Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 14 Maret 2012
Kasus Century dan Janji Palsu Penguasa
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
TAK tuntasnya kasus mega korupsi 'Bank Century' di rezim saat ini, hanya satu contoh kecil dari lemahnya supremasi hukum Bangsa ini.
Tak tahulah apa maunya penguasa dan tujuan pemerintah saat ini, hingga semua kasus dibuat mengambang. Bila kita sebut satu-satu akan sangat panjang daftar kasus yang tak diselesaikan.
Bila kemarin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendukung KPK untuk segera menyelesaikan kasus Century hingga akhir 2012, sangat diharapkan ini bukan jualan politik untuk menarik simpati rakyat menjelang Pemilu legislatif atau Pilpres.
Untuk diketahui Kasus Century kembali memanas. Kepada DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjanjikan akan menuntaskan kasus Century pada akhir tahun 2012 dan memeriksa orang-orang yang sebelumnya tak tersentuh. Apakah janji ini memang akan terbukti? Karena maaf-maaf saja korupsi saat ini sudah menggurita sampai ke lingkar kekuasaan. Tentu saja banyak pihak yang berkepentingan tak akan rela masuk penjara atau namanya rusak, gara-gara ketahuan maling uang negara.
Memang Timwas Century DPR dan KPK telah mengambil sejumlah kesepakatan. Antara lain menyepakati penuntasan kasus Bank Century pada akhir tahun 2012. DPR dan KPK sepakat agar KPK mengembalikan konstruksi hukum sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil paripurna DPR.
Dengan kondisi ini dipastikan pihak-pihak yang dinilai oleh sebagian orang tak tersentuh akan diperiksa terkait progress penyidikan masalah ini.
Kasus Bank Century telah memberikan dampak luas yang buruk untuk Bangsa ini. Lihat dan ingat, saat kasus ini mulai dilakukan, sudah puluhan triliun uang rakyat mengalir tidak pada tempatnya.
Memang petinggi di Bank Century sudah dihukum, tetapi hukuman yang diberikan tidak sampai lima tahun. Kemudian kasus ini juga telah melahirkan banyak korban, mulai dari munculnya istilah 'cicak dan buaya', jatuhnya korban Kabareskrim Susno Duadji.
Konflik panas antara KPK dan Polri juga melahirkan hubungan yang tak harmonis dari kedua lembaga tersebut.
Kalau kita berandai-andai, coba penguasa Negeri ini tak ngotot melindungi orang-orangg tertentu dari kasus ini. Tentu dampak kasus Bank Century tak akan seluas seperti sekarang.
Tentu kita ingat tarik ulur saat Pansus Bank Century masih bekerja. Perang urat syarat harus terjadi di Senayan, yang semuanya ada karena sikap ngotot orang-orang tertentu yang merasa paling benar.
Saat Pansus terus bekerja, mulai terjadi blok-blok dan sikap kekanak-kanakan dari banyak wakil rakyat. Tak jarang debat kusir yang sangat kasar terjadi, dan itu semua menjadi tontonan bagi rakyat Indonesia.
Tetapi mereka yang bersikap keras ini seakan dibiarkan oleh pihak-pihak tertentu. Jelas ini menandakan, bahwa mereka seakan menjadi umpan dan ujung tombak parpol tertentu dengan tujuan untuk mengamankan kekuasaan.
Kemudian saat Pansus mulai mendekati akhir masa kerja, sangat terlihat jelas mulai terjadi 'perselingkuhan' dan 'pengkhiahatan' diantara teman dan kelompok yang selama ini berkoalisi.
Saat paripurna digelarpun sangat jelas, betapa banyak energi yang terbuang sia-sia yang sangat jelas tujuannya sangat nampak, untuk mengulur-ulur waktu, siapa tahu lobi-lobi politik bisa merubah sikap seseorang. Tetapi nyatanya garis keras yang diungkapkan kelompok kontra pemerintah terus menguat bahkan di menit-menit terakhir banyak kejutan-kejutan tak terduga terjadi.
Di mana banyak wakil rakyat yang pro pemeritah, dengan tegas membangkang. Buah dari sikap pemerintah, bisa jadi direcall atau dipecat dari parpol asalnya.
Kalau kita ulas, banyak sekali efek buruk yang terjadi dan muncul gara-gara kasus Bank Century ini. Coba kalau di awal kasus ini langsung diselesaikan di ranah hukum, tentu saja dampaknya tak akan seperti sekarang ini. Tetapi ini kembali lagi bagaimana dengan niat baik wakil rakyat dan pemerintah berkuasa. Jangan ada lagi sikap untuk melindungi sesuatu yang salah, betapapun orang itu dekat dengan kita.
Kemudian dengan wakil rakyat kita di Senayan, apakah dibentuknya Pansus Century memang benar-benar untuk mengusut tuntas atau mencari benang merah dari masalah ini. Karena maaf-maaf saja, dalam perjalanan saat Pansus bekerja justru terjadi lobi-lobi. Sikap tarik ulur ini untuk apa, kalau bukan untuk saling menjatuhkan dan mempertahankan tahta. Semoga kasus Bank Century memberikan pembelajaran yang berharga untuk kita semua. (***)
Bacok Warga Palembang, 2 Warga OKI Diringkus
Kayuagung, SN
Kasus sengketa lahan di Kabupaten OKI yang berujung pembunuhan atau penganiayaan terus meluas. Setelah konflik lahan antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga Desa Sungai Sodong Mesuji 11 bulan lalu, kini konflik serupa terjadi di Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam.
Sekadar mengingatkan, 21 April tahun lalu bentrok berdarah antara PAM Swakarsa PT SWA vs warga Desa Sungai Sodong menewaskan 2 orang warga desa dan 5 orang sekuriti perusahaan. Kali ini, di Desa Benawa seorang warga nyaris tewas akibat luka bacokan dan tikaman Sajam.
Korbannya beridentitas Mulyadi (45) warga Griya Kenten Damai Blok A9 RT 53 Sukamaju Sako Palembang, pelakunya Zaini (42) dan Fahrulrozi (38) warga Desa Benawa. Zaini dibekuk polisi di arena permainan bola billiard desa setempat dan Fahrulrozi di rumahnya, Selasa (13/3) dini hari.
Kasatreskrim Polres OKI AKP H Surachman didampingi Kanit I Pidum Ipda Johny Martin ditemui di ruang kerjanya kemarin mengatakan, penganiayaan itu terjadi di perkebunan sawit PT TMM Blok 15 Divisi II Desa Benawa, Sabtu (28/1) lalu.
Saat itu sekitar pukul 10 00 WIB, korban bersama sejumlah rekannya sedang mengolah dan memanen sawit di lokasi kejadian. Saat kelompok ini sedang beraktifitas, datanglah tersangka Zaini dan Fahrulrozi bersama ketiga rekannya pula.
Setelah kedua kelompok bertemu, tersangka Zaini menyuruh korban dan rekannya agar menghentikan aktifitas pengolahan kebun dengan alasan lahan itu milik KUD Makmur. Namun permintaan ini dibantah korban yang menyebutkan bila lahan di Blok 15 itu milik PT TMM.
Menurut korban, lahan itu milik PT TMM karena hasil putusan sengketa lahan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi dimenangkan pihak perusahaan. Mendapat penjelasan ini, rombongan tersangka meminta fotocopian bukti hasil putusan persidangan untuk dipelajari.
Namun situasi makin memanas setelah seorang rekan yang merupakan rombongan pelaku menghasut untuk melakukan penyerangan penganiayaan. Tersangka Fahrulrozi yang membawa Sajam menusukkannya 2 kali ke pinggang kiri korban, mendapat penganiayaan ini korban berlari dan akhirnya terjatuh bersimbah darah.
Melihat korbannya terjatuh, tersangka Zaini mendekatinya dan lalu membacokan parang 3 kali ke arah korban namun hanya sekali yang mengenai kepala korban. Puas dengan kondisi korban yang teraniaya, komplotan pelaku kabur dan korban dibawa rekan-rekanya ke RSUD
Kayuagung.
“Komplotan pelaku juga merusak motor Honda Kharisma X 125 CC milik korban. Kita masih memburu 3 rekan tersangka yang identitasnya sudah kami ketahui, Zaini dan Fahrulrozi akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan,” sambung Kanit Pidum.
Kedua tersangka ditemui di Polres OKI kemarin siang masing-masing mengakui telah menganiaya korban dengan Sajam. Pasca penganiayaan itu, mereka tidak kabur atau buron ke daerah lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya mendekam sementara di sel tahanan Polres OKI sembari menunggu proses persidangan.(iso)
Kasus sengketa lahan di Kabupaten OKI yang berujung pembunuhan atau penganiayaan terus meluas. Setelah konflik lahan antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga Desa Sungai Sodong Mesuji 11 bulan lalu, kini konflik serupa terjadi di Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam.
Sekadar mengingatkan, 21 April tahun lalu bentrok berdarah antara PAM Swakarsa PT SWA vs warga Desa Sungai Sodong menewaskan 2 orang warga desa dan 5 orang sekuriti perusahaan. Kali ini, di Desa Benawa seorang warga nyaris tewas akibat luka bacokan dan tikaman Sajam.
Korbannya beridentitas Mulyadi (45) warga Griya Kenten Damai Blok A9 RT 53 Sukamaju Sako Palembang, pelakunya Zaini (42) dan Fahrulrozi (38) warga Desa Benawa. Zaini dibekuk polisi di arena permainan bola billiard desa setempat dan Fahrulrozi di rumahnya, Selasa (13/3) dini hari.
Kasatreskrim Polres OKI AKP H Surachman didampingi Kanit I Pidum Ipda Johny Martin ditemui di ruang kerjanya kemarin mengatakan, penganiayaan itu terjadi di perkebunan sawit PT TMM Blok 15 Divisi II Desa Benawa, Sabtu (28/1) lalu.
Saat itu sekitar pukul 10 00 WIB, korban bersama sejumlah rekannya sedang mengolah dan memanen sawit di lokasi kejadian. Saat kelompok ini sedang beraktifitas, datanglah tersangka Zaini dan Fahrulrozi bersama ketiga rekannya pula.
Setelah kedua kelompok bertemu, tersangka Zaini menyuruh korban dan rekannya agar menghentikan aktifitas pengolahan kebun dengan alasan lahan itu milik KUD Makmur. Namun permintaan ini dibantah korban yang menyebutkan bila lahan di Blok 15 itu milik PT TMM.
Menurut korban, lahan itu milik PT TMM karena hasil putusan sengketa lahan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi dimenangkan pihak perusahaan. Mendapat penjelasan ini, rombongan tersangka meminta fotocopian bukti hasil putusan persidangan untuk dipelajari.
Namun situasi makin memanas setelah seorang rekan yang merupakan rombongan pelaku menghasut untuk melakukan penyerangan penganiayaan. Tersangka Fahrulrozi yang membawa Sajam menusukkannya 2 kali ke pinggang kiri korban, mendapat penganiayaan ini korban berlari dan akhirnya terjatuh bersimbah darah.
Melihat korbannya terjatuh, tersangka Zaini mendekatinya dan lalu membacokan parang 3 kali ke arah korban namun hanya sekali yang mengenai kepala korban. Puas dengan kondisi korban yang teraniaya, komplotan pelaku kabur dan korban dibawa rekan-rekanya ke RSUD
Kayuagung.
“Komplotan pelaku juga merusak motor Honda Kharisma X 125 CC milik korban. Kita masih memburu 3 rekan tersangka yang identitasnya sudah kami ketahui, Zaini dan Fahrulrozi akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan,” sambung Kanit Pidum.
Kedua tersangka ditemui di Polres OKI kemarin siang masing-masing mengakui telah menganiaya korban dengan Sajam. Pasca penganiayaan itu, mereka tidak kabur atau buron ke daerah lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya mendekam sementara di sel tahanan Polres OKI sembari menunggu proses persidangan.(iso)
Ruang Guru SMPN 5 Jadi Ruang Belajar
Indralaya, SN
Walaupun proses belajar mengajar dalam segala keterbatasan, karena ruang guru dirangkap menjadi lokal belajar siswa. Namun hal itu tidak menyurutkan proses belajar mengajar di SMPN 05 yang ada di Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (OI).
Halim SPd, selaku kepala sekolah, SMPN 5 ketika ditemui di ruang kerjanya (13/3) kemarin, membenarkan hal itu. Memang sekolah tersebut masih kekurangan lokal untuk belajar.
”Lokal belajar yang ada tidak cukup untuk menampung jumlah murid yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, awal berdirinya,sekolah ini merupakan sekolah satu atap dan kalau mengenai kekurangan lokal, sudah pernah mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (dinas) untuk dibangunkan penambahan ruang kelas. ”Alhamdulillah belum lama ini sudah di tinjau dari pihak diknas OI tetapi kita punya kendala lahan, karena menurut aturan pusat lahan yang akan dibangun sekolah harus ada sertifikatnya sedangkan tanah ini hanya hibah batas keterangan kades setempat,” tandasnya.
Sehingga mereka berinisiatif menjadikan ruang guru sebagai lokal untuk belajar kelas 7 sedangkan kelas 8 dan 9 mempunyai lokal senidiri. Untuk jumlah seluruh siswanya 114 siswa.
"Waktu penerimaan siswa TA 2010-2011 lalu, banyak siswa yang merayon ke SMP ini namun banyak yang tidak bisa masuk sekolah ini karena tidak ada lokal,” paparnya.
Ditambahkannya, kalau tahun ini masih belum dapat dibangun ruang kelas baru, mereka akan mebangun sendiri disamping MCK. ”Karena untuk tahun ajaran 2012-2013 siswa kita akan lebih banyak dari tahun ajaran sebelumnya,” kata Halim yang dari awal sudah menjadi Kepsek sekolah tersebut. (man)
Walaupun proses belajar mengajar dalam segala keterbatasan, karena ruang guru dirangkap menjadi lokal belajar siswa. Namun hal itu tidak menyurutkan proses belajar mengajar di SMPN 05 yang ada di Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (OI).
Halim SPd, selaku kepala sekolah, SMPN 5 ketika ditemui di ruang kerjanya (13/3) kemarin, membenarkan hal itu. Memang sekolah tersebut masih kekurangan lokal untuk belajar.
”Lokal belajar yang ada tidak cukup untuk menampung jumlah murid yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, awal berdirinya,sekolah ini merupakan sekolah satu atap dan kalau mengenai kekurangan lokal, sudah pernah mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (dinas) untuk dibangunkan penambahan ruang kelas. ”Alhamdulillah belum lama ini sudah di tinjau dari pihak diknas OI tetapi kita punya kendala lahan, karena menurut aturan pusat lahan yang akan dibangun sekolah harus ada sertifikatnya sedangkan tanah ini hanya hibah batas keterangan kades setempat,” tandasnya.
Sehingga mereka berinisiatif menjadikan ruang guru sebagai lokal untuk belajar kelas 7 sedangkan kelas 8 dan 9 mempunyai lokal senidiri. Untuk jumlah seluruh siswanya 114 siswa.
"Waktu penerimaan siswa TA 2010-2011 lalu, banyak siswa yang merayon ke SMP ini namun banyak yang tidak bisa masuk sekolah ini karena tidak ada lokal,” paparnya.
Ditambahkannya, kalau tahun ini masih belum dapat dibangun ruang kelas baru, mereka akan mebangun sendiri disamping MCK. ”Karena untuk tahun ajaran 2012-2013 siswa kita akan lebih banyak dari tahun ajaran sebelumnya,” kata Halim yang dari awal sudah menjadi Kepsek sekolah tersebut. (man)
Warag Peminat E-KTP Makin Berkurang
Sekayu, SN
Tidak seperti pada awalnya, pembuatan E-KTP di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin kini semakin sepi. Warga tidak lagi antusias untuk ikut membuat E-KTP walaupun sudah mendapatkan surat undangan.
Menurut Camat Sekayu, Suhaimi melalui Kepala perator Pembuatan E-KTP, Hendrik, saat ini siapapun warga Kecamatan Sekayu yang datang bisa langsung membuat E-KTP. "Asalkan bawa surat undangan atau membawa Kartu Keluarga (KK) atau membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)," jelasnya saat diwawancarai koran ini, Selasa (13/3).
Hendrik menjelaskan, tiga bulan pertama saat pembuatan E-KTP, masyarakat sangat antusias dan rela antri menunggu pembuatan kartu tersebut. Bahkan, ruangan yang disiapkan, tidak bisa menampung warga yang akan membuat. Namun, seiring berjalannya waktu, warga sudah kecewa karena menunggu lama dan malas datang ke Kantor Camat Sekayu untuk membuat E-KTP.
Saat ini menurut Hendrik, baru sebagian warga sejumlah 28.914 (per tanggal 13/3/12;red) yang sudah direkam pembuatan E-KTP dari sejumlah 54 ribu wajib KTP. "Kami sudah undang dan telepon ke lurah dan kepala desa agar warganya datang, bahkan kami jemput bola, tapi warga saat ini sudah malas dan mungkin trauma untuk membuat E-KTP," jelasnya.
Hendrik menceritakan, trauma warga dikarenakan pada awal pembuatan, hanya ada dua alat dan sedikit operator serta kurang persiapan, sehingga tidak bisa terlayani dengan baik. Imbasnya, saat ini, hanya sedikit warga yang datang dan sadar untuk memenuhi kewajiban dalam membuat E-KTP. Padahal, pihak kecamatan sudah diberi waktu hingga tanggal 28 April 2012 untuk penyelesaian semuanya.
Bisa dibayangkan, Hendrik menuturkan, mereka sudah tidak sanggup menyelesaikan pembuatan E-KTP jika warga saat ini sudah malas dan trauma. "Kalau sekarang kan kita sudah ada empat alat dan delapan operator. Sehingga bisa melayani 600-700 warga setiap harinya. Namun saat ini, hanya ada 300-400 saja warga yang datang tiap harinya dan boleh dibilang sangat menurun dari awal program dibuat serta baru setengah warga yang direkam.
Hendrik menjelaskan, ada empat kelurahan dan sepuluh desa yang masuk dalam wilayah mereka. Jarak terjauh ke Kantor Camat yakni sejauh 9 kilometer. "Antusiasme warga saat ini sangat kurang sekali, berbeda dengan dulu, pokoknya kurang greget. Dulu kita tidka siap dari alat dan operator, tapi warga sangat antusias. Sekarang, alat sudah banyak dan begitu juga operator, tetapi warga sudah malas untuk datang," jelasnya.
Hendrik menegaskan, akan ada sanksi bagi warga yang tidak membuat E-KTP yakni dengan dikenai biaya pembuatan E-KTP. Warga yang datang membuat E-KTP sesudah tanggal 28 April 2012, akan mendapatkan E-KTP pada tahun 2013, namun akan tetap dilayani. (her)
Tidak seperti pada awalnya, pembuatan E-KTP di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin kini semakin sepi. Warga tidak lagi antusias untuk ikut membuat E-KTP walaupun sudah mendapatkan surat undangan.
Menurut Camat Sekayu, Suhaimi melalui Kepala perator Pembuatan E-KTP, Hendrik, saat ini siapapun warga Kecamatan Sekayu yang datang bisa langsung membuat E-KTP. "Asalkan bawa surat undangan atau membawa Kartu Keluarga (KK) atau membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)," jelasnya saat diwawancarai koran ini, Selasa (13/3).
Hendrik menjelaskan, tiga bulan pertama saat pembuatan E-KTP, masyarakat sangat antusias dan rela antri menunggu pembuatan kartu tersebut. Bahkan, ruangan yang disiapkan, tidak bisa menampung warga yang akan membuat. Namun, seiring berjalannya waktu, warga sudah kecewa karena menunggu lama dan malas datang ke Kantor Camat Sekayu untuk membuat E-KTP.
Saat ini menurut Hendrik, baru sebagian warga sejumlah 28.914 (per tanggal 13/3/12;red) yang sudah direkam pembuatan E-KTP dari sejumlah 54 ribu wajib KTP. "Kami sudah undang dan telepon ke lurah dan kepala desa agar warganya datang, bahkan kami jemput bola, tapi warga saat ini sudah malas dan mungkin trauma untuk membuat E-KTP," jelasnya.
Hendrik menceritakan, trauma warga dikarenakan pada awal pembuatan, hanya ada dua alat dan sedikit operator serta kurang persiapan, sehingga tidak bisa terlayani dengan baik. Imbasnya, saat ini, hanya sedikit warga yang datang dan sadar untuk memenuhi kewajiban dalam membuat E-KTP. Padahal, pihak kecamatan sudah diberi waktu hingga tanggal 28 April 2012 untuk penyelesaian semuanya.
Bisa dibayangkan, Hendrik menuturkan, mereka sudah tidak sanggup menyelesaikan pembuatan E-KTP jika warga saat ini sudah malas dan trauma. "Kalau sekarang kan kita sudah ada empat alat dan delapan operator. Sehingga bisa melayani 600-700 warga setiap harinya. Namun saat ini, hanya ada 300-400 saja warga yang datang tiap harinya dan boleh dibilang sangat menurun dari awal program dibuat serta baru setengah warga yang direkam.
Hendrik menjelaskan, ada empat kelurahan dan sepuluh desa yang masuk dalam wilayah mereka. Jarak terjauh ke Kantor Camat yakni sejauh 9 kilometer. "Antusiasme warga saat ini sangat kurang sekali, berbeda dengan dulu, pokoknya kurang greget. Dulu kita tidka siap dari alat dan operator, tapi warga sangat antusias. Sekarang, alat sudah banyak dan begitu juga operator, tetapi warga sudah malas untuk datang," jelasnya.
Hendrik menegaskan, akan ada sanksi bagi warga yang tidak membuat E-KTP yakni dengan dikenai biaya pembuatan E-KTP. Warga yang datang membuat E-KTP sesudah tanggal 28 April 2012, akan mendapatkan E-KTP pada tahun 2013, namun akan tetap dilayani. (her)
Ratusan Warga Datangi PT Conoco Philips
Sekayu, SN
Sedikitnya 500 warga Desa Macang Sakti Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba melakukan aksi unjuk rasa menuntut perbaikan Jalan Provinsi Mangun Jaya-Macang Sakti sepanjang 43 km yang mengalami rusak parah. Akibatnya warga kesulitan menuju akses ke ibukota kabupaten dan mengganggu perekonomian terutama dalam memasarkan hasil perkebunan.
Aksi warga dengan mendatangi suban gas project PT Conoco Philips yang dilalui akses jalan yang rusak, Selasa (13/3), dengan menggunakan sepeda motor dan membawa spanduk meminta agar pemerintah secepatnya melakukan perbaikan jalan.
Koordinator aksi, Ahmad Abdul Khodir Jailani menegaskan kerusakan jalan dari Mangun Jaya-Macang Sakti sudah terjadi sejak tahun 8 tahun lalu namun belum juga ada perbaikan jalan yang permanen. “Kami minta agar pemerintah bertanggung jawab dan jalan yang rusak di cor beton. Jika tidak, kami sebagai warga akan terus melakukan aksi ini dan mengerahkan warga massa banyak lagi,” ucap Khodir.
Kedatangan warga ke PT Conoco Philips, jelas Khodir sekaligus mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap ekonomi masyarakat. “Kemana dana bagi hasil migas yang besar itu. Buktinya kami masyarakat masih tetap sengsara. Jalan bertahun-tahun rusak,” imbuh Khodir yang merupaka ketua karang taruna Macang Sakti.
Menurut Khodir, kerusakan jalan sudah sangat parah. Bukan saja seperti kubangan kerbau namun kendaraan roda dua saja harus didorong. Apalagi untuk kendaraan roda empat praktis tidak bisa lewat bila tidak menggunakan mesin double garden. “Kami bisa protes seperti karena kondisi jalannya sangat-sangat rusak. Padahal kami sudah sampaikan keluhan ini dengan provinsi namun tidak mendapatkan tanggapan dan bukti tidak kunjung diperbaiki dengan alasan dana,” paparnya.
Adapun aksi unjuk rasa warga dilakukan secara damai dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan pagar suban gas project PT Conoco Philips. Pihak pengamanan diturunkan sekitar 30 personel gabungan dari Polres Muba, Polsek Sanga Desa dan Polsek Batang Hari Leko. Perwakilan wargapun akhirnya diterima pihak Conoco Philips bersama perwakilan Pemprov Sumsel untuk melakukan perundingan terkait tuntutan warga.
Sementara itu, Corporate Communication Manager PT Conoco Philips, Yacob Kastanja membenarkan adanya aksi unjuk rasa warga desa Macang Sakti. Namun aksi dilakukan dengan damai tanpa anarkis. “Operasional PT Conoco tetap berlangsung dan tidak terganggu. Meskipun mobilitas crew harus reschedule ulang akibat aksi massa itu. Sebab jalan tertutup dan kendaraan yang keluar masuk menjadi sulit,” ungkapnya.
Mengenai tuntutan warga, jelas Yacob, hal itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) Sumsel dan pihak perusahaan tidak bisa berkomentar banyak. “Kita berharap ada tanggapan secepatnya. Karena tengah dilakukan rapat antara pemprov dan warga,” jelasnya. (her)
Sedikitnya 500 warga Desa Macang Sakti Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba melakukan aksi unjuk rasa menuntut perbaikan Jalan Provinsi Mangun Jaya-Macang Sakti sepanjang 43 km yang mengalami rusak parah. Akibatnya warga kesulitan menuju akses ke ibukota kabupaten dan mengganggu perekonomian terutama dalam memasarkan hasil perkebunan.
Aksi warga dengan mendatangi suban gas project PT Conoco Philips yang dilalui akses jalan yang rusak, Selasa (13/3), dengan menggunakan sepeda motor dan membawa spanduk meminta agar pemerintah secepatnya melakukan perbaikan jalan.
Koordinator aksi, Ahmad Abdul Khodir Jailani menegaskan kerusakan jalan dari Mangun Jaya-Macang Sakti sudah terjadi sejak tahun 8 tahun lalu namun belum juga ada perbaikan jalan yang permanen. “Kami minta agar pemerintah bertanggung jawab dan jalan yang rusak di cor beton. Jika tidak, kami sebagai warga akan terus melakukan aksi ini dan mengerahkan warga massa banyak lagi,” ucap Khodir.
Kedatangan warga ke PT Conoco Philips, jelas Khodir sekaligus mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap ekonomi masyarakat. “Kemana dana bagi hasil migas yang besar itu. Buktinya kami masyarakat masih tetap sengsara. Jalan bertahun-tahun rusak,” imbuh Khodir yang merupaka ketua karang taruna Macang Sakti.
Menurut Khodir, kerusakan jalan sudah sangat parah. Bukan saja seperti kubangan kerbau namun kendaraan roda dua saja harus didorong. Apalagi untuk kendaraan roda empat praktis tidak bisa lewat bila tidak menggunakan mesin double garden. “Kami bisa protes seperti karena kondisi jalannya sangat-sangat rusak. Padahal kami sudah sampaikan keluhan ini dengan provinsi namun tidak mendapatkan tanggapan dan bukti tidak kunjung diperbaiki dengan alasan dana,” paparnya.
Adapun aksi unjuk rasa warga dilakukan secara damai dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan pagar suban gas project PT Conoco Philips. Pihak pengamanan diturunkan sekitar 30 personel gabungan dari Polres Muba, Polsek Sanga Desa dan Polsek Batang Hari Leko. Perwakilan wargapun akhirnya diterima pihak Conoco Philips bersama perwakilan Pemprov Sumsel untuk melakukan perundingan terkait tuntutan warga.
Sementara itu, Corporate Communication Manager PT Conoco Philips, Yacob Kastanja membenarkan adanya aksi unjuk rasa warga desa Macang Sakti. Namun aksi dilakukan dengan damai tanpa anarkis. “Operasional PT Conoco tetap berlangsung dan tidak terganggu. Meskipun mobilitas crew harus reschedule ulang akibat aksi massa itu. Sebab jalan tertutup dan kendaraan yang keluar masuk menjadi sulit,” ungkapnya.
Mengenai tuntutan warga, jelas Yacob, hal itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) Sumsel dan pihak perusahaan tidak bisa berkomentar banyak. “Kita berharap ada tanggapan secepatnya. Karena tengah dilakukan rapat antara pemprov dan warga,” jelasnya. (her)
Danau Ulak Lia Dialokasikan Rp 10 M
Sekayu, SN
Untuk membangun Danau Ulak Lia menjadi kawasan objek wisata unggulan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Pemerintah Kabupaten Muba tahun ini akan mengalokasikan anggaran sebesar RP 10 Milyar. Demikian hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi yang mewakili Bupati Muba H Pahri Azhari disela-sela membuka langsung rapat kordinasi teknis bidang pariwisata dan budaya Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) se-Sumatera Selatan 2012 di Auditorium Serasan Sekate, Selasa (13/3)
Menurutnya, keanekaragaman dan pesona daya tarik Muba terdiri dari wisata alam, seni budaya, sejarah dan lainnya tersebut merupakan potensi yang perlu mendapat sentuhan dan perhatian khusus untuk dapat dikembangkan di masa yang akan datang.
“Salah satunya Danau Ulak Lia ini sangat strategis untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan bagi Kabupaten Muba. Untuk itu Pemkab Muba sudah menganggarkan pembangunan sebesar Rp 10 Milyar,” ujar Beni dalam sambutannya yang dihadiri perwakilan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsin Sumsel, Ketua DPRD Muba, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala dinas, instansi, badan, kantor, serta undangan lainnya.
Selain itu pula masih banyak lagi objek dan daya tarik wisata yang perlu dikembangkan seperti kerajinan gambir di Desa Toman Kecamatan Babat Toman, Tanah Ampo di Desa Teluk Kijing Kecamatan Lais yang mempunyai keunikan dimana tanah tersebut bisa dimakan langsung dan merupakan dapat menjadi obat. “Masih banyak lagi keanekaragaman seni budaya yang tak kalah menariknya seperti tari-tarian senjang, sastra tutur, sedekah bumi, tarik baselak yang merupakan tari-tarian tradisional suku anak dalam dalam Bayung Lencir yang tentunya tidak akan didapati di daerah lain,” jelasnya.
Oleh karena itulah melalui kegiatan rapat kordinasi teknis ini bidang Pariwisata dan Kebudayaan SKPD Se-Sumsel 2012 ini dapat mengakomodir perencanaan pembangunan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata dari Kabupaten dan Kota yang ada di Sumsel. “Dengan harapan dapat mengusulkan perencanaan pembangunan tersebut kepada pihak terkait yang berwenang sehingga mendapatkan bantuan pendanaannya, termasuk pembangunan danau Ulak Lia ini. Sebab dalam waktu tiga tahun mendatang Danau Ulak Lia sudah menjadi objek wisata unggulan bagi Kabupaten Muba,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumsel H Toni Panggar Besi SH MSi mengatakan, rapat kordinasi teknis bidang Pariwisata dan Budaya SKPD se-Sumsel ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan secara bergantian setiap tahunnya. Dimana tujuannya mewujudkan pembangunan pariwisata Sumsel yang terpadu, dan berkelanjutan, apalagi potensi pariwisata di Sumsel sangat besar.
“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yakni 13-14 Maret 2012 dengan tuan rumah Kabupaten Muba, dengan peserta sebanyak 80 peserta yang terdari dari SKPD se-Sumsel. Untuk itulah melalui kegiatan ini dapat terwujud pembangunan pariwisata yang terpadu dengan kordinasi pariwisata dari pusat hingga ke Kabupaten,” tukasnya seraya mengatakan, diharapkan kedepan bantuan APBN di Sumsel dan Muba yang sudah mengunggulkan Danau Ulak Lia sebagai icon wisata dapat dikembangkan secara optimal. (her)
Untuk membangun Danau Ulak Lia menjadi kawasan objek wisata unggulan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Pemerintah Kabupaten Muba tahun ini akan mengalokasikan anggaran sebesar RP 10 Milyar. Demikian hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi yang mewakili Bupati Muba H Pahri Azhari disela-sela membuka langsung rapat kordinasi teknis bidang pariwisata dan budaya Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) se-Sumatera Selatan 2012 di Auditorium Serasan Sekate, Selasa (13/3)
Menurutnya, keanekaragaman dan pesona daya tarik Muba terdiri dari wisata alam, seni budaya, sejarah dan lainnya tersebut merupakan potensi yang perlu mendapat sentuhan dan perhatian khusus untuk dapat dikembangkan di masa yang akan datang.
“Salah satunya Danau Ulak Lia ini sangat strategis untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan bagi Kabupaten Muba. Untuk itu Pemkab Muba sudah menganggarkan pembangunan sebesar Rp 10 Milyar,” ujar Beni dalam sambutannya yang dihadiri perwakilan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsin Sumsel, Ketua DPRD Muba, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala dinas, instansi, badan, kantor, serta undangan lainnya.
Selain itu pula masih banyak lagi objek dan daya tarik wisata yang perlu dikembangkan seperti kerajinan gambir di Desa Toman Kecamatan Babat Toman, Tanah Ampo di Desa Teluk Kijing Kecamatan Lais yang mempunyai keunikan dimana tanah tersebut bisa dimakan langsung dan merupakan dapat menjadi obat. “Masih banyak lagi keanekaragaman seni budaya yang tak kalah menariknya seperti tari-tarian senjang, sastra tutur, sedekah bumi, tarik baselak yang merupakan tari-tarian tradisional suku anak dalam dalam Bayung Lencir yang tentunya tidak akan didapati di daerah lain,” jelasnya.
Oleh karena itulah melalui kegiatan rapat kordinasi teknis ini bidang Pariwisata dan Kebudayaan SKPD Se-Sumsel 2012 ini dapat mengakomodir perencanaan pembangunan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata dari Kabupaten dan Kota yang ada di Sumsel. “Dengan harapan dapat mengusulkan perencanaan pembangunan tersebut kepada pihak terkait yang berwenang sehingga mendapatkan bantuan pendanaannya, termasuk pembangunan danau Ulak Lia ini. Sebab dalam waktu tiga tahun mendatang Danau Ulak Lia sudah menjadi objek wisata unggulan bagi Kabupaten Muba,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumsel H Toni Panggar Besi SH MSi mengatakan, rapat kordinasi teknis bidang Pariwisata dan Budaya SKPD se-Sumsel ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan secara bergantian setiap tahunnya. Dimana tujuannya mewujudkan pembangunan pariwisata Sumsel yang terpadu, dan berkelanjutan, apalagi potensi pariwisata di Sumsel sangat besar.
“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yakni 13-14 Maret 2012 dengan tuan rumah Kabupaten Muba, dengan peserta sebanyak 80 peserta yang terdari dari SKPD se-Sumsel. Untuk itulah melalui kegiatan ini dapat terwujud pembangunan pariwisata yang terpadu dengan kordinasi pariwisata dari pusat hingga ke Kabupaten,” tukasnya seraya mengatakan, diharapkan kedepan bantuan APBN di Sumsel dan Muba yang sudah mengunggulkan Danau Ulak Lia sebagai icon wisata dapat dikembangkan secara optimal. (her)
Perpanjang Perekam E-KTP Offline
Palembang, SN
Pemerintah Kota Palembang memperpanjang masa perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik sistem offline. Perekaman secara offline berlaku untuk warga Palembang yang ada di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan, warga yang sakit, dan lanjut usia.
“Ya, akan diperpanjang. Belum tahun sampai kapan. Tapi yang jelas tidak 15 Maret,” ujar Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra.
Lanjutnya, 15 Maret itu adalah batas akhir yang ditetapkan pemerintah kota untuk perekaman data secara on line. Namun masih banyak warga di rumah tahanan belum didata. Diperkirakan jumlahnya ribuan, tersebar di empat lokasi. Yakni di Rumah Tahanan Klas I A, di Pakjo, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Palembang di Merah Mata, LP Klas 2 A Wanita Palembang di Jl Merdeka dan LP Klas 2 A Palembang di Pakjo untuk anak di bawah 19 tahun.
"Selain itu, perangkat perekam data juga terbatas. Alatnya hanya satu unit. Kita sudah upayakan pinjam dari pusat, tapi tidak ada,” ujar Eddy.
Ia juga mengatakan, dari ribuan tahanan di tempat tempat itu, tidak semuanya tahanan asal Palembang. Karena itu, ia meminta camat setempat segera mendata ulang.
Terkait perekaman data secara on line, Wali Kota Eddy Santana sebelumnya mewanti-wanti 16 camat di Palembang agar segera merampungkan perekaman hingga 15 Maret. Lewat dari tanggal itu, camat bakal dikenakan sanksi.
“Bakal dicopot jabatannya,” kata wali kota, seraya menyebut, saat ini perekaman data on line sudah rampung 91 persen dari 986 ribu warga wajib KTP.
Ditanya soal peralatan untuk perakam offline, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Abdullah Farhan mengatakan, pihaknya saat rapat di Jakarta sudah mengusulkan penambahan peralatan.
“Tapi tidak disetujui pusat. Keputusannya, daerah tetap diberikan satu perangkat perekaman,” katanya.
Cuma diberikan satu perangkat ini tentu merepotkan dalam percepatan perekaman. Tapi Farhan menuturkan pihaknya tetap berupaya agar perekam offline segera tuntas.
Secara terpisah, Kepala Bidang Mutasi dan Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Dovian Heydir, mengatakan, untuk perekaman offline bagi warga yang dan lanjut usia, sudah dilaksanakan di dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Bukit Kecil dan Alang-Alang Lebar.
“Sekarang kita kejar di Kecamatan Kalidoni sudah selesai, sekarang masih kita kejar di Kecamatan Kalidoni,” ujar Dovian. (***)
Pemerintah Kota Palembang memperpanjang masa perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik sistem offline. Perekaman secara offline berlaku untuk warga Palembang yang ada di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan, warga yang sakit, dan lanjut usia.
“Ya, akan diperpanjang. Belum tahun sampai kapan. Tapi yang jelas tidak 15 Maret,” ujar Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra.
Lanjutnya, 15 Maret itu adalah batas akhir yang ditetapkan pemerintah kota untuk perekaman data secara on line. Namun masih banyak warga di rumah tahanan belum didata. Diperkirakan jumlahnya ribuan, tersebar di empat lokasi. Yakni di Rumah Tahanan Klas I A, di Pakjo, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Palembang di Merah Mata, LP Klas 2 A Wanita Palembang di Jl Merdeka dan LP Klas 2 A Palembang di Pakjo untuk anak di bawah 19 tahun.
"Selain itu, perangkat perekam data juga terbatas. Alatnya hanya satu unit. Kita sudah upayakan pinjam dari pusat, tapi tidak ada,” ujar Eddy.
Ia juga mengatakan, dari ribuan tahanan di tempat tempat itu, tidak semuanya tahanan asal Palembang. Karena itu, ia meminta camat setempat segera mendata ulang.
Terkait perekaman data secara on line, Wali Kota Eddy Santana sebelumnya mewanti-wanti 16 camat di Palembang agar segera merampungkan perekaman hingga 15 Maret. Lewat dari tanggal itu, camat bakal dikenakan sanksi.
“Bakal dicopot jabatannya,” kata wali kota, seraya menyebut, saat ini perekaman data on line sudah rampung 91 persen dari 986 ribu warga wajib KTP.
Ditanya soal peralatan untuk perakam offline, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Abdullah Farhan mengatakan, pihaknya saat rapat di Jakarta sudah mengusulkan penambahan peralatan.
“Tapi tidak disetujui pusat. Keputusannya, daerah tetap diberikan satu perangkat perekaman,” katanya.
Cuma diberikan satu perangkat ini tentu merepotkan dalam percepatan perekaman. Tapi Farhan menuturkan pihaknya tetap berupaya agar perekam offline segera tuntas.
Secara terpisah, Kepala Bidang Mutasi dan Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Dovian Heydir, mengatakan, untuk perekaman offline bagi warga yang dan lanjut usia, sudah dilaksanakan di dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Bukit Kecil dan Alang-Alang Lebar.
“Sekarang kita kejar di Kecamatan Kalidoni sudah selesai, sekarang masih kita kejar di Kecamatan Kalidoni,” ujar Dovian. (***)
Jalan Poros Rambang Membentuk Kubangan
Muara Enim, SN
Sebagian besar warga Kecamatan Rambang, Muara Enim, mengeluhkan kondisi jalan poros Tanjung Rambang – Marga Mulia, yang melintasi desa mereka. Sebab, jalan sepanjang 27 km yang melintasi delapan desa, sekitar 10 km sudah rusak berat, serta membentuk kubangan jika diguyur hujan.
“Memang, terakhir jalan tersebut di perbaiki oleh Pemkab Muara Enim sekitar tahun 2008 lalu. Setelah itu tidak ada lagi perbaikan, dan saat ini, rusak parah,” ujar Tri Aljadin SPd, tokoh masyarakat dari Kecamatan Rambang kepada wartawan, Selasa (13/3).
Tri mengatakan, jalan tersebut merupakan jalan poros di Kecamatan Rambang. Panjang jalan aspal tersebut sekitar 27 Km, dengan lebar sekitar enam meter, melintasi delapan desa yakni Desa Marga Mulia, Sumber Rahayu, Sugih Waras, Pagar Agung, Tanjung Raya, Tanjung Dalam, Sukarame dan Sugihan.
Namun dari panjang 27 kilometer tersebut, diperkirakan hanya sekitar 17 kilometer saja yang kondisinya masih baik, sedangkan sisanya sekitar 10 kilometer kondisinya rusak berat, hancur, terkelupas dan berlobang. Akibatnya warga terutama yang menggunakan kendaraan roda empat jenis sedan dan carry serta motor sering terjebak masuk ke dalam kubangan jalan, sehingga sering terjadi kecelakaan, bahkan merusak kendaraan yang melintasinya.
Diakuinya, sepanjang 15 tahun terakhir, jalan tersebut tidak pernah sampai rusak separah ini. Warga sangat kecewa sebab sepertinya tidak ada perhatian untuk diperbaiki kembali. Semenjak ruas jalan tersebut rusak, warga terpaksa melalui jalan alternatif jika ke Prabumulih melalui tugu Nanas, meskipun jaraknya lebih jauh.
Namun warganya tetap meminta jalan tersebut di perbaiki, karena yang sangat terasa adalah anak-anak sekolah yang menggunakan sepeda motor, sebab sering pakaiannya kotor akibat terjebak lobang dalam atau terkena percikan air genangan di jalan.
Ketika dikonfirmasi ke Kadin PU Bina Marga Muara Enim, Edi Elyson, ia mengungkapkan bahwa pada APBD Induk tahun 2012, cukup banyak pembangunan infrastruktur jalan dan siring yang akan dibangun di Kecamatan Rambang. Adapun perinciannya yakni, rehab dan pemeliharaan ruas jalan Tanjung Rambang – Sugih Waras – Marga Mulia sebesar Rp 1,5 Miliar, peningkatan jalan Trans Kencana Muya –Unit V – Unit VI sebesar Rp 1,1 Miliar, pembuatan siring pasangan depan kantor camat Rambang Rp 150 juta sehingga total tahun 2012 sebesar Rp 2,8 miliar.
“Insyaallah akan diperbaiki seluruhnya. Namun karena dana terbatas, maka harus bertahap dan mengacu kepada skala prioritas,” ungkapnya. (yud)
Sebagian besar warga Kecamatan Rambang, Muara Enim, mengeluhkan kondisi jalan poros Tanjung Rambang – Marga Mulia, yang melintasi desa mereka. Sebab, jalan sepanjang 27 km yang melintasi delapan desa, sekitar 10 km sudah rusak berat, serta membentuk kubangan jika diguyur hujan.
“Memang, terakhir jalan tersebut di perbaiki oleh Pemkab Muara Enim sekitar tahun 2008 lalu. Setelah itu tidak ada lagi perbaikan, dan saat ini, rusak parah,” ujar Tri Aljadin SPd, tokoh masyarakat dari Kecamatan Rambang kepada wartawan, Selasa (13/3).
Tri mengatakan, jalan tersebut merupakan jalan poros di Kecamatan Rambang. Panjang jalan aspal tersebut sekitar 27 Km, dengan lebar sekitar enam meter, melintasi delapan desa yakni Desa Marga Mulia, Sumber Rahayu, Sugih Waras, Pagar Agung, Tanjung Raya, Tanjung Dalam, Sukarame dan Sugihan.
Namun dari panjang 27 kilometer tersebut, diperkirakan hanya sekitar 17 kilometer saja yang kondisinya masih baik, sedangkan sisanya sekitar 10 kilometer kondisinya rusak berat, hancur, terkelupas dan berlobang. Akibatnya warga terutama yang menggunakan kendaraan roda empat jenis sedan dan carry serta motor sering terjebak masuk ke dalam kubangan jalan, sehingga sering terjadi kecelakaan, bahkan merusak kendaraan yang melintasinya.
Diakuinya, sepanjang 15 tahun terakhir, jalan tersebut tidak pernah sampai rusak separah ini. Warga sangat kecewa sebab sepertinya tidak ada perhatian untuk diperbaiki kembali. Semenjak ruas jalan tersebut rusak, warga terpaksa melalui jalan alternatif jika ke Prabumulih melalui tugu Nanas, meskipun jaraknya lebih jauh.
Namun warganya tetap meminta jalan tersebut di perbaiki, karena yang sangat terasa adalah anak-anak sekolah yang menggunakan sepeda motor, sebab sering pakaiannya kotor akibat terjebak lobang dalam atau terkena percikan air genangan di jalan.
Ketika dikonfirmasi ke Kadin PU Bina Marga Muara Enim, Edi Elyson, ia mengungkapkan bahwa pada APBD Induk tahun 2012, cukup banyak pembangunan infrastruktur jalan dan siring yang akan dibangun di Kecamatan Rambang. Adapun perinciannya yakni, rehab dan pemeliharaan ruas jalan Tanjung Rambang – Sugih Waras – Marga Mulia sebesar Rp 1,5 Miliar, peningkatan jalan Trans Kencana Muya –Unit V – Unit VI sebesar Rp 1,1 Miliar, pembuatan siring pasangan depan kantor camat Rambang Rp 150 juta sehingga total tahun 2012 sebesar Rp 2,8 miliar.
“Insyaallah akan diperbaiki seluruhnya. Namun karena dana terbatas, maka harus bertahap dan mengacu kepada skala prioritas,” ungkapnya. (yud)
Stok BBM di SPBU Langka
Pagaralam, SN
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak.
Pantauan, Selasa (13/3), antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di ketiga SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bemotor di kota Pagaralam.
Bahkan warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melambung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang, ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selam empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
"Apalagi menjelang kenaikan tarif BBM awal April nanti, pasti tambah sulit memperoleh bensin, harapan kami kalau bisa, harganya tidak jadi naiklah, maklum, kondisi ekonomi kami saat ini agak sulit," keluhnya.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya. Ia mengaku berencana melakukan pengisian bensin di SPBU, tapi antrian panjang, dan ada tulisan bensin habis, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya harus kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagaralam Selatan, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki dengan isi 5000 liter. Namun, setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian ini, antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian untuk pengawasan menjelang kenaikan harga ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Yapani Rahim, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga jerigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini apalagi menjelang kenaikan harga pada awal bulan April nanti.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak.
Pantauan, Selasa (13/3), antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di ketiga SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bemotor di kota Pagaralam.
Bahkan warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melambung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang, ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selam empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
"Apalagi menjelang kenaikan tarif BBM awal April nanti, pasti tambah sulit memperoleh bensin, harapan kami kalau bisa, harganya tidak jadi naiklah, maklum, kondisi ekonomi kami saat ini agak sulit," keluhnya.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya. Ia mengaku berencana melakukan pengisian bensin di SPBU, tapi antrian panjang, dan ada tulisan bensin habis, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya harus kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagaralam Selatan, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki dengan isi 5000 liter. Namun, setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian ini, antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian untuk pengawasan menjelang kenaikan harga ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Yapani Rahim, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga jerigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini apalagi menjelang kenaikan harga pada awal bulan April nanti.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
16 sekolah Madrasah Butuh Bantuan Buku Bacaan
Pagaralam, SN
Sebanyak 16 madrasah negeri dan swasta di Kota Pagaralam, membutuhkan buku bacaan untuk koleksi perpustakaan.
"Sebagian besar sekolah agama di Pagaralam minim koleksi buku untuk bacaan siswa dan siswi terutama di purpustakaan, padahal ini sangat dibutuhkan untuk mendukung prestasi anak, contohnya saja MTS dan MI Yayasan Pembinaan Islam (YPI)," kata Kepala MTS YPI Pagaralam, Anharudin, Selasa (13/3).
Dikatakannya, walaupun gedung perpustakaannya sudah tersedia, namun koleksi bukunya masih banyak yang kurang, sehingga siswa hanya membaca buku pelajaran dengan persediaan cukup terbatas.
"Persedian buku di perpustakaan saat ini masih sangat terbatas pada buku pelajaran inti, semestinya untuk menambah wawasan anak perlu menyediakan penambahan buku bacaan," ungkapnya.
Dia merincikan, seperti buku cerita, kamus bahasa Indonesia dan bahasa inggris serta buku tentang pengetahuan umum lainnya.
Saat ini, kata Anhar, siswa kurang berminat masuk ke perpustakaan, karena sekolah tidak mampu menyediakan buku bacaan, padahal minat baca para murid di sekolah cukup tinggi.
Ditambahkan Mugiono, salah seorang staf pengajar Madrasah Ibtidaiyah Muarasiban, Kecamatan Dempo Utara, persediaan buku bacaan di perpustakaan sekolah ini sangat terbatas sehingga kegiatan tidak optimal.
Murid hanya belajar di ruang kelas, sehingga waktu istirahat jarang digunakan untuk membaca di perpustakaan. “Koleksi buku bacaan di perpustakaan hanya sebatas buku pelajaran dan buku-buku stok lama, sehingga murid jarang menggunakan jam istirahat untuk membaca,” imbuhnya.
Wakil Walikota Pagaralam, Ida Fitriati, mengatakan saat ini guru yang ingin menambah jumlah koleksi buku bacaan di sekolah masing-masing, tidak perlu mengajukan permohonan, tapi langsung datang ke perpustakaan daerah untuk memilih sendiri buku apa saja yang dibutuhkan dan bisa langsung di bawa ke sekolah masing-masing.
"Kita memang berkomitmen memajukan dunia pendidikan di Pagaralam, termasuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang pendidikan, termasuk membangun semua gedung sekolah," tegasnya. (asn)
Tinjau Ulang Mekanisme Pembuatan Sertifikat Tanah
Palembang, SN
Komisi I DPRD Sumsel meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel untuk meninjau ulang dan melakukan pembenahan mekanisme penerbitan dan pembuatan sertifikat tanah.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Erza Saladin, Selasa (13/3). Katanya, selain pembuatan sertifikat tanah, proses penerbitan dan pembatalan hak guna usaha (HGU) yang tadinya di serahkan ke pusat sudah seharusnya di serahkan ke Provinsi.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, disinyalir akibat lambannya proses pembuatan sertifikat tanah dan HGU ini, memicu terjadinya konflik lahan, sebagaimana banyak terjadi di Indonesia termasuk di Sumsel.
“Akibat lamanya proses pembuatan sertifikat dan HGU ini terjadinya sengketa lahan ini, seharusnya, terutama HGU jangan menumpuk di Jakarta,” kata Erza.
Ia mengaku, DPRD Sumsel melalui Komisi I akan terus melakukan mengawal penyelesaian sengketa lahan di kabupaten dan kota yang saat ini masih terus berlangsung. Ia pun yakin, masih ada niat baik dari semua pihak untuk menuntaskan permasalahan lahan ini.
"Ada perusahaan yang mendapatkan lahan melebihi HGU, akui saja itu dan serahkan itu ke masyarakat yang berhak menerimanya, janji plasma di lahan HGU, kalau memang iya, serahkan saja ke rakyat karena memang itu hak rakyat, jika itu yang dilakukan, maka kasusnya cepat terurai,” imbuhnya.
“Kita melihat penyelesaian sengketa lahan di Sumsel oleh pihak terkait masih terkesan seremoni, sebenarnya kalau langkah awal sudah bagus, namun harus di optimalkan saja,” pungkasnya. (awj)
Komisi I DPRD Sumsel meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel untuk meninjau ulang dan melakukan pembenahan mekanisme penerbitan dan pembuatan sertifikat tanah.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Erza Saladin, Selasa (13/3). Katanya, selain pembuatan sertifikat tanah, proses penerbitan dan pembatalan hak guna usaha (HGU) yang tadinya di serahkan ke pusat sudah seharusnya di serahkan ke Provinsi.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, disinyalir akibat lambannya proses pembuatan sertifikat tanah dan HGU ini, memicu terjadinya konflik lahan, sebagaimana banyak terjadi di Indonesia termasuk di Sumsel.
“Akibat lamanya proses pembuatan sertifikat dan HGU ini terjadinya sengketa lahan ini, seharusnya, terutama HGU jangan menumpuk di Jakarta,” kata Erza.
Ia mengaku, DPRD Sumsel melalui Komisi I akan terus melakukan mengawal penyelesaian sengketa lahan di kabupaten dan kota yang saat ini masih terus berlangsung. Ia pun yakin, masih ada niat baik dari semua pihak untuk menuntaskan permasalahan lahan ini.
"Ada perusahaan yang mendapatkan lahan melebihi HGU, akui saja itu dan serahkan itu ke masyarakat yang berhak menerimanya, janji plasma di lahan HGU, kalau memang iya, serahkan saja ke rakyat karena memang itu hak rakyat, jika itu yang dilakukan, maka kasusnya cepat terurai,” imbuhnya.
“Kita melihat penyelesaian sengketa lahan di Sumsel oleh pihak terkait masih terkesan seremoni, sebenarnya kalau langkah awal sudah bagus, namun harus di optimalkan saja,” pungkasnya. (awj)
Dewan Minta Perbaikan Jalan TAA Dipercepat
Palembang, SN
Perbaikan jalan Tanjung Api-Api (TAA) sebagai akses menuju pelabuhan penyeberangan TAA diminta dipercepat. Pasalnya, karena kerusakan jalan tersebut, pelabuhan TAA yang seyogyanya akan diresmikan pada Februari lalu, harus ditunda karena jalan akses yang masih mengalami kerusakan parah.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari, Selasa (13/3). Menurutnya, Pemprov Sumsel harus segera mengambil langkah tegas dan fokus terhadap perbaikan jalan TAA ini.
"Pelabuhan penyeberangan TAA harus segera di operasikan, karena melalui pelabuhan itu, kita bisa keluar ke negara mana saja, untuk mengembangkan ekonomi," ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Djauhari mengaku, pihaknya sudah memberitahukan kepada pihak Pemprov Sumsel agar segera merealisasikan penggunaan pelabuhan TAA tersebut.
“Kalau ada kendala-kendala segera di koordinasikan, karena sudah lama kita menunggu realisasi TAA ini, jangan terus molor seperti ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir Sarimuda, mengatakan, saat ini perbaikan jalan TAA memasuki proses kontrak.
"Jalan yang dibangun oleh Bina Marga baru proses kontrak, artinya kalau proses kontrak, mungkin dua bulan lagi baru siap, kalau kita dermaganya sudah siap, tinggal menunggu jalannya, artinya bukan pengerjaan perhubungan yang belum selesai tapi pekerjaan jalan yang masih kita tunggu," ungkap Sarimuda.
Menurutnya, peresmian pelabuhan TAA akan dilakukan setelah pihak Bina Marga menyatakan kesiapan jalan akses menuju pelabuhan.
"Begitu disampaikan PU BM jalannya selesai, maka selanjutnya kita laporkan ke menteri untuk peresmian pelabuhan TAA,“ katanya. (awj)
Perbaikan jalan Tanjung Api-Api (TAA) sebagai akses menuju pelabuhan penyeberangan TAA diminta dipercepat. Pasalnya, karena kerusakan jalan tersebut, pelabuhan TAA yang seyogyanya akan diresmikan pada Februari lalu, harus ditunda karena jalan akses yang masih mengalami kerusakan parah.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari, Selasa (13/3). Menurutnya, Pemprov Sumsel harus segera mengambil langkah tegas dan fokus terhadap perbaikan jalan TAA ini.
"Pelabuhan penyeberangan TAA harus segera di operasikan, karena melalui pelabuhan itu, kita bisa keluar ke negara mana saja, untuk mengembangkan ekonomi," ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Djauhari mengaku, pihaknya sudah memberitahukan kepada pihak Pemprov Sumsel agar segera merealisasikan penggunaan pelabuhan TAA tersebut.
“Kalau ada kendala-kendala segera di koordinasikan, karena sudah lama kita menunggu realisasi TAA ini, jangan terus molor seperti ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir Sarimuda, mengatakan, saat ini perbaikan jalan TAA memasuki proses kontrak.
"Jalan yang dibangun oleh Bina Marga baru proses kontrak, artinya kalau proses kontrak, mungkin dua bulan lagi baru siap, kalau kita dermaganya sudah siap, tinggal menunggu jalannya, artinya bukan pengerjaan perhubungan yang belum selesai tapi pekerjaan jalan yang masih kita tunggu," ungkap Sarimuda.
Menurutnya, peresmian pelabuhan TAA akan dilakukan setelah pihak Bina Marga menyatakan kesiapan jalan akses menuju pelabuhan.
"Begitu disampaikan PU BM jalannya selesai, maka selanjutnya kita laporkan ke menteri untuk peresmian pelabuhan TAA,“ katanya. (awj)
DKP Prabumulih Sesalkan Pernyataan Dewan
Prabumulih, SN
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Prabumulih Mansyur MM menyesalkan penilaian anggota dewan Komisi III terkait masalah kebersihan di Kota Prabumulih yang dinilainya tidak berhasil.
“Saat ini jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan sebanyak 185 orang dan PNS 31 orang. Gaji mereka PHL perbulanya hanya Rp 660 ribu itupun sudah termasuk uang makan padahal mereka bekerja full 7 hari walau gaji mereka tidak sesuai dengan UMR. Mereka tetap mau bekerja, mulai kerja pukul 05.00 WIB dan pulang 16.00 Wib. Artinya mereka benar-benar menjalankan tugas dengan baik. Seharusnya jerih payah mereka dihargai bukan malah disepelekan apalagi dicap tidak berhasil menjaga kebersihan di Kota Prabumulih," ujarnya.
Dikatakan Mansur, untuk pengangkut sampah, mereka masih kurang karena hanya ada 13 unit dan dua unit ada yang sudah rusak. Sementara jumlah sampah dari saat ini mencapai 200 m3 perhari dengan jumlah penduduk 180 ribu jiwa .
"Jujur saya sangat menyesalkan tundingan pihak legislatif yang tidak menghargai kinerja para petugas padahal para tenaga kerja itu sudah bekerja dari pagi hingga sore hari bahkan malam hari," terangnya.
Mansyur juga menyesalkan masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya yang tidak disiapkan fasilitas seperti kontainer. Yang sudah ada kontinernya saja sekarang kondisinya sudah rusak. (and)
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Prabumulih Mansyur MM menyesalkan penilaian anggota dewan Komisi III terkait masalah kebersihan di Kota Prabumulih yang dinilainya tidak berhasil.
“Saat ini jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan sebanyak 185 orang dan PNS 31 orang. Gaji mereka PHL perbulanya hanya Rp 660 ribu itupun sudah termasuk uang makan padahal mereka bekerja full 7 hari walau gaji mereka tidak sesuai dengan UMR. Mereka tetap mau bekerja, mulai kerja pukul 05.00 WIB dan pulang 16.00 Wib. Artinya mereka benar-benar menjalankan tugas dengan baik. Seharusnya jerih payah mereka dihargai bukan malah disepelekan apalagi dicap tidak berhasil menjaga kebersihan di Kota Prabumulih," ujarnya.
Dikatakan Mansur, untuk pengangkut sampah, mereka masih kurang karena hanya ada 13 unit dan dua unit ada yang sudah rusak. Sementara jumlah sampah dari saat ini mencapai 200 m3 perhari dengan jumlah penduduk 180 ribu jiwa .
"Jujur saya sangat menyesalkan tundingan pihak legislatif yang tidak menghargai kinerja para petugas padahal para tenaga kerja itu sudah bekerja dari pagi hingga sore hari bahkan malam hari," terangnya.
Mansyur juga menyesalkan masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya yang tidak disiapkan fasilitas seperti kontainer. Yang sudah ada kontinernya saja sekarang kondisinya sudah rusak. (and)
Langganan:
Postingan (Atom)