Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 21 Maret 2012
Jalan Rambutan-Jejawi Rusak, 'Pak Ogah' Bermunculan
Kayuagung, SN
Ingat dengan Pak Ogah dalam film kartun Si Unyil yang perannya selalu meminta uang kecil kepada setiap orang yang melintas? Fenomena ini terjadi di jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Rambutan Banyuasin dengan kecamatan Jejawi OKI.
Rusaknya jalan tersebut tepatnya di Desa Talang Cempedak Jejawi dimanfaatkan sejumlah ”Pak Ogah” yang diduga warga setempat. Mereka berbagi tugas memperbaiki jalan rusak dan rekannya meminta uang sukarela kepada setiap kendaraan yang lewat.
Pantauan di lokasi kemarin siang, Pak Ogah ini berjumlah 3 orang dengan dilengkapi peralatan ala kadarnya seperti cangkul dan sekop. Dua orang diantaranya menimbunkan tanah ke titik jalan yang rusak lalu meratakannya, padahal rusaknya terbilang ringan.
Sedangkan seorang lagi bertugas memegang ember dan menjulurkannya kepada setiap pengemudi kendaraan yang melintas dengan harapan si pengemudi kendaraan memasukkan uang ke dalam ember sebagai balas jasa atas kerja mereka memperbaiki jalan.
Memang tidak ada paksaan dari mereka agar pengguna jalan wajib memberikan uang kepada mereka. Meski dengan trik raut muka memelas yang diperankan Pak Ogah yang memegang ember, tetap saja tidak menggugah hati pengguna jalan untuk memberikan uang meski ada
sebaliknya.
Salim (29) warga setempat yang merupakan tukang ojek di simpang Desa Talang Cempedak mengatakan, kerusakan jalan selalu terjadi setiap tahun karena jeleknya kualitas pengaspalan. Warga yang tidak punya pekerjaan memanfaatkan kerusakan jalan dengan swadaya memperbaikinya dengan harapan akan mendapat uang.
Mat Hasan (34) warga Kayuagung yang melintas di lokasi kemarin dan memberikan uang kepada Pak Ogah mengatakan, dirinya ikhlas karena kasihan apalagi yang memperbaiki jalan tersebut tidak memaksa pengguna jalan agar memberikan uang. (iso)
Ingat dengan Pak Ogah dalam film kartun Si Unyil yang perannya selalu meminta uang kecil kepada setiap orang yang melintas? Fenomena ini terjadi di jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Rambutan Banyuasin dengan kecamatan Jejawi OKI.
Rusaknya jalan tersebut tepatnya di Desa Talang Cempedak Jejawi dimanfaatkan sejumlah ”Pak Ogah” yang diduga warga setempat. Mereka berbagi tugas memperbaiki jalan rusak dan rekannya meminta uang sukarela kepada setiap kendaraan yang lewat.
Pantauan di lokasi kemarin siang, Pak Ogah ini berjumlah 3 orang dengan dilengkapi peralatan ala kadarnya seperti cangkul dan sekop. Dua orang diantaranya menimbunkan tanah ke titik jalan yang rusak lalu meratakannya, padahal rusaknya terbilang ringan.
Sedangkan seorang lagi bertugas memegang ember dan menjulurkannya kepada setiap pengemudi kendaraan yang melintas dengan harapan si pengemudi kendaraan memasukkan uang ke dalam ember sebagai balas jasa atas kerja mereka memperbaiki jalan.
Memang tidak ada paksaan dari mereka agar pengguna jalan wajib memberikan uang kepada mereka. Meski dengan trik raut muka memelas yang diperankan Pak Ogah yang memegang ember, tetap saja tidak menggugah hati pengguna jalan untuk memberikan uang meski ada
sebaliknya.
Salim (29) warga setempat yang merupakan tukang ojek di simpang Desa Talang Cempedak mengatakan, kerusakan jalan selalu terjadi setiap tahun karena jeleknya kualitas pengaspalan. Warga yang tidak punya pekerjaan memanfaatkan kerusakan jalan dengan swadaya memperbaikinya dengan harapan akan mendapat uang.
Mat Hasan (34) warga Kayuagung yang melintas di lokasi kemarin dan memberikan uang kepada Pak Ogah mengatakan, dirinya ikhlas karena kasihan apalagi yang memperbaiki jalan tersebut tidak memaksa pengguna jalan agar memberikan uang. (iso)
Maling Spesialis Rumah Diamuk Massa
Banyuasin, SN
Syaiful Amri (39) warga Lorong Masjid, Plaju Palembang diamuk massa usai kepergok maling saat beraksi dalam rumah korbannya Komisan (45) warga Jalan Gotong Royong RT 04 Dusun I, Kecamatan Sembawa, Selasa (20/3) sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Sembawa.
Kondisi tersangka Syaiful, yang menjadi bulan massa ini sekarat. Terdapat luka lembam di wajah dan sekujur badan. Beruntungnya Syaiful berhasil diselamatkan polisi dari polres Banyuasin dari tangan massa yang beringas.
Keterangan Korban Komisan didepan polisi, sebelum ditangkap massa, tersangka syaiful sempat ingin melarikan diri keluar rumah menggunakan motor Mio BG 5726 RA milik tersangka yang diparkir di samping kanan rumah dekat jendela dimana Syaiful masuk rumah .
Namun istri korban bernama, Turmiasih (40) berteriak keras maling sehingga massa mengepung tersangka Syaiful.
“Sempat mendengar bunyi orang sedang membuka terali samping ,lalu istrinya pun berteriak maling,” kata Komisan
Dijelaskan Tutmiasih jumlah kawanan maling yang dilihatnya ada 5 orang termasuk tersangka Syaiful, namun 4 orang maling berhasil kabur menggunakan sepeda motor , sementara korban syaiful terjatuh bersama motornya saat dikejar warga tidak jauh dari lokasi rumah Komisan.
Setelah berhasil menangkap tersangka Syaiful, massa sempat mengintrogasi, dan Syaiful pun mengaku ia melakukan aksinya bersama 4 orang kawannya yang telah kabur.
“Saat masih sadar tersangka mengaku melakukan aksinya bersama 4 orang kawan, yang memiliki tugas masing-masing, Syaiful sendiri bertugas spesialis pembongkar lemari untuk mencuri uang dan emas,” jelas Komisan.
Kasat Reskrim AKP Suharno melalui Kanit Reskrim Polres Banyuasin Iptu Darson , membenarkan pihaknya telah mengamankan tersangka yang tertangkap basah warga melakukan pencurian rumah Desa Sembawa .
Selain itu juga polisi mengamankan satu unit sepeda motor mio warna merah hitam milik tersangka yang digunakan untuk melarikan diri .
“Saat ini tersangka sudah kita amankan di Polres banyuasin, tersangka Syaiful pun mengakui perbuatannya. Kasus ini pun masih terus dikembangkan sebab diduga kuat pelaku pencurian rumah yang belakangan ini marak di desa-desa kecamatan Sembawa di lakukan kawanan ini,” katanya. (sir)
Anggota DPRD Demokrat Diganti
Banyuasin, SN
Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari partai Demokrat Barkoni dapil II (Rambutan, Maraiana) diganti oleh DPC Demokrat Banyuasin akibat menggelembungkan suara saat pemilukada 2009 silam. Surat pemecatan Barkoni diterima oleh sekretariat DPRD Banyuasin 5 Maret 2012 silam.
Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam melalui Sekwan Ismet Elmondo melalui Kabag Hukum dan dokumentasi Konar Zubir SH MH menerima SK PAW Barkoni SE dengan No DPC 180/DPC.PD/BA/II/2012 melakukan reccal terhadap M barkoni SE kepada Robinson Tampubolon SH.
“Surat PAW ditandatangai ketua DPC Demokrat, dan sekretaris, tanggal 22 Februari 2012, dan kami terima tanggal 5 Mei 2012, intinya hanya PAW tidak disebutkan alasannya,” kata Konar Zuber.
Surat PAW M Barkoni keesokannya (6 maret,red) langsung kita teruskan ke Gubernur Sumsel melalui bupati Banyuasin. “Kita DPR hanya menyalurkan (Mengirimkan,red) surat itu PAW Barkoni dari DPC Drmokrat,” katanya
DPRD mengirimkan surat PAW Barkoni tanggal 6 Maret dengan No 170/0532/ DPRD/2012 dan sekarang (Kemarin, red) surat masih diruangan bupati belum sampai ke gubernur.
Barkoni dalam hal ini belum bisa dikonfirmasi, namun dari keterangan Konar Zubir Barkoni tidak tinggal diam atas PAW dirinya. Pada tanggal 5 Maret 2012 Barkoni melayangkan surat ke DPRD dalam suratnya meminta penundaan PAW, dan menuntut ke PN Kelas I Palembang.
Dalam surat gugatan Barkoni yang ditujukan untuk tergugat ketua Demokrat Banyuasin dan calon terpilih sah Robinson No 41/PNT.G/2012/PN PLG.
Barkoni beralasan, bahwa dirinya telah terpilih dan ditetapkan menjadi anggota DPRD banyuasin periode 2009-2014. Dan tidak berhak digantikan oleh orang lain.
Sementara Ketua DPC Demokrat Banyuasin Drs HA Rachman Hasan Melalui sekretaris DPC Demokrat Ir Zakaria mengatakan, PAW Barkoni kepada Robinson Tampubolon telah final.
Kasus ini sejak pemilikada 2009 lalu dimana suara Robinson Tampubolon diambil oleh Barkoni. “Kasus ini sampai ke Mahkamah konstitusi (MK) namun MK tidak memutuskan, dan mengembalikan persolan ke partai Demokrat,” Kata Zakaria.
Zakaria menambahkan, hasil dari keputusan DPP Demokrat pusat memutuskan untuk melakukan PAW terhadap Barkoni. “Karena DPP Demokrat telah menetapkan, kita tidak bias menolak, dan digantikan oleh Robinson Tampubolon,” Kata Zakaria.
Suara Robinson yang kabarnya dimanipulasi oleh Barkoni tidak banyak hanya 8 suara, dari 900 an perolehan Robinson. (sir)
Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari partai Demokrat Barkoni dapil II (Rambutan, Maraiana) diganti oleh DPC Demokrat Banyuasin akibat menggelembungkan suara saat pemilukada 2009 silam. Surat pemecatan Barkoni diterima oleh sekretariat DPRD Banyuasin 5 Maret 2012 silam.
Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam melalui Sekwan Ismet Elmondo melalui Kabag Hukum dan dokumentasi Konar Zubir SH MH menerima SK PAW Barkoni SE dengan No DPC 180/DPC.PD/BA/II/2012 melakukan reccal terhadap M barkoni SE kepada Robinson Tampubolon SH.
“Surat PAW ditandatangai ketua DPC Demokrat, dan sekretaris, tanggal 22 Februari 2012, dan kami terima tanggal 5 Mei 2012, intinya hanya PAW tidak disebutkan alasannya,” kata Konar Zuber.
Surat PAW M Barkoni keesokannya (6 maret,red) langsung kita teruskan ke Gubernur Sumsel melalui bupati Banyuasin. “Kita DPR hanya menyalurkan (Mengirimkan,red) surat itu PAW Barkoni dari DPC Drmokrat,” katanya
DPRD mengirimkan surat PAW Barkoni tanggal 6 Maret dengan No 170/0532/ DPRD/2012 dan sekarang (Kemarin, red) surat masih diruangan bupati belum sampai ke gubernur.
Barkoni dalam hal ini belum bisa dikonfirmasi, namun dari keterangan Konar Zubir Barkoni tidak tinggal diam atas PAW dirinya. Pada tanggal 5 Maret 2012 Barkoni melayangkan surat ke DPRD dalam suratnya meminta penundaan PAW, dan menuntut ke PN Kelas I Palembang.
Dalam surat gugatan Barkoni yang ditujukan untuk tergugat ketua Demokrat Banyuasin dan calon terpilih sah Robinson No 41/PNT.G/2012/PN PLG.
Barkoni beralasan, bahwa dirinya telah terpilih dan ditetapkan menjadi anggota DPRD banyuasin periode 2009-2014. Dan tidak berhak digantikan oleh orang lain.
Sementara Ketua DPC Demokrat Banyuasin Drs HA Rachman Hasan Melalui sekretaris DPC Demokrat Ir Zakaria mengatakan, PAW Barkoni kepada Robinson Tampubolon telah final.
Kasus ini sejak pemilikada 2009 lalu dimana suara Robinson Tampubolon diambil oleh Barkoni. “Kasus ini sampai ke Mahkamah konstitusi (MK) namun MK tidak memutuskan, dan mengembalikan persolan ke partai Demokrat,” Kata Zakaria.
Zakaria menambahkan, hasil dari keputusan DPP Demokrat pusat memutuskan untuk melakukan PAW terhadap Barkoni. “Karena DPP Demokrat telah menetapkan, kita tidak bias menolak, dan digantikan oleh Robinson Tampubolon,” Kata Zakaria.
Suara Robinson yang kabarnya dimanipulasi oleh Barkoni tidak banyak hanya 8 suara, dari 900 an perolehan Robinson. (sir)
Rakyat Makin Marah dan Anarkis
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SAAT ini rakyat makin anarkis dan marah dengan kondisi Bangsa yang tak menentu. Hampir semua daerah bergerak dan bergolak, demo dimana-mana, rakyat menuntut Pemerintah SBY untuk peduli dengan rakyat. Rezim yang berkuasa jangan hanya menyatakan bahwa menaikkan harga BBM tak bisa tidak harus dilakukan, karena memang subsidi yang tak mungkin lagi.
Carut marutnya Bangsa ini dan kini semuanya protes dengan kenaikan harga BBM adalah cermin kegagalan pemerintah yang berkuasa saat ini. Kalau kondisi Negeri baik, rakyat aman, devisa negara juga banyak, tentu alasan melepas subsidi BBM lalu menaikkan harganya tak akan terjadi.
Katakanlah harga BBM harus diterapkan, kalau rakyat sejahtera dan mencari uang mudah, tentu protes keras berakhir anarkis tak akan ada.
Dengan keadaan sekarang, Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Dipastikan harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Namun, yang disayangkan, pemerintah dinilai tidak merasakan kesulitan yang dirasakan rakyat. Efek dimana kesusahan akan makin berat untuk rakyat tak dipahami. Memang ada rencana pemberian BLT, tetapi jumlahnya tak akan bisa membantu ekonomi rakyat.
Sebenarnya subsidi BBM adalah investasi dari negara kepada rakyatnya. Dengan investasi melalui BBM publik bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu atau pendapatan. Pemerintah tentu juga mendapatkan hasilnya yakni pungutan pajak. Nah kalau nanti BBM naik, semua harga barang-barang naik, dan daya beli akan turun, produktifitas turun, dan pajak juga turun.
Mata rantai ini diabaikan pemerintah. Mereka dengan egois menyatakan harga BBM harus naik, padahal jauh-jauh hari lingkar kekuasaan terjebak dengan urusan mereka sendiri. Memperbaiki sendi-sendi ekonomi Bangsa tak dilakukan. Yang ada orang-orang di sekitar Istana dan Kekuasaan justru jadi tersangka kasus korupsi. Tentu semua rakyat patut bertanya dan marah, mereka sibuk dengan urusan parpol, curhat, lalu orang-orangnya korupsi ratusan miliar. Apakah mereka tak sadar dengan kondisi itu?
Harus ada revolusi yang besar tetapi tertata hukum yang ada, agar pejabat bermental maling jera untuk tidak terus menggerogoti Bangsa ini. Lalu mereka memang melayani rakyat dan memperbaiki Bangsa yang terpuruk ini. Bukannya berlomba-lomba korupsi dan pamer harta yang didapat dari maling uang rakyat. (***)
Terus Bertambah, 14 Warga Pagaralam Diserang DBD
Pagaralam, SN
Berdasarkan data dari Rumah Sakit daerah (RSD) Kota Pagaralam, hingga Maret 2012, 14 warga positif terserang Demam Berdarah Dangue (DBD), bahkan dua pasien Fadilah (11) dan Faras (7) warga Talang Paok RT 03 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagaralam Utara, masih menjalani rawat inap di zal Teratai.
Pantauan SN, Selasa (20/3) kedua pasien yang masih duduk di sekolah dasar (SD) ini kondisinya masih tampak lemas, dan ada bintik merah masih nampak di tangan.
Kepala Rekam Medik Mirza SE mengatakan, saat ini memang masih ada dua pasien warga Sukorejo yang sedang menjalani rawat inap akibat serangan DBD.
"Tiga bulan lalu ada 28 kasus DBD, sedangkan Maret ini ada 14 kasus. Sementara itu 26 pasien yang sempat dirawat saat ini sudah kembali sehat," ungkapnya.
Sementara Direktur Rumah Sakit Besemah, Dr Edy Kenedy melalui Kepala Tata Usaha (TU) Anton, SE mengatakan, berdasarkan data dari rekam medik sudah ada laporan 14 pasien yang mengalami penyakit DBD. "Cukup berbeda dengan tahun lalu, kebanyakan kasus DBD dialami warga sekitar Kota Pagaralam, seperti Kecamatan pendopo, Lintang Kabupaten Empatlawang dan Kecamatan Jarai, Tanjungsakti, Pajarbulan, Kabupaten Lahat," ungkapnya.
Namun untuk beberapa bulan ini semuanya warga Pagaralam, justru pasien kiriman dari daerah tetangga kosong," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan, dr H Rasyidi Amrin mengatakan, faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakkan nyamuk Aedes Aegypti hingga menyebabkan meningkatnya kasus DBD di Pagaralam.
"Iklim yang sebentar panas sebentar hujan akan menyebabkan banyaknya genangan air di beberapa lokasi. Ini tentunya menjadi tempat yang sangat disenangi oleh nyamuk Aedes Aegypti untuk bersarang dan berkembang biak," katanya.
Untuk itu, kata dia, masyarakat harus memperhatikan kebersihan lingkungannya terutama pada saat cuaca yang tidak menentu dan juga selalu menerapkan prinsip 3-M dalam kehidupan sehari-hari yakni menimbun, menguras dan menutup.
"Karena banyak sekali tempat atau kontainer alami dan buatan manusia yang tergenang air yang bisa menjadi tempat berkembangnya nyamuk ini. Saat cuaca hujan, nyamuk bertelur dan panas membuat telur cepat matang sehingga berkembang lebih cepat," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah menerjukan petugas untuk melakukan foging atau penyemprotan jetik-jentik nyamuk terutama di sekitar tempat tinggal warga yang sudah mengalami serangan DBD, seperti kawasan padat penduduk dan kumuh. (asn)
Berdasarkan data dari Rumah Sakit daerah (RSD) Kota Pagaralam, hingga Maret 2012, 14 warga positif terserang Demam Berdarah Dangue (DBD), bahkan dua pasien Fadilah (11) dan Faras (7) warga Talang Paok RT 03 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagaralam Utara, masih menjalani rawat inap di zal Teratai.
Pantauan SN, Selasa (20/3) kedua pasien yang masih duduk di sekolah dasar (SD) ini kondisinya masih tampak lemas, dan ada bintik merah masih nampak di tangan.
Kepala Rekam Medik Mirza SE mengatakan, saat ini memang masih ada dua pasien warga Sukorejo yang sedang menjalani rawat inap akibat serangan DBD.
"Tiga bulan lalu ada 28 kasus DBD, sedangkan Maret ini ada 14 kasus. Sementara itu 26 pasien yang sempat dirawat saat ini sudah kembali sehat," ungkapnya.
Sementara Direktur Rumah Sakit Besemah, Dr Edy Kenedy melalui Kepala Tata Usaha (TU) Anton, SE mengatakan, berdasarkan data dari rekam medik sudah ada laporan 14 pasien yang mengalami penyakit DBD. "Cukup berbeda dengan tahun lalu, kebanyakan kasus DBD dialami warga sekitar Kota Pagaralam, seperti Kecamatan pendopo, Lintang Kabupaten Empatlawang dan Kecamatan Jarai, Tanjungsakti, Pajarbulan, Kabupaten Lahat," ungkapnya.
Namun untuk beberapa bulan ini semuanya warga Pagaralam, justru pasien kiriman dari daerah tetangga kosong," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan, dr H Rasyidi Amrin mengatakan, faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakkan nyamuk Aedes Aegypti hingga menyebabkan meningkatnya kasus DBD di Pagaralam.
"Iklim yang sebentar panas sebentar hujan akan menyebabkan banyaknya genangan air di beberapa lokasi. Ini tentunya menjadi tempat yang sangat disenangi oleh nyamuk Aedes Aegypti untuk bersarang dan berkembang biak," katanya.
Untuk itu, kata dia, masyarakat harus memperhatikan kebersihan lingkungannya terutama pada saat cuaca yang tidak menentu dan juga selalu menerapkan prinsip 3-M dalam kehidupan sehari-hari yakni menimbun, menguras dan menutup.
"Karena banyak sekali tempat atau kontainer alami dan buatan manusia yang tergenang air yang bisa menjadi tempat berkembangnya nyamuk ini. Saat cuaca hujan, nyamuk bertelur dan panas membuat telur cepat matang sehingga berkembang lebih cepat," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah menerjukan petugas untuk melakukan foging atau penyemprotan jetik-jentik nyamuk terutama di sekitar tempat tinggal warga yang sudah mengalami serangan DBD, seperti kawasan padat penduduk dan kumuh. (asn)
DPRD Babel Kunjungi Pemprov Sumsel
Palembang, SN
DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengunjungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Selasa (20/3) bertempat di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel. Kedatangan DPRD kepulauan Babel bertujuan untuk menjelaskan aset-aset yang sudah diserahkan ke Pemprov Sumsel.
Asisten II Pemprov Sumsel, Eddy hermanto mengatakan, pertemuan dengan DPRD Kepulauan Babel adalah untuk memperjelas data aset Pemprov yang sudah dikembalikan.
Eddy menambahkan, pada pertemuan ini juga ingin mengetahui apakah proses pengalihannya sudah memenuhi syarat atau belum.
“Dengan adanya pertemuan ini bukan berarti terjadi miss komunikasi atau menggugat. Melainkan mengecek aset apa saja yang sudah dikembalikan, siapa tau ada yang belum diserahkan,” tutur Eddy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Babel, Hamzah Suhaimin megungkapkan, kedatangan mereka ke Pemprov Sumsel adalah untuk mengecek aset milik Pemprov Sumsel. Sehingga persoalan tersebut bisa selesai.
“Kita memperoleh data tentang aset Pemprov di Babel dan Pangkal Pinang. Dengan adanya pertemuan ini bisa diketahui apakah pengalihan aset tersebut telah sesuai dengan prosedur atau belum,” jelasnya.
Hamzah menambahkan, untuk aset yang sudah dialihkan ke Pemprov Sumsel diantaranya tanah, serta bangunan seperti rumah dinas dan mess di Kabupaten Belitung.
“Jadi dengan pertemuan ini bisa kita ketahui aset yang sudah dialihkan. Kita ke sini ingin menelusuri proses pengalihannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur apa blum. Ini dilakukan, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” katanya. (pit)
DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengunjungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Selasa (20/3) bertempat di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel. Kedatangan DPRD kepulauan Babel bertujuan untuk menjelaskan aset-aset yang sudah diserahkan ke Pemprov Sumsel.
Asisten II Pemprov Sumsel, Eddy hermanto mengatakan, pertemuan dengan DPRD Kepulauan Babel adalah untuk memperjelas data aset Pemprov yang sudah dikembalikan.
Eddy menambahkan, pada pertemuan ini juga ingin mengetahui apakah proses pengalihannya sudah memenuhi syarat atau belum.
“Dengan adanya pertemuan ini bukan berarti terjadi miss komunikasi atau menggugat. Melainkan mengecek aset apa saja yang sudah dikembalikan, siapa tau ada yang belum diserahkan,” tutur Eddy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Babel, Hamzah Suhaimin megungkapkan, kedatangan mereka ke Pemprov Sumsel adalah untuk mengecek aset milik Pemprov Sumsel. Sehingga persoalan tersebut bisa selesai.
“Kita memperoleh data tentang aset Pemprov di Babel dan Pangkal Pinang. Dengan adanya pertemuan ini bisa diketahui apakah pengalihan aset tersebut telah sesuai dengan prosedur atau belum,” jelasnya.
Hamzah menambahkan, untuk aset yang sudah dialihkan ke Pemprov Sumsel diantaranya tanah, serta bangunan seperti rumah dinas dan mess di Kabupaten Belitung.
“Jadi dengan pertemuan ini bisa kita ketahui aset yang sudah dialihkan. Kita ke sini ingin menelusuri proses pengalihannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur apa blum. Ini dilakukan, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” katanya. (pit)
PDIP Muba Tolak Kenaikan BBM
Sekayu, SN
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) secara tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya akan diberlakukan pada 1 April 2012 mendatang. Pasalnya, kenaikan harga BBM kian memberatkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Muba.
Ketua DPC PDIP Muba, Beni Hernedi mengatakan dasar penolakan kenaikan BBM karena dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pada golongan masyarakat kecil, kaum petani dan pengusaha kecil. “Kita dengan tegas menolaknya, karena kebijakan itu tidak populis yang justru memberatkan masyarakat,” bebernya di kantor DPC PDIP Muba, Selasa (20/3) sekitar pukul 15.00 WIB.
Menurut Beni yang juga wakil Bupati Muba, dampak kenaikan BBM kian dirasakan seluruh elemen masyarakat. Misalkan saja untuk petani, kenaikkan BBM akan diikuti oleh kenaikkan harga kebutuhan dan alat-alat pertanian seperti pupuk, saprodi dan lainnya. “Dengan naiknya BBM itu tidak diimbangi dengan hasil produksi dan harga jual yang rendah,” ujarb Beni.
Beni menambahkan,usaha kecil juga akan terpukul dengan kenaikan BBM ini. Betapa tidak, kenaikan itu akan mendorong kenaikan biaya produksi sebagai harus menambah modal usaha untuk mengimbangi harga-harga modal seperti bahan pokok yang tentunya akan naik seiring kenaikkan BBM.
“Yang jelas ongkos akan ada kenaikkan ongkos angkut dan lainnya. Sehingga mereka bisa gulung tikar,” katanya.
Beni menegaskan, kenaikan BBM juga akan menaikkan harga material pembangunan sehingga mengurangi volume pekerjaan atau mengurangi jumlah proyek pembangunan.
PDIP Muba, ungkap Beni, menilai pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) oleh pemerintah terhadap kenaikan harga BBM tidaklah tepat dan tidak beralasan. Pasalnya, bantuan itu justru akan mencelakan masyarakat karena mendidik mental masyarakat menjadi pengemis.
“Harusnya pemerintah membantu masyarakat dengan dibangun insfrastruktur hingga kepelosok bukan membagi-bagikan uang yang tidak mendidik,” pungkasnya.
Pernyataan Ketua DPC PDIP Muba itu sangat didukung jajarannya dengan mengeluarkan pernyataan sikap. Ada sebelas pengurus DPC turut melakukan pernyataan tersebut. Seperti Wakil Ketua , A Rivai, H Bambang,Rozali Ibrahim, Armedi, Ahmadi Dausat, H Ismail, Setiabudi Lamin dan lainnya. (her)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) secara tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya akan diberlakukan pada 1 April 2012 mendatang. Pasalnya, kenaikan harga BBM kian memberatkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Muba.
Ketua DPC PDIP Muba, Beni Hernedi mengatakan dasar penolakan kenaikan BBM karena dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pada golongan masyarakat kecil, kaum petani dan pengusaha kecil. “Kita dengan tegas menolaknya, karena kebijakan itu tidak populis yang justru memberatkan masyarakat,” bebernya di kantor DPC PDIP Muba, Selasa (20/3) sekitar pukul 15.00 WIB.
Menurut Beni yang juga wakil Bupati Muba, dampak kenaikan BBM kian dirasakan seluruh elemen masyarakat. Misalkan saja untuk petani, kenaikkan BBM akan diikuti oleh kenaikkan harga kebutuhan dan alat-alat pertanian seperti pupuk, saprodi dan lainnya. “Dengan naiknya BBM itu tidak diimbangi dengan hasil produksi dan harga jual yang rendah,” ujarb Beni.
Beni menambahkan,usaha kecil juga akan terpukul dengan kenaikan BBM ini. Betapa tidak, kenaikan itu akan mendorong kenaikan biaya produksi sebagai harus menambah modal usaha untuk mengimbangi harga-harga modal seperti bahan pokok yang tentunya akan naik seiring kenaikkan BBM.
“Yang jelas ongkos akan ada kenaikkan ongkos angkut dan lainnya. Sehingga mereka bisa gulung tikar,” katanya.
Beni menegaskan, kenaikan BBM juga akan menaikkan harga material pembangunan sehingga mengurangi volume pekerjaan atau mengurangi jumlah proyek pembangunan.
PDIP Muba, ungkap Beni, menilai pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) oleh pemerintah terhadap kenaikan harga BBM tidaklah tepat dan tidak beralasan. Pasalnya, bantuan itu justru akan mencelakan masyarakat karena mendidik mental masyarakat menjadi pengemis.
“Harusnya pemerintah membantu masyarakat dengan dibangun insfrastruktur hingga kepelosok bukan membagi-bagikan uang yang tidak mendidik,” pungkasnya.
Pernyataan Ketua DPC PDIP Muba itu sangat didukung jajarannya dengan mengeluarkan pernyataan sikap. Ada sebelas pengurus DPC turut melakukan pernyataan tersebut. Seperti Wakil Ketua , A Rivai, H Bambang,Rozali Ibrahim, Armedi, Ahmadi Dausat, H Ismail, Setiabudi Lamin dan lainnya. (her)
Pemkot Gagas BBG Untuk Sepeda Motor
Palembang, SN
Pemerintah Kota (Pemkot) kembali akan menggagas bahan bakar minyak (BBM) untuk dirubah menggunakan bahan bakar gas (BBG), namun kali ini dikhususkan bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor. Usulan ini dilontarkan Walikota Palembang Eddy Santana Putra.
Menurutnya, kenaikan BBM pada April mendatang sangat mempengaruhi para pemilik kendaraan sepeda motor, untuk itu pihaknya mempunyai usulan akan mengganti BBM itu dengan BBG sesuai apa yang telah di uji pada transportasi angkutan umum beberapa waktu lalu.
"Sudah ada rencana untuk mengganti BBM menjadi gas pada kendaraan bermotor, namun kita akan carikan dulu tabungnya. Karena tabung untuk mobil tentu berbeda dengan motor," katanya Selasa (20/3).
Dengan adanya pergantian bahan bakar ini tentu mempunyai pengaruh besar saat kenaikan BBM nanti, sebab bahan bakar mengggunakan gas ini jauh lebih irit dibandingkan dengan minyak. Apalagi utamanya lebih meringankan masyarakat karena tidak ada lagi subsidi minyak dari Pemerintah pusat. "BBM dikonfersi ke BBG malah akan membantu pengguna," jelasnya.
Sebelumnya Pemkot melalui Dishub telah bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah BBM menjadi BBG, sebanyak 200 unit kendaraan roda empat jenis angkutan umum diuji pergantian menggunakan BBG atau Converter Kit. Sehingga hal tersebut akan diuji cobakan juga pada sepeda motor saat kenaikan BBM nanti sebesar 30 persen, "Kita akan lakukan pergantian tersebut dalam waktu dekat, karena tabungnya mesti disesuaikan. Yang jelas tabungnya kita cari dulu," ujar dia.
Selain itu, pihaknya tengah merencanakan juga jelang kenaikan BBM nanti kendaraan dinas diruang lingkup Pemkot bakal menggunakan BBG tersebut. "Sebagai langkah awal 100 unit kendaraan dinas Pemkot akan diuji coba, biayanya pun cukup mahal satu kendaraan mencapai Rp 15 juta." katanya.
Meski terbilang tinggi, pihaknya tetap akan mengupayakan hal itu lantaran telah mengajukan bantuan ke Kementrian ESDM untuk kendaraan dinas. Namun jika tak ada realisasi dari pusat, pihaknya akan mengalokasikan dana tersebut dari APBD. "Kita telah ajukan ke pusat untuk mendapatkan bantuan. Jika tidak ada lanjutan, dana APBD yang akan dialokasikan untuk kendaraan dinas itu." katanya.(win)
Pemerintah Kota (Pemkot) kembali akan menggagas bahan bakar minyak (BBM) untuk dirubah menggunakan bahan bakar gas (BBG), namun kali ini dikhususkan bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor. Usulan ini dilontarkan Walikota Palembang Eddy Santana Putra.
Menurutnya, kenaikan BBM pada April mendatang sangat mempengaruhi para pemilik kendaraan sepeda motor, untuk itu pihaknya mempunyai usulan akan mengganti BBM itu dengan BBG sesuai apa yang telah di uji pada transportasi angkutan umum beberapa waktu lalu.
"Sudah ada rencana untuk mengganti BBM menjadi gas pada kendaraan bermotor, namun kita akan carikan dulu tabungnya. Karena tabung untuk mobil tentu berbeda dengan motor," katanya Selasa (20/3).
Dengan adanya pergantian bahan bakar ini tentu mempunyai pengaruh besar saat kenaikan BBM nanti, sebab bahan bakar mengggunakan gas ini jauh lebih irit dibandingkan dengan minyak. Apalagi utamanya lebih meringankan masyarakat karena tidak ada lagi subsidi minyak dari Pemerintah pusat. "BBM dikonfersi ke BBG malah akan membantu pengguna," jelasnya.
Sebelumnya Pemkot melalui Dishub telah bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah BBM menjadi BBG, sebanyak 200 unit kendaraan roda empat jenis angkutan umum diuji pergantian menggunakan BBG atau Converter Kit. Sehingga hal tersebut akan diuji cobakan juga pada sepeda motor saat kenaikan BBM nanti sebesar 30 persen, "Kita akan lakukan pergantian tersebut dalam waktu dekat, karena tabungnya mesti disesuaikan. Yang jelas tabungnya kita cari dulu," ujar dia.
Selain itu, pihaknya tengah merencanakan juga jelang kenaikan BBM nanti kendaraan dinas diruang lingkup Pemkot bakal menggunakan BBG tersebut. "Sebagai langkah awal 100 unit kendaraan dinas Pemkot akan diuji coba, biayanya pun cukup mahal satu kendaraan mencapai Rp 15 juta." katanya.
Meski terbilang tinggi, pihaknya tetap akan mengupayakan hal itu lantaran telah mengajukan bantuan ke Kementrian ESDM untuk kendaraan dinas. Namun jika tak ada realisasi dari pusat, pihaknya akan mengalokasikan dana tersebut dari APBD. "Kita telah ajukan ke pusat untuk mendapatkan bantuan. Jika tidak ada lanjutan, dana APBD yang akan dialokasikan untuk kendaraan dinas itu." katanya.(win)
Cicil Rumah Sehari Rp 10 Ribu
Palembang, SN
Demi memenuhi kebutuhan masyrakat dalam hal tempat tinggal, Pemrintah Kota (pemkot) Palembang akan mengembangkan perumahan bagi masyrakat berpenghasilan rendah dengan sistem pembayaran harian.
“Bagi masyrakat yang berminat, cicilannya Rp 10 ribu per hari,” ujar Direktur Operasional PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Yusransyah Ishak, di kantor Walikota, Selasa (20/3).
Kebijakan ini salah satu upaya pemerintah menyediakan rumah layak huni bagi warga kurang mampu, sekaligus mengurangi kawasan kumuh di Palembang.
Saat ini, kata Yusransyah, dibangun 140 rumah murah di kawasan 3-4 Ulu, tepatnya di Jalan Jaya Laksana dan Jalan Prajurit Nang Yu. “Sudah 124 yang selesai dibangun dan mulai ditempati. Sisanya segera rampung,” ujarnya.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan 150 rumah di kawasan 5 Ulu. Hanya saja, pemerintah tak lagi menyubsidi lahan, pemasangan listrik, dan air bersih-seperti di kawasan 3-4 Ulu.
“Tapi warga tetap mencicil Rp 10 ribu per hari,” kata Yusransyah, seraya menambahkan, pihaknya akan mencari pihak ketiga untuk pengembangan rumah murah ini. Pihak ketiga inilah, katanya, yang akan mencari solusi untuk lahan, listrik, dan air bersih.
Sebelumnya, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan rumah murah di kota berpenduduk lumayan padat ini.
“Seterusnya bakal kita bangun. Supaya tidak ada lagi kekumuhan. Tak hanya di Seberang Ulu, tapi juga di Seberang Ilir, Tapi fokus kita di Seberang Ulu dulu. Karena di sini masih banyak rumah kumuh,” ujar Eddy.
Eddy menambahkan, pemerintah juga akan menyediakan ruang publik, seperti taman bermain bagi anak, saat merelokasi daerah kumuh. “Supaya tidak ada lagi anak-anak yang bermain di gang-gang sempit,” katanya.(win)
Demi memenuhi kebutuhan masyrakat dalam hal tempat tinggal, Pemrintah Kota (pemkot) Palembang akan mengembangkan perumahan bagi masyrakat berpenghasilan rendah dengan sistem pembayaran harian.
“Bagi masyrakat yang berminat, cicilannya Rp 10 ribu per hari,” ujar Direktur Operasional PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Yusransyah Ishak, di kantor Walikota, Selasa (20/3).
Kebijakan ini salah satu upaya pemerintah menyediakan rumah layak huni bagi warga kurang mampu, sekaligus mengurangi kawasan kumuh di Palembang.
Saat ini, kata Yusransyah, dibangun 140 rumah murah di kawasan 3-4 Ulu, tepatnya di Jalan Jaya Laksana dan Jalan Prajurit Nang Yu. “Sudah 124 yang selesai dibangun dan mulai ditempati. Sisanya segera rampung,” ujarnya.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan 150 rumah di kawasan 5 Ulu. Hanya saja, pemerintah tak lagi menyubsidi lahan, pemasangan listrik, dan air bersih-seperti di kawasan 3-4 Ulu.
“Tapi warga tetap mencicil Rp 10 ribu per hari,” kata Yusransyah, seraya menambahkan, pihaknya akan mencari pihak ketiga untuk pengembangan rumah murah ini. Pihak ketiga inilah, katanya, yang akan mencari solusi untuk lahan, listrik, dan air bersih.
Sebelumnya, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan rumah murah di kota berpenduduk lumayan padat ini.
“Seterusnya bakal kita bangun. Supaya tidak ada lagi kekumuhan. Tak hanya di Seberang Ulu, tapi juga di Seberang Ilir, Tapi fokus kita di Seberang Ulu dulu. Karena di sini masih banyak rumah kumuh,” ujar Eddy.
Eddy menambahkan, pemerintah juga akan menyediakan ruang publik, seperti taman bermain bagi anak, saat merelokasi daerah kumuh. “Supaya tidak ada lagi anak-anak yang bermain di gang-gang sempit,” katanya.(win)
Dalam Tiga Tahun, Penasum Turun Drastis
Palembang, SN
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palembang mencatat, jumlah pengguna narkoba jarum suntik (penasun) menunjukan penurunan yang signifikan dalam hitungan tiga tahun.
Tercatat dari sensus penasun di 16 Kecamatan di Kota Palembang untuk tahun 2009 sebanyak 1.152 penasun. Jumlah ini turun berdasarkan data terbaru yang dilakukan KPA hingga sekarang yakni 338 penasun.
Dari pendataan penasun di 16 kecamatan tersebut, Kecamatan Ilir Timur (IT) II paling banyak pengguna narkoba jarum suntik yaitu sebanyak 59 orang. Diikuti Kecamatan Seberang Ulu (SU) II sebanyak 57 orang, kemudian Sukarame sebanyak 41 orang dan Kecamatan Ilir Barat (IB) I sebanyak 30 orang. Jumlah ini berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan KPA Kota Palembang di tahun 2010 yang total keseluruhan 338 penasun.
“Penguna Narkoba Jarum Suntik (penasun) di kota Palembang menunjukan penurunan yang signifikan hanya dalam hitungan tiga tahun. Kalau tahun 2009 hasil pendataan kita di 16 kecamatan angkanya sama, artinya tidak ada jumlah yang menonjol dari satu Kecamatan dari Kecataman yang lain untuk penasun untuk sekarang ini,” jelas Sekretaris KPA Kota Palembang, Zailani UD disela-sela sosialisasi Penasun di hotel Best Skip, kemarin (20/3).
Menurut dia, dari jumlah penasun yang mencapai puncaknya di tahun 2009 kemarin hingga saat ini berhaasil ditekan mencapai 97 persen dari penasun yang ada. “Pendataan 2009 jumlah penasun terbilang sangat banyak yakni mencapai 1.152 orang, namun hingga saat ini hasil pendataan terbaru yang dilakukan KPA berkerja sama dengan lembaga terkait terjadi angka penurunan yang sangat dratis yakni 338 orang,” ungkapnya.
Penurunan jumlah tersebut, kata Zailani, selain factor kesadaran penasun-nya sendiri, juga banyaknya peralihan penggunaan obat pengganti sebagai langkah untuk mengurangi kecanduan narkoba. “Ya, kemungkinan meraka banyak beralih mengunakan metadhon, tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah yang besar berkurangnya penasun kerana kesadaran si penguna akan bahaya narkoba yang digunakan,”jelasnya
Untuk itulah, KPA terus gencar memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada penasun, khususnya mereka yang beresiko tinggi penularan HIV/AIDS. Nah, penasun juga berpotensi akan penyebaran virus HIV/AIDS.”Penasun ini lah yang sangat berpetensi untuk penyebaran HIV/Aids karena dari pengunaan jarum suntik tidak streil atau dipakai secara bersama sangat mudah berjangkitnya penyakit mematikan tersebut,”ungkapnya.
KPA tidak menargetkan berapa banyak jumlah penasun yang dapat ditangani melalui program KPA dengan penyluhan secara rutin. Namun KPA mengharapkan dengan upaya yang dilakukan, jumlah penasun dapat berkurang dengan kesadaran dari diri mereka sendiri. Termasuk dari rekan-rekannya yang dapat memberikan informasi secara benar tentang bahaya penularan virus HIV/AIDS lewat penggunaan jarum suntik.
”Sosialisasi dan komunikasi terus kita lakukan kepada penasun yang ad dibinaa KPA dengan harapan mereka dapat memberikan informasi tentang sosialisasi yang kita berikan kepada rekan atau teman mereka,” tukasnya.(win)
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palembang mencatat, jumlah pengguna narkoba jarum suntik (penasun) menunjukan penurunan yang signifikan dalam hitungan tiga tahun.
Tercatat dari sensus penasun di 16 Kecamatan di Kota Palembang untuk tahun 2009 sebanyak 1.152 penasun. Jumlah ini turun berdasarkan data terbaru yang dilakukan KPA hingga sekarang yakni 338 penasun.
Dari pendataan penasun di 16 kecamatan tersebut, Kecamatan Ilir Timur (IT) II paling banyak pengguna narkoba jarum suntik yaitu sebanyak 59 orang. Diikuti Kecamatan Seberang Ulu (SU) II sebanyak 57 orang, kemudian Sukarame sebanyak 41 orang dan Kecamatan Ilir Barat (IB) I sebanyak 30 orang. Jumlah ini berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan KPA Kota Palembang di tahun 2010 yang total keseluruhan 338 penasun.
“Penguna Narkoba Jarum Suntik (penasun) di kota Palembang menunjukan penurunan yang signifikan hanya dalam hitungan tiga tahun. Kalau tahun 2009 hasil pendataan kita di 16 kecamatan angkanya sama, artinya tidak ada jumlah yang menonjol dari satu Kecamatan dari Kecataman yang lain untuk penasun untuk sekarang ini,” jelas Sekretaris KPA Kota Palembang, Zailani UD disela-sela sosialisasi Penasun di hotel Best Skip, kemarin (20/3).
Menurut dia, dari jumlah penasun yang mencapai puncaknya di tahun 2009 kemarin hingga saat ini berhaasil ditekan mencapai 97 persen dari penasun yang ada. “Pendataan 2009 jumlah penasun terbilang sangat banyak yakni mencapai 1.152 orang, namun hingga saat ini hasil pendataan terbaru yang dilakukan KPA berkerja sama dengan lembaga terkait terjadi angka penurunan yang sangat dratis yakni 338 orang,” ungkapnya.
Penurunan jumlah tersebut, kata Zailani, selain factor kesadaran penasun-nya sendiri, juga banyaknya peralihan penggunaan obat pengganti sebagai langkah untuk mengurangi kecanduan narkoba. “Ya, kemungkinan meraka banyak beralih mengunakan metadhon, tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah yang besar berkurangnya penasun kerana kesadaran si penguna akan bahaya narkoba yang digunakan,”jelasnya
Untuk itulah, KPA terus gencar memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada penasun, khususnya mereka yang beresiko tinggi penularan HIV/AIDS. Nah, penasun juga berpotensi akan penyebaran virus HIV/AIDS.”Penasun ini lah yang sangat berpetensi untuk penyebaran HIV/Aids karena dari pengunaan jarum suntik tidak streil atau dipakai secara bersama sangat mudah berjangkitnya penyakit mematikan tersebut,”ungkapnya.
KPA tidak menargetkan berapa banyak jumlah penasun yang dapat ditangani melalui program KPA dengan penyluhan secara rutin. Namun KPA mengharapkan dengan upaya yang dilakukan, jumlah penasun dapat berkurang dengan kesadaran dari diri mereka sendiri. Termasuk dari rekan-rekannya yang dapat memberikan informasi secara benar tentang bahaya penularan virus HIV/AIDS lewat penggunaan jarum suntik.
”Sosialisasi dan komunikasi terus kita lakukan kepada penasun yang ad dibinaa KPA dengan harapan mereka dapat memberikan informasi tentang sosialisasi yang kita berikan kepada rekan atau teman mereka,” tukasnya.(win)
Langganan:
Postingan (Atom)