Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Kamis, 15 Desember 2011
Perkosa dan Bunuh ABG, Remaja Divonis 9 tahun
Kayuagung, SN
Faqih remaja berusia 17 tahun divonis penjara selama 9 tahun 6 bulan dalam persidangan di PN Kayuagung, Rabu (14/12). Terdakwa terbukti telah memperkosa dan membunuh Novi Fajar Wati yang masih Anak Baru Gede (ABG) berusia 11 tahun.
Terdakwa merupakan warga Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir dan Novi Fajar Wati (11) tercatat sebagai santri Ponpes Nurul Yaqin Desa Tanjung Atap Barat. Sidang dipimpin oleh majelis hakim diketuai Teguh Arifiano SH dan anggotanya Arlen Veronika SH dan Alfarobi SH.
Dalam persidangan kemarin, sejumlah hal yang memberatkan terdakwa berupa sering memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak diakui sama sekali atas perbuatanya. Namun dibantah oleh kedua saksi Purbalisan yaitu Saepudin dan TH Sitohang selaku penyidik pembantu dalam pemeriksaan pertama.
Terdakwa turut membantu melakukan pembunuhan dan pemerkosaan itu atas suruhan pamannya bernama Farid, akibat perbuatan terdakwa telah meninggalkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat khususnya warga Desa Tanjung Atap dan meninggalkan penderitaan yang sangat dalam kepada keluarga korban.
Terdakwa divonis sesuai pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 56 ayat 1 dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dipotong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan di denda Rp 60 juta subside 6 bulan.
Pantauan di PN Kayuagung kemarin, ratusan keluarga korban juga datang ke pengadilan untuk menyaksikan jalannya persidangan. Ratusan personil Polres OKI tampat menjaga ketat jalan sidang dan memeriksa setiap orang yang memasuki halaman pengadilan.
Fatimah yang merupakan ibu korban mengaku sudah merasa puas dengan putusan majelis hakim tersebut, mereka menilai terdakwa memang pantas dijatuhi hukuman berat. “Kami merasa puas dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa, itu artinya dia memang terbukti bersalah. selama ini terdakwa selalu berkelit, sekarang dia sudah terbukti dan kami semua sudah merasa lega,” katanya.
Terdakwa Faqih mengaku pikir-pikir atas putusan majelis hakim tersebut, setelah sidang usai Faqih dijaga ketat oleh polisi dan wajahnya di tutup dengan jaket saat dibawa keluar dari ruang sidang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Diberitakan sebelumnya, Faqih bersama pamannya bernama Farid (sidang terpisah) telah memperkosa dan membunuh korban, Senin (19/9) sekitar pukul 16 30 WIB bertempat di rumah milik Hj Saadah di lingkungan Ponpes Nurul Yakin. (iso)
Gas Elpiji Kurang, Warga Betung Ngeluh ke DPR
Banyuasin, SN
Warga Betung yang kesal karena timbangan gas elpiji 3 Kg kurang, Warga yang kesal lalu menyempaikan keluhannya kepada anggota DPRD Banyuasin saat dewan Reses Minggu lalu.
Seperti dikatakan oleh DPRD Dapil Betung saat paripurna hasil reses Senin (12/12) kemarin mengaku menerima laporan dari warga Betung.
“Warga mengeluh dengan kami akibat gas elpigi 3 Kg yang dibelinya di toko lekas habis, setelah ditimbang ternyata isi gasnya yang kurang,” kata Tismon anggota DPRD Banyuasin.
Tismon mengatakan, dewan mendapatkan informasi dari masyarakat, agar supaya dinas Koperindag Banyuasin melakukan sidak ke Betung. Warga Kelurahan Betung Asni saat membenarkan isi gas elpiji yang kurang, akibatnya gas tidak tahan lama. “Rata-rata penggunaan gas tabung 3 Kg hanya 9 hari, seharusnya pemakaian normal dengan gas yang utuh bisa 15 hari,” jelas ibu rumah tangga ini.
Kasus gas elpiji kurang terjadi sejak bulan oktober 2011 lalu, sampai saat ini belum juga ada oknum yang tertangkap petugas, ironisnya lagi sasarannya masyarakat yang dikorbankan.
“Kami menginginkan ada yang mengawasi penjualan elpiji 3 Kg karena gas masih dalam susbsidi pemerintah,” kata Asni.
Sementara Kepala Dinas Koperindag UKM dan PM kabuapten banyuasin Ir Anna Suzana mengatakan, baru kalai ini mendengar laporan.
“Saya baru kalai ini mendapat laporan, dengan dasar laporan itulah kita akan koordinasi dulu dengan BPPT dan pertambangan,” kata Anna. Anna mengisayaratkan, memang kadang ada juga yang bisa mempermainkan gas dengan dikurangi isinya, dan pengurangan itu bisa saja dilakukan saat pengisian.
Anna tidak mau menyebutkan pengisian pada distributor mana yang dimaksud, namun di Banyuasin ini memang ada beberpa distributor elpigi 3 Kg. (sir)
Warga Betung yang kesal karena timbangan gas elpiji 3 Kg kurang, Warga yang kesal lalu menyempaikan keluhannya kepada anggota DPRD Banyuasin saat dewan Reses Minggu lalu.
Seperti dikatakan oleh DPRD Dapil Betung saat paripurna hasil reses Senin (12/12) kemarin mengaku menerima laporan dari warga Betung.
“Warga mengeluh dengan kami akibat gas elpigi 3 Kg yang dibelinya di toko lekas habis, setelah ditimbang ternyata isi gasnya yang kurang,” kata Tismon anggota DPRD Banyuasin.
Tismon mengatakan, dewan mendapatkan informasi dari masyarakat, agar supaya dinas Koperindag Banyuasin melakukan sidak ke Betung. Warga Kelurahan Betung Asni saat membenarkan isi gas elpiji yang kurang, akibatnya gas tidak tahan lama. “Rata-rata penggunaan gas tabung 3 Kg hanya 9 hari, seharusnya pemakaian normal dengan gas yang utuh bisa 15 hari,” jelas ibu rumah tangga ini.
Kasus gas elpiji kurang terjadi sejak bulan oktober 2011 lalu, sampai saat ini belum juga ada oknum yang tertangkap petugas, ironisnya lagi sasarannya masyarakat yang dikorbankan.
“Kami menginginkan ada yang mengawasi penjualan elpiji 3 Kg karena gas masih dalam susbsidi pemerintah,” kata Asni.
Sementara Kepala Dinas Koperindag UKM dan PM kabuapten banyuasin Ir Anna Suzana mengatakan, baru kalai ini mendengar laporan.
“Saya baru kalai ini mendapat laporan, dengan dasar laporan itulah kita akan koordinasi dulu dengan BPPT dan pertambangan,” kata Anna. Anna mengisayaratkan, memang kadang ada juga yang bisa mempermainkan gas dengan dikurangi isinya, dan pengurangan itu bisa saja dilakukan saat pengisian.
Anna tidak mau menyebutkan pengisian pada distributor mana yang dimaksud, namun di Banyuasin ini memang ada beberpa distributor elpigi 3 Kg. (sir)
Gaji Honorer Naik 2 Kali Lipat
Palembang, SN
Kabar gembira bagi tenaga honorer di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang. Mulai tahun depan, pemerintah kota ini menaikkan gaji upah kerja tenaga honorer dua kali lipat. Yakni dari Rp 600 ribu menjadi Rp 1,1 juta per bulan. Ini tertuang dalam Surat Wali Kota Palembang Nomor 842/002808/IX tertanggal 7 Desember. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II Ahmad Nopan,kemarin.
Kepastian upah kerja honorer ini, setelah APBD Kota Palembang tahun anggaran 2012 disetujui dan disahkan oleh DPRD Palembang dalam rapat paripurna dewan, Selasa (13/12).
Kenaikan gaji ini, berdasarkan pertimbangan naiknya upah minimum regional di 2012 mendatang senilai Rp 1.195.000.
“Upah ini sudah bisa dibayarkan Januari 2012 mendatang,” ujarnya.
Menurut dia, kenaikan ini sudah wajar karena sebanding dengan profesi lain di perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan UMR. Tenaga honorer di SKPD Pemerintah Kota Palembang sebanyak 1.892 orang. Mereka tersebar di 17 dinas, 12 badan, 9 kantor, dan 12 bagian serta 1 satuan.
Untuk membayar upah kerja tenaga honorer ini, APBD pemerintah kota harus terkuras Rp 24.987.600.000 atau hampir Rp 25 miliar per tahun. Angka ini didapat dari perhitungan sebagai berikut: upah kerja 1.893 tenaga honorer Rp 1,1 juta dikalikan tiap bulan maka didapat angka Rp 2.082.300.000. Angka ini lantas dikalikan 365 atau satu tahun, hasilnya Rp 24.987.600.000.
Ia belum tahu di instansi mana penganggaran terbanyak untuk upah tenaga honorer. “Tapi kalau di mitra kerja kami, Komisi II, penganggaran paling banyak di Dinas Pendapatan Daerah, Rp 287 juta setahun,” ujar Ahmad Nopan.
Mitra kerja Komisi II lainnya yakni Dinas Perhubungan, dengan penganggaran Rp 139 juta untuk tenaga honorer. Kemudian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (sekitar Rp 99 juta), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Rp 89 juta), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (sekitar Rp 52 juta).
“Kalau penganggarannya paling besar artinya jumlah tenaga honorernya paling banyak,” ujarnya.
Terkait APBD Kota Palembang tahun 2012 dijelaskannya, ada peningkatan 5,54 persen. Yakni menjadi Rp 1,983 triliun dari sebelumnya Rp 1,873 triliun pada 2011. Target untuk pendapatan asli daerah meningkat Rp 277,576 miliar atau meningkat 37,99 persen dari tahun 2011 yang sebesar Rp 172,117 miliar. Target retribusi justru mengalami penurunan hingga 5,14 persen. Dari sebelumnya Rp 90,795 miliar menjadi Rp 85,650 miliar.
“Turun karena berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi yang berkurang. Jadi, pemasukannya pindah ke pajak,” ujar Ahmad Nopan.
Menanggapi hal tersebut Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, terkait kenaikan upah bagi tenaga honorer, pemerintah kota sudah ketuk palu, artinya sudah sah.
“Kita justru ingin menyamai UMR Rp 1,1 juta tersebut,” katanya.
Menurutnya, Pemkot Palembang tidak mungkin berpatokan dengan standar upah yang lama bila semua upah buruh maupun pegawai dibayar dengan standar UMR.
Soal penerimaan CPNS untuk tahun 2012, Eddy mengatakan sebetulnya pemerintah kota ingin melakukan perekrutan. “Tapi karena Palembang ada moratorium (penundaan sementara) dengan pemerintah pusat, jadi kita tak bisa menerima PNS,” tutur Eddy.
Apalagi, dalam pembahasan DPRD Kota Palembang, juga disampaikan bahwa tak ada penerimaan PNS di tahun 2012.
Kendati begitu, wali kota berharap ada pertimbangan lain dari Kementerian Dalam Negeri terkait penerimaan PNS ini. (***)
Penegakan Hukum di Muba Terkesan Mandul
Sekayu, SN
Penegakan hukum di Wilayah Kabupaten Muba terkesan Mandul, hal tersebut terlihat dalam persidangan yang berlangsung kemarin, Rabu (14/12). Sidang kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2007 dengan tersangkanya Musri (35) warga Desa Kayu Ara Kecamatan Sekayu memasuki tahun keempat belum pernah dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum.
Bahkan dalam setiap persidangan, tersangka seperti bukannya seorang pelaku yang duduk dikursi pesakitan. Melihat fakta tersebut, Suryani (37) istri korban didampingi keluarganya sehabis mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sekayu dengan muka sedih meminta kepada Hakim dan Jaksa untuk bertindak adil agar tersangka dilakukan penahanan sesuai dengan perbuatannya.
Dijelaskan Suryani, selama ini dirinya bersama keluarga sudah mengajukan permohonan kepada penyidik Kepolisian Polres Muba untuk segera menahan tersangka. Namun hingga sekarang tersangka tidak pernah dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, bahkan tersangka bebas melanglang buana pergi kemana-mana bagaikan bukan seorang tersangka kasus pembunuhan.
Menurut Suryani, kasus pembunuhan Abu Nasif (42) suaminya terjadi pada tanggal 26 Oktober tahun 2007 sekitar pukul 24.30 Wib dini hari di Talang Cawang Kecamatan Sekayu, dengan tersangkanya Musri (35) yang tidak lain tetangganya sendiri. Kejadian berawal, korban yang sebagai ketua RT setempat menerimah temuan kepingan Karet dari warganya yang diduga hasil curian. Karena tidak bertuan, korban menahan kepingan karet tersebut hingga diketahui siapa pemiliknya. Entah mengapa, pada saat itu, datang tersangka dengan membawa golok menemui korban. Tanpa tau penyebabnya, tersangka yang sudah kerasukan syetan langsung melayangkan goloknya ketubuh korban. Merasa nyawanya terancam, korbanpun melakukan perlawanan hingga terjadi duel dengan tersangka. Korban yang mengalami luka parahpun tewas, sedangkan tersangka yang dalam kondisi terluka dibagian tubuhnya dilarikan warga ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu.
Sementara itu, menurut Deni Zulkarnain SH Kasi Pidum Kajari Sekayu, apabila suatu kasus sudah memasuki proses persidangan, semua kewenangan ada pada majelis Hakim Persidangan. Terkait tidak ditahannya tersangka, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Hakim mungkin Hakim mempunyai alasan sehingga tersangka tidak ditahan. (her)
Buta Aksara Empat Lawang Turun
Empat Lawang, SN
Dalam waktu tiga tahun akhir, masyarakat buta aksara di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati semakin menurun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Empat Lawang untuk memberantas buta aksara semakin tampak.
Kepala Dinas Pendidikan H Syahril melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sekaligus Ketua Panitia (HAI) ke 46 Rita Purwaningsih menyampaikan, pemerintah Empat Lawang terus berjuang untuk menuntaskan buta aksara yang masih ada. Seperti di tahun 2009 tingkat keaksaraan di Empat Lawang masih 9,04 %. Kemudian tahun 2010 turun menjadi 7,75 % sedangkan 2011 kembali turun menjadi 6,78 % dari jumlah penduduk 221.176 jiwa. Artinya keberhasilan pemerintah Empat Lawang sudah mencapai 2,26 % dalam memberantas buta aksara.
“Kita berupaya kedepan seluruh masyarakat Empat Lawang minimal bisa baca tulis hitung (calistung) dan bebas dari buta aksara ditargetkan tahun 2016,”kata Rita.
Mengenai pelatihan tutor keaksaraan, sambung Rita, digelar dalam rangka memperingati Hari Aksara Internasional ke 46. Dengan pelatihan Keaksaraan Fungsional (KF) dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se Kabupaten Empat Lawang sebanyak 140 orang dari 6 PKBM.
“Ini tidak lain adalah upaya untuk memberantas buta aksara di Kabupaten Empat Lawang,”pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri melalui Sekda H Anwar Yakub mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan pendidikan secara inklusif dengan cara memperluas akses terhadap bahan bacaan dan kecakapan hidup. Terutama bagi kelompok tertinggal itulah sebabnya dalam program keaksaraan kita mengenal istilah keaksaraan fungsional sebagai upaya untuk mendorong terjadinya percepatan dalam pengentasan ke tuna aksaraan yang bersinergi dengan program penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan manusia berkarakter.
“Program pemberantasan tuna aksara yang telah berjalan baik selama dua tahun terakhir di Empat Lawang ini patut diapresiasi. Namun bukan berarti hanya berhenti disini, melainkan terus berupaya secara bersama menuju Empat Lawang EMASS,” imbuhnya.
Harus diakui, sambung Anwar, upaya meningkatkan keaksaraan dan ketrampilan atau kecakapan hidup kaum perempuan masih tertinggal itu tidaklah mudah. Membutuhkan strategi yang tepat dan mengenai sasaran. Makanya sangat membutuhkan dukungan dan support dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah, melainkan juga dari semua pihak yang ada di Empat Lawang.
“Pemerintah mengajak insan pendidikan, Pejabat pemerintah dan segenap masyarakat untuk berlomba-lomba menekan angka tuna aksara dan memberikan perhatian yang lebih untuk dunia pendidikan menuju pembangunan Empat Lawang EMASS,” pungkas Anwar. (eko)
Dalam waktu tiga tahun akhir, masyarakat buta aksara di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati semakin menurun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Empat Lawang untuk memberantas buta aksara semakin tampak.
Kepala Dinas Pendidikan H Syahril melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sekaligus Ketua Panitia (HAI) ke 46 Rita Purwaningsih menyampaikan, pemerintah Empat Lawang terus berjuang untuk menuntaskan buta aksara yang masih ada. Seperti di tahun 2009 tingkat keaksaraan di Empat Lawang masih 9,04 %. Kemudian tahun 2010 turun menjadi 7,75 % sedangkan 2011 kembali turun menjadi 6,78 % dari jumlah penduduk 221.176 jiwa. Artinya keberhasilan pemerintah Empat Lawang sudah mencapai 2,26 % dalam memberantas buta aksara.
“Kita berupaya kedepan seluruh masyarakat Empat Lawang minimal bisa baca tulis hitung (calistung) dan bebas dari buta aksara ditargetkan tahun 2016,”kata Rita.
Mengenai pelatihan tutor keaksaraan, sambung Rita, digelar dalam rangka memperingati Hari Aksara Internasional ke 46. Dengan pelatihan Keaksaraan Fungsional (KF) dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se Kabupaten Empat Lawang sebanyak 140 orang dari 6 PKBM.
“Ini tidak lain adalah upaya untuk memberantas buta aksara di Kabupaten Empat Lawang,”pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri melalui Sekda H Anwar Yakub mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan pendidikan secara inklusif dengan cara memperluas akses terhadap bahan bacaan dan kecakapan hidup. Terutama bagi kelompok tertinggal itulah sebabnya dalam program keaksaraan kita mengenal istilah keaksaraan fungsional sebagai upaya untuk mendorong terjadinya percepatan dalam pengentasan ke tuna aksaraan yang bersinergi dengan program penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan manusia berkarakter.
“Program pemberantasan tuna aksara yang telah berjalan baik selama dua tahun terakhir di Empat Lawang ini patut diapresiasi. Namun bukan berarti hanya berhenti disini, melainkan terus berupaya secara bersama menuju Empat Lawang EMASS,” imbuhnya.
Harus diakui, sambung Anwar, upaya meningkatkan keaksaraan dan ketrampilan atau kecakapan hidup kaum perempuan masih tertinggal itu tidaklah mudah. Membutuhkan strategi yang tepat dan mengenai sasaran. Makanya sangat membutuhkan dukungan dan support dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah, melainkan juga dari semua pihak yang ada di Empat Lawang.
“Pemerintah mengajak insan pendidikan, Pejabat pemerintah dan segenap masyarakat untuk berlomba-lomba menekan angka tuna aksara dan memberikan perhatian yang lebih untuk dunia pendidikan menuju pembangunan Empat Lawang EMASS,” pungkas Anwar. (eko)
Kecamatan SU I & IT II Dimekarkan
Palembang, SN
Dari 16 kecamatan yang ada saat ini, mulai tahun 2012 akan ada 18 kecamatan di Palembang.Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur II bakal dipecah atau dimekarkan.Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang, Darmawan, kemarin.
“Dua kecamatan itu sudah sangat padat. Sehingga sudah layak untuk dimekarkan,” ujarnya.
Dijelaskannya, di kecamatan Seberang Ulu I jumlah penduduknya sebanyak 182.372 jiwa. Di Kecamatan Ilir Timur II penduduknya sekitar 160 ribu lebihdan IT II itu sudah 160 ribu lebih.
Padahal, berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2000, satu kecamatan itu idealnya memiliki 7.500 jiwa dengan luas wilayah 10 kilometer persegi. Sedangkan untuk kelurahan, idealnya hanya ada empat kelurahan saja.
“Saat ini untuk SU I ada 10 kelurahan dan IT II ada 12 kelurahan. Ini sudah terlalu padat. Makanya, kami setujui adanya pemekaran kecamatan ini,” ujar anggota DPRD Kota Palembang dari dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Kalau sudah terlalu padat penduduknya, itu akan menyulitkan bagi kecamatan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan,” katanya.
Untuk dananya, kata Darmawan, dianggarkan dalam APBD 2012 sebesar Rp 200 juta. “Nanti Pemkot akan membentuk tim teknis untuk mempersiapkan pemekaran kecamatan ini,"jelasnya.
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, pemekaran kecamatan merupakan upaya mempercepat pelayanan publik. “Kalau kecamatan terlampau padat, itu bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” kata Eddy.
Dijelaskannya, saat ini ada 16 kecamatan di Palembang yaitu Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Kemuning, Kalidoni. Kemudian Kecamatan Sako, Sukarami, Alang-Alang Lebar, Sematang Borang, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Kecamatan Plaju, Kertapati, dan Kecamatan Gandus. (**)
Dari 16 kecamatan yang ada saat ini, mulai tahun 2012 akan ada 18 kecamatan di Palembang.Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur II bakal dipecah atau dimekarkan.Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang, Darmawan, kemarin.
“Dua kecamatan itu sudah sangat padat. Sehingga sudah layak untuk dimekarkan,” ujarnya.
Dijelaskannya, di kecamatan Seberang Ulu I jumlah penduduknya sebanyak 182.372 jiwa. Di Kecamatan Ilir Timur II penduduknya sekitar 160 ribu lebihdan IT II itu sudah 160 ribu lebih.
Padahal, berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2000, satu kecamatan itu idealnya memiliki 7.500 jiwa dengan luas wilayah 10 kilometer persegi. Sedangkan untuk kelurahan, idealnya hanya ada empat kelurahan saja.
“Saat ini untuk SU I ada 10 kelurahan dan IT II ada 12 kelurahan. Ini sudah terlalu padat. Makanya, kami setujui adanya pemekaran kecamatan ini,” ujar anggota DPRD Kota Palembang dari dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Kalau sudah terlalu padat penduduknya, itu akan menyulitkan bagi kecamatan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan,” katanya.
Untuk dananya, kata Darmawan, dianggarkan dalam APBD 2012 sebesar Rp 200 juta. “Nanti Pemkot akan membentuk tim teknis untuk mempersiapkan pemekaran kecamatan ini,"jelasnya.
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, pemekaran kecamatan merupakan upaya mempercepat pelayanan publik. “Kalau kecamatan terlampau padat, itu bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” kata Eddy.
Dijelaskannya, saat ini ada 16 kecamatan di Palembang yaitu Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Kemuning, Kalidoni. Kemudian Kecamatan Sako, Sukarami, Alang-Alang Lebar, Sematang Borang, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Kecamatan Plaju, Kertapati, dan Kecamatan Gandus. (**)
Balita Melepuh Tersiram Kuah Soto
Sekayu, SN
Sungguh malang nasib yang dialami Jundi, bocah tiga tahun, warga Jalur Dua Transmigrasi Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Muba. Badannya melepuh tersiram kuah soto yang dimasak orang tuanya dikantin sekolah. Akibatnya, bocah itu harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sekayu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi Rabu (14/12) sekitar pukul 09.00 WIB. Hal ini bermula ketika korban mengikuti ibunya berjualan dikantin sekolah di SDN 4 Air Balui.
Saat korban sedang duduk dikursi, tiba-tiba saja turun dan menabrak ceret dan kuah soto yang sedang dimasak orang tuanya. Saat itulah korban terjatuh terlentang dan kuah soto yang dimasak, tumpah ke tubuh korban.
“Anak saya langsung nangis dan teriak sambil badannya kejang kepanasan,” ujar Ayah korban, Miyono(33) ditemui di RSUD Sekayu, Rabu (14/12).
Melihat kondisi itu, korban langsung diangkat namun baju yang dipakai lengket ke badan akibat tersiram air panas tadi. Kontan saja sang ayah langsung membuka baju tersebut. Karena kondisinya cukup parah korban sempat dibawa ke Puskesmas Ngulak namun akhirnya dirujuk ke RSUD Sekayu.
“Untunglah pak tidak kena wajahnya. Semenjak kejadian itu anak kami tidak bisa tidur dan hanya menangis terus. Setelah dikasih obat penenang barulah bisa tidur pulas,” jelas Miyono yang didamping sang istri, Magfiroh (24).
Menurut Magfiroh, dirinya tidak ada firasat apa-apa anaknya harus mengalami musibah tersebut. Hanya saja sejak beberapa sebelumnya dia merasa tidak tenang. Sang Ibupun heran karena biasanya sang anak tidak pernah apa-apa saat turut menemani sang Ibu memasak di kantin sekolah.
“Dia (anak) biasanya duduk dikursi dan kalau mau turun ngomong dulu. Tapi kali ini tidak, langsung turun dan menyenggol panci kuah soto,” tandasnya. (her)
Bupati Lahat Bangun Jalan Akses Daerah Terisolir
Pagaralam, SN
Pemerintah Kabupaten Lahat, membangun jalan desa sepanjang 6 kilometer untuk mengatasi keterbatasan sarana transportasi di daerah yang masih terisolir.
"Saya sudah tinjau langsung ruas jalan desa yang akan dibangun dengan panjang 6 kilomter dan lebar 4 meter, penghubung antar ibu kota Kecamatan Pajarbulan, Kabupaten Lahat, dan beberara desa kawasan perbukitan Talang Sumur, dan Desa Sumur," ungkap Bupati Lahat, Saifudin Aswari Rivai, Selasa (13/12).
Dikatakanya, jalan itu nantinya akan dapat membuka akses untuk beberapa desa dan kawasan perkebunan di sekitar Bukit Barisan, Lahat. Memang ada beberapa kecamatan di wilayah Lahat letaknya berada disekitar Kota Pagaralam, seperti Kecamatan Jarai, Pajarbulan, Kota Agung, Muara Payang dan Tanjungsakti.
"Pembukaan jalan desa sudah menjadi program utama bagi pemerintah daerah, khususnya yang masih sulit terjangkau kendaraan," ungkap dia.
Ia mengatakan, ada sekitar 600 kepala keluarga (KK), yang akan menikmati jalan tersebut bila sudah selesai pembangunannya.
"Kalau kondisi saat ini memang jalan itu masih mengalami kerusakan cukup parah, selain berlumpur dan tidak bisa dilalui kendaraan biasa kecuali mobil off road," ungkapnya.
Dia mengatakan, memang keberadaan Kecamatan Pajarbulan, berada sekitar 15 kilomter dari Kota Pagaralam, dan 64 kilomter dari ibu kota Kabupaten Lahat, masih cukup banyak daerah yang membutuhkan pembuatan jalan.
"Daerah ini terdiri dari tiga kecamatan yaitu Jarai, Murapayang dan Pajarbulan, memiliki sekitarb 51 desa dengan luas sekitar 10.000 m2," ungkapnya.
Sementara itu tokoh masyarakat setempat, Balkis, mengatakan keberadaan jalan penghubung, akan menjadi salah satu pendukung kemajuan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kita sudah puluhan tahun mendambakan pembangunan jalan akses ke sejumlah desa terpencil di tiga kecamatan tersebut, dan baru 2011 ini dapat diwujudkan pemerintah," ungkap dia.
Menurut Balkis, ketiga kecamatan ini merupakan salah satu lumbung pangan di Kabupaten Lahat, dan bila semua sarana transportasi sudah dibangun maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat," ungkapnya. (asn)
Pemerintah Kabupaten Lahat, membangun jalan desa sepanjang 6 kilometer untuk mengatasi keterbatasan sarana transportasi di daerah yang masih terisolir.
"Saya sudah tinjau langsung ruas jalan desa yang akan dibangun dengan panjang 6 kilomter dan lebar 4 meter, penghubung antar ibu kota Kecamatan Pajarbulan, Kabupaten Lahat, dan beberara desa kawasan perbukitan Talang Sumur, dan Desa Sumur," ungkap Bupati Lahat, Saifudin Aswari Rivai, Selasa (13/12).
Dikatakanya, jalan itu nantinya akan dapat membuka akses untuk beberapa desa dan kawasan perkebunan di sekitar Bukit Barisan, Lahat. Memang ada beberapa kecamatan di wilayah Lahat letaknya berada disekitar Kota Pagaralam, seperti Kecamatan Jarai, Pajarbulan, Kota Agung, Muara Payang dan Tanjungsakti.
"Pembukaan jalan desa sudah menjadi program utama bagi pemerintah daerah, khususnya yang masih sulit terjangkau kendaraan," ungkap dia.
Ia mengatakan, ada sekitar 600 kepala keluarga (KK), yang akan menikmati jalan tersebut bila sudah selesai pembangunannya.
"Kalau kondisi saat ini memang jalan itu masih mengalami kerusakan cukup parah, selain berlumpur dan tidak bisa dilalui kendaraan biasa kecuali mobil off road," ungkapnya.
Dia mengatakan, memang keberadaan Kecamatan Pajarbulan, berada sekitar 15 kilomter dari Kota Pagaralam, dan 64 kilomter dari ibu kota Kabupaten Lahat, masih cukup banyak daerah yang membutuhkan pembuatan jalan.
"Daerah ini terdiri dari tiga kecamatan yaitu Jarai, Murapayang dan Pajarbulan, memiliki sekitarb 51 desa dengan luas sekitar 10.000 m2," ungkapnya.
Sementara itu tokoh masyarakat setempat, Balkis, mengatakan keberadaan jalan penghubung, akan menjadi salah satu pendukung kemajuan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kita sudah puluhan tahun mendambakan pembangunan jalan akses ke sejumlah desa terpencil di tiga kecamatan tersebut, dan baru 2011 ini dapat diwujudkan pemerintah," ungkap dia.
Menurut Balkis, ketiga kecamatan ini merupakan salah satu lumbung pangan di Kabupaten Lahat, dan bila semua sarana transportasi sudah dibangun maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat," ungkapnya. (asn)
Palembang Penerima Dana BOS Terbesar 2012
Palembang, SN
Dana bantuan sekolah (BOS) tahun 2012 tetap akan di gulirkan, Sumsel masih akan menerima dana yang bersumber dari APBN tersebut sebesar Rp 814.067.820.000. Dari besaran dana ini, Kota Palembang menjadi penerima dana BOS terbesar tahun 2012.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Sumsel, RHM Rasyidi, Rabu (14/12). Menurutnya, dana BOS ini akan segera cair, saat ini, dana tersebut sudah masuk di pos lain-lain pendapatan APBD provinsi Sumsel tahun 2012.
“Mekanismenya, dana pusat (APBN) masuk ke kas Pemprov baru setelah itu langsung di distribusikan ke kabupaten dan kota melalui dinas pendidikan masing-masing dan langsung ke kas sekolah masing-masing,” terangnya.
Dikatakannya, alasan Kota Palembang menerima porsi dana BOS terbesar, karena dari segi penduduk dan sekolah, Palembang paling banyak.
Ia menambahkan, karena dana BOS ini bantuan pusat, maka sudah sewajarnya DPRD Sumsel mengawasi pengalokasian dan penggunaan dana ini.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Ade Karyana melalui Sekretaris Dinas Bonny Syafrian menuturkan, target pemerintah pusat, dana BOS dapat diterima sekolah pada 6-19 Januari. Untuk merealisasikan target tersebut, kini disiapkan SK Gubernur, tim manajemen BOS, Peraturan Gubernur (Pergub), dan data siswa terbaru dari kabupaten/kota.
“Data siswa mungkin tidak ada perubahan, karena bukan dari semester genap ke ganjil. Rencananya, sejak 2 Januari, pemerintah pusat sudah mulai mengirimkan ke daerah. Dalam sosialisasi nanti akan disampaikan petunjuk teknis BOS dari Kementerian Pendidikan, alokasi dana dari Kementerian Keuangan, dan tentang mekanisme pencairan dari Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Perubahan mekanisme pencairan, mulai tahun depan dana BOS dari Kemenkeu RI ke kas umum provinsi kemudian dikirim ke rekening sekolah.
“Dana tersebut telah disiapkan sebesar Rp814 miliar. Untuk periode pertama, Januari-Maret dipastikan sudah sejak awal periode diterima sekolah. Selain perubahan mekanisme penyaluran, jumlah penerima juga bertambah,” ujar dia.
Perubahan jumlah yang diterima, tingkat SD sebesar Rp580.000 per siswa per tahun, SMP sebesar Rp710.000. Sedangkan sebelumnya, SD di kabupaten menerima Rp397.000 dan di kota Rp400.000. Tingkat SMP untuk kabupaten sebesar Rp570.000 dan kota Rp75.000 per siswa per tahun.
“Mulai tahun depan baik di kota maupun kabupaten, setiap siswa mendapat bantuan dalam jumlah yang sama,” pungkasnya. (awj)
Dana bantuan sekolah (BOS) tahun 2012 tetap akan di gulirkan, Sumsel masih akan menerima dana yang bersumber dari APBN tersebut sebesar Rp 814.067.820.000. Dari besaran dana ini, Kota Palembang menjadi penerima dana BOS terbesar tahun 2012.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Sumsel, RHM Rasyidi, Rabu (14/12). Menurutnya, dana BOS ini akan segera cair, saat ini, dana tersebut sudah masuk di pos lain-lain pendapatan APBD provinsi Sumsel tahun 2012.
“Mekanismenya, dana pusat (APBN) masuk ke kas Pemprov baru setelah itu langsung di distribusikan ke kabupaten dan kota melalui dinas pendidikan masing-masing dan langsung ke kas sekolah masing-masing,” terangnya.
Dikatakannya, alasan Kota Palembang menerima porsi dana BOS terbesar, karena dari segi penduduk dan sekolah, Palembang paling banyak.
Ia menambahkan, karena dana BOS ini bantuan pusat, maka sudah sewajarnya DPRD Sumsel mengawasi pengalokasian dan penggunaan dana ini.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Ade Karyana melalui Sekretaris Dinas Bonny Syafrian menuturkan, target pemerintah pusat, dana BOS dapat diterima sekolah pada 6-19 Januari. Untuk merealisasikan target tersebut, kini disiapkan SK Gubernur, tim manajemen BOS, Peraturan Gubernur (Pergub), dan data siswa terbaru dari kabupaten/kota.
“Data siswa mungkin tidak ada perubahan, karena bukan dari semester genap ke ganjil. Rencananya, sejak 2 Januari, pemerintah pusat sudah mulai mengirimkan ke daerah. Dalam sosialisasi nanti akan disampaikan petunjuk teknis BOS dari Kementerian Pendidikan, alokasi dana dari Kementerian Keuangan, dan tentang mekanisme pencairan dari Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Perubahan mekanisme pencairan, mulai tahun depan dana BOS dari Kemenkeu RI ke kas umum provinsi kemudian dikirim ke rekening sekolah.
“Dana tersebut telah disiapkan sebesar Rp814 miliar. Untuk periode pertama, Januari-Maret dipastikan sudah sejak awal periode diterima sekolah. Selain perubahan mekanisme penyaluran, jumlah penerima juga bertambah,” ujar dia.
Perubahan jumlah yang diterima, tingkat SD sebesar Rp580.000 per siswa per tahun, SMP sebesar Rp710.000. Sedangkan sebelumnya, SD di kabupaten menerima Rp397.000 dan di kota Rp400.000. Tingkat SMP untuk kabupaten sebesar Rp570.000 dan kota Rp75.000 per siswa per tahun.
“Mulai tahun depan baik di kota maupun kabupaten, setiap siswa mendapat bantuan dalam jumlah yang sama,” pungkasnya. (awj)
Langganan:
Postingan (Atom)