Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Selasa, 10 Januari 2012
Disperindagkop OKI Siapkan Surat Teguran Pengecer
Kayuagung, SN
Menyikapi maraknya pedagang BBM khususnya bensin dan solar di tingkat pengecer dengan harga bervariasi dan tentunya lebih mahal dari harga standar, Disperindagkop OKI dalam waktu dekat akan menyiapkan surat edaran dan teguran.
Surat edaran dan teguran yang akan diperuntukkan bagi seluruh pengecer BBM terutama di dalam perkotaan Kayuagung dan sekitarnya ini berisikan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM bensin dan solar di tingkat pengecer.
Kasi Pengawas Pedagangan Disperindagkop OKI M Teguh SE kemarin mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan surat edaran dimaksud. Ini menyikapi dan menindaklanjuti keluhan warga tentang tingginya harga BBM di pengecer.
Ia menjelaskan, ketika BBM di OKI sedang langka karena terlambatnya pasokan dari Palembang berdampak pada ulah pengecer BBM yang seenaknya menetapkan harga BBM. Misalnya harga bensin dijual paling rendah Rp 7 ribu/liter namun kadang mencapai Rp 10 ribu/liter.
“Harga itu jelas mencekik masyarakat karena harga bensin di SPBU hanya Rp 4 500/liter,”sambung dia sembari mengatakan surat edaran ini diutamakan diberikan kepada pengecer BBM di dalam perkotaan Kayuagung yang akhir-akhir ini marak.
Terkait nominal HET BBM di tingkat pengecer, Teguh belum bisa menyebutkan angkanya karena masih akan dibahas jajarannya. Namun HET itu nantinya tidak akan ada pihak yang dirugikan baik konsumen maupun penjualnya.
“Bila ada pengecer yang nanti melanggar ketentuan HET, jelas kami akan memberikan tindakan,” janjinya. (iso)
Menyikapi maraknya pedagang BBM khususnya bensin dan solar di tingkat pengecer dengan harga bervariasi dan tentunya lebih mahal dari harga standar, Disperindagkop OKI dalam waktu dekat akan menyiapkan surat edaran dan teguran.
Surat edaran dan teguran yang akan diperuntukkan bagi seluruh pengecer BBM terutama di dalam perkotaan Kayuagung dan sekitarnya ini berisikan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM bensin dan solar di tingkat pengecer.
Kasi Pengawas Pedagangan Disperindagkop OKI M Teguh SE kemarin mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan surat edaran dimaksud. Ini menyikapi dan menindaklanjuti keluhan warga tentang tingginya harga BBM di pengecer.
Ia menjelaskan, ketika BBM di OKI sedang langka karena terlambatnya pasokan dari Palembang berdampak pada ulah pengecer BBM yang seenaknya menetapkan harga BBM. Misalnya harga bensin dijual paling rendah Rp 7 ribu/liter namun kadang mencapai Rp 10 ribu/liter.
“Harga itu jelas mencekik masyarakat karena harga bensin di SPBU hanya Rp 4 500/liter,”sambung dia sembari mengatakan surat edaran ini diutamakan diberikan kepada pengecer BBM di dalam perkotaan Kayuagung yang akhir-akhir ini marak.
Terkait nominal HET BBM di tingkat pengecer, Teguh belum bisa menyebutkan angkanya karena masih akan dibahas jajarannya. Namun HET itu nantinya tidak akan ada pihak yang dirugikan baik konsumen maupun penjualnya.
“Bila ada pengecer yang nanti melanggar ketentuan HET, jelas kami akan memberikan tindakan,” janjinya. (iso)
Hendak ke Kepahyang Suami Istri Dirampok
* 2 perampok Bersimbah dara
Empat Lawang, SN
Pasangan suami istri (Pasutri) Reno (20) dan Rita (19) warga Desa Padang Gelai Kecamata Pasemah Air Keruh (Paiker), dirampok oleh dua orang tidak dikenal dengan bersenjata tajam, saat hendak pergi ke Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu.
Nahasnya dua perampok tersebut kena senjata makan tua, karena korban melawan, mereka ditujah dengan pisaunya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi Senin (9/1) sekitar pukul 13.45 WIB, di Jalan Tebing Air Pisang kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.
Informasi yang dihimpun koran ini mengatakan siang itu keduanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, hendak kerumah keluarganya di Kabupaten Kepahyang.Sesampai dilokasi kejadian ada dua orang tidak dikenal, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa plat membuntuti dari belakang.
Pelaku kemudian memotong laju motor korban, lalu pelaku mengeluarkan sajam, dan menodongkan kekorban.
Melihat ia dirampok korban Reno,tidak tinggal diam,lalu melawan, terjadilah perkelahian tidak seimbang.
Namun, dengan kesigapan korban,pisau pelaku dapat direbut, korban tidak menyiakan hal tersebut,langsung menusuk kedua perampok,satu pelaku di bagian punggung, dan satu lagi didada.
Kedua rampok pun terluka,merasa kesakita kemudian keduanya melarikan diri.
Sementara sepeda motor perampok tersebut ditinggalkannya di jalan. Lalu, pasangan suami istri tersebut melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Ulu Musi.
Kapolres Lahat AKBP Beny Subandi SIk MSi melalui Kapolsek Ulu Musi Ipda Yusuf Solehat, membenarkan kejadian tersebut,serta telah menerima laporan korban.
"Kita telah melakukan olah TKP,saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan, motor pelaku sekarang ada di tempat Kades Nganjungan Paiker, setelah kami hendak mengambilnya sebagai BB, kades tersebut menolak dengan alasan tidak tanggung jawab,kalau motor pelaku tersebut diamuk massa. Kami mengharapkan agar kades dapat menyerahkan motor tersangka, sebagai BB dan juga untuk bahan penyelidikan," ungkap Yusuf. (eko)
Empat Lawang, SN
Pasangan suami istri (Pasutri) Reno (20) dan Rita (19) warga Desa Padang Gelai Kecamata Pasemah Air Keruh (Paiker), dirampok oleh dua orang tidak dikenal dengan bersenjata tajam, saat hendak pergi ke Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu.
Nahasnya dua perampok tersebut kena senjata makan tua, karena korban melawan, mereka ditujah dengan pisaunya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi Senin (9/1) sekitar pukul 13.45 WIB, di Jalan Tebing Air Pisang kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.
Informasi yang dihimpun koran ini mengatakan siang itu keduanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, hendak kerumah keluarganya di Kabupaten Kepahyang.Sesampai dilokasi kejadian ada dua orang tidak dikenal, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa plat membuntuti dari belakang.
Pelaku kemudian memotong laju motor korban, lalu pelaku mengeluarkan sajam, dan menodongkan kekorban.
Melihat ia dirampok korban Reno,tidak tinggal diam,lalu melawan, terjadilah perkelahian tidak seimbang.
Namun, dengan kesigapan korban,pisau pelaku dapat direbut, korban tidak menyiakan hal tersebut,langsung menusuk kedua perampok,satu pelaku di bagian punggung, dan satu lagi didada.
Kedua rampok pun terluka,merasa kesakita kemudian keduanya melarikan diri.
Sementara sepeda motor perampok tersebut ditinggalkannya di jalan. Lalu, pasangan suami istri tersebut melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Ulu Musi.
Kapolres Lahat AKBP Beny Subandi SIk MSi melalui Kapolsek Ulu Musi Ipda Yusuf Solehat, membenarkan kejadian tersebut,serta telah menerima laporan korban.
"Kita telah melakukan olah TKP,saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan, motor pelaku sekarang ada di tempat Kades Nganjungan Paiker, setelah kami hendak mengambilnya sebagai BB, kades tersebut menolak dengan alasan tidak tanggung jawab,kalau motor pelaku tersebut diamuk massa. Kami mengharapkan agar kades dapat menyerahkan motor tersangka, sebagai BB dan juga untuk bahan penyelidikan," ungkap Yusuf. (eko)
Kendaraan Dilarang Parkir Di Jalan Merdeka
Palembang, SN
Dinas Perhubungan Kota Palembang mulai hari ini melarang motor atau mobil parkir di depan kantor satuan kerja perangkat daerah di Jalan Merdeka.
Tepatnya, larangan parkir itu dimulai dari depan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sampai ke Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.
Pathi Riduan, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Operasional Dinas Perhubungan Kota Palembang mengatakan, pelarangan ini untuk menghilangkan kesan semrawut di Jalan Merdeka.
“Sementara ini larangan baru kita berlakukan di depan kantor-kantor SKPD dulu. Kemungkinan setelah itu baru meluas ke seluruh Jalan Merdeka,” ujar Pathi, Senin (9/1).
Pemerintah kota sendiri sudah menyiapkan lahan parkir baru di samping kantor wali kota. Lahan itu cukup luas. “Bisa menampung 100-an mobil,” Pathi mengatakan.
Ia menambahkan, selain di depan kantor SKPD, larangan parkir juga berlaku di Jalan Rumah Bari dan Jalan Sekanak. Saat ini di dua ruas jalan dipasang rambu larangan parkir. “Kendaraan yang masih parkir akan dikunci roda,” kata Pathi.
Disinggung soal wacana pelarangan parkir di Jalan Sudirman, Pathi mengatakan hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
“Itu kan hanya saat SEA Games. Soal akan dilanjutkan atau tidak itu masih harus dikaji lagi. Karena, pemkot juga harus menyiapkan lahan parkir yang cukup untuk kendaraan, jika larangan parkir di Sudirman diterapkan.”
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pihaknya menyiapkan lahan parkir khusus untuk kendaraan yang selama ini parkir di depan kantor SKPD.
“Jalan Merdeka ini kan kawasan perkantoran. Jadi harus tertib dan rapi. Karena itu, dibuat kawasan parkir khusus untuk kendaraan yang akan parkir di depan SKPD. Supaya tidak semrawut lagi,” ujar Eddy.(win)
Dinas Perhubungan Kota Palembang mulai hari ini melarang motor atau mobil parkir di depan kantor satuan kerja perangkat daerah di Jalan Merdeka.
Tepatnya, larangan parkir itu dimulai dari depan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sampai ke Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.
Pathi Riduan, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Operasional Dinas Perhubungan Kota Palembang mengatakan, pelarangan ini untuk menghilangkan kesan semrawut di Jalan Merdeka.
“Sementara ini larangan baru kita berlakukan di depan kantor-kantor SKPD dulu. Kemungkinan setelah itu baru meluas ke seluruh Jalan Merdeka,” ujar Pathi, Senin (9/1).
Pemerintah kota sendiri sudah menyiapkan lahan parkir baru di samping kantor wali kota. Lahan itu cukup luas. “Bisa menampung 100-an mobil,” Pathi mengatakan.
Ia menambahkan, selain di depan kantor SKPD, larangan parkir juga berlaku di Jalan Rumah Bari dan Jalan Sekanak. Saat ini di dua ruas jalan dipasang rambu larangan parkir. “Kendaraan yang masih parkir akan dikunci roda,” kata Pathi.
Disinggung soal wacana pelarangan parkir di Jalan Sudirman, Pathi mengatakan hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
“Itu kan hanya saat SEA Games. Soal akan dilanjutkan atau tidak itu masih harus dikaji lagi. Karena, pemkot juga harus menyiapkan lahan parkir yang cukup untuk kendaraan, jika larangan parkir di Sudirman diterapkan.”
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pihaknya menyiapkan lahan parkir khusus untuk kendaraan yang selama ini parkir di depan kantor SKPD.
“Jalan Merdeka ini kan kawasan perkantoran. Jadi harus tertib dan rapi. Karena itu, dibuat kawasan parkir khusus untuk kendaraan yang akan parkir di depan SKPD. Supaya tidak semrawut lagi,” ujar Eddy.(win)
Walikota Wajibkan SKPD Gunakan Pupuk Bank Sampah
Palembag, SN
Pengolahan pupuk kompos yang berasal dari bank sampah di kampung ramah lingkungan sepertinya mendapat perhatan dari Walikota Palembang. Dengan mewajibkan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meggunaan pupuk tersebut untuk penghijauan di lingkungan kator sebelum masuk ke pasaran.
“Dinas yang akan melakukan penghijuan di perkantoran bisa membeli pupuk dari hasil pengelolaan sampah organik di bank sampah yang dimiliki kampung ramah lingkungan, terutama Dinas Kebersihan Kota (DKK) dan Dinas Perikanan perternakan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang,”jelas Eddy Senin (9/1) disela-sela meninjaua bank sampah dan Kampung Ramah lingkungan Bahagia Mandiri komplek Perumaha Griya Bahagia Keluarahan Sukareme Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Bank sampah yang telah ada saat ini, kata Walikota bervisi menuju kota Internasional ini mempunyai peranan penting dalam cara penangulanga sampah yang ada terutama sampah-sampah yang ada di sekitar lokasi tempat mereka mendirikan bank sampah tersebut.
“Bank sampah Bahagia Mandiri sudah beroperasi baru 18 hari tetapi sudah menunjukan hasilnya, meraka menampung siapa saja yang akan membuang sampah , sampah ini bisa dikelola lagi menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis, “katanya
Dicontohkan Eddy hasil barang bekas dan barang yang tidak terpakai yang sudah menjadi barang siap jual ,seperti halnya kerajianan tangan yang beragam jenis dan bentuk untuk keperluan hiasan rumah tangga dan juga berepa jenis pupuk kompos dan bahan organik yang siap dipasarkan.
“Ini yang akan kita terapkan disetiap RT untuk memiliki kampung ramah lingkungan yang sekaligus mempunyai bank sampah untuk pengelolaan sampah di lingkungan itu sendiri,”jelasnya.
Untuk menseragamnkan kampung ramah lingkungan yang sekaligus mempunyai bank sampah tersebut, orang nomor satu di Kota palembang ini, menargetkan 2012 dari 107 kelurahan dalam 16 kecamatan di kota Palembang ini memiliki bank sampah minimal satu keluarahan mempunyai satu kawasan percontohan
"Kita targetkan program bank sampah pada 2012 akan terealisir pada semua keluarahan kita dengan memiliki ,minimal setipak komplek memiliki bank sampah”tegasnya.
Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang Kms Abu Bakar mengungkapkan tidaklah sulit untuk mengembangkan program bank sampah disetiap kawasan keluarahan yang ada, bahkan program bank sampah sudah menjadi kewajiban untuk bersama-sama menangulangi sampah yang ada.
“Ini sangat fositif, nanti kita lebih memfokuskan sosialisasi di kecamatan dan keluarahan untuk lebih mengalakan bank sampah dan kampung ramah lingkungan,”jelasnya.
BLH sendiri, kata Abu menargetkan satu tahun dua keluarahan harus mempunyai bank sampah dan kampung ramah lingkungan.”Setiap tahun kita menargetkan ada dua keluarahan harsu ada kampung ramah lingkungan dan mempunyai satu pengelolaan sampah terpadu yakni bank sampah,’tukasnya.(win)
Pengolahan pupuk kompos yang berasal dari bank sampah di kampung ramah lingkungan sepertinya mendapat perhatan dari Walikota Palembang. Dengan mewajibkan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meggunaan pupuk tersebut untuk penghijauan di lingkungan kator sebelum masuk ke pasaran.
“Dinas yang akan melakukan penghijuan di perkantoran bisa membeli pupuk dari hasil pengelolaan sampah organik di bank sampah yang dimiliki kampung ramah lingkungan, terutama Dinas Kebersihan Kota (DKK) dan Dinas Perikanan perternakan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang,”jelas Eddy Senin (9/1) disela-sela meninjaua bank sampah dan Kampung Ramah lingkungan Bahagia Mandiri komplek Perumaha Griya Bahagia Keluarahan Sukareme Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Bank sampah yang telah ada saat ini, kata Walikota bervisi menuju kota Internasional ini mempunyai peranan penting dalam cara penangulanga sampah yang ada terutama sampah-sampah yang ada di sekitar lokasi tempat mereka mendirikan bank sampah tersebut.
“Bank sampah Bahagia Mandiri sudah beroperasi baru 18 hari tetapi sudah menunjukan hasilnya, meraka menampung siapa saja yang akan membuang sampah , sampah ini bisa dikelola lagi menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis, “katanya
Dicontohkan Eddy hasil barang bekas dan barang yang tidak terpakai yang sudah menjadi barang siap jual ,seperti halnya kerajianan tangan yang beragam jenis dan bentuk untuk keperluan hiasan rumah tangga dan juga berepa jenis pupuk kompos dan bahan organik yang siap dipasarkan.
“Ini yang akan kita terapkan disetiap RT untuk memiliki kampung ramah lingkungan yang sekaligus mempunyai bank sampah untuk pengelolaan sampah di lingkungan itu sendiri,”jelasnya.
Untuk menseragamnkan kampung ramah lingkungan yang sekaligus mempunyai bank sampah tersebut, orang nomor satu di Kota palembang ini, menargetkan 2012 dari 107 kelurahan dalam 16 kecamatan di kota Palembang ini memiliki bank sampah minimal satu keluarahan mempunyai satu kawasan percontohan
"Kita targetkan program bank sampah pada 2012 akan terealisir pada semua keluarahan kita dengan memiliki ,minimal setipak komplek memiliki bank sampah”tegasnya.
Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang Kms Abu Bakar mengungkapkan tidaklah sulit untuk mengembangkan program bank sampah disetiap kawasan keluarahan yang ada, bahkan program bank sampah sudah menjadi kewajiban untuk bersama-sama menangulangi sampah yang ada.
“Ini sangat fositif, nanti kita lebih memfokuskan sosialisasi di kecamatan dan keluarahan untuk lebih mengalakan bank sampah dan kampung ramah lingkungan,”jelasnya.
BLH sendiri, kata Abu menargetkan satu tahun dua keluarahan harus mempunyai bank sampah dan kampung ramah lingkungan.”Setiap tahun kita menargetkan ada dua keluarahan harsu ada kampung ramah lingkungan dan mempunyai satu pengelolaan sampah terpadu yakni bank sampah,’tukasnya.(win)
Pegawai Koperasi Nyaris Tewas
Empat Lawang, SN
Naas dialami Roni Fasius ( 28 ) warga Prumnas Kros Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Korban nyaris tewas dan menderita luka kaki dan tangan kanan hingga harus dirawat di IGD puskesmas Tebing Tinggi, pasalnya sepeda motor BG 6036 HQ yang dikendarainya menabrak mobil pick up BD 1367 LF.
Peristiwa terjadi Senin (9/1) sekitar pukul 09.30 WIB dijalan umum tanjung Beringin lama Tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang.
Informasi yang dihimpun menyebutkan saat itu korban yang berstatus sebagai pegawai koperasi sedang mengejar perampok yang mengambil motor temanya, yang dirampok di Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat,Hingga menuju jalan tanjung beringin lama.
Kejar-kejaran pun terjadi, perampok yang sudah terlebih dahulu melaju ke arah Tebing Tinggi dikejar tiga buah motor termasuk korban. Tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) korban yang melaju kencang tidak menyadari ada mobil keluar sehingga saat itu juga langsung menabrak.
Dengar suara keras terdengar akibat benturan kendaraan korban, korban terpentang sementara kendaraan korban berada di bawah mobil yang ditabrak. Oleh warga korban yang tergeletak dijalan langsung ditolong dan dibawah di puskesmas Tebing Tinggi untuk dirawat.
Kapolres Lahat AKBP Beny Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utamo membenarkan kejadian bahkan mengaku dua tim telah diturunkan ke Tempat Kejadian Perkara ( TKP ), sementara tim reskrim terus mengejar orang yang pelaku perampokan yang dimaksud. “Petugas sudah kita turunkan ke TKP,” tuturnya. (eko)
Naas dialami Roni Fasius ( 28 ) warga Prumnas Kros Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Korban nyaris tewas dan menderita luka kaki dan tangan kanan hingga harus dirawat di IGD puskesmas Tebing Tinggi, pasalnya sepeda motor BG 6036 HQ yang dikendarainya menabrak mobil pick up BD 1367 LF.
Peristiwa terjadi Senin (9/1) sekitar pukul 09.30 WIB dijalan umum tanjung Beringin lama Tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang.
Informasi yang dihimpun menyebutkan saat itu korban yang berstatus sebagai pegawai koperasi sedang mengejar perampok yang mengambil motor temanya, yang dirampok di Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat,Hingga menuju jalan tanjung beringin lama.
Kejar-kejaran pun terjadi, perampok yang sudah terlebih dahulu melaju ke arah Tebing Tinggi dikejar tiga buah motor termasuk korban. Tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) korban yang melaju kencang tidak menyadari ada mobil keluar sehingga saat itu juga langsung menabrak.
Dengar suara keras terdengar akibat benturan kendaraan korban, korban terpentang sementara kendaraan korban berada di bawah mobil yang ditabrak. Oleh warga korban yang tergeletak dijalan langsung ditolong dan dibawah di puskesmas Tebing Tinggi untuk dirawat.
Kapolres Lahat AKBP Beny Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utamo membenarkan kejadian bahkan mengaku dua tim telah diturunkan ke Tempat Kejadian Perkara ( TKP ), sementara tim reskrim terus mengejar orang yang pelaku perampokan yang dimaksud. “Petugas sudah kita turunkan ke TKP,” tuturnya. (eko)
Begal Bersenpi Lolos dari Amukan Massa
Muara Enim, SN
Tiga begal bermotor bersenpi dan bersenjata tajam lolos dari amukan massa setelah sebelumnya merampas sepeda motor milik korbannya di tebing kerikil Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku. Kendati, para pelaku, menghilang ke hutan belantara, namun sepeda motor tersangka tak luput dari amukan amarah warga hingga ringsek.
Modus operandi begal motor tersebut, berpura-pura menanyakan arah jalan kepada korban, Karta bin Kurdi warga setempat yang mengendarai sepeda motor 'bebek' di lokasi kejadian, Sabtu (7/1) sekitar pukul 15.00 WIB, di tebing kerikil Desa Suban Jeriji.
Karena mengetahui daerah setempat, korban pun tak sungkan memberitahukan arah jalan ke Suban Jeriji kepada ketiga pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi. Tak disangka, korban para pelaku, mengeluarkan senpi dan sajam sekaligus mengancamnya agar menyerahkan sepeda motor dan harta berharga yang dimilikinya.
Takut nyawanya terancam, tak pelak korban pun menyerahkan sepeda motornya tersebut. Beruntunglah, korban masih menyimpan hand phone, kemudian menghubungi warga setempat untuk meminta pertolongan. Dalam hitungan menit, warga yang diperkirakan belasan orang langsung mengejar pelaku.
Karena kondisi jalan yang terjal serta berbatu, laju kendaraan pelaku dapat dikejar massa. Kemudian, pelaku nyaris tertangkap oleh warga. Beruntung, pelaku cepat meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya serta masuk ke dalam hutan desa Suban Jeriji.
Meskipun sempat dikejar ke dalam hutan tersebut, namun jejak para pelaku tak berhasil ditemukan. Kemudian, oleh warga dilaporkan ke Polsek Rambang Dangku. Kemudian tim buser Polsek Rambang Dangku melakukan pengejaran kembali, namun hasilnya nihil.
Dari TKP, petugas berhasil mengamankan sepeda motor milik pelaku tanpa nomor polisi, dalam kondisi tinggal casis dan mesin saja. Lalu, barang bukti tersebut dibawah ke Polsek Rambang Dangku.
Kapolsek Rambang Dangku AKP Iksan didampingi Kanit Reskrim Ipda Lubis yang dikonfirmasi, Senin (9/1) membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya kini masih menyeilidiki serta mengejar para pelaku yang diperkirakan tiga orang.
“Dari olah TKP kita di lapangan, pelaku menggunakan senpi dan sajam. Namun, beruntung tidak sampai melukai korbannya,” ungkap Kapolsek. (yud)
Tiga begal bermotor bersenpi dan bersenjata tajam lolos dari amukan massa setelah sebelumnya merampas sepeda motor milik korbannya di tebing kerikil Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku. Kendati, para pelaku, menghilang ke hutan belantara, namun sepeda motor tersangka tak luput dari amukan amarah warga hingga ringsek.
Modus operandi begal motor tersebut, berpura-pura menanyakan arah jalan kepada korban, Karta bin Kurdi warga setempat yang mengendarai sepeda motor 'bebek' di lokasi kejadian, Sabtu (7/1) sekitar pukul 15.00 WIB, di tebing kerikil Desa Suban Jeriji.
Karena mengetahui daerah setempat, korban pun tak sungkan memberitahukan arah jalan ke Suban Jeriji kepada ketiga pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi. Tak disangka, korban para pelaku, mengeluarkan senpi dan sajam sekaligus mengancamnya agar menyerahkan sepeda motor dan harta berharga yang dimilikinya.
Takut nyawanya terancam, tak pelak korban pun menyerahkan sepeda motornya tersebut. Beruntunglah, korban masih menyimpan hand phone, kemudian menghubungi warga setempat untuk meminta pertolongan. Dalam hitungan menit, warga yang diperkirakan belasan orang langsung mengejar pelaku.
Karena kondisi jalan yang terjal serta berbatu, laju kendaraan pelaku dapat dikejar massa. Kemudian, pelaku nyaris tertangkap oleh warga. Beruntung, pelaku cepat meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya serta masuk ke dalam hutan desa Suban Jeriji.
Meskipun sempat dikejar ke dalam hutan tersebut, namun jejak para pelaku tak berhasil ditemukan. Kemudian, oleh warga dilaporkan ke Polsek Rambang Dangku. Kemudian tim buser Polsek Rambang Dangku melakukan pengejaran kembali, namun hasilnya nihil.
Dari TKP, petugas berhasil mengamankan sepeda motor milik pelaku tanpa nomor polisi, dalam kondisi tinggal casis dan mesin saja. Lalu, barang bukti tersebut dibawah ke Polsek Rambang Dangku.
Kapolsek Rambang Dangku AKP Iksan didampingi Kanit Reskrim Ipda Lubis yang dikonfirmasi, Senin (9/1) membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya kini masih menyeilidiki serta mengejar para pelaku yang diperkirakan tiga orang.
“Dari olah TKP kita di lapangan, pelaku menggunakan senpi dan sajam. Namun, beruntung tidak sampai melukai korbannya,” ungkap Kapolsek. (yud)
Pagaralam Optimalkan Produksi 3.450 Hektare Sawah
Pagaralam, SN
Pemerintah Kota Pagaralam, mengoptimalkan pengelolaan 3.450 hektare sawah untuk mendorong peningkatkan produksi gabah kering dan beras.
Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Kota Pagaralam, Jumaldi Jani, Senin (9/1) mengatakan ada dua kategori lahan ini Pagaralam yaitu 3.450 hektare sawah dan 3.207 kering. Sementara lahan penggunaan lainnya mencapai 34.626 hektare. Kedepan, pemerintah juga sudah menyiapkan lahan 3.000 hektare untuk percetakan baru.
"Ada sekitar 1.500 ha di Dempo Selatan, dan Kecamatan Dempo Tengah 1.500 ha. Karena kedua daerah ini memiliki potensi pengembangan irigasi baru dan sumber air cukup banyak. Untuk mendorong peningkatkan produksi beras 2012 nanti, pemerintah harus memfokuskan pengembangan lahan persawahan di Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah dan sebagian lagi di Dempo Selatan," kata dia.
Mengingat masih banyak lahan tidur dan tanaman kopi yang sudah tidak produktif lagi pada 2012 ini direncanakan membangun mega proyek irigasi di Kecamatan Dempo Selatan yang mampu mengairi ribuan hektare sawah baru.
"Ada dua potensi sumber air yang dapat mendukung program pembangunan mega proyek pertanian tersebut, air Besemah dan Sungai Lematang," ungkap dia.
Namun untuk merealisasikan program tersebut, butuh dana besar karena harus membendung kedua sungai tersebut.
"Sebagai cikal bakal pembangunan proyek irigasi itu sudah ada yaitu Muara Riben dan Airjemair. Namun demikian masih butuh peningkatan untuk membangun irigasi tersebut, agar dapat mengairi sawah lebih luas lagi," ungkap dia.
Menurut dia, lokasi sudah tersedia hanya saja anggaran yang terbatas menjadi penghambat pelaksanaan program pengembangan persawahan yang baru.
"Kedua irigasi baik Muara Ribin dan irigasi Airjemair debit air cukup besar, padahal kalau dioptimalkan bisa mencapai ribuan hektare," kata dia pula.
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Tani, Mamad, menambahkan Pagaralam memiliki dua sumber mata air yang dapat dijadikan sebagai pendorong dalam memperluas areal pertanian khususnya membuat petak sawah baru. Sumber mata air yang dapat digunakan untuk irigasi yaitu sungai Lematang dan Sungai selangis.
"Saat ini kedua irigasi tersebut sudah mulai dibangun tahap awal, namun pemanfaatnya masih sangat terbatas sehingga perlu ada penambahan luas arela persawahan. Kita berharap akan ada penambahan sekitar 3.000 hektare perluasan baru," kata dia lagi.
Ia melanjutkan, perluasan areal pertanian ini akan dilakukan secara bertahap, pada tahap awal 47,5 hektare kemudian ditambah 17,5 hektare dan terakhir 30 hektare di Dempo Tengah dengan sumber air irigasi Air Jemair.
"Untuk tahun 2010 terjadi penambahan 200 hektare sawah baru dan kemudian terakhir 2012 keseluruhan 1000 hektare sawah sudah tercapai, namun demikian kita perlu dukungan dari dana pusat dan Provinsi Sumsel," ungkap dia pula.
Sementara itu Ketua DPRD Pagaralam, Ruslan Abdulgani, mengatakan Pagaralam memiliki sekitar 6.000 ha lahan yang dapat dijadikan sebagai lokasi perluasan sawah baru, namun perlu upaya pemerintah kota mencarikan dana untuk pembuatan percetakan persawahan.
"Kita memiliki beberapa daerah yang potensian dan persedian air cukup banyak untuk pembuatan sawah dan lahan pertanian baru," ungkapnya. (asn)
Pemerintah Kota Pagaralam, mengoptimalkan pengelolaan 3.450 hektare sawah untuk mendorong peningkatkan produksi gabah kering dan beras.
Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Kota Pagaralam, Jumaldi Jani, Senin (9/1) mengatakan ada dua kategori lahan ini Pagaralam yaitu 3.450 hektare sawah dan 3.207 kering. Sementara lahan penggunaan lainnya mencapai 34.626 hektare. Kedepan, pemerintah juga sudah menyiapkan lahan 3.000 hektare untuk percetakan baru.
"Ada sekitar 1.500 ha di Dempo Selatan, dan Kecamatan Dempo Tengah 1.500 ha. Karena kedua daerah ini memiliki potensi pengembangan irigasi baru dan sumber air cukup banyak. Untuk mendorong peningkatkan produksi beras 2012 nanti, pemerintah harus memfokuskan pengembangan lahan persawahan di Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah dan sebagian lagi di Dempo Selatan," kata dia.
Mengingat masih banyak lahan tidur dan tanaman kopi yang sudah tidak produktif lagi pada 2012 ini direncanakan membangun mega proyek irigasi di Kecamatan Dempo Selatan yang mampu mengairi ribuan hektare sawah baru.
"Ada dua potensi sumber air yang dapat mendukung program pembangunan mega proyek pertanian tersebut, air Besemah dan Sungai Lematang," ungkap dia.
Namun untuk merealisasikan program tersebut, butuh dana besar karena harus membendung kedua sungai tersebut.
"Sebagai cikal bakal pembangunan proyek irigasi itu sudah ada yaitu Muara Riben dan Airjemair. Namun demikian masih butuh peningkatan untuk membangun irigasi tersebut, agar dapat mengairi sawah lebih luas lagi," ungkap dia.
Menurut dia, lokasi sudah tersedia hanya saja anggaran yang terbatas menjadi penghambat pelaksanaan program pengembangan persawahan yang baru.
"Kedua irigasi baik Muara Ribin dan irigasi Airjemair debit air cukup besar, padahal kalau dioptimalkan bisa mencapai ribuan hektare," kata dia pula.
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Tani, Mamad, menambahkan Pagaralam memiliki dua sumber mata air yang dapat dijadikan sebagai pendorong dalam memperluas areal pertanian khususnya membuat petak sawah baru. Sumber mata air yang dapat digunakan untuk irigasi yaitu sungai Lematang dan Sungai selangis.
"Saat ini kedua irigasi tersebut sudah mulai dibangun tahap awal, namun pemanfaatnya masih sangat terbatas sehingga perlu ada penambahan luas arela persawahan. Kita berharap akan ada penambahan sekitar 3.000 hektare perluasan baru," kata dia lagi.
Ia melanjutkan, perluasan areal pertanian ini akan dilakukan secara bertahap, pada tahap awal 47,5 hektare kemudian ditambah 17,5 hektare dan terakhir 30 hektare di Dempo Tengah dengan sumber air irigasi Air Jemair.
"Untuk tahun 2010 terjadi penambahan 200 hektare sawah baru dan kemudian terakhir 2012 keseluruhan 1000 hektare sawah sudah tercapai, namun demikian kita perlu dukungan dari dana pusat dan Provinsi Sumsel," ungkap dia pula.
Sementara itu Ketua DPRD Pagaralam, Ruslan Abdulgani, mengatakan Pagaralam memiliki sekitar 6.000 ha lahan yang dapat dijadikan sebagai lokasi perluasan sawah baru, namun perlu upaya pemerintah kota mencarikan dana untuk pembuatan percetakan persawahan.
"Kita memiliki beberapa daerah yang potensian dan persedian air cukup banyak untuk pembuatan sawah dan lahan pertanian baru," ungkapnya. (asn)
Massa Bakar Motor Pencuri
Muara Enim, SN
Kendati, massa tak berhasil menangkap dua pelaku pencurian, setidaknya, sepeda motor milik pelaku habis dibakar massa. Sementara korbannya, Junai (40) warga Desa Baturaja, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim menderita kerugian emas seberat satu suku, uang Rp 800 ribu dan 'celengan', Minggu (8/1) sekitar pukul 15.00 di rumahnya.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, aksi pencurian yang menimpa rumah korban dilakukan oleh dua pelaku yang tidak dikenal dengan cara merusak pintu rumah. Dan ketika pencuri sedang beraksi mengobrak-abrik perabotan didalam rumah, tanpa disengaja aksi mereka di ketahui oleh salah seorang anak korban.
Melihat ada orang yang tidak diundang mengacak-acak rumah kediamanannya, spontan ia menjerit minta tolong sehingga membuat kedua pencuri kelabakan dan langsung tancap gas melarikan diri dengan menaiki sepeda motor jenis bebek.
Namun ternyata korban dan warga tidak tinggal diam dan langsung melakukan pengejaran hingga ke Desa Bumi Ayu, kecamatan Tanah Abang, Muara Enim. Melihat korban dan warga terus mengejar dan takut tertangkap, kedua pencuripun memilih meninggalkan motor dan berlari ke
dalam hutan.
Merasa buruannya hilang, warga yang kesal langsung melampiaskan kemarahannya dengan membakar sepeda motor milik pencuri yang ditinggalkannya.
Kapolsek Rambang Dangku, AKP Ikhsan, membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun sayangnya, korban belum melapor sehingga pihaknya cukup kesulitan untuk mencari data. Namun meskipun pihaknya terlambat menerima informasi tetapi ia telah memerintahkan anggotanya untuk jemput bola ke lokasi kejadian.
“Kami menghimbau kepada masyarakat jika ada kejadian untuk segera melapor supaya bisa cepat ditanggulangi dan ditangkap, sebab semakin cepat semakin bagus,” harapnya. (yud)
Kendati, massa tak berhasil menangkap dua pelaku pencurian, setidaknya, sepeda motor milik pelaku habis dibakar massa. Sementara korbannya, Junai (40) warga Desa Baturaja, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim menderita kerugian emas seberat satu suku, uang Rp 800 ribu dan 'celengan', Minggu (8/1) sekitar pukul 15.00 di rumahnya.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, aksi pencurian yang menimpa rumah korban dilakukan oleh dua pelaku yang tidak dikenal dengan cara merusak pintu rumah. Dan ketika pencuri sedang beraksi mengobrak-abrik perabotan didalam rumah, tanpa disengaja aksi mereka di ketahui oleh salah seorang anak korban.
Melihat ada orang yang tidak diundang mengacak-acak rumah kediamanannya, spontan ia menjerit minta tolong sehingga membuat kedua pencuri kelabakan dan langsung tancap gas melarikan diri dengan menaiki sepeda motor jenis bebek.
Namun ternyata korban dan warga tidak tinggal diam dan langsung melakukan pengejaran hingga ke Desa Bumi Ayu, kecamatan Tanah Abang, Muara Enim. Melihat korban dan warga terus mengejar dan takut tertangkap, kedua pencuripun memilih meninggalkan motor dan berlari ke
dalam hutan.
Merasa buruannya hilang, warga yang kesal langsung melampiaskan kemarahannya dengan membakar sepeda motor milik pencuri yang ditinggalkannya.
Kapolsek Rambang Dangku, AKP Ikhsan, membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun sayangnya, korban belum melapor sehingga pihaknya cukup kesulitan untuk mencari data. Namun meskipun pihaknya terlambat menerima informasi tetapi ia telah memerintahkan anggotanya untuk jemput bola ke lokasi kejadian.
“Kami menghimbau kepada masyarakat jika ada kejadian untuk segera melapor supaya bisa cepat ditanggulangi dan ditangkap, sebab semakin cepat semakin bagus,” harapnya. (yud)
Evaluasi Semua Program Pembangunan
Musi Rawas, SN
Program pembangunan yang sudah berjalan sepanjang tahun 2011 lalu seharusnya ada evaluasi yang kongkrit, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Hal ini di butuhkan untuk menentukan arah dan prioritas tahun 2012 ini.
Pernyataan ini di sampaikan oleh Koordinator Gerakan Sumpah Undang – Undang (GSUU) Lubuklinggau – Musi Rawas, Herman Sawiran. Menurutnya, apa yang menjadi prioritas program tahun lalu harus ada evalusi sejauh mana tingkat keberhasilannya. Tujuannya sederhana yaitu untuk menentukan arah dan kebijakan prioritas pembangunan selanjutnya.
“Karena tanpa ada evaluasi program pembangunan, inilah yang jadi pemicu gagalnya suatu program pembangunan yang dilaksanakan,” katanya ditemui, Senin (9/1).
Dia menambahkan, setiap daerah memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda, untuk itulah harus ada evalusi dari program yang dikerjakan. Sebab melalui evaluasi tersebut maka pemerintah maupun pihak DPRD bisa menentukan program pembangunan tahun berikutnya dengan disesuaikan berdasarkan atas kemampuan anggaran yang diliki oleh daerah tersebut.
Dia mencontohkan bahwa prioritas pembangunan kabupaten Musi Rawas beberapa tahun terakhir ini menyangkut kebutuhan dasar infrastruktur dan hal ini juga harus menjadi evaluasi sejauh mana program ini berjalan dan terealisasi.
“Jangan sampai program infrastruktur terus mendominasi dan menyedot anggaran tetapi dalam pelaksanaannya terkesan amburadul, misalkan jalan yang di bangun baru difungsikan tetapi sudah rusak, hal ini harus ada evaluasinya,” katanya.
Senada, juga disampaikan oleh Koordinator Perserikatan Rakyat Anti Korupsi (Perak) Muhamad Imron yang mengatakan bahwa evaluasi suatu program pembangunan sangat penting baik oleh pemerintah daerah selaku pelaksana anggaran maupun oleh pihak dewan sebagai pengawas. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam penyusunan program dan prioritas pembangunan serta pengawasan itu sendiri.
“Program pembangunan daerah harus juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah tersebut, artinya jangan sampai program yang dibuat menumpuk tapi pembiayaannya bermasalah,” katanya.
Ditambahkannya, terlebih lagi apabila dalam evaluasi ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program dan lemahnya pengawasan dewan maka hal ini akan jadi pemicu atau potensi terjadinya kerawanan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Intinya evaluasi dimaksud untuk kemudahan penyusunan anggaran berikutnya dan memperkuat fungsi pengawasan,” demikian tandasnya. (fik)
Program pembangunan yang sudah berjalan sepanjang tahun 2011 lalu seharusnya ada evaluasi yang kongkrit, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Hal ini di butuhkan untuk menentukan arah dan prioritas tahun 2012 ini.
Pernyataan ini di sampaikan oleh Koordinator Gerakan Sumpah Undang – Undang (GSUU) Lubuklinggau – Musi Rawas, Herman Sawiran. Menurutnya, apa yang menjadi prioritas program tahun lalu harus ada evalusi sejauh mana tingkat keberhasilannya. Tujuannya sederhana yaitu untuk menentukan arah dan kebijakan prioritas pembangunan selanjutnya.
“Karena tanpa ada evaluasi program pembangunan, inilah yang jadi pemicu gagalnya suatu program pembangunan yang dilaksanakan,” katanya ditemui, Senin (9/1).
Dia menambahkan, setiap daerah memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda, untuk itulah harus ada evalusi dari program yang dikerjakan. Sebab melalui evaluasi tersebut maka pemerintah maupun pihak DPRD bisa menentukan program pembangunan tahun berikutnya dengan disesuaikan berdasarkan atas kemampuan anggaran yang diliki oleh daerah tersebut.
Dia mencontohkan bahwa prioritas pembangunan kabupaten Musi Rawas beberapa tahun terakhir ini menyangkut kebutuhan dasar infrastruktur dan hal ini juga harus menjadi evaluasi sejauh mana program ini berjalan dan terealisasi.
“Jangan sampai program infrastruktur terus mendominasi dan menyedot anggaran tetapi dalam pelaksanaannya terkesan amburadul, misalkan jalan yang di bangun baru difungsikan tetapi sudah rusak, hal ini harus ada evaluasinya,” katanya.
Senada, juga disampaikan oleh Koordinator Perserikatan Rakyat Anti Korupsi (Perak) Muhamad Imron yang mengatakan bahwa evaluasi suatu program pembangunan sangat penting baik oleh pemerintah daerah selaku pelaksana anggaran maupun oleh pihak dewan sebagai pengawas. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam penyusunan program dan prioritas pembangunan serta pengawasan itu sendiri.
“Program pembangunan daerah harus juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah tersebut, artinya jangan sampai program yang dibuat menumpuk tapi pembiayaannya bermasalah,” katanya.
Ditambahkannya, terlebih lagi apabila dalam evaluasi ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program dan lemahnya pengawasan dewan maka hal ini akan jadi pemicu atau potensi terjadinya kerawanan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Intinya evaluasi dimaksud untuk kemudahan penyusunan anggaran berikutnya dan memperkuat fungsi pengawasan,” demikian tandasnya. (fik)
Dewan Minta BAZ Programkan Rehab Rumah Miskin
Pagaralam, SN
DPRD Kota Pagaralam, meminta Badan Amil Zakat (BAZ), tahun 2012 ini memprogramkan untuk realisasikan penyaluran dana dengan cara rehab dan bangun rumah warga miskin di lima kecamatan. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal SH, Senin (9/1).
Menurutnya, untuk tahun 2011 dari 3.666 PNS di lingkungan Pemkot Pagaralam sudah terhimpun dana BAZ mencapai Rp 1,8 miliar, dana tersebut dipotong dari 2,5 persen zakat pegawai. Tentunya dengan dana itu cukup potensial jika setiap tahun ada program rehab rumah warga miskin.
Sebagaimana diketahui, sedikitnya 819 unit rumah di Kota Pagaralam, yang tersebar di lima kecamatan kondisinya tidak layak huni, kebanyakan tidak memiliki MCK yang memadai.
"Kawasan pusat kota yaitu Kecamatan Pagaralam Selatan dan Kecamatan Pagaralam Utara justru masih cukup banyak jumlahnya mencapai 298 unit rumah, sedangkan tiga kecamatan di Dempo 521 unit," kata Rasmizal.
Rasmizal mengatakan, 30 persen saja dana tersebut untuk program rumah miskin tentunya akan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
"Jangan hanya memprogramkan bantuan bersifat pemberian uang atau untuk pengobatan gratis kaum duafa, beasiswa, pelatihan, bantuan mesjid dan beberapa kegiatan lainnya, namun juga tidak kalah pentingnya bantuan rehab rumah miskin," ungkap dia.
"Kalau bantuan berbentuk uang setelah habis dibelikan barang tidak ada bekasnya, tapi kalau bentuk barang atau bangunan rumah tentunya akan dapat dilakukan pendataan lingkungan dan kesehatan rumah," tambah dia.
Ketua MUI Kota Pagaralam, Deny Priansyah, mengatakan cukup banyak manfaat dengan adanya dana BAZ, bukan hanya untuk membantu masyarakat kurang mampu saja tapi termasuk berupa pemberian modal usaha bagi usaha kecil menengah (UKM).
"Kita ingin melalui dana BAZ memprogramkan peningkatan perekomian masyarakat kecil, peningkatan lapangan pekerjaan, dan mendorong pengembangan UKM di berbagai kecamatan," ungkap dia pula.
Tentunya, kata dia, persoalan yang paling penting memutus mata rantai rentenir atau tengkulak di dalam masyarakat, artinya dana BAZ juga bisa diberikan dalam bentuk dana bergulir dan dana pinjaman tapa bunga
Sementara Ketua BAZ Kota Pagaralam, Ahmad Fachri mengatakan, jumlah dana BAZ terhimpun hingga Agustus 2011 lalu dikumpulkan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertambah menjadi Rp1,8 miliar.
"Kalau tahun lalu dana yang terhimpun mencapai dana Rp1,1 dan 2009 lalu Rp 845 juta sedangkan 2012 Rp 1,8 miliar yang dikumpulkan melalui sekitar 3.666 orang PNS di lingkungan Pemerintah (Pemkot) Pagaralam. Namun demikian kecuali guru yang keberatan dipotong 2,5 persen gaji untuk zakat," kata dia.
"Pola penyaluran dana BAZ kepada masyarakat yang sudah ditetapkan berdasarkan syariat Islam akan dilakukan pengurangan secara bertahap. Kedepannya kemungkinan besar proritas rehab rumah masyarakat miskin lebih tepat," kata dia lagi.
Ia menambahkan, memang penyaluran dana BAZ ini cukup riskan, sehingga diperlukan seleksi yang cukup ketat dan penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran. Termasuk program rehab rumah miskin harus dilakukan pendataan secara menyeluruh di 35 kelurahan Kota Pagaralam. (asn)
DPRD Kota Pagaralam, meminta Badan Amil Zakat (BAZ), tahun 2012 ini memprogramkan untuk realisasikan penyaluran dana dengan cara rehab dan bangun rumah warga miskin di lima kecamatan. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal SH, Senin (9/1).
Menurutnya, untuk tahun 2011 dari 3.666 PNS di lingkungan Pemkot Pagaralam sudah terhimpun dana BAZ mencapai Rp 1,8 miliar, dana tersebut dipotong dari 2,5 persen zakat pegawai. Tentunya dengan dana itu cukup potensial jika setiap tahun ada program rehab rumah warga miskin.
Sebagaimana diketahui, sedikitnya 819 unit rumah di Kota Pagaralam, yang tersebar di lima kecamatan kondisinya tidak layak huni, kebanyakan tidak memiliki MCK yang memadai.
"Kawasan pusat kota yaitu Kecamatan Pagaralam Selatan dan Kecamatan Pagaralam Utara justru masih cukup banyak jumlahnya mencapai 298 unit rumah, sedangkan tiga kecamatan di Dempo 521 unit," kata Rasmizal.
Rasmizal mengatakan, 30 persen saja dana tersebut untuk program rumah miskin tentunya akan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
"Jangan hanya memprogramkan bantuan bersifat pemberian uang atau untuk pengobatan gratis kaum duafa, beasiswa, pelatihan, bantuan mesjid dan beberapa kegiatan lainnya, namun juga tidak kalah pentingnya bantuan rehab rumah miskin," ungkap dia.
"Kalau bantuan berbentuk uang setelah habis dibelikan barang tidak ada bekasnya, tapi kalau bentuk barang atau bangunan rumah tentunya akan dapat dilakukan pendataan lingkungan dan kesehatan rumah," tambah dia.
Ketua MUI Kota Pagaralam, Deny Priansyah, mengatakan cukup banyak manfaat dengan adanya dana BAZ, bukan hanya untuk membantu masyarakat kurang mampu saja tapi termasuk berupa pemberian modal usaha bagi usaha kecil menengah (UKM).
"Kita ingin melalui dana BAZ memprogramkan peningkatan perekomian masyarakat kecil, peningkatan lapangan pekerjaan, dan mendorong pengembangan UKM di berbagai kecamatan," ungkap dia pula.
Tentunya, kata dia, persoalan yang paling penting memutus mata rantai rentenir atau tengkulak di dalam masyarakat, artinya dana BAZ juga bisa diberikan dalam bentuk dana bergulir dan dana pinjaman tapa bunga
Sementara Ketua BAZ Kota Pagaralam, Ahmad Fachri mengatakan, jumlah dana BAZ terhimpun hingga Agustus 2011 lalu dikumpulkan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertambah menjadi Rp1,8 miliar.
"Kalau tahun lalu dana yang terhimpun mencapai dana Rp1,1 dan 2009 lalu Rp 845 juta sedangkan 2012 Rp 1,8 miliar yang dikumpulkan melalui sekitar 3.666 orang PNS di lingkungan Pemerintah (Pemkot) Pagaralam. Namun demikian kecuali guru yang keberatan dipotong 2,5 persen gaji untuk zakat," kata dia.
"Pola penyaluran dana BAZ kepada masyarakat yang sudah ditetapkan berdasarkan syariat Islam akan dilakukan pengurangan secara bertahap. Kedepannya kemungkinan besar proritas rehab rumah masyarakat miskin lebih tepat," kata dia lagi.
Ia menambahkan, memang penyaluran dana BAZ ini cukup riskan, sehingga diperlukan seleksi yang cukup ketat dan penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran. Termasuk program rehab rumah miskin harus dilakukan pendataan secara menyeluruh di 35 kelurahan Kota Pagaralam. (asn)
2012, Tak Ada Anggaran Perbaikan Jalan TAA
Palembang, SN
Kondisi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang rusak parah, diduga akibat banyaknya angkutan batubara yang melintas, tampaknya tidak akan segera diperbaiki. Pasalnya, Komisi IV DPRD Sumsel yang menaungi bidang infrastruktur memastikan tidak ada anggaran perbaikan jalan TAA di APBD Sumsel tahun 2012.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Matcan, ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/1). Katanya, tidak dimasukkannya dana perbaikan jalan TAA tersebut dikarenakan jalan TAA statusnya masih belum jelas, apakah milik provinsi, kota/kabupaten ataukah pusat.
Menurut dia, salah satu solusi perbaikan jalan TAA tersebut adalah dengan mengakui jalan TAA sebagai jalan negara, dengan begitu, perbaikannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Saya sudah menghubungi Balai Besar Jalan dan Jembatan Sumsel, menurut mereka sebaiknya jalan TAA dijadikan jalan negara, karena dengan demikian perbaikannya dapat menggunakan dana APBN, dan mereka siap membantu mengucurkan dana itu," katanya.
Lebih lanjut ditegaskan Najib, kerusakan jalan TAA akibat banyaknya truk batubara yang melintas. Oleh karena itu menurut Politisi Partai Golkar ini, para pengusaha angkutan dan batubara, seharusnya bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan tersebut.
"Sekarang ini, tidak jelas, siapa yang akan memperbaikinya, yang pasti di APBD Sumsel 2012, dana perbaikan itu tidak ada. Seharusnya, para pengusaha angkutan dan batubara ikut bertanggung jawab memperbaiki kerusakan jalan TAA, jangan hanya bisa memakai," tegasnya.
Disisi lain kata Najib, rencana pemindahan pelabuhan 35 ilir ke dermaga TAA, sebaiknya tidak semua jenis penyeberangan dipindahkan terlebih dahulu. Menurutnya, pemindahan dermaga sebaiknya hanya untuk penyeberangan angkutan dan barang, sedangkan untuk penumpang, sementara waktu masih dilakukan di dermaga 35 ilir.
"Alasannya, tidak terlepas dari buruknya jalan menuju TAA, kan kasihan penumpang kalau harus melewati jalan TAA yang kondisinya hancur total seperti sekarang ini," ungkapnya.
q Tongkang Harus Disertai Kapal Pemandu
Sementara itu, rencana pemindahan jalur angkutan batubara yang sebelumnya melalui jalan darat, kedepan melalui sungai musi pada April mendatang, mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H A Rozak Amien. Menurutnya, rencana pemindahan jalur angkutan batubara tersebut sudah tepat, namun harus juga diperhatikan karena tongkang/kapal pengangkut batubara itu nantinya juga akan melewati jembatan Ampera.
"Rencana ini perlu mendapat perhatian, dan pihak terkait juga harus segera mengantisipasi, jangan sampai tongkang-tongkang tersebut menabrak tiang atau fender jembatan Ampera, karena kalau itu terjadi, permasalahan akan semakin besar dan berat," katanya.
Menurutnya, tongkang - tongkang pengangkut batubara nanti, harus dikawal oleh kapal pemandu di depan dan belakang tongkang. Hal ini, untuk menghindari terjadinya tabrakan terhadap tiang jembatan Ampera.
"Yang penting rencana pemindahan jalur angkutan batubara ini harus mendapat perhatian, jangan sampai satu masalah selesai, malah menimbulkan masalah baru yang lebih rumit," pungkasnya. (awj)
Kondisi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang rusak parah, diduga akibat banyaknya angkutan batubara yang melintas, tampaknya tidak akan segera diperbaiki. Pasalnya, Komisi IV DPRD Sumsel yang menaungi bidang infrastruktur memastikan tidak ada anggaran perbaikan jalan TAA di APBD Sumsel tahun 2012.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Matcan, ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/1). Katanya, tidak dimasukkannya dana perbaikan jalan TAA tersebut dikarenakan jalan TAA statusnya masih belum jelas, apakah milik provinsi, kota/kabupaten ataukah pusat.
Menurut dia, salah satu solusi perbaikan jalan TAA tersebut adalah dengan mengakui jalan TAA sebagai jalan negara, dengan begitu, perbaikannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Saya sudah menghubungi Balai Besar Jalan dan Jembatan Sumsel, menurut mereka sebaiknya jalan TAA dijadikan jalan negara, karena dengan demikian perbaikannya dapat menggunakan dana APBN, dan mereka siap membantu mengucurkan dana itu," katanya.
Lebih lanjut ditegaskan Najib, kerusakan jalan TAA akibat banyaknya truk batubara yang melintas. Oleh karena itu menurut Politisi Partai Golkar ini, para pengusaha angkutan dan batubara, seharusnya bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan tersebut.
"Sekarang ini, tidak jelas, siapa yang akan memperbaikinya, yang pasti di APBD Sumsel 2012, dana perbaikan itu tidak ada. Seharusnya, para pengusaha angkutan dan batubara ikut bertanggung jawab memperbaiki kerusakan jalan TAA, jangan hanya bisa memakai," tegasnya.
Disisi lain kata Najib, rencana pemindahan pelabuhan 35 ilir ke dermaga TAA, sebaiknya tidak semua jenis penyeberangan dipindahkan terlebih dahulu. Menurutnya, pemindahan dermaga sebaiknya hanya untuk penyeberangan angkutan dan barang, sedangkan untuk penumpang, sementara waktu masih dilakukan di dermaga 35 ilir.
"Alasannya, tidak terlepas dari buruknya jalan menuju TAA, kan kasihan penumpang kalau harus melewati jalan TAA yang kondisinya hancur total seperti sekarang ini," ungkapnya.
q Tongkang Harus Disertai Kapal Pemandu
Sementara itu, rencana pemindahan jalur angkutan batubara yang sebelumnya melalui jalan darat, kedepan melalui sungai musi pada April mendatang, mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H A Rozak Amien. Menurutnya, rencana pemindahan jalur angkutan batubara tersebut sudah tepat, namun harus juga diperhatikan karena tongkang/kapal pengangkut batubara itu nantinya juga akan melewati jembatan Ampera.
"Rencana ini perlu mendapat perhatian, dan pihak terkait juga harus segera mengantisipasi, jangan sampai tongkang-tongkang tersebut menabrak tiang atau fender jembatan Ampera, karena kalau itu terjadi, permasalahan akan semakin besar dan berat," katanya.
Menurutnya, tongkang - tongkang pengangkut batubara nanti, harus dikawal oleh kapal pemandu di depan dan belakang tongkang. Hal ini, untuk menghindari terjadinya tabrakan terhadap tiang jembatan Ampera.
"Yang penting rencana pemindahan jalur angkutan batubara ini harus mendapat perhatian, jangan sampai satu masalah selesai, malah menimbulkan masalah baru yang lebih rumit," pungkasnya. (awj)
Proyek 2011 Masih Dikerjakan
Prabumulih, SN
Dugaan terjadi penambahan volume pekerjaan pada sejumlah proyek yang dibiayai APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau APBN langsung, terjadi di wilayah Kota Prabumulih. Sebuah pekerjaan proyek peningkatan (perbaikan) jalan lingkungan yang didanai dari APBD Provinsi Sumsel 2011, ditemukan masih dikerjakan pelaksana kontraktornya CV CK.
Seperti yang terpantau pada Rabu (4/1) malam sekitar pukul 11.30 WIB lalu, di salah satu gang jalan lingkungan RW 05, Jalan Bima, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Meski dibawah guyuran hujan gerimis dan kilatan petir, sejumlah pekerja dari perusahaan kontraktor terus bekerja meratakan coran ready mix yang ditumpahkan dump truk.
“Terpakso pake mobil truk kecik numpahkenyo, kondisi jalannyo sempit mobil truk molen aku dak pacak (bisa, red) masuk. Jadi terpakso begawe duo kali, mano ujan,” celoteh sopir truk molen dari perusahaan cor ready mix Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat.
“Kito cuma disuruh nganterke be, kalu namo paket proyeknyo aku dak tahu tapi yang jelas itu proyek Provinsi dan perusahaan yang gawekenyo jugo dari Palembang,” aku sopir itu, dengan nada sedikit cuek.
Sementara pengawas pelaksana kontraktor CV CK Sapar, mengaku pihaknya terpaksa bekerja pada malam hari karena kondisi dan lokasi pekerjaan yang sempit dan padat pemukiman. Dia sebutkan sekitar 3 kelurahan yang jalan lingkungannya akan diperbaiki. “Salah satunyo Jalan Bima ini, disini pun dak salah ado 2–3 jalan setapak yang dibolehke dicor oleh Ketuo RW-nyo. Pun ngecornyo terpakso digaweke malam hari, jalannyo sempit takut macet dan ganggu kendaraan laen lewat,” ungkap Sapar.
Kembali disebutkan Sapar, 3 titik lokasi pekerjaan perbaikan jalan lingkungan di tiga kelurahan tersebut antaranya, jalan lorong di sekitar Tugu Nanas, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, kemudian 2 jalan lorong sekitar TPU Taman Baka Jalan Bima dan 1 jalan lorong di Jalan Arimbi, Kelurahan Prabu Jaya, dan 1 jalan lorong di Jalan Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur.
Pengerjaan ketiga titik lokasi proyek jalan yang memakan dana APBD Sumsel 2011 sekitar ratusan juta rupiah tersebut, menurut Sapar mengikuti jumlah volume dan spesifikasi RAB yakni panjang 1.179 Meter, dan lebar dari diameter 1,5 – 2,5 Meter.
“Soal proyek ini masih digaweke itu urusan pimpinan perusahaan dan pihak PU Cipta Karya Provinsi, kami disini cuma begawe dan nerimo gaji,” aku pria yang mengaku orang Prabumulih asli ini, ketika disinggung mengenai pekerjaan tersebut. (and)
Dugaan terjadi penambahan volume pekerjaan pada sejumlah proyek yang dibiayai APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau APBN langsung, terjadi di wilayah Kota Prabumulih. Sebuah pekerjaan proyek peningkatan (perbaikan) jalan lingkungan yang didanai dari APBD Provinsi Sumsel 2011, ditemukan masih dikerjakan pelaksana kontraktornya CV CK.
Seperti yang terpantau pada Rabu (4/1) malam sekitar pukul 11.30 WIB lalu, di salah satu gang jalan lingkungan RW 05, Jalan Bima, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Meski dibawah guyuran hujan gerimis dan kilatan petir, sejumlah pekerja dari perusahaan kontraktor terus bekerja meratakan coran ready mix yang ditumpahkan dump truk.
“Terpakso pake mobil truk kecik numpahkenyo, kondisi jalannyo sempit mobil truk molen aku dak pacak (bisa, red) masuk. Jadi terpakso begawe duo kali, mano ujan,” celoteh sopir truk molen dari perusahaan cor ready mix Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat.
“Kito cuma disuruh nganterke be, kalu namo paket proyeknyo aku dak tahu tapi yang jelas itu proyek Provinsi dan perusahaan yang gawekenyo jugo dari Palembang,” aku sopir itu, dengan nada sedikit cuek.
Sementara pengawas pelaksana kontraktor CV CK Sapar, mengaku pihaknya terpaksa bekerja pada malam hari karena kondisi dan lokasi pekerjaan yang sempit dan padat pemukiman. Dia sebutkan sekitar 3 kelurahan yang jalan lingkungannya akan diperbaiki. “Salah satunyo Jalan Bima ini, disini pun dak salah ado 2–3 jalan setapak yang dibolehke dicor oleh Ketuo RW-nyo. Pun ngecornyo terpakso digaweke malam hari, jalannyo sempit takut macet dan ganggu kendaraan laen lewat,” ungkap Sapar.
Kembali disebutkan Sapar, 3 titik lokasi pekerjaan perbaikan jalan lingkungan di tiga kelurahan tersebut antaranya, jalan lorong di sekitar Tugu Nanas, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, kemudian 2 jalan lorong sekitar TPU Taman Baka Jalan Bima dan 1 jalan lorong di Jalan Arimbi, Kelurahan Prabu Jaya, dan 1 jalan lorong di Jalan Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur.
Pengerjaan ketiga titik lokasi proyek jalan yang memakan dana APBD Sumsel 2011 sekitar ratusan juta rupiah tersebut, menurut Sapar mengikuti jumlah volume dan spesifikasi RAB yakni panjang 1.179 Meter, dan lebar dari diameter 1,5 – 2,5 Meter.
“Soal proyek ini masih digaweke itu urusan pimpinan perusahaan dan pihak PU Cipta Karya Provinsi, kami disini cuma begawe dan nerimo gaji,” aku pria yang mengaku orang Prabumulih asli ini, ketika disinggung mengenai pekerjaan tersebut. (and)
RS Pertamedika Langkahi Isi Kesepakatan
Prabumulih, SN
Pihak Rumah Sakit Pertamedika Pertamina Prabumulih, dinilai telah mengkangkangi isi hasil kesepakatan bersama DPRD Prabumulih dan Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP) yang dibuat pada 20 November 2011 lalu. Tidak hanya melanggar, managemen RS milik Pertamina tersebut tanpa pengumuman terlebih dahulu telah merekrut pekerja baru pertanggal 1 Januari 2012 kemarin.
Dua hal itu terungkap, saat puluhan pekerja tidak tetap atau pekerja waktu tidak tetap (PKWT) RS Pertamedika Pertamina Prabumulih itu, kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Prabumulih, Senin (9/1). Para pekerja ini menuntut Direktur RS Pertamedika, agar segera mengangkat mereka menjadi PWT (Pekerja Waktu Tertentu) dan memperkerjakan sampai umur 56 tahun.
“Termasuk hak–hak normatif kami selama 2 tahun belakang yang belum dibayar dihitung dan dibayar. Namun nyatanya sampai sekarang belum mereka realisasikan,” ungkap Bastian, salah satu pekerja RS Pertamedika, ditemui di sela–sela menunggu hasil keputusan rapat tertutup antara anggota Komisi I DPRD Prabumulih dengan pihak Disnakertrans dan RS Pertamedika Prabumulih.
Pekerja yang mengaku sudah selama 7 tahun mengabdi di RS Pertamedika ini, menyebut tidak pernah menerima cuti dan uang lembur selama bekerja di lingkungan RS tersebut. “Untuk itu kami menuntut sesuai hasil kesepakatan didepan pimpinan DPRD waktu itu, agar segera dipenuhi dan tolong jangan dipermainkan nasib kami ini,” ujar Wakil Ketua Serikat Pekerja RS Pertamedika atau Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP).
Sementara dari tuntutan hak normatif yang harus dibayar pihak RS Pertamedika Prabumulih kepada 51 pekerja ini, meliputi uang ganti cuti kerja sebesar Rp 42 ribu perhari persetiap pekerja, uang kekurangan THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp 350 ribu pertahun, uang ganti pesangon sebesar Rp 1.050.000,- pertahun, dan uang ganti lembur selama bekerja di RS milik Pertamina tersebut
“Namun jangankan tuntutan kami itu dipenuhi, malah Direktur Utama RS Pertamedika mengaku belum mengetahui isi kesepakatan itu dan terakhir menolaknya. Ini berarti secara terang–terangan dia mengangkangi hasil kesepakatan bersama yang ia buat di hadapan dewan,” tukas Bastian, dengan nada sedikit tinggi.
Kekecewaan serupa juga disampaikan pekerja lain, bernama Hendra. Menurut pekerja yang saat ditemui tidak pernah pindah dari tempatnya berdiri sejak awal datang, didepan pintu masuk ruangan rapat Komisi I DPRD Prabumulih, pihak RS Pertamedika tidak hanya melanggar janji tapi juga menggantungkan nasib mereka dengan menerima pekerja baru awal Januari 2012 tadi.
“Tidak hanya itu para pekerja baru ini sudah menempati tempat pos–pos kami bekerja. Berapa kali hal itu kami pertanyakan, namun dijawab management kontrak kerja kamis sudah habis tapi saat didesak bukti surat kontrak itu sampai saat ini mereka tidak memberikannya. Sebab dari awal bekerja sampai sekarang kami tidak pernah menandatangani kontrak kerja dengan RS atau pihak perusahaan lain, jadi kontrak kerja mana yang sudah habis yang mereka bilang itu,” papar Hendra, sambil sekali–sekali kepalanya mendekat mengintip suasana rapat dari balik pintu ruangan rapat Komisi I DPRD Prabumulih.
Wakil Direktur Umum dan SDM RS Pertamedika Suganda, yang hadir mewakili managemen RS tersebut belum berani memberikan keputusan dengan alasan itu wewenang Direktur RS. Sementara sebaliknya baik pihak DPRD maupun Disnakertrans Kota Prabumulih, terbentur aturan sehingga tidak bisa memaksa dan mengambil sikap tegas dalam persoalan tersebut.
“Masih seperti kemarin–kemarin, belum ada keputusan mengenai bagaimana penyelesaian masalah tenaga kerja ini, pihak perwakilan RS Pertamedika ini tidak berani membuat keputusan alasan menunggu rapat dan keputusan Direkturnya terlebih dahulu,” terang Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Tenaker Disnakertrans Prabumulih Ir Junaika Nantigiri Kabir, ketika dihubungi masih mengikuti rapat bersama stafnya Ryadi, Senin (9/1).
Junaika mengaku pihaknya tidak mampu memaksa pihak RS Pertamedika agar mematuhi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. “Namun sesuai aturan kita masih terus berupaya dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan musyawarah bersama DPRD Prabumulih dan pihak RS Pertamedika. Kita juga tidak ingin masalah ini terus ngambang dan tanpa ada keputusan sama sekali,” tandas Junaika. (and)
Pihak Rumah Sakit Pertamedika Pertamina Prabumulih, dinilai telah mengkangkangi isi hasil kesepakatan bersama DPRD Prabumulih dan Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP) yang dibuat pada 20 November 2011 lalu. Tidak hanya melanggar, managemen RS milik Pertamina tersebut tanpa pengumuman terlebih dahulu telah merekrut pekerja baru pertanggal 1 Januari 2012 kemarin.
Dua hal itu terungkap, saat puluhan pekerja tidak tetap atau pekerja waktu tidak tetap (PKWT) RS Pertamedika Pertamina Prabumulih itu, kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Prabumulih, Senin (9/1). Para pekerja ini menuntut Direktur RS Pertamedika, agar segera mengangkat mereka menjadi PWT (Pekerja Waktu Tertentu) dan memperkerjakan sampai umur 56 tahun.
“Termasuk hak–hak normatif kami selama 2 tahun belakang yang belum dibayar dihitung dan dibayar. Namun nyatanya sampai sekarang belum mereka realisasikan,” ungkap Bastian, salah satu pekerja RS Pertamedika, ditemui di sela–sela menunggu hasil keputusan rapat tertutup antara anggota Komisi I DPRD Prabumulih dengan pihak Disnakertrans dan RS Pertamedika Prabumulih.
Pekerja yang mengaku sudah selama 7 tahun mengabdi di RS Pertamedika ini, menyebut tidak pernah menerima cuti dan uang lembur selama bekerja di lingkungan RS tersebut. “Untuk itu kami menuntut sesuai hasil kesepakatan didepan pimpinan DPRD waktu itu, agar segera dipenuhi dan tolong jangan dipermainkan nasib kami ini,” ujar Wakil Ketua Serikat Pekerja RS Pertamedika atau Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP).
Sementara dari tuntutan hak normatif yang harus dibayar pihak RS Pertamedika Prabumulih kepada 51 pekerja ini, meliputi uang ganti cuti kerja sebesar Rp 42 ribu perhari persetiap pekerja, uang kekurangan THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp 350 ribu pertahun, uang ganti pesangon sebesar Rp 1.050.000,- pertahun, dan uang ganti lembur selama bekerja di RS milik Pertamina tersebut
“Namun jangankan tuntutan kami itu dipenuhi, malah Direktur Utama RS Pertamedika mengaku belum mengetahui isi kesepakatan itu dan terakhir menolaknya. Ini berarti secara terang–terangan dia mengangkangi hasil kesepakatan bersama yang ia buat di hadapan dewan,” tukas Bastian, dengan nada sedikit tinggi.
Kekecewaan serupa juga disampaikan pekerja lain, bernama Hendra. Menurut pekerja yang saat ditemui tidak pernah pindah dari tempatnya berdiri sejak awal datang, didepan pintu masuk ruangan rapat Komisi I DPRD Prabumulih, pihak RS Pertamedika tidak hanya melanggar janji tapi juga menggantungkan nasib mereka dengan menerima pekerja baru awal Januari 2012 tadi.
“Tidak hanya itu para pekerja baru ini sudah menempati tempat pos–pos kami bekerja. Berapa kali hal itu kami pertanyakan, namun dijawab management kontrak kerja kamis sudah habis tapi saat didesak bukti surat kontrak itu sampai saat ini mereka tidak memberikannya. Sebab dari awal bekerja sampai sekarang kami tidak pernah menandatangani kontrak kerja dengan RS atau pihak perusahaan lain, jadi kontrak kerja mana yang sudah habis yang mereka bilang itu,” papar Hendra, sambil sekali–sekali kepalanya mendekat mengintip suasana rapat dari balik pintu ruangan rapat Komisi I DPRD Prabumulih.
Wakil Direktur Umum dan SDM RS Pertamedika Suganda, yang hadir mewakili managemen RS tersebut belum berani memberikan keputusan dengan alasan itu wewenang Direktur RS. Sementara sebaliknya baik pihak DPRD maupun Disnakertrans Kota Prabumulih, terbentur aturan sehingga tidak bisa memaksa dan mengambil sikap tegas dalam persoalan tersebut.
“Masih seperti kemarin–kemarin, belum ada keputusan mengenai bagaimana penyelesaian masalah tenaga kerja ini, pihak perwakilan RS Pertamedika ini tidak berani membuat keputusan alasan menunggu rapat dan keputusan Direkturnya terlebih dahulu,” terang Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Tenaker Disnakertrans Prabumulih Ir Junaika Nantigiri Kabir, ketika dihubungi masih mengikuti rapat bersama stafnya Ryadi, Senin (9/1).
Junaika mengaku pihaknya tidak mampu memaksa pihak RS Pertamedika agar mematuhi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. “Namun sesuai aturan kita masih terus berupaya dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan musyawarah bersama DPRD Prabumulih dan pihak RS Pertamedika. Kita juga tidak ingin masalah ini terus ngambang dan tanpa ada keputusan sama sekali,” tandas Junaika. (and)
Langganan:
Postingan (Atom)