Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Kamis, 12 Januari 2012
Muba Kekurangan PNS 3.763
*Prioritas Tenaga Kesehatan dan Guru
SEKAYU,SN
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) meminta pemerintah pusat dapat mengkaji moratorium PNS dikabupaten tersebut. Pasalnya, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan (Sumsel) masih banyak membutuhkan PNS sebanyak 3.763 khususnya diprioritaskan tenaga kesehatan dan guru.
Kepala BKD Kabupaten Muba, Rusydan mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan penambahan PNS ke pemerintah pusat sebanyak 3.763 yakni 103 untuk tenaga teknis, 1764 tenaga guru, dan 1896 untuk tenaga kesehatan. “Kita masih banyak kekurangan PNS. Dan Nanti pusat akan menyeleksi apakah Muba layak untuk ditambah PNS,” ungkap Rusydan di Sekayu kemarin.
Lebih lanjut Rusydan menuturkan, kabupaten Muba untuk tambahan PNS dari kajian berdasarkan rasio anggaran dan jumlah penduduk dirasakan sudah tepat. Dengan jumlah penduduk diatas 600.000 memang membutuhkan 12.000 (2%) PNS namun hal itu jelas Rusydan tidak harus seperti itu. Jumlah PNS yang ada saat ini sekitar 8500 PNS dirasakan masih kurang sehingga perlu ditambah. Belum lagi jelas Rusydan rasio anggaran kabupaten Muba terhadap belanja pegawai masih dibawah 30% sehingga tidak akan memberatkan APBD.
Sedangkan kebutuhan PNS akan diprioritaskan penerimaan tenaga kesehatan dan guru, namun jika ada kajian dari pemerintah pusat seperti dari BKAN dan KemenPAN perlu ditambah tenaga teknis BKD siap memfasilitasi seperti dibuka formasi . “ Kalau tidak terpaksa tahun ini atau tahun depan penerimaan PNS tidak ada tenaga teknis namun khusus untuk guru dan kesehatan,” beber Rusydan.
Namun jelas Rusydan untuk tahun ini dirasakan penambahan CPNS cukup mendesak karena Muba dirasakan kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Untuk itu dia berharap agar pemerintah pusat dapat mengabulkan keinginan penambahan PNS. Untuk itu Muba siap dinilai berdasarkan analisa dan beban kerja. “Belum lagi setiap tahun ada PSN yang pensiun sehingga perlu diisi. Kita siap dikaji pemerintah pusat,” terangnya. (her)
SEKAYU,SN
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) meminta pemerintah pusat dapat mengkaji moratorium PNS dikabupaten tersebut. Pasalnya, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan (Sumsel) masih banyak membutuhkan PNS sebanyak 3.763 khususnya diprioritaskan tenaga kesehatan dan guru.
Kepala BKD Kabupaten Muba, Rusydan mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan penambahan PNS ke pemerintah pusat sebanyak 3.763 yakni 103 untuk tenaga teknis, 1764 tenaga guru, dan 1896 untuk tenaga kesehatan. “Kita masih banyak kekurangan PNS. Dan Nanti pusat akan menyeleksi apakah Muba layak untuk ditambah PNS,” ungkap Rusydan di Sekayu kemarin.
Lebih lanjut Rusydan menuturkan, kabupaten Muba untuk tambahan PNS dari kajian berdasarkan rasio anggaran dan jumlah penduduk dirasakan sudah tepat. Dengan jumlah penduduk diatas 600.000 memang membutuhkan 12.000 (2%) PNS namun hal itu jelas Rusydan tidak harus seperti itu. Jumlah PNS yang ada saat ini sekitar 8500 PNS dirasakan masih kurang sehingga perlu ditambah. Belum lagi jelas Rusydan rasio anggaran kabupaten Muba terhadap belanja pegawai masih dibawah 30% sehingga tidak akan memberatkan APBD.
Sedangkan kebutuhan PNS akan diprioritaskan penerimaan tenaga kesehatan dan guru, namun jika ada kajian dari pemerintah pusat seperti dari BKAN dan KemenPAN perlu ditambah tenaga teknis BKD siap memfasilitasi seperti dibuka formasi . “ Kalau tidak terpaksa tahun ini atau tahun depan penerimaan PNS tidak ada tenaga teknis namun khusus untuk guru dan kesehatan,” beber Rusydan.
Namun jelas Rusydan untuk tahun ini dirasakan penambahan CPNS cukup mendesak karena Muba dirasakan kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Untuk itu dia berharap agar pemerintah pusat dapat mengabulkan keinginan penambahan PNS. Untuk itu Muba siap dinilai berdasarkan analisa dan beban kerja. “Belum lagi setiap tahun ada PSN yang pensiun sehingga perlu diisi. Kita siap dikaji pemerintah pusat,” terangnya. (her)
Pupuk Bersubsidi Berubah Pink
* Pusri Jamin Stok Pupuk Aman
Palembang, SN
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Mentan) tentang ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp 1.800/kg mulai 1 Januari 2012. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Pusri Palembang, Eko Sunarko, Rabu (11/1) di Hotel Novotel Palembang.
Dijelaskannya, untuk PT Pusri Palembang produksi pupuk urea bersubsidi dari warna putih ke warna pink dimulai sejak 1 Oktober 2011. Perubahan warna pupuk dari putih ke pink dilakukan sebagai bentuk pengamanan dan pencegahan dari timbulnya penyimpangan tata niaga pupuk di lapangan. Selain itu untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pupuk urea berwana pink telah memiliki persyaratan mutu sesuai SNI.
"Karena itu terhitung 1 Januari 2012 seluruh pupuk urea bersubsidi yang beredar di pasaran adalah pupuk urea berwarna pink,"tegasnya didampinggi Direktur Komersil, Hilman Taufik, Direktur Produksi Djohan Safri, Direktur Teknik & Pengembangan, Benny Haryoso dan Direktur SDM & Umum, Irwansyah sembari mengatakan, pupuk urea warna pink memiliki komposisi yang sama persis dengan pupuk urea warna putih. Zat pewarna yang digunakan sama dengan pewarna pada makanan atau sesuai dengan standar food grade dan ramah lingkungan.
Menurutnya, telah dilakukan sosialisasi perubahan pupuk urea pink di seluruh wilayah kerja di bawa tanggung jawab PT Pusri Palembang. Sosialisasi dilakukan dengan demonstrasi pemupukan di beberapa demplot. "Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan petani terhadap pupuk urea Pusri,"ujarnya.
Sementara itu terkait ketersediaan pupuk dikatakannya, PT Pusri Palembang menjamin ketersediaan pupuk urea, natrium fosfat kalium (NPK) dan organik aman memasuki musim tanam tahun ini. Dengan membentuk posko pemantauan ketersediaan stok pupuk, meningkatkan koordinasi internal serta berkoordinasi dengan pihak KP3 diupayakan penyerapan pupuk bersubsidi dapat lebih optimal.
Saat ini dijelaskan Eko ketersediaan pupuk yang berada di Sumsel, khususnya untuk pupuk urea mencapai 228.700 ton/tahun, pupuk NPK sekitar 122.900 ton/tahun dan pupuk organic sekitar 22.800 ton/tahun.
“Iklim cuaca yang tidak menentu saat ini cenderung menggeser musim tanam. Biasanya musim tanam yang dilakukan petani dimulai Oktober hingga Maret, namun kini bergeser ke Desember. Hal seperti inilah yang menjadikan pupuk itu tidak terserap maksimal,” katanya.
Kendatipun demikian, kata dia, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin agar pupuk itu terserap baik dengan menarik pupuk yang didistribusikan ke Bangka sekitar 157.000 ton ke Palembang untuk kemudian dijadikan sebagai pupuk bersubsidi.
Untuk pengamanan pupuk di kabupaten dan kota di Sumsel ini, lanjut dia, pihaknya membuka posko layanan masyarakat dan berkoordinasi dengan distributor untuk membuat daftar petugas lapangan.
“Kami bentuk 60 posko di provinsi Indonesia. Dari petugas lapangan inilah nanti akan ketahuan mana kecamatan di kabupaten dan kota yang lebih membutuhkan pupuk sehingga akan cepat diambil tindakan,” terangnya.
Disamping itu, pihaknya pula akan mengambil langkah pengamanan lain dengan bertindak tegas terhadap distributor yang kerap melakukan penyimpangan di lapangan seperti dengan menjual harga pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), melakukan penjualan secara eceran dalam satuan kiloan ataupun mengurangi jatah kelompok tani secara sengaja sehingga menimbulkan kericuhan di lapangan.
Hingga saat ini, dikatakannya, ada sekitar 456 distributor resmi yang mendistribusikan pupuk urea ini ke kalangan petani.
“Bagi distributor yang bermain dilapangan, kami tidak segan-segan merekomendasikan ke Disperindag untuk membekukan statusnya. Bahkan selama 2011 saja, di Sumsel ini ada sekitar 2 distributor yang dikenakan sanksi pencabutan izin distribusinya,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Komersil PT Pusri Palembang, Hilman Taufik menambahkan pada Januari ini pengadaan alokasi pupuk untuk Palembang mencapai 160.000 ton. Hanya saja permasalahan kelangkaan kerap kali terjadi di luar Palembang sehingga menimbulkan kepanikan kalangan petani.
“Melalui sistem distribusi tertutup diupayakan dapat meminimalisir penyalahgunaan pupuk ini. Jadi tidak semua orang bisa membeli pupuk ini, kecuali khusus bagi kelompok petani sesuai dengan Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK),” pungkasnya.(ima)
Palembang, SN
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Mentan) tentang ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp 1.800/kg mulai 1 Januari 2012. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Pusri Palembang, Eko Sunarko, Rabu (11/1) di Hotel Novotel Palembang.
Dijelaskannya, untuk PT Pusri Palembang produksi pupuk urea bersubsidi dari warna putih ke warna pink dimulai sejak 1 Oktober 2011. Perubahan warna pupuk dari putih ke pink dilakukan sebagai bentuk pengamanan dan pencegahan dari timbulnya penyimpangan tata niaga pupuk di lapangan. Selain itu untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pupuk urea berwana pink telah memiliki persyaratan mutu sesuai SNI.
"Karena itu terhitung 1 Januari 2012 seluruh pupuk urea bersubsidi yang beredar di pasaran adalah pupuk urea berwarna pink,"tegasnya didampinggi Direktur Komersil, Hilman Taufik, Direktur Produksi Djohan Safri, Direktur Teknik & Pengembangan, Benny Haryoso dan Direktur SDM & Umum, Irwansyah sembari mengatakan, pupuk urea warna pink memiliki komposisi yang sama persis dengan pupuk urea warna putih. Zat pewarna yang digunakan sama dengan pewarna pada makanan atau sesuai dengan standar food grade dan ramah lingkungan.
Menurutnya, telah dilakukan sosialisasi perubahan pupuk urea pink di seluruh wilayah kerja di bawa tanggung jawab PT Pusri Palembang. Sosialisasi dilakukan dengan demonstrasi pemupukan di beberapa demplot. "Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan petani terhadap pupuk urea Pusri,"ujarnya.
Sementara itu terkait ketersediaan pupuk dikatakannya, PT Pusri Palembang menjamin ketersediaan pupuk urea, natrium fosfat kalium (NPK) dan organik aman memasuki musim tanam tahun ini. Dengan membentuk posko pemantauan ketersediaan stok pupuk, meningkatkan koordinasi internal serta berkoordinasi dengan pihak KP3 diupayakan penyerapan pupuk bersubsidi dapat lebih optimal.
Saat ini dijelaskan Eko ketersediaan pupuk yang berada di Sumsel, khususnya untuk pupuk urea mencapai 228.700 ton/tahun, pupuk NPK sekitar 122.900 ton/tahun dan pupuk organic sekitar 22.800 ton/tahun.
“Iklim cuaca yang tidak menentu saat ini cenderung menggeser musim tanam. Biasanya musim tanam yang dilakukan petani dimulai Oktober hingga Maret, namun kini bergeser ke Desember. Hal seperti inilah yang menjadikan pupuk itu tidak terserap maksimal,” katanya.
Kendatipun demikian, kata dia, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin agar pupuk itu terserap baik dengan menarik pupuk yang didistribusikan ke Bangka sekitar 157.000 ton ke Palembang untuk kemudian dijadikan sebagai pupuk bersubsidi.
Untuk pengamanan pupuk di kabupaten dan kota di Sumsel ini, lanjut dia, pihaknya membuka posko layanan masyarakat dan berkoordinasi dengan distributor untuk membuat daftar petugas lapangan.
“Kami bentuk 60 posko di provinsi Indonesia. Dari petugas lapangan inilah nanti akan ketahuan mana kecamatan di kabupaten dan kota yang lebih membutuhkan pupuk sehingga akan cepat diambil tindakan,” terangnya.
Disamping itu, pihaknya pula akan mengambil langkah pengamanan lain dengan bertindak tegas terhadap distributor yang kerap melakukan penyimpangan di lapangan seperti dengan menjual harga pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), melakukan penjualan secara eceran dalam satuan kiloan ataupun mengurangi jatah kelompok tani secara sengaja sehingga menimbulkan kericuhan di lapangan.
Hingga saat ini, dikatakannya, ada sekitar 456 distributor resmi yang mendistribusikan pupuk urea ini ke kalangan petani.
“Bagi distributor yang bermain dilapangan, kami tidak segan-segan merekomendasikan ke Disperindag untuk membekukan statusnya. Bahkan selama 2011 saja, di Sumsel ini ada sekitar 2 distributor yang dikenakan sanksi pencabutan izin distribusinya,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Komersil PT Pusri Palembang, Hilman Taufik menambahkan pada Januari ini pengadaan alokasi pupuk untuk Palembang mencapai 160.000 ton. Hanya saja permasalahan kelangkaan kerap kali terjadi di luar Palembang sehingga menimbulkan kepanikan kalangan petani.
“Melalui sistem distribusi tertutup diupayakan dapat meminimalisir penyalahgunaan pupuk ini. Jadi tidak semua orang bisa membeli pupuk ini, kecuali khusus bagi kelompok petani sesuai dengan Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK),” pungkasnya.(ima)
Ratusan Rumah Warga Desa Sri Kembang Retak
* Akibat Seismic PT Sari Pari
Banyuasin, SN
Ratusan rumah milik warga di Desa Sri Kembang Kecamatan Betung retak, selain itu puluhan pohon karet yang telah berproduksi tumbang, penyebabnya karena seismic yang dilakukan oleh PT Sari Pari (Subkon PT Medco Energi).
Warga mengancam akan memboikot ekspolorasi minyak bumi yang akan dilakukan, jika rumah warga dan kebun karet yang tumbang belum dilakukan ganti rugi.
Arifin (50) warga Rt 6 Desa Sri Kembang Kecamatan Betung menuturkan, rumah miliknya mengalami keretakan, saat PT Sari Pari melakukan seismic.
“Kejadiannya sekitar bulan November lalu, namun yang
saya sesalkan sampai sekarang belum ada niat baik dari perusahaan itu untuk memberikan ganti rugi,“ katanya.
Selain dinding rumah yang retak, lanjut Arifin, tanah yang ada dalam sumur ambles, sehingga sumur tersebut tidak bisa digunakan. “Belum lagi pohon karet dan durian yang tumbang dan rontok, semuanya sampai sekarang tidak diinventarisir, apalagi dilakukan ganti rugi,“ jelasnya.
Hal senada dikatakan Lusi warga Sri Kembang lainnya. Menurut Lusi, warga menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. “Kami paham pak, eksplorasi yang dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak, namun dampaknya dirasakan oleh kami. Yang kami inginkan, ada keseimbangan dengan kami, setidaknya kami diberikan kompensasi kerugian yang kami derita," tuturnya.
Kades Sri Kembang Yusmeri, kepada wartawan mengakui dampak yang Seismic yang dilakukan oleh PT Sari Pari. Menurutnya, data yang dihimpun dari pendamping dilapangan, setidaknya ratusan rumah mengalami keretakan.
Dari jumlah ini, baru 19 rumah yang dilakukan pendataan, sisanya belum sama sekali. “Memang kerja yang dilakukan oleh PT Sari Pari dilapangan termasuk lambat, sebab keretakan tersebut terjadi pada akhir November, namun sampai sekarang belum dilakukan pendataan, apalagi ganti rugi,“ tuturnya.
Yusmeri berharap, Pemkab Banyuasin dapat memfasilitasi proses ganti rugi yang diklaim oleh masyarakat. “ Saya sudah sampaikan dengan mereka (PT Sari Pari), bahkan warga mengancam akan merusak fasilitas milik PT Sari Pari, namun sepertinya belum ada tanggapan dari mereka," tambahnya.
Terpisah, Kepala BP Migas melalui Staf Operasi BP Migas Perwakilan Sumbagsel Haswanto Jaya seusai rapat eksplorasi PT Medco di ruang rapat Bupati Banyuasin mengaku belum yakin penyebab retaknya rumah warga akibat seismic yang dilakukan PT Sari Pari.
“Saya tida bisa memastikan penyebab retaknya rumah warga, dan rusaknya tanaman karetdan durian, sebab perusahaan Sari Pari sebelum melakukan sismic telah mendapatkan UKL/PL dulu dari BLH dalam proses operasionalnya,“ katanya.
Haswanto menambahkan, Eksplorasi yang sedang dilakukan adalah dalam tahap eksplorasi seismic PT Sari Pari belum sampai eksplorasi minyak jadi tidak perlu melakukan pembebasan lahan.
“Dari kedalaman 9 meter dengan lebar 10 cm dalam sismic menambah bahan peledak kedalam tanah, efeknya getarnya kedalam bukan keatas, jadi dalam uji seimic tidak menimbulkan suara hanya seperti bunyi petasan dari bambu, lagi pula sesmic tidak menyebabkan material keluar ke atas,” katanya.
Namun dikatakan Haswanto, BP migas melalui PT Medco akan memanggil PT Sari Pari untuk keterangan lebih lanjut. “Kalau memang ada rumah warga yang temboknya retak, lalu gentingnya bocor, atau tumbuhan karet atau apa yang rusak, maka bisa jadi sismic mengalami kegagalan operasinya sebab hasil analisa laboratorium di kabupaten Lahat, dan sismic tidak berdampak pada tanaman karet dan keretakan dinding rumah," tambahnya. (sir)
Banyuasin, SN
Ratusan rumah milik warga di Desa Sri Kembang Kecamatan Betung retak, selain itu puluhan pohon karet yang telah berproduksi tumbang, penyebabnya karena seismic yang dilakukan oleh PT Sari Pari (Subkon PT Medco Energi).
Warga mengancam akan memboikot ekspolorasi minyak bumi yang akan dilakukan, jika rumah warga dan kebun karet yang tumbang belum dilakukan ganti rugi.
Arifin (50) warga Rt 6 Desa Sri Kembang Kecamatan Betung menuturkan, rumah miliknya mengalami keretakan, saat PT Sari Pari melakukan seismic.
“Kejadiannya sekitar bulan November lalu, namun yang
saya sesalkan sampai sekarang belum ada niat baik dari perusahaan itu untuk memberikan ganti rugi,“ katanya.
Selain dinding rumah yang retak, lanjut Arifin, tanah yang ada dalam sumur ambles, sehingga sumur tersebut tidak bisa digunakan. “Belum lagi pohon karet dan durian yang tumbang dan rontok, semuanya sampai sekarang tidak diinventarisir, apalagi dilakukan ganti rugi,“ jelasnya.
Hal senada dikatakan Lusi warga Sri Kembang lainnya. Menurut Lusi, warga menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. “Kami paham pak, eksplorasi yang dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak, namun dampaknya dirasakan oleh kami. Yang kami inginkan, ada keseimbangan dengan kami, setidaknya kami diberikan kompensasi kerugian yang kami derita," tuturnya.
Kades Sri Kembang Yusmeri, kepada wartawan mengakui dampak yang Seismic yang dilakukan oleh PT Sari Pari. Menurutnya, data yang dihimpun dari pendamping dilapangan, setidaknya ratusan rumah mengalami keretakan.
Dari jumlah ini, baru 19 rumah yang dilakukan pendataan, sisanya belum sama sekali. “Memang kerja yang dilakukan oleh PT Sari Pari dilapangan termasuk lambat, sebab keretakan tersebut terjadi pada akhir November, namun sampai sekarang belum dilakukan pendataan, apalagi ganti rugi,“ tuturnya.
Yusmeri berharap, Pemkab Banyuasin dapat memfasilitasi proses ganti rugi yang diklaim oleh masyarakat. “ Saya sudah sampaikan dengan mereka (PT Sari Pari), bahkan warga mengancam akan merusak fasilitas milik PT Sari Pari, namun sepertinya belum ada tanggapan dari mereka," tambahnya.
Terpisah, Kepala BP Migas melalui Staf Operasi BP Migas Perwakilan Sumbagsel Haswanto Jaya seusai rapat eksplorasi PT Medco di ruang rapat Bupati Banyuasin mengaku belum yakin penyebab retaknya rumah warga akibat seismic yang dilakukan PT Sari Pari.
“Saya tida bisa memastikan penyebab retaknya rumah warga, dan rusaknya tanaman karetdan durian, sebab perusahaan Sari Pari sebelum melakukan sismic telah mendapatkan UKL/PL dulu dari BLH dalam proses operasionalnya,“ katanya.
Haswanto menambahkan, Eksplorasi yang sedang dilakukan adalah dalam tahap eksplorasi seismic PT Sari Pari belum sampai eksplorasi minyak jadi tidak perlu melakukan pembebasan lahan.
“Dari kedalaman 9 meter dengan lebar 10 cm dalam sismic menambah bahan peledak kedalam tanah, efeknya getarnya kedalam bukan keatas, jadi dalam uji seimic tidak menimbulkan suara hanya seperti bunyi petasan dari bambu, lagi pula sesmic tidak menyebabkan material keluar ke atas,” katanya.
Namun dikatakan Haswanto, BP migas melalui PT Medco akan memanggil PT Sari Pari untuk keterangan lebih lanjut. “Kalau memang ada rumah warga yang temboknya retak, lalu gentingnya bocor, atau tumbuhan karet atau apa yang rusak, maka bisa jadi sismic mengalami kegagalan operasinya sebab hasil analisa laboratorium di kabupaten Lahat, dan sismic tidak berdampak pada tanaman karet dan keretakan dinding rumah," tambahnya. (sir)
37 Perusahaan di Banyuasin Belum miliki HGU
Banyuasin, SN
Separuh lebih perusahaan perkebunan di Banyuasin atau sekitar 37 dari 56 Perusahaan perkebunan baik sawit maupun karet belum memiliki kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi II DPRD Banyuasin M Hadi Solekan (Geger) seusai rapat membahas masalah perkebunan di Komisi II, Rabu (11/1).
Geger mengatakan, artinya perkebunaan tesebut hanya baru mendapat izin lokasi saja dari bupati, dan dewan hanya menginfentarisir perkebunan yang bermasalah di Banyuasin untuk menyelesaikan administrsinya ke pemerintah. Terutama perkebunan swasta, yang dikelola belum HGU, dan dalam waktu dekat dewan juga akan mendata lagi perusaan mana saja yang dikatagorikan mandeg kegiatannya karena laporan diatas kertas juga bisa tidak sama dengan dilapangan.
Lanjutnya, selain itu juga terdapat peruahaan perkebunan di Banyuasin ini yang sampai sekarang belum menyelesaiakan pembukaan lahan semetara izin dari bupati sudah keluar beberapa tahun lalu.
“Ini artinya peruahaan itu lambat, biarkan saja, kita mendesak untuk mencabut izin lokasinya, dan tidak usah dicarikan investor baru lainnya, karena masalah tanah di sini sangat banyak, kita gak mau ketambahan masalah lagi, efektifkan peruahaan yang ada saja dulu,” katanya.
Geger menuturkan, memang beberapa perkebunan yang sudah mendapat izin lokasi tapi belum digarap-garap, mereka beralasan masih mengurus perizinan di kementerian karena hutan konservasi.
“Namun alasan itu bisa kita terima akan tetapi kita ingin mengecek langsung kelokasi apa benar masalah itu menyebabkan lambat mengerjakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk saat ini DPRD khusnya komisi II belum ada yang mengajukan pansus DPR terkait permasalahan perkebunan, karena kalau datanya lengkap baru berencana dpr akan mengadakan pansus terhadap kasus perkebuan.
Dijelaskan Geger, masalah yang dimaksud diantaranya adalah, program plasma yang sampai saat ini belum terasa, terlebih partisipasi perusahaan terhadap masyarakat sekitar dengan program CSR belum terasa. (sir)
Separuh lebih perusahaan perkebunan di Banyuasin atau sekitar 37 dari 56 Perusahaan perkebunan baik sawit maupun karet belum memiliki kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi II DPRD Banyuasin M Hadi Solekan (Geger) seusai rapat membahas masalah perkebunan di Komisi II, Rabu (11/1).
Geger mengatakan, artinya perkebunaan tesebut hanya baru mendapat izin lokasi saja dari bupati, dan dewan hanya menginfentarisir perkebunan yang bermasalah di Banyuasin untuk menyelesaikan administrsinya ke pemerintah. Terutama perkebunan swasta, yang dikelola belum HGU, dan dalam waktu dekat dewan juga akan mendata lagi perusaan mana saja yang dikatagorikan mandeg kegiatannya karena laporan diatas kertas juga bisa tidak sama dengan dilapangan.
Lanjutnya, selain itu juga terdapat peruahaan perkebunan di Banyuasin ini yang sampai sekarang belum menyelesaiakan pembukaan lahan semetara izin dari bupati sudah keluar beberapa tahun lalu.
“Ini artinya peruahaan itu lambat, biarkan saja, kita mendesak untuk mencabut izin lokasinya, dan tidak usah dicarikan investor baru lainnya, karena masalah tanah di sini sangat banyak, kita gak mau ketambahan masalah lagi, efektifkan peruahaan yang ada saja dulu,” katanya.
Geger menuturkan, memang beberapa perkebunan yang sudah mendapat izin lokasi tapi belum digarap-garap, mereka beralasan masih mengurus perizinan di kementerian karena hutan konservasi.
“Namun alasan itu bisa kita terima akan tetapi kita ingin mengecek langsung kelokasi apa benar masalah itu menyebabkan lambat mengerjakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk saat ini DPRD khusnya komisi II belum ada yang mengajukan pansus DPR terkait permasalahan perkebunan, karena kalau datanya lengkap baru berencana dpr akan mengadakan pansus terhadap kasus perkebuan.
Dijelaskan Geger, masalah yang dimaksud diantaranya adalah, program plasma yang sampai saat ini belum terasa, terlebih partisipasi perusahaan terhadap masyarakat sekitar dengan program CSR belum terasa. (sir)
2.414 Sertifikat Tanah Prona Akan Diedarkan
Kayuagung, SN
Sepanjang tahun 2012 ini sebanyak 2.414 lembar sertifikat tanah yang disubsidi pemerintah melalui program nasional (Prona) akan segera diterbitkan dan diedarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKI kepada masyarakat dan warga transmigrasi.
Syofian Tadalung selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada BPN OKI kemarin mengatakan, untuk sertifikat Prona atau untuk masyarakat umum akan diterbitkan 1 414 sertifikat dan sisanya 1 000 sertifikat untuk warga transmigrasi sehingga totalnya sebanyak 2.414 lembar.
Namun katanya, pemerintah hanya membantu proses pembuatn sertifikatnya saja karena biaya pengukuran, materai dan BPHT ditanggung pemohon atau pemilik tanah. Namun warga OKI harus memenuhi banyak syarat pembuatan sertifikat tanah melalui prona ini.
Syarat itu kata dia, KTP, bukti pembayaran PBB, alas hak yang dilengkapi surat pengantar dari Kades atau lurah setempat dan surat pendukung lainnya. Syarat itu harus dipenuhi agar terhindar dari kasus sengketa tanah dan lahan.
Sedangkan untuk warga transmigrasi sambung Syofian, kelengkapan syarat-syarat untuk mengurus sertifikat diurus Disnakertrans, jadi BPN OKI tinggal menerima berkas dari dinas tersebut. Bagi pemohon, tidak boleh mengajukan lebih dari satu sertifikat untuk satu sertifkat dibatasi maksimal luas lahan 1 hektar.
Lalu sambungnya, untuk lahan pertanian juga dibatasi maksimal 5 hektar, bila lebih dari 5 hektar tidak akan dilayani. Kemudian proses pembuatan sertifikat tanah paling cepat 97 hari bahkan bisa juga sampai lebih dari lima bulan.
”Pembuatan sertifikat tanah yang lama karena prosesnya panjang, kita harus mempelajari berkas yang masuk dari pemohon, kemudian kita harus melakukan pengukuran kembali untuk menetapkan batas petah lokasi, kemudian kita pelajari lagi jangan sampai tanah itu statusnya sengketa dengan orang lain,” tuturnya.
Kepala BKN OKI Tri Astuti menambahkan, tahun ini Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel menerbitkan 18 214 lembar sertifikat gratis Prona. Untuk Kabupaten OKI hanya ada dua paket yakni Prona dan transmigrasi yang berjumlah 2 414 sertifikat. (iso)
Sepanjang tahun 2012 ini sebanyak 2.414 lembar sertifikat tanah yang disubsidi pemerintah melalui program nasional (Prona) akan segera diterbitkan dan diedarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKI kepada masyarakat dan warga transmigrasi.
Syofian Tadalung selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada BPN OKI kemarin mengatakan, untuk sertifikat Prona atau untuk masyarakat umum akan diterbitkan 1 414 sertifikat dan sisanya 1 000 sertifikat untuk warga transmigrasi sehingga totalnya sebanyak 2.414 lembar.
Namun katanya, pemerintah hanya membantu proses pembuatn sertifikatnya saja karena biaya pengukuran, materai dan BPHT ditanggung pemohon atau pemilik tanah. Namun warga OKI harus memenuhi banyak syarat pembuatan sertifikat tanah melalui prona ini.
Syarat itu kata dia, KTP, bukti pembayaran PBB, alas hak yang dilengkapi surat pengantar dari Kades atau lurah setempat dan surat pendukung lainnya. Syarat itu harus dipenuhi agar terhindar dari kasus sengketa tanah dan lahan.
Sedangkan untuk warga transmigrasi sambung Syofian, kelengkapan syarat-syarat untuk mengurus sertifikat diurus Disnakertrans, jadi BPN OKI tinggal menerima berkas dari dinas tersebut. Bagi pemohon, tidak boleh mengajukan lebih dari satu sertifikat untuk satu sertifkat dibatasi maksimal luas lahan 1 hektar.
Lalu sambungnya, untuk lahan pertanian juga dibatasi maksimal 5 hektar, bila lebih dari 5 hektar tidak akan dilayani. Kemudian proses pembuatan sertifikat tanah paling cepat 97 hari bahkan bisa juga sampai lebih dari lima bulan.
”Pembuatan sertifikat tanah yang lama karena prosesnya panjang, kita harus mempelajari berkas yang masuk dari pemohon, kemudian kita harus melakukan pengukuran kembali untuk menetapkan batas petah lokasi, kemudian kita pelajari lagi jangan sampai tanah itu statusnya sengketa dengan orang lain,” tuturnya.
Kepala BKN OKI Tri Astuti menambahkan, tahun ini Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel menerbitkan 18 214 lembar sertifikat gratis Prona. Untuk Kabupaten OKI hanya ada dua paket yakni Prona dan transmigrasi yang berjumlah 2 414 sertifikat. (iso)
Warga Mesuji Raih Innova
Kayuagung, SN
Parlin warga Dusun VI Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI meraih hadiah grandprize 1 unit mobil Toyota Kijang Innova hasil undian tabungan Penggerak Potensi Daerah (Pesirah) Bank SumselBabel Cabang Kayuagung, Rabu (11/1).
Hadiah utama berupa 2 unit motor Honda Supra X masing-masing diterima Sutanto warga Dusun II Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya OKI dan Ipik Gandamana warga Dusun I Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing OKI.
Lalu hadiah 1 unit lemari es didapat Karsa warga Jalan Flamboyan Desa Degung Rejo Kecamatan Mesuji OKI, hadiah 1 unit televisi Sony 40 inchi disabet Junainah warga Dusun IV Desa Kijang Ulu Kecamatan Kota Kayuagung dan hadiah 1 unit laptop diraih Doktaulina Sianturi warga Jalan RSU Lingkungan III Kayuagung.
Pengundian yang dilakukan di halaman kantor Bank SumselBabel cabang Kayuagung dan dihadiri Wabup OKI H Engga Dewata Z SSos serta sejumlah pejabat di jajaran Pemkab OKI ini juga memberikan undian hadiah hiburan kepada nasabah yang hadir berupa sejumlah kompor gas, blender, payung, setrika dan alat pemasak nasi.
Zulnelfi SH selaku Kepala Cabang Bank SumselBabel Kayuagung mengatakan, selama tahun 2011 pihaknya berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga hanya Rp 295,5 milyar. Ternyata jumlah ini paling kecil dibandingkan di kabupaten dan kota lainnya, seperti di Muba mencapai Rp 1,2 triliun dan bahkan di Mura tembus angka Rp 2 triliun.
“Jumlah nasabah per 31 Desember 2011 lalu mencapai 41 384 nasabah, laba yang diperolah bank ini selama tahun 2011 lalu sekitar Rp 46,5 miliar,” sambungnya sembari mengatakan pihaknya sudah memberikan konstribusi ke Pemkab OKI berupa PAD tahun 2011 sebesar Rp 6,3 miliar.
Lebih jauh dikatakannya, Bank SumselBabel sudah mengundi hadiah super grandprize di PTC Palembang dengan menyiapkan sejumlah hadiah yang harus dipilih diantaranya Honda New Accord, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, emas batangan dan uang tunai Rp 420 juta.
“Pemenang super grandprizenya merupakan warga Babel,” ujar dia sembari mengatakan undian grandprize kemarin berlaku untuk semua nasabah Bank SumselBabel cabang Kayuagung, Bank Sumsel Capem Tugu Mulyo dan Capem Tulung Selapan.
Sedangkan Wabup OKI secara singkat mengatakan, warga yang sudah menabung berarti turut memberikan konstribusi dalam membangun daerah dan aktif memberikan kemajuan daerah. Bank SumselBabel Kayuagung harus baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat OKI. (iso)
Parlin warga Dusun VI Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI meraih hadiah grandprize 1 unit mobil Toyota Kijang Innova hasil undian tabungan Penggerak Potensi Daerah (Pesirah) Bank SumselBabel Cabang Kayuagung, Rabu (11/1).
Hadiah utama berupa 2 unit motor Honda Supra X masing-masing diterima Sutanto warga Dusun II Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya OKI dan Ipik Gandamana warga Dusun I Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing OKI.
Lalu hadiah 1 unit lemari es didapat Karsa warga Jalan Flamboyan Desa Degung Rejo Kecamatan Mesuji OKI, hadiah 1 unit televisi Sony 40 inchi disabet Junainah warga Dusun IV Desa Kijang Ulu Kecamatan Kota Kayuagung dan hadiah 1 unit laptop diraih Doktaulina Sianturi warga Jalan RSU Lingkungan III Kayuagung.
Pengundian yang dilakukan di halaman kantor Bank SumselBabel cabang Kayuagung dan dihadiri Wabup OKI H Engga Dewata Z SSos serta sejumlah pejabat di jajaran Pemkab OKI ini juga memberikan undian hadiah hiburan kepada nasabah yang hadir berupa sejumlah kompor gas, blender, payung, setrika dan alat pemasak nasi.
Zulnelfi SH selaku Kepala Cabang Bank SumselBabel Kayuagung mengatakan, selama tahun 2011 pihaknya berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga hanya Rp 295,5 milyar. Ternyata jumlah ini paling kecil dibandingkan di kabupaten dan kota lainnya, seperti di Muba mencapai Rp 1,2 triliun dan bahkan di Mura tembus angka Rp 2 triliun.
“Jumlah nasabah per 31 Desember 2011 lalu mencapai 41 384 nasabah, laba yang diperolah bank ini selama tahun 2011 lalu sekitar Rp 46,5 miliar,” sambungnya sembari mengatakan pihaknya sudah memberikan konstribusi ke Pemkab OKI berupa PAD tahun 2011 sebesar Rp 6,3 miliar.
Lebih jauh dikatakannya, Bank SumselBabel sudah mengundi hadiah super grandprize di PTC Palembang dengan menyiapkan sejumlah hadiah yang harus dipilih diantaranya Honda New Accord, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, emas batangan dan uang tunai Rp 420 juta.
“Pemenang super grandprizenya merupakan warga Babel,” ujar dia sembari mengatakan undian grandprize kemarin berlaku untuk semua nasabah Bank SumselBabel cabang Kayuagung, Bank Sumsel Capem Tugu Mulyo dan Capem Tulung Selapan.
Sedangkan Wabup OKI secara singkat mengatakan, warga yang sudah menabung berarti turut memberikan konstribusi dalam membangun daerah dan aktif memberikan kemajuan daerah. Bank SumselBabel Kayuagung harus baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat OKI. (iso)
PLN Ranting OI Alami Kerugian Rp 852 Juta
Indralaya, SN
Akibat banyaknya tunggakan masyarakat untuk membayar rekening listrik pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga ditahun 2011 lalu PLN ranting Indralaya mengalami kerugian sebesar Rp 852 juta.
Kerugian tersebut rata-rata disebabkan karena adanya pengguna PLN yang menunggak pembayaran hingga berbulan bulan, yang menunggak tersbeut sekitar 8 persen dari jumlah pengguna PLN di OI sekarang terdapat kurang lebih 47 ribu.
Pelanggan yang sudah menunggak melewati batas yang sudah ditentukan yaitu selama 3 bulan, maka pemasanga dicabut. Jika belum dilunasi hingga tahun ini, pengguna PLN pasca bayar akan dialihkan program PLN Prabayar.
Manajer PLN Ranting Indralaya, Rohimi Solihin, kemarin (11/1), saat dikonfirmasi mengatakan, sudah menjadi keputusan dari pihak pusat, jika sudah diputuskan, maka pengguna PLN harus beralih ke PLN prabayar.
Dikatakannya Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari penerapan PLN prabayar, selain pengguna dapat mengola dan mengendalikan sendiri pemakaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar, pln prabayar juga tidak berpotensi untuk menunggak.
“Pemasangan juga lebih mudah, calon pengguna cukup mendatangi kantor PLN dan mengajukan permohonan dengan membawa tanda pengenal dan lainnya, kemudian akan disurvey jika layak maka akan lagnsung dipasangkan,” ujarnya.
Dengan banyaknya kerugian ditahun lalu, Rohimi meghimbau agar pengguna PLN dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. (man)
Akibat banyaknya tunggakan masyarakat untuk membayar rekening listrik pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga ditahun 2011 lalu PLN ranting Indralaya mengalami kerugian sebesar Rp 852 juta.
Kerugian tersebut rata-rata disebabkan karena adanya pengguna PLN yang menunggak pembayaran hingga berbulan bulan, yang menunggak tersbeut sekitar 8 persen dari jumlah pengguna PLN di OI sekarang terdapat kurang lebih 47 ribu.
Pelanggan yang sudah menunggak melewati batas yang sudah ditentukan yaitu selama 3 bulan, maka pemasanga dicabut. Jika belum dilunasi hingga tahun ini, pengguna PLN pasca bayar akan dialihkan program PLN Prabayar.
Manajer PLN Ranting Indralaya, Rohimi Solihin, kemarin (11/1), saat dikonfirmasi mengatakan, sudah menjadi keputusan dari pihak pusat, jika sudah diputuskan, maka pengguna PLN harus beralih ke PLN prabayar.
Dikatakannya Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari penerapan PLN prabayar, selain pengguna dapat mengola dan mengendalikan sendiri pemakaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar, pln prabayar juga tidak berpotensi untuk menunggak.
“Pemasangan juga lebih mudah, calon pengguna cukup mendatangi kantor PLN dan mengajukan permohonan dengan membawa tanda pengenal dan lainnya, kemudian akan disurvey jika layak maka akan lagnsung dipasangkan,” ujarnya.
Dengan banyaknya kerugian ditahun lalu, Rohimi meghimbau agar pengguna PLN dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. (man)
Pahri Akan Evaluasi 3 Camat
Sekayu, SN
Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari akan melakukan evaluasi terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Muba mulai dari staf terbawah hingga ke jajaran eselon tertinggi. Pemkab Muba juga akan melakukan evaluasi terhadap oknum PNS bermasalah, termasuk yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan Pegawai Negeri Sipil.
Bupati Muba H Pahri Azhari melalui Kabag Humas Setda Muba, HM Soleh Naim, mengatakan, akan dilakukan rapat koordinasi dengan memanggil seluruh anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengevaluasi jabatan Camat Tungkal Jaya, Lais, dan Lawang Wetan yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
“Selanjutnya jabatan tiga camat tersebut akan dievaluasi dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, berdasarkan aturan dan UU kepegawaian. Selain itu akan pula dilakukan evaluasi terhadap Camat Lalan yang dijabat oleh saudara Zapran," tuturnya.
HM Soleh Naim menambahkan, evaluasi terhadap PNS merupakan agenda rutin Pemkab Musi Banyuasin yang dilaksanakan secara berkala, untuk melihat keaktifan para pegawai. Evaluasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
Selain melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PNS, berdasarkan hasil koordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, akan dilakukan peninjauan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang terhadap H Yusnin SSos.
“Apabila telah terdapat keputusan hukum yang tetap, akan dicarikan solusi terbaik terhadap yang bersangkutan untuk ditempatkan sesuai dengan pangkat dan golongannya, dalam tugas pegabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas HM Soleh Naim. (humas Muba)
Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari akan melakukan evaluasi terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Muba mulai dari staf terbawah hingga ke jajaran eselon tertinggi. Pemkab Muba juga akan melakukan evaluasi terhadap oknum PNS bermasalah, termasuk yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan Pegawai Negeri Sipil.
Bupati Muba H Pahri Azhari melalui Kabag Humas Setda Muba, HM Soleh Naim, mengatakan, akan dilakukan rapat koordinasi dengan memanggil seluruh anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengevaluasi jabatan Camat Tungkal Jaya, Lais, dan Lawang Wetan yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
“Selanjutnya jabatan tiga camat tersebut akan dievaluasi dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, berdasarkan aturan dan UU kepegawaian. Selain itu akan pula dilakukan evaluasi terhadap Camat Lalan yang dijabat oleh saudara Zapran," tuturnya.
HM Soleh Naim menambahkan, evaluasi terhadap PNS merupakan agenda rutin Pemkab Musi Banyuasin yang dilaksanakan secara berkala, untuk melihat keaktifan para pegawai. Evaluasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
Selain melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PNS, berdasarkan hasil koordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, akan dilakukan peninjauan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang terhadap H Yusnin SSos.
“Apabila telah terdapat keputusan hukum yang tetap, akan dicarikan solusi terbaik terhadap yang bersangkutan untuk ditempatkan sesuai dengan pangkat dan golongannya, dalam tugas pegabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas HM Soleh Naim. (humas Muba)
Lima Toilet Gedung Dewan Telan Ratusan Juta
-Total Rehab Gelontorkan Rp 2 M
Palembang, SN
Bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang masih kekurangan, sebaliknya wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menghamburkan uang rakyat hanya untuk perbaikan ringan fasilitas toilet di gedung tersebut.
Untuk peraikan itu sendiri dana yang dianggarkan Sekretariat Dewan (sekwan) Kota Palembang menyentuh nilai Rp 2 M untuk total rehab empat item yang meliputi perbaikan lima toilet terdiri dari toilet ketua DPRD, tiga wakilnya dan satu toilet untuk umum, tamam penghijauan (sarana parkir dan jalan), lift dan pos jaga security.
“Yang paling banyak menelan dana adalah pembangunan lift” jelas Sekwan Kota Palembang Saiful Anwar, Rabu(11/1) usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Palembang dengan agenda jawaban Panitia Khusus (pansu) DPRD Kota Palembang terhadap raperda Kota Palembang.
Harga termahal kedua ,meski tidak secara jelas dijelaskan Saiful total anggran perbaikan lima toilet menduduki peringkat kedua untuk anggaran yang diajukan tahun 2011 lalu.
“Selama ini DPRD Kota Palembang tidak meiliki toilet untuk digunakan secara umum, sedangkan toiliet yang ada untuk Ketua DPRD, dan tiga wakilnya hanya dilakukan perbaikan saja,”katanya.dengan adanya toilet untuk digunakan secara umum. Saiful menambahkan, tamu atau pengunjung tidak kesulitan lagi kalau akan melakukan aktifitas kebelakang (kamar mandi)” Memang selama ini tidak ada toilitet umum, toilet yang dibangun persis dibawah tangga utama gedung paripurna tersebut, tamu tidak harus antri ataupun kesulitan untuk buang air kecil lagi,’katanya.
Nah, item berikutnya, perbaikan jalan untuk sarana parkir kendaraan, penghijuan dan rumah pos jaga gedung dewan tersebut menduduki peringakat berikutnya.
“Kalau secara rincian yang jelas peranggaran untuk perbaikan dan pembangunan lift saya kurang hapal, yang jelas totalnya Rp 2 M,”jelasnya.
Untuk ditahun ini ( 2012-red ), kata Saiful lagi Sekwan tidak menggangarkan untuk perbaikan dan rehab. “Tahun 2012 ini tidak ada pengajuan anggaran lagi untuk rehab dan perbaikan gedung wakil rakyat, kalau perbaikan plafon, perbaikan lantai sudah dilakukan dan telah selesai,”katanya.(win)
Palembang, SN
Bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang masih kekurangan, sebaliknya wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menghamburkan uang rakyat hanya untuk perbaikan ringan fasilitas toilet di gedung tersebut.
Untuk peraikan itu sendiri dana yang dianggarkan Sekretariat Dewan (sekwan) Kota Palembang menyentuh nilai Rp 2 M untuk total rehab empat item yang meliputi perbaikan lima toilet terdiri dari toilet ketua DPRD, tiga wakilnya dan satu toilet untuk umum, tamam penghijauan (sarana parkir dan jalan), lift dan pos jaga security.
“Yang paling banyak menelan dana adalah pembangunan lift” jelas Sekwan Kota Palembang Saiful Anwar, Rabu(11/1) usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Palembang dengan agenda jawaban Panitia Khusus (pansu) DPRD Kota Palembang terhadap raperda Kota Palembang.
Harga termahal kedua ,meski tidak secara jelas dijelaskan Saiful total anggran perbaikan lima toilet menduduki peringkat kedua untuk anggaran yang diajukan tahun 2011 lalu.
“Selama ini DPRD Kota Palembang tidak meiliki toilet untuk digunakan secara umum, sedangkan toiliet yang ada untuk Ketua DPRD, dan tiga wakilnya hanya dilakukan perbaikan saja,”katanya.dengan adanya toilet untuk digunakan secara umum. Saiful menambahkan, tamu atau pengunjung tidak kesulitan lagi kalau akan melakukan aktifitas kebelakang (kamar mandi)” Memang selama ini tidak ada toilitet umum, toilet yang dibangun persis dibawah tangga utama gedung paripurna tersebut, tamu tidak harus antri ataupun kesulitan untuk buang air kecil lagi,’katanya.
Nah, item berikutnya, perbaikan jalan untuk sarana parkir kendaraan, penghijuan dan rumah pos jaga gedung dewan tersebut menduduki peringakat berikutnya.
“Kalau secara rincian yang jelas peranggaran untuk perbaikan dan pembangunan lift saya kurang hapal, yang jelas totalnya Rp 2 M,”jelasnya.
Untuk ditahun ini ( 2012-red ), kata Saiful lagi Sekwan tidak menggangarkan untuk perbaikan dan rehab. “Tahun 2012 ini tidak ada pengajuan anggaran lagi untuk rehab dan perbaikan gedung wakil rakyat, kalau perbaikan plafon, perbaikan lantai sudah dilakukan dan telah selesai,”katanya.(win)
Hendak Beneri Toa, PM Nyaris Tewas
EMPAT LAWANG- Naas dialami oleh Ahmad Basair (36) warga Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, ingin maksud membenari pengeras suara (Toa,red) di atas atap dekat tower masjid baitul iman kesetrum oleh aliran listrik sehingga membuat korban mengalami luka bakar. Peristiwa tersebut terjadi Kamis (10/1) sekitar pukul 08.30 WIB.
Informasi yang didapat, menyebutkan korban yang berprofesi Pengurus Masjid (PM) sekaligus ketua pembangunan masjid Baitul Iman ini, ingin membenari pengeras suara karena mati sehingga menaiki dengan menggunakan tangga tanpa alas kaki, namun ketika sudah diatas atap diduga pengeras suara di dekat tower masjid tersebut masih dialiri listrik, seketika korban tersengat. Korbanpun terjatuh dari atap, warga yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha membantu korban dan membawanya ke Puskesmas Tebing Tinggu guna mendapatkan perawatan medis karena kedua kakinya melepuh karena tersengat listrik.
“Korban merupakan masih keluarga, ia pun mendapatkan informasi bahwa ada keluarganya tersengat listrik dengan segera langsung menuju Puskesmas, sedangkan kronologis peristiwa. Korban sedang membetulkan toa di atas masjid tanpa ada pengaman namun apes masih ada tegangan listriknya,” ungkap salah satu keluarga korban, Heri, kemarin (10/1).
Sementara petugas medis Puskesmas Tebing Tinggi Dr Sukma Leni mengatakan, korban mengalami luka bakar pada kedua kakinya dengan kondisi melepuh sedangkan tangan kiri luka robek sehingga harus dijahit. Atas permintaan keluarga korbanpun dirujuk ke Rs Lubuk Linggau.
“Kami akan merujuknya ke RS Lubuk Linggau mengingat kondisi kedua kakinya melepuh dan mengganggu jaringan saraf sehingga harus benar-benar ditangani tim medis dengan serius,” kata Sukma.
Kapolres Lahat AKBP Beni Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utomo ketika dikonfirmasi, mengatakan pihaknya belum menerima laporan adanya warga kesetrum. Namun dirinya akan menyuruh anggotanya mengecek kelokasi kejadian.
“Kita akan mengecek kelokasi kejadian,sebab pihak korban belum melapor,” katanya melalui ponselnya.(Eko)
Informasi yang didapat, menyebutkan korban yang berprofesi Pengurus Masjid (PM) sekaligus ketua pembangunan masjid Baitul Iman ini, ingin membenari pengeras suara karena mati sehingga menaiki dengan menggunakan tangga tanpa alas kaki, namun ketika sudah diatas atap diduga pengeras suara di dekat tower masjid tersebut masih dialiri listrik, seketika korban tersengat. Korbanpun terjatuh dari atap, warga yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha membantu korban dan membawanya ke Puskesmas Tebing Tinggu guna mendapatkan perawatan medis karena kedua kakinya melepuh karena tersengat listrik.
“Korban merupakan masih keluarga, ia pun mendapatkan informasi bahwa ada keluarganya tersengat listrik dengan segera langsung menuju Puskesmas, sedangkan kronologis peristiwa. Korban sedang membetulkan toa di atas masjid tanpa ada pengaman namun apes masih ada tegangan listriknya,” ungkap salah satu keluarga korban, Heri, kemarin (10/1).
Sementara petugas medis Puskesmas Tebing Tinggi Dr Sukma Leni mengatakan, korban mengalami luka bakar pada kedua kakinya dengan kondisi melepuh sedangkan tangan kiri luka robek sehingga harus dijahit. Atas permintaan keluarga korbanpun dirujuk ke Rs Lubuk Linggau.
“Kami akan merujuknya ke RS Lubuk Linggau mengingat kondisi kedua kakinya melepuh dan mengganggu jaringan saraf sehingga harus benar-benar ditangani tim medis dengan serius,” kata Sukma.
Kapolres Lahat AKBP Beni Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utomo ketika dikonfirmasi, mengatakan pihaknya belum menerima laporan adanya warga kesetrum. Namun dirinya akan menyuruh anggotanya mengecek kelokasi kejadian.
“Kita akan mengecek kelokasi kejadian,sebab pihak korban belum melapor,” katanya melalui ponselnya.(Eko)
2012, Formasi Penerimaan Guru Prioritas
Empat Lawang, SN
Formasi penerimaan tenaga pendidikan (guru,red) di Kabupaten Empat Lawang menjadi prioritas,keterangan ini disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM melalui Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah SH.
Menurut Januarsyah,formasi guru sangat dibutuhkan bagi kabupaten empat Lawang,maklum selaku kabupaten baru yang termuda di Sumsel masih kekurangan banyak tenaga pendidikan. "Guru memang kekurangan banyak makanya menjadi prioritas," kata Januarsyah.
Selain guru, lanjut Januarsyah tenaga Kesehatan pun menjadi salah satu prioritas yang tidak kalah penting nya namun pemenuhan akan dilakukan secara bertahan pada formasi penerimaan pegawai setiap tahun,dengan rincian total kekurangan guru dibagi jangka waktu itulah formasi kebutuhan setiap tahunnyan"kami ingin formasi guru dan kesehatan segera tercukupi," ujar Januarsyah.
Selanjutnya Januarsyah menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengurus proses pengajuan penerimaan pegawai, diharapkan tahun 2012 ini juga proses penerimaan pegawai dapat dilaksanakan. "Insya allah satu minggu kedepan ada titik terangnya, pengajuan kita sudah disampaikan dan tinggal menunggu hasil," jelasnya.
Diketahui sebelumnya,guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empatlawang minim. Maka berharap dapat dipenuhi dari formasi penerimaan pegawai pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Empatlawang melalui Kabid Dikmen, Syaful Effendi mengatakan kekurangan tenaga pengajar PNS mencapai 1.300 orang. Sedangkan penerimaan setiap tahunnya tidak menentu dan belum bisa memenuhi kebutuhan.
"Penerimaan guru tidak pasti setiap tahunnya, sementara ditiap tahunnya ada guru PNS yang pensiun, sehingga kekurangan guru PNS meningkat. Untungnya, masih ada guru komite yang masih ingin mengajar," ujarnya.
Dikatakannya, saat ini guru PNS yang ada 1.400 orang dan jumlah guru PNS tersebut terbilang masih kurang. Oleh karena itu di tahun 2012 ini pada penerimaan CPNS akan diusulkan penambahan penerimaan guru PNS.
"Disdik tidak memiliki wewenang untuk menambahkan kuota, tetapi hanya bisa mengusulkan sesuai data yang ada. Semua keputusan sepenuhnya wewenang pihak BKD Empatlawang," katanya. (eko)
Formasi penerimaan tenaga pendidikan (guru,red) di Kabupaten Empat Lawang menjadi prioritas,keterangan ini disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM melalui Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah SH.
Menurut Januarsyah,formasi guru sangat dibutuhkan bagi kabupaten empat Lawang,maklum selaku kabupaten baru yang termuda di Sumsel masih kekurangan banyak tenaga pendidikan. "Guru memang kekurangan banyak makanya menjadi prioritas," kata Januarsyah.
Selain guru, lanjut Januarsyah tenaga Kesehatan pun menjadi salah satu prioritas yang tidak kalah penting nya namun pemenuhan akan dilakukan secara bertahan pada formasi penerimaan pegawai setiap tahun,dengan rincian total kekurangan guru dibagi jangka waktu itulah formasi kebutuhan setiap tahunnyan"kami ingin formasi guru dan kesehatan segera tercukupi," ujar Januarsyah.
Selanjutnya Januarsyah menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengurus proses pengajuan penerimaan pegawai, diharapkan tahun 2012 ini juga proses penerimaan pegawai dapat dilaksanakan. "Insya allah satu minggu kedepan ada titik terangnya, pengajuan kita sudah disampaikan dan tinggal menunggu hasil," jelasnya.
Diketahui sebelumnya,guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empatlawang minim. Maka berharap dapat dipenuhi dari formasi penerimaan pegawai pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Empatlawang melalui Kabid Dikmen, Syaful Effendi mengatakan kekurangan tenaga pengajar PNS mencapai 1.300 orang. Sedangkan penerimaan setiap tahunnya tidak menentu dan belum bisa memenuhi kebutuhan.
"Penerimaan guru tidak pasti setiap tahunnya, sementara ditiap tahunnya ada guru PNS yang pensiun, sehingga kekurangan guru PNS meningkat. Untungnya, masih ada guru komite yang masih ingin mengajar," ujarnya.
Dikatakannya, saat ini guru PNS yang ada 1.400 orang dan jumlah guru PNS tersebut terbilang masih kurang. Oleh karena itu di tahun 2012 ini pada penerimaan CPNS akan diusulkan penambahan penerimaan guru PNS.
"Disdik tidak memiliki wewenang untuk menambahkan kuota, tetapi hanya bisa mengusulkan sesuai data yang ada. Semua keputusan sepenuhnya wewenang pihak BKD Empatlawang," katanya. (eko)
Minimalisir Kejahatan, Gelar Operasi Terpadu
Muara Enim, SN
Polres Muara Enim menggelar operasi rutin terpadu di sepanjang jalan Simpang Kepur Muara Enim. Kegiatan tesebut bertujuan untuk meminimalisir aksi kejahatan dan pelanggaran lalu lintas demi mencipta situasi kondusif.
Demikian diungkapkan Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kepala Satuan (Kasat) Sabhara pada Polres Muara Enim AKP Andi Junianto, Selasa (10/1).
Dikatakannya, pelanggaran dan tindak kriminal lainnya, seperti pelanggaran lalu lintas, narkoba, senjata tajam (Sajam), senjata api (Senpi) dan lain-lain.
Mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, angkutan penumpang, hingga angkutan berat. Dimana, titik razia difokuskan pada dua lokasi yakni Simpang Kepur dan Jembatan Enim II Muara Enim. Mengingat, kedua titik ini merupakan pusat utama bagi jalur keluar masuk kendaraan dari berbagai arah. Baik dari dalam kota ataupun luar kota.
"Dari dua titik ini kita berharap mampu memutus ataupun meminimalisir berbagai jaringan pelanggaran yang dapat masuk ke wilayah Kabupaten Muara Enim," ujar Andi di sela-sela operasi.
Menurut Andi, operasi ini secara rutin dilakukan oleh satuan Polres Muara Enim. Terdiri dari satuan lalu lintas, serse, propam dan satuan lainnya.
"Kita terus upayakan untuk menggelar operasi ini secara rutin. Sehingga, stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Muara Enim terus terjaga," ucap dia
Kepala Unit (Kanit) Patroli Lalu Lintas Iptu Reza Pahlevi menuturkan, dalam razia ini yang paling banyak ditemukan adalah bentuk pelanggaran lalu lintas. Yakni tidak adanya kelengkapan surat menyurat kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, mati KIR, kelengkapan keamanan helm, sabuk pengaman dan lain-lain. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan himbauan bagi sejumlah kendaraan plat luar agar segera dimutasikan.
"Bagi kendaraan yang masih menggunakan plat luar, kita himbau untuk segera di mutasikan. Sementara, bagi kendaraan yang melanggar maka kita tindak,” ungkapnya. (yud)
Polres Muara Enim menggelar operasi rutin terpadu di sepanjang jalan Simpang Kepur Muara Enim. Kegiatan tesebut bertujuan untuk meminimalisir aksi kejahatan dan pelanggaran lalu lintas demi mencipta situasi kondusif.
Demikian diungkapkan Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kepala Satuan (Kasat) Sabhara pada Polres Muara Enim AKP Andi Junianto, Selasa (10/1).
Dikatakannya, pelanggaran dan tindak kriminal lainnya, seperti pelanggaran lalu lintas, narkoba, senjata tajam (Sajam), senjata api (Senpi) dan lain-lain.
Mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, angkutan penumpang, hingga angkutan berat. Dimana, titik razia difokuskan pada dua lokasi yakni Simpang Kepur dan Jembatan Enim II Muara Enim. Mengingat, kedua titik ini merupakan pusat utama bagi jalur keluar masuk kendaraan dari berbagai arah. Baik dari dalam kota ataupun luar kota.
"Dari dua titik ini kita berharap mampu memutus ataupun meminimalisir berbagai jaringan pelanggaran yang dapat masuk ke wilayah Kabupaten Muara Enim," ujar Andi di sela-sela operasi.
Menurut Andi, operasi ini secara rutin dilakukan oleh satuan Polres Muara Enim. Terdiri dari satuan lalu lintas, serse, propam dan satuan lainnya.
"Kita terus upayakan untuk menggelar operasi ini secara rutin. Sehingga, stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Muara Enim terus terjaga," ucap dia
Kepala Unit (Kanit) Patroli Lalu Lintas Iptu Reza Pahlevi menuturkan, dalam razia ini yang paling banyak ditemukan adalah bentuk pelanggaran lalu lintas. Yakni tidak adanya kelengkapan surat menyurat kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, mati KIR, kelengkapan keamanan helm, sabuk pengaman dan lain-lain. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan himbauan bagi sejumlah kendaraan plat luar agar segera dimutasikan.
"Bagi kendaraan yang masih menggunakan plat luar, kita himbau untuk segera di mutasikan. Sementara, bagi kendaraan yang melanggar maka kita tindak,” ungkapnya. (yud)
Dandim Lahat Bantah Oknum TNI Ambil Kayu Hutan Lindung
Pagaralam, SN
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0405 Lahat, Letkol Fathur Rochman, Rabu (11/1) mengatakan, meskipun belum terbukti adanya keterlibatan anggota TNI dalam dugaan perambahan hutan atau ilegal logging, namun pihaknya masih akan tetap melakukan penyelidikan mengenai dugaan anggota Koramil Jarai, Umar yang menyimpan kayu yang berasal dari hutan lindung.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada bukti kuat, sehingga tidak dilakukan penyitaan barang bukti. Justru Umar sudah dicemarkan nama baiknya oleh seseorang, bahkan istrinya sempat dianiaya dan sudah dilaporkan kepada Polres Pagaralam.
Fathur Rochman mengungkapkan, pihaknya sudah memanggil umar untuk dimintai keterangan seputar kepemilikan kayu yang diduga berasal dari hutan lindung. Dari hasil pemeriksaan tidak terbukti terjadi tindak pelanggaran, karena kayu tersebut adalah milik orangtua angkatnya dan dibeli sejak 2007 lalu.
Menurut Fathur, Umar memang mempunyai orangtua angkat bernama Jafti yang memiliki pangklong kayu. Diantara kayu miliknya memang terdapat beberapa jenis, yang sudah tidak ada lagi di kawasan hutan rakyat. Karena tumbuhnya saat ini hanya ada di kawasan hutan lindung. Namun kayu tersebut dibeli pada 2007 lalu, dari warga Manna Bengkulu. Sehingga dugaan diambil dari kawasan hutan lindung di Lahat dan Empatlawang, tidak benar.
Namun katanya, Kodim 0405 Lahat tetap akan terus melakukan penyelidikan, untuk mengetahui asal usul kayu tersebut. Sehingga jika memang terbukti dan melanggar peraturan yang ada, ia tidak akan segan menindak tegas anggotanya. Ia berjanji tidak akan menutup-nutupi dan akan membeberkan kepada media.
Dikatakannya, permasalahan kayu tersebut hanyalah pengalihan informasi saja. Karena sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara Sri istri Umar dengan tiga orang yang salah satunya anggota DPRD Pagaralam bernama Rasmizal.
"Kasus penganiayaan yang terjadi ditutupi, dengan kasus kayu ilegal tersebut. Hingga saat ini belum terbukti, Umar memiliki dan mengambil kayu dari hutan lindung," ungkapnya. (asn)
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0405 Lahat, Letkol Fathur Rochman, Rabu (11/1) mengatakan, meskipun belum terbukti adanya keterlibatan anggota TNI dalam dugaan perambahan hutan atau ilegal logging, namun pihaknya masih akan tetap melakukan penyelidikan mengenai dugaan anggota Koramil Jarai, Umar yang menyimpan kayu yang berasal dari hutan lindung.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada bukti kuat, sehingga tidak dilakukan penyitaan barang bukti. Justru Umar sudah dicemarkan nama baiknya oleh seseorang, bahkan istrinya sempat dianiaya dan sudah dilaporkan kepada Polres Pagaralam.
Fathur Rochman mengungkapkan, pihaknya sudah memanggil umar untuk dimintai keterangan seputar kepemilikan kayu yang diduga berasal dari hutan lindung. Dari hasil pemeriksaan tidak terbukti terjadi tindak pelanggaran, karena kayu tersebut adalah milik orangtua angkatnya dan dibeli sejak 2007 lalu.
Menurut Fathur, Umar memang mempunyai orangtua angkat bernama Jafti yang memiliki pangklong kayu. Diantara kayu miliknya memang terdapat beberapa jenis, yang sudah tidak ada lagi di kawasan hutan rakyat. Karena tumbuhnya saat ini hanya ada di kawasan hutan lindung. Namun kayu tersebut dibeli pada 2007 lalu, dari warga Manna Bengkulu. Sehingga dugaan diambil dari kawasan hutan lindung di Lahat dan Empatlawang, tidak benar.
Namun katanya, Kodim 0405 Lahat tetap akan terus melakukan penyelidikan, untuk mengetahui asal usul kayu tersebut. Sehingga jika memang terbukti dan melanggar peraturan yang ada, ia tidak akan segan menindak tegas anggotanya. Ia berjanji tidak akan menutup-nutupi dan akan membeberkan kepada media.
Dikatakannya, permasalahan kayu tersebut hanyalah pengalihan informasi saja. Karena sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara Sri istri Umar dengan tiga orang yang salah satunya anggota DPRD Pagaralam bernama Rasmizal.
"Kasus penganiayaan yang terjadi ditutupi, dengan kasus kayu ilegal tersebut. Hingga saat ini belum terbukti, Umar memiliki dan mengambil kayu dari hutan lindung," ungkapnya. (asn)
458 PNS Pagaralam Dikukuhkan
Pagaralam, SN
Sebanyak 458 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan pemerintah Kota Pagaralam diambil sumpah jabatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris MM, Rabu (11/1).
"Kegiatan ini digelar di Aula SD BI Pagaralam, dipimpin langsung Walikota Pagaralam Drs H Djazuli Kuris, MM," kata Kabid Formasi BKD Kota Pagaralam, Heriandi, Rabu (11/1).
Menurutnya, pengambilan sumpah PNS ini merupakan salah satu syarat CPNS menjadi PNS 100 persen. Hal ini mewajibkan semua CPNS formasi 2009 datang. Acara ini juga ditandai dengan penanaman pohon oleh Walikota dan juga perwakilan CPNS yang dilantik secara simbolis.
Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Pagaralam, Drs H Syarfrudin mengatakan, CPNS yang diambil sumpahnya menjadi PNS tersebut terdiri dari formasi 2009.
"Pengambilan sumpah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS yang ada terlebih dalam hal peningkatan prestasi kerja," kata dia.
Sementara itu Walikota Pagaralam, Djazuli Kuris, pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu keharusan bagi setiap PNS sebagai abdi negara, selain itu bagi PNS juga diwajibkan untuk menjaga dan menjalankan sumpah jabatan tersebut dengan senantiasa meningkatkan disiplin kerja.
"Setelah menjadi PNS 100 persen jangan sampai kinerja menurun, terlebih malah bermalasan-malasan. Soalnya, selain telah melanggar sumpah tindakan tersebut bisa merugikan bangsa dan negara," kata dia pula.
Kedepan, pemerintah Kota Pagaralam akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap PNS yang ada. Untuk itu, jika nantinya ada PNS yang melanggar kode etik kepegawaian maka pihaknya tidak segan-segan akan memberikan sanksi disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau bahkan penurunan pangkat maupun jabatan," tegasnya. (asn)
Sebanyak 458 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan pemerintah Kota Pagaralam diambil sumpah jabatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris MM, Rabu (11/1).
"Kegiatan ini digelar di Aula SD BI Pagaralam, dipimpin langsung Walikota Pagaralam Drs H Djazuli Kuris, MM," kata Kabid Formasi BKD Kota Pagaralam, Heriandi, Rabu (11/1).
Menurutnya, pengambilan sumpah PNS ini merupakan salah satu syarat CPNS menjadi PNS 100 persen. Hal ini mewajibkan semua CPNS formasi 2009 datang. Acara ini juga ditandai dengan penanaman pohon oleh Walikota dan juga perwakilan CPNS yang dilantik secara simbolis.
Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Pagaralam, Drs H Syarfrudin mengatakan, CPNS yang diambil sumpahnya menjadi PNS tersebut terdiri dari formasi 2009.
"Pengambilan sumpah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS yang ada terlebih dalam hal peningkatan prestasi kerja," kata dia.
Sementara itu Walikota Pagaralam, Djazuli Kuris, pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu keharusan bagi setiap PNS sebagai abdi negara, selain itu bagi PNS juga diwajibkan untuk menjaga dan menjalankan sumpah jabatan tersebut dengan senantiasa meningkatkan disiplin kerja.
"Setelah menjadi PNS 100 persen jangan sampai kinerja menurun, terlebih malah bermalasan-malasan. Soalnya, selain telah melanggar sumpah tindakan tersebut bisa merugikan bangsa dan negara," kata dia pula.
Kedepan, pemerintah Kota Pagaralam akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap PNS yang ada. Untuk itu, jika nantinya ada PNS yang melanggar kode etik kepegawaian maka pihaknya tidak segan-segan akan memberikan sanksi disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau bahkan penurunan pangkat maupun jabatan," tegasnya. (asn)
Banjir yang Jadi Ancaman Tahunan
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
PENGALAMAN banjir tiap tahun yang banyak menenggelamkan daerah Kota Palembang dalam waktu yang cukup lama, harus menjadi catatan dan cermin bagi warga kota ini untuk melakukan sesuatu.
Gambaran banyak daerah yang tergenang dalam kurun waktu dua bulan, yang disebabkan tingkat hujan yang tinggi, minimnya daerah resapan, dan air Sungai Musi yang pasang, adalah bentuk kesalahan langkah yang telah dilakukan sebagian warga ibukota Provinsi Sumatera Selatan.
Tahun 2012 ini memang belum ada terdengar daerah yang tergenang cukup lama, tetapi ini jangan membuat lengah. Karena curah hujan untuk beberapa bulan masih cukup tinggi.
Suka tidak suka, mau tidak mau, Pemerintah Kota Palembang harus menerima kondisi bahwa banjir yang telah melanda dan telah menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu, karena perbuatan yang dilakukan warganya sendiri dan kontrol Pemkot yang sangat kurang.
Tudingan klasik untuk masalah ini adalah penimbunan daerah rawa yang semakin menjadi-jadi di tengah giatnya pembangunan yang dilakukan. Sepintar apapun sebuah individu dan secanggih apapun teknologi, tetapi kalau tidak disiplin dan tak mau dikontrol, akan berbuah celaka dan kemalangan, Begitu pula dengan banjir di Kota Palembang.
Di Kota Palembang air bah datang karena faktor tingginya curah hujan, daerah resapan yang makin berkurang, dan faktor air Sungai Musi yang pasang naik. Memang waktu dan saat banjir terjadi, sebagai langkah awal Pemkot Palembang langsung mengevaluasi teknik seperti sistem drainase yang ada, pengerukan sungai dan kebutuhan pompa penanggulangan banjir. Tetapi itu jangka pendek, saat banjir terjadi.
Nah, untuk jangka panjang bagaimana? Jawabannya adalah Pemkot telah lepas kontrol untuk semuanya, hanya pusat kota yang selama ini diperhatikan. Di daerah pinggiran penimbunan rawa terus terjadi, drainase banyak macet dan tak baik, dan banyak anak-anak sungai sebagai tempat mengalirnya air saat musim hujan tertutup lumpur, eceng gondok, bahkan memang sengaja ditimbun.
Saat musim kering ini untuk diketahui, warga Palembang makin egois dan menjadi-jadi melakukan penimbunan. Dimana aturan yang dibuat selama ini? Hanya sebuah prasasti! Jika tak dilakukan langkah sigap, siap-siaplah di musim penghujan tahun ini dan tahun selanjutnya, banjir akan makin parah. Wasapadalah!! (***)
Pembayaran Hutang SEA Games Harus Diperdakan
* Hasil Evaluasi Mendagri
Palembang, SN
Pembayaran hutang pembangunan tiga venues SEA Games yakni, venue aquatic, lapangan tembak dan atletik sebesar Rp 324,9 miliar yang dimasukkan ke dalam pos pengeluaran daerah di dalam APBD Sumsel 2012, berdasarkan hasil evaluasi Mendagri harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/1).
“Memang itulah dasar hukumnya, itukan perintah kepada pemerintah provinsi. Karena, (dana) itu tidak dianggarkan di APBN lagi. Sepertinya itu sudah diserahkan di pemerintah provinsi, caranya dengan membuat Perda, selanjutnya Perda tersebut akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub),” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Lanjutnya, substansi tentang Rp324,9 miliar itu, memang diperbolehkan. Karena, baik dari Menteri dan dari APBN, anggaran untuk pembayaran hutang pembangunan venues SEA Games itu sudah tidak ada lagi. “Soal berapa besarnya pembayaran hutang, masih harus di audit dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sambil berjalan, berapa yang layak dibayar. Bisa saja kurang dari angka Rp324,9 miliar itu. Saya yakin, pembayarannya akan kurang dari itu,” katanya.
Ia menambahkan, sebaiknya Pemprov Sumsel sesegera mungkin mengajukan Raperda tentang pembayaran hutang SEA Games itu, karena kalau terlambat, dana tersebut kemungkinan tidak dapat di cairkan.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, H.A. Fikri Juhan, menuturkan, sesuai hasil evaluasi mendagri, untuk mencairkan dana pembayaran hutang SEA Games sebesar Rp 324 miliar, pemerintah pusat hanya memberikan waktu 7 hari, sejak surat tersebut dikeluarkan kepada Pemprov Sumsel untuk menyiapkan payung hukum dari penganggaran dana tersebut.
Menurut Fikri, dalam surat tersebut, Mendagri tidak menjelaskan secara gamblang mengenai cara pencairan dana Rp 324 miliar, untuk pembayaran hutang SEAG tersebut.
“Dalam surat Mendagri itu, hanya mengatakan untuk menganggarkan dana tersebut pemerintah provinsi diminta berkonsultasi dengan pihak terkait. Seperti Menpora, Menteri Keuangan dan lainnya. Selain itu pemprov juga harus membuat payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur masalah dana untuk pembayaran hutang SEAG tersebut,” kata Fikri.
Namun yang menjadi persoalan, urai Fikri, batasan waktu yang diberikan mendagri untuk melaksanakan semua syarat tersebut, hanya 7 hari sejak surat itu diterbitkan. “Biasanya Perda itu dibuat dalam waktu satu bulan dan paling cepat dua minggu. Kalau hanya 7 hari saya kira sangat sulit untuk dilakukan dan dikhawatirkan hasilnya tidak akan maksimal,” pungkasnya. (awj)
Palembang, SN
Pembayaran hutang pembangunan tiga venues SEA Games yakni, venue aquatic, lapangan tembak dan atletik sebesar Rp 324,9 miliar yang dimasukkan ke dalam pos pengeluaran daerah di dalam APBD Sumsel 2012, berdasarkan hasil evaluasi Mendagri harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/1).
“Memang itulah dasar hukumnya, itukan perintah kepada pemerintah provinsi. Karena, (dana) itu tidak dianggarkan di APBN lagi. Sepertinya itu sudah diserahkan di pemerintah provinsi, caranya dengan membuat Perda, selanjutnya Perda tersebut akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub),” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Lanjutnya, substansi tentang Rp324,9 miliar itu, memang diperbolehkan. Karena, baik dari Menteri dan dari APBN, anggaran untuk pembayaran hutang pembangunan venues SEA Games itu sudah tidak ada lagi. “Soal berapa besarnya pembayaran hutang, masih harus di audit dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sambil berjalan, berapa yang layak dibayar. Bisa saja kurang dari angka Rp324,9 miliar itu. Saya yakin, pembayarannya akan kurang dari itu,” katanya.
Ia menambahkan, sebaiknya Pemprov Sumsel sesegera mungkin mengajukan Raperda tentang pembayaran hutang SEA Games itu, karena kalau terlambat, dana tersebut kemungkinan tidak dapat di cairkan.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, H.A. Fikri Juhan, menuturkan, sesuai hasil evaluasi mendagri, untuk mencairkan dana pembayaran hutang SEA Games sebesar Rp 324 miliar, pemerintah pusat hanya memberikan waktu 7 hari, sejak surat tersebut dikeluarkan kepada Pemprov Sumsel untuk menyiapkan payung hukum dari penganggaran dana tersebut.
Menurut Fikri, dalam surat tersebut, Mendagri tidak menjelaskan secara gamblang mengenai cara pencairan dana Rp 324 miliar, untuk pembayaran hutang SEAG tersebut.
“Dalam surat Mendagri itu, hanya mengatakan untuk menganggarkan dana tersebut pemerintah provinsi diminta berkonsultasi dengan pihak terkait. Seperti Menpora, Menteri Keuangan dan lainnya. Selain itu pemprov juga harus membuat payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur masalah dana untuk pembayaran hutang SEAG tersebut,” kata Fikri.
Namun yang menjadi persoalan, urai Fikri, batasan waktu yang diberikan mendagri untuk melaksanakan semua syarat tersebut, hanya 7 hari sejak surat itu diterbitkan. “Biasanya Perda itu dibuat dalam waktu satu bulan dan paling cepat dua minggu. Kalau hanya 7 hari saya kira sangat sulit untuk dilakukan dan dikhawatirkan hasilnya tidak akan maksimal,” pungkasnya. (awj)
Batubara Tak Berikan Apa-apa untuk Sumsel
Palembang, SN
Sejauh ini kegiatan penambangan batubara tidak memberikan 'apa-apa' bagi pemerintah provinsi Sumsel. Sementara, banyak angkutan batubara yang melintasi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang notabene merupakan jalan provinsi.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Sumsel, Agus Sutikno ditemui di gedung DPRD Sumsel, kemarin. Menurutnya, tidak ada kompensasi yang diberikan perusahaan batubara, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel.
Padahal kata Politisi PPP ini, truk bertonase antara 8-30 ton yang mengangkut batubara milik perusahaan pertambangan batubara di Sumsel tersebut dikeluhkan masyarakat merusak jalan sehingga jarak tempuh Palembang – Muaraenim yang biasanya 5-6 kini bisa menjadi 8-10 jam.
“Banyaknya angkutan batubara yang hilir mudik melintas di jalan nasional, mulai dari Lahat-Palembang sedikit banyak menyebabkan kerusakan jalan makin parah. Ternyata tidak ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan batubara swasta tersebut, walau angkutan batubara itu telah merusak jalan,” kritiknya.
Ia menambahkan, Tidak ada retribusi atau royalty yang diberikan mereka setiap ton batubara yang diangkut dari areal pertambangan. Berbeda dengan PT Bukit Asam (BA), yang memberikan sumbangan Rp 1000 setiap ton batubara yang diangkut.
“2010 lalu, PT BA memberikan Rp50 miliar untuk royalty dan Rp1000 perton nya. Sedangkan perusahaan batubara swasta tidak memberikan apapun,” jelas Agus.
Lebih lanjut Agus mengungkapkan, penerimaan Sumsel khusus dari perusahaan batubara milik swasta, berasal dari izin pertambangan dan izin angkutan. Namun izin tersebut hanya sekali. Selain itu, banyak juga angkutan batubara justru yang nomor polisi nya bukan berasal dari Sumsel atau non BG.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Ahmad Yani membenarkan tidak ada pajak atau royalty yang diberikan perusahaan tambang batubara swasta di Sumsel untuk PAD Sumsel. Sebab, tambah Yani, ada aturan yang melarang pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi kepada perusahaan tambang swasta.
“Dalam UU Pajak, sudah jelas retribusi yang bisa dipungut pemerintah daerah. Ini mengakibatkan daerah, tidak bisa berkreatifitas untuk mencari penghasilan,” terangnya.
Kemudian sambung Yani, memang setiap tonase batubara yang dieksploitasi dari Sumsel tidak dipungut langsung oleh pemprov. Namun, ada pendapatan bagi hasil dari setiap tonase batubara yang di eksploitasi dari Sumsel. “Ada retribusi atau pajak yang ditarik dari setiap tonase batubara tersebut, namun pungutannya langsung dilakukan di pusat kemudian baru dilakukan bagi hasil,” ungkapnya
Sementara itu, disisi lain, Perda tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan atau Danau Lintas Kabupaten/Kota, yang disahkan tahun 2010 oleh DPRD dan Pemprov Sumsel, mendapat penolakan dari Pemerintah Pusat dalam hal Depdagri.
Padahal, dalam Perda itu, ada salah satu mata pasalnya disebutkan bahwa pemprov Sumsel mendapatkan kompensasi perusahaan batubara sebesar Rp15 ribu, untuk satu ton batubara.
“Kita akan kejar terus, melalui Dinas Perhubungan. Mengapa (Perda) itu di tolak pusat, sehingga perda tersebut tidak bisa di sahkan. Kita juga akan ke Jakarta menindaklanjuti kepusat kenapa perda ini di tolak,” tegas anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Madjan.
Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pihaknya mengkhawatirkan ada pihak tertentu yang bermain di pusat, bahkan bukan tidak mungkin pengusaha batubara sendiri bermain di pusat sehingga Perda ini tidak di sahkan Depdagri. (awj)
Sejauh ini kegiatan penambangan batubara tidak memberikan 'apa-apa' bagi pemerintah provinsi Sumsel. Sementara, banyak angkutan batubara yang melintasi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang notabene merupakan jalan provinsi.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Sumsel, Agus Sutikno ditemui di gedung DPRD Sumsel, kemarin. Menurutnya, tidak ada kompensasi yang diberikan perusahaan batubara, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel.
Padahal kata Politisi PPP ini, truk bertonase antara 8-30 ton yang mengangkut batubara milik perusahaan pertambangan batubara di Sumsel tersebut dikeluhkan masyarakat merusak jalan sehingga jarak tempuh Palembang – Muaraenim yang biasanya 5-6 kini bisa menjadi 8-10 jam.
“Banyaknya angkutan batubara yang hilir mudik melintas di jalan nasional, mulai dari Lahat-Palembang sedikit banyak menyebabkan kerusakan jalan makin parah. Ternyata tidak ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan batubara swasta tersebut, walau angkutan batubara itu telah merusak jalan,” kritiknya.
Ia menambahkan, Tidak ada retribusi atau royalty yang diberikan mereka setiap ton batubara yang diangkut dari areal pertambangan. Berbeda dengan PT Bukit Asam (BA), yang memberikan sumbangan Rp 1000 setiap ton batubara yang diangkut.
“2010 lalu, PT BA memberikan Rp50 miliar untuk royalty dan Rp1000 perton nya. Sedangkan perusahaan batubara swasta tidak memberikan apapun,” jelas Agus.
Lebih lanjut Agus mengungkapkan, penerimaan Sumsel khusus dari perusahaan batubara milik swasta, berasal dari izin pertambangan dan izin angkutan. Namun izin tersebut hanya sekali. Selain itu, banyak juga angkutan batubara justru yang nomor polisi nya bukan berasal dari Sumsel atau non BG.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Ahmad Yani membenarkan tidak ada pajak atau royalty yang diberikan perusahaan tambang batubara swasta di Sumsel untuk PAD Sumsel. Sebab, tambah Yani, ada aturan yang melarang pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi kepada perusahaan tambang swasta.
“Dalam UU Pajak, sudah jelas retribusi yang bisa dipungut pemerintah daerah. Ini mengakibatkan daerah, tidak bisa berkreatifitas untuk mencari penghasilan,” terangnya.
Kemudian sambung Yani, memang setiap tonase batubara yang dieksploitasi dari Sumsel tidak dipungut langsung oleh pemprov. Namun, ada pendapatan bagi hasil dari setiap tonase batubara yang di eksploitasi dari Sumsel. “Ada retribusi atau pajak yang ditarik dari setiap tonase batubara tersebut, namun pungutannya langsung dilakukan di pusat kemudian baru dilakukan bagi hasil,” ungkapnya
Sementara itu, disisi lain, Perda tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan atau Danau Lintas Kabupaten/Kota, yang disahkan tahun 2010 oleh DPRD dan Pemprov Sumsel, mendapat penolakan dari Pemerintah Pusat dalam hal Depdagri.
Padahal, dalam Perda itu, ada salah satu mata pasalnya disebutkan bahwa pemprov Sumsel mendapatkan kompensasi perusahaan batubara sebesar Rp15 ribu, untuk satu ton batubara.
“Kita akan kejar terus, melalui Dinas Perhubungan. Mengapa (Perda) itu di tolak pusat, sehingga perda tersebut tidak bisa di sahkan. Kita juga akan ke Jakarta menindaklanjuti kepusat kenapa perda ini di tolak,” tegas anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Madjan.
Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pihaknya mengkhawatirkan ada pihak tertentu yang bermain di pusat, bahkan bukan tidak mungkin pengusaha batubara sendiri bermain di pusat sehingga Perda ini tidak di sahkan Depdagri. (awj)
Polri Siap Amankan Pelantikan Bupati Muba
Sebanyak 730 Polisi akan diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin pada 16 Januari mendatang. Terdiri dari 250 personil Brimob dan Samapta Polda Sumsel dan 480 personil Polres Muba.
Demikian diutarakan Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo saat acara kunjungan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik M Arief Mansyur di Mapolres Muba, Sekayu, Rabu (11/1). Kunjungan Kapolda Sumsel dirangkai dengan peresmian Gedung Sat Reskrim Polres Muba, serta penandatanganan kerjasama Pendidikan Lalulintas dalam Kurikulum Sekolah antara Pemkab dan Polres Muba. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Muba H Pahri Azhari, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan SKPD Muba.
“Polres beserta personil dari Polda Sumsel siap mengamankan pelantikan Bupati Musi Banyuasin. Termasuk melakukan pengamanan lalu lintas pada proses pelantikan tersebut,” ujarnya.
Kabid Humas Polda Sumsel Sabaruddin Ginting, mengatakan, personil Polisi dari Polda Sumsel akan mulai ditempatkan sejak Minggu, sehari sebelum pelantikan. Selain mengamankan lokasi pelantikan, Polisi juga akan mengamankan di luar tempat pelantikan, dan pengamanan terhadap tamu undangan yang hadir.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Muba H Pahri Azhari dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik M Arief Mansyur melakukan penandatanganan prasasti peresmian Gedung Sat Reskrim Polres Muba. Dilakukan pula penandatanganan kerjasama pendidikan lalulintas dalam kurikulum sekolah antara Pemkab Muba dengan Polres Muba. Serta penebaran 5.000 bibit ikan di kolam Polres Muba sebagai bagian program 1.000 kolam yang dicanangkan Pemkab Muba.
Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan dukungan kepada Polisi dalam upaya memaksimalkan pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Dirinya mengaku, Pemkab Muba menyambut baik kerjasama pendidikan lalulintas dalam kurikulum sekolah dengan Polres Muba.( ADV/Humas Muba)
Langganan:
Postingan (Atom)