Suara Nusantara, Edisi 528/ Kamis 5 Januari 2012

Suara Nusantara, Edisi 528/ Kamis 5 Januari 2012

7 Kecamatan di OKI Terancam Banjir

Kayuagung, SN
Musim hujan memang sudah berlangsung sejak 2 bulan lalu namun potensi terjadinya banjir diprediksi mulai akhir-akhir ini. Pemerintah dan masyarakat di berbagai daerah termasuk di Kabupaten OKI kini sedang mewaspadai banjir ini.
Untuk di Kabupaten OKI, sedikitnya ada 7 kecamatan yang setiap musim penghujan selalu rawan kebanjiran, yakni Kecamatan Tanjung Lubuk, Lempuing, Kayuagung, SP Padang, Jejawi, Pampangan dan Pangkalan Lampam.
Kesigapan Pemkab OKI untuk mengantisipasi dan menanggulangi banjir di wilayahnya sudah dipersiapkan sejak beberapa tahun terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah OKI sudah dibentuk dan kini siap bekerja, sejumlah SKPD lainpun siap memberikan bantuan.
Yusuf HS ST selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, jajaran siap bekerja dengan sudah membentuk Tim Reaksi Cepat untuk menghadapi bencana banjir yang berjumlah ratusan personil.
“Personilnya dari Dinsos, Dinkes, Sat Pol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan SKPD lainnya.”kata Yusuf sembari mengatakan bila terjadi kebanjiran di suatu wilayah, tim ini siap diturunkan kapan saja. Untuk di OKI, bencana alam yang paling diantisipasi adalah banjir.
Kata Yusuf, ada beberapa kecamatan yang setiap musim penghujan biasanya selalu kebanjiran. Seperti Kayuagung, SP Padang, Jejawi, Pangkalan Lampam, Teluk Gelam dan Lempuing. Persiapan yang dimiliki berupa logistik bantuan peralatan rumah tangga, logisitik obat-obatan, perahu karet, tenda dan lainnya.
“Kami berperan sebagai komando dalam bertugas. Karena bantuan sosial sudah ada Dinsos dan bantuan kesehatan siap dilakukan Dinkes. Bantuan keamanan ada Polri, TNI dan Sat Pol PP,” sambung Yusuf. (iso)

Hati Hati, 4 pasien Demam Berdarah Tewas

Sekayu, SN
Penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muba, sejak tiga bulan terakhir terdapat empat pasien DBD yang meninggal dunia setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit dan puskesmas. Keempat pasien tersebut berasal dari tiga kecamatan yakni kecamatan Bapat Supat 1 orang, kecamatan Sungai Lilin 1 orang dan Lumpatan Kecamatan Sekayu 2 orang.
Kabid Pencegahan, Pemberantasan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PPL) Dinkes Kabupaten Muba, Candra mengatakan peningkatan kasus DBD tahun 2011 sangat signifikan. Selama tahun 2010 hanya ada 36 pasien DBD namun pada tahun 2011 meningkat 10x lipat menjadi 303 pasien.
“Yang meninggal dunia karena DBD yang terdata resmi dari Dinkes berdasarkan laporan rumah sakit dan puskesmas ada 4 orang. Namun ada juga pasien yang langsung berobat ke Palembang namun tidak tertolong juga. Tahu-tahu sudah meninggal,” beber Candra di Sekayu kemarin.
Dengan kondisi tersebut, jelas Candra, sebenarnya status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD sudah bisa diberlakukan sehingga harus secepat mungkin dilakukan upaya terpadu pemberantasan jentik nyamuk aedes Agepty. Untuk itulah dianjurkan seluruh masyarakat agar melakukan pola hidup bersih dan sehat dan melakukan gerakan 3 M plus (mengubur, menguras dan menimbun) ditambah dengan menaruh bubut abate dan memelihara ikan tempalo.
“Kita sudah bagikan 50 kg bubuk abate ke masing-masing Puskesmas di empat kecamatan yang dinilai sangat rawan penyebaran DBD yakni kecamatan Sekayu, Sungai Lilin, Bayung Lencir dan Keluang,” tandasnya.
Untuk itu, warga diminta siaga bahaya DBD dengan memperhatikan gejala-gejala penyakit tersebut. Penderita DBD jelasnya mengalami panas tinggi secara mendadak diatas 38% C, dengan masa inkubasi 2-7 hari setelah digigit nyamuk. Namun pasien DBD tidak identik harus mengalami bintik-bintik merah. Tidak mengalami juga dapat dikategorikan terserang DBD jika trombosit darahnya turun drastir.
“Ini harus diwaspadai. Biasanya setelah panas tinggi kemudian turun lagi. Belum tentu aman namun terkadang timbul lagi panasnya. Kalau tidak cepat ditanggulangi bisa meninggal dunia,” imbuh Candra.
Merebaknya kasus DBD di Muba dinilai warga masih minim sosialisasi dari instansi terkait baik dari Dinkes, Puskesmas dan Pustu. Justru yang nampak hanya perhatian berlebih terhadap sekolah atau perguruan tinggi dengan lebel kesehatan saja. Fakta ini didukung pengakuan masyarakat di wilayah kecamatan Keluang, Tungkaljaya, Bayunglencir, Sungaikeruh, bahkan Sekayu sendiri.
“Disini minim sekali sosialisasi. tidak pernah ada sosialisasi tentang kesehatan baik dari dinas mana pun. Umumnya sosialisasi itu dilakukan di tempat-tempat yang tidak jauh dari wilayah perkotaan,” ucap Ilham warga Keluang.
Sementara itu di sal rawat inap RSUD Sekayu, pasien DBD mengalami peningkatan. Beberapa pasien tampak terkulai lemas saat berbaring di ruangan Medang. Seorang pasien, YN warga Sekayu mengaku telah empat hari terbaring dirumah sakit karena menderita DBD. Diapun mengaku tidak tahu menahu tiba-tiba terserang demam panas dan dinyatakan dokter positif DBD.
Sang Ibu, Yani mengaku khawatir karena Trombosit anaknya setelah diperiksa turun dan lesu. “Namun kata dokter harus banyak minum air putih,” jelasnya di RSUD. Sedangkan merebaknya pasien DBD warga terus dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan pembersihan selokan yang tersumbat sehingga tidak ada air yang tergenang. Begitu juga bekas-bekas kaleng, plastik yang terdapat air tergenang langsung dibuang. (her)

PLN Sekayu Lakukan Pemadaman Listrik

Sekayu, SN
Pemadaman listrik oleh PT PLN (Persero) kembali terjadi. Direncanakan hari ini sedikitnya 1.000 rumah bakal mengalami pemadaman listrik karena ada pekerjaan pengoperasian jaringan listrik kabel tanah dan udara arah kecamatan Keluang. Dengan kondisi itu, PLN memastikan ada pemadaman di dua tempat yakni kota Sekayu dan kecamatan Keluang.
Manager ranting PT PLN Sekayu, Yeyen Muryono mengatakan pemadaman tersebut berlangsung mulai dari pukul 09.00 WIB-16.00 WIB karena ada pemasangan gardu dan pengoperasian jaringan listrik kabel tanah dan udara. “Untuk kantor pemerintahan seperti kantor Pemda tidak padam. Hal ini diupayakan agar pekerjaan perkantoran tidak terganggu,” ujar Yeyen di Sekayu kemarin.
Menurut Yeyen, petugasnya sudah disiapkan untuk melakukan pemasangan gardu sisipan di dekat wisma randik. Sekaligus mengoperasikan jaringan listrik kearah keluang kearah rumah makan pelangi. Para pekerja akan melakukan pekerjaan sekitar siang hari dengan terlebih dahulu menggali lobang sehingga listrik harus dipadamkan. “Ada sekitar 10 gardu yang terkena pemadaman sehingga 1000 rumah lebih akan padam listriknya,” beber Yeyen seraya menambahkan pihak PLN telah mengajukan pemberitahuan dengan nomor 005/103/SKYU/2011 tanggal 4 Januari 2012 yang ditujukan ke Bupati Muba, jajaran instansi pemerintah dan unsur muspida lainnya.
Yeyen menuturkan, dengan pemberitahuan tersebut, pihaknya meminta masyarakat memaklumi sehingga dapat menyiapkan sesuatunya. “Kita sebenarnya tidak ingin dilakukan pemadaman namun karena ada pemasangan gardu dan jaringan listrik terpaksa dilakukan. Namun kita berharap paling lama 4 jam pemadaman,” paparnya
Sementara itu, Warga Sekayu, Supri baru mengetahui bahwa akan dilakukan pemadaman listrik hingga belasan jam. Dengan begitu diapun akan mempersiapkan diri seperti mengecas baterai handphone sehingga saat pemadaman listrik tidak kesulitan. Selain itu juga akan menampung air untuk persiapan esok hari. “Harusnya PLN seperti itu, jika ada pemadaman harus disosialisasikan sehingga warga tidak bertanya-tanya. Sebab, akibat pemadaman listrik secara mendadak banyak warga apalagi tempat usaha rugi besar,” tandasnya. (her)

Duku Komering Mulai Panen

Kayuagung, SN
Warga di beberapa desa dalam kecamatan Kayuagung dan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI khususnya yang memiliki kebun duku kini sedang bergembira. Sejak beberapa hari lalu secara berangsur mereka sudah mulai memanen buahan yang dikenal dengan sebutan Duku Komering ini.
Dalam 1 hektar kebun duku rata-rata terdapat 15-20 batang dan bila dipanen menghasilkan berton-ton buah duku. Saat ini buah duku hanya mereka jual ke pengecer di sepanjang Jalintim saja, namun puncak panen nantinya duku bisa dijual ke Jawa.
Soto (50) warga Desa Kijang Ulu Kayuagung mengatakan, setahun dirinya bisa panen hingga 2 kali yakni saat ini Maret mendatang yang merupakan puncak panen. Sekali panen tidak bisa dilakukan seorang, namun dia menggunakan jasa beberapa orang warga setempat.
Untuk panen sekarang ini, duku dijual antara Rp 9 ribu-10 ribu/kg kepada pengecer, lalu pengecer menjualnya kembali ke konsumen dengan harga belasan ribu perkilo. Namun puncak panen Maret mendatang, duku harga akan sedikit turun karena semua perkebunan duku panen raya.
Mengenai penghasilan kata dia, pemilik kebun duku sangat kebanjiran uang karena dalam sebulan bisa menghasilkan uang dari panen duku sebesar Rp 30-40 juta. Penghasilan ini sangat dinanti warga yang memiliki kebun duku karena panen duku merupakan musiman.
Demikian juga sejumlah warga di beberapa desa dalam kecamatan Tanjung Lubuk yang kini mulai memanen duku. Tanjung Lubuk merupakan penghasil duku terbesar di Kabupaten OKI yang disusul Kayuagung dan SP Padang, Teluk Gelam, Pampangan.
Ina (31) warga Desa Kota Bumi Kecamatan Tanjung Lubuk menerangkan, warga bersyukur karena tahun ini kebun dukunya bisa panen. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, cuaca yang cenderung kemarau panjang berakibat warga gagal panen.
Sama dengan di Kayuagung, Ina mengungkapkan musim puncak panen duku di dalam kecamatannya akan dilakukan Februari-Maret nanti. Duku itu nantinya akan dijual ke Jakarta, Bandung dan sejumlah kota di Jawa karena permintaan duku di Sumatera sudah tercukupi mengingat banyaknya warga yang panen duku. (iso)

Dituduh Pungli, Wartawan dan LSM OI Berang

Indralaya, SN
Sejumlah pekerja media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Ogan Ilir merasa berang dan tidak terima akibat statemen Aswan Mukti selaku Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) OI.
Pasalnya Aswan Mukti yang juga sebagai rekanan pemborong tersebut mengeluarkan statemen di media yang mengatakan adanya oknum wartawan dan LSM OI melakukan tindakan intimidasi, pungli dan meminta uang pada pemborong atau anggota Gapensi OI.
Menanggapi hal tersebut belasan wartawan dan LSM OI kemarin (4/1) mendatangi Polres OI dan menyerahkan surat keberatan atas pemberitaan yang bersumber dari salah seorang pengurus Gapensi OI.
Kapolres OI, AKBP Deni Dharmapala melalui kasat intel, AKP Agus Slamet yang langsung menerima rombongan wartawan dan LSM OI, mengatakan permasalahan ini kita cari solusi yang terbaik dan titik terangnya jangan sampai ada kesalahpahaman.
"Kalau memang ada yang harus diproses secara hokum kita akan lakukan sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Gatmir, Ketua forum LSM dan Ormas Kabupatgen OI yang mengatakan, mereka sangat keberatan atas statemen Aswan Mukti karena ia tidak menyebutkan nama atau inisial oknum yang dituduhkan tersebut.
"Kalau faktanya seperti itu jelas Aswan Mukti menyudutkan lembaga secara keseluruhan,” tegasnya.
Sambungnya, melalui surat yang disampaikan ke Kapolres OI ini adalah sebagai laporan dan meminta untuk menindaklanjuti kepada narasumber agar dapat dipinta penjelasan dan klarifikasi.
”Kita juga meminta kepada KLetua Gapensi OI secara khusus akurat dan jelas untuk memberitahukan kepada kami oknum Wartawan dan LSM yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut sehingga tidak meimbulkan fitnah yang dampaknya akan meluas,” ujarnya.
Terpisah, beberapa pihak rekanan salah satunya pengawas lapangan, Iskandar saat dikonfirmasi permasalahan pungli tersebut, mengatakan tidak pernah mengalami hal itu bahkan hubungan dengan wartawan dan LSM OI sangat baik tidak ada hal-hal yang dapat saling merugikan atau mencemarkan nama baik. (man)

Satpol-PP Kurangi Petugas Magang

Muara Enim, SN
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Muara Enim tahun 2012 ini, akan melakukan pengurangan jumlah pegawai magang di lingkungan kerjanya. Pasalnya, sejumlah pegawai dinilai tidak aktif dalam bertugas dan tidak disiplin.
“Sebelumnya, kami sudah melakukan teguran bagi para pegawai magang yang kerap tidak aktif dalam tugas. Namun, bila mereka masih tidak bisa mentaati aturan yang ada, maka terpaksa akan kita keluarkan,” ujar kepala Satpol PP Kabupaten Muara Enim, Riswandar, Rabu (4/1).
Riswandar mengatakan, saat ini SKPD Satpol PP Kabupaten Muara Enim memiliki 230 pegawai magang. Semua pegawai magang ini, telah dibagi dan ditempatkan di posnya masing-masing. Seperti kantor bupati, Kantor DPRD ME, pasar, kantor-kantor dinas, UPTD dan lain-lain.
“Namun, berapa jumlah pegawai magang yang akan kita keluarkan kita belum tahu. Sebab, kita masih harus melakukan rapat intern terlebih dahulu, untuk selanjutnya di musyawarahkan lagi dengan Bupati,” papar Riswandar.
Dilanjutkan Riswandar, para pegawai magang ini bukan termasuk pegawai honor daerah (Honda). Namun, mereka adalah tenaga sukarela yang bersedia membantu tugas pemerintah. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan seragampun mereka mengadakannya secara swadaya.
Saat ini rata-rata, para pegawai magang ini telah bertugas antara 6 bulan hingga 1,2 tahun. Dimana, sebagian dari mereka telah menerima pelatihan dari pihak Satpol-PP dan sebagian lagi masih menunggu giliran.
“Pada dasarnya, kami berharap semua pegawai magang ini dapat aktif semua. Namun, bila memang kondisinya tidak demikian maka kita tetap harus melakukan pengurangan,” ungkap dia.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muara Enim Herman Effendi menuturkan, terkait adanya rencana pengurangan pegawai magang ataupun honorer di lingkungan Satpol PP Kabupaten Muara Enim, dirinya tidak mengetahuinya. Pasalnya, hal tersebut menjadi urusan internal SKPD Satpol-PP.
Namun lanjut dia, untuk total Honor Daerah (Honda) di Kabupaten Muara Enim yang tersisa pada 2010 saat ini tercatat sebanyak 61 orang. Dimana mereka berasal dari semua SKPD. Mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, tenaga teknis dan lain-lain.
Dalam hal ini, semuanya telah masuk dalam data base dan diverifikasi oleh pihak Badan Kepegawaian Pusat (BKP), sehingga tinggal menunggu pengangkatan.
“Namun, kapan pengangkatan itu dilaksanakan kami belum tahu. Namun, sesuai dengan semua prasyarat dan kriteria mereka ini semuanya akan diangkat,” terang dia
Sementara, kata dia, untuk honorer kategori dua atau yang tidak termasuk dalam quota APBD ataupun APBN angkatan tahun 2005 ke bawah tercatat masih lebih dari 1000 orang. Jumlah ini, sudah dilaporkan ke BKP namun untuk berkas-berkasnya belum di ajukan.
“Jumlahnya sudah kita berikan ke BKP namun untuk berkas dari masing-masing tenaga honorer belum kita ajukan. Jadi, untuk pengangkatan masih belum ada titik terang,” pungkasnya. (yud)

Disperindag Cabut Izin Pengisian BBM Dengan Derigen

Muara Enim, SN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Muara Enim, terhitung 10 November 2011 lalu, tidak lagi mengeluarkan izin perpanjangan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan jerigen. Hal ini dikarenakan, pemberian izin sebelumnya masih mengalami permasalahan.
Kepala Disperindag Kabupaten Muara Enim Amrullah menuturkan, selama ini pihaknya telah mengeluarkan izin pembelian BBM menggunakan jerigen sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan pihak pertamina.
Adapun, syarat yang harus di penuhi yakni izin dari Lurah/Kepala Desa (Kades) setempat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Identitas diri (KTP, pas foto) dan surat permohonan serta sejumlah syarat lainnya.
Dimana, setelah semua syarat ini di penuhi maka, pemohon akan mendapatkan surat izin tanpa di pungut bayaran alias gratis. Namun, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba pihaknya harus mengalami pemeriksaan dari satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Muara Enim terkait dugaan korupsi/pungutan liar (pungli) izin tersebut. Hal ini, terjadi akibat adanya laporan dari oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.
“Padahal, kami sudah berupaya melayani dan membantu semua masyarakat sesuai dengan ketentuannya. Namun, bagaimanapun juga kami siap menjalani semua prosesnya,” ujar Amrullah di ruang kerjanya, Rabu (4/1).
Amrullah mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 158 lembar izin pembelian BBM dengan menggunakan derijen.
Dalam hal ini, masing-masing pemohon berhak mendapatkan quota 60 liter BBM per hari di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) terdekat.
Selanjutnya, BBM yang di peroleh dapat diperjualbelikan kembali. Dimana, izin ini berlaku selama tiga bulan, dan selanjutnya pemohon harus terus melakukan perpanjangan di setiap periodenya.
“Memang, keberadaan penjual eceran ini sebenarnya sangat membantu masyarakat. Utamanya bagi mereka ynag tinggal di daerah pelosok dan jauh dari SPBU. Ataupun, untuk mengisi traktor ataupun mesin gen set yang tidak mungkin di bawa ke SPBU,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, akibat adanya kejadian ini pihaknya terpaksa tidak akan lagi mengeluarkan ataupun melakukan perpanjangan bagi izin tersebut. Sebab, upaya pihaknya untuk membantu warga masyarakat dengan memberikan kemudahan izin nyatanya telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menebarkan fitnah yang tidak bertanggung jawab.
“Kami belum akan mengeluarkan izin ataupun perpanjang terlebih dahulu. Terakhir izin kami keluarkan bulan November 2011. Artinya bila pada Februari 2012 ini masih ada yang melakukan pembelian menggunakan jerigen artinya, itu ilegal dan tanpa izin,” tegas Amrullah.
Kedepan, lanjut dia, bila memang pihak Pertamina masih ingin memberikan izin tersebut maka harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) ataupun petunju teknis (Juknis) yang jelas. Seperti berapa meter jarak dari SPBU yang diperbolehkan bagi penjual BBM eceran untuk berjualan, begitu pula dengan pembelian quota BBM harus benar-benar menggunakan kartu kendali pembelian.
“Dengan aturan yang jelas semacam ini di harapkan dapat lebih tertib dan tak ada lagi pihak yang harus dikambinghitamkan,” terang dia.
Ditambahkan, Sekretaris Disperindag Kabupaten Muara Enim Hendra Suryadi menuturkan, kelangkaan penjual BBM eceran akan sangat terasa bagi para masyarakat yang ada di daerah terpencil dan pedesaan yang jauh dari SPBU. Namun demikian, saat ini pihaknya tak bisa berbuat banyak karena adanya kasus tersebut.
“Kami harap pihak Pertamina dapat segera mengatasi masalah ini, misalnya mampu menjangkau peredaran minyak di daerah-daerah pedesaan,” ucap dia.
Salah satu pedagang BBM eceran, Karmin menuturkan, saat ini pihaknya terpaksa menghentikan aktifitas penjualan minyak ecerannya. Sebab, izin yang ia miliki sudah habis masa berlakunya dan tak bisa lagi di perpanjang. Biasanya untuk setiap derigen dengan kapasitas di atas 10 liter maka ia akan dikenakan biaya tambahan Rp5000 oleh petugas POM.
Sedangkan untuk pengisian dengan derigen di atas 50 liter maka harga premium ditetapkan Rp 4800 perliter dari yang seharusnya Rp4500. (yud)

Mobdin Tidak Terpakai Ditampung di Terminal

Musi Rawas, SN

Instruksi Bupati Musi Rawas (Mura) terkait larangan menggunakan mobil dinas bagi pejabat di lingkungan Pemkab Mura resmi dicabut. Setiap instansi atau dinas hanya mendapat jatah dua mobil dinas (Mobdin), selebihnya mobil dinas dikumpulkan di Terminal Tipe A Simpang Periuk Lubuklinggau.
“Kita akan tempatkan personil untuk mengawasi demi keamanan mobil dinas tersebut selama di tempatkan di terminal,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musi Rawas, Ari Narsa JS, Rabu (4/1).
Berdasarkan pantauan di lingkungan pemkab Musi Rawas, kemarin, pejabat esolan II dan IIIa sudah terlihat kembali menggunakan mobil dinas yang biasa digunakan sebelumnya. Hanya saja jumlah kendaraan dinas yang terlihat lebih sedikit dari sebelumnya, namun dalam satu instansi atau dinas terlihat mobil dinas lebih dari dua unit.
“Iya kita kembali menggunakan mobil dinas, karena isntruksi bupati terkait dengan hal ini telah dicabut, ini akan mendukung tugas dan pekerjaan kedinasan tentunya,” ujar Har, salah seorang pejabat dinas di Musi Rawas.
Sebagaimana diketahui jumlah mobil dinas yang ada dilingkungan pemkab Mura lebih dari 300 unit, artinya akan banyak mobil dinas yang tidak terpakai, sehingga mobil yang tidak terpakai tersebut akan dikumpulkan dan di terminal. (fik)

Ketegasan Untuk Angkutan Batubara Jangan Hanya Lisan

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

UNTUK kesekian kalinya angkutan truk batubara yang mengangkut bahan tambang menelan korban. Kali ini seorang siswa SMP di Wilayah Merapi Lahat sampai tewas karena truk batubara dikemudikan dengan ngebut.
Ini untuk catatan duka kesekian kalinya yang harus membuat pemerintah dan aparat tegas, bahwa angkutan bahan tambang memang tidak boleh dan dilarang untuk melintas di jalan umum.
Teringat kesenangan sesaat warga Lahat kala bahan galian batubara banyak ditemukan di Lahat. Langsung di benak rakyat akan ada kemakmuran dan Lahat menjadi maju dan berkembang karena banyaknya pembangunan.
Tetapi harapan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Lahat dapat menikmati berkah dari kayanya bahan galian batubara di daerah tersebut jauh dari angan-angan.
Makin banyak Kuasa Pertambangan (KP) beroperasi tak mengubah kehidupan warga kota Lahat secara menyeluruh, sebaliknya mereka menjadi penonton terhadap hiruk pikuk sibuknya operasi pertambangan dan truk yang mengangkut batubara.
Diyakini banyak warga yang tak tahu bahwa angkutan bahan tambang tak boleh melalui jalan raya atau jalan umum. Ataupun karena rakyat apatis alias tak peduli dengan apa yang dilakukan pemerintah.
Ketika truk angkutan batubara menabrak seorang pelajar hingga tewas, warga Lahat kembali terenyak. Bahkan di lapangan, truk yang menabrak pelajar SMP tersebut langsung dimasukkan warga ke anak sungai.
Sempat ada satu fase euforia kesenangan luar biasa dari warga kota ini, dengan banyaknya aktifitas tambang batubara. Mereka senang dan bangga karena Bumi Seganti Setungguan ternyata menyimpan jutaan ton batubara di dalam perut bumi.
Tetapi kesenangan hanya dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan tahun di jari, warga tak begitu peduli. Apalagi mereka tak 'menyicip' enak dari banyaknya batubara yang dikeruk setiap detik.
Memang sejak era Otonomi Daerah ditetapkan dan berlaku, pemerintah daerah tingkat II diberi kuasa penuh untuk membuat keputusan. Di Kabupaten Lahat banyak bermunculkan KP-KP yang mengeksplorasi pertambangan batubara.
Transportasi yang digunakan masih menggunakan jalan umum, tentu dampak langsung berupa kerusakan jalan sangat terasa. Harusnya sudah dibuat dan dipikirkan 'win-win solution' untuk kondisi ini. Jangan sampai dampak jalan yang cepat rusak, justru merugikan orang lain atau rakyat banyak. Dengan kerusakan jalan, siapa yang bertanggungjawab, di lain sisi semua pengguna jalan mengeluh dan menggerutu. Apalagi kalau sudah ada korban warga yang tewas. Apakah harus menunggu korban berikutnya?
Hal yang dirasakan warga saat ini mereka mulai melihat kerusakan ekosistem dan lingkungan, cuaca yang makin panas. Bila kita lihat dari jalan raya, ada beberapa titik tanah merah di perbukitan yang menandakan ada eksplorasi batubara. Tak hanya efek buruk lainnya seluruh warga Sumsel kini menikmati rusaknya jalan sepanjang jalur Lahat-Palembang. Untuk kemacetan luar biasa ini telah menjadi isu nasional.
Untuk tahun 2012 ini Pemerintah Provinsi Sumsel sudah mengatur angkutan batubara ini. Bagaimana aplikasi nyata dari aturan yang dikeluarkan ini? Kita lihat dan tunggu bagaimana penerapannya di lapangan.
Beberapa KP saat ini sudah mengeruk batubara di dasar perut bumi Kabupaten Lahat. Harus dipertanyakan apa yang didapatkan Pemda Lahat untuk semuanya.
Memang ada efek positif dari kondisi ini, yang utama tentu pajak dan biaya perizinan bisa masuk ke kas daerah. Kemudian perekrutan sumber daya manusia tentu dapat membantu mengurangi pengangguran di wilayah itu.
Lalu apakah dampak dari pertambangan sudah
dipikirkan sejak awal, karena banyak contoh aktivitas tambang berakibat buruk daerah. Saat bahan tambang habis yang tersisa hanya kerusakan alam, kemisikinan dan pemukiman yang ditinggalkan begitu saja. (***)

Kasat Brimobda Sumsel Diganti

* Usung Program Brimob Memasyarakat

Tampuk pimpinan di satuan Brimob Polda Sumsel resmi berganti, setelah pada, Rabu (4/1) dilakukan serah terima tugas dan tanggung jawab Kasat Brimob Polda Sumsel dari pejabat lama Kombes Pol Drs Reguel Siagian kepada pejabat baru Kombes (Pol) Drs H Adeni Mohan DP MM, MBA, di lapangan Mako Brimob Polda Sumsel.
Upacara serah terima tugas tersebut dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen (Pol) Dikdik Mulyana Arif, dan dihadiri Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI S Widjonarko, dan para pejabat teras di Satuan Brimob Polda Sumsel.
Kombes (Pol) Drs H Adeni Mohan sebelum menjabat Kasat Brimob Polda Sumsel, merupakan Kasat Brimob Polda Bangka Belitung (Babel). Sementara Kasat Brimob Polda Sumsel yang lama, Kombes Pol Drs Reguel Siagian dipindah tugaskan ke Markas Besar Polri di Jakarta.
Ditemui usai upacara, Kombes (Pol) Adeni Mohan menyatakan, dirinya mengusung tiga program unggulan yang akan diterapkannya selama ia memimpin yaitu, zero pelanggaran bagi anggota Brimob, kemudian zero kriminal dalam radius 5 Km dari Mako Brimob Polda Sumsel, dan terakhir Brimob memasyarakat dalam rangka stabilitas Brimob dengan TNI, Brimob dengan Pemerintah Daerah, Brimob dengan masyarakat, LSM, jurnalis baik cetak maupun elektronik, dan lain sebagainya.
"Ini program yang akan kami lakukan di Sumsel ini. Mudah-mudahan rekan-rekan mendukung kami dalam rangka Brimob Masyrakat, karena kita juga bagian dari masyarakat," harap dia.
Adeni mengaku, keamanan di Sumsel sejauh ini sudah kondusif, namun perlu dilakukan peningkatan keamanan lagi, untuk menjaga stabilitas. "Sejauh ini, kita belum terpikir untuk menambah personel, karena itu bergantung dari pusat, kita lihat kondisi, tapi sejauh ini Sumsel masih kondusif," urainya.
Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Dikdik Mulyana Arif dalam sambutannya, mengatakan serah terima jabatan merupakan hal yang biasa, selain untuk regenerasi dan promosi bagi anggota Polri, juga sebagai perwujudan komitmen Polri dalam menjunjung tinggi dinamika dan struktur organisasi. (awj)

Bekas Galian Proyek Jalan Pangkul Telan Korban Jiwa

Prabumulih, SN
Bekas tanah galian proyek pembukaan jalan baru Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Selasa (3/1) sore sekitar pukul 17.31 WIB, menelan korban jiwa. Seorang anak bernama Aditya (6) warga setempat, ditemukan tewas tenggelam di lokasi bekas galian proyek yang didanai dari APBN 2011 tersebut.
Peristiwa tenggelamnya bocah SD kelas 1, putra pasangan Juridin (35) dan Cik Ita (27) itu spontan membuat warga sekitar Desa Pangkul heboh. Pasalnya, sehari sebelum kejadian lokasi bekas galian proyek jalan yang memiliki ukuran kedalaman sekitar 6 meter dan lebar sekitar 5 meter tersebut juga nyaris merenggut nyawa anak Plt Kepala Desa (Kades) Pangkul, Poli.
“Tapi untung saja, cepat diketahui oleh pembantunya. Bahkan pak, bukan kedua kali ini saja, kejadian tenggelamnya anak yang berenang di lokasi bekas galian proyek ini, beberapa hari sebelumnya anak Pak Mali juga hampir tewas tenggelam tapi masih cepat ditolong warga yang juga berenang di lokasi ini,” ujar Jono (37) warga Desa Pangkul, sambil menunjukkan lokasi tenggelamnya korban, Rabu (4/1).
Menurut Jono, warga sebelumnya sudah sering memeringatkan anak–anak saat bermain dan berenang di lokasi bekas galian jalan yang bakal menjadi jalan penghubung Desa Pangkul dengan Desa Kemang, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Selain dikarenakan air yang menggenangi bekas galian proyek itu cukup dalam, juga jauh dari lokasi desa.
Sementara menurut warga Desa Pangkul lainnya, Yadi (32), mengaku tidak begitu mengetahui pasti sejak kapan lokasi galian itu dipakai sebagai tempat berenang. Namun yang jelas dikatakannya, usai pelaksana kontraktornya meninggalkan lokasi pekerjaan tersebut, banyak warga desa dan anak–anak bermain dan berenang di tempat itu. “Kalau kata warga lain, air di lokasi bekas galian proyek ini tidak menyebabkan gatal kulit seperti di tempat lain. Makanya selalu ramai,” kata Yadi.
Terpisah, War (39) paman korban saat ditemui dirumah duka (orang tua korban), Dusun III, Desa Pangkul mengaku pasrah dan ikhlas atas musibah yang menimpa keponakannya tersebut. Dia juga mengaku terkejut dan tidak percaya, pasalnya sebelum kejadian korban terlihat masih bermain disekitar rumah bersama teman – temannya.
“Jam 5 sore dia bermain disekitar rumah, tahu–tahunya sudah dapat kabar dia meninggal tenggelam di lokasi bekas galian proyek itu,” kenang paman korban.
Korban sendiri disebutkannya, memang tidak bisa berenang. Namun diduga karena melihat teman–temannya asyik bermain dan berenang di lokasi tersebut, korban pun ikut terjun ke dalam lokasi bekas galian proyek yang dialiri air sungai batang hari kelekar yang meluap dikarenakan diguyuri hujan dalam beberapa minggu ini.
“Saat itu yang melihat aditya melompat ke air bekas galian, Nodon teman korban. Melihat korban tidak segera muncul ke permukaan air, ia pun memberitahukannya ke ayahnya yang saat itu juga ikut mandi dan berenang di lokasi itu. Diduga adit (korban, red) sudah tenggelam sekitar sepuluh menitan, dan berhasil ditemukan Usman ayah Nodon tapi sudah tidak bernyawa lagi,” ujar War, saat ditemui didampingi keluarga dan tetangga korban.
Korban yang merupakan putra tunggal pasangan Juridin dan Cik Ita, pagi tadi sekitar pukul 09.00 WIB, langsung dimakamkan di TPU Desa Pangkul yang berada tidak jauh dari rumahnya.
Sementara itu, Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK, melalui Kabag Ops Kompol Heri Yuniawan, ketika dikomfirmasi koran ini, Rabu (4/1) sore, mengaku belum mendapat informasi terkait tewasnya bocah SD tersebut di lokasi bekas galian proyek Jalan Desa Pangkul–Desa Kemang.
“Kita belum dapat informasi itu, kapan kejadiannya? Pihak keluarga korban sampai saat ini belum ada yang melapor ke kita, tapi nanti akan kita cek,” tukas Heri. (and)

Jalinsum Tergenang Air dan Rawan Longsor

Lahat, SN
Awal tahun 2012 ini terlihat banyak kendaraan yang memasuki Kabupaten Lahat, baik berlibur maupun melewati saja untuk singgah di daerah yang berdekatan dengan Lahat.
Namun kondisi hujan yang terus mengguyur menyebabkan beberapa jalan lintas Sumatera (Jalinsum) yang ada tergenang air.
Belum lagi jalan yang berlobang-lobang dan retak terdapat di beberapa kecamatan yang ada sehingga membuat pengendara yang ada harus hati-hati dan hafal kondisi di lapangan.
Seperti yang terlihat di Jalinsum Lahat-Pagaralam yang ada di sekitar Kecamatan Pulau Pinang, Tanjung Tebat, Pagar Gunung hingga ke perbatasan Pagaralam.
“Sementara rambu-rambu yang ada tidak menunjukan bahwa di jalur tersebut berbahaya, sementara tikungan dan jurang berada di sisi kiri dan kanan jurang. Belum Lagi titik yang rawan longsor yang ada disana,” jelas Cik Jang (50) warga yang melintas dan akan mudik ke kota Pagaralam dari Palembang melintasi Lahat.
Menurut Cik Jang, dia harus hati-hati saat melintas belum lagi banyak lobang-lobang yang terdapat di jalan tersebut.
Genangan air yang ada misalnya di wilayah desa Karang Dalam Kecamatan Pulau Pinang, sangat mengganggu pandangan pengendara yang lewat sementara di sisi jalan terdapat jurang. Di Desa Tanjung Mulak juga terlihat bekas lonsoran batu yang terjadi sekitar dua minggu belakangan terdapat di dua titik yang ada.
Saat dikonfirmasi pada Camat Pulau Pinang Darmi Palentina mengungkapkan, mereka juga berencana melaporkan kerusakan jalan kepada pihak terkait. “Bekas longsoran tersebut selain dibersihkan secara bergotong royong juga dilaporkan pada pihak Dinas Pekerjaan Umum untuk membantu membersihkan longsoran yang ada sekitar dua minggu lalu,” jelas Darmi.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Drs Syaifudin bahwa untuk rambu lalu lintas memang dananya sangat terbatas dan mereka sudah berusaha mengusulkan hal ini.
“Rencananya 2012 dianggarkan untuk di sekitar kecamatan Pulau Pinang, setelah sebelumnya anggaran rambu yang ada dilakukan bagi yang dalam kota terlebih dahulu,” jelasnya. (zal)