Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Jumat, 03 Februari 2012
220 Pekerja PT Baturona Lanjut Mogok Kerja
* Ajukan Empat Tuntutan
Sekayu, SN
Hingga hari ketiga, aksi mogok kerja 220 pekerja PT Baturona Adimulya terus berlanjut. Ratusan pekerja yang merupakan subkontraktor PT Alas Watu Utama (AWU) meminta pihak perusahaan untuk memenuhi empat tuntutan mereka.
Tuntutan yang pertama pekerja menginginkan teman mereka yang dipecat tanpa alasan yang jelas dipekerjakan kembali. Pekerja juga tidak ingin dipimpin oleh empat tenaga asing yang berasal dari Malaysia (2 orang) dan Singapura (2 orang). Yang ketiga pekerja subkon tersebut ingin adanya persamaan gaji, karena selama ini gaji yang mereka terima belum standar untuk operasi dipertambangan.
“Masa gaji operator disini sama dengan helper yang non skill,” ungkap salah seorang pekerja berinisial N di lokasi tambang Baturona, Kamis (2/2).
Pekerja juga mengeluhkan sistem pengajian tidak sesuai dengan masa kerja sehingga pekerja yang baru masuk sama dengan pekerja yang sudah berkerja bertahun-tahun. Disamping itu para pekerja juga meminta struktur organisasi yang baru dari pihak manajemen. Sebab selama ini stuktur organisasi yang ada terkesan hanya rekayasa.
Sedangkan aksi mogok kerja itu dipicu dipecatnya salah seorang foreman tambang berinisial H secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Alasannya masih belum jelas. Namun manajemen perusahaan terutama owner beranggapan bahwa ia bekerja tidak mencapai target. Sedangkan target yang diminta sangat tidak masuk akal karena harus mengeluarkan batubara diatas 100 ribu ton sedangkan kapasitas tidak memungkinkan. Untuk itu H menilai alasan pemecatannya sengaja dibuat-buat.
Dan mata rekan-rekan pekerjalainnya, H bekerja sangat baik dan dianggap mematuhi semua instruksi pimpinan. Namun kenyataan di pecat begitu saja oleh perusahaan. Para pekerja lainnya khawatir nasib mereka bisa sama seperti itu. Sebab, pekerja yang berkerja dengan baik saja mudah dipecat apalagi pekerja yang melakukan kesalahan kecil.
Menurut H saat dikonfirmasi menegaskan, dirinya dengan ratusan pekerja subkontraktor PT AWU ada semacam ikan emosional yang baik. Dan hal itu tanpa disadarinya sebab aksi spontan pekerja terjadi ketika dirinya mendapat surat pemberhentian dari perusahaan. Dengan kondisi itu, H sudah mengingatkan para temannya agar tetap bekerja sebab jika tidak pekerja yang rugi sendiri. “Namun nyatanya pekerja tetap mogok kerja dan minta saya dipekerjakan kembali,” tandasnya.
Menurut H, dirinya tidak bisa melarang ratusan pekerja yang merupakan buruh PT AWU Kaltim dan AWU Sumsel untuk melakukan mogok kerja. Dia pun tak kuasa jika 220 pekerja sepakat untuk menerima jika perusahaan mem-PHK ratusan pekerja tersebut. Sedangkan dilokasi sendiri, suasana PT Baturona yang berada di desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat tampak sepi. Tidak terlihat aktivitas pekerja tambang begitu juga alat berat mulai dari eksvator, truk pengangkut batubara terpajang di areal tambang.
Sementara itu, HRD PT AWU, Rudi mengatakan jika akibat aksi mogok kerja yang terus berlanjut pihak perusahaan mengalami kerugian. “Tentu kita rugi namun jumlah belum bisa dipastikan,” jelasnya. Kerugian juga dikarenakan kegiatan pertambangan lumpuh total. Sebab pengerukan batubara dan pengangkutan nya stop total.
Rudi menjelaskan, pihak perusahaan mengandalkan system bukan figur sehingga bila pekerja menginginkan foreman mereka yang dipecat bekerja kembali. Hal itu sangat tergantu pimpinan tertinggi. Namun jelasnya proses pemecatan sudah sesuai prosedur.
GM PT Baturona, Nur Hadi saat dihubungi kerugian perusahaan mencapai ratusan juta rupiah perhati. Untuk itu pihaknya tengah melakukan pendekatan dengan pekerja agar dapat bekerja kembali. “Ini sudah tiga hari pekerja mogok. Kita segera cari solusi yang terbaik,” ujarnya. (her)
Sekayu, SN
Hingga hari ketiga, aksi mogok kerja 220 pekerja PT Baturona Adimulya terus berlanjut. Ratusan pekerja yang merupakan subkontraktor PT Alas Watu Utama (AWU) meminta pihak perusahaan untuk memenuhi empat tuntutan mereka.
Tuntutan yang pertama pekerja menginginkan teman mereka yang dipecat tanpa alasan yang jelas dipekerjakan kembali. Pekerja juga tidak ingin dipimpin oleh empat tenaga asing yang berasal dari Malaysia (2 orang) dan Singapura (2 orang). Yang ketiga pekerja subkon tersebut ingin adanya persamaan gaji, karena selama ini gaji yang mereka terima belum standar untuk operasi dipertambangan.
“Masa gaji operator disini sama dengan helper yang non skill,” ungkap salah seorang pekerja berinisial N di lokasi tambang Baturona, Kamis (2/2).
Pekerja juga mengeluhkan sistem pengajian tidak sesuai dengan masa kerja sehingga pekerja yang baru masuk sama dengan pekerja yang sudah berkerja bertahun-tahun. Disamping itu para pekerja juga meminta struktur organisasi yang baru dari pihak manajemen. Sebab selama ini stuktur organisasi yang ada terkesan hanya rekayasa.
Sedangkan aksi mogok kerja itu dipicu dipecatnya salah seorang foreman tambang berinisial H secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Alasannya masih belum jelas. Namun manajemen perusahaan terutama owner beranggapan bahwa ia bekerja tidak mencapai target. Sedangkan target yang diminta sangat tidak masuk akal karena harus mengeluarkan batubara diatas 100 ribu ton sedangkan kapasitas tidak memungkinkan. Untuk itu H menilai alasan pemecatannya sengaja dibuat-buat.
Dan mata rekan-rekan pekerjalainnya, H bekerja sangat baik dan dianggap mematuhi semua instruksi pimpinan. Namun kenyataan di pecat begitu saja oleh perusahaan. Para pekerja lainnya khawatir nasib mereka bisa sama seperti itu. Sebab, pekerja yang berkerja dengan baik saja mudah dipecat apalagi pekerja yang melakukan kesalahan kecil.
Menurut H saat dikonfirmasi menegaskan, dirinya dengan ratusan pekerja subkontraktor PT AWU ada semacam ikan emosional yang baik. Dan hal itu tanpa disadarinya sebab aksi spontan pekerja terjadi ketika dirinya mendapat surat pemberhentian dari perusahaan. Dengan kondisi itu, H sudah mengingatkan para temannya agar tetap bekerja sebab jika tidak pekerja yang rugi sendiri. “Namun nyatanya pekerja tetap mogok kerja dan minta saya dipekerjakan kembali,” tandasnya.
Menurut H, dirinya tidak bisa melarang ratusan pekerja yang merupakan buruh PT AWU Kaltim dan AWU Sumsel untuk melakukan mogok kerja. Dia pun tak kuasa jika 220 pekerja sepakat untuk menerima jika perusahaan mem-PHK ratusan pekerja tersebut. Sedangkan dilokasi sendiri, suasana PT Baturona yang berada di desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat tampak sepi. Tidak terlihat aktivitas pekerja tambang begitu juga alat berat mulai dari eksvator, truk pengangkut batubara terpajang di areal tambang.
Sementara itu, HRD PT AWU, Rudi mengatakan jika akibat aksi mogok kerja yang terus berlanjut pihak perusahaan mengalami kerugian. “Tentu kita rugi namun jumlah belum bisa dipastikan,” jelasnya. Kerugian juga dikarenakan kegiatan pertambangan lumpuh total. Sebab pengerukan batubara dan pengangkutan nya stop total.
Rudi menjelaskan, pihak perusahaan mengandalkan system bukan figur sehingga bila pekerja menginginkan foreman mereka yang dipecat bekerja kembali. Hal itu sangat tergantu pimpinan tertinggi. Namun jelasnya proses pemecatan sudah sesuai prosedur.
GM PT Baturona, Nur Hadi saat dihubungi kerugian perusahaan mencapai ratusan juta rupiah perhati. Untuk itu pihaknya tengah melakukan pendekatan dengan pekerja agar dapat bekerja kembali. “Ini sudah tiga hari pekerja mogok. Kita segera cari solusi yang terbaik,” ujarnya. (her)
Pol PP Akan Tindak PKL Bandel dan Kendaraan Yang Parkir di Trotoar
Palembang, SN
Ultimatum Walikota Palembang H Eddy Santana Putra untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kendaraan roda dua yang parkir di trotoar jalan akan langsung di tindak lanjuti Satuan Polisi Pamong Praja (POl PP) kota Palembang.
Kepala Satuan (kasat) Pol PP kota Palembang Aris Saputra mengatakan PKL dan pemilik tokoh di beri tengat waktu satu hari melakukan pembersihan daganganya serta tidak lagi meparkirkan kendaraan di trotoar yang ada.
" Kondisinya sudah kita lihat sendiri, meraka sudah kita beri himbauan,"jelasnya kemarin (2/2) di pemkot palembang.
Aris pun kaget dengan kondisi trotoar yang telah kembali dipadati PKL, belum lagi kendaran roda yang parkir di hak penguna jalan tersebut.
" Memang kembali banyak PKL yang memadati trotoar oleh PKL ini,"jelasnya.
Menurut, Aris PKL khusus pedagang ikan hias di pasar burung tersebut, memang diberi keleluasaan untuk barang daganganya diatas trotoar hanya saja tidak untuk kanan kiri trotoar tidak dijadikan tempat pajangan barang dagangannya.
" Khusus PKl pasar burung ikan hias hanya kita perbolehkan untuk sebalah kiri trotoar digunakan untuk barang pajangannya, nah kalau sebelah kanan trotora juga dipakai akan sulit untuk bagi pejalan kaki,'jelasnya.
Pantaun dilapangang kondisi trotoar sepanjang jalan Kebumen darat tidak berbeda halnya dengan kondisi hari Rabu (1/2) lalu saat Walikota Palembang melakukan penyemprotan disinfektan (pencegahan flu burung) dikawasan tersebut, bahkan tidak jauh dari pasar burung, trotoar banyak dipadati kendaraan roda dua. meski sehari sebelumnya pemilik tokoh diajak bersama untuk menjaga kebersihan trotora dari PKl dan parkir kendaraan roda dua.(win)
Ultimatum Walikota Palembang H Eddy Santana Putra untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kendaraan roda dua yang parkir di trotoar jalan akan langsung di tindak lanjuti Satuan Polisi Pamong Praja (POl PP) kota Palembang.
Kepala Satuan (kasat) Pol PP kota Palembang Aris Saputra mengatakan PKL dan pemilik tokoh di beri tengat waktu satu hari melakukan pembersihan daganganya serta tidak lagi meparkirkan kendaraan di trotoar yang ada.
" Kondisinya sudah kita lihat sendiri, meraka sudah kita beri himbauan,"jelasnya kemarin (2/2) di pemkot palembang.
Aris pun kaget dengan kondisi trotoar yang telah kembali dipadati PKL, belum lagi kendaran roda yang parkir di hak penguna jalan tersebut.
" Memang kembali banyak PKL yang memadati trotoar oleh PKL ini,"jelasnya.
Menurut, Aris PKL khusus pedagang ikan hias di pasar burung tersebut, memang diberi keleluasaan untuk barang daganganya diatas trotoar hanya saja tidak untuk kanan kiri trotoar tidak dijadikan tempat pajangan barang dagangannya.
" Khusus PKl pasar burung ikan hias hanya kita perbolehkan untuk sebalah kiri trotoar digunakan untuk barang pajangannya, nah kalau sebelah kanan trotora juga dipakai akan sulit untuk bagi pejalan kaki,'jelasnya.
Pantaun dilapangang kondisi trotoar sepanjang jalan Kebumen darat tidak berbeda halnya dengan kondisi hari Rabu (1/2) lalu saat Walikota Palembang melakukan penyemprotan disinfektan (pencegahan flu burung) dikawasan tersebut, bahkan tidak jauh dari pasar burung, trotoar banyak dipadati kendaraan roda dua. meski sehari sebelumnya pemilik tokoh diajak bersama untuk menjaga kebersihan trotora dari PKl dan parkir kendaraan roda dua.(win)
Booster AAL Siap Layani 22.000 Pelanggan
Palembang, SN
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi semakin memaksimalkan pelayanan kepada warga Kota Palembang dengan mengopraskan satu lagi Booster baru yang terletak di Kecamatan Alang-Alang Lebar yang mulai beroprasi sejak 1 Februari kemarin.
Untuk booster baru yang dibangun sejak 2010 dengan kapasitas 3.000 m3 ini, PDAM siap melayani hingga 22.000 pelanggan yang berada di wilayah tersebut, hal ini dikatakan Direktur PDAM Tirta Musi, Syaiful DEA di kantor unit pelayanan AAL kemarin.
" Saat ini kita telah menambah satu lagi booster untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyrakat. Untuk booster baru ini kita menargetkan dalam 2 tahun bisa melayani hingga 22.000 warga dan untuk warga masyarakat yang berada di kawasan mulai dari Kecamatan Sukarami hingga Talang Jambe bisa dilayani di kantor unbit baru kami," ujar Syaiful.
Selain itu Syaiful mengatakan, kantor ini tidak hanya melayani pendistribusian air, namun juga menerima keluhan warga, pemasangan baru, serta loket pembayaran, "di kantor unit ini kita melayani semuanya," terangnya.
Selain itu Kepala Seksi (Kasi) Distribusi Unit Pelayanan AAL Tanzil Hernawan juga mengatakan, di unit baru ini sumber air berasal atau Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) berasal dari IPA Karang Anyar yang kemudan ditransmisikan ke booster AAL.
"Untk pipa yang kita gunakan sedr berukuran 700 mm, sedagkan kapasitas pengaliran yang juga dnaikan dari 600 liter/detik menjadi 1.200 liter/ detik," terang Tanzil.
Selain itu Tanzil juga menjelaskan, bagi warga masyrakat yang saat ini belum terlayani oleh PDAM dan ingin berlangganan tinggal datang dan membawa syarat-syarat yang diperlukan. " Warga tinggal membawa foto copy KTP, fotocopy KK, rekening PDAM tetangga terdekat, sket lokasi dan materai," bebernya.
Untuk biaya sendiri tidak ada perubahan dari sebelumnya yaitu untuk pelanggan baru dikenakan biaya pasang sebesar Rp 1,1 juta. "sedangkan untuk warga perumahan kita kenakan Rp 2,1 juta karena harus membuat pipa transmisi khusus kedalam lingkungan komplek,"terang Tanzil.
Sedangkan saat ditanya tentang warga yang telah menadi pelanggan PT Adhya Tirta Sriwijaya (ATS) Direktur PDAM mengatakan, untuk warga yang ingin pindah menjadi pelangan PDAM silakan mengajukan permohonan kepada PDAM. "Namun dengan catatan warga tersebut telah putus dan tidak ada urusan ;agi dengan ATS dan mereka tinggal mengajukan permohonan kepada kita ," tegas Syaiful.
Perlu diketahui juga PDAM Tirta Musi juga pernah menawarka kepada PT ATS untuk emmbeli air curah dari PDAM yang kemudan PT ATS tinggal mengalirkan kepada pelangganya bila kesulitan dalam pengadaan air. "Kta pera menawarka opsi tersebut kepada PT ATS namun tidak ada tangapan dari mereka," pungkasnya.(win)
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi semakin memaksimalkan pelayanan kepada warga Kota Palembang dengan mengopraskan satu lagi Booster baru yang terletak di Kecamatan Alang-Alang Lebar yang mulai beroprasi sejak 1 Februari kemarin.
Untuk booster baru yang dibangun sejak 2010 dengan kapasitas 3.000 m3 ini, PDAM siap melayani hingga 22.000 pelanggan yang berada di wilayah tersebut, hal ini dikatakan Direktur PDAM Tirta Musi, Syaiful DEA di kantor unit pelayanan AAL kemarin.
" Saat ini kita telah menambah satu lagi booster untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyrakat. Untuk booster baru ini kita menargetkan dalam 2 tahun bisa melayani hingga 22.000 warga dan untuk warga masyarakat yang berada di kawasan mulai dari Kecamatan Sukarami hingga Talang Jambe bisa dilayani di kantor unbit baru kami," ujar Syaiful.
Selain itu Syaiful mengatakan, kantor ini tidak hanya melayani pendistribusian air, namun juga menerima keluhan warga, pemasangan baru, serta loket pembayaran, "di kantor unit ini kita melayani semuanya," terangnya.
Selain itu Kepala Seksi (Kasi) Distribusi Unit Pelayanan AAL Tanzil Hernawan juga mengatakan, di unit baru ini sumber air berasal atau Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) berasal dari IPA Karang Anyar yang kemudan ditransmisikan ke booster AAL.
"Untk pipa yang kita gunakan sedr berukuran 700 mm, sedagkan kapasitas pengaliran yang juga dnaikan dari 600 liter/detik menjadi 1.200 liter/ detik," terang Tanzil.
Selain itu Tanzil juga menjelaskan, bagi warga masyrakat yang saat ini belum terlayani oleh PDAM dan ingin berlangganan tinggal datang dan membawa syarat-syarat yang diperlukan. " Warga tinggal membawa foto copy KTP, fotocopy KK, rekening PDAM tetangga terdekat, sket lokasi dan materai," bebernya.
Untuk biaya sendiri tidak ada perubahan dari sebelumnya yaitu untuk pelanggan baru dikenakan biaya pasang sebesar Rp 1,1 juta. "sedangkan untuk warga perumahan kita kenakan Rp 2,1 juta karena harus membuat pipa transmisi khusus kedalam lingkungan komplek,"terang Tanzil.
Sedangkan saat ditanya tentang warga yang telah menadi pelanggan PT Adhya Tirta Sriwijaya (ATS) Direktur PDAM mengatakan, untuk warga yang ingin pindah menjadi pelangan PDAM silakan mengajukan permohonan kepada PDAM. "Namun dengan catatan warga tersebut telah putus dan tidak ada urusan ;agi dengan ATS dan mereka tinggal mengajukan permohonan kepada kita ," tegas Syaiful.
Perlu diketahui juga PDAM Tirta Musi juga pernah menawarka kepada PT ATS untuk emmbeli air curah dari PDAM yang kemudan PT ATS tinggal mengalirkan kepada pelangganya bila kesulitan dalam pengadaan air. "Kta pera menawarka opsi tersebut kepada PT ATS namun tidak ada tangapan dari mereka," pungkasnya.(win)
Tayangan Program TV Dikrtik Warga
Palembang, SN
Program siaran televisi swasta yang mengudara di Indonesia, kembali menuai kritik dari pemirsanya (masayarakat), beberapa siaran program TV yang menjadi andalan stasiun TV swasta dinilai kurang relavan dikehidupan masyarakat banyak pada umumnya.
Kepala Bidang (kabid) Pengawasan isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID), Muhammad Yamin Hasan mengatakan banyak siaran program TV tidak sesauai dengan etika siaran untuk pendidikan anak, seperti hal jam tayang pada pagi hari, siaran berbau porno aksi serta siaran program TV tentang perjalanan sia anak yang kurang mendidik (sinetron).
" Tahun 2011 pengaduan masih cenderung tentang etika yang dijadikan permasalahn masyarakata yang mengadukan ke KPAID Sumsel,"jelasnya Kamis (2/2) saat ditemui diruang kerjanya.
Rinciannya,kata Muhammad Yamin, selama kurun dua tahun ini menjukan trend meningkat pengaduan masyakat ke KPAID Sumsel.
" Selama perjalanan tugas KPID Sumsel, untuk penghujung tiga bulan tahun 2010 ada 76 kasus yang diadukan masyarakat, sedangkan 2011 hingga MEI jumlah aduan meningkat mencapai 214 kasus,"jelasnya.
Hasil analisisa yang dilakukan KPID pengaduan masyarakat kebanyakan bersifat umum sebanyak 256 kasus, untuk kekerasan kata-kata kasar 8 kasus, pornografi 5 kasus, pelecehan 4 kasus, soal jam tayang 3 kasus, soal kebanci-bancian 2 kasus, masalah mistik klinik 2 kasus dan masalah sinetron dengan thema kemewahan 1 kasus.
" Semuanya telah kita tindak lanjuti untuk meneger stasiun TVnya, dengan penanganan kasus yang dilakukan ditahun 2010 teguran secar tertulis telah kita layangkan sebanyak 13 kali, himbauan 2 kali, klarifikasi 1 kali,"jelasnya. nah ditahun 2011, penanganan yang telah dilakukan, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni 5 kali teguran tertulis, 6 kali himbauan, perinatan sebanyak 4 kali dan klarifikasi 4 kali.
" Dari dua kali penanganan kasus yang kita lakukan tidak ada denda administratif yang kita berikan,"jelasnya.
Hasil monitoring yang dilakukan KPID Sumsel kata Muhammad Yamin, ditahun 2011 pada 13 Oktober lalu, diantaranya acara reality show Kakek-kakek Narsis (KKN),yang dijadikan permasalahnya pemakaian tato dikalangan remaja dengan penampilan baju minim serta pembicaraan menyerempet ke pornogarfi.
" Diwaktu yang sama juga acara masih ada dunia lain, milik stasiun swasta juga, juga menjadi perhatian kita seperti seorang ustad mendapatkan batu cincin secar gaib dari mahluk si penunggu jurang dan berpesan agar para supir yang lewat supaya berdoa kepada allah supaya tehindar dari bahaya(klenik),"jelasnya
Sedangkanan di tahun dan bulan yang sama, 26 Oktober acara pemberitaan salah satu televisi swasta yang menuaui kritikan yakni salah satu berita menampilkan masyarakat main hakim sendiri memeukuli pelajar yang melakukan tawuran di kota Cirebon(melanggar kekerasan).
Nah dengan aduan, dan aspirasi masyarakat terhadap penyiaran menunjukkan kecenderungan meningkat belakangan ini sehingga memerlukan perhatian yang mendalam.
"Beragam kegitan sudah kita lakukan seperti pembinaan sosialisasi tahun 2010 sebnayak 3 kali,kegiatan monitoring kegiatan tahun 2010 dibeberapa luar kota palembang seperti di Kota Lubuk Linggau, Musirawas distasiun radio dan TV lokal kegiatan dikantor KPID sendiri diskusi laporan pengaduan, diskusi monotring siaran,"jelasnya. sedangkan ditahun 2011 kegiatan monitoring dilakukan keluar daerah "kegiatan terakhi rkita lakukan di baturaja dan OKU induk di empat stasiun radio lokal dan satu radio publik lokal,"tukasnya.(win)
Program siaran televisi swasta yang mengudara di Indonesia, kembali menuai kritik dari pemirsanya (masayarakat), beberapa siaran program TV yang menjadi andalan stasiun TV swasta dinilai kurang relavan dikehidupan masyarakat banyak pada umumnya.
Kepala Bidang (kabid) Pengawasan isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID), Muhammad Yamin Hasan mengatakan banyak siaran program TV tidak sesauai dengan etika siaran untuk pendidikan anak, seperti hal jam tayang pada pagi hari, siaran berbau porno aksi serta siaran program TV tentang perjalanan sia anak yang kurang mendidik (sinetron).
" Tahun 2011 pengaduan masih cenderung tentang etika yang dijadikan permasalahn masyarakata yang mengadukan ke KPAID Sumsel,"jelasnya Kamis (2/2) saat ditemui diruang kerjanya.
Rinciannya,kata Muhammad Yamin, selama kurun dua tahun ini menjukan trend meningkat pengaduan masyakat ke KPAID Sumsel.
" Selama perjalanan tugas KPID Sumsel, untuk penghujung tiga bulan tahun 2010 ada 76 kasus yang diadukan masyarakat, sedangkan 2011 hingga MEI jumlah aduan meningkat mencapai 214 kasus,"jelasnya.
Hasil analisisa yang dilakukan KPID pengaduan masyarakat kebanyakan bersifat umum sebanyak 256 kasus, untuk kekerasan kata-kata kasar 8 kasus, pornografi 5 kasus, pelecehan 4 kasus, soal jam tayang 3 kasus, soal kebanci-bancian 2 kasus, masalah mistik klinik 2 kasus dan masalah sinetron dengan thema kemewahan 1 kasus.
" Semuanya telah kita tindak lanjuti untuk meneger stasiun TVnya, dengan penanganan kasus yang dilakukan ditahun 2010 teguran secar tertulis telah kita layangkan sebanyak 13 kali, himbauan 2 kali, klarifikasi 1 kali,"jelasnya. nah ditahun 2011, penanganan yang telah dilakukan, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni 5 kali teguran tertulis, 6 kali himbauan, perinatan sebanyak 4 kali dan klarifikasi 4 kali.
" Dari dua kali penanganan kasus yang kita lakukan tidak ada denda administratif yang kita berikan,"jelasnya.
Hasil monitoring yang dilakukan KPID Sumsel kata Muhammad Yamin, ditahun 2011 pada 13 Oktober lalu, diantaranya acara reality show Kakek-kakek Narsis (KKN),yang dijadikan permasalahnya pemakaian tato dikalangan remaja dengan penampilan baju minim serta pembicaraan menyerempet ke pornogarfi.
" Diwaktu yang sama juga acara masih ada dunia lain, milik stasiun swasta juga, juga menjadi perhatian kita seperti seorang ustad mendapatkan batu cincin secar gaib dari mahluk si penunggu jurang dan berpesan agar para supir yang lewat supaya berdoa kepada allah supaya tehindar dari bahaya(klenik),"jelasnya
Sedangkanan di tahun dan bulan yang sama, 26 Oktober acara pemberitaan salah satu televisi swasta yang menuaui kritikan yakni salah satu berita menampilkan masyarakat main hakim sendiri memeukuli pelajar yang melakukan tawuran di kota Cirebon(melanggar kekerasan).
Nah dengan aduan, dan aspirasi masyarakat terhadap penyiaran menunjukkan kecenderungan meningkat belakangan ini sehingga memerlukan perhatian yang mendalam.
"Beragam kegitan sudah kita lakukan seperti pembinaan sosialisasi tahun 2010 sebnayak 3 kali,kegiatan monitoring kegiatan tahun 2010 dibeberapa luar kota palembang seperti di Kota Lubuk Linggau, Musirawas distasiun radio dan TV lokal kegiatan dikantor KPID sendiri diskusi laporan pengaduan, diskusi monotring siaran,"jelasnya. sedangkan ditahun 2011 kegiatan monitoring dilakukan keluar daerah "kegiatan terakhi rkita lakukan di baturaja dan OKU induk di empat stasiun radio lokal dan satu radio publik lokal,"tukasnya.(win)
HBA : "Ini Memalukan"
*Siswa SMAN 1 Ulu Musi Tawuran
Empat Lawang, SN
Puluhan siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Ulu Musi, Empat Lawang terlibat tawuran. Insiden yang moncoreng dunia pendidikan ini terjadi di Jembatan Ponton yang menghubungkan Kabupaten Ulu Musi dengan Pasemah Air Keruh, Rabu (1/2) sekitar pukul 13.00 WIB.
Akibat tawuran siswa berseragam abu-abu ini arus lalulintas macet total. "Ini sungguh memalukan," ujar Heri, salah seorang pengendara yang terjebak kemacetan.
Pantauan koran ini perkelahian siswa yang masih mengenakan seragam sekolah, di jembatan Ponton penghubung Ulumusi-Paiker, menyebabkan kemacetan panjang. Ini disebabkan motor siswa yang berkelahi tersebut diparkir di tengah jalan. Ini makin diperparah dengan ulah siswa lain yang ikut menghentikan kendaraannya dan menyaksikan tawuran ini. Perkelahian terhenti setelah para pengendara turun dan membantu menghentikan perkelahian siswa tersebut.
Terpisah Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri sangat menyayangkan kejadian ini. Orang nomor satu di Empat Lawang ini mengintruksikan Disdik untuk secepatnya mengatasi persoalan ini serta mencegah jangan sampai insiden serupa terulang kembali. "Ini sangat memalukan, karenanya saya minta Disdik untuk turun langsung ke lapangan guna mengatasi hal ini," imbuhnya.
Tak cuma itu, HBA meminta Disdik mencari akar persoalan tawuran ini, serta bagi siswa yang terbukti terlibat diberi sanksi tegas.
Sementara itu Kadisdik Empat Lawang H Syahril ketika dikonfirmasi mengaku belum tahu dengan kejadian ini. Melihat lokasi tawuran, dia yakin tawuran ini terjadi antar siswa SMA Negeri 1 Ulu Musi. Untuk itu, pihaknya akan mengirim tim guna menyelidiki penyebab tawuran.
"Padahal kita setia kali kunjungan ke sekolah selalu mengingatkan siswa untuk menjauhi dunia tawuran," ujarnya.
Mencegah kejadian ini selalu berulang Syahril mengajak para orang tua dan masyarakat ikut mengawasi putra-putrinya, menurutnya jika persoalan ini hanya diserahkan ke dewan guru jelas tidak akan maksimal. Sebab, pengawasan lingkungan memegang peranan penting terhadap perkembangan anak.
Mengenai sanksi kata Syahril, sanksinya beragam. Sanksi terberat bisa saja siswa yang bersangkutan di berhentikan. "Kita akan selidiki dulu, siapa pelaku dan penyebabnya," ujar Syahril. (eko)
Empat Lawang, SN
Puluhan siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Ulu Musi, Empat Lawang terlibat tawuran. Insiden yang moncoreng dunia pendidikan ini terjadi di Jembatan Ponton yang menghubungkan Kabupaten Ulu Musi dengan Pasemah Air Keruh, Rabu (1/2) sekitar pukul 13.00 WIB.
Akibat tawuran siswa berseragam abu-abu ini arus lalulintas macet total. "Ini sungguh memalukan," ujar Heri, salah seorang pengendara yang terjebak kemacetan.
Pantauan koran ini perkelahian siswa yang masih mengenakan seragam sekolah, di jembatan Ponton penghubung Ulumusi-Paiker, menyebabkan kemacetan panjang. Ini disebabkan motor siswa yang berkelahi tersebut diparkir di tengah jalan. Ini makin diperparah dengan ulah siswa lain yang ikut menghentikan kendaraannya dan menyaksikan tawuran ini. Perkelahian terhenti setelah para pengendara turun dan membantu menghentikan perkelahian siswa tersebut.
Terpisah Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri sangat menyayangkan kejadian ini. Orang nomor satu di Empat Lawang ini mengintruksikan Disdik untuk secepatnya mengatasi persoalan ini serta mencegah jangan sampai insiden serupa terulang kembali. "Ini sangat memalukan, karenanya saya minta Disdik untuk turun langsung ke lapangan guna mengatasi hal ini," imbuhnya.
Tak cuma itu, HBA meminta Disdik mencari akar persoalan tawuran ini, serta bagi siswa yang terbukti terlibat diberi sanksi tegas.
Sementara itu Kadisdik Empat Lawang H Syahril ketika dikonfirmasi mengaku belum tahu dengan kejadian ini. Melihat lokasi tawuran, dia yakin tawuran ini terjadi antar siswa SMA Negeri 1 Ulu Musi. Untuk itu, pihaknya akan mengirim tim guna menyelidiki penyebab tawuran.
"Padahal kita setia kali kunjungan ke sekolah selalu mengingatkan siswa untuk menjauhi dunia tawuran," ujarnya.
Mencegah kejadian ini selalu berulang Syahril mengajak para orang tua dan masyarakat ikut mengawasi putra-putrinya, menurutnya jika persoalan ini hanya diserahkan ke dewan guru jelas tidak akan maksimal. Sebab, pengawasan lingkungan memegang peranan penting terhadap perkembangan anak.
Mengenai sanksi kata Syahril, sanksinya beragam. Sanksi terberat bisa saja siswa yang bersangkutan di berhentikan. "Kita akan selidiki dulu, siapa pelaku dan penyebabnya," ujar Syahril. (eko)
Gerbang Ditutup, Siswa Tetap Belajar
Empat Lawang, SN
Penutupan gerbang SDN 4 Kecamatan Pasemah Air Keruh (Paiker) Kabupaten Empat Lawang ditanggapi dingin Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang. Dinas pendidikan yakin ulah tidak terpuji ini hanya dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan ketidakpuasan salah seorang guru yang dipindah tugaskan.
"Sampai sekarang proses belajar mengajar masih berjalan, penutupan gerbang tidak mengganggu, " kata kepala Dinas Pendidikan Empat Lawang H syahril.
Selanjutnya Syahril menyampaikan mayoritas warga setempat menginkan proses belajar mengajar tetap berjalan, jadi ini bukan masalah karena banyak warga bahkan toko masyarakat disana yang siap menyelesaikannya. "Kita juga serahkan kepada warga, merega juga yang rugi kalau sekolah nanti di tutup," ujar Syahril.
Menanggapi alasan ketidakpuasan mutasi guru di sekolah bersangkutan Syahril mengaku tetap dengan keputusan awal, pihaknya sudah melakukan pemindahan guru dengan SK bupati jadi tidak ada seorangpun yang dapat merubah kecuali bupati itu sendiri, jadi jangan sampai rusak pemerintahan karena ulah satu orang. "Walau mereka tidak puas kita tetap dengan keputusan lama, kecuali bupati yang merubahnya lagi," kata Syahril.
Camat Pasma Air keruh Syaiful syahri menegaskan bahkan proses belajar mengajar di SD N 4 paiker berjalan lancar meskipun ditutup tetap tidak mempengaruhi. "Alhamdulillah tetap belajar," kata Syaiful.
Diketahui sebelumnya bahwa SDN 04 Paiker yang berada di Desa Penantian, gerbang sekolah telah dipagar menggunakan bila bambu dan kayu. Sehingga gerbang tidak bisa dilalui, siswa serta guru terpaksa melalui jalan belakang, bahkan melompat pagar ataupun melalui lobang-lobang pagar. Selain itu, gerbang terpampang pengumuman yang bertuliskan “Maaf Tanah Gerbang Sekolah SDN 04 Ditutup Dengan Ahli Waris”
Menurut beberapa sumber, pemagaran oleh warga yang mengklaim sebagai ahli waris tersebut dilatari oleh kekecewaannya terhadap mutasi tenaga pendidik dimana salah satu guru yang dimutasi masih keluarga yang melakukan pemagaran. Selain itu, kebijakan kepala sekolah merupakan kebijakan bawahannya, padahal guru tersebut statusnya komite, bahkan seolah melebihi kepala sekolah.
Budi, warga yang melakukan pemagaran mengatakan, ia memagar sekolah dengan berbagai alasan, salah satunya mutasi guru sekolah tersebut. Ia tidak akan membuka pagar tersebut, sebelum permasalahan di kepengurusan tersebut.
"Selain itu, sekolah ini sudah dijadikan ajang bisnis dan bermuatan politik. Ya, kebijakan-kebijakan sekolah juga tidak sesuai prosedur dan tebang pilih, buktinya guru PNS berkompeten dimutasi, sementara guru komite tidak dimutasi," ujarnya.
Menyikapi adanya penutupan gerbang oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris tanah, Kepala SDN 04 Paiker, Desma Warni tidak bisa berbuat banyak. Dirinya juga mengaku kaget adanya pemagaran tersebut. Ia yang baru menjabat sebagai kepala sekolah di SD tersebut tidak banyak mengetahui sejarah sekolah tersebut, sehingga permasalahan ini ia serahkan kepada pemerintah desa setempat untuk menyelesaikannya. (eko)
Penutupan gerbang SDN 4 Kecamatan Pasemah Air Keruh (Paiker) Kabupaten Empat Lawang ditanggapi dingin Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang. Dinas pendidikan yakin ulah tidak terpuji ini hanya dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan ketidakpuasan salah seorang guru yang dipindah tugaskan.
"Sampai sekarang proses belajar mengajar masih berjalan, penutupan gerbang tidak mengganggu, " kata kepala Dinas Pendidikan Empat Lawang H syahril.
Selanjutnya Syahril menyampaikan mayoritas warga setempat menginkan proses belajar mengajar tetap berjalan, jadi ini bukan masalah karena banyak warga bahkan toko masyarakat disana yang siap menyelesaikannya. "Kita juga serahkan kepada warga, merega juga yang rugi kalau sekolah nanti di tutup," ujar Syahril.
Menanggapi alasan ketidakpuasan mutasi guru di sekolah bersangkutan Syahril mengaku tetap dengan keputusan awal, pihaknya sudah melakukan pemindahan guru dengan SK bupati jadi tidak ada seorangpun yang dapat merubah kecuali bupati itu sendiri, jadi jangan sampai rusak pemerintahan karena ulah satu orang. "Walau mereka tidak puas kita tetap dengan keputusan lama, kecuali bupati yang merubahnya lagi," kata Syahril.
Camat Pasma Air keruh Syaiful syahri menegaskan bahkan proses belajar mengajar di SD N 4 paiker berjalan lancar meskipun ditutup tetap tidak mempengaruhi. "Alhamdulillah tetap belajar," kata Syaiful.
Diketahui sebelumnya bahwa SDN 04 Paiker yang berada di Desa Penantian, gerbang sekolah telah dipagar menggunakan bila bambu dan kayu. Sehingga gerbang tidak bisa dilalui, siswa serta guru terpaksa melalui jalan belakang, bahkan melompat pagar ataupun melalui lobang-lobang pagar. Selain itu, gerbang terpampang pengumuman yang bertuliskan “Maaf Tanah Gerbang Sekolah SDN 04 Ditutup Dengan Ahli Waris”
Menurut beberapa sumber, pemagaran oleh warga yang mengklaim sebagai ahli waris tersebut dilatari oleh kekecewaannya terhadap mutasi tenaga pendidik dimana salah satu guru yang dimutasi masih keluarga yang melakukan pemagaran. Selain itu, kebijakan kepala sekolah merupakan kebijakan bawahannya, padahal guru tersebut statusnya komite, bahkan seolah melebihi kepala sekolah.
Budi, warga yang melakukan pemagaran mengatakan, ia memagar sekolah dengan berbagai alasan, salah satunya mutasi guru sekolah tersebut. Ia tidak akan membuka pagar tersebut, sebelum permasalahan di kepengurusan tersebut.
"Selain itu, sekolah ini sudah dijadikan ajang bisnis dan bermuatan politik. Ya, kebijakan-kebijakan sekolah juga tidak sesuai prosedur dan tebang pilih, buktinya guru PNS berkompeten dimutasi, sementara guru komite tidak dimutasi," ujarnya.
Menyikapi adanya penutupan gerbang oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris tanah, Kepala SDN 04 Paiker, Desma Warni tidak bisa berbuat banyak. Dirinya juga mengaku kaget adanya pemagaran tersebut. Ia yang baru menjabat sebagai kepala sekolah di SD tersebut tidak banyak mengetahui sejarah sekolah tersebut, sehingga permasalahan ini ia serahkan kepada pemerintah desa setempat untuk menyelesaikannya. (eko)
Isu Rolling, Pejabat OKUS Ketar-ketir
Muaradua, SN
Terdengar isu rolling di lingkup Pemerintahan Kabupaten OKU Selatan memasuki tahun kedua pada periode kepemimpinan H Muhtadin Sera’i dan Hj Herawati Gatot pada awal tahun 2012 ini kembali membuat sebagian pejabat merasa ketar-ketir.
Ditemui staf di lingkungan seketariat Pemkab OKU Selatan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bahwa penyegaran birokrasi merupakan hal biasa dan sepenuhnya wewenang dari Baperjakat menilai melalui evaluasi kinerja dari PNS itu sendiri.
“Tentunya penyegaran tersebut melalui mekanisme dan sesuai hasil evaluasi dari Baperjakat,” katanya.
Menurutnya, rolling kali ini membuat para pejabat mulai harap-harap cemas, sehingga mulai mencari perhatian kepada Bupati.
”Dengan adanya isu rolling ini pejabat mulai harap-harap cemas, contohnya saat pada bupati keluar daerah, para kepala SKPD tidak ada di kantor,” tegasnya.
Dirinyapun menambahkan dimana pada awal tahun 2010 lalu Bupati H Muhtadin Sera’i sudah menginstruksikan melalui Sekab OKU Selatan tentang kedisiplinan di lingkup Pemkab OKU Selatan, namun hal ini tidak digubris para pejabat maupun pegawai dilingkungan Pemkab OKU Selatan .
”Hal ini sangat disayangkan padahal tahun 2012 ini bupati berharap ada peningkatan pelayanan bagi masyarakat, namun kenyataan malah bupati tugas luar, pejabat pun ikutan berlibur,” katanya.
Terpisah ketua DPRD OKU Selatan Sri Mulyadi SE MSi mengatakan, jika menduduki jabatan tertentu bagi pejabat struktural diperlukan pertimbangan yang cermat bagi pengambil kebijakan.
"Pejabat tertentu jika telah diberi kesempatan namun ternyata belum, mampu untuk menambah kredit point terhadap kinerja SKPD tertentu sebagimana dalam peningkatan PAD tentu wajar jika dievaluasi dan memberi kesempatan lainnya," pungkasnya. (dan)
Terdengar isu rolling di lingkup Pemerintahan Kabupaten OKU Selatan memasuki tahun kedua pada periode kepemimpinan H Muhtadin Sera’i dan Hj Herawati Gatot pada awal tahun 2012 ini kembali membuat sebagian pejabat merasa ketar-ketir.
Ditemui staf di lingkungan seketariat Pemkab OKU Selatan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bahwa penyegaran birokrasi merupakan hal biasa dan sepenuhnya wewenang dari Baperjakat menilai melalui evaluasi kinerja dari PNS itu sendiri.
“Tentunya penyegaran tersebut melalui mekanisme dan sesuai hasil evaluasi dari Baperjakat,” katanya.
Menurutnya, rolling kali ini membuat para pejabat mulai harap-harap cemas, sehingga mulai mencari perhatian kepada Bupati.
”Dengan adanya isu rolling ini pejabat mulai harap-harap cemas, contohnya saat pada bupati keluar daerah, para kepala SKPD tidak ada di kantor,” tegasnya.
Dirinyapun menambahkan dimana pada awal tahun 2010 lalu Bupati H Muhtadin Sera’i sudah menginstruksikan melalui Sekab OKU Selatan tentang kedisiplinan di lingkup Pemkab OKU Selatan, namun hal ini tidak digubris para pejabat maupun pegawai dilingkungan Pemkab OKU Selatan .
”Hal ini sangat disayangkan padahal tahun 2012 ini bupati berharap ada peningkatan pelayanan bagi masyarakat, namun kenyataan malah bupati tugas luar, pejabat pun ikutan berlibur,” katanya.
Terpisah ketua DPRD OKU Selatan Sri Mulyadi SE MSi mengatakan, jika menduduki jabatan tertentu bagi pejabat struktural diperlukan pertimbangan yang cermat bagi pengambil kebijakan.
"Pejabat tertentu jika telah diberi kesempatan namun ternyata belum, mampu untuk menambah kredit point terhadap kinerja SKPD tertentu sebagimana dalam peningkatan PAD tentu wajar jika dievaluasi dan memberi kesempatan lainnya," pungkasnya. (dan)
Puluhan Warga Prumnas Perandonan Datangi DPRD
Pagaralam, SN
Puluhan warga Perumnas Griya Abdi Negara Perandonan, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, Rabu (1/2) sekitar pukul 10.00, menuntut pengembangan memenuhi aturan dalam program pembangunan perumahan nasional (Prumnas).
Setelah melakukan orasi akhirnya perwakilan warga diterima Ketua DPRD dan anggota lainnya untuk melakukan dialog dan setelah itu mereka membubarkan diri dengan tertib.
Koordinator Aksi, Sahlan SH mengatakan warga hanya menuntut fasilitas umum yang dijanjikan pihak Developer Perumahan Griya Abdi Negara, karena janji ini tidak pernah dipenuhi maka diminta DPRD bisa memfasilitasi untuk bisa bertemu dengan pihak pengembang.
"Warga ini menuntut janji yang diberikan pihak developer yang katanya akan membangun fasilitas umum dikawasan perumahan tersebut. Fasilitas yang dituntut warga yaitu jalan, fasilitas olahraga dan pendidikan. Namun sejak pembangunan perumahan tersebut pada 2004 fasilitas tersebut belum juga dibangun sampai saat ini," ungkap dia.
Sahlan menilai, pihak pengembang telah membohongi warga, karena hanya dijanjikan fasilitas tersebut akan segera dibangun tapinya nyatanya tidak. Selain itu fasilitas jalan menuju ke perumahan tersebut belum pernah diaspal masih tanah bahkan belum ada pengerasan.
Sementara itu Ketua DPRD Pagaralam, Ruslan Abdulgani, SE mengatakan semua tuntutan warga akan menjadi bahan untuk melakukan pemanggilan kepada pihak pengembang yang tidak memenuhi janji pembangunan fasilitas perumahan tersebut.
"Kami akan menampung semua tuntutan warga Prumnas Perandonan dan akan dikoodinasikan dengan pemerintah setempat termasuk pengembang untuk dicarikan jalan penyelesaian agar pengembang memenuhi tuntutan warga tersebut," ungkap dia.
Menurut Ruslan, sebetulnya sudah menjadi kewajiban bagi pengembang untuk melengkapi berbagai fasilitas perumahan tersebut, karena sesuia dengan pengajuan izin dan syarat bila melakukan pembuatan kawasan perumahan tersebut.
"Dewan akan mendesak pihak pengembang untuk memenuhi tuntutan warga agar membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan warga seperti masjid, jalan, tempat olahraga dan lainnya," ungkapnya. (asn)
Puluhan warga Perumnas Griya Abdi Negara Perandonan, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, Rabu (1/2) sekitar pukul 10.00, menuntut pengembangan memenuhi aturan dalam program pembangunan perumahan nasional (Prumnas).
Setelah melakukan orasi akhirnya perwakilan warga diterima Ketua DPRD dan anggota lainnya untuk melakukan dialog dan setelah itu mereka membubarkan diri dengan tertib.
Koordinator Aksi, Sahlan SH mengatakan warga hanya menuntut fasilitas umum yang dijanjikan pihak Developer Perumahan Griya Abdi Negara, karena janji ini tidak pernah dipenuhi maka diminta DPRD bisa memfasilitasi untuk bisa bertemu dengan pihak pengembang.
"Warga ini menuntut janji yang diberikan pihak developer yang katanya akan membangun fasilitas umum dikawasan perumahan tersebut. Fasilitas yang dituntut warga yaitu jalan, fasilitas olahraga dan pendidikan. Namun sejak pembangunan perumahan tersebut pada 2004 fasilitas tersebut belum juga dibangun sampai saat ini," ungkap dia.
Sahlan menilai, pihak pengembang telah membohongi warga, karena hanya dijanjikan fasilitas tersebut akan segera dibangun tapinya nyatanya tidak. Selain itu fasilitas jalan menuju ke perumahan tersebut belum pernah diaspal masih tanah bahkan belum ada pengerasan.
Sementara itu Ketua DPRD Pagaralam, Ruslan Abdulgani, SE mengatakan semua tuntutan warga akan menjadi bahan untuk melakukan pemanggilan kepada pihak pengembang yang tidak memenuhi janji pembangunan fasilitas perumahan tersebut.
"Kami akan menampung semua tuntutan warga Prumnas Perandonan dan akan dikoodinasikan dengan pemerintah setempat termasuk pengembang untuk dicarikan jalan penyelesaian agar pengembang memenuhi tuntutan warga tersebut," ungkap dia.
Menurut Ruslan, sebetulnya sudah menjadi kewajiban bagi pengembang untuk melengkapi berbagai fasilitas perumahan tersebut, karena sesuia dengan pengajuan izin dan syarat bila melakukan pembuatan kawasan perumahan tersebut.
"Dewan akan mendesak pihak pengembang untuk memenuhi tuntutan warga agar membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan warga seperti masjid, jalan, tempat olahraga dan lainnya," ungkapnya. (asn)
Empat Kecamatan Akan Dibangun Lumbung Pangan
Musi Rawas, SN
Sebagai upaya untuk menjamin ketersedian dan memenuhi kebutuhan pangan di setiap desa di kabupaten Musi Rawas (Mura), Badan Ketahanan Pangan (BKP) terus berupaya untuk membangun lumbung pangan baru. Direncanakan pada tahun ini akan ada empat lumbung pangan yang akan dibangun.
Menurut Kepala Badan Ketahan Pangan (BKP) kabupaten Musi Rawas Primadina melalui Kepala Bidang ketahanan Pangan Tatang Suparno mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2011 kabupaten Musi Rawas sudah memiliki 12 lumbung pangan. Dengan adanya penambahan empat yang akan di bangun tahun ini maka jumlahnya menjadi 16 lumbung.
“Jumlah tersebut masih sangat kurang, idealnya satu desa memiliki satu lumbung pangan, namun hal ini bisa dipenuhi melalui pembangunan secara bertahap,” katanya.
Ditambahkannya, tujuan dari pembangunan lumbung pangan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi keluarga dan masyarakat di tingkat desa. Selain hal tersebut juga memberikan fungsi penguatan secara ekonomi kepada masyarakat. Lumbung pangan yang di bangun tersebut dikelola oleh kelompok tani setempat.
“Untuk daya tampungnya mencapai empat ton beras, ukuran ini cukup beras terlebih lagi pengelolaannya dilakukan oleh kelompok tani sendiri,” katanya. (fik)
Sebagai upaya untuk menjamin ketersedian dan memenuhi kebutuhan pangan di setiap desa di kabupaten Musi Rawas (Mura), Badan Ketahanan Pangan (BKP) terus berupaya untuk membangun lumbung pangan baru. Direncanakan pada tahun ini akan ada empat lumbung pangan yang akan dibangun.
Menurut Kepala Badan Ketahan Pangan (BKP) kabupaten Musi Rawas Primadina melalui Kepala Bidang ketahanan Pangan Tatang Suparno mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2011 kabupaten Musi Rawas sudah memiliki 12 lumbung pangan. Dengan adanya penambahan empat yang akan di bangun tahun ini maka jumlahnya menjadi 16 lumbung.
“Jumlah tersebut masih sangat kurang, idealnya satu desa memiliki satu lumbung pangan, namun hal ini bisa dipenuhi melalui pembangunan secara bertahap,” katanya.
Ditambahkannya, tujuan dari pembangunan lumbung pangan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi keluarga dan masyarakat di tingkat desa. Selain hal tersebut juga memberikan fungsi penguatan secara ekonomi kepada masyarakat. Lumbung pangan yang di bangun tersebut dikelola oleh kelompok tani setempat.
“Untuk daya tampungnya mencapai empat ton beras, ukuran ini cukup beras terlebih lagi pengelolaannya dilakukan oleh kelompok tani sendiri,” katanya. (fik)
Berusaha Kabur, Pemuda 21 tahun Ditembak
Muara Enim, SN
Berakhir sudah petualangan pelaku curanmor, Didin Akbar (21), setelah satu butir timah panas bersarang di betis kanannya. Dari Petani yang tinggal di simpang Tanjung Desa Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim ini, berhasil diamankan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Yupiter MX berserta kunci T.
Kejahatan terakhir tersangka, yakni mencuri sepeda motor milik, M Bastian (17) pelajar yang tinggal di Dusun Muara Enim Kampung I, Muara Enim, 31 Januri 2011 lalu, sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu tersangka berhasil menggasak sepeda motor yang terparkir didalam kost-an korban.
Penangkapan tersangka bermula ketika petugas berhasil mengidentifikasi keberadaannya di depan GOR Pancasila Muara Enim, Kamis (2/2) sekitar pukul 16.00 WIB. Sore itu, ternyata tersangka hendak menjualkan barang bukti sepeda motor yang berhasil dicurinya tersebut.
Apes bagi tersangka, niatnya untuk mendapatkan uang jutaan rupiah dengan mudah belum tercapai, sebab tim buser Polres Muara Enim yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Robert beserta anggotanya lebih dulu menangkapnya.
Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas yang mengenai betis kanannya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Padahal, tiga kali tembakan peringatan yang diletuskan petugas sebelumnya tak digubris tersangka.
Setelah berhasil mengamankan tersangka, petugas melakukan penggeledahan dirumahnya. Satu kunci T berhasil didapat petugas dalam operasi pengeledahan.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi didampingi Kanit Pidum Ipda Robert membenarkan telah mengamankan tersangka curanmor yang ditembak di betis kanannya.
"Penembakan dilakukan karena, tersangka berusaha kabur ketika akan ditangkap. Kini kasusnya akan kita kembangkan kembali,guna mengungkap jaringan curanmor lainnya,” ungkap Tri Wahyudi. (yud)
Berakhir sudah petualangan pelaku curanmor, Didin Akbar (21), setelah satu butir timah panas bersarang di betis kanannya. Dari Petani yang tinggal di simpang Tanjung Desa Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim ini, berhasil diamankan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Yupiter MX berserta kunci T.
Kejahatan terakhir tersangka, yakni mencuri sepeda motor milik, M Bastian (17) pelajar yang tinggal di Dusun Muara Enim Kampung I, Muara Enim, 31 Januri 2011 lalu, sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu tersangka berhasil menggasak sepeda motor yang terparkir didalam kost-an korban.
Penangkapan tersangka bermula ketika petugas berhasil mengidentifikasi keberadaannya di depan GOR Pancasila Muara Enim, Kamis (2/2) sekitar pukul 16.00 WIB. Sore itu, ternyata tersangka hendak menjualkan barang bukti sepeda motor yang berhasil dicurinya tersebut.
Apes bagi tersangka, niatnya untuk mendapatkan uang jutaan rupiah dengan mudah belum tercapai, sebab tim buser Polres Muara Enim yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Robert beserta anggotanya lebih dulu menangkapnya.
Petugas terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas yang mengenai betis kanannya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Padahal, tiga kali tembakan peringatan yang diletuskan petugas sebelumnya tak digubris tersangka.
Setelah berhasil mengamankan tersangka, petugas melakukan penggeledahan dirumahnya. Satu kunci T berhasil didapat petugas dalam operasi pengeledahan.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi didampingi Kanit Pidum Ipda Robert membenarkan telah mengamankan tersangka curanmor yang ditembak di betis kanannya.
"Penembakan dilakukan karena, tersangka berusaha kabur ketika akan ditangkap. Kini kasusnya akan kita kembangkan kembali,guna mengungkap jaringan curanmor lainnya,” ungkap Tri Wahyudi. (yud)
Komisi II Panggil PT IAL dan PT Lonsum
Palembang, SN
Komisi II DPRD Sumsel menunjukkan keseriusannya untuk menuntaskan sengketa lahan perkebunan yang terjadi antara PT IAL dengan warga Ogan Ilir (OI) dan PT Lonsum dengan warga Lahat. Bentuk keseriusan itu, Komisi II akan memanggil pihak-pihak yang berkonflik pada Selasa (7/2).
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul yang ditemui, Kamis (2/2) mengatakan, pemanggilan tersebut menanggapi surat masyarakat yang mengaku mitra PT Indralaya Argo Lestasi (IAL) yang menurut mereka plasma dengan PT IAL, tetapi sejak berdiri dan melakukan aktivitas perkebunan sejak tahun 2008 hingga sekarang masyarakat belum mendapatkan kebun plasma yang dijanjikan PT IAl.
Budiarto melanjutkan, kasus ini bisa jadi ada perbedaan data, menurut masyarakat, PT IAl telah menanam tanaman sekitar 4000 Ha, tapi pihak PT IAL mengaku baru menanam sekitar 1036 Ha.
"Karena itu, kami akan menyelidiki mana yang benar, dengan melihat aturan pendirian perusahan perkebunan tersebut, pemberian plasma berapa persen kepada masyarakat, kalau sudah di tanam harus berapa yang diserahkan," kata Politisi Partai Gerindra ini.
"Kita lihat aturannya, kalau kewajibannya belum dilaksanakan padahal itu harus diserahkan, kita minta perusahaan menyerahkan plasma pada masyarakat, kami akan segera undang PT IAL dengan warga," tambah Budiarto.
Lebih lanjut Budiarto menilai, terjadinya sengketa perkebunan lantaran euporia kebijakan masa lalu yang terlalu bebas memberikan izin perkebunan dengan tidak melihat fakta di lapangan. "Seharusnya, ada aturan perundangan yang harus dipenuhi pihak perusahaan dalam melakukan aktivitasnya," tutupnya. (awj)
Komisi II DPRD Sumsel menunjukkan keseriusannya untuk menuntaskan sengketa lahan perkebunan yang terjadi antara PT IAL dengan warga Ogan Ilir (OI) dan PT Lonsum dengan warga Lahat. Bentuk keseriusan itu, Komisi II akan memanggil pihak-pihak yang berkonflik pada Selasa (7/2).
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul yang ditemui, Kamis (2/2) mengatakan, pemanggilan tersebut menanggapi surat masyarakat yang mengaku mitra PT Indralaya Argo Lestasi (IAL) yang menurut mereka plasma dengan PT IAL, tetapi sejak berdiri dan melakukan aktivitas perkebunan sejak tahun 2008 hingga sekarang masyarakat belum mendapatkan kebun plasma yang dijanjikan PT IAl.
Budiarto melanjutkan, kasus ini bisa jadi ada perbedaan data, menurut masyarakat, PT IAl telah menanam tanaman sekitar 4000 Ha, tapi pihak PT IAL mengaku baru menanam sekitar 1036 Ha.
"Karena itu, kami akan menyelidiki mana yang benar, dengan melihat aturan pendirian perusahan perkebunan tersebut, pemberian plasma berapa persen kepada masyarakat, kalau sudah di tanam harus berapa yang diserahkan," kata Politisi Partai Gerindra ini.
"Kita lihat aturannya, kalau kewajibannya belum dilaksanakan padahal itu harus diserahkan, kita minta perusahaan menyerahkan plasma pada masyarakat, kami akan segera undang PT IAL dengan warga," tambah Budiarto.
Lebih lanjut Budiarto menilai, terjadinya sengketa perkebunan lantaran euporia kebijakan masa lalu yang terlalu bebas memberikan izin perkebunan dengan tidak melihat fakta di lapangan. "Seharusnya, ada aturan perundangan yang harus dipenuhi pihak perusahaan dalam melakukan aktivitasnya," tutupnya. (awj)
PAN Sumsel Bersih-bersih Sungai Musi
Palembang, SN
DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel membuktikan diri sebagai partai yang dekat dengan masyarakat. Hal ini ditunjukkan PAN dengan menggelar bakti sosial mulai dari khitanan massal hingga bersih-bersih Sungai Musi, Kamis (2/2) yang di pusatkan di Kampung Kapiten, Kelurahan 7 Ulu, Palembang.
Pantauan SN, bakti sosial itu diikuti ratusan kader partai berlambang matahari tersebut dan petinggi PAN Sumsel. "Ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan PAN di 15 kabupaten dan kota di Sumsel, ini juga bagian dari kerja partai untuk mendekati diri dengan masyarakat," kata Ketua DPW PAN Sumsel, Iskandar.
Adik kandung Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa ini menambahkan baksos itu juga salah satu cara mengikis stigma buruk terhadap politikus di masyarakat yang menganggap politikus hanya mengurusi politik saja.
"Stigma itu tidak benar, setidaknya untuk kader PAN. Kader PAN tidak hanya mengurusi politik saja tetapi juga mengurusi lingkungan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel," kata Iskandar.
Persoalan kenapa baksos itu dipusatkan di 7 Ulu, Iskandar mengaku kelurahan tersebut dianggap sebagai kawasan padat penduduk di Palembang dan dekat dengan Sungai Musi yang sejak dulu dikenal sebagai pusat perekonomian di Sumsel.
Sementara itu Ketua Panitia Rakersil PAN Sumsel, Aziz Kamis mengatakan baksos tersebut adalah bagian dari pelaksanaan rakerwil yang akan diselenggarakan Jumat dan Sabtu (3-4/2) di Hotel Djayakarta Daira, Palembang.
"Ada beberapa kegiatan baksos seperti khitanan massal, fogging, donor darah dan bersih-bersih di Sungai Musi yang dipusatkan di Kelurahan 7 Ulu. Khitanan diikuti 40 orang anak," katanya. (awj)
DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel membuktikan diri sebagai partai yang dekat dengan masyarakat. Hal ini ditunjukkan PAN dengan menggelar bakti sosial mulai dari khitanan massal hingga bersih-bersih Sungai Musi, Kamis (2/2) yang di pusatkan di Kampung Kapiten, Kelurahan 7 Ulu, Palembang.
Pantauan SN, bakti sosial itu diikuti ratusan kader partai berlambang matahari tersebut dan petinggi PAN Sumsel. "Ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan PAN di 15 kabupaten dan kota di Sumsel, ini juga bagian dari kerja partai untuk mendekati diri dengan masyarakat," kata Ketua DPW PAN Sumsel, Iskandar.
Adik kandung Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa ini menambahkan baksos itu juga salah satu cara mengikis stigma buruk terhadap politikus di masyarakat yang menganggap politikus hanya mengurusi politik saja.
"Stigma itu tidak benar, setidaknya untuk kader PAN. Kader PAN tidak hanya mengurusi politik saja tetapi juga mengurusi lingkungan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel," kata Iskandar.
Persoalan kenapa baksos itu dipusatkan di 7 Ulu, Iskandar mengaku kelurahan tersebut dianggap sebagai kawasan padat penduduk di Palembang dan dekat dengan Sungai Musi yang sejak dulu dikenal sebagai pusat perekonomian di Sumsel.
Sementara itu Ketua Panitia Rakersil PAN Sumsel, Aziz Kamis mengatakan baksos tersebut adalah bagian dari pelaksanaan rakerwil yang akan diselenggarakan Jumat dan Sabtu (3-4/2) di Hotel Djayakarta Daira, Palembang.
"Ada beberapa kegiatan baksos seperti khitanan massal, fogging, donor darah dan bersih-bersih di Sungai Musi yang dipusatkan di Kelurahan 7 Ulu. Khitanan diikuti 40 orang anak," katanya. (awj)
Pol PP Catat Pengisian BBM Berulang
Baturaja, SN
Heboh antrian kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar di seluruh SPBU dalam Kota Baturaja 3 bulan terakhir menemui titik terang, hasil pantauan di lapangan ternyata Pol PP menemukan kendaraan yang keluar masuk SPBU berulangkali ditengarai untuk melakukan penimbunan.
Antrian panjang tanpa surut di seluruh SPBU guna mendapatkan premium atau solar dalam kota Baturaja sudah menjadi pemandangan setiap hari, bahkan semakin menjadi sejak tiga bulan terakhir, padahal depot Pertamina Banuayu yang menyuplai pasokan BBM mengaku tidak pernah mengurangi jatah pasokan BBM setiap SPBU anehnya untuk siapa atau kemana BBM ini menghilang," kata Alpian warga Sukaraya.
Kasat Pol PP Kabupaten OKU, Agus Salim Rabu mengakui, sejak penugasan anggotanya selama 24 jam di seluruh SPBU dalam satu bulan terakhir ini menemukan indikasi pembelian terselubung oleh oknum yang menggunakan mobil ber tanki khusus.
"Kecurigaan kita menemukan pembuktian setelah mobil yang sama diketahui keluar masuk berulang kali mengisi BBM, seluruh kendaraan yang antre kita catat nomor polisinya hingga jumlah pengantre BBM setiap harinya bisa kita ketahui. Untuk tindak lanjut penemuan ini akan kita laporkan terlebih dahulu dengan Bupati, nanti akan dicarikan langkah mengatasi antrian ini secara bersama-sama dengan pihak terkait karena antrian yang terjadi terakhir ini sudah meresahkan masyarakat,” tegas Agus salim. (had)
Heboh antrian kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar di seluruh SPBU dalam Kota Baturaja 3 bulan terakhir menemui titik terang, hasil pantauan di lapangan ternyata Pol PP menemukan kendaraan yang keluar masuk SPBU berulangkali ditengarai untuk melakukan penimbunan.
Antrian panjang tanpa surut di seluruh SPBU guna mendapatkan premium atau solar dalam kota Baturaja sudah menjadi pemandangan setiap hari, bahkan semakin menjadi sejak tiga bulan terakhir, padahal depot Pertamina Banuayu yang menyuplai pasokan BBM mengaku tidak pernah mengurangi jatah pasokan BBM setiap SPBU anehnya untuk siapa atau kemana BBM ini menghilang," kata Alpian warga Sukaraya.
Kasat Pol PP Kabupaten OKU, Agus Salim Rabu mengakui, sejak penugasan anggotanya selama 24 jam di seluruh SPBU dalam satu bulan terakhir ini menemukan indikasi pembelian terselubung oleh oknum yang menggunakan mobil ber tanki khusus.
"Kecurigaan kita menemukan pembuktian setelah mobil yang sama diketahui keluar masuk berulang kali mengisi BBM, seluruh kendaraan yang antre kita catat nomor polisinya hingga jumlah pengantre BBM setiap harinya bisa kita ketahui. Untuk tindak lanjut penemuan ini akan kita laporkan terlebih dahulu dengan Bupati, nanti akan dicarikan langkah mengatasi antrian ini secara bersama-sama dengan pihak terkait karena antrian yang terjadi terakhir ini sudah meresahkan masyarakat,” tegas Agus salim. (had)
PPM Khitan Massal 60 Anak
Prabumulih, SN
Sebanyak 60 orang anak Kamis, (2/2) sekitar pukul 09.00 WIB dikhitan massal di Gedung Veteran Jalan A Yani Prabumulih. Kegiatan yang dihadiri langsung Wakil Walikota, Rhido Yahya tersebut digelar Pemuda Panca Marga (PPM) kota Prabumulih bekerjasama Kodim 0404 Muara Enim.
Wawako Ridho Yahya menyatakan, khitanan massal ini merupakan salah satu bentuk perhatian organisasi PPM terhadap masyarakat Kota Prabumulih. Sehingga kegiatan bakti sosial ini dapat dijadikan contoh bagi organisasi lainnya yang ada di Kota Prabumulih.
Sementara Dandim 0404 Muara Enim, Letkol Kav Siswono menerangkan, khitanan ini merupakan dalam rangka memeringati HUT Kodam II Sriwijaya sekaligus untuk mengenang jasa para Veteran.
"Khitanan massal ini tanda bakti dan kepedulian kita terhadap anak anak bangsa sebagai penerus bangsa yang akan menggantikan posisi kita nantinya. Kami juga mengucapkan terimakasih pada pihak yang sudah membantu acara ini sehingga dapat terselenggara dengan baik," ujarnya.
Ketua PPM Prabumulih Trisseptember menjelaskan, jumlah anak yang dikhitan ini sesuai target mereka. Melihat antusiasme para peserta PPM Prabumulih berencana akan melakukannya setiap tahun. (and)
Sebanyak 60 orang anak Kamis, (2/2) sekitar pukul 09.00 WIB dikhitan massal di Gedung Veteran Jalan A Yani Prabumulih. Kegiatan yang dihadiri langsung Wakil Walikota, Rhido Yahya tersebut digelar Pemuda Panca Marga (PPM) kota Prabumulih bekerjasama Kodim 0404 Muara Enim.
Wawako Ridho Yahya menyatakan, khitanan massal ini merupakan salah satu bentuk perhatian organisasi PPM terhadap masyarakat Kota Prabumulih. Sehingga kegiatan bakti sosial ini dapat dijadikan contoh bagi organisasi lainnya yang ada di Kota Prabumulih.
Sementara Dandim 0404 Muara Enim, Letkol Kav Siswono menerangkan, khitanan ini merupakan dalam rangka memeringati HUT Kodam II Sriwijaya sekaligus untuk mengenang jasa para Veteran.
"Khitanan massal ini tanda bakti dan kepedulian kita terhadap anak anak bangsa sebagai penerus bangsa yang akan menggantikan posisi kita nantinya. Kami juga mengucapkan terimakasih pada pihak yang sudah membantu acara ini sehingga dapat terselenggara dengan baik," ujarnya.
Ketua PPM Prabumulih Trisseptember menjelaskan, jumlah anak yang dikhitan ini sesuai target mereka. Melihat antusiasme para peserta PPM Prabumulih berencana akan melakukannya setiap tahun. (and)
Puluhan Warga Tuntut PT Pertagas
Prabumulih, SN
Puluhan warga Desa Gunung Raja kampung II Muara Enim menuntut PT Pertagas RE Sumatera Prabumulih agar bertanggung jawab akibat bocornya pipa gas.
Dua warga setempat yakni Maryadi (30) dan Aris (31) Kamis (2/2) mengatakan, keberadaan stasiun booster compressor PT Pertamina Gas (Pertagas) di Stasiun I di desa mereka cukup meresahkan warga sekitar sebab getaran yang disertai suara bising membuat warga yang bermukim terganggu.
"Bukan itu saja dengan seringnya pipa gas dan tanki compressor bocor di area itu sehingga mengeluarkan bau gas yang sangat menyengat hidung dan membuat napas kami sesak. Warga juga khawatir keracunan gas dan rawan terjadinya kebakaran artinya nyawa kami terancam," ungkapnya.
Apalagi pipa gas itu lanjutnya tidak ditanam di tanah sehingga membahayakan warga dan sistem pengelolaan limbah gas yang tidak sesuai prosedur membuat air sumur warga berwarna kuning dan berminyak.
“Kondisi jalan desa kita saat ini banyak yang rusak parah karena seringnya dilewati mobil operasional PT Pertagas dan sebenarnya pihak PT Pertagas Prabumulih selama ini sudah mengetahui permasalahan ini namaun seperti tutup mata.
Warga meminta agar Pertagas bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Kalau tidak ada penyelesaian dalam hal ini, warga akan mengajak LSM dan membawa ke rana hukum , dan jika perlu akan kami melaporkan ke Menteri Energi Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Jakarta.
“Pokoknya kami atas nama warga meminta agar pihak PT Pertamina gas agar bertanggung jawab sepenuhnya dan segera memenuhi tuntutan kami para warga di antaranya pipa gas harus di tanam, membuatkan sumur bor bagi warga yang airnya tercemar. Kemudian menjamin kesehatan dan keselamatan warga akibat seringnnya bocor pipa dan ta
Puluhan warga Desa Gunung Raja kampung II Muara Enim menuntut PT Pertagas RE Sumatera Prabumulih agar bertanggung jawab akibat bocornya pipa gas.
Dua warga setempat yakni Maryadi (30) dan Aris (31) Kamis (2/2) mengatakan, keberadaan stasiun booster compressor PT Pertamina Gas (Pertagas) di Stasiun I di desa mereka cukup meresahkan warga sekitar sebab getaran yang disertai suara bising membuat warga yang bermukim terganggu.
"Bukan itu saja dengan seringnya pipa gas dan tanki compressor bocor di area itu sehingga mengeluarkan bau gas yang sangat menyengat hidung dan membuat napas kami sesak. Warga juga khawatir keracunan gas dan rawan terjadinya kebakaran artinya nyawa kami terancam," ungkapnya.
Apalagi pipa gas itu lanjutnya tidak ditanam di tanah sehingga membahayakan warga dan sistem pengelolaan limbah gas yang tidak sesuai prosedur membuat air sumur warga berwarna kuning dan berminyak.
“Kondisi jalan desa kita saat ini banyak yang rusak parah karena seringnya dilewati mobil operasional PT Pertagas dan sebenarnya pihak PT Pertagas Prabumulih selama ini sudah mengetahui permasalahan ini namaun seperti tutup mata.
Warga meminta agar Pertagas bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Kalau tidak ada penyelesaian dalam hal ini, warga akan mengajak LSM dan membawa ke rana hukum , dan jika perlu akan kami melaporkan ke Menteri Energi Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Jakarta.
“Pokoknya kami atas nama warga meminta agar pihak PT Pertamina gas agar bertanggung jawab sepenuhnya dan segera memenuhi tuntutan kami para warga di antaranya pipa gas harus di tanam, membuatkan sumur bor bagi warga yang airnya tercemar. Kemudian menjamin kesehatan dan keselamatan warga akibat seringnnya bocor pipa dan ta
Langganan:
Postingan (Atom)