SEA Games, Banyaknya Kendala dan Cita-cita Majukan Sumsel

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

    BANYAK yang meragukan Sumsel akan siap menjadi tuan rumah SEA Games 2011. Apalagi dalam  perjalanan menuju hari pelaksanaan SEA Games terus banyak kendala yang ditemui, mulai dari masalah korupsi di pembangunan Wisma Atlet yang melibatkan Kemegpora, kendala pembangunan fisik, dan masalah teknis lainnya.
    Tetapi dalam perkembangan terakhir, Menpora Andi Malarangeng dan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin kemarin
menjamin perhelatan pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut akan digelar tepat waktu.
    Sebelumnya walau ditimpa prahara kasus pembangunan Wisma Atlet, Gubernur Alex Noerdin  terus melakukan banyak upaya agar SEA Games memang berjalan sesuai rencana.
Dikondisikan dan diperjuangkan saat pelaksanaan nanti kepada semua atlet dan ofisial diberikan fasilitas bertaraf internasional. Hanya untuk dicatat dari perencanaannya saja Provinsi Sumatra Selatan telah menggunakan standar internasional dengan memakai jasa para konsultan asal luar negeri.
    Cita-cita Gubernur untuk  memberikan fasilitas yang akan ditempatkan di kawasan Jakabaring Palembang menjadi sebuah komplek olahraga, mulai terlihat walaupun belum selesai 100 persen.
    Fasilitas yang dibangun di lokasi itu antaralain kolam renang indoor berstandar internasional yang dilengkapi pengaturan suhu air, dan kedalaman kolam dari 1 meter hingga 50 meter. Untuk pembangunan kolam renang ini, Provinsi Sumsel bekerja sama dengan perusahaan ternama Omega, sehingga fasilitas yang diberikan sangat lengkap seperti kolam untuk pemanasan, kolam untuk bertanding, hingga beberapa menara untuk pertandingan renang indah.
    Tak hanya itu, juga disediakan venues untuk olahraga air dengan luas 40 hektar. Di kawasan Jakabaring terdapat Danau yang dipercantik lagi dengan mengadakan pelebaran, sehingga dapat digunakan untuk olahraga dayung, voli pantai, dan ski air. 
    Fasilitas dipastikan menjadi yang terbaik di Asia karena lintasan dayung yang disedikan dengan panjang 2.300 meter dan lebar 100 meter.
    Kemudian Sumsel telah membangun lapangan tembak berskala internasional yang fasilitasnya melebihi lapangan tembak yang dimiliki Korea Selatan. Untuk menjadi catatan Korea yang menjadi tuan rumah Asian Games hanya memiliki lapangan tembak dengan jarak maksimal hingga 300 meter, tapi yang akan dibangun Sumsel nanti adalah lapangan tembak berjarak hingga 600 meter. Meski lapangan tembak pada minggu lalu banyak yang mengkhawatirkan akan selesai, tetapi secara  fisik kemarin sudah sangat mengembirakan.
    Warga Bumi Sriwijaya patut berbangga dan mendukung SEA Games 2011 ini. Karena kerja ini bukan main-main, terutama mempersiapkan segala sarana dan  prasarana untuk kesuksesan SEA Games. 
    Perjalanan SEA Games 2011 memang penuh kendala. Kasus suap wisma atlet yang melibatkan mantan bendahara umum Partai Demokrat (PD) sampai saat ini terus berkembang.  Secara langsung  ini sangat mempengaruhi SEA Games, karena orang hanya terfokus di kasus korupsi tersebut.
    Makin melebarnya kasus  tersebut membuat perhatian rakyat hanya terpaku pada kasus suapnya. Sedangkan perjuangan semua elemen di Bumi Sriwijaya menyambut SEA Games tak digubris.
    Mengingatkan kondisi ini sangat penting,  karena
dengan terus mencuatnya kasus ini dan frekwensinya yang tanpa henti, secara tidak sadar  poin utama yang menjadi tujuan terus tergerus.
    Sumsel sebagai penyelenggara pertandingan beberapa cabang olahraga SEA Games, harus sigap  atau siap mempersiapkan untuk semuanya menjadi maksimal agar berlangsung sukses. Apalagi ini SEA  Games baru pertamakali dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Jadi nama Sumsel benar-benar akan menjadi sorotan.
    Gubernur selalu optimis dengan penyelenggaraan SEA Games, efek positif dan banyak manfaat untuk Bumi Sriwijaya. Misalnya Palembang dan Sumsel utamanya bakal menjadi perhatian terutama oleh para investor. Tak hanya itu, saat ini semua instansi pemerintah dan BUMN yang mulai memprioritaskan Sumsel sebagai sasaran pembangunan. Terasa sekali efek positif telah ada dan itu mulai digunakan rakyat.
    Mulanya masih ada gerutuan, misalnya untuk efek pembangunan pelebaran jalan di jalur Jalan Kol Burlian. Tetapi secara perlahan khalayak tahu untuk kelancaran transportasi, dan itu sudah nampak.
    Moment SEA Games adalah sasaran antara untuk membidik  tujuan utama bagi kemajuan menyeluruh Provinsi Sumsel. Untuk itu rakyat Sumsel diminta berperan menyukseskan perhelatan akbar  tersebut. Rakyat harus berperan dan dan dilibatkan. Sumsel sebagai tuan rumah SEA Games punya harapan tersendiri dalam ajang internasional tersebut meliputi tiga harapan, yaitu sukses prestasi, sukses penyelengaraan dan sukses perekonomian. (***)

Edisi Cetak 480 Kamis 6 Oktober 2011

BI Tarik Delapan Jenis Mata Uang

PALEMBANG – Bank Indonesia cabang Palembang terus menyosialisasi penarikan delapan jenis mata uang ke sejumlah daerah yang dianggap strategis dalam Kota Palembang.

BI memberikan batas waktu (deadline) kepada masyarakat untuk penukaran hingga 31 Desember 2011. Kepala Bidang (Kabid) Sistem Pembayaran BI Palembang Herry Irman menyebutkan,ke- 8 jenis mata uang tersebut meliputi lima uang kertas, yakni pecahan Rp10.000 tahun emisi 1975, pecahan Rp5.000, Rp1.000, Rp500, Rp100, dengan tahun emisi 1992 dan tiga uang logam yakni Rp5 tahun emisi 1979 serta Rp50 dan Rp100 tahun emisi 1991.

“Penarikan delapan jenis mata uang itu karena sudah habis masa waktunya dan terkait unsur fisik dan lainnya yang dianggap sudah tidak layak untuk beredar.Untuk uang kertas hanya berlaku 10 tahun dan untuk uang logam berlaku hingga 20–30 tahun,”kata dia. Menurut Herry, sosialisasi penarikan akan menggunakan pamflet dengan mengarah ke lembaga perbankan, kantor pos,BPR,pemerintahan,Pasar 16,mal-mal hingga daerah yang dianggap strategis lainnya.

Khusus penarikan uang kertas Rp10.000 tahun emisi 1975, lanjut dia,disesuaikan dengan Surat Keputusan Direksi BI No 12/94/Kep/Dir/UPU tanggal 19 November 1979 tentang Penambahan Kembali serta Penarikan dari Peredaran. “Sebenarnya sosialisasipenukaran sudah dibuka sejak 1980. Namun, bagi masyarakat yang bermaksud menukarkan kembali uang kertas Rp10.000, diberikan batas waktu hingga Desember 2011 dan penukaran hanya berlaku di BI Jakarta,”ujarnya.

Begitu pula untuk penarikan uang logam pecahan Rp5, Rp50, Rp100, juga didasarkan Surat Edaran No 8/66/Intern tanggal 28 November 2006, perihal Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran. Herry melanjutkan, untuk batas toleransi penukaran uang kertas Rp5.000, Rp1.000, Rp500,Rp100,dan uang logam Rp5, Rp50 dan Rp100, diberikan hingga 29 November 2011.

“Waktu penukaran yang diberikan hingga akhir 2011 ini berlaku di bank umum. Sedangkan, penukaran di Kantor BI diperpanjang hingga 29 November 2016,”ucapnya. Sementara itu, Kasir Muda I BI Palembang Ahmadi menegaskan, dalam seminggu, pihaknya membuka loket secara reguler setiap Selasa,Rabu, dan Kamis guna melayani penukaran uang masyarakat dan perbankan.“ Dalam kondisi normal,rata- ratapenukaranuang berkisar di bawah Rp100 juta,”katanya.(dar/sin/net)

Tarif Parkir Naik, Warga Mengeluh

PALEMBANG– Memasuki hari ke tiga pemberlakuan kenaikan tarif parkir di Kota Palembang, ternyata mengundang banyak keluhan dari masyarakat.

Menurut warga,kenaikan retribusi parkir dari Rp500 menjadi Rp1.000 bagi roda dua dan roda empat dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 belum layak diberlakukan pada saat ini. Pola parkir yang masih amburadul semestinya menjadi pekerjaan rumah bagi dinas terkait sebelum memberlakukan tarif parkir baru.Apalagi, pelayanan parkir yang diberikan belum optimal.

“Jelas tidak masuk akal jika saat ini tarif parkir sudah naik lagi, apalagi naiknya rata-rata hingga 100%. Belum lagi biasanya kondisi di lapangan, juru parkir menaikan sendiri biaya parkir lantaran harus melakukan setoran kepada pihakpihak tertentu.,”ujar Wardoyo, wargaSekipUjung,Palembang. Dia juga mensinyalir, dengan adanya kenaikan jasa uang parkir tanpa diimbangi perbaikan sistem, nantinya justru koordinator juru parkir yang mendapatkan keuntungan.

“Yang pesta pora adalah juru parkir dan koordinator parkir. Karena otomatis menambah penghasilan mereka dengan menaikkan tarif secara sepihak,” katanya. Sementara itu, pengamat perkotaan Senapan Budiono, kesemberawutan persoalan parkir di Kota Palembang sudah seharusnya segera dibenahi.

“Parkir menyangkut hajat orang banyak. Jika dikelola dengan baik,pencapaian retribusi parkir bisa melebihi dari target.Apalagi, dengan sistem arus retribusi yang baik,imbasnya akan berpengaruh terhadap penyediaan dan peningkatan layanan parkir bagi masyarakat luas,”tuturnya.

Dia pun sepakat, sebelum menaikkan tarif parkir seperti sekarang ini, pihak terkait semestinya harus menyelesaikan peroblematika yang terjadi di dunia perparkiran, diantaranya juru parkir liar yang merajalela, lahan parkir yang minim, tidak adanya ganti rugi atas kehilangan kendaraan dan lemahnya kontrol di lapangan oleh petugas. “Harusnya poin-poin ini dulu yang harus jadi perhatian semua pihak, termasuk Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Jangan sampai ada pemikiran,dengan menaikkan tarif semua persoalan akan teratasi atau pendapatan parkir bisa naik. Saya pikir kenaikan tarif dengan tidak diimbagi perbaikan justru akan menambah dan memperumit masalah,dan tentunya pengguna jasa layanan ini yang akan dirugikan,”jelasnya Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Masripin menyatakan,kenaikan tarif parkir semata–mata untuk menggenjot pendapatan asli daerah,sekaligus menekan tingkat kebocoran retribusi.

Selain itu,kebijakan ini juga tidak menyalahi aturan, lantaran telah sesuai Undang-Undang Nomor 20/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Usulan kenaikan tarif parkir itu sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri. Selain itu,Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kota Palembang juga telah mengesahkan rancangan peraturan itu menjadi Peraturan Daerah (Perda),” pungkasnya.(ali/sin/net)

Pol PP Razia IMB, SITU dan SIUP

Kayuagung, SN
    Petugas gabungan Sat Pol PP di OKI, BPPKAD OKI dan Badan Perizinan Penanaman Modal OKI melakukan razia ke sejumlah tempat usaha dan perdagangan, Rabu (5/10). Hasilnya, 45 persen tempat usaha dan perdagangan ternyata tidak memiliki IMB, SITU dan SIUP.
    Kasat Pol PP Suryadi Pratama SP yang memimpin razia menerangkan, razia ini digelar dalam rangka untuk tertib perizinan yakni SITU dan SIUP tempat-tempat usaha baik itu Home Industri atau tempat usaha perdagangan.
    Kata dia, sasaran indentifikasi tertib perizinan dipusatkan di Kota Kayuagung seperti unit usaha perorangan maupun badan usaha baik berupa warung, toko, rumah makan serta unit pengolahan makanan. Dari 120 sasaran operasi telah terindentifikasi baru 66 unit atau 55%  yang mengantongi SITU atau SIUP, tinggal 45% yang belum kantongi izin.
    Untuk menertibkan tempat usaha ini pihaknya dibantu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Perizinan dan penanaman modal Daerah (BPPMD). Karena ini yang berkaitan langsung seperti badan  perizinan yang berhal mengeluarkan SITU-SIUP, sementara untuk retribusinya melalui DPPKAD.
    Kepala dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muslim SE MSi ditemui terpisah menghimbau kepada unit usaha yang belum mengurusi izin usaha agar segera mengurus ke dinas terkait. Perda tentang perizinan tempat usaha itu sudah ada dan harus ditaati guna menambah pendapatan asli Daerah (PAD).
    Kepala BPPMD H Husin SPd MM mengatakan, kepada para pemilik usaha yang tidak memiliki SITU atau SIUP didata, setelah itu diberi peringatakan agar segera mengurus izin usaha. Tertib perizinan ini sesuai dengan Perda nomor  13 tahun 2010 bab II tentang ketertiban  pada pasal 2 dan pasl 3 Poin F tentang tertib perizinan.(iso)

Tidak Ada Kejelasan, 100 Guru Tidak Tetap Siap Mundur

Palembang, SN
        Tahun ini menjadi batas terakhir bagi Guru Tidak Tetap (GTT) untuk mengajar di Kota Palembang, selama kejelasan para GTT atau guru honor belum berubah status dari GTT menjadi status Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    Ketua Koordinator GTT Kecamatan Kalidoni Sri Riyanti mengatakan 100 GTT diwilayahnya siap mundur dari profesi guru, apabila hingga 2011 belum ada kejelasan terkait pengangkatan menjadi PNS di Lingkungan pemerintah Kota Palembang.

      “Kita hanya menunggu akhir tahun ini, kalau belum juga ada kejelasan untuk pengangkatan menjadi PNS kita siap beralih profesi saja,”jelasnya saat menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilaran Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Rabu (5/10).

      Tida hanya di wilayah Kecamatan Kalidoni, kata Sri dari delapan rekan dari satu profesinya dari berbagai kecamatan yang ada di Kota Palembang ini yang mendatangi gedung wakil rakyat tersebut juga siap mengundurkan diri sebagai guru.

      “Saya datang tidak sendiri, kedatangan kami juga bersama rekan-rekan yang lain secara spontan dan kami sepakat akn mundur kalau tidak ada kejelasan seperti ini,”jelasnya.

      Untuk GTT saja, kata Sri jumlah guru yang terkatung nasibnya ini berjumlah ratusan orang.” Di Kecamatan Kalidoni kalau guru dibawah tahun 2005 yang mengajar ada 100 orang dan ini siap mundur, sedangkan mengajar mulai tahun 2005 berkisaran 495 orang, ini pun menyatakan hal yang sama, ’jelasnya

      Nasib mereka, kata Sri sudah terkatung-katung selama delapan tahun sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang mengajar anak didiknya hanya mengandalakan upah pembayaran sebesar Rp 250 ribu /bulan.

      “Kami honor dari tahun 2004,yang ingin kita tanyakan dari 67 ribu tenaga honor guru yang diangkat se - Indonesia, berepa kuota guru honor yang akan diangkat untuk Kota Palembang,pada gelombang kedua seperti yang dijanjikan kalau ada pengangkat gelombang kedua hanya kami guru dari tahun 2004 ini yang akan diangkat”jelasnya.

      Sebelumnya, ungkapnya di gelombang pertama (katagori I) pengangakatan guru honor menjadi PNS melalui dana Angaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) dan Anggrana Pendapatan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar, hanya saja pengangakatan yang dilakukan tersebut mengantongi Surat Keputusan (SK) Kepala daerah.

      “Dari katagori I, kita tidak ada yang ada pengangkatan hanya SK Walikota, nah dikatagori kedua ini kita inginkan pengangkatan terlebih lagi pengabdian kita dibawah tahun 2005 yang masih berpayung kepada Peraturan lama dengan SK Kepala Sekolah,”jelasnya. Sri menambahkan apabila memang akan ada pengangakatan katagori ke II nantinya, dirinya bersama rekan yang lainnya tidak mengingkan adanya test seperti sebelumnya.”Kita tidak inginkan ada test regular tapi pihak berkaitan bisa langsung mendatangi sekolah tempat kami mengajar saja, karena test riskan adanya permaianan orang tertentu,”jelasnya.

      Sementara itu Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Palembang H Suardi mengatakan belum bisa membeikan solusi terkait kedatangan para guru tersebut.
      “Kita belum bisa memberikan solusinya, kerena mereka datang secara mendadak, jadi kita tidak bisa mengundang pihak Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD),”jelasnya.

      Untuk itu mereka (guru) disarankan untuk membuat surat ke wakil rakyat.”Nanti kalau ada surat mereka kita akan luangkan waktu dan kita bisa memanggil pihak terkait untuk secara bersama membicarakan hal ini untuk mendapatkan jawaban yang pasti,”jelasnya.

      Sementara itu ketua Praksi PDIP Yudi Irawan mengatakan tidak hanya nasib guru yang menjadi amanat bagi wakil rakyat untuk diperjungakan, melainkan ratusan pegawai dilingkungan keluarahan dan kecamatan yang masih belum ada kejelasan.
      “Ini juga menjadi tugas kita, selaian dari ratusan petugas dikantor kelurahan yang tidak ada kejelasan selama puluhan tahun sebagai pegawai,”tukasnya.(win)

Banjir juga Ancam SEA Games XXVI

Palembang, SN
    Pemerintah boleh yakin kabut asap tidak akan mengganggu penyelenggaraan SEA Games XXVI di Palembang. Tapi ancaman bukan itu saja. Bencana banjir juga akan mengancam penyelenggaraan SEA Games XXVI, seandainya musim hujan dialami Palembang pada bulan Oktober atau November ini.
    Sebab setiap tahun, di kala musim penghujan, kawasan Jakabaring, menjadi daerah yang menjadi langganan banjir. "Ada atau tidak adanya penyelenggaraan SEA Games XXVI, itu merupakan kondisi alam di Palembang, khususnya di Jakabaring, setiap tahunnya. Itu dua bencana tahunan di Palembang. Kalau musim kemarau muncul ancaman kabut asap, di musim penghujan akan muncul ancaman banjir," kata Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat, belum lama ini.
    Menurut Sadat, banjir yang terjadi di Jakabaring bukan hanya disebabkan kapasitas hujan yang turun ke kawasan tersebut tidak tertampung lantaran daerah resapannya atau rawa-rawa telah tertimbun, juga adanya luapan air dari Sungai Ogan.
    "Luapan Sungai Ogan selalu terjadi, sebab air yang berasal dari huluan sangat deras sebab sudah banyak hutan yang habis sebagai penyanggahnya," kata Sadat.
    Menurut Sadat, antisipasi dua ancaman tersebut, bukan hanya dilakukan sesaat atau terisolasi di Jakabaring saja. "Kalau bencana kabut asap, tentu saja terkait dengan soal pembakaran hutan yang ada di Sumatera Selatan. Pemerintah Sumatera Selatan harus mencegah kebakaran hutan, baik yang dilakukan masyarakat maupun industri perkebunan," kata Sadat.
    Sementara ancaman banjir, kata Sadat, merupakan persoalan yang kompleks. "Bukan hanya soal saluran air, seperti sungai, kanal, dan parit, tapi juga terkait dengan penimbunan kawasan resapan air atau rawa-rawa, serta banyak hutan yang gundul di kawasan huluan Sumatera Selatan,” katanya.
    Satu fakta baru, selama membangun sejumlah venue SEA Games XXVI dan Wisma Atlet di Jakabaring Sport City, berlangsung juga penimbunan daerah rendah atau rawa-rawa yang sebelumnya menjadi daerah resapan air.
    Jadi, tampaknya pemerintah bukan hanya mengatasi persoalan kabut asap, juga ancaman banjir di Jakabaring jika musim penghujan melanda Palembang. (tw/anw)

Pemprov Akan Siapkan Kapal TNI AL, Untuk Tamu SEA Games

Palembang, SN
  Pemprov Sumsel sudah mengantisipasi kekurangan penginapan saat berlangsungnya SEA Games XXVI, November mendatang dengan berencana meminjam kapal dari TNI Angkatan Laut (AL). Namun demikian, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, mengatakan, rencana peminjaman kapal tersebut baru akan dilakukan jika seluruh penginapan yang disediakan sudah tidak mampu lagi menampung tamu yang datang ke Palembang saat SEA Games berlangsung.
    "Kalau sudah tidak tertampung lagi, kita akan meminjam kapal dari TNI Angkatan Laut (AL)," jelas Alex usai rapat paripurna DPRD Sumsel, kemarin.
    Type kapalnya jelas Alex, adalah kapal Landing Ship Tank (LSP). "Kita akan dipinjamkan TNI AL kapal LSP milik mereka, kapal itu bisa menampung sekitar 1000 sampai 2000 orang. Nantinya kapal ini, akan berlabuh di Sungai Musi," terang Alex.
    Namun terang mantan Bupati Muba ini, kapal itu baru akan dipinjam jika kondisinya memang mendesak. Saat ini, masih dihitung berapa jumlah tamu yang bakal hadir saat SEA Games baik itu atlet, official maupun tamu lainnya seperti keluarga atlit ataupun wisatawan.
    Kalaupun nantinya jumlah tamu yang hadir memang tidak lagi tertampung barulah kapal itu akan dipinjam. "Tetapi jika masih bisa diatasi, kapal itu batal dipinjam," kata Alex seraya menambahkan, selain kapal LSP pinjaman TNI AL, panitia SEA Games juga bisa memanfaatkan asrama haji, mess dan lainnya.
    Terpisah, Panglima Kodam II Sriwijaya, Mayjen (TNI) Soewarno Widjonarko, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima keluhan dari Gubernur Sumsel, terkait penuhnya semua kamar hotel yang ada di Palembang. Atas dasar itu, pihaknya akan mengirimkan dua KRI dari Jakarta, yang akan disandarkan di Sungai Musi.
    “Kita carikan solusinya, kemungkinan akan memakai dua KRI, dengan kapasitas 200 kamar,” ujarnya, usai memimpin upacara HUT TNI ke-66 yang dipusatkan di Makodam II Sriwijaya, Rabu (5/10).
    Sebelumnya Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqie Soefyan meminta panitia SEA Games (Inasoc) untuk segera memikirkan penginapan alternatif untuk kebutuhan SEA Games, November mendatang. Pasalnya menurut Bihaqie, jangan sampai jumlah kamar penginapan tidak sebanding, dengan tamu yang bakal hadir.
    Jika banyak tamu yang datang saat SEA Games nanti tidak mendapatkan penginapan, ini kata Bihaqqi bakal memalukan Sumsel. Namun, sampai saat ini belum diketahui berapa banyak jumlah atlet, official, wartawan dan lainnya yang bakal “membanjiri” Palembang.
    Sementara Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesi (PHRI) Sumsel, Erlan Asfiudin memastikan jumlah kamar hotel di Sumsel, tidak akan mampu menampung jumlah tamu yang hadir saat SEA Games mendatang.
    “Jumlah kamar hotel di Palembang, baik kelas melati sampai berbintang hanya 4.500 kamar. Sementara tamu yang bakal hadir, sekitar 15.000 orang. Jumlah ini, di luar atlet yang menginap di wisma atlet,” jelas Erlan.
    Karenanya ia meminta pemerintah dan Inasoc, segera mengambil langkah untuk menyediakan penginapan alternantif seperti rumah-rumah penduduk. (awj)

Jalan Alternatif Batubara Capai 80 Persen

Lahat, SN
    Jalan alternatif angkutan batubara yang dikerjakan CV Servo Lintas Raya (CV SLR) telah mencapai pengerjaan 80 persen, dimana akses jalan telah memasuki pengerasan. Hasil itu disampaikan Ketua Komisi II, H Niko Pransisko SH usai melakukan peninjauan.
    “Kalau tak ada aral melintang, November 2011 mendatang telah dapat dipergunakan oleh angkutan batubara membawa sumber daya alam (SDA) tersebut hingga ke Muara Lematang, Kabupaten Banyuasin sepanjang 200 KM,” katanya.
        Pemantuan terhadap akses jalan alternatif tersebut setelah dilakukan survei ke lapangan dengan melihat secara langsung, pengerjaan mulai dari jalan hingga jembatan penyeberangan sungai.
        “Beberapa jembatan penyeberangan sungai telah dibangun bahkan ada jembatan layang dan 30 sarana penghubung yang hampir selesai dikerjakan,” ungkap Niko.    
    Ia menambahkan, apabila semuanya telah rampung maka angkutan khusus batubara akan melewati jalan alternatif tersebut, mulai dari Desa Tanjung Jambu, Kecamatan Merapi Timur hingga Muara Lematang, Kabupaten Banyuasin.
    “Tentunya ini mengatasi rusaknya kembali jalan umum yang sejauh ini digunakan kendaraan dengan tonase berat, dan juga mendukung program Gubernur Sumsel dengan SEA Games 2011 yang sudah didepan mata,” paparnya lugas.
    Disamping itu, double track (jalur ganda, red) pengangkutan batubara menggunakan sarana kereta api (KA) juga telah dibangun, hal ini dapat terlihat di beberapa titik, sehingga kedepan tidak ada lagi kendaraan dengan tonase besar memasuki perkotaan dan menganggu arus lalu lintas (lalin). (zal)