Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Jumat, 09 Maret 2012
Kemenangan Dramatis Sriwijaya FC
Palembang, SN
Lewat laga yang cukup menegangkan Sriwijaya FC berhasil mengatasi tamunya Mitra Kukar dengan skor tipis 4-3, Kamis (8/3) di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Kemenangan ini memantapkan Laskar Wong Kito di posisi puncak klasemen Liga Super Indonesia (ISL).
Atas kemenangan ini Sriwijaya FC mantap di peringkat atas ISL dengan mengemas 33 poin dari 16 kali laga. Sementara Mitra Kukar yang banyak diperkuat mantan pemain SFC berada di peringkat empat dengan mengumpulkan 24 poin hasil 14 kali pertandingan.
Kemenangan yang didapat Sriwijaya FC atas Mitra Kukar tersebut berlangsung dramatis dan menegangkan walaupun di babak pertama Keith Kayamba cs sempat unggul telak 3-1. Namun di
babak kedua Mitra yang bermain di kandang lawan tidak menyerah meski mengawali paruh kedua dengan bermain 10 orang setelah bek sekaligus kapten Hamka Hamzah mendapatkan kartu merah. Tekanan tetap dilakukan oleh anak asuh Simon McMenemy.
Tampil dengan penuh percaya diri, Keith Kayamba cs langsung tampil menyerang dan berhasil menekan pertahanan Mitra Kukar. Hasilnya Sriwijaya FC unggul di menit kesembilan. Salah satu pemain Mitra Kukar bermaksud membuang bola, tapi bola malah mengenai M. Ridwan dan kemudian berbalik ke arah gawang Hendro Kartiko.
Laskar Wong Kito berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-25. Tendangan penjuru Firman Utina berhasil dikonversi menjadi gol oleh Thierry Gatushi dengan kepalanya.
Memasuki menit ke-36, Sriwijaya mencetak gol ketiga. Keith Kayamba Gumbs yang lolos dari jebakan offside tinggal berhadapan dengan Hendro di kotak penalti Mitra Kukar.
Namun, Kayamba tak egois dan lebih memilih mengoper bola ke Ridwan. Tanpa kesulitan, Ridwan mengirim bola ke dalam gawang.
Gol Ridwan itu menuai protes dari pemain-pemain tim tamu. Mereka menilai telah terjadi offside sebelumnya.
Gara-gara protes keras itu, pertandingan sempat terhenti beberapa menit. Hamka Hamzah bahkan dikartu merah wasit Jumadi Efendi karena melancarkan protes keras.
Di masa injury time babak pertama, Mitra Kukar mendapat hadiah penalti setelah Zulham Zamrun dijatuhkan kiper Sriwijaya, Rifky Mokodompit, di area terlarang. Zulham maju sebagai algojo dan menjalankan tugasnya tanpa cacat.
Di babak kedua, Mitra Kukar berhasil bangkit bahkan berhasil memperkecil keunggulan di menit 61. Gol itu berawal dari kesalahan Mokodompit yang tak lengket menangkap bola sundulan Jajang Mulyana. Meski laju bola tak terlalu kencang, Mokodompit tak bisa menjinakkannya dan si kulit bundar pun bergulir ke gawangnya.
Berselang tujuh menit, Sriwijaya mengubah skor menjadi 4-2. Memanfaatkan umpan terobosan Firman, Kayamba mengecoh Hendro dan kemudian melesakkan bola ke gawang kosong.
Mitra Kukar tak menyerah begitu saja. Di menit ke-80, mereka kembali bikin gol lewat kaki Marcus Bent. Meski dikawal Nova Arianto, eks striker Charlton Athletic itu tetap bisa mengirim bola ke gawang yang sudah ditinggalkan Mokodompit.
Mitra Kukar kemudian berusaha mencari gol penyama di sisa waktu. Namun, usaha mereka tak berhasil. Sriwijaya menang 4-3.
Mengomentari pertandingan tersebut, Pelatih Mitra Kukar, Simon Mcmanemy mengakui kalau Sriwijaya FC mampu tampil baik dan layak menang. Sementara mengenai kepemimpinan wasit, Simon menolak memberikan tanggapannya.
"Saya tidak mau mengomentari kepemimpinan wasit, karena ini pertandingan. Lagi pula, saya memang tidak pernah mempermasalahkan itu," ujarnya.
"Saya akui Sriwijaya FC is good team. Tim yang bagus dan pertandingan hari ini juga berjalan dengan luar biasa. Tetapi para pemain juga memberikan perlawanan yang luar biasa," ujar dia.
Sementara pelatih Kas Hartadi mengaku, pertandingan antara Sriwijaya FC dan Mitra Kukar menjadi pertandingan yang menegangkan bagi dia terutama di babak kedua. Ia tidak menyangka kalau Mitra Kukar mampu bangkit di babak kedua dan berhasil mencetak dua gol.
"Saya serasa mau jantungan, terutama dua gol terakhir. Usai laga ini saya mau evaluasi lini pertahanan," terang Kas.
Ia menilai ada beberapa kesalahan yang dilakukan para pemain belakangnya terutama saat mereka telah unggul di babak pertama. Sehingga di babak kedua sedikit terlena dan terlalu fokus pada penyerangan. Meski demikian ia cukup puas dengan kemenangan ini karena target tiga poin telah tercapai.
Diwarnai Kerusuhan
Sayangnya kemenangan Sriwijaya FC ini dinodai aksi kerusuhan pasca laga yang berlangsung di luar stadion. Kerusuhan massal sendiri diawali di dalam stadion setelah para supporter saling lempar botol. Aksi ini berlanjut setelah laga usai dan berlangsung sekitar Tugu Parameswara.
Dalam aksi kerusuhan satu unit sepeda motor dirusak massa dan beberapa supporter sempat diamankan petugas. Guna mengantisipasi berlanjutnya kerusuhan tersebut, petugas kepolisian juga merazia beberapa bus kota yang membawa supporter saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman.
Dari razia ini petugas mengamankan barang-barang yang dianggap berbahaya seperti ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang yang besar serta gear motor yang diikat penggunakan ikat pinggang. Selain itu batu-batu yang berserakan juga ikut dibersihkan. (rhd)
Lewat laga yang cukup menegangkan Sriwijaya FC berhasil mengatasi tamunya Mitra Kukar dengan skor tipis 4-3, Kamis (8/3) di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Kemenangan ini memantapkan Laskar Wong Kito di posisi puncak klasemen Liga Super Indonesia (ISL).
Atas kemenangan ini Sriwijaya FC mantap di peringkat atas ISL dengan mengemas 33 poin dari 16 kali laga. Sementara Mitra Kukar yang banyak diperkuat mantan pemain SFC berada di peringkat empat dengan mengumpulkan 24 poin hasil 14 kali pertandingan.
Kemenangan yang didapat Sriwijaya FC atas Mitra Kukar tersebut berlangsung dramatis dan menegangkan walaupun di babak pertama Keith Kayamba cs sempat unggul telak 3-1. Namun di
babak kedua Mitra yang bermain di kandang lawan tidak menyerah meski mengawali paruh kedua dengan bermain 10 orang setelah bek sekaligus kapten Hamka Hamzah mendapatkan kartu merah. Tekanan tetap dilakukan oleh anak asuh Simon McMenemy.
Tampil dengan penuh percaya diri, Keith Kayamba cs langsung tampil menyerang dan berhasil menekan pertahanan Mitra Kukar. Hasilnya Sriwijaya FC unggul di menit kesembilan. Salah satu pemain Mitra Kukar bermaksud membuang bola, tapi bola malah mengenai M. Ridwan dan kemudian berbalik ke arah gawang Hendro Kartiko.
Laskar Wong Kito berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-25. Tendangan penjuru Firman Utina berhasil dikonversi menjadi gol oleh Thierry Gatushi dengan kepalanya.
Memasuki menit ke-36, Sriwijaya mencetak gol ketiga. Keith Kayamba Gumbs yang lolos dari jebakan offside tinggal berhadapan dengan Hendro di kotak penalti Mitra Kukar.
Namun, Kayamba tak egois dan lebih memilih mengoper bola ke Ridwan. Tanpa kesulitan, Ridwan mengirim bola ke dalam gawang.
Gol Ridwan itu menuai protes dari pemain-pemain tim tamu. Mereka menilai telah terjadi offside sebelumnya.
Gara-gara protes keras itu, pertandingan sempat terhenti beberapa menit. Hamka Hamzah bahkan dikartu merah wasit Jumadi Efendi karena melancarkan protes keras.
Di masa injury time babak pertama, Mitra Kukar mendapat hadiah penalti setelah Zulham Zamrun dijatuhkan kiper Sriwijaya, Rifky Mokodompit, di area terlarang. Zulham maju sebagai algojo dan menjalankan tugasnya tanpa cacat.
Di babak kedua, Mitra Kukar berhasil bangkit bahkan berhasil memperkecil keunggulan di menit 61. Gol itu berawal dari kesalahan Mokodompit yang tak lengket menangkap bola sundulan Jajang Mulyana. Meski laju bola tak terlalu kencang, Mokodompit tak bisa menjinakkannya dan si kulit bundar pun bergulir ke gawangnya.
Berselang tujuh menit, Sriwijaya mengubah skor menjadi 4-2. Memanfaatkan umpan terobosan Firman, Kayamba mengecoh Hendro dan kemudian melesakkan bola ke gawang kosong.
Mitra Kukar tak menyerah begitu saja. Di menit ke-80, mereka kembali bikin gol lewat kaki Marcus Bent. Meski dikawal Nova Arianto, eks striker Charlton Athletic itu tetap bisa mengirim bola ke gawang yang sudah ditinggalkan Mokodompit.
Mitra Kukar kemudian berusaha mencari gol penyama di sisa waktu. Namun, usaha mereka tak berhasil. Sriwijaya menang 4-3.
Mengomentari pertandingan tersebut, Pelatih Mitra Kukar, Simon Mcmanemy mengakui kalau Sriwijaya FC mampu tampil baik dan layak menang. Sementara mengenai kepemimpinan wasit, Simon menolak memberikan tanggapannya.
"Saya tidak mau mengomentari kepemimpinan wasit, karena ini pertandingan. Lagi pula, saya memang tidak pernah mempermasalahkan itu," ujarnya.
"Saya akui Sriwijaya FC is good team. Tim yang bagus dan pertandingan hari ini juga berjalan dengan luar biasa. Tetapi para pemain juga memberikan perlawanan yang luar biasa," ujar dia.
Sementara pelatih Kas Hartadi mengaku, pertandingan antara Sriwijaya FC dan Mitra Kukar menjadi pertandingan yang menegangkan bagi dia terutama di babak kedua. Ia tidak menyangka kalau Mitra Kukar mampu bangkit di babak kedua dan berhasil mencetak dua gol.
"Saya serasa mau jantungan, terutama dua gol terakhir. Usai laga ini saya mau evaluasi lini pertahanan," terang Kas.
Ia menilai ada beberapa kesalahan yang dilakukan para pemain belakangnya terutama saat mereka telah unggul di babak pertama. Sehingga di babak kedua sedikit terlena dan terlalu fokus pada penyerangan. Meski demikian ia cukup puas dengan kemenangan ini karena target tiga poin telah tercapai.
Diwarnai Kerusuhan
Sayangnya kemenangan Sriwijaya FC ini dinodai aksi kerusuhan pasca laga yang berlangsung di luar stadion. Kerusuhan massal sendiri diawali di dalam stadion setelah para supporter saling lempar botol. Aksi ini berlanjut setelah laga usai dan berlangsung sekitar Tugu Parameswara.
Dalam aksi kerusuhan satu unit sepeda motor dirusak massa dan beberapa supporter sempat diamankan petugas. Guna mengantisipasi berlanjutnya kerusuhan tersebut, petugas kepolisian juga merazia beberapa bus kota yang membawa supporter saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman.
Dari razia ini petugas mengamankan barang-barang yang dianggap berbahaya seperti ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang yang besar serta gear motor yang diikat penggunakan ikat pinggang. Selain itu batu-batu yang berserakan juga ikut dibersihkan. (rhd)
Banyuasin Jadi Target Kerjasama Negara ASEAN
Banyuasin, SN
11 Negara-negara ASEAN minus Miyanmar dan Laos menargetkan akan menjalin kerjasama dalam bidang Agricultural dengan Banyuasin. Karena Banyuasin memiliki sekolah atau perguruan pertanian yakni SPP Sembawa.
Hal ini dikatakan oleh Kabid regional pusat kerjasama Luar Negeri Kementrian Pertanian RI Andi Jaya Darmawan disela-sela kunjungan lapangan di Balai Perkebunan (Balitbun) Sembawa dalam pertemuan Asean-India Working Group on Agricultural, Kamis (8/3).
Andi Jaya D mengatakan, pertemuan antar perguruan-perguruan atau sekolah agricultural se Asean ditargetkan akan mencapai kerjasama dibidang agricultur, kerjasama bidang industri, kehutanan, dan perikanan.
Kerjasama Asean-India bidang lembaga pendidikan tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi Indonesia karena Indonesia bisa bertukar informasi agriculture, industri, kehutanan dan perikanan.
Acara yang dihadiri oleh Asisten Director General (EQR) Indian Concil Of Agricultural Reseach Dr RK Mittal diisi dengan penyampain materi tentang sejumlah keunggulan budidaya tanaman karet oleh Balit Sembawa.
Acara yang hanya digelar selama 3 jam di Balit bun Sembawa kemudian diisi juga dengan demo penyetekan bibit karet Unggul yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan.
Sementara Bupati Banyuasin, Amirudddin Inoed menambahkan, kerjasama bidang tanaman pangan ini dengan India membuat negara-negara asean tertarik dengan agricultur India.Dan India bisa menjadi contoh negara-negara dikawasan Asean dalam bidang pertaniannya. Hasil padi India luar biasa, seperti benih Padi Hibrida yang baru uji coba di Banyuasin bisa ditiru. Namun karena padi Hibrida DG I farietas India tesebut baru diuji coba tanam di Banyuasin tahun 2011 padi jenis itu harus seleksi uji regional yang dilakukan oleh Kementrian pertanian.
“Padi hibrida India bila akan ditanam di lahan pasang surut perlu uji secara regional melalui kentrian RI, karena baru tentu perlu adaptasi sehingga benih mereka bisa tumbuh dengan hasil yang sama di India,” kata Amiruddin.
Amiruddin mengatakan, kalau jenis DG1 farietas India ditanam di lahan irigasi bisa menghasilkan 9 ton per ha, sementara kalau di India kabarnya bisa mencapai 14 ton per ha, sedangkan kemarin coba ditanam di Banyuasin baru mencapai 7 ton per ha.
“Benih faritas DG 1 ini di Banyuasin masih sangat terbatas, perlu dikembangkan namun untuk kebutuhan besar harus memesan kepada perusahaan benih SHS yang ada kantornya di OKUT," ujar Amiruddin. (sir)
11 Negara-negara ASEAN minus Miyanmar dan Laos menargetkan akan menjalin kerjasama dalam bidang Agricultural dengan Banyuasin. Karena Banyuasin memiliki sekolah atau perguruan pertanian yakni SPP Sembawa.
Hal ini dikatakan oleh Kabid regional pusat kerjasama Luar Negeri Kementrian Pertanian RI Andi Jaya Darmawan disela-sela kunjungan lapangan di Balai Perkebunan (Balitbun) Sembawa dalam pertemuan Asean-India Working Group on Agricultural, Kamis (8/3).
Andi Jaya D mengatakan, pertemuan antar perguruan-perguruan atau sekolah agricultural se Asean ditargetkan akan mencapai kerjasama dibidang agricultur, kerjasama bidang industri, kehutanan, dan perikanan.
Kerjasama Asean-India bidang lembaga pendidikan tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi Indonesia karena Indonesia bisa bertukar informasi agriculture, industri, kehutanan dan perikanan.
Acara yang dihadiri oleh Asisten Director General (EQR) Indian Concil Of Agricultural Reseach Dr RK Mittal diisi dengan penyampain materi tentang sejumlah keunggulan budidaya tanaman karet oleh Balit Sembawa.
Acara yang hanya digelar selama 3 jam di Balit bun Sembawa kemudian diisi juga dengan demo penyetekan bibit karet Unggul yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan.
Sementara Bupati Banyuasin, Amirudddin Inoed menambahkan, kerjasama bidang tanaman pangan ini dengan India membuat negara-negara asean tertarik dengan agricultur India.Dan India bisa menjadi contoh negara-negara dikawasan Asean dalam bidang pertaniannya. Hasil padi India luar biasa, seperti benih Padi Hibrida yang baru uji coba di Banyuasin bisa ditiru. Namun karena padi Hibrida DG I farietas India tesebut baru diuji coba tanam di Banyuasin tahun 2011 padi jenis itu harus seleksi uji regional yang dilakukan oleh Kementrian pertanian.
“Padi hibrida India bila akan ditanam di lahan pasang surut perlu uji secara regional melalui kentrian RI, karena baru tentu perlu adaptasi sehingga benih mereka bisa tumbuh dengan hasil yang sama di India,” kata Amiruddin.
Amiruddin mengatakan, kalau jenis DG1 farietas India ditanam di lahan irigasi bisa menghasilkan 9 ton per ha, sementara kalau di India kabarnya bisa mencapai 14 ton per ha, sedangkan kemarin coba ditanam di Banyuasin baru mencapai 7 ton per ha.
“Benih faritas DG 1 ini di Banyuasin masih sangat terbatas, perlu dikembangkan namun untuk kebutuhan besar harus memesan kepada perusahaan benih SHS yang ada kantornya di OKUT," ujar Amiruddin. (sir)
Kaltim Study Banding ke Sumsel
Palembang, SN
Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menganggap pemerintah Sumsel mampu menyelesaikan persoalan wilayah dengan baik, oleh karena itu, Kamis (8/3) mereka sengaja datang ke Palembang untuk belajar menyelesaikan konflik perbatasan wilayah dari Sumsel.
Ditemui Asisten I Setda Kaltim, Aji Sayid Faturrahman mengungkapkan, Sumsel dipilih sebagai tempat studi banding, karena dianggap berhasil menangani berbagai kasus perbatasan tanpa perlu ada korban jiwa.
Lanjutnya, saat ini terdapat 20 segmen kasus tapal batas daerah yang terjadi di wilayah Kaltim. Dari total jumlah tersebut, baru 38 persen saja kasus yang bisa diselesaikan.
"Mayoritas kasus dimaksud muncul karena beberapa faktor. Diantaranya, lantaran terlalu dini melakukan pemekaran daerah. Banyak masalah perbatasan yang kita hadapi saat ini. Terutama mengenai perbatasan wilayah antara daerah induk dengan daerah pemekaran. Makanya kita berdiskusi dengan pihak Sumsel,” jelasnya.
Menurutnya, kesulitan menangani kasus tersebut dengan berbagai alasan. Karena itu dibentuklah Tim Penegasan Batas Wilayah yang diberi kewenangan penuh untuk mengatasi masalah yang ada. Namun, sebagai modal utama, pihaknya mendalami bagaimana mencari jalan keluarnya sehingga dalam waktu cepat bisa diselesaikan.
Sementara itu, Asisten I Setda Sumsel Bidang Pemerintahan Mukti Sulaiman yang menerima kunjungan tim ini menjelaskan, penanganan wilayah perbatasan telah menjadi komitmen dan prioritas Pemprov Sumsel.
Terbukti, hingga saat ini, pihaknya telah berhasil menangani sejumlah kasus. Antara lain, batas Provinsi Sumsel dengan Provinsi Jambi sepanjang 539 Km (Permendagri No 34/1986), batas Provinsi Lampung sepanjang 448 Km (SK Mendagri No 1/1991), batas Provinsi Sumsel dengan Bengkulu sepanjang 511 Km (SK Mendagri No 185.5/3661/puod), dan batas Provinsi Sumsel dengan Bangka Belitung sepanjang 533 Km (SK Mendagri No 126/2742/sj).
Penting menyelesaikan masalah perbatasan dengan baik. Jadi tidak perlu gontok-gontokan,” tambah Mukti.
Menurutnya, memang seringkali dalam penanganan kasus tersebut dihadapi dengan sikap egoisme aparat pemerintahan setempat. Namun, hal ini bisa dilunakkan dengan mengedepankan persamaan persepsi dan kesadaran bahwa, semua warga yang hidup di daerah yang sama.
“Kalau sama-sama memiliki prinsip kebersamaan. Tidak sulit menyelesaikan masalah dengan damai,” tuturnya.
Dia menambahkan, melalui proses kesepakatan antar pejabat setempat, telah diselesaikan empat kasus. Di antaranya, batas Kabupaten Musi Rawas dengan Empat Lawang, Muara Enim dengan Prabumulih, Banyuasin dengan Palembang, dan Banyuasin dengan Musi Banyuasin.
"Saat ini, ada empat konflik yang masih menunggu hasil keputusan Mendagri. Yakni, batas Musi Banyuasin dan Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin, Muara Enim dan Ogan Ilir, serta Ogan Komering Ulu dan Muara Enim," pungkasnya. (pit)
Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menganggap pemerintah Sumsel mampu menyelesaikan persoalan wilayah dengan baik, oleh karena itu, Kamis (8/3) mereka sengaja datang ke Palembang untuk belajar menyelesaikan konflik perbatasan wilayah dari Sumsel.
Ditemui Asisten I Setda Kaltim, Aji Sayid Faturrahman mengungkapkan, Sumsel dipilih sebagai tempat studi banding, karena dianggap berhasil menangani berbagai kasus perbatasan tanpa perlu ada korban jiwa.
Lanjutnya, saat ini terdapat 20 segmen kasus tapal batas daerah yang terjadi di wilayah Kaltim. Dari total jumlah tersebut, baru 38 persen saja kasus yang bisa diselesaikan.
"Mayoritas kasus dimaksud muncul karena beberapa faktor. Diantaranya, lantaran terlalu dini melakukan pemekaran daerah. Banyak masalah perbatasan yang kita hadapi saat ini. Terutama mengenai perbatasan wilayah antara daerah induk dengan daerah pemekaran. Makanya kita berdiskusi dengan pihak Sumsel,” jelasnya.
Menurutnya, kesulitan menangani kasus tersebut dengan berbagai alasan. Karena itu dibentuklah Tim Penegasan Batas Wilayah yang diberi kewenangan penuh untuk mengatasi masalah yang ada. Namun, sebagai modal utama, pihaknya mendalami bagaimana mencari jalan keluarnya sehingga dalam waktu cepat bisa diselesaikan.
Sementara itu, Asisten I Setda Sumsel Bidang Pemerintahan Mukti Sulaiman yang menerima kunjungan tim ini menjelaskan, penanganan wilayah perbatasan telah menjadi komitmen dan prioritas Pemprov Sumsel.
Terbukti, hingga saat ini, pihaknya telah berhasil menangani sejumlah kasus. Antara lain, batas Provinsi Sumsel dengan Provinsi Jambi sepanjang 539 Km (Permendagri No 34/1986), batas Provinsi Lampung sepanjang 448 Km (SK Mendagri No 1/1991), batas Provinsi Sumsel dengan Bengkulu sepanjang 511 Km (SK Mendagri No 185.5/3661/puod), dan batas Provinsi Sumsel dengan Bangka Belitung sepanjang 533 Km (SK Mendagri No 126/2742/sj).
Penting menyelesaikan masalah perbatasan dengan baik. Jadi tidak perlu gontok-gontokan,” tambah Mukti.
Menurutnya, memang seringkali dalam penanganan kasus tersebut dihadapi dengan sikap egoisme aparat pemerintahan setempat. Namun, hal ini bisa dilunakkan dengan mengedepankan persamaan persepsi dan kesadaran bahwa, semua warga yang hidup di daerah yang sama.
“Kalau sama-sama memiliki prinsip kebersamaan. Tidak sulit menyelesaikan masalah dengan damai,” tuturnya.
Dia menambahkan, melalui proses kesepakatan antar pejabat setempat, telah diselesaikan empat kasus. Di antaranya, batas Kabupaten Musi Rawas dengan Empat Lawang, Muara Enim dengan Prabumulih, Banyuasin dengan Palembang, dan Banyuasin dengan Musi Banyuasin.
"Saat ini, ada empat konflik yang masih menunggu hasil keputusan Mendagri. Yakni, batas Musi Banyuasin dan Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin, Muara Enim dan Ogan Ilir, serta Ogan Komering Ulu dan Muara Enim," pungkasnya. (pit)
32 SD di OI Bakal Dirampingkan
Indralaya, SN
Berorientasi untuk pemerataan dan efisiensi baik fasilitas maupun penyebaran guru pihak, Dinas pendidikan Kabupaten Ogan Ilir (OI) menganggap perlu melakukan regrouping atau perampingan kebeberapa Sekolah Dasar (SD) di wilayah OI. Hal ini dikatakan Kadisdik OI Drs H Baharuddin Noer MM melalui Kabid TK/SD Faturrozi SPd, Rabu (7/3).
“Hal ini sudah kami laporkan kepada Bupati dan sekarang pihak Disdik sedang menunggu keluarnya surat keputusan dari Bupati, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera terealisasi,” ujar Faturrozi.
Hasil dari tim ferivikasi Disdik OI, sambung Faturrozi, yang telah turun langsung kelapangan beberapa waktu yang lalu, pihaknya menemukan 32 SD di 16 lokasi yang tersebar dalam 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten OI yang memang layak bahkan harus segera di regrouping. Hal ini dilakukan tak lain untuk mengefisiensikan baik fasilitas maupun tenaga pengajar itu sendiri.
Namun ia tidak menampik hal lain sebenarnya banyak persoalan yang sering
terjadi pada sekolah yang berada dan berdekatan dalam satu komplek, untuk itulah pihak disdik melihat perlunya perampingan atau regrouping.
Menurut Faturrozi, kondisi dan suasana antar sekolah yang berada dalam satu komplek tersebut kebanyakan tidak kondusif, timbul persaingan yang tidak sehat, termasuk saat penerimaan siswa baru sering terjadi masalah misalnya rebutan siswa baru, padahal seharusnya hal seperti itu tidak harus terjadi.
"Suasana sekolah yang ada dalam satu komplek tersebut terlihat tidak kondusif, banyak terjadi persaingan antar sekolah" ujar Faturrozi.
Ditambahkannhya, Begitu juga nantinya setelah terjadi perampingan kepala sekolah yang ditugaskan belum tentu kepala sekolah asal dengan kata lain bisa juga diambil dari kepala sekolah lain, berikut juga mengenai guru atau tenaga pengajarnya kalau terjadi
penumpukan maka akan disebar ke sekolah yang memang membutuhkan sehingga terjadi pemerataan guru. (man)
Berorientasi untuk pemerataan dan efisiensi baik fasilitas maupun penyebaran guru pihak, Dinas pendidikan Kabupaten Ogan Ilir (OI) menganggap perlu melakukan regrouping atau perampingan kebeberapa Sekolah Dasar (SD) di wilayah OI. Hal ini dikatakan Kadisdik OI Drs H Baharuddin Noer MM melalui Kabid TK/SD Faturrozi SPd, Rabu (7/3).
“Hal ini sudah kami laporkan kepada Bupati dan sekarang pihak Disdik sedang menunggu keluarnya surat keputusan dari Bupati, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera terealisasi,” ujar Faturrozi.
Hasil dari tim ferivikasi Disdik OI, sambung Faturrozi, yang telah turun langsung kelapangan beberapa waktu yang lalu, pihaknya menemukan 32 SD di 16 lokasi yang tersebar dalam 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten OI yang memang layak bahkan harus segera di regrouping. Hal ini dilakukan tak lain untuk mengefisiensikan baik fasilitas maupun tenaga pengajar itu sendiri.
Namun ia tidak menampik hal lain sebenarnya banyak persoalan yang sering
terjadi pada sekolah yang berada dan berdekatan dalam satu komplek, untuk itulah pihak disdik melihat perlunya perampingan atau regrouping.
Menurut Faturrozi, kondisi dan suasana antar sekolah yang berada dalam satu komplek tersebut kebanyakan tidak kondusif, timbul persaingan yang tidak sehat, termasuk saat penerimaan siswa baru sering terjadi masalah misalnya rebutan siswa baru, padahal seharusnya hal seperti itu tidak harus terjadi.
"Suasana sekolah yang ada dalam satu komplek tersebut terlihat tidak kondusif, banyak terjadi persaingan antar sekolah" ujar Faturrozi.
Ditambahkannhya, Begitu juga nantinya setelah terjadi perampingan kepala sekolah yang ditugaskan belum tentu kepala sekolah asal dengan kata lain bisa juga diambil dari kepala sekolah lain, berikut juga mengenai guru atau tenaga pengajarnya kalau terjadi
penumpukan maka akan disebar ke sekolah yang memang membutuhkan sehingga terjadi pemerataan guru. (man)
Izin Dicabut Bagi Perusahaan Perkebunan Nakal
Sekayu, SN
Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bakal memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap perusahaan yang dinilai menelantarkan lahan dan hak guna usaha (HGU). Bahkan diakuinnya, sudah ada beberapa perusahaan yang izinnya sudah dicabut.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muba Rusli SP,MM menjelaskan saat ini sudah ada 54 perusahaan yang telah mendapatkan izin, namun baru sebagian yang telah merealisasikan pembangunan kebun. “Baru sekitar 50 persen yang sudah membangun kebun baik inti maupun plasma," ujarnya kepada Koran ini, Kamis (8/3).
Terkait hal ini pihaknya terus melakukan penekanan kepada perusahaan yang telah mendapat izin tersebut untuk segera merealisasikan pembuatan kebun. Karena bila sampai batas waktu tidak dilaksanakan tentu akan diberikan peringatan hingga pencabutan izin.
Dijelaskan Rusli, izin yang diberikan berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun. Namun bila dalam jangka waktu 3 tahun tersebut realisasi pembebasan lahan belum mencapai 50 persen maka, izin bisa dicabut dan secara otomatis perpanjangan tidak bisa dilakukan.
“Kalau sudah 3 tahun, ternyata realisasi pembebasan lahannya masih dibawah 50 persen izin bisa batal dengan sendirinya,” tegasnya seraya menjelaskan saat masih ada beberapa perusahaan yang telah diberikan surat peringatan.
Ditambahkan Rusli, setelah izin diberikan perusahaan harus mulai melaksanakan klausul yang ada dalam perizinan mulai dari inventaris lahan yang melibatkan tim dari desa hingga pihak kecamatan, pembuatan peta lahan, negosiasi pembebasan lahan, serta pembayaran ganti rugi yang harus diterima langsung oleh pemilik lahan.
“Untuk ganti rugi tidak boleh diwakilkan dan harus saksikan tim, untuk menghindari permasalahan dikemudian hari," tegasnya.
Masih kata Rusli, dari total lahan yang dicadangkan seluas 594.830 hektar baru 300 ribu ha yang sudah direalisasikan menjadi menjadi kebun. Untuk itu pihaknya terus meminta agar perusahaan yang telah mendapat izin untuk segera merealisasikan pembuatan kebun plasma dan inti. Namun ia juga meminta perusahaan tidak memaksa bila ada pemilik lahan yang tidak bersedia lahannya dijadikan plasma.
“Kalau ada masyarakat pemilik lahan yang keberatan maka perusahaan wajib melakukan inclub,” ujarnya.
Rusli juga mewanti perusahaan yang telah mendapatkan HGU untuk tidak terlena, karena sama dengan izin lokasi, bila perusahaan dianggap menelantarkan lahan yang kuasainya maka bisa dicabut. Dijelaskannya apabila ternyata HGU tersebut ditelantarkan selama dua tahun, maka akan diusulkan ke Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk pembatalan HGU perusahaan itu.
"Ini merupakan kewenangan BPN pusat berdasarkan usulan dari Dirjen Perkebunan," katanya. (her)
Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bakal memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap perusahaan yang dinilai menelantarkan lahan dan hak guna usaha (HGU). Bahkan diakuinnya, sudah ada beberapa perusahaan yang izinnya sudah dicabut.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muba Rusli SP,MM menjelaskan saat ini sudah ada 54 perusahaan yang telah mendapatkan izin, namun baru sebagian yang telah merealisasikan pembangunan kebun. “Baru sekitar 50 persen yang sudah membangun kebun baik inti maupun plasma," ujarnya kepada Koran ini, Kamis (8/3).
Terkait hal ini pihaknya terus melakukan penekanan kepada perusahaan yang telah mendapat izin tersebut untuk segera merealisasikan pembuatan kebun. Karena bila sampai batas waktu tidak dilaksanakan tentu akan diberikan peringatan hingga pencabutan izin.
Dijelaskan Rusli, izin yang diberikan berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun. Namun bila dalam jangka waktu 3 tahun tersebut realisasi pembebasan lahan belum mencapai 50 persen maka, izin bisa dicabut dan secara otomatis perpanjangan tidak bisa dilakukan.
“Kalau sudah 3 tahun, ternyata realisasi pembebasan lahannya masih dibawah 50 persen izin bisa batal dengan sendirinya,” tegasnya seraya menjelaskan saat masih ada beberapa perusahaan yang telah diberikan surat peringatan.
Ditambahkan Rusli, setelah izin diberikan perusahaan harus mulai melaksanakan klausul yang ada dalam perizinan mulai dari inventaris lahan yang melibatkan tim dari desa hingga pihak kecamatan, pembuatan peta lahan, negosiasi pembebasan lahan, serta pembayaran ganti rugi yang harus diterima langsung oleh pemilik lahan.
“Untuk ganti rugi tidak boleh diwakilkan dan harus saksikan tim, untuk menghindari permasalahan dikemudian hari," tegasnya.
Masih kata Rusli, dari total lahan yang dicadangkan seluas 594.830 hektar baru 300 ribu ha yang sudah direalisasikan menjadi menjadi kebun. Untuk itu pihaknya terus meminta agar perusahaan yang telah mendapat izin untuk segera merealisasikan pembuatan kebun plasma dan inti. Namun ia juga meminta perusahaan tidak memaksa bila ada pemilik lahan yang tidak bersedia lahannya dijadikan plasma.
“Kalau ada masyarakat pemilik lahan yang keberatan maka perusahaan wajib melakukan inclub,” ujarnya.
Rusli juga mewanti perusahaan yang telah mendapatkan HGU untuk tidak terlena, karena sama dengan izin lokasi, bila perusahaan dianggap menelantarkan lahan yang kuasainya maka bisa dicabut. Dijelaskannya apabila ternyata HGU tersebut ditelantarkan selama dua tahun, maka akan diusulkan ke Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk pembatalan HGU perusahaan itu.
"Ini merupakan kewenangan BPN pusat berdasarkan usulan dari Dirjen Perkebunan," katanya. (her)
Dana Alokasi Desa 1 Milyar Perdesa
Sekayu, SN
Pemerintah Kabupaten Muba akan membagikan uang Alokasi Dana Desa (ADD) program kerja 2012 sebesar Rp 1 miliar per desa. Namun, dana awal sebagai percontohan, akan diberikan sebesar Rp 100 juta per desa.
Menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba H Hazuar Bidui AZ SSos menjelaskan, pada tahap awal program satu miliar per desa akan diberikan pada beberapa bulan mendatang. "Tahap awal ini, rencana diberikan Rp 100 juta per desa, sebagai percontohan," ujarnya Kamis (8/3).
“Kegunaan uang tersebut diperuntukkan sebesar 70 persen pembangunan fisik dan sisanya non fisik. Saat ini ada sebanyak 227 desa dari 14 kecamatan yang akan mendapatkan dana tersebut.
Sedangkan Camat Plakat Tinggi, Ricky Meiriando, menuturkan, program tersebut sudah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Namun, ia belum dapat gambaran yang jelas bagaimana cara pengelolaannya. "Tapi sepertinya sama seperti dengan pengelolaan dana desa sebesar Rp 50 juta tahun lalu," jelasnya.
Ricky mengharapkan dengan pengelolaan dana tersebut, dapat membuat desa menjadi lebih mandiri. (her)
Pemerintah Kabupaten Muba akan membagikan uang Alokasi Dana Desa (ADD) program kerja 2012 sebesar Rp 1 miliar per desa. Namun, dana awal sebagai percontohan, akan diberikan sebesar Rp 100 juta per desa.
Menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba H Hazuar Bidui AZ SSos menjelaskan, pada tahap awal program satu miliar per desa akan diberikan pada beberapa bulan mendatang. "Tahap awal ini, rencana diberikan Rp 100 juta per desa, sebagai percontohan," ujarnya Kamis (8/3).
“Kegunaan uang tersebut diperuntukkan sebesar 70 persen pembangunan fisik dan sisanya non fisik. Saat ini ada sebanyak 227 desa dari 14 kecamatan yang akan mendapatkan dana tersebut.
Sedangkan Camat Plakat Tinggi, Ricky Meiriando, menuturkan, program tersebut sudah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Namun, ia belum dapat gambaran yang jelas bagaimana cara pengelolaannya. "Tapi sepertinya sama seperti dengan pengelolaan dana desa sebesar Rp 50 juta tahun lalu," jelasnya.
Ricky mengharapkan dengan pengelolaan dana tersebut, dapat membuat desa menjadi lebih mandiri. (her)
Pasien DBD-Diare Mendominasi
Sekayu, SN
Sejak dua bulan terakhir pasien demam berdarah dengue (DBD) dan gastro enteritis atau diare masih mendominasi ruangan rawat inap di RSUD Sekayu. Pasien rawat inap cukup membludak khususnya di sal anak.
Sejumlah tempat tidur di RSUD Sekayu sudah banyak terisi penuh, terutama sebulan lalu banyak penderita DBD dan diare namun berangsur-angsur berkurang. Bahkan komplek rumah sakitpun harus difogging atau pengasapan. Pasien yang ingin rawat inap terlebih dahulu harus memesan kamar karena tempat terbatas.
Berdasarkan data di RSUD, sejak bulan Desember hingga Januari dan pertengahan Februari jumlah penderita DBD hingga ratusan orang. Disusul penderita diare, maag akut, Febris dan typhus. “Untuk bulan Desember-Januari saja penderita DBD capai 76 kasus, diare 39 kasus, maag 30 kasus, Febris 27 kasus dan Typhus ada 25 kasus,” ungkap Petugas Rekam Medik, Irman Madani didampingi Humas RSUD Sekayu, Yetty Rabu (7/3).
Menurut Yetty, untuk ruang kelas III di ruang Sungkai dan Medang mayoritas diisi anak-anak. Umumnya penderita DBD dan diare. Sejak beberapa minggu terakhir selalu terisi penuh sampai keluar ruangan. Begitu juga untuk kamar kelas VIP sudah terisi penuh. “Namun kondisinya sudah mulai berkurang. Dan sempat di lingkungan di rumah sakit difogging,” ujarnya.
Sedangkan untuk pasien rawat jalan, jelas Yetty, penyakit inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) masih tergolong tinggi. Kemudian banyak juga pasien mengeluhkan penyakit jantung, diabetes mellitus, maaq dan TB Paru.
“Pihak rumah sakit juga telah mengantisipasi lonjakan pasien dengan menambah tempat tidur, alat infus dan peralatan medis lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Pencegahan, Pemberantasan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PPL) Dinkes Kabupaten Muba, Candra mengatakan lonjakan DBD terjadi hingga bulan Desember 2011, namun untuk Januari dan Februari tetap ada namun jumlahnya jauh menurun. Meskipun begitu, pihaknya mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga lingkungan masing-masing.
“Untuk kasus DBD kita selidiki dahulu dari mana tempat penularannya. Bisa saja dari tempat lain di luar Muba dan masuk ke Muba,” kata Candra.
Untuk masalah kesehatan masyarakat, jelas Candra, individu masyarakat dan keluarga harus turut menjaga. Sehingga masalah ini bukan saja tanggung jawab dinas kesehatan namun tanggung jawab bersama seperti menjaga kebersihan lingkungan.
Mengenai kasus diare, tambah Candra, dirasakan belum terjadi peningkatan signifikan. Dan umumnya, penderita diare terjadi pada musim kemarau. “Diare ini berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus dijaga. Dan diharapkan jangan salah makan,” katanya.
Dia mengakui pola makan yang tidak teratur dan makan dan minum sembarang menjadi pemicu diare. Apalagi jelasnya, pada saat ini di wilayah Sekayu dan sekitarnya sedang musim buah, baik itu buah duku, rambutan, manggis dan lain sebagainya. Sehingga bila pola makan tidak diatur penyakitpun akan datang.
“Kita juga menyarankan agar air isi ulang tetap menjaga kualitas airnya untuk kesehatan. Dan melakukan pemeriksaan rutin ke dinas kesehatan,” pungkasnya. (her)
Sejak dua bulan terakhir pasien demam berdarah dengue (DBD) dan gastro enteritis atau diare masih mendominasi ruangan rawat inap di RSUD Sekayu. Pasien rawat inap cukup membludak khususnya di sal anak.
Sejumlah tempat tidur di RSUD Sekayu sudah banyak terisi penuh, terutama sebulan lalu banyak penderita DBD dan diare namun berangsur-angsur berkurang. Bahkan komplek rumah sakitpun harus difogging atau pengasapan. Pasien yang ingin rawat inap terlebih dahulu harus memesan kamar karena tempat terbatas.
Berdasarkan data di RSUD, sejak bulan Desember hingga Januari dan pertengahan Februari jumlah penderita DBD hingga ratusan orang. Disusul penderita diare, maag akut, Febris dan typhus. “Untuk bulan Desember-Januari saja penderita DBD capai 76 kasus, diare 39 kasus, maag 30 kasus, Febris 27 kasus dan Typhus ada 25 kasus,” ungkap Petugas Rekam Medik, Irman Madani didampingi Humas RSUD Sekayu, Yetty Rabu (7/3).
Menurut Yetty, untuk ruang kelas III di ruang Sungkai dan Medang mayoritas diisi anak-anak. Umumnya penderita DBD dan diare. Sejak beberapa minggu terakhir selalu terisi penuh sampai keluar ruangan. Begitu juga untuk kamar kelas VIP sudah terisi penuh. “Namun kondisinya sudah mulai berkurang. Dan sempat di lingkungan di rumah sakit difogging,” ujarnya.
Sedangkan untuk pasien rawat jalan, jelas Yetty, penyakit inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) masih tergolong tinggi. Kemudian banyak juga pasien mengeluhkan penyakit jantung, diabetes mellitus, maaq dan TB Paru.
“Pihak rumah sakit juga telah mengantisipasi lonjakan pasien dengan menambah tempat tidur, alat infus dan peralatan medis lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Pencegahan, Pemberantasan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PPL) Dinkes Kabupaten Muba, Candra mengatakan lonjakan DBD terjadi hingga bulan Desember 2011, namun untuk Januari dan Februari tetap ada namun jumlahnya jauh menurun. Meskipun begitu, pihaknya mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga lingkungan masing-masing.
“Untuk kasus DBD kita selidiki dahulu dari mana tempat penularannya. Bisa saja dari tempat lain di luar Muba dan masuk ke Muba,” kata Candra.
Untuk masalah kesehatan masyarakat, jelas Candra, individu masyarakat dan keluarga harus turut menjaga. Sehingga masalah ini bukan saja tanggung jawab dinas kesehatan namun tanggung jawab bersama seperti menjaga kebersihan lingkungan.
Mengenai kasus diare, tambah Candra, dirasakan belum terjadi peningkatan signifikan. Dan umumnya, penderita diare terjadi pada musim kemarau. “Diare ini berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus dijaga. Dan diharapkan jangan salah makan,” katanya.
Dia mengakui pola makan yang tidak teratur dan makan dan minum sembarang menjadi pemicu diare. Apalagi jelasnya, pada saat ini di wilayah Sekayu dan sekitarnya sedang musim buah, baik itu buah duku, rambutan, manggis dan lain sebagainya. Sehingga bila pola makan tidak diatur penyakitpun akan datang.
“Kita juga menyarankan agar air isi ulang tetap menjaga kualitas airnya untuk kesehatan. Dan melakukan pemeriksaan rutin ke dinas kesehatan,” pungkasnya. (her)
BBM Makin Langka
* Antrian BBM Capai 100 Meter
Sekayu, SN
Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April ditanggapi serius sebagian besar warga Sekayu. Warga berbondong-bondong mengisi BBM di SPBU hingga antri ratusan meter. Di SPBU 2430735 jalan merdeka Sekayu terlihat kendaraan roda empat dan roda dua turut mengantri cukup lama. Mulai dari depan kantor Disperindag sampai depan Kampus STIER, khususnya pada pagi hari.
Masih langkanya, BBM ini para pengecer justru menaikkan harga jual hingga Rp 7.000-Rp 9.000/liter didalam kota. Beberapa pedagang eceran yang sempat ditemui mengaku terpaksa menaikan harga karena sulitnya mendapatkan pasokan.
“Kita rela antri berjam-jam untuk mendapatkan premium,” ujar Wani salah seorang pengecer. Biasanya untuk didalam kota menjual premium seharga Rp 6.000/liter kini harga tersebut tidak bisa lagi diberlakukan. Apalagi jelasnya, adanya isu kenaikan BBM.
Menurutnya untuk mendapatkan premium dirinya menggunakan sepeda motor. Setelah dapat, premium di sepeda motor tersebut dipindahkan ke penampungan. “Setelah itu kembali lagi antri, begitu seterusnya," katanya.
Dalam sehari dirinya bisa mendapatkan premium hingga 50-60 liter. Mengenai keuntungan dia mengaku cukup lumayan. Dengan harga beli Rp 4.500 dan dijual hingga Rp 8.000-Rp 9.000/liter. “Kita terpaksa anteri berjam-jam,” ungkapnya.
Hal yang sama juga dilakukan Man(35), seorang pedagang eceran lainnya. Menurutnya dirinya baru menekuni bisnis ini sejak premium langka. Terlebih bakal ada kenaikan harga BBM 1 April. “Kalau aku baru coba-coba, untung besak jugo apolagi kalu BBM jadi dinaikke,” imbuhnya.
Sementara antrian kendaraan terus terjadi setiap harinya. “Aku dari pukul 04.00 WIB pagi sudah antri biar dapat BBM. Karena baru buka pagi sekitar pukul 06.30 WIB. Kalau tidak begitu tidak dapat,” ujar Anuar salah seorang pembeli.
Dikonfirmasi terkait antrean panjang ini, Pengawas SPBU 2430735 di Jalan Merdeka Sekayu, Putera mengatakan, pihaknya hanya mendapat pasokan BBM sekitar 1 tanki atau 16.000 liter. Jumlah ini dirasa kurang mengingat permintaan dari pembeli juga lebih banyak. “Tangkinya datang biasa sekitar jam 23.00 WIB, ngisi dan baru pukul 06.30 WIB dibuka. Dan sekitar pukul 15.00 WIB-16.00 WIB baru habis,” jelasnya.
Pihaknya juga membatasi dengan membuat edaran bagi kendaraan roda empat hanya mampu mengisi BBM maksimal 30 liter. Dan roda dua 5-10 liter. “Sekarang ini Pertamax habis mungkin dua hari lagi baru ada. Untuk premium dan solar ada dan sore baru habis,” ungkapnya. Sedangkan pihak SPBU sudah meminta penambahan jatah BBM namun belum dipenuhi pihak Pertamina dengan alasan armada pihak Pertamina kurang. (her)
Sekayu, SN
Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April ditanggapi serius sebagian besar warga Sekayu. Warga berbondong-bondong mengisi BBM di SPBU hingga antri ratusan meter. Di SPBU 2430735 jalan merdeka Sekayu terlihat kendaraan roda empat dan roda dua turut mengantri cukup lama. Mulai dari depan kantor Disperindag sampai depan Kampus STIER, khususnya pada pagi hari.
Masih langkanya, BBM ini para pengecer justru menaikkan harga jual hingga Rp 7.000-Rp 9.000/liter didalam kota. Beberapa pedagang eceran yang sempat ditemui mengaku terpaksa menaikan harga karena sulitnya mendapatkan pasokan.
“Kita rela antri berjam-jam untuk mendapatkan premium,” ujar Wani salah seorang pengecer. Biasanya untuk didalam kota menjual premium seharga Rp 6.000/liter kini harga tersebut tidak bisa lagi diberlakukan. Apalagi jelasnya, adanya isu kenaikan BBM.
Menurutnya untuk mendapatkan premium dirinya menggunakan sepeda motor. Setelah dapat, premium di sepeda motor tersebut dipindahkan ke penampungan. “Setelah itu kembali lagi antri, begitu seterusnya," katanya.
Dalam sehari dirinya bisa mendapatkan premium hingga 50-60 liter. Mengenai keuntungan dia mengaku cukup lumayan. Dengan harga beli Rp 4.500 dan dijual hingga Rp 8.000-Rp 9.000/liter. “Kita terpaksa anteri berjam-jam,” ungkapnya.
Hal yang sama juga dilakukan Man(35), seorang pedagang eceran lainnya. Menurutnya dirinya baru menekuni bisnis ini sejak premium langka. Terlebih bakal ada kenaikan harga BBM 1 April. “Kalau aku baru coba-coba, untung besak jugo apolagi kalu BBM jadi dinaikke,” imbuhnya.
Sementara antrian kendaraan terus terjadi setiap harinya. “Aku dari pukul 04.00 WIB pagi sudah antri biar dapat BBM. Karena baru buka pagi sekitar pukul 06.30 WIB. Kalau tidak begitu tidak dapat,” ujar Anuar salah seorang pembeli.
Dikonfirmasi terkait antrean panjang ini, Pengawas SPBU 2430735 di Jalan Merdeka Sekayu, Putera mengatakan, pihaknya hanya mendapat pasokan BBM sekitar 1 tanki atau 16.000 liter. Jumlah ini dirasa kurang mengingat permintaan dari pembeli juga lebih banyak. “Tangkinya datang biasa sekitar jam 23.00 WIB, ngisi dan baru pukul 06.30 WIB dibuka. Dan sekitar pukul 15.00 WIB-16.00 WIB baru habis,” jelasnya.
Pihaknya juga membatasi dengan membuat edaran bagi kendaraan roda empat hanya mampu mengisi BBM maksimal 30 liter. Dan roda dua 5-10 liter. “Sekarang ini Pertamax habis mungkin dua hari lagi baru ada. Untuk premium dan solar ada dan sore baru habis,” ungkapnya. Sedangkan pihak SPBU sudah meminta penambahan jatah BBM namun belum dipenuhi pihak Pertamina dengan alasan armada pihak Pertamina kurang. (her)
Balon Pemantau Cuaca BMKG Pindah ke SMB II
Palembang, SN
Rencana pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang untuk memindahkan balon pemantau kondisi cuaca di area bandara SMB II di tahun 2013 menemukan titik terang. Pasalnya pihak PT Angkasa Pura (AP) II sudah menyetujui hal tersebut dan menentukan lokasinya.
Manager Teknik PT Angkasa Pura II (Persero) SMB II Palembang, Ir Tamsil Yunus mengatakan, usulan pihak BMKG untuk membangun gedung pelepasan balon udara yang digunakan sebagai tempat pengecekana kondisi cuaca sudah dibicarakan dengan General Manager (GM) termasuk dan jajaran teknik PT AP II.
Dari usulan tersebut, pihaknya akan menyiapkan lahan tempat gedung pelepasan balon udara di area sekitar kolam air baku bandara (kawasan kantor PT AP II SMB II). Luas lahan yang disediakan pihak PT AP II sekitar 6x4 meter. Sehingga dengan rencana akan dibangunnya gedung pelepasan balon udara tersebut memudahkan personel BMKG terfokus di SMB II.
“Kita nanti akan menyiapkan lahan pon (tempat air baku bandara) dibelakang. Saya pikir tidak terlampau rumit. Hanya saja memang karena ada efek-efek seperti ada tabung gas, kemudian ada limbah. Tapi limbah bukan yang berbahaya. Jadi kita cukup mengecek kembali lahan mana yang kita anggap aman baik dari sisi lingkungan sekitar maupun dari sisi tempat peralatan itu sendiri. Luas lahan tidak besar sekitar 6x4 meter,” ungkap Tamsil saat ditemui diruang kerjanya kemarin (8/3).
Terpisah, Kepala BMKG Bandara SMB II, Arif Triono menjelaskan, keberadaan gedung pelepasan balon udara yang berfungsi untuk mengecek kondisi cuaca sekitar area bandara SMB II untuk saat ini kondisi masih bagus. Namun bila lokasinya dipindahkan dari area bandara lama (Talang Betutu) tentunya akan lebih memudahkan petugasnya dilapangan.
Dijelaskannya, keberadaan balon udara yang selama ini di area bandara lama lebih menyulitkan petugas BMKG dilapangan dalam memperoleh data kondisi cuaca dengan bagus. “Karena kalau di bandara lama, itu kami kesulitan. Jadi kalau disana, memudahkan kami, akhirnya data cuaca untuk penerbangan lebih bagus. Makanya minta bantuan untuk ke AP II untuk lahan. bangunanya kami yang bangun. Jadi pihak AP II menyediakan yang kami minta itu hanya 30 meter persegi (lahan),” ujar dia.
Arif juga mengungkapkan, usulan pihaknya untuk memindahkan dan membangun lokasi tempat pelepasan balon udara pemantau cuaca di bandara SMB II beberapa Minggu yang lalu sudah disetujui pihak PT AP II. Namun pemindahan rencananya dilakukan pada tahun 2013 sembari menunggu ACC (izin) dari BMKG Pusat.
“Ya, memang dipindahkan lokasinya dari tempat yang lama ke area bandara SMB II yang baru. Itu rencananya tahun 2013. Jadi bukan tahun sekarang. Karena suratnya sudah turun, dan surat nanti akan kami bawa ke Jakarta supaya surat kami untuk bangun gedung seluas 30 meter persegi itu di ACC oleh Pusat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, usulan pihak BMKG SMB II untuk memindahkan lokasi gedung pelepasan balon yang difungsikan untuk mengecek kondisi cuaca di area bandara disampaikan langsung perwakilannya ke pihak PT AP II disela-sela pertemuan acara coffe morning. Dalam kesempatan tersebut, hadir beberapa perwakilan dari maskapai dan beberapa instansi terkait disekitar area bandara Internasional SMB II Palembang.(win)
Rencana pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang untuk memindahkan balon pemantau kondisi cuaca di area bandara SMB II di tahun 2013 menemukan titik terang. Pasalnya pihak PT Angkasa Pura (AP) II sudah menyetujui hal tersebut dan menentukan lokasinya.
Manager Teknik PT Angkasa Pura II (Persero) SMB II Palembang, Ir Tamsil Yunus mengatakan, usulan pihak BMKG untuk membangun gedung pelepasan balon udara yang digunakan sebagai tempat pengecekana kondisi cuaca sudah dibicarakan dengan General Manager (GM) termasuk dan jajaran teknik PT AP II.
Dari usulan tersebut, pihaknya akan menyiapkan lahan tempat gedung pelepasan balon udara di area sekitar kolam air baku bandara (kawasan kantor PT AP II SMB II). Luas lahan yang disediakan pihak PT AP II sekitar 6x4 meter. Sehingga dengan rencana akan dibangunnya gedung pelepasan balon udara tersebut memudahkan personel BMKG terfokus di SMB II.
“Kita nanti akan menyiapkan lahan pon (tempat air baku bandara) dibelakang. Saya pikir tidak terlampau rumit. Hanya saja memang karena ada efek-efek seperti ada tabung gas, kemudian ada limbah. Tapi limbah bukan yang berbahaya. Jadi kita cukup mengecek kembali lahan mana yang kita anggap aman baik dari sisi lingkungan sekitar maupun dari sisi tempat peralatan itu sendiri. Luas lahan tidak besar sekitar 6x4 meter,” ungkap Tamsil saat ditemui diruang kerjanya kemarin (8/3).
Terpisah, Kepala BMKG Bandara SMB II, Arif Triono menjelaskan, keberadaan gedung pelepasan balon udara yang berfungsi untuk mengecek kondisi cuaca sekitar area bandara SMB II untuk saat ini kondisi masih bagus. Namun bila lokasinya dipindahkan dari area bandara lama (Talang Betutu) tentunya akan lebih memudahkan petugasnya dilapangan.
Dijelaskannya, keberadaan balon udara yang selama ini di area bandara lama lebih menyulitkan petugas BMKG dilapangan dalam memperoleh data kondisi cuaca dengan bagus. “Karena kalau di bandara lama, itu kami kesulitan. Jadi kalau disana, memudahkan kami, akhirnya data cuaca untuk penerbangan lebih bagus. Makanya minta bantuan untuk ke AP II untuk lahan. bangunanya kami yang bangun. Jadi pihak AP II menyediakan yang kami minta itu hanya 30 meter persegi (lahan),” ujar dia.
Arif juga mengungkapkan, usulan pihaknya untuk memindahkan dan membangun lokasi tempat pelepasan balon udara pemantau cuaca di bandara SMB II beberapa Minggu yang lalu sudah disetujui pihak PT AP II. Namun pemindahan rencananya dilakukan pada tahun 2013 sembari menunggu ACC (izin) dari BMKG Pusat.
“Ya, memang dipindahkan lokasinya dari tempat yang lama ke area bandara SMB II yang baru. Itu rencananya tahun 2013. Jadi bukan tahun sekarang. Karena suratnya sudah turun, dan surat nanti akan kami bawa ke Jakarta supaya surat kami untuk bangun gedung seluas 30 meter persegi itu di ACC oleh Pusat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, usulan pihak BMKG SMB II untuk memindahkan lokasi gedung pelepasan balon yang difungsikan untuk mengecek kondisi cuaca di area bandara disampaikan langsung perwakilannya ke pihak PT AP II disela-sela pertemuan acara coffe morning. Dalam kesempatan tersebut, hadir beberapa perwakilan dari maskapai dan beberapa instansi terkait disekitar area bandara Internasional SMB II Palembang.(win)
Setelah Dibina, Anjal Kembali Lagi ke Jalan
Palembang, SN
Fenomenan anak jalanan (anjal) memang menjadi perhatian cukup serius oleh Pemerintah Kota Palembang, pasalnya pihak Dinas Sosial (dinsos) selaku instansi yang menangani dan membina masalah sosial, seperti kewalahan mengatasi persoalan tersebut. Sebab setelah di tertibkan bersama dengan pihak Polisi Pamong Praja, anjal itu sama sekali tak bisa di bina dengan maksimal, karena pasca menjalani pembinaan anjal itu kembali beredar di jalanan.
Asisten IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Palembang, Apriadi S Busri mengatakan, masalah anjal ini memang tak bisa di tuntaskan sendiri oleh pihak Dinsos. Karena itu perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait agar persoalan itu bisa di tuntaskan dengan maksimal. "Selama ini kan anjal atau gepeng itu hanya di kenakan Perda ketertiban Nomor 8 Tahun 2007, sehingga tidak bisa di lakukan penahanan terhadap mereka. Untuk itu kedepan, kita akan membuat satu Perda lagi yang tercakup dalam penertiban dan pembinaan. Sehingga anjal atau gepeng itu bisa di tahan apabila menyalahi aturan itu." jelasnya, saat ditemui di ruang kerjanya.
Akan tetapi, penertiban dan penahanan itu mesti berkoordinasi dulu dengan pihak berwajib seperti kepolisian. Sehingga ada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan dan ada instansi yang melakukan pembinaan, dengan demikian masalah itu tentunya bisa terselesaikan. "Pemkot dan Kepolisian akan segera berkoordinasi untuk mengatasi anjal dan gepeng yang kian marak ini." jelasnya.
Jika sudah ada kerja sama atau koordinasi dengan penegak hukum, maka Dinsos, Pol PP dan Kepolisian bisa melakukan penangkapan kepada anjal dan gepeng itu. Kerjasama ini akan di upayakan oleh pihaknya tahun ini juga, terlagi aduan masyarakat mengenai anjal ini makin meresahkan ketertiban dan kenyamanan warga di tempat umum.
Sebelumnya Kepala Dinsos Kota Palembang Herty Mochtar mengatakan, persoalan anjal, gepeng kemudian yang baru menjadi tren saat ini ialah anak punk. Memang sangat meresahkan, sebab Herty mengungkapkan pernah di gedor kaca mobilnya oleh sekumpulan anak punk ketika kendaraannya berhenti di persimpanga lampu merah. "Pada hakekatnya mereka juga manusia biasa, namun jika asesoris pelengkap di tubuh mereka itu menakutkan masyarakat terlagi terkesan memaksa ketika meminta uang sehabis mengamen. Tentu sikap itu perlu di tindak tegas, bila perlu di lakukan penahanan." katanya.(win)
Fenomenan anak jalanan (anjal) memang menjadi perhatian cukup serius oleh Pemerintah Kota Palembang, pasalnya pihak Dinas Sosial (dinsos) selaku instansi yang menangani dan membina masalah sosial, seperti kewalahan mengatasi persoalan tersebut. Sebab setelah di tertibkan bersama dengan pihak Polisi Pamong Praja, anjal itu sama sekali tak bisa di bina dengan maksimal, karena pasca menjalani pembinaan anjal itu kembali beredar di jalanan.
Asisten IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Palembang, Apriadi S Busri mengatakan, masalah anjal ini memang tak bisa di tuntaskan sendiri oleh pihak Dinsos. Karena itu perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait agar persoalan itu bisa di tuntaskan dengan maksimal. "Selama ini kan anjal atau gepeng itu hanya di kenakan Perda ketertiban Nomor 8 Tahun 2007, sehingga tidak bisa di lakukan penahanan terhadap mereka. Untuk itu kedepan, kita akan membuat satu Perda lagi yang tercakup dalam penertiban dan pembinaan. Sehingga anjal atau gepeng itu bisa di tahan apabila menyalahi aturan itu." jelasnya, saat ditemui di ruang kerjanya.
Akan tetapi, penertiban dan penahanan itu mesti berkoordinasi dulu dengan pihak berwajib seperti kepolisian. Sehingga ada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan dan ada instansi yang melakukan pembinaan, dengan demikian masalah itu tentunya bisa terselesaikan. "Pemkot dan Kepolisian akan segera berkoordinasi untuk mengatasi anjal dan gepeng yang kian marak ini." jelasnya.
Jika sudah ada kerja sama atau koordinasi dengan penegak hukum, maka Dinsos, Pol PP dan Kepolisian bisa melakukan penangkapan kepada anjal dan gepeng itu. Kerjasama ini akan di upayakan oleh pihaknya tahun ini juga, terlagi aduan masyarakat mengenai anjal ini makin meresahkan ketertiban dan kenyamanan warga di tempat umum.
Sebelumnya Kepala Dinsos Kota Palembang Herty Mochtar mengatakan, persoalan anjal, gepeng kemudian yang baru menjadi tren saat ini ialah anak punk. Memang sangat meresahkan, sebab Herty mengungkapkan pernah di gedor kaca mobilnya oleh sekumpulan anak punk ketika kendaraannya berhenti di persimpanga lampu merah. "Pada hakekatnya mereka juga manusia biasa, namun jika asesoris pelengkap di tubuh mereka itu menakutkan masyarakat terlagi terkesan memaksa ketika meminta uang sehabis mengamen. Tentu sikap itu perlu di tindak tegas, bila perlu di lakukan penahanan." katanya.(win)
Jalan Kolonel Atmo Semerawut
Palembang, SN
Pasca kembali normalnya jalur lalu lintas di Jalan Kolenol Atmo menjadi satu arah, itu pun tanpa adanya keputusan dari Dinas Perhubungan Kota Palembang. Jalur tersebut tampak kacau dan semeraut, lantaran di Jalan itu para pengendara yang melintas tak lagi mengikuti aturan lalu lintas. Terlagi Pemerintah Kota Palembang sebagai pihak pengambil kebijakan sama sekali tak ada peran untuk menormalkan jalur itu kembali, karena tak kunjung tuntas dari hasil evaluasi selama satu hingga dua minggu seperti di katakan sebelumnya.
Dari pantauan dilapangan, Kamis (8/3) Jalan di Kolenol Atmo khususnya jalur yang di rubah oleh Dishub Kota bukan lagi menjadi satu arah ataupun dua arah. Melainkan menjadi tiga arah, sebab jalur yang di ubah di jalan Kolenol Atmo sebelumnya memutar dari Jalan Jenderal Sudirman kini bisa di fungsikan dua jalur. Namun hal itu tentunya dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sementara Jalur di Jalan Kolenol Atmo yang di batasi dengan alat pembatas dari Dishub tampak padat. Sehingga jalan Kolenol Atmo yang di uji coba tersebut dengan tujuan melancarkan dari arus kemacetan, sebaliknya malah menimbulkan ketidak jelasan arus lalu lintas di Kota Palembang ini.
Tentu kesemerautan arus lalu lintas ini, Pemerintah Kota Palembang harus bertanggung jawab. Karena Dishub tak mungkin bisa melaksanakan hal tersebut kalau tidak ada persetujuan dari Pemkot Palembang, dalam hal ini Walikota Palembang mesti menuntaskan persoaalan ini.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Masrifin Thoyib melalui Kepala bidang pengawasan dan operasional (Wasdalop) Pathi Riduan mengatakan, hingga kini jalur tersebut masih dalam tahap evaluasi. Namun jalan itu masih dalam pembahasan bersama dengan forum lalu lintas kota Palembang. Berdasarkan hasil rapat, jalur tersebut memang belum ada keputusan secara pasti. Apakah akan di permanenkan atau tidak, sebab jalan itu kan masih dalam tahap uji coba. "Kami belum bisa mengambil keputusan untuk di permanenkannya jalur tersebut, karena masih banyak yang perlu di benahi. Sedangkan mengenai telah di bukannya jalur itu kembali menjadi normal seperti dulu lagi. Itupun pihak kami sama sekali tidak mengetahui, bukan Dishub yang membukannya," jelas Pathi.
Sementara, salah satu pengendara di jalan Kolenol Atmo yang sedang melintas mengatakan sejak tiga hari lalu Jalan ini boleh di lintasi. Sehingga dengan kata lain jalur tersebut bisa di lintasi kembali, karena tidak ada rambu-rambu atau larangan dari petugas. Apalagi traffic pembatas di seputaran Jalan Sudirman ke arah Kol Atmo telah di rapikan dan tersusun di trotoar jalan itu.
"Kalau kami selaku warga sipil, ketika melihat tak ada pembatas lagi. Tentu jalan itu boleh di lintasi, namun sangat di sayangkan aturan dari Pemkot ini yang segyoyanya mengatasi kemacetan. Tapi dengan kondisi saat ini malah menimbulkan kemacetan dan semerautnya arus lalu lintas di kawasan ini." ujar Arif (27).
Selain itu, Udin (40) yang telah menjadi juru parkir di kawasan Jalan Kolenol Atmo selama 5 tahun ini mengatakan, semestinya Pemerintah Kota harus bersikap tegas dengan kejadian ini. Karena Pemkot punya kewenangan untuk memanggil pihak Dishub dan mempertanyakan mau di ambil langkah apa tentang jalan Atmo ini. "Pemkot pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, seharusnya mereka memanggil petugas Dishub, karena jalur ini bukan hanya dua arah lagi, bahkan tiga arah. "Untung be belum ado kecelakaan di sini, bangso kecelakaan beradu palak dengan palak (adu kambing). Nah baru teraso, kapan la makan korban." tegas Udin.(win)
Pasca kembali normalnya jalur lalu lintas di Jalan Kolenol Atmo menjadi satu arah, itu pun tanpa adanya keputusan dari Dinas Perhubungan Kota Palembang. Jalur tersebut tampak kacau dan semeraut, lantaran di Jalan itu para pengendara yang melintas tak lagi mengikuti aturan lalu lintas. Terlagi Pemerintah Kota Palembang sebagai pihak pengambil kebijakan sama sekali tak ada peran untuk menormalkan jalur itu kembali, karena tak kunjung tuntas dari hasil evaluasi selama satu hingga dua minggu seperti di katakan sebelumnya.
Dari pantauan dilapangan, Kamis (8/3) Jalan di Kolenol Atmo khususnya jalur yang di rubah oleh Dishub Kota bukan lagi menjadi satu arah ataupun dua arah. Melainkan menjadi tiga arah, sebab jalur yang di ubah di jalan Kolenol Atmo sebelumnya memutar dari Jalan Jenderal Sudirman kini bisa di fungsikan dua jalur. Namun hal itu tentunya dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sementara Jalur di Jalan Kolenol Atmo yang di batasi dengan alat pembatas dari Dishub tampak padat. Sehingga jalan Kolenol Atmo yang di uji coba tersebut dengan tujuan melancarkan dari arus kemacetan, sebaliknya malah menimbulkan ketidak jelasan arus lalu lintas di Kota Palembang ini.
Tentu kesemerautan arus lalu lintas ini, Pemerintah Kota Palembang harus bertanggung jawab. Karena Dishub tak mungkin bisa melaksanakan hal tersebut kalau tidak ada persetujuan dari Pemkot Palembang, dalam hal ini Walikota Palembang mesti menuntaskan persoaalan ini.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Masrifin Thoyib melalui Kepala bidang pengawasan dan operasional (Wasdalop) Pathi Riduan mengatakan, hingga kini jalur tersebut masih dalam tahap evaluasi. Namun jalan itu masih dalam pembahasan bersama dengan forum lalu lintas kota Palembang. Berdasarkan hasil rapat, jalur tersebut memang belum ada keputusan secara pasti. Apakah akan di permanenkan atau tidak, sebab jalan itu kan masih dalam tahap uji coba. "Kami belum bisa mengambil keputusan untuk di permanenkannya jalur tersebut, karena masih banyak yang perlu di benahi. Sedangkan mengenai telah di bukannya jalur itu kembali menjadi normal seperti dulu lagi. Itupun pihak kami sama sekali tidak mengetahui, bukan Dishub yang membukannya," jelas Pathi.
Sementara, salah satu pengendara di jalan Kolenol Atmo yang sedang melintas mengatakan sejak tiga hari lalu Jalan ini boleh di lintasi. Sehingga dengan kata lain jalur tersebut bisa di lintasi kembali, karena tidak ada rambu-rambu atau larangan dari petugas. Apalagi traffic pembatas di seputaran Jalan Sudirman ke arah Kol Atmo telah di rapikan dan tersusun di trotoar jalan itu.
"Kalau kami selaku warga sipil, ketika melihat tak ada pembatas lagi. Tentu jalan itu boleh di lintasi, namun sangat di sayangkan aturan dari Pemkot ini yang segyoyanya mengatasi kemacetan. Tapi dengan kondisi saat ini malah menimbulkan kemacetan dan semerautnya arus lalu lintas di kawasan ini." ujar Arif (27).
Selain itu, Udin (40) yang telah menjadi juru parkir di kawasan Jalan Kolenol Atmo selama 5 tahun ini mengatakan, semestinya Pemerintah Kota harus bersikap tegas dengan kejadian ini. Karena Pemkot punya kewenangan untuk memanggil pihak Dishub dan mempertanyakan mau di ambil langkah apa tentang jalan Atmo ini. "Pemkot pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, seharusnya mereka memanggil petugas Dishub, karena jalur ini bukan hanya dua arah lagi, bahkan tiga arah. "Untung be belum ado kecelakaan di sini, bangso kecelakaan beradu palak dengan palak (adu kambing). Nah baru teraso, kapan la makan korban." tegas Udin.(win)
LSM Tak Terdaftar di Kesbangpol Dianggap Ilegal
Empat Lawang
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak terdaftar pada badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) dianggap ilegal.
Kepala Badan Kesbangpol Empat Lawang Lukman Panggarbessy melalui Kabid Politik Rahman menjelaskan, sesuai dengan aturan hukum UU No 8 tahun 1985 tentang berorganisasi kemasyarakatan, kemudian Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1985, Permendagri No 5 tahun 1986, juga surat edaran Mendagri No.220/1980/DIII tahun 2007, serta Perbup Bupati Empat Lawang No.11 tahun 2010, dan Permendagri No. 44 tahun 2009. Bisa dirangkum dan dijelaskan dari aturan tersebut bahwa organisasi masyarakat (ormas) atau LSM harus memiliki akte pendirian, AD ART, SK kepengurusan, NPWP, dan masih banyak lagi. Selanjutnya dari deretan persyaratan tersebut dilaporkan kepada pemerintah melalui Kesbangpol.
“LSM yang tidak mendaftarkan diri ke Badan Kesbangpol dianggap illegal karena bisa jadi tidak memiliki kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan pemerintah,” ujar Rahman seraya mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan LSM bila keberadaan LSM nya tidak terdaftar pada Kesbangpol.
Diterangkannya, di Empat Lawang ini sudah ada 18 LSM yang sudah melaporkan diri dan juga sudah mendaftarkan keberadaannya. Dengan demikian ke 18 LSM ini dianggap resmi untuk menjalankan visi misi serta program kerjanya di Empat Lawang. Yakni LSM Ham dan Lingkungan, LSM Bela Nusantara, LSM Lintang Bersatu, LSM Lembaga Informasi Publik, LSM Citra Empat Lawang Bersatu, LSM Selalu Bela Rakyat, Komite Anti Korupsi, LSM Ratu Adil Indonesia, LSM Puskokatara, LSM Gerakan Masyarakat Peduli Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan, LSM Revolusioner, LSM Persatuan Masyarakat Empat Lawang Peduli Lingkungan, LSM Perlindungan Konsumen dan Hak-hak Masyarakat, LSM Merah Putih Bersatu, Lembaga Informasi Publik, LSM Gempar, dan LSM Forpeks, serta LSM Aliansi Barisan Anak Bangsa.
“Sebenarnya yang melaporkan keberadaan LSM itu banyak dan masih ada lagi selain 18 ini. Namun ya itu tadi, tidak mendaftarkan keberadaannya serta tidak melampirkan persyaratan yang sesuai dengan aturan pemerintah,” imbuhnya.
Makanya, sambung Rahman, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk mengetahui daftar keberadaan LSM yang resmi dan terdaftar di pemerintah. Sekaligus pihaknya menghimbau kepada LSM yang belum terdaftar sementara ada di Empat Lawang kiranya untuk menfdaftarkan serta melengkapi kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan pemerintah.
“Syarat yang lengkapnya bisa dilihat di Badan Kesbangpol Empat Lawang,” pungkasnya. (eko)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak terdaftar pada badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) dianggap ilegal.
Kepala Badan Kesbangpol Empat Lawang Lukman Panggarbessy melalui Kabid Politik Rahman menjelaskan, sesuai dengan aturan hukum UU No 8 tahun 1985 tentang berorganisasi kemasyarakatan, kemudian Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1985, Permendagri No 5 tahun 1986, juga surat edaran Mendagri No.220/1980/DIII tahun 2007, serta Perbup Bupati Empat Lawang No.11 tahun 2010, dan Permendagri No. 44 tahun 2009. Bisa dirangkum dan dijelaskan dari aturan tersebut bahwa organisasi masyarakat (ormas) atau LSM harus memiliki akte pendirian, AD ART, SK kepengurusan, NPWP, dan masih banyak lagi. Selanjutnya dari deretan persyaratan tersebut dilaporkan kepada pemerintah melalui Kesbangpol.
“LSM yang tidak mendaftarkan diri ke Badan Kesbangpol dianggap illegal karena bisa jadi tidak memiliki kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan pemerintah,” ujar Rahman seraya mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan LSM bila keberadaan LSM nya tidak terdaftar pada Kesbangpol.
Diterangkannya, di Empat Lawang ini sudah ada 18 LSM yang sudah melaporkan diri dan juga sudah mendaftarkan keberadaannya. Dengan demikian ke 18 LSM ini dianggap resmi untuk menjalankan visi misi serta program kerjanya di Empat Lawang. Yakni LSM Ham dan Lingkungan, LSM Bela Nusantara, LSM Lintang Bersatu, LSM Lembaga Informasi Publik, LSM Citra Empat Lawang Bersatu, LSM Selalu Bela Rakyat, Komite Anti Korupsi, LSM Ratu Adil Indonesia, LSM Puskokatara, LSM Gerakan Masyarakat Peduli Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan, LSM Revolusioner, LSM Persatuan Masyarakat Empat Lawang Peduli Lingkungan, LSM Perlindungan Konsumen dan Hak-hak Masyarakat, LSM Merah Putih Bersatu, Lembaga Informasi Publik, LSM Gempar, dan LSM Forpeks, serta LSM Aliansi Barisan Anak Bangsa.
“Sebenarnya yang melaporkan keberadaan LSM itu banyak dan masih ada lagi selain 18 ini. Namun ya itu tadi, tidak mendaftarkan keberadaannya serta tidak melampirkan persyaratan yang sesuai dengan aturan pemerintah,” imbuhnya.
Makanya, sambung Rahman, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk mengetahui daftar keberadaan LSM yang resmi dan terdaftar di pemerintah. Sekaligus pihaknya menghimbau kepada LSM yang belum terdaftar sementara ada di Empat Lawang kiranya untuk menfdaftarkan serta melengkapi kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan pemerintah.
“Syarat yang lengkapnya bisa dilihat di Badan Kesbangpol Empat Lawang,” pungkasnya. (eko)
Ratusan Hektar Lahan Warga Diserobot PT MM
Empat Lawang, SN
Ratusan warga desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terpaksa memasang portal penutup jalan, pada perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Jernih yang dikelolah PT Multrada Multimaju (MM) Kikim Barat Kabupaten Lahat. Penutupan akses itu sebagai bentuk mempertegas tuntutan, atas dugaan penyabotan lahan seluas lebih kurang 350 hektar milik warga.
Pemasangan portal dilakukan sejak awal Februari 2012 lalu, dengan tuntutan agar pihak PT MM mengembalikan lahan yang diakui masih milik warga Desa Tanjung Kupang Baru tersebut. Sebab, sejak dikelolah sebagai perkebunan kelapa sawit Inti oleh PT MM beberapa tahun lalu, belum ada kejelasan ganti rugi ataupun izin atas pengelolaan lahan dimaksud kepada pemilik lahan.
"Kami minta lahan kami dikembalikan, dan untuk sementara aktifitas perkebunan di kawasan Sungai Jernih kami minta ditutup," ungkap Iwan Subrata (35) salah seorang pemilik lahan, selaku perwakilan warga Desa Tanjung Kupang Baru, Kamis (8/3).
`Mengupayakan solusi sengketa lahan ini, Kamis (8/3) sekitar pukul 10.00 WIB, warga mendatangi Pemkab Empat Lawang, sebab, perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Jernih Desa tanjung Kupang Baru dimaksud secara dtail peta masuk dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang. “Kami sudah mengajukan permaslahan ini ke Kecamatan, selanjutnya diarahkan untuk koordinasi di Pemkab Empat Lawang. Kami hanya meminta hak kami dikembalikan, sebab jika dikelolah perkebunan inti kelapa sawit sama saja lahan kami itu diserobot tanpa ada ganti rugi,” imbuh Iwan
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar rapat tertutup di ruang Assisten I Setda H basri Soni, dihadiri bagian Tata Pemerintahan, Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi, S Sos, Msi, pihak Managenem PT Multrada Multimaju serta sejumlah warga perwakilan pemilik lahan dimaksud. Hasil sementara, pemkab Empat Lawang akan menurunkan tim ke lapangan, serta mengupayakan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
Dikatakan Camat Tebing Tinggi Alhumaidi SSos, MSi, hasil pertemuan kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian masalah sengketa lahan ini ke Pemkab Empat Lawang. Sebab, lebih kurang 350 hektar lahan dikelolah PT MM itu tercatat didalam peta sebagai wilayah Kabupaten Empat Lawang.
“Dalam waktu dekat tim akan turun kelapangan, termasuk dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan kondisinya. Karena masalah ini sudah diserahkan ke pemkab, otomatis kedua belah pihak diharapkan tetap kondusif,” jelas Alhumaidi
Dia mengakui, tuntutan ratusan warga Desa Tanjung Kupang Baru, meminta lahan mereka dikembalikan karena belum dilakukan ganti rugi oleh PT MM. Sebaliknya dari managemen PT MM, mengaku pengelolaan lahan itu sesuai prosedur dan ketentuan setelah dibebaskan. “Agar suasana tetap kondusif kami meminta warga membuka portal itu, dan aktifitas prusahaan sawit itu kembali dilakukan. Masalah sengketa ini tetap akan diproses sesuai prosedur, oleh karena itu diharapkan warga bersabar,” kata Alhumaidi. (eko)
Ratusan warga desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terpaksa memasang portal penutup jalan, pada perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Jernih yang dikelolah PT Multrada Multimaju (MM) Kikim Barat Kabupaten Lahat. Penutupan akses itu sebagai bentuk mempertegas tuntutan, atas dugaan penyabotan lahan seluas lebih kurang 350 hektar milik warga.
Pemasangan portal dilakukan sejak awal Februari 2012 lalu, dengan tuntutan agar pihak PT MM mengembalikan lahan yang diakui masih milik warga Desa Tanjung Kupang Baru tersebut. Sebab, sejak dikelolah sebagai perkebunan kelapa sawit Inti oleh PT MM beberapa tahun lalu, belum ada kejelasan ganti rugi ataupun izin atas pengelolaan lahan dimaksud kepada pemilik lahan.
"Kami minta lahan kami dikembalikan, dan untuk sementara aktifitas perkebunan di kawasan Sungai Jernih kami minta ditutup," ungkap Iwan Subrata (35) salah seorang pemilik lahan, selaku perwakilan warga Desa Tanjung Kupang Baru, Kamis (8/3).
`Mengupayakan solusi sengketa lahan ini, Kamis (8/3) sekitar pukul 10.00 WIB, warga mendatangi Pemkab Empat Lawang, sebab, perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Jernih Desa tanjung Kupang Baru dimaksud secara dtail peta masuk dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang. “Kami sudah mengajukan permaslahan ini ke Kecamatan, selanjutnya diarahkan untuk koordinasi di Pemkab Empat Lawang. Kami hanya meminta hak kami dikembalikan, sebab jika dikelolah perkebunan inti kelapa sawit sama saja lahan kami itu diserobot tanpa ada ganti rugi,” imbuh Iwan
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar rapat tertutup di ruang Assisten I Setda H basri Soni, dihadiri bagian Tata Pemerintahan, Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi, S Sos, Msi, pihak Managenem PT Multrada Multimaju serta sejumlah warga perwakilan pemilik lahan dimaksud. Hasil sementara, pemkab Empat Lawang akan menurunkan tim ke lapangan, serta mengupayakan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
Dikatakan Camat Tebing Tinggi Alhumaidi SSos, MSi, hasil pertemuan kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian masalah sengketa lahan ini ke Pemkab Empat Lawang. Sebab, lebih kurang 350 hektar lahan dikelolah PT MM itu tercatat didalam peta sebagai wilayah Kabupaten Empat Lawang.
“Dalam waktu dekat tim akan turun kelapangan, termasuk dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan kondisinya. Karena masalah ini sudah diserahkan ke pemkab, otomatis kedua belah pihak diharapkan tetap kondusif,” jelas Alhumaidi
Dia mengakui, tuntutan ratusan warga Desa Tanjung Kupang Baru, meminta lahan mereka dikembalikan karena belum dilakukan ganti rugi oleh PT MM. Sebaliknya dari managemen PT MM, mengaku pengelolaan lahan itu sesuai prosedur dan ketentuan setelah dibebaskan. “Agar suasana tetap kondusif kami meminta warga membuka portal itu, dan aktifitas prusahaan sawit itu kembali dilakukan. Masalah sengketa ini tetap akan diproses sesuai prosedur, oleh karena itu diharapkan warga bersabar,” kata Alhumaidi. (eko)
Qari Pemenang MTQ XXV Tingkat Sumsel Diumrohkan
Pagaralam, SN
Untuk memacu prestasi qari-qariah asal Besemah, yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke XXV Tingkat Provinsi Sumsel, Pemerintah Kota Pagaralam, menjanjikan hadiah tambahan berupa umroh bagi yang mendapat juara satu. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol, Imam Pasli SSTP, Kamis (8/3).
Menurutnya, MTQ tingkat Provinsi Sumsel sendiri akan dilaksanakan dari tanggal 11 s/d 17 Maret 2012 di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Acara pelepasan kontingen MTQ XXV bertempat di ruang rapat Besemah Due Kantor Walikota Pagaralam.
"Kita mengirim kontingen berjumlah 30 orang yang terdiri dari 14 orang putra dan 16 orang putri yang akan mengikuti berbagai cabang perlombaan," ungkapnya.
Imam merincikan, adapun cabang yang akan diikuti yaitu cabang Tilawah Al-Qura’an, cabang Tahfiz Al-Qur’an, cabang Tartil Al-Qur’an, cabang Fahmil Al-Qur’an, cabang Syarhilt Al-Qur’an, cabang Khotil Al-Qur’an, dan cabang Qiro’at Saba’a.
"Kontingen MTQ Pagaralam juga diberikan uang saku, tujuannya untuk memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi seluruhan peserta agar berjuang keras untuk meraih juara," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati M Kes menambahkan, bukan hanya target juara saja, bagi kontingen Pagaralam, namun ada juga hal yang lebih penting lagi yakni menjaga kekompakan dan nama baik daerah.
"Jaga nama baik Kota Pagaralam, kemudian jaga kesehatan dan berikan prestasi yang terbaik untuk Pagaralam," ungkapnya.
Lanjutnya, kalau dalam MTQ sebelumnya Pagaralam hanya mendapat juara harapan dua, dan insya Allah pada MTQ kali ini bisa juara.
Untuk itu, kata dia, Pemkot Pagaralam akan memberikan hadiah umroh bagi peserta yang bisa meraih juara 1 pada MTQ XXV di Baturaja nanti.
Sementara itu Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pagaralam, Drs H M Asri mengatakan, diharapkan kepada para peserta yang akan mengikuti pelaksaan MTQ ke XXV akan mampu menunjukan kemampuannya dalam meraih prestasi dan nama baik daerah.
"Selain itu melalui kegaiatan ini tentunya akan dapat menjadi salah satu promosi bagi Pagaralam ditingkat Sumsel, apalagi jika meraih juara," ungkapnya. (asn)
Untuk memacu prestasi qari-qariah asal Besemah, yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke XXV Tingkat Provinsi Sumsel, Pemerintah Kota Pagaralam, menjanjikan hadiah tambahan berupa umroh bagi yang mendapat juara satu. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol, Imam Pasli SSTP, Kamis (8/3).
Menurutnya, MTQ tingkat Provinsi Sumsel sendiri akan dilaksanakan dari tanggal 11 s/d 17 Maret 2012 di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Acara pelepasan kontingen MTQ XXV bertempat di ruang rapat Besemah Due Kantor Walikota Pagaralam.
"Kita mengirim kontingen berjumlah 30 orang yang terdiri dari 14 orang putra dan 16 orang putri yang akan mengikuti berbagai cabang perlombaan," ungkapnya.
Imam merincikan, adapun cabang yang akan diikuti yaitu cabang Tilawah Al-Qura’an, cabang Tahfiz Al-Qur’an, cabang Tartil Al-Qur’an, cabang Fahmil Al-Qur’an, cabang Syarhilt Al-Qur’an, cabang Khotil Al-Qur’an, dan cabang Qiro’at Saba’a.
"Kontingen MTQ Pagaralam juga diberikan uang saku, tujuannya untuk memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi seluruhan peserta agar berjuang keras untuk meraih juara," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati M Kes menambahkan, bukan hanya target juara saja, bagi kontingen Pagaralam, namun ada juga hal yang lebih penting lagi yakni menjaga kekompakan dan nama baik daerah.
"Jaga nama baik Kota Pagaralam, kemudian jaga kesehatan dan berikan prestasi yang terbaik untuk Pagaralam," ungkapnya.
Lanjutnya, kalau dalam MTQ sebelumnya Pagaralam hanya mendapat juara harapan dua, dan insya Allah pada MTQ kali ini bisa juara.
Untuk itu, kata dia, Pemkot Pagaralam akan memberikan hadiah umroh bagi peserta yang bisa meraih juara 1 pada MTQ XXV di Baturaja nanti.
Sementara itu Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pagaralam, Drs H M Asri mengatakan, diharapkan kepada para peserta yang akan mengikuti pelaksaan MTQ ke XXV akan mampu menunjukan kemampuannya dalam meraih prestasi dan nama baik daerah.
"Selain itu melalui kegaiatan ini tentunya akan dapat menjadi salah satu promosi bagi Pagaralam ditingkat Sumsel, apalagi jika meraih juara," ungkapnya. (asn)
Perbaikan Jalan TAA Masuk Proses Kontrak
Palembang, SN
Peresmian pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api (TAA), di Kabupaten Banyuasin, tampaknya tidak akan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, perbaikan jalan akses menuju pelabuhan sekitar 5 Km yang rusak parah saat ini baru masuk proses kontrak. Diperkirakan, proses itu saja, akan memakan waktu dua bulan kedepan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir Sarimuda, dibincangi di gedung DPRD Sumsel, Kamis (8/3).
"Jalan yang dibangun oleh Bina Marga baru proses kontrak, artinya kalau proses kontrak, mungkin dua bulan lagi baru siap, kalau kita dermaganya sudah siap, tinggal menunggu jalanya, artinya bukan pengerjaan perhubungan yang belum selesai tapi pekerjaan jalan yang masih kita tunggu," ungkap Sarimuda.
Menurutnya, peresmian pelabuhan TAA akan dilakukan setelah pihak Bina Marga menyatakan kesiapan jalan akses menuju pelabuhan.
"Begitu disampaikan PU BM jalannya selesai, maka selanjutnya kita laporkan ke menteri untuk peresmian pelabuhan TAA,“ katanya.
Sementara Ketua Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari meminta, perbaikan jalan akses pelabuhan TAA sepanjang kurang lebih 5 Km dapat dipercepat, karena menurutnya, dengan diresmikannya pelabuhan TAA, maka dapat membantu perkembangan Sumsel.
"Bayangkan saja, kalau pelabuhan itu sudah beroperasi, perjalanan ke Mentok, Bangka dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit (jetpoil), bahkan pelabuhan ini dapat langsung menuju negara-negara lain, dengan bagitu, ekonomi kita akan berkembang dengan cepat," beber dia.
Ia mengharapkan, pemerintah provinsi untuk turun tangan menyelesaikan perbaikan jalan TAA, agar perbaikannya dapat segera diselesaikan.
Sebelumnya Asisten II bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Eddy Hermanto, mengatakan memang sekarang ini pembangunan jalan tersebut masih dalam proses kontrak. Mengenai biayanya sendiri mencapai Rp15 miliar yang didanai melalui APBN.
"Selain itu sekarang ini kita juga telah mencadangkan dana pemeliharaan sekitar Rp5 miliar yang nantinya bila memungkinkan akan digunakan untuk pemeliharaan jalan menuju pelabuhan Tanjung Api-api tersebut," ungkapnya. (awj)
Peresmian pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api (TAA), di Kabupaten Banyuasin, tampaknya tidak akan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, perbaikan jalan akses menuju pelabuhan sekitar 5 Km yang rusak parah saat ini baru masuk proses kontrak. Diperkirakan, proses itu saja, akan memakan waktu dua bulan kedepan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir Sarimuda, dibincangi di gedung DPRD Sumsel, Kamis (8/3).
"Jalan yang dibangun oleh Bina Marga baru proses kontrak, artinya kalau proses kontrak, mungkin dua bulan lagi baru siap, kalau kita dermaganya sudah siap, tinggal menunggu jalanya, artinya bukan pengerjaan perhubungan yang belum selesai tapi pekerjaan jalan yang masih kita tunggu," ungkap Sarimuda.
Menurutnya, peresmian pelabuhan TAA akan dilakukan setelah pihak Bina Marga menyatakan kesiapan jalan akses menuju pelabuhan.
"Begitu disampaikan PU BM jalannya selesai, maka selanjutnya kita laporkan ke menteri untuk peresmian pelabuhan TAA,“ katanya.
Sementara Ketua Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari meminta, perbaikan jalan akses pelabuhan TAA sepanjang kurang lebih 5 Km dapat dipercepat, karena menurutnya, dengan diresmikannya pelabuhan TAA, maka dapat membantu perkembangan Sumsel.
"Bayangkan saja, kalau pelabuhan itu sudah beroperasi, perjalanan ke Mentok, Bangka dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit (jetpoil), bahkan pelabuhan ini dapat langsung menuju negara-negara lain, dengan bagitu, ekonomi kita akan berkembang dengan cepat," beber dia.
Ia mengharapkan, pemerintah provinsi untuk turun tangan menyelesaikan perbaikan jalan TAA, agar perbaikannya dapat segera diselesaikan.
Sebelumnya Asisten II bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Eddy Hermanto, mengatakan memang sekarang ini pembangunan jalan tersebut masih dalam proses kontrak. Mengenai biayanya sendiri mencapai Rp15 miliar yang didanai melalui APBN.
"Selain itu sekarang ini kita juga telah mencadangkan dana pemeliharaan sekitar Rp5 miliar yang nantinya bila memungkinkan akan digunakan untuk pemeliharaan jalan menuju pelabuhan Tanjung Api-api tersebut," ungkapnya. (awj)
Persiapan MTQ Rampung Sesuai Jadwal
Baturaja, SN
Hingga H-3 Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an ke XXV Provinsi Sumatera Selatan yang akan di helat di Baturaja Ogan Kometing Ulu persiapanya sudah mendekati finish dan Sabtu (10/3) seluruh kebutuhan dinyatakan siap.
Ketua umum MTQ ke XXV Drs H Kuryana aziz bersama ketua I Drs H Umirtom dan ketua II H Marwan Sobrie SE MM bersama kadin PU CK pengairan Ir Iskandar Zulkarnaen dan kadis perindagkop UKM Drs Fahrudin rozie, Kamis (8/3) sejak pagi hingga siang kemarin langsung memimpin komando untuk mengecek kesiapan masing-masing seksi guna melayanai kebutuhan 2.000 undangan yang bakal hadir pada pembukaan Minggu malam (11/3).
Area Opening dan closing yang di jadikan lokasi upacara pembukaan di GOR Baturaja akan di meriahkan dengan kembang api serta sorotan lampu laser di hadapan 15 utusan Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan seluruhnya kebutuhanya hampir rampung 75 persen. Bahkan 23 bedung yang akan di pukul serentak pada saat pembukaan sudah mulai di pajang di tempat upacara, begitu juga stand pameran tempat Khas masing-masing daerah kesiapanya sudah mencapai 90 persen, baik di dalam gedung maupun diluar gedung.
"Sampai hari ini seluruh kebutuhan opening maupun closing sudah hampir rampung, begitu juga tempat menghinap maupun tempat lomba para kapilah masing-masing kota semuanya sudah siap, kita sudah membagi tugas habis dengan masing-masing seksi supaya apa yang menjadi kebutuhan tamu, panitia maupun peserta bisa di akomodir dengan baik, insya Allah Jum at siang ini kita sudah bisa melaksanakan Gladi kotor di tempat ini,“ terang Kuryana sambil mempesilahkan wartawan mengecek sendiri kesiapan seluruh lokasi, baik tempat upacara, tempat lomba dan tempat menginap para kafilah. (had)
Hingga H-3 Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an ke XXV Provinsi Sumatera Selatan yang akan di helat di Baturaja Ogan Kometing Ulu persiapanya sudah mendekati finish dan Sabtu (10/3) seluruh kebutuhan dinyatakan siap.
Ketua umum MTQ ke XXV Drs H Kuryana aziz bersama ketua I Drs H Umirtom dan ketua II H Marwan Sobrie SE MM bersama kadin PU CK pengairan Ir Iskandar Zulkarnaen dan kadis perindagkop UKM Drs Fahrudin rozie, Kamis (8/3) sejak pagi hingga siang kemarin langsung memimpin komando untuk mengecek kesiapan masing-masing seksi guna melayanai kebutuhan 2.000 undangan yang bakal hadir pada pembukaan Minggu malam (11/3).
Area Opening dan closing yang di jadikan lokasi upacara pembukaan di GOR Baturaja akan di meriahkan dengan kembang api serta sorotan lampu laser di hadapan 15 utusan Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan seluruhnya kebutuhanya hampir rampung 75 persen. Bahkan 23 bedung yang akan di pukul serentak pada saat pembukaan sudah mulai di pajang di tempat upacara, begitu juga stand pameran tempat Khas masing-masing daerah kesiapanya sudah mencapai 90 persen, baik di dalam gedung maupun diluar gedung.
"Sampai hari ini seluruh kebutuhan opening maupun closing sudah hampir rampung, begitu juga tempat menghinap maupun tempat lomba para kapilah masing-masing kota semuanya sudah siap, kita sudah membagi tugas habis dengan masing-masing seksi supaya apa yang menjadi kebutuhan tamu, panitia maupun peserta bisa di akomodir dengan baik, insya Allah Jum at siang ini kita sudah bisa melaksanakan Gladi kotor di tempat ini,“ terang Kuryana sambil mempesilahkan wartawan mengecek sendiri kesiapan seluruh lokasi, baik tempat upacara, tempat lomba dan tempat menginap para kafilah. (had)
SDN 15 Talang Simpang Sugihan Seperti Kandang Kambing
Prabumulih, SN
Kondisi Sekolah Dasar Negeri 15 Talang Simpang desa Sugihan dusun 4 RT 4 Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim sungguh memprihatinkan karena bangunannya seperti kandang kambing. Gedung SD ini hanya memiliki tiga lokal ruang belajar yang terbuat dari kayu rembesan dan atap dari ulir. Bahkan lantainya masih tanah begitupun juga dengan perumahan gurunya. Kalau hujan atapnya bocor sehingga mengganggu aktifitas proses belajar mengajar.
Selain ada SDN 15 di lokasi itu juga didirikan PAUD Hidayah. Ironisnya lagi SDN 15 dan Paud Hidayah dijadikan satu atap untuk kegiatan proses belajar mengajar. Sementara tenaga guru tenaga sukarela ada dua orang dan tidak memiliki kantor untuk Kepsek. Sementara fasilitas yang tersedia hanya papan tulis, kursi dan bangku belajar saja.
Salah satu guru yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, jumlah anak didik di SD dan Paud ini ada Sembilan orang dan proses belajarnya digabung menjadi satu dan tenaga pengajar hanya memiliki dua orang dan kepala sekolahnya Wagiman tapi jarang masuk sebulan belum tentu datang ke sekolah ini.
Dari keterangan tokoh masyarakat setempat Ali Usman menyatakan, dulunya SDN 15 statusnya masih swasta. Begitu juga dengan Paud Hidayah ini dibangun atas swadaya masyarakat di sekitar sekolah pada tahun 1996. Saat itu orangtua di desa ini antusias menginginkan anak-anaknya untuk sekolah.
Kemudian pada tahun 2012 ini, SDN 15 dan Paud Hidayah statusnya dinegerikan oleh Pemkab Muara Enim pada tanggal 1 Januari lalu. Status SDN 15 dan Paud Hidayah menjadi negeri setelah berhasil menang Juara Umum saat mengikuti turnamen perlombaan sepakbola di Desa Lubuk Batu dan Desa Umang Kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim.
Lebih jauh Ali Usman menjelaskan, kalau tidak salah SD dan Paud sudah dianggarkan ratusan juta untuk pembangunan gedungnya oleh Pemkab Muara Enim melalui Diknas tapi sampai saat ini belum juga anggaran tersebut dibangunkan Kepseknya.
"Kami warga disini khususnya para orangtua yang anaknya disekolahkan di SDN 15 dan Paud Hidayah ini berharap kepada Pemkab Muara Enim agar secepatnya membangun gedung sarana dan prasarana sekolah yang lengkap. (and)
Kondisi Sekolah Dasar Negeri 15 Talang Simpang desa Sugihan dusun 4 RT 4 Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim sungguh memprihatinkan karena bangunannya seperti kandang kambing. Gedung SD ini hanya memiliki tiga lokal ruang belajar yang terbuat dari kayu rembesan dan atap dari ulir. Bahkan lantainya masih tanah begitupun juga dengan perumahan gurunya. Kalau hujan atapnya bocor sehingga mengganggu aktifitas proses belajar mengajar.
Selain ada SDN 15 di lokasi itu juga didirikan PAUD Hidayah. Ironisnya lagi SDN 15 dan Paud Hidayah dijadikan satu atap untuk kegiatan proses belajar mengajar. Sementara tenaga guru tenaga sukarela ada dua orang dan tidak memiliki kantor untuk Kepsek. Sementara fasilitas yang tersedia hanya papan tulis, kursi dan bangku belajar saja.
Salah satu guru yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, jumlah anak didik di SD dan Paud ini ada Sembilan orang dan proses belajarnya digabung menjadi satu dan tenaga pengajar hanya memiliki dua orang dan kepala sekolahnya Wagiman tapi jarang masuk sebulan belum tentu datang ke sekolah ini.
Dari keterangan tokoh masyarakat setempat Ali Usman menyatakan, dulunya SDN 15 statusnya masih swasta. Begitu juga dengan Paud Hidayah ini dibangun atas swadaya masyarakat di sekitar sekolah pada tahun 1996. Saat itu orangtua di desa ini antusias menginginkan anak-anaknya untuk sekolah.
Kemudian pada tahun 2012 ini, SDN 15 dan Paud Hidayah statusnya dinegerikan oleh Pemkab Muara Enim pada tanggal 1 Januari lalu. Status SDN 15 dan Paud Hidayah menjadi negeri setelah berhasil menang Juara Umum saat mengikuti turnamen perlombaan sepakbola di Desa Lubuk Batu dan Desa Umang Kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim.
Lebih jauh Ali Usman menjelaskan, kalau tidak salah SD dan Paud sudah dianggarkan ratusan juta untuk pembangunan gedungnya oleh Pemkab Muara Enim melalui Diknas tapi sampai saat ini belum juga anggaran tersebut dibangunkan Kepseknya.
"Kami warga disini khususnya para orangtua yang anaknya disekolahkan di SDN 15 dan Paud Hidayah ini berharap kepada Pemkab Muara Enim agar secepatnya membangun gedung sarana dan prasarana sekolah yang lengkap. (and)
Gaji PNS Lahat Naik 10 Persen
* Dibayarkan Awal April
Lahat, SN
Kabar gembira bagi anda pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lahat. Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan No SE-12/PB/2012 tentang penyesuaian besaran gaji pokok PNS, Anggota Polri, gaji akan dinaikan sebanyak 10 persen.
“Kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah (PP) No 15/2012 perihal perubahan keempat belas atas PP No 7/1977 tentang peraturan gaji PNS, setelah itu akan dilaksanakan Insya Allah awal April 2012 mendatang pembayaran rapel kekurangan gaji tersebut,” kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lahat Nasrun Aswari SE MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Hj Junaitin SE MM.
Kenaikan gaji ini tentunya disesuaikan dengan masa kerja, golongan atau pangkat dan indicator lainnya, dimana ada 8.348 PNS di Kabupaten Lahat akan menerimanya.
“Rapel gaji tersebut akan kita berikan kepada bendahara masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dimana, dari 8.348 PNS meliputi, 3.988 pegawai dari guru, 3.794 berasal Non guru/tenaga kesehatan, dan 566 orang berasal dari tenaga paramedis,” ungkapnya.
Realisasi gaji pokok dan tunjangan keluarga Maret 2012 mencapai Rp 22.067.855.408, kenaikan rata-rata 10 persen maka dikalikan didapatkan Rp 2.206.785.541, sedangkan realisasi gaji kotor Maret 2012 berjumlah Rp 26.960.457.885.
Ia menyebutkan, DPPKD Kabupaten Lahat akan menyiapkan dana sebesar Rp 29.167.243.426 dengan jumlah kenaikan gaji 10 persen Rp 2.206.785.541 ditambah gaji Maret Rp 26.960.457.885.
“Perkiraan raelisasi kekurangan pembayaran gaji pokok mulai Januari-Maret 2012 mendatang Rp 2.206.785.541 dikalikan tiga bulan mencapai Rp 6.620.356.623. Insya Allah, Awal April 2012, pembayaran kekurangan gaji dilaksanakan,” papar Hj Junaitin lugas.
Junaitin mengharapkan, kepada seluruh PNS di lingkungan Pemda Lahat, sekiranya dengan adanya kenaikan gaji sebesar 10 persen ini, kedepan akan membawa dampak positif, terutama sekali dalam meningkatkan kinerja di SKPD masing-masing.
“Tentunya kerjanya lebih giat dan meningkat, seiring dengan kenaikan gaji sebesar 10 persen, dan dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai keperluan keluarga,” tandasnya. (zal)
Lahat, SN
Kabar gembira bagi anda pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lahat. Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan No SE-12/PB/2012 tentang penyesuaian besaran gaji pokok PNS, Anggota Polri, gaji akan dinaikan sebanyak 10 persen.
“Kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah (PP) No 15/2012 perihal perubahan keempat belas atas PP No 7/1977 tentang peraturan gaji PNS, setelah itu akan dilaksanakan Insya Allah awal April 2012 mendatang pembayaran rapel kekurangan gaji tersebut,” kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lahat Nasrun Aswari SE MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Hj Junaitin SE MM.
Kenaikan gaji ini tentunya disesuaikan dengan masa kerja, golongan atau pangkat dan indicator lainnya, dimana ada 8.348 PNS di Kabupaten Lahat akan menerimanya.
“Rapel gaji tersebut akan kita berikan kepada bendahara masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dimana, dari 8.348 PNS meliputi, 3.988 pegawai dari guru, 3.794 berasal Non guru/tenaga kesehatan, dan 566 orang berasal dari tenaga paramedis,” ungkapnya.
Realisasi gaji pokok dan tunjangan keluarga Maret 2012 mencapai Rp 22.067.855.408, kenaikan rata-rata 10 persen maka dikalikan didapatkan Rp 2.206.785.541, sedangkan realisasi gaji kotor Maret 2012 berjumlah Rp 26.960.457.885.
Ia menyebutkan, DPPKD Kabupaten Lahat akan menyiapkan dana sebesar Rp 29.167.243.426 dengan jumlah kenaikan gaji 10 persen Rp 2.206.785.541 ditambah gaji Maret Rp 26.960.457.885.
“Perkiraan raelisasi kekurangan pembayaran gaji pokok mulai Januari-Maret 2012 mendatang Rp 2.206.785.541 dikalikan tiga bulan mencapai Rp 6.620.356.623. Insya Allah, Awal April 2012, pembayaran kekurangan gaji dilaksanakan,” papar Hj Junaitin lugas.
Junaitin mengharapkan, kepada seluruh PNS di lingkungan Pemda Lahat, sekiranya dengan adanya kenaikan gaji sebesar 10 persen ini, kedepan akan membawa dampak positif, terutama sekali dalam meningkatkan kinerja di SKPD masing-masing.
“Tentunya kerjanya lebih giat dan meningkat, seiring dengan kenaikan gaji sebesar 10 persen, dan dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai keperluan keluarga,” tandasnya. (zal)
Langganan:
Postingan (Atom)