Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Senin, 16 Juli 2012
Wakil Rakyat dan Sarang Korupsi
 |
CITA-CITA untuk memperjuangkan nasib rakyat lewat lembaga legislatif atau parlemen saat ini mulai kabur, setelah anggota dewan resmi masuk kantor DPR.
Perjuangan seseorang atau individu dan partai politik untuk mendudukan wakilnya di legislatif butuh pengorbanan yang besar, bukan hanya energi fisik, tetapi sisi finansial harus ekstra dikeluarkan. Okelah, kalau seseorang memang cukup punya uang yang banyak untuk kampanye. Nah, kalau sang calon hanya bermodal cekak atau pinjam sana sini untuk kampanye, bagaimana? Jawabannya yang gampang saja, saat duduk di dewan yang terpikir di benak mereka yang bagaimana caranya untuk menyatabilkan kembali sisi kehidupan mereka yang hilang saat berkampanye.
Inilah yang membuat alam berdemokrasi di Indonesia menjadi rusak. Kalau sudah begini, tentu saja suara rakyat akan dijadikan nomor sekian. Tentu mereka akan berpikir masa bodoh dengan jeritan rakyat dan tatapan nelangsa mereka yang ingin dibantu, saat mereka berhasil duduk di kursi empuk.
Entah apa yang terpikir di benak manusia Indonesia kini. Kita tarik ulur, sebelum Pemilu Legislatif dan Pilpres, juga banyak bencana di Negeri ini, saat itu semua parpol dan caleg berebut memberi bantuan dengan embel-embel kampanye. Bagaimana dengan saat ini? Partai Demokrat saja misalnya, sederet nama menjadi tersangka korupsi. Belum lagi nama-nama lainnya yang selalu disebut menerima uang suap atau uang haram.
Memang banyak wakil rakyat dan ada parpol yang teruji dan berjalan sesuai koridornya, tetapi itu hanya parpol yang sudah teruji. Sedangkan politisi dadakan sebelumnya, mana? Ini mencermikan, bahwa lembaga legislatif selama ini hanya dijadikan beberapa oknum untuk mencari uang atau mata pencarian.
Dimana letak perasaan dan hati nurani wakil-wakil rakyat, jika di tengah lautan kemiskinan rakyat Indonesia yang masih merasakan sakitnya perjuangan menegakkan hidup dan kehidupan mereka di tanah air mereka sendiri masih terasa sulit.
Kondisi Bangsa Indonesia walau sudah merdeka, tapi perjuangan rakyat untuk menegakkan hidup dan kehidupan yang berstandar minmal saja bukan main sulitnya. Tetapi di tengah sulitnya hidup, rakyat harus mendengar korupsi yang dilakukan Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan banyak lagi.
Apa yang terjadi di DPR dan wakil rakyat seharusnya menjadi pelajaran dan cermin bagi semua pihak. Bagi para wakil rakyat, harus jadi pelajaran dan jadikan cermin hidup bahwa citra Anda-anda sudah begitu buruk.
Kepercayaan rakyat yang sangat besar menjadi kunci penting bagi wakil rakyat. Kondisi yang sangat parah saat ini, semuanya lepas tangah dan ramai-ramai membantah tudingan, jika sebuah kasus korupsi terungkap. Menyedihkan nasib Bangsa ini, kapan akan ada perubahan? (***)
Rp 23 M untuk Orang Miskin di OKI
Kayuagung, SN
Upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Pemkab OKI OKI mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 23 miliar melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (P2M2) untuk orang miskin.
Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM beberapa hari lalu mengatakan, tujuan P2M2 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten OKI di bidang sandang, pangan, derajat sosial dan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Bentuk yang kami berikan melalui program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” kata Bupati setelah meresmikan pemugaran rumah di Desa Serigeni Lama Kayuagung Jumat lalu.
Ia menjelaskan, Pemkab OKI tidak ingin setengah-setengah untuk mensukseskan program P2M2 tahun 2012 ini. ”Kita telah OKI agarkan dana sebesar 23 Miliar dari APBD. Jumlah ini akan terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun tidak hanya itu Anggaran Dana Desa pun akan kita tambah agar Desa juga dapat membangun sendiri fasilitas umum yang ada di desa” kata Ishak Mekki.
Bentuk realisasi P2M2 itu menurut dia, seperti perbaikan rumah atau tempat tinggal keluarga miskin, penyediaan sumber air bersih, penyediaan fasilitas Mandi Cucu Kakus (MCK), penyediaan sumber penerangan utama, penyediaan sumber bahan bakar utama, pemberian bantuan pangan pokok, pemberian peningkatan gizi dan memberikan fasilitas tempat usaha.
Lalu ada juga memberikan fasilitas sekolah gratis dan berobat gratis, memberikan fasilitas sarana perhubungan seperti jalan desa atau jalan lingkungan, memberikan fasilitas paket A bagi kepala keluarg. “Ini adalah bentuk keseriusan kita dalam mengurangi beban masyarakat miskin,” jelasnya. (iso)
Upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Pemkab OKI OKI mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 23 miliar melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (P2M2) untuk orang miskin.
Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM beberapa hari lalu mengatakan, tujuan P2M2 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten OKI di bidang sandang, pangan, derajat sosial dan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Bentuk yang kami berikan melalui program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” kata Bupati setelah meresmikan pemugaran rumah di Desa Serigeni Lama Kayuagung Jumat lalu.
Ia menjelaskan, Pemkab OKI tidak ingin setengah-setengah untuk mensukseskan program P2M2 tahun 2012 ini. ”Kita telah OKI agarkan dana sebesar 23 Miliar dari APBD. Jumlah ini akan terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun tidak hanya itu Anggaran Dana Desa pun akan kita tambah agar Desa juga dapat membangun sendiri fasilitas umum yang ada di desa” kata Ishak Mekki.
Bentuk realisasi P2M2 itu menurut dia, seperti perbaikan rumah atau tempat tinggal keluarga miskin, penyediaan sumber air bersih, penyediaan fasilitas Mandi Cucu Kakus (MCK), penyediaan sumber penerangan utama, penyediaan sumber bahan bakar utama, pemberian bantuan pangan pokok, pemberian peningkatan gizi dan memberikan fasilitas tempat usaha.
Lalu ada juga memberikan fasilitas sekolah gratis dan berobat gratis, memberikan fasilitas sarana perhubungan seperti jalan desa atau jalan lingkungan, memberikan fasilitas paket A bagi kepala keluarg. “Ini adalah bentuk keseriusan kita dalam mengurangi beban masyarakat miskin,” jelasnya. (iso)
Pengguna Jamsoskes Menurun
Palembang, SN
Untuk saat ini, jumlah masyarakat yang menggunakan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat telah banyak menggunakan jaminan kesehatan lainnya seperti Jamkesmas, ASKES, dan sebagainya.
Demikian diungkapkan oleh dr Lenawati Mkes dari Dinas Kesehatan Kota Palembang kemarin.
Berdasarkan data dinkes Palembang, sasaran Jamsoskes pada 2009 berjumlah 716.513 jiwa sedangkan pada 2012 sudah berjumlah 516.144 jiwa. ASKES (178.260 jiwa), Jamsostek (111.573 jiwa), Jamkesmas (466.232 jiwa) sedangkan penguna jaminan kesehatan lainnya berjumlah 183.075 jiwa. “Terlihat jelas penurunan penggunannya dari 2009 hingga 2012,” ungkapnya.
Syarat mendapat jamsoskes Sumsel Semesta? Lena mengatakan memiliki kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat keterangan domisili dan surat keterangan belum terjamin kesehatan lain dari lurah atau kepala desa di wilayah provinsi Sumatera Selatan.
“Terkadang masih banyak warga yang belum terdata oleh RT atau lurah yang belum mendapat surat belum terjamin di oleh asuransi kesehatan lain sehingga pelayanan kesehatan belum dapat digunakan,” bebernya.
Seharusnya, camat dan lurah sudah mendata warga yang belum mendapat jaminan kesehatan sehingga nantinya bila ada warga yang berobat maka dinkes dapat langsung melihat databasenya. “Hal tersebut lebih memudahkan untuk memantau mana warga yang belum terjamin oleh kesehatan yang lain,” ujar Lenawati.
Kepala Puskesmas Merdeka dr Hj Desty Aryani MKes mengatakan siap melayani masyarakat yang ingin berobat. “Tetapi masyarakat juga harus mengetahui ada beberapa pelayanan yang tidak ditanggung oleh jamsoskes. Sejauh ini penyakit terbanyak yang sedang ditangani di Puskesmas kita adalah ISPA (Infeksi Saluran Penyakit Atas),” jelasnya.
Adapun pelayanan yang tidak ditanggung tersebut, diantaranya bahan dan alat yang bertujuan untuk kosmetika, general check up, pembuatan gigi tiruan, pengobatan alternatif, pengobatan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung, pelayanan pada masa tanggap darurat dan pada kegiatan bakti sosial.(win)
Untuk saat ini, jumlah masyarakat yang menggunakan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat telah banyak menggunakan jaminan kesehatan lainnya seperti Jamkesmas, ASKES, dan sebagainya.
Demikian diungkapkan oleh dr Lenawati Mkes dari Dinas Kesehatan Kota Palembang kemarin.
Berdasarkan data dinkes Palembang, sasaran Jamsoskes pada 2009 berjumlah 716.513 jiwa sedangkan pada 2012 sudah berjumlah 516.144 jiwa. ASKES (178.260 jiwa), Jamsostek (111.573 jiwa), Jamkesmas (466.232 jiwa) sedangkan penguna jaminan kesehatan lainnya berjumlah 183.075 jiwa. “Terlihat jelas penurunan penggunannya dari 2009 hingga 2012,” ungkapnya.
Syarat mendapat jamsoskes Sumsel Semesta? Lena mengatakan memiliki kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat keterangan domisili dan surat keterangan belum terjamin kesehatan lain dari lurah atau kepala desa di wilayah provinsi Sumatera Selatan.
“Terkadang masih banyak warga yang belum terdata oleh RT atau lurah yang belum mendapat surat belum terjamin di oleh asuransi kesehatan lain sehingga pelayanan kesehatan belum dapat digunakan,” bebernya.
Seharusnya, camat dan lurah sudah mendata warga yang belum mendapat jaminan kesehatan sehingga nantinya bila ada warga yang berobat maka dinkes dapat langsung melihat databasenya. “Hal tersebut lebih memudahkan untuk memantau mana warga yang belum terjamin oleh kesehatan yang lain,” ujar Lenawati.
Kepala Puskesmas Merdeka dr Hj Desty Aryani MKes mengatakan siap melayani masyarakat yang ingin berobat. “Tetapi masyarakat juga harus mengetahui ada beberapa pelayanan yang tidak ditanggung oleh jamsoskes. Sejauh ini penyakit terbanyak yang sedang ditangani di Puskesmas kita adalah ISPA (Infeksi Saluran Penyakit Atas),” jelasnya.
Adapun pelayanan yang tidak ditanggung tersebut, diantaranya bahan dan alat yang bertujuan untuk kosmetika, general check up, pembuatan gigi tiruan, pengobatan alternatif, pengobatan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung, pelayanan pada masa tanggap darurat dan pada kegiatan bakti sosial.(win)
Pembangunan Rumah Murah Tipe 21 Distop
Palembang, SN
Setelah menunggu lama kepastian kelanjutan pembangunan rumah murah tipe 21 di kawasan Keramasan Musi II, akhirnya didapat kepastian bahwa pembangunan rumah murah yang diusung Pemprov Sumsel tersebut distop.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Edward Djaya mengatakan, keputusan untuk menstop pembangunan rumah murah tipe 21 tersebut dikarenakan bertentangan dengan peraturan menteri perumahan.
"Pembangunan rumah murah distop, karena bertentangan dengan peraturan menteri perumahan yang melarang membangun tempat tinggal dengan tipe 21," terang Politisi Partai Golkar ini, kemarin.
Menurutnya, sesuai peraturan menteri perumahan pembangunan rumah yang diperbolehkan saat ini minimal tipe 36. "Oleh karena itu, kami sepakat pembangunan rumah murah tipe 21 di Keramasan distop," ujar dia.
Ia menilai, penyetopan pembangunan rumah tipe 21 itu sudah tepat, karena rumah dengan tipe tersebut memang tidak layak huni. "Jelas tidak layak huni, karena dimana tempat makan, masak dan lainnya," tukasnya.
* Double Track Diharapkan Mulai Dibangun 2013
Sementara untuk pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) pembangunannya dapat dilaksanakan pada 2013.
"Kami berharap pada 2013 nanti jalan kereta api dua jalur (double track) itu sudah mulai dibangun," kata Edward.
Dikatakannya, komisi IV sudah bertemu dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkait dengan pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang PTBA ke Lampung yang rencananya direalisasikan pihak swasta.
"Kami menuntut pembangunan jalur ganda itu dibangun oleh negara, karena kesepakatan ditandatangani gubernur beserta investor India, PT Adhani yang disaksikan Presiden dengan dana Rp10 triliun itu terkendala dengan peraturan pemerintah," katanya.
Didalam peraturan pemerintah disebutkan perusahaan yang ingin mengangangkut hasil bumi atau batu bara seperti PT Adhani harus memiliki tambang sendiri baru bisa melanjutkan jasa angkut, "sementara perusahaan itu hanya berkeinginan membangun double track saja," katanya.
Setelah pertemuan dengan Hatta Rajasa, kata Edward, beliau menyanggupi untuk membangun double track menggunakan dana APBN. Menteri Perekonomian juga akan mengkoordinasi hal itu dengan Bappenas. "Namun kendalanya hanya satu, karena sampai hari ini belum pernah ada usulan dari pemerintah Provinsi Sumsel untuk pembangunan double track tersebut," terangnya.
"Kami akan sampaikan pada rapat paripurna mendatang untuk segera menyiapkan proposal masalah pembangunan double track baik panjangnya dari Lahat ke Tanjung Api-Api, dan apa saja yang dibutuhkan supaya disiapkan. Agar kedepan, pada 2013 diharapkan pembangunan double track itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN murni sebesar Rp10 triliun," pungkasnya. (awj)
Setelah menunggu lama kepastian kelanjutan pembangunan rumah murah tipe 21 di kawasan Keramasan Musi II, akhirnya didapat kepastian bahwa pembangunan rumah murah yang diusung Pemprov Sumsel tersebut distop.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Edward Djaya mengatakan, keputusan untuk menstop pembangunan rumah murah tipe 21 tersebut dikarenakan bertentangan dengan peraturan menteri perumahan.
"Pembangunan rumah murah distop, karena bertentangan dengan peraturan menteri perumahan yang melarang membangun tempat tinggal dengan tipe 21," terang Politisi Partai Golkar ini, kemarin.
Menurutnya, sesuai peraturan menteri perumahan pembangunan rumah yang diperbolehkan saat ini minimal tipe 36. "Oleh karena itu, kami sepakat pembangunan rumah murah tipe 21 di Keramasan distop," ujar dia.
Ia menilai, penyetopan pembangunan rumah tipe 21 itu sudah tepat, karena rumah dengan tipe tersebut memang tidak layak huni. "Jelas tidak layak huni, karena dimana tempat makan, masak dan lainnya," tukasnya.
* Double Track Diharapkan Mulai Dibangun 2013
Sementara untuk pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) pembangunannya dapat dilaksanakan pada 2013.
"Kami berharap pada 2013 nanti jalan kereta api dua jalur (double track) itu sudah mulai dibangun," kata Edward.
Dikatakannya, komisi IV sudah bertemu dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkait dengan pembangunan rel kereta api jalur ganda dari mulut tambang PTBA ke Lampung yang rencananya direalisasikan pihak swasta.
"Kami menuntut pembangunan jalur ganda itu dibangun oleh negara, karena kesepakatan ditandatangani gubernur beserta investor India, PT Adhani yang disaksikan Presiden dengan dana Rp10 triliun itu terkendala dengan peraturan pemerintah," katanya.
Didalam peraturan pemerintah disebutkan perusahaan yang ingin mengangangkut hasil bumi atau batu bara seperti PT Adhani harus memiliki tambang sendiri baru bisa melanjutkan jasa angkut, "sementara perusahaan itu hanya berkeinginan membangun double track saja," katanya.
Setelah pertemuan dengan Hatta Rajasa, kata Edward, beliau menyanggupi untuk membangun double track menggunakan dana APBN. Menteri Perekonomian juga akan mengkoordinasi hal itu dengan Bappenas. "Namun kendalanya hanya satu, karena sampai hari ini belum pernah ada usulan dari pemerintah Provinsi Sumsel untuk pembangunan double track tersebut," terangnya.
"Kami akan sampaikan pada rapat paripurna mendatang untuk segera menyiapkan proposal masalah pembangunan double track baik panjangnya dari Lahat ke Tanjung Api-Api, dan apa saja yang dibutuhkan supaya disiapkan. Agar kedepan, pada 2013 diharapkan pembangunan double track itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN murni sebesar Rp10 triliun," pungkasnya. (awj)
Warga Sepancar Marah, Tempat Mesum Dibakar
Baturaja, SN
Kesepakatan yang dibuat bersama antara utusan Mucikari, PSK dan Pemerintah Kabupaten OKU untuk mengosongkan tempat pelacuran di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur paling lambat Jumat (13/7) ternyata sedikit terabaikan, buktinya hingga deadline yang disepakati masih banyak mucikari yang bertahan, dampaknya ratusan massa marah hingga membakar sejumlah bangunan yang selama ini diduga menjadi tempat pelacuran .
"Bakar saja, bakar saja rumahnya, jangan dikasi ampun, waktu yang kita berikan sudah cukup, ayo kita bakar," teriak ratusan massa sekitar lokasi pelacuran yang memaksa petugas untuk ikut terlibat saat pengosongan lokalisasi sepancar yang digelar Jumat (13/7) sekitar pukul 14.30 WIB.
Sebelum kedatangan petugas gabungan ratusan massa ini sudah berkerumun di kantor Lurah sepancar yang berjarak sekitar 1 Km dari lokasi. Tak siapa yang memulai, saat terjadi dialog antara petugas gabungan dengan mucikari yang masih ngotot bertahan pimpinan camat Baturaja Timur Mirdaili SSTP, Kapolsek Baturaja Timur AKP Handoyo, Kasat Reskrim AKP Median Utama dan kasat Intelkam Polres OKU AKP Agustan serta Kasat Pol PP Agusalim S.sos serta Iskandar perwakilan MUI dengan mucikari, seketika jerit histeris terdengar begitu asap membumbung melahap rumah yang terbuat dari kayu ini, sontak saja dialog buyar dan penghuni lokalisasi berhamburan keluar menyelamatkan harta bendanya.
“Kalau sudah begini kita tidak bisa berbuat banyak, emosi massa sudah tidak tertahan lagi, padahal tadinya sudah kami arahkan agar tidak anarkis,” terang Camat Baturaja Timur Mirdaili termangu menyaksikan keberingasan masa yang mempersenjatai diri dengan linggis, Martil dan Batu.
Akibat kejadian itu sedikitnya 10 rumah esek-esek yang terbuat dari kayu serta semi permanen hangus dibakar masa hingga rata dengan tanah merupakan milik Herman, Vera, Murni, Benu, Hesti, Bani,Doni, jamal, Yanti, Andi Yoga, dan Ponari.
Wakapolres OKU Kompol Zahrul Bawadi mengakui saat kejadian jumlah masa setempat dengan jumlah petugas kalah banyak.
“Memang semula kita prediksi penutupan lokalisasi ini akan berjalan damai, ternyata massa yang sudah terkonsentrasi sejak pukul 13.00 WIB tidak mau berkompromi, alasanya tempat pelacuran berada di tengah tengah pemukiman mereka hingga sangat berdampak pada status sosial keluarga yang tinggal di situ, persoalan inilah ahirnya mendorong pemerintah Kabupaten OKU menerbitkan Perda No.5 tahun 2011 tentang larangan pelacuran yang akhirnya menutup aktipitas PSK di sepancar untuk selama lamanya ,“ terang Zahrul. (had)
Kesepakatan yang dibuat bersama antara utusan Mucikari, PSK dan Pemerintah Kabupaten OKU untuk mengosongkan tempat pelacuran di Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur paling lambat Jumat (13/7) ternyata sedikit terabaikan, buktinya hingga deadline yang disepakati masih banyak mucikari yang bertahan, dampaknya ratusan massa marah hingga membakar sejumlah bangunan yang selama ini diduga menjadi tempat pelacuran .
"Bakar saja, bakar saja rumahnya, jangan dikasi ampun, waktu yang kita berikan sudah cukup, ayo kita bakar," teriak ratusan massa sekitar lokasi pelacuran yang memaksa petugas untuk ikut terlibat saat pengosongan lokalisasi sepancar yang digelar Jumat (13/7) sekitar pukul 14.30 WIB.
Sebelum kedatangan petugas gabungan ratusan massa ini sudah berkerumun di kantor Lurah sepancar yang berjarak sekitar 1 Km dari lokasi. Tak siapa yang memulai, saat terjadi dialog antara petugas gabungan dengan mucikari yang masih ngotot bertahan pimpinan camat Baturaja Timur Mirdaili SSTP, Kapolsek Baturaja Timur AKP Handoyo, Kasat Reskrim AKP Median Utama dan kasat Intelkam Polres OKU AKP Agustan serta Kasat Pol PP Agusalim S.sos serta Iskandar perwakilan MUI dengan mucikari, seketika jerit histeris terdengar begitu asap membumbung melahap rumah yang terbuat dari kayu ini, sontak saja dialog buyar dan penghuni lokalisasi berhamburan keluar menyelamatkan harta bendanya.
“Kalau sudah begini kita tidak bisa berbuat banyak, emosi massa sudah tidak tertahan lagi, padahal tadinya sudah kami arahkan agar tidak anarkis,” terang Camat Baturaja Timur Mirdaili termangu menyaksikan keberingasan masa yang mempersenjatai diri dengan linggis, Martil dan Batu.
Akibat kejadian itu sedikitnya 10 rumah esek-esek yang terbuat dari kayu serta semi permanen hangus dibakar masa hingga rata dengan tanah merupakan milik Herman, Vera, Murni, Benu, Hesti, Bani,Doni, jamal, Yanti, Andi Yoga, dan Ponari.
Wakapolres OKU Kompol Zahrul Bawadi mengakui saat kejadian jumlah masa setempat dengan jumlah petugas kalah banyak.
“Memang semula kita prediksi penutupan lokalisasi ini akan berjalan damai, ternyata massa yang sudah terkonsentrasi sejak pukul 13.00 WIB tidak mau berkompromi, alasanya tempat pelacuran berada di tengah tengah pemukiman mereka hingga sangat berdampak pada status sosial keluarga yang tinggal di situ, persoalan inilah ahirnya mendorong pemerintah Kabupaten OKU menerbitkan Perda No.5 tahun 2011 tentang larangan pelacuran yang akhirnya menutup aktipitas PSK di sepancar untuk selama lamanya ,“ terang Zahrul. (had)
Langganan:
Postingan (Atom)