedaan pedagang yang di dengan yang ada dilapangan sebelumnya.
Begitu juga dengan kenaikan tarif retribusi. Hal ini, tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pasar inpres bagi para pedagang. Mulai dari penambahan fasilitas hingga perbaikan sarana dan prasarana.
“Kendati demikian aspirasi dari para pedagang ini tetap akan kami tampung. Untuk selanjutnya akan kami fasilitasi pertemuan antara pihak pedagang dengan pihak eksekutif,” pungkas Devi. (yud )
Puluhan massa yang berasal dari forum pedagang pasar inpress menggelar aksi demo di halaman gedung DPRD Kabupaten Muara Enim, Rabu (28/12) sekitar pukul 10.00 WIB. Para pedagang kecewa dengan kenaikan retribusi pasar yang akan mulai di laksananan per 1 Januari 2012 mendatang.
Koordinator Forum Pedagang Pasar Inpress Feri Lintang menegaskan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan disahkan oleh pihak DPRD tidak pernah disosialisikan.
Bahkan menurut Feri, dalam prosesnya, pihak terkait tidak melibatkan para pedagang. Padahal, Perda tersebut mengatur tentang kenaikan tarif retribusi pasar seperti sewa petak dan los.
“Retribusi telah ditetapkan untuk petak dari sebelumnya Rp7000 naik menjadi Rp.30.000 per bulan. Sedangkan untuk kios naik dari Rp20.000 menjadi Rp60.000 per bulan,” beber Feri Lintang.
Para pedagang menolak adanya aturan perjanjian SK petak/los bagi para pedagang setiap tahunnya. Sebab, untuk setiap pembaharuan SK para pedagang harus dikenai biaya ratusan ribu rupiah.
Diakuinya, perda ini belum pernah disosialisasikan sebelumnya. Namun, per 1 Januari 2012 nanti, Perda ini sudah harus dilaksanakan. Maka, atas nama para pedagang menolak pemberlakuannya.
“Bila tidak, maka kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi untuk menentang kenaikan retribusi ini,” ujar Feri.
Sama halnya, dikatakan salah satu pedagang pakaian Misnawati, pihaknya keberatan dengan adanya peraturan tentang retribusi tersebut. Bahkan, hal ini telah pernah di sampaikan kepada pihak DPRD namun belum mendapatkan tanggapan.
“Pokoknya kami minta pihak DPRD dapat memfasilitasi masalah kami ini agar dapat di temukan jalan keluar terbaiknya,” terang Misnawati.
Pedagang lainnya, Jon Effendi menuturkan pada dasarnya para pedagang ingin tertib dan menaati semua peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, sebelumnya sudah harus ada komonikasi dan koordinasi dengan para pedagang. Sehingga, aturan yang dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Kami merasa tidak dilibatkan saat penggodokan aturan yang ada. Tiba-tiba, Perda yang baru sudah disahkan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu,” terang dia
Sementara Ketua komisi III DPRD Muara Enim, Devi Herianto menuturkan, Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ini memang disahkan oleh DPRD. Namun, bersama-sama dengan pihak Pemkab Muara Enim.
Dalam hal ini, salah satu poinnya adalah mengatur tentang pembaharuan SK setiap tahunnya. Hal ini, bertujuan untuk mengantisipasi adanya perbedaan pedagang yang di dengan yang ada dilapangan sebelumnya.
Begitu juga dengan kenaikan tarif retribusi. Hal ini, tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pasar inpres bagi para pedagang. Mulai dari penambahan fasilitas hingga perbaikan sarana dan prasarana.
“Kendati demikian aspirasi dari para pedagang ini tetap akan kami tampung. Untuk selanjutnya akan kami fasilitasi pertemuan antara pihak pedagang dengan pihak eksekutif,” pungkas Devi. (yud )
Rakerprov KNPI Hasilkan 7 Rekomendasi
Palembang, SN
Hasil Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumsel yang dilangsungkan di Hotel Jayakarta Daira, menghasilkan tujuh rekomendasi ekternal.
Menurut Sekretaris steering committee Rakerprov DPD KNPI Sumsel, Kamil Habibi, bahwa semua rekomendasi ekternal yang ditelurkan DPD KNPI ini, merupakan masukan dari semua anggota DPD II dan dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
Tujuh rekomendasi ekternal tersebut kata Kamil, yakni mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel, untuk mendata ulang semua potensi-potensi konflik sengketa lahan, untuk segera difasilitasi dan diselesaikan. “Memang KNPI sendiri belum ada rencana membentuk tim untuk investigasi atau turun ke lapangan mengenai masalah ini, ini hanya desakan kita yang datang dari DPD KNPI kabupaten dan kota," kata Kamil, Rabu (28/12).
"Desakan itu kita tujukan kepada pemerintah, karena pihak yang harus menyelesaikan konflik sengketa itu adalah aparat pemerintah," tambah dia.
Rekomendasi ekternal lainnya, lanjut Kamil, mendesak eksekutif dan yudikatif untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta tauladan kepada masyarakat, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan.
“KNPI juga mendesak penegak hukum, agar segera menuntaskan kasus korupsi disegala bidang, demi tercapainya good government dan good gevernance,” tukasnya.
Selain itu, KNPI juga mendesak pemerintah melakukan optimalisasi terhadap program pendidikan dan kesehatan demi tercapainya masyarakat yang cerdas, bermartabat dan sejahatera.
“Kami juga mendesak Pemprov Sumsel, terutama SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melibatkan DPD KNPI Sumsel, secara maksimal dalam menjalankan program SKPD pada tahun 2012,” ujarnya lagi.
Selanjutnya kata Kamil, KNPI sebagai mitra pemerintah tempat berhimpunnya organisasi kepemudaan di Sumsel, maka KNPI Sumsel mendukung 7 program unggulan Pemprov Sumsel. “KNPI juga medukung terwujudnya toleransi dan keserasian dalam kehidupan antar umat beragama,” tambahnya.
Sementara saat membuka kegiatan Rakerprov Selasa (27/12) lalu, Ketua DPD KNPI Sumsel, H Budi Antoni Aljufri, mengatakan, bahwa KNPI Sumsel akan mencanangkan tiga program kerja.
“Kedepan, pemuda harus bisa lebih mandiri dan tidak tergantung dengan pemerintah. Jadi, salah satu program untuk pemuda ini, kita canangkan program ternak itik sebagai langkah awal wirausaha yang merupakan pintu gerbang kemandirian,” ungkapnya. (awj)
Hasil Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumsel yang dilangsungkan di Hotel Jayakarta Daira, menghasilkan tujuh rekomendasi ekternal.
Menurut Sekretaris steering committee Rakerprov DPD KNPI Sumsel, Kamil Habibi, bahwa semua rekomendasi ekternal yang ditelurkan DPD KNPI ini, merupakan masukan dari semua anggota DPD II dan dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
Tujuh rekomendasi ekternal tersebut kata Kamil, yakni mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel, untuk mendata ulang semua potensi-potensi konflik sengketa lahan, untuk segera difasilitasi dan diselesaikan. “Memang KNPI sendiri belum ada rencana membentuk tim untuk investigasi atau turun ke lapangan mengenai masalah ini, ini hanya desakan kita yang datang dari DPD KNPI kabupaten dan kota," kata Kamil, Rabu (28/12).
"Desakan itu kita tujukan kepada pemerintah, karena pihak yang harus menyelesaikan konflik sengketa itu adalah aparat pemerintah," tambah dia.
Rekomendasi ekternal lainnya, lanjut Kamil, mendesak eksekutif dan yudikatif untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta tauladan kepada masyarakat, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan.
“KNPI juga mendesak penegak hukum, agar segera menuntaskan kasus korupsi disegala bidang, demi tercapainya good government dan good gevernance,” tukasnya.
Selain itu, KNPI juga mendesak pemerintah melakukan optimalisasi terhadap program pendidikan dan kesehatan demi tercapainya masyarakat yang cerdas, bermartabat dan sejahatera.
“Kami juga mendesak Pemprov Sumsel, terutama SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melibatkan DPD KNPI Sumsel, secara maksimal dalam menjalankan program SKPD pada tahun 2012,” ujarnya lagi.
Selanjutnya kata Kamil, KNPI sebagai mitra pemerintah tempat berhimpunnya organisasi kepemudaan di Sumsel, maka KNPI Sumsel mendukung 7 program unggulan Pemprov Sumsel. “KNPI juga medukung terwujudnya toleransi dan keserasian dalam kehidupan antar umat beragama,” tambahnya.
Sementara saat membuka kegiatan Rakerprov Selasa (27/12) lalu, Ketua DPD KNPI Sumsel, H Budi Antoni Aljufri, mengatakan, bahwa KNPI Sumsel akan mencanangkan tiga program kerja.
“Kedepan, pemuda harus bisa lebih mandiri dan tidak tergantung dengan pemerintah. Jadi, salah satu program untuk pemuda ini, kita canangkan program ternak itik sebagai langkah awal wirausaha yang merupakan pintu gerbang kemandirian,” ungkapnya. (awj)
Penjaga Warung Dibunuh, Diduga Dendam
Prabumulih, SN
Saharudin bin Mustafa ( 65) ditemukan bersimpah darah tak bernyawa di warung milik Herman di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Senin ( 26/12) sekitar pukul18.00 Wib. Korban saat ditemukan dalam kondisi seperi orang tertidur di sebuah tempat tidur.
Warga Pakjo Palembang itu diduga dibunuh karena didagunya terdapat luka robek panjang 7 cm dan lebar 1 cm serta luka lecet dibawah dagu 3 cm dengan kedalaman 05, cm . Korban saat meninggal memakai baju kaus warna krim , celana panjang coklat dan berjaket kuning Yamaha. Dompet milik korban hilang sedangkan barang dagangan yang ada diwarung itu tidak ada yang hilang .
Setelah diperiksa dan dilakukan olah TKP oleh pihak Kepolisian Sektor Gelumbang yang dipimpin langsung Kapolsek Gelumbang AKP Rusmi SH dengan menggunakan ambulance jenazah dibawa ke Puskesmas Gelumbang untuk divisum. Diperkirakan korban tewas beberapa jam sebelumnya sebab darah segar ditubuhnya sudah membeku.
Pemilik warung, Herman ketika dikonfirmasi Koran ini mengaku bahwa korban adalah bekerja diwarungnya. Saat ditemukannya pada pukul 18.00 Wib korban sudah meninggal dengan luka didagu diperkirakan korban dipukul dengan kayu dan diperkirakan korban meninggal pada Senin malam sebab darah dibadannya sudah mengering.
Kapolsek Gelumbang AKP Rusmi SH membenarkan telah terjadi pembunuhan di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang tepatnya tak jauh dari SPBU. Diduga modusnya dendam sebab dagangan diwarung tidak ada yang hilang.
Dia yakin kasus pembunuhan ini dalam waktu dekat akan terungkap dan pelakunya berhasil diringkus. Pihaknya masih meminta ketarangan kepada saksi, barang bukti yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban berupa kayu sudah diamankan.
"Tolong doakan saja, TSKnya dalam waktu dekat tertangkap," ucapnya. (and)
Saharudin bin Mustafa ( 65) ditemukan bersimpah darah tak bernyawa di warung milik Herman di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Senin ( 26/12) sekitar pukul18.00 Wib. Korban saat ditemukan dalam kondisi seperi orang tertidur di sebuah tempat tidur.
Warga Pakjo Palembang itu diduga dibunuh karena didagunya terdapat luka robek panjang 7 cm dan lebar 1 cm serta luka lecet dibawah dagu 3 cm dengan kedalaman 05, cm . Korban saat meninggal memakai baju kaus warna krim , celana panjang coklat dan berjaket kuning Yamaha. Dompet milik korban hilang sedangkan barang dagangan yang ada diwarung itu tidak ada yang hilang .
Setelah diperiksa dan dilakukan olah TKP oleh pihak Kepolisian Sektor Gelumbang yang dipimpin langsung Kapolsek Gelumbang AKP Rusmi SH dengan menggunakan ambulance jenazah dibawa ke Puskesmas Gelumbang untuk divisum. Diperkirakan korban tewas beberapa jam sebelumnya sebab darah segar ditubuhnya sudah membeku.
Pemilik warung, Herman ketika dikonfirmasi Koran ini mengaku bahwa korban adalah bekerja diwarungnya. Saat ditemukannya pada pukul 18.00 Wib korban sudah meninggal dengan luka didagu diperkirakan korban dipukul dengan kayu dan diperkirakan korban meninggal pada Senin malam sebab darah dibadannya sudah mengering.
Kapolsek Gelumbang AKP Rusmi SH membenarkan telah terjadi pembunuhan di Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang tepatnya tak jauh dari SPBU. Diduga modusnya dendam sebab dagangan diwarung tidak ada yang hilang.
Dia yakin kasus pembunuhan ini dalam waktu dekat akan terungkap dan pelakunya berhasil diringkus. Pihaknya masih meminta ketarangan kepada saksi, barang bukti yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban berupa kayu sudah diamankan.
"Tolong doakan saja, TSKnya dalam waktu dekat tertangkap," ucapnya. (and)
Forum Prabumulih Berjuang Gelar Aksi Demo
Prabumulih, SN
Kerugian akibat mobilisasi angkutan batubara tidak hanya merusak jalan yang dilintasinya, namun juga telah menyebabkan kerugian negara hingga mencapai miliaran rupiah akibat perbuatan atau aksi ribuan truk angkutan batubara yang membeli solar bersubsidi di sejumlah stasiuan pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dilewatinya.
Pernyataan itu diungkapkan salah satu koordinator aksi demo penolakan truk tambang batubara, Ghustoyib saat memulai aksi demo, Rabu (28/12) pagi. Menurutnya, pernyataan itu berdasarkan pantauan dan hasil survei yang telah dilakukan pihaknya di beberapa SPBU yang ada di sekitar wilayah Kota Prabumulih.
“Dampak aktivitas angkutan batubara sudah banyak merugikan rakyat dan negara, selain merusak jalan dan lingkungan juga merugikan negara hingga miliaran rupiah akibat perbuatan ribuan truk batubara yang membeli solar bersubsidi,” ungkap Ghustoyib, ditemui disela aksi demo massa Forum Prabumulih Berjuang (FPB), di depan halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau samping perkantoran DPRD Prabumulih.
Dia kalkulasikan sekitar 6000 truk batubara yang melintas di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kota Prabumulih setiap harinya. Apabila dikalikan komsumsi solar pertruk mencapai 200 liter perhari berarti 1.200.000 liter perhari habis diborong oleh 6000 truk batubara tersebut.
“Coba jumlahkan berapa nilai kerugian negara akibat pemakaian BBM jenis solar bersubsidi tersebut, dihitung dari selisih subsidi Rp 4.500 perliter. Berarti 6000 unit dikali 200 liter kemudian dikali lagi Rp 4.500 perliter, jadi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 5,4 Miliar perhari, bayangkan,” urai Ketua LSM NATO (Napi Tobat) tersebut.
Penyimpangan pembelian BBM solar bersubsidi oleh ribuan truk batubara itu menurut Ghustoyib, kedepan harus segera dihentikan oleh Pemerintah dan petugas aparat penegak hukum dengan menindak tegas sopir dan pemilik atau pengusaha angkutan batubaranya. “Termasuk pihak Pertamina dan pemilik Kios SPBU juga jangan menutup mata, laporkan dan tindak tegas bila perlu. Sebab minyak bersubsidi yang seharusnya dinikmati rakyat, ternyata disalahgunakan untuk kegiatan industri,” tambahnya, seraya menyayangkan lambannya upaya pemerintah menyelesaikan persoalan angkutan tambang batubara tersebut.
Sementara dari pantauan, aksi demo penolakan truk batubara oleh massa FPB berlangsung damai dan tertib. Namun meskipun demikian, puluhan petugas gabungan Polres dan Satuan Pol PP Prabumulih masih terus berjaga mengawal aksi puluhan massa yang memusatkan aksi unjuk rasanya di pinggiran Jalan Nasional Jenderal Sudirman. Para peserta demo terlihat tidak banyak menyampaikan orasinya dan lebih banyak duduk dan sibuk dengan obrolan masing–masing.
Bahkan usai mendapat santap siang para peserta demo terlihat satu persatu mulai meninggalkan lokasi demo. Disamping dikarenakan tidak ada aktivitas truk angkutan batubara yang melintas hari itu (kemarin, red) juga disebabkan pendekatan persuasif yang dilakukan pihak Polres Prabumulih terhadap rombongan massa tersebut.
“Ai lemak balek be, mobil truk batubara katek yang lewat jugo. Makan la sudah jugo,” cetus salah satu peserta demo, usai mendengarkan orasi pengarahan Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK yang langsung turun memimpin personil satuannya.
Sementara Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK mengatakan, pihaknya saat ini telah mengamankan atau menilang sekitar ratusan truk angkutan batubara. Umumnya disebutkan Yerry, pelanggaran dilakukan truk angkutan batubara tersebut dikarenakan banyak melebihi muatan tonase dan tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan.
“Setidaknya sampai saat ini sudah ada ratusan truk batubara yang kita tilang, kebanyakan dikarenakan melebihi tonase muatannya. Namun yang tidak lengkap surat menyurat kendaraannya juga ada,” ujar Yerry ditemui disela – sela mengamankan aksi demo.
Pihaknya juga tetap mengacu kepada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dalam menindak tegas truk angkutan batubara yang melanggar saat melintas dikawasan Kota Prabumulih. “Setidaknya dari laporan petugas kita sehari bisa sepuluh mobil truk batubara yang ditilang karena melanggar UU Lalu Lintas. Bukan masalah Do atau izinnya, itu tugas Dinas Perhubungan Provinsi,” tegas Yerry didampingi Kabag Ops Kompol Heri Yuniawan dan Kasat Lantas AKP Hardiman. (and)
Kerugian akibat mobilisasi angkutan batubara tidak hanya merusak jalan yang dilintasinya, namun juga telah menyebabkan kerugian negara hingga mencapai miliaran rupiah akibat perbuatan atau aksi ribuan truk angkutan batubara yang membeli solar bersubsidi di sejumlah stasiuan pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dilewatinya.
Pernyataan itu diungkapkan salah satu koordinator aksi demo penolakan truk tambang batubara, Ghustoyib saat memulai aksi demo, Rabu (28/12) pagi. Menurutnya, pernyataan itu berdasarkan pantauan dan hasil survei yang telah dilakukan pihaknya di beberapa SPBU yang ada di sekitar wilayah Kota Prabumulih.
“Dampak aktivitas angkutan batubara sudah banyak merugikan rakyat dan negara, selain merusak jalan dan lingkungan juga merugikan negara hingga miliaran rupiah akibat perbuatan ribuan truk batubara yang membeli solar bersubsidi,” ungkap Ghustoyib, ditemui disela aksi demo massa Forum Prabumulih Berjuang (FPB), di depan halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau samping perkantoran DPRD Prabumulih.
Dia kalkulasikan sekitar 6000 truk batubara yang melintas di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kota Prabumulih setiap harinya. Apabila dikalikan komsumsi solar pertruk mencapai 200 liter perhari berarti 1.200.000 liter perhari habis diborong oleh 6000 truk batubara tersebut.
“Coba jumlahkan berapa nilai kerugian negara akibat pemakaian BBM jenis solar bersubsidi tersebut, dihitung dari selisih subsidi Rp 4.500 perliter. Berarti 6000 unit dikali 200 liter kemudian dikali lagi Rp 4.500 perliter, jadi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 5,4 Miliar perhari, bayangkan,” urai Ketua LSM NATO (Napi Tobat) tersebut.
Penyimpangan pembelian BBM solar bersubsidi oleh ribuan truk batubara itu menurut Ghustoyib, kedepan harus segera dihentikan oleh Pemerintah dan petugas aparat penegak hukum dengan menindak tegas sopir dan pemilik atau pengusaha angkutan batubaranya. “Termasuk pihak Pertamina dan pemilik Kios SPBU juga jangan menutup mata, laporkan dan tindak tegas bila perlu. Sebab minyak bersubsidi yang seharusnya dinikmati rakyat, ternyata disalahgunakan untuk kegiatan industri,” tambahnya, seraya menyayangkan lambannya upaya pemerintah menyelesaikan persoalan angkutan tambang batubara tersebut.
Sementara dari pantauan, aksi demo penolakan truk batubara oleh massa FPB berlangsung damai dan tertib. Namun meskipun demikian, puluhan petugas gabungan Polres dan Satuan Pol PP Prabumulih masih terus berjaga mengawal aksi puluhan massa yang memusatkan aksi unjuk rasanya di pinggiran Jalan Nasional Jenderal Sudirman. Para peserta demo terlihat tidak banyak menyampaikan orasinya dan lebih banyak duduk dan sibuk dengan obrolan masing–masing.
Bahkan usai mendapat santap siang para peserta demo terlihat satu persatu mulai meninggalkan lokasi demo. Disamping dikarenakan tidak ada aktivitas truk angkutan batubara yang melintas hari itu (kemarin, red) juga disebabkan pendekatan persuasif yang dilakukan pihak Polres Prabumulih terhadap rombongan massa tersebut.
“Ai lemak balek be, mobil truk batubara katek yang lewat jugo. Makan la sudah jugo,” cetus salah satu peserta demo, usai mendengarkan orasi pengarahan Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK yang langsung turun memimpin personil satuannya.
Sementara Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK mengatakan, pihaknya saat ini telah mengamankan atau menilang sekitar ratusan truk angkutan batubara. Umumnya disebutkan Yerry, pelanggaran dilakukan truk angkutan batubara tersebut dikarenakan banyak melebihi muatan tonase dan tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan.
“Setidaknya sampai saat ini sudah ada ratusan truk batubara yang kita tilang, kebanyakan dikarenakan melebihi tonase muatannya. Namun yang tidak lengkap surat menyurat kendaraannya juga ada,” ujar Yerry ditemui disela – sela mengamankan aksi demo.
Pihaknya juga tetap mengacu kepada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dalam menindak tegas truk angkutan batubara yang melanggar saat melintas dikawasan Kota Prabumulih. “Setidaknya dari laporan petugas kita sehari bisa sepuluh mobil truk batubara yang ditilang karena melanggar UU Lalu Lintas. Bukan masalah Do atau izinnya, itu tugas Dinas Perhubungan Provinsi,” tegas Yerry didampingi Kabag Ops Kompol Heri Yuniawan dan Kasat Lantas AKP Hardiman. (and)
Langganan:
Postingan (Atom)