Edisi Cetak 485, Kamis 13 Oktober 2011

Tuntut Pembangunan Jalan, Warga 4 Desa Ancam Blokir Jalan

Bupati Muara Enim

Muara Enim, SN
    Belum ada kepastian akan terealisasinya pembangunan jalan Desa Pengabuan-Simpang Betung-Babat sekitar 12 km pada tahun 2012, membuat warga empat desa yakni Desa Pengabuan, Betung, dan Prambatan Kecamatan Abab serta Prambatan Kecamatan Penukal, mengancam akan memblokir jalan Pengabuan, Muara Enim.
    "Kami yang mewakili 4 desa tidak main-main. Jika tidak ada realisasi tahun 2012 nanti, aksi demo dengan cara menutup jalan di Desa Pengabuan, merupakan jalan terakhir," tegas Tokoh masyarakat Desa Pengabuan, Ubaidilah, Rabu (12/10) di ruang rapat Pemkab Muara Enim.
    Dikatakan Ubaidiah yang didampingi oleh Dewan Penasehat Sumsel Watch Firdaus Hasbulah SH, Sekjen Majelis LSM Sumsel Ruspanda Karibulah, pihaknya sebelumnya telah berkomunikasi dengan pihak PT Pertamina Ubep Adera, hanya saja tidak ada respon yang positif sehingga akhirnya terjadilah unjuk rasa.
    “Setelah adanya unjuk rasa, barulah pihak perusahaan mau berkomunikasi. Kita paham jika PT Pertamina bekerja atas perintah
negara untuk kepentingan negara, tetapi mereka juga harus sadar negara tanpa rakyat itu tidak akan pernah ada,” jelas Ubaidiah.
    Intinya lanjut Ubaidiah, warga Pengabuan dan empat desa lainnya merupakan desa ring I, yang berada di sekitar perusahaan yang merasakan pahit dan getirnya akibat kegiatan operasional perusahaan migas.
    “Tentunya bukan keuntungan saja yang digalih, melainkan perusahaan juga harus peduli dan transparan mulai dari masalah tenaga kerja dan perbaikan insfrastruktur jalan,” ungkap Ubaidilah.
    Dukungan juga disampaikan berapa anggota DPRD Dapil II Muara Enim yakni Kuyung Rizal, A Rapiq, Perdinan, dan Camat Abab Rusnawi, bahwa jalan simpang Babat - Pengabuan, tersebut sudah ada sejak zaman Belanda, namun sampai sekarang tidak pernah baik dan masih berbentuk tanah. Padahal sudah beberapa perusahaan migas sudah menyedot hasil bumi namun tidak ada kontribusi.
    “Kita minta, BP Migas dalam hal ini sebagai pengawas, untuk bisa mengakomodir dan mencari solusi tersebut. Tidak usah dahulu memikirkan CSR yang tidak seberapa, namun pikirkan perbaikan akses jalan sebab itu urat nadi masyarakat untuk perekonomian. Jika tidak ada realisasi, kamipun siap akan mendukung aksi masyarakat memblokir jalan,” terang Kuyung.
    Menanggapinya, General Manager PT Pertamina UBEP Adera Cristian HP Siahaan yang didampingi oleh Field Manager Rizaldi dan Humas A Ghofur, bahwa pihaknya hanya sebagai operator sedangkan pengawasnya adalah BP Migas. Mengenai masalah tuntutan masyarakat seperti CSR dan jalan itu tentu harus melalui persetujuan pusat dan BP Migas.
    Cristian juga menerangkan, di wilayah tersebut ada beberapa perusahaan migas, tentunya turut bertanggungjawab bukan saja, Ubep Adera sendiri melainkan  seluruh perusahaan yang ada disana.
    Kemudian, Kepala Perwakilan BP Migas Sumbagsel Elan Biantoro, pihaknya akan berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara memanggil seluruh operator disana untuk melakukan sharing dalam menyelesaikan permasalahan tersebut terutama untuk perbaikan jalan.
    Sebab jalan memang merupakan urat nadi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya minta waktu pada tahun 2012, sudah ada keputusan untuk perbaikan jalan tersebut. Sedangkan untuk masalah CSR, itu memang sudah kewajiban dan selalu menjadi persyaratan di dalam Amdal.
    Sementara itu Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar yang didampingi Asisten Pemerintahan Bulgani Hasan, mendukung aspirasi masyarakat Pengabuan dan sekitarnya. Untuk itu ia minta kepada BP Migas untuk secepatnya membahas masalah tersebut. Dan Pemkab Muara Enim siap melakukan sharing untuk pembiayaan pembangunan jalan tersebut yang diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp 30 miliar untuk panjang 12 km dengan cor beton. (yud)

Hary Tanoe Masuk NasDem, Ical Anggap Urusan Kecil

Hary Tanoe - Surya Paloh - Aburizal Bakrie

Jakarta, SN
    Bos MNC Grup Hary Tanoesudibyo bergabung ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Dengan sumber daya media yang dimiliki Hary Tanoe, NasDem bisa menjadi partai politik kekuatan besar.
    Bagaimana tanggapan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie melihat itu? Bakalkah menjadi ancaman? "Keciiiiil," kata Ical sambil menjetikkan jari telunjuknya di sela-sela rapat Fraksi Golkar di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (12/10).
    Ical tetap percaya diri. Meski Hary Tanoe masuk NasDem, Golkar sama sekali tidak risau. "Itu tidak ada apa-apanya," terang Ical mantap.
    Pihak Partai NasDem sudah mengkonfirmasi Hary Tanoe sudah menjadi bagian keluarga besar partai tersebut sejak sekitar dua bulan lalu. Pihak NasDem sebelumnya telah melakukan komunikasi intensif.
    "Kalau akan jadi ketua umum belum tahu. Kita sekarang sedang berdiskusi posisi apa yang tepat untuk Hary Tanoe, termasuk saya sendiri. Tapi tidak penting siapa yang menggiring bola dan mencetak gol, yang penting adalah gol yang kita inginkan tercipta," kata Ketum Partai NasDem, Rio Capella.
    Ketua DPP Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso pun mengucapkan selamat datang pada Hary Tanoe di dunia politik. "Saya tidak mau jauh mengomentari soal itu. Tapi selamat datang di perhelatan yang sesungguhnya," ujar Priyo Budi Santoso.
    Menurut Priyo, keputusan Hary Tanoe untuk masuk ke dunia politik merupakan langkah yang berani. Menurutnya, dunia politik penuh dengan tantangan berat sehingga harus siap menerima segala resiko.
    "Sesungguhnya dari pengalaman yang saya baca dunia politik tidaklah mudah, penuh dengan gelombang dan duri. Harus betul-betul ditimbang matang-matang. Mereka yang bekerja di bidang politik, tiba-tiba bisa seperti meteor menjulang tinggi ke angkasa tapi hanya dalam hitungan waktu ia bisa terjerambab ke tanah,"jelasnya.
    Bila benar Hary Tanoe masuk dunia politik, maka Bos MNC group itu harus berani semua hal pribadinya diungkap publik. Selama ini, semua orang yang turun ke dunia publik menjadi sorotan media.
    "Siap-siap untuk disorot semua dan itu ya harus siap. Semua termasuk track-record nya pasti akan disorot," imbuhnya.
    Sejak bergabungnya Hary Tanoe ke Partai NasDem, iklan partai tersebut banyak berseliweran di televisi-televisi milik grup MNC. Hary Tanoe belum bisa dimintai pendapat karena ponselnya tak bisa dihubungi. (detik/hrp/kil)

Proyek Pengembangan Sapi Di BanyuasinTerancam Batal

Banyuasin, SN    
    Proyek lelang pengembangan sapi di Kabupaten Banyuasin tahun 2011 sebanyak 105 ekor terancam dibatalkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin, pasalnya sampai bukaan lelang kedua  proyek pengadaan sapi belum ada kontraktor yang mendaftar.
            “Karena spek yang diberikan dengan harga  sapi bali betina sekarang dengan tinggi 1,25 Meter umur 1,5-2 tahun dengan harga Rp 6 juta dimusim mejelang bulan besar (Haji,red) terlalu murah, sedangkan sapi harganya sudah tinggi,” kata Kabid peternakan Ir Parlindungan saat diwawancarai, Rabu (11/10).
            Dikatakannya, dari pada dipaksakan lelang pengadaan sapi yang nantinya berakibat akan menyusahkan proses di Badan pemeriksa Keuangan (BPK) lebih baik dibatalkan kecuali kalau ada kontraktor yang menyanggupi.
            Parlindungan mengungkapkan, masih membuka pendaftaran sampai minggu ke dua pun belum juga ada yang berani menawarkan diri padahal panitia telah membuka peluangan lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
            Lanjutnya, namun ada lagi kebijakan lain agar lelang pengembangan sapi tersebut pada akhirnya setelah masa pembukaan lelang di LPSE berakhir selesai dinas bisa menunjuk langsung pengadaan sapi. Saat ini memang belum menjelang bulan besar harga sapi dipasaran meningkat tajam. Sementara spek yang ada padahal sudah diturunkan dari kriteria tinggi 1,25 M menjadi 1,05 M.
            Dituturkannya, kesulitan lainnya adalah sejumlah peternak di luar Provinsi Sumsel pun harga sapi sudah mahal, begitu pula di Nusa Tenggara Barat harga sapi disana pun sudah tinggi.
    “Saya sudah mengecek sendiri harga sapi di NTB, ternyata harga sapi disana pun sudah mahal dengan spek itu tidak dapat, kita cek di Dinas Peternakan NTB harga sapi didaerah itu memang sudah mahal,” ujarnya.
    Parlindungan menuturkannya, tak mungkin mengambil sapi dari Provisi Bali mengingat sapi-sapi disana rentan terserang penyakit.     “Memang program pengembangan sapi diharuskan dari provinsi luar Sumsel agar populasi sapi di Sumsel khususnya di Banyuasin bertambah,” kata Parlindungan.
    Parlindungan menambahkan, proyek pengadaan sapi sebanyak 105 ekor dengan nilai kontrak sebanyak 600 juta memang belum ada yang mendaftar apalagi kalau ada isu bahwa pemenang kontrak mengembalikan uang karena tak sanggup menjalankan lelang tersebut.
    “Tidak benar kalau ada isu pengembangan sapi yang 105 ekor tersebut dikembalikan uangnya ke kas daerah, sebab sejak minggu pertama dibuka pendaftaran lelang di LPSE dan bukaan kedua belum ada yang daftar,” pungkasnya. (sir)

Museum Si Pahit Lidah Telan Dana 1,2 Milyar

 H Kuryana Azis

BATURAJA – Peletakan batu pertama pembangunan Museum Purbakala Si Pahit Lidah dilakukan Wakil Bupati OKU H Kuryana Azis di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semdang Aji,tepatnya di lokasi objek wisata Goa Putri,kemarin.

Pembangunan Museum Purbakala Si Pahit Lidah didanai APBN sekitar Rp1,2 miliar dan rencananya selesai pada Desember mendatang. Diharapkan bangunan seluas 300 m2 ini dapat selesai sesuai rencana. Tampak hadir Ketua DPRD OKU Hj Tina Malinda didampingi Ketua Komisi III Rusman Junaidi,Kepala Bagian Purbakala dan Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiSumatra SelatanSutardi, dan unsur muspida OKU.

Sutardi mengatakan, pembangunan museum tidak lepas dari usaha Pemerintah Kabupaten OKU melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata yang sangat bersemangat mewujudkan pembangunan museum itu. “Ini terwujud berkat upaya semua pihak sehingga pembangunan ini terwujud.Untuk itu, saya berharap, dengan pembangunan museum purbakala ini, dapat melestarikan benda-benda cagar budaya.

Masyarakat yang menyimpan benda-benda bernilai sejarah dapat menyerahkan kepada pemerintah supaya dapat dilestarikan di Museum Purbakala Si Pahit Lidah,”katanya Wakil Bupati OKU H KuryanaAziz menyampaikan,warga harus dapat memanfaatkan dan melestarikan benda-benda cagar budaya sesuai Undangundang No 5/1992 tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya di Museum. Kuryana mengajak semua unsur untuk mengoptimalkan potensi wisata sehingga ke depan OKU akan menjadi tujuan wisata di Indonesia.

“Kami berharap semua pihak bisa mengoptimalkan potensi yang ada sehingga Kabupaten OKU merupakan salah satu tujuan wisata, yang dalam beberapa waktu lalu Kabupaten OKU mendapat penghargaan sebagai Tourism Award atas komitmen dan perhatian pemerintah daerah terhadap wisata.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten OKU Aufa S Sarkomi mengharapkan semua pihak dapat menyukseskan pembangunan museum sehingga dapat mendukung kemajuan wisata di OKU, terutama pembangunan Museum Purbakala Si Pahit Lidah. (erw/sind)

SPJ Cair, Anggota Dewan Kunker

Palembang, SN
    Dana surat perintah jalan (SPJ) yang pencairanya sempat di keluhkan anggota DPRD Sumsel, tampaknya sudah bukan menjadi masalah lagi. Pasalnya, pada kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan mulai Selasa  (10/10) lalu, dana itu sudah dapat di cairkan sebelum pemberangkatan.   
    Pencairan dana SPJ ini diakui Wakil Ketua DPRD Sumsel, A Djauhari saat dihubungi, Rabu (12/10). Menurutnya, dana SPJ anggota dewan sudah diterima sebelum mereka berangkat Kunker.
    “Kalau dulu, memang saat kita usai kunker baru terima SPJ. Tapi, kunker kita saat ini sudah ada SPJ-nya,” kata Djauhari yang pada saat dihubungi sedang berada di Kalimantan Timur dalam rangka Kunker.
    Namun, soal besaran SPJ yang didapat, Politisi Partai Demokrat ini tidak mengungkapkan secara jelas. Yang pasti katanya, dana SPJ tersebut sesuai dengan aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan lewat peraturan gubernur (Pergub).
    “Antara anggota dan Pimpinan dewan ada perbedaan nilainya, tapi sudah sesuai dengan tatib dan aturan yang jelas,” terang dia.
    Sementara Zainudin ST, Anggota Pansus V DPRD Sumsel juga mengungkapkan hal serupa. Katanya, dana SPJ dalam kegiatan kunker sudah diterima. Namun, ia juga tak mau mengungkapkan tentang besaran dana yang diterima. “Sudah ada Pergub yang mengatur dana SPJ ini,” katanya.
    Sebelumnya, keluhan dana SPJ dalam setiap kegiatan dewan ini diungkapkan Edward Jaya, Anggota Komisi V DPRD Sumsel. Katanya, dana SPJ tersebut mereka terima setelah kegiatan Kunker. Padahal, dana SPJ dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan. “Anggota dewan kan ada yang nggak punya kemampuan untuk biaya berangkat kunker, jadi terpaksa berhutang dulu dengan biro perjalanan,” kata Edward beberapa waktu lalu.
    Hal ini menurutnya, mengganggu kinerja mereka dalam membahas suatu permasalahan di luar kota. Bahkan, ia sempat mengancam menggalang tanda tangan para wakil rakyat bila SPJ mereka tak bisa dicairkan saat keberangkatan mereka saat ini. “Kalau tak cair, kita akan evaluasi staf keuangan Setwan,” tegasnya. (awj)

Malaysia yang Selalu Ganggu Kedaulatan RI

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

    UNTUK kesekian kalinya  Malaysia diam-diam berusaha mencaplok wilayah kedaulatan RI. Posisi Indonesia sebagai negeri kepulauan dan lemah  pengawasan, memang dimanfaatkan Negeri Jiran tersebut  untuk 'maling' pulau-pulau atau daerah yang potensial.
    Untuk kondisi ini, Pemerintah RI diminta tidak lagi menjadikan persoalan tapal batas negara menjadi persoalan biasa. Selain itu, pemerintah yang kini sudah memiliki Badan Pengelolaan Perbatasan, harus lebih memprioritaskan wilayah yang rawan sengketa tersebut.
    Bukan kali ini Malaysia mengganggu Indonesia. Dan untuk kesekian kalinya sikap pemimpin Negeri ini biasa-biasa saja. Seakan hanya  hal yang lumrah dan lazim Malaysia mengganggu Republik ini, hingga tak pernah  ada  sikap atau teguran yang  tegas agar Malaysia tak berani untuk berbuat seenaknya.
    Kondisi yang ada  dari penguasa Bumi Pertiwi ini, selalu sikap menyesalkan dan himbauan-himbauan yang membuat  Indonesia selalu dianggap sebelah mata oleh Negeri tetangga tersebut.
    Harusnya penguasa sadar diri, dalam urusan pengelolaan batas negara, Indonesia sangat jauh tertinggal dengan Malaysia. Hal itu bisa terlihat dari kondisi di daerah-daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain.
    Hal yang sangat nampak pada kondisi di lapangan dan yang buat kita sedih adalah soal pembangunan sarana sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang masih tertinggal.
    Selalu saja seperti ini, bagaimana Bangsa  yang besar dan Pemimpin Negeri besar ini mau dihargai dan disegani negeri luar, kalau   untuk menyelesaikan dan mengamankan anak negerinya  yang saat ini ditahan Malaysia, selalu saja dengan himbauan-himbauan.
    Rakyat menginginkan sikap tegas dan keras agar Malaysia tak selalu  mengganggu Indonesia. Kalau begini kenyataannya, jelas Malaysia  tanpa ragu untuk mengobok-obok Bangsa ini. (***)