Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 18 Januari 2012
Syahrial Oesman Tak Tahu Soal Suban IV
Sekayu, SN
Mantan Gubernur H Syahrial Oesman mengaku tidak tahu apa-apa mengenai permasalahan Suban IV yang diperebutkan Kabupaten Muba dan Mura. Hal ini ditegaskannya dalam rapat Pansus Hak Angket Suban IV DPRD Muba, Selasa (17/1) di Sekayu.
Syahrial sengaja hadir memenuhi panggilan Pansus, dan bersedia dimintai penjelasan terkait terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 63 Tahun 2007. Sebab berpindahnya aset sumur gas milik Muba ke tangan Mura berdasarkan isi Permendagri itu. Sementara pada saat Permendagri ini diterbitkan, ia menjabat sebagai Gubernur Sumsel.
Sayangnya, dari sejumlah pertanyaan yang diajukan anggota Pansus, Ia mengaku tidak tahu mengenai persoalan Suban IV yang telah merugikan Muba miliaran rupiah. Menurut dia, persoalan Suban IV diurus Pemkab Mura secara langsung ke pusat, tanpa sepengetahuan dirinya. Bahkan dari sekian banyak rapat yang digelar terkait masalah ini, tak satu pun diketahui Syahrial Oesman, apalagi dihadirinya.
“Saya tidak pernah ikut rapat untuk membahas Suban IV. Bisa jadi ada staf saya yang waktu itu ikut, tapi saya tidak tahu. Seingat saya hanya sekali saya menandatangani surat pengantar untuk tembusan ke pusat. Selain itu tidak,” ujarnya seraya menyarankan agar Pansus juga meminta penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten dan Dinas Terkait.
Polemik berkepanjangan mengenai aset sumur gas Suban IV yang terletak di kawasan perbatasan Muba dan Mura ini sudah berlangsung sejak tahun 2001-2006. Konon, sejak saat itu juga Mura sudah berupaya menguasai aset tersebut. Padahal sebelumnya ada peraturan pemerintah yang menjelaskan jika sumur gas tersebut terletak di daratan Muba, dan didukung bukti-bukti lainnya.
Untuk mewujudkan hal itu, banyak agenda rapat yang dilaksanakan. Terakhir, 5 April 2007 rapat penentuan peralihan Suban IV dilaksanakan di Pemprov Sumsel. Kendati demikian, Syahrial tetap merasa tidak pernah mengetahui hal itu.
Ia yakin, rapat tersebut digelar tim pusat yang numpang di Pemprov Sumsel. “Bisa jadi ada staf saya yang ikut rapat-rapat yang ada. Tapi, saya tidak tahu. Ada kemungkinan Sekda saat itu tahu, makanya saya sarankan untuk bertanya pada Sekda ini,” imbuhnya.
Jawaban tidak tahu yang dikemukakan Syahrial,
sepertinya akan memperpanjang sumbu penyelesaian Suban IV. Sebab, jika demikian, artinya Permendagri dimaksud muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang tahu. Jika tidak, indikasi permainan tingkat tinggi patut diproteksi.
Ketua Pansus Suban IV Yusuf Mahmud mengatakan, secara logika memang tidak mungkin sorang gubernur tidak mengetahui setiap kegiatan yang menyangkut polemik dua daerah. Namun, apa hendak dikata, dari Syahrial Oesman setidaknya pihaknya mendapatkan sedikit masukan yakni mempertimbangkan pemanggilan Sekda dan pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan juga.
“Kita menghargai Pak Syahrial sudah mau meluangkan waktu, dan hadir memenuhi panggilan kita. Kita akan meneruskan pencarian kronologi terbitnya Permendagri dan siapa saja yang terlibat di dalamnya,” kata Yusuf, seraya mengatakan, 2 Februari pihaknya juga menjadwalkan pemanggilan mantan Bupati Muba Alex Noerdin untuk maksud yang sama. (her)
Tersangka Kasus CPNS Pagaralam Ditetapkan
Pagaralam, SN
Polres Kota Pagaralam telah menetapkan Feriyanto, yang menjabat Kasubid Formasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagaralam, sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNSD) formasi 2009.
Kepala Satuan Reskrim, AKP Indarmawan, melalui Humas Polres Kota Pagaralam, AKP Budi Yuspandi mengatakan, hasil pemerikasaan sudah menemukan ada indikasi kuat jika hasil tes CPNS Pagaralam formasi 2009 banyak direkayasa, sehingga resmi menetapkan Kasubid Formasi Feriyanto sebagai tersangka.
Menurut dia, sebelumnya pemeriksaan terhadap pejabat tersebut masih sebagai saksi, dan berdasarkan hasil penyelidikan ditingkatkan menjadi tersangka.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka akan lakukan penahanan selama 1 x 24 jam, setelah penetapan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk pembuktian.
"Untuk tersangka lain masih menunggu hasil hasil gelar perkara dan pengembangan pemeriksaan tersangka Kasubid Formasi. Berdasarkan pemeriksaan terdahulu puluhan saksi baik pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, sudah cukup bukti jika Fr memiliki peran penting dalam penyimpangan tersebut," ujarnya.
Lanjutnya, permainan ini menimbulkan ada diantara peserta tidak memenuhi persyaratan ikut lulus. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kasus penyimpangan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil, ditemukan nama peserta yang diganti atau perobahan dan penambahan diluar kuota.
"Kita sudah memeriksa sekitar 10 saksi untuk mendukung proses pengusutan kasus penyimpangan CPNS, untuk mendukung penguatan penetapan tersangka," ungkap dia.
Masih menurut dia, memang sepertinya ada unsur kesengajaan untuk merubah dan mengganti nama-nama peserta yang lulus, sehingga melebihi kuota yang ditetapkan Menteri Pembinaan Aparatur Negara Republik Indonesia, untuk jurusan komputer S1 hanya ada 22 peserta yang lulus.
Belum lagi, kata dia, saat pengumuman di media justru bertambah menjadi 24 orang dan muncul nama Heni Kurniawan dan Juita. Sedangkan Eva Diarti dan Muhammad Fathoni diganti.
"Padahal nama Juita dan Yurinah juga tidak masuk dalam ranking nilai yang ditetapkan Baliktek Unsri, setelah diumumkan di media justru muncul dan jumlah peserta lulus bertambah menjadi 24 orang," ujarnya.
Seusai dengan ketetapan Menteri Pembinaan Aparatur Negara (Men-PAN), formasi S1 komputer sebanyak 22 orang, namun setelah diumumkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagaralam, justru bertambah dua orang.
"Demikian juga dengan penentuan urutan kelulusan nama Eva Diarti muncul, tapi saat pengumuman di media muncul nama lain Evi Diarti," ungkapnya.
Dia mengatakan, dari hasil pemeriksaan mantan Kabid Formasi Yahya dan Kasubid Formasi Feryanto, perubahan nama dan penggantian peserta lulus CPNS dilakukan Kepala BKD, Sukaimi.
"Peserta lulus juga tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Men-PAN Nomor: 224.P /M.PAN/9 /2009 tanggal 09 September 2009. Kalau hasil pemeriksaan semua saksi mulai dari proses penentuan hingga pengumuman di media semuanya dilakukan Kepala BKD, sementara mulai dari ketua paniti, sekretaris dan wakil sekretaris tidak pernah dilibatkan," kata Indarmawan.
Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin SH mengatakan, pengusutan kasus penyimpangan dalam pelaksaan penerimaan CPNS Pagaralam formasi 2009 memang akan diselesaikan tepat waktu dan saat ini baru satu orang yaitu Feriyanto menjabat Kasubid Formasi resmi ditetapkan sebagai tersangka.
"Namun mengingat banyak yang terlibat maka diperlukan banyak pemeriksaan saksi, tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru lainnya," ungkpnya.
Abi Darrin mengatakan, puluhan saksi yang terlibat dalam kepanitiaan sudah diperiksa, seperti Feryanto Kasubid Formasi, Sukaimi mantan Kepala BKD, Ahmad Fachri mantan ketua panitia, Yahya mantan Kabid Formasi, Rusmadewi, Wiwin, dan terakhir Wita Sub Tim Seleksi Administrasi Bidang kesehatan. (asn)
Polres Kota Pagaralam telah menetapkan Feriyanto, yang menjabat Kasubid Formasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagaralam, sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNSD) formasi 2009.
Kepala Satuan Reskrim, AKP Indarmawan, melalui Humas Polres Kota Pagaralam, AKP Budi Yuspandi mengatakan, hasil pemerikasaan sudah menemukan ada indikasi kuat jika hasil tes CPNS Pagaralam formasi 2009 banyak direkayasa, sehingga resmi menetapkan Kasubid Formasi Feriyanto sebagai tersangka.
Menurut dia, sebelumnya pemeriksaan terhadap pejabat tersebut masih sebagai saksi, dan berdasarkan hasil penyelidikan ditingkatkan menjadi tersangka.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka akan lakukan penahanan selama 1 x 24 jam, setelah penetapan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk pembuktian.
"Untuk tersangka lain masih menunggu hasil hasil gelar perkara dan pengembangan pemeriksaan tersangka Kasubid Formasi. Berdasarkan pemeriksaan terdahulu puluhan saksi baik pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, sudah cukup bukti jika Fr memiliki peran penting dalam penyimpangan tersebut," ujarnya.
Lanjutnya, permainan ini menimbulkan ada diantara peserta tidak memenuhi persyaratan ikut lulus. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kasus penyimpangan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil, ditemukan nama peserta yang diganti atau perobahan dan penambahan diluar kuota.
"Kita sudah memeriksa sekitar 10 saksi untuk mendukung proses pengusutan kasus penyimpangan CPNS, untuk mendukung penguatan penetapan tersangka," ungkap dia.
Masih menurut dia, memang sepertinya ada unsur kesengajaan untuk merubah dan mengganti nama-nama peserta yang lulus, sehingga melebihi kuota yang ditetapkan Menteri Pembinaan Aparatur Negara Republik Indonesia, untuk jurusan komputer S1 hanya ada 22 peserta yang lulus.
Belum lagi, kata dia, saat pengumuman di media justru bertambah menjadi 24 orang dan muncul nama Heni Kurniawan dan Juita. Sedangkan Eva Diarti dan Muhammad Fathoni diganti.
"Padahal nama Juita dan Yurinah juga tidak masuk dalam ranking nilai yang ditetapkan Baliktek Unsri, setelah diumumkan di media justru muncul dan jumlah peserta lulus bertambah menjadi 24 orang," ujarnya.
Seusai dengan ketetapan Menteri Pembinaan Aparatur Negara (Men-PAN), formasi S1 komputer sebanyak 22 orang, namun setelah diumumkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagaralam, justru bertambah dua orang.
"Demikian juga dengan penentuan urutan kelulusan nama Eva Diarti muncul, tapi saat pengumuman di media muncul nama lain Evi Diarti," ungkapnya.
Dia mengatakan, dari hasil pemeriksaan mantan Kabid Formasi Yahya dan Kasubid Formasi Feryanto, perubahan nama dan penggantian peserta lulus CPNS dilakukan Kepala BKD, Sukaimi.
"Peserta lulus juga tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Men-PAN Nomor: 224.P /M.PAN/9 /2009 tanggal 09 September 2009. Kalau hasil pemeriksaan semua saksi mulai dari proses penentuan hingga pengumuman di media semuanya dilakukan Kepala BKD, sementara mulai dari ketua paniti, sekretaris dan wakil sekretaris tidak pernah dilibatkan," kata Indarmawan.
Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin SH mengatakan, pengusutan kasus penyimpangan dalam pelaksaan penerimaan CPNS Pagaralam formasi 2009 memang akan diselesaikan tepat waktu dan saat ini baru satu orang yaitu Feriyanto menjabat Kasubid Formasi resmi ditetapkan sebagai tersangka.
"Namun mengingat banyak yang terlibat maka diperlukan banyak pemeriksaan saksi, tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru lainnya," ungkpnya.
Abi Darrin mengatakan, puluhan saksi yang terlibat dalam kepanitiaan sudah diperiksa, seperti Feryanto Kasubid Formasi, Sukaimi mantan Kepala BKD, Ahmad Fachri mantan ketua panitia, Yahya mantan Kabid Formasi, Rusmadewi, Wiwin, dan terakhir Wita Sub Tim Seleksi Administrasi Bidang kesehatan. (asn)
Puluhan Warga Terjaring Razia KTP
Palembang, SN
Sebanyak 48 warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Selasa (17/01) kemarin, terjaring razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Palembang.
Razia dadakan tersebut dilakukan di pusat pertokoan Megahria Jalan Rustam Effendi dan sekitarnya. Petugas yang menyebar di kawasan tersebut, langsung keliling mencari masyarakat yang diduga tak ber-KTP.
Beberapa warga yang melihat Satpol PP di depannya langsung putar haluan. Padahal mereka hanya ditanyai kepemilikan KTP saja.
Kepala Satuan (kasat) Pol PP Aris Saputra mengatakan, mereka yang tak membawa KTP tersebut, banyak yang beralasan lupa membawa. Selain itu, karena masa berlakunya habis dan masih mengurus e-KTP. “Harusnya, saat keluar rumah mereka juga harus membawa surat undangan pembuatan e-KTP, sehingga benar mereka sedang mengurus. Razia ini mengantisipasi kriminalitas dan menjaga ketentraman serta ketertiban,” jelasnya.
Selain menindak warga yang tidak membawa KTP Satpol PP juga mendapatkan pelanggaran yang berkaitan dengan kedinasan Satpol PP. Seperti 2 PNS bolos kerja dan masih mengenakan seragam dinas, kemudian pelanggar Perda 12/2006 tentang pembinaan dan retribusi kebersihan atau yang membuang sampah sembarangan sebanyak 2 orang dan 1 PKL (pedagang kaki lima).
"Untuk PNS ini langsung kita suruh buat surat pernyataan dan dilaporkan ke SKPD tempatnya kerja dan BKD untuk ditindaklanjuti,” bebernya.
Bagi mereka yang tak membawa KTP lanjut Aris , harus melewati sidang yustisi oleh hakim, panitera, jaksa dan kepolisian.
Denda yang dikenakan, kisaran Rp 100 ribu-Rp 200 ribu. Sedangkan PKL, dikenakan denda kisaran Rp 100-Rp 250 ribu dan pelanggar sampah dikenakan denda Rp 50 ribu-Rp 100 ribu. Denda tergantung dari bentuk pelanggaran yang dilakukan.
“Bagi mereka yang tak bisa membayar denda, dikenakan kurungan satu hari di Satpol PP. Kita ingin memberi efek jera kepada pelanggar supaya tak mengulangi lagi,” bebernya.
Saat razia berlangsung salah seorang pegawai salah satu pertokoan yang kena razia, sempat menanyakan kembali KTP dari petugas. Keduanya, sempat adu mulut namun dilerai petugas Satpol PP lainnya. Tapi, orang tersebut tetap dicangking petugas, karena tak memiliki KTP.
Pemilik tubuh besar tinggi tersebut, langsung dimasukkan ke bagian dalam mobil bus khusus sidang yustisi. Namun, tak dicampur dengan warga lain yang terjaring razia KTP.
“Dia tadi menanyakan KTP petugas, makanya sempat ribut,” ungkap salah seorang Anggota Satpol PP yang melerai.
Kepala Satpol PP Palembang, Aris Saputra mengatakan, keributan tersebut merupakan hal biasa yang terjadi dalam razia. Biasanya, penolakan tersebut karena warga tak membawa KTP. “Tapi, masyarakat sudah mulai paham adanya razia KTP ini, karena untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di Palembang,” ujar Aris.
Sebelumnya, Satpol PP juga merazia sejumlah pedagang minuman keras (miras) yang tak sesuai ketentuan. “Pelanggar langsung dibawa gerobaknya, supaya mereka jera tak berjualan miras lagi. Kita sita 13 gerobak, ratusan botol miras serta 10 derigen tuak. Tuak langsung kita buang di tempat, tidak dibawa karena bau,” ungkap Aris seraya mengatakan razia dilakuakn di kawasan Kampus dan kawasan sekitar 16 Ilir malam Minggu lalu. (win)
Verifikasi Tim Wasdal Diprotes Warga
Banyuasin, SN
Hasil tim survey verifikasi lahan sengketa seluas 97 Ha dilokasi sengketa lahan di Desa Karang Anyar yang melibatkan tiga warga Desa Karang baru, Karang Anyar dan Desa Telang Kecamatan Muara Telang diprotes oleh warga melalui pengacaranya Liza Merida SH dan rekan.
Dalam rapat mediasi yang dipimpin Asisten I Husnan Bhakti, lalu dihadiri Kabag Tapem Senen HAR dan stafnya Pujianto dan DPRD dapil Muara Telang Zakaria, serta komisi I DPRD Banyuasin Budi Hartono dan camat muara Telang Nur Laila serta kades Karang Anyar Sarifudin Selasa (17/1) berlangsung tegang.
Kabag Tapem Senen HAR melalui Pujianto mengatakan, tim berhasil mengukur lahan dengan mengelilingi tangul dengan bentuk lurus persegi panjang seluas 97 Ha, dipastikan dilahan tersebut ada tumpang tindih lahan.
“Dalam pengukuran kami tidak memetakan persil-persil dari masyarakat ini, tetapi lahan yang dibloking oleh wilyam saja yang kita hanya menunjukan lokasi yang bersengketa disana dan hasilnya ada 97 ha,” katanya.
Sementara sengketa lahan yang dikuasi oleh Wilyam terkait batas-batas tanah yang ditunjuk oleh tim wasdal, tentu berbeda dengan versi masyarakat, karena seket dari masyarakat berdasarkan parit dan tidak lurus seperti itu.
Sementara pihak tim wasdal hanya menyelusuri tanggul, bukan parit, kalau yang diblok seperti itu maka 124 ha tanah masyarakat tidak terkafer disitu dan 50 warga lainnya tidak ada dilokasi itu.
Menanggapi hal tersebut Asisten I Husnan Bhakti mengatakan, menurut hasil tim 97 ha tanah yang tumpang tindih ada 124 ha milik masyarakat, nanti akan dicocokan tanah amsyarakat yang ada diluar peta, mungkin ada lebih dan ada kurangnya.
“Itulah yang akan kami klarifikasi terlebih dahulu, karena jangan sampai kasus ini berlarut-larut, kalau bisa diselesaikan dimediasi ini,” katanya.
Sedangkan menurut Kabag Tapem, dari 97 ha yang tumpang tindih warga dengan wilyam, warga disitu ada 124 ha artinya ada 27 ha yang tidak tumpang tindih dengan wilyam. Artinya ada 38 orang seratus persen tumpang tindih dengan Wilyam, dan 16 orang, sebagian diluar sebagian diluar tanggul jadi jumlahnya 53 an orang.
Ditambahkan Senen Har, SPH milik masyarakat dibuat oleh kades Karang Anyar tahun 1990-1994 sementara sph milik wilyam dibuat oleh mantan kades Karang Anyar Ruslan, lalu oleh pihak wilyam mendaftarkan ke BPN.
Keduanya memang sama-sama memiliki SPH yang satu tahun 1990 an yang lainnya milik wilyam tahun 2000 an lalu.
Sementara Budi Hartono mengatakan, menginginkan kedua belah pihak untuk tidak saling mempertahankan egonya, karena menurutnya lajutkan verifikasi itu tentu kalau pihak Wilyam atau masyarakat ada kelemahan masing-masing bisa menahan diri.
Pengacara Wilyam Dadi mengatakan, keluarga dan anak wilyam yang sudah menanmkan modalnya ditempat itu ingin melanjutkan usahannya, namun pihak warga diminta untuk tidak melakukan aktifitas.
“Klien kami ingin menanam usaha di sana, bukan berarti mengesampingkan warga, dan kalau ingin menyelesaikan ini kita lupankan alat bukti, kita lupakan ego, kita cari jalan tengah win-win solution,” katanya. (sir)
Hasil tim survey verifikasi lahan sengketa seluas 97 Ha dilokasi sengketa lahan di Desa Karang Anyar yang melibatkan tiga warga Desa Karang baru, Karang Anyar dan Desa Telang Kecamatan Muara Telang diprotes oleh warga melalui pengacaranya Liza Merida SH dan rekan.
Dalam rapat mediasi yang dipimpin Asisten I Husnan Bhakti, lalu dihadiri Kabag Tapem Senen HAR dan stafnya Pujianto dan DPRD dapil Muara Telang Zakaria, serta komisi I DPRD Banyuasin Budi Hartono dan camat muara Telang Nur Laila serta kades Karang Anyar Sarifudin Selasa (17/1) berlangsung tegang.
Kabag Tapem Senen HAR melalui Pujianto mengatakan, tim berhasil mengukur lahan dengan mengelilingi tangul dengan bentuk lurus persegi panjang seluas 97 Ha, dipastikan dilahan tersebut ada tumpang tindih lahan.
“Dalam pengukuran kami tidak memetakan persil-persil dari masyarakat ini, tetapi lahan yang dibloking oleh wilyam saja yang kita hanya menunjukan lokasi yang bersengketa disana dan hasilnya ada 97 ha,” katanya.
Sementara sengketa lahan yang dikuasi oleh Wilyam terkait batas-batas tanah yang ditunjuk oleh tim wasdal, tentu berbeda dengan versi masyarakat, karena seket dari masyarakat berdasarkan parit dan tidak lurus seperti itu.
Sementara pihak tim wasdal hanya menyelusuri tanggul, bukan parit, kalau yang diblok seperti itu maka 124 ha tanah masyarakat tidak terkafer disitu dan 50 warga lainnya tidak ada dilokasi itu.
Menanggapi hal tersebut Asisten I Husnan Bhakti mengatakan, menurut hasil tim 97 ha tanah yang tumpang tindih ada 124 ha milik masyarakat, nanti akan dicocokan tanah amsyarakat yang ada diluar peta, mungkin ada lebih dan ada kurangnya.
“Itulah yang akan kami klarifikasi terlebih dahulu, karena jangan sampai kasus ini berlarut-larut, kalau bisa diselesaikan dimediasi ini,” katanya.
Sedangkan menurut Kabag Tapem, dari 97 ha yang tumpang tindih warga dengan wilyam, warga disitu ada 124 ha artinya ada 27 ha yang tidak tumpang tindih dengan wilyam. Artinya ada 38 orang seratus persen tumpang tindih dengan Wilyam, dan 16 orang, sebagian diluar sebagian diluar tanggul jadi jumlahnya 53 an orang.
Ditambahkan Senen Har, SPH milik masyarakat dibuat oleh kades Karang Anyar tahun 1990-1994 sementara sph milik wilyam dibuat oleh mantan kades Karang Anyar Ruslan, lalu oleh pihak wilyam mendaftarkan ke BPN.
Keduanya memang sama-sama memiliki SPH yang satu tahun 1990 an yang lainnya milik wilyam tahun 2000 an lalu.
Sementara Budi Hartono mengatakan, menginginkan kedua belah pihak untuk tidak saling mempertahankan egonya, karena menurutnya lajutkan verifikasi itu tentu kalau pihak Wilyam atau masyarakat ada kelemahan masing-masing bisa menahan diri.
Pengacara Wilyam Dadi mengatakan, keluarga dan anak wilyam yang sudah menanmkan modalnya ditempat itu ingin melanjutkan usahannya, namun pihak warga diminta untuk tidak melakukan aktifitas.
“Klien kami ingin menanam usaha di sana, bukan berarti mengesampingkan warga, dan kalau ingin menyelesaikan ini kita lupankan alat bukti, kita lupakan ego, kita cari jalan tengah win-win solution,” katanya. (sir)
Dinkes Temukan Penderita Kanker Kulit
* Zabidi Dirujuk ke RSMH
Banyuasin, SN
Kunjungan Kepala Dinas Kesehatan dr Ayuhana Awam MSi ke rumah Zabidi (54), penderita penyakit aneh di LK VI Manggus Kelurahan Pangkalan Balai, dikejutkan dengan temuan baru. Ternyata dirumah panggung No 14 Rt 30, terbaring pula Irman (19), keponakan Zabidi. Irman sejak beberapa bulan ini divonis dokter mengidap penyakit TBC kulit. “ Ini kok seperti ini,“ ujar Ayuhana.
Hampir seluruh tubuh Irman dipenuhi dengan bercak berwarna putih, selain itu tubuh remaja ini terlihat sangat kurus. Ia hanya terbaring ditempat tidur dibagian belakang rumah.
“Sudah diobati bu ke Palembang, berobatnya dengan dr Suroso, katanya dia ahli penyakit kulit. Obatnya juga sudah saya habiskan, sekarang saya sudah tidak makan obat lagi, tidak ada uang untuk menebus obat," keluh Irman.
Ayuhana mengatakan, penyakit yang diderita oleh paman dan keponakan ini, seharusnya bisa segera diatasi kalau diberikan pengobatan secara rutin. Untuk kasus yang dialami oleh Zabidi, kata Ayuhana memang disebut Neurofibroma.
“ Penyakit ini memang bukan tergolong penyakit yang mudah menular, namun lebih disebabkan karena gangguan pada saraf. “ ulasnya.
Dinas Kesehatan sendiri, kata Ayuhana akan melakukan memberikan pengobatan secara rutin. Soal biaya pengobatan semuanya akan ditanggung pemerintah.
“Besok (hari ini) keduanya akan kita bawa ke RSMH Palembang, disana pengobatannya bisa dilakukan secara intensif, selain itu peralatannya memang juga sudah lengkap. Jadi bapak tidak perlu bingung soal biaya, yang penting bapak mau penyakit bapak ini diobati, biayanya biar semua ditanggung oleh pemerintah melalui Jamsoskes mapun Jamkesmas," jelasnya.
Terpisah, Indra keponakan Zabidi sekaligus kakak Irman mengaku sangat senang dengan rencana pengobatan gratis yang akan diberikan kepada paman dan adik kandungnya.
Menurut Indra, secara fisik kedua paman dan keponakan ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. “Kalau sekedar untuk makan atau mandi memang mereka masih bisa sendiri, tetapi tidak bisa membantu mencari nafkah, sementara kami ini tidak ada penghasilan lain selain berkebon," ucapnya. (sir)
Pembalap Motor Ditangkap Bawa Sabu
Kayuagung, SN
Pembalap motor asal OKI yang biasanya mengikuti kejuaraan motocross dan grasstrack, Petrik Kristian Adi Candra (34) warga Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji OKI ditangkap polisi karena membawa Narkoba jenis sabu-sabu, Senin (16/1) malam di jalan desa Desa Sukasari Mesuji Raya.
Selain menangkap dirinya sekitar pukul 21 00 WIB, petugas dari Polsub Sektor Mesuji Raya juga menyita 12 paket sabu-sabu seharga Rp 3,8 juta yang disimpan di bawah jok motor tersangka. Kini tersangka dan barang bukti diamankan di Polres OKI.
Kasatres Narkoba Polres OKI AKP Yusuf ditemui di ruang kerjanya kemarin siang menerangkan, tersangka sudah lama menjadi incaran pihaknya karena diduga kerap mengedarkan narkoba di wilayah Mesuji dan sekitarnya.
”Tersangka ini merupakan pembalap motor asal OKI, namun selain menjadi atlet balap motor ternyata juga berbisnis narkoba. Kini mendapat informasi bila tersangka usai bertransaksi Narkoba dengan warga Lampung, lalu kita melakukan upaya mengintrusikan seluruh Polsek untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan,” ujarnya.
Dijelaskan Yusuf, narkoba yang dimiliki tersangka berasal dari Lampung dan tersangka ini merupakan pemakai dan pengedar. Transaksi dilakukan di Jalintim OKI-Lampung dan kini polisi sedang memburu pengedar lainnya yang merupakan jaringan.
Tersangka ditemui di Polres OKI kemarin mengatakan, narkoba yang dimilikinya itu diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya saat bertranskasi di Jalintim dekat Jembatan Timbang Mesuji. Sebelum serah terima narkoba, dilakukan komunikasi via telpon.
Jelasnya, narkoba itu bukan untuk dijual namun dikonsumsi sendiri karena sudah setahun terakhir kecanduan narkoba sabu. Ia kencaduan karena awalnya hanya coba-coba dari ajakan temannya yang sudah lama sebagai pencandu.
"Setiap ada kejuaraan balap motor saya selalu turun (ikut) dan sering juga menjadi juara, terakhir ikutan balap waktu diselenggarakan di Mesuji,” kata dia. (iso)
Pembalap motor asal OKI yang biasanya mengikuti kejuaraan motocross dan grasstrack, Petrik Kristian Adi Candra (34) warga Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji OKI ditangkap polisi karena membawa Narkoba jenis sabu-sabu, Senin (16/1) malam di jalan desa Desa Sukasari Mesuji Raya.
Selain menangkap dirinya sekitar pukul 21 00 WIB, petugas dari Polsub Sektor Mesuji Raya juga menyita 12 paket sabu-sabu seharga Rp 3,8 juta yang disimpan di bawah jok motor tersangka. Kini tersangka dan barang bukti diamankan di Polres OKI.
Kasatres Narkoba Polres OKI AKP Yusuf ditemui di ruang kerjanya kemarin siang menerangkan, tersangka sudah lama menjadi incaran pihaknya karena diduga kerap mengedarkan narkoba di wilayah Mesuji dan sekitarnya.
”Tersangka ini merupakan pembalap motor asal OKI, namun selain menjadi atlet balap motor ternyata juga berbisnis narkoba. Kini mendapat informasi bila tersangka usai bertransaksi Narkoba dengan warga Lampung, lalu kita melakukan upaya mengintrusikan seluruh Polsek untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan,” ujarnya.
Dijelaskan Yusuf, narkoba yang dimiliki tersangka berasal dari Lampung dan tersangka ini merupakan pemakai dan pengedar. Transaksi dilakukan di Jalintim OKI-Lampung dan kini polisi sedang memburu pengedar lainnya yang merupakan jaringan.
Tersangka ditemui di Polres OKI kemarin mengatakan, narkoba yang dimilikinya itu diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya saat bertranskasi di Jalintim dekat Jembatan Timbang Mesuji. Sebelum serah terima narkoba, dilakukan komunikasi via telpon.
Jelasnya, narkoba itu bukan untuk dijual namun dikonsumsi sendiri karena sudah setahun terakhir kecanduan narkoba sabu. Ia kencaduan karena awalnya hanya coba-coba dari ajakan temannya yang sudah lama sebagai pencandu.
"Setiap ada kejuaraan balap motor saya selalu turun (ikut) dan sering juga menjadi juara, terakhir ikutan balap waktu diselenggarakan di Mesuji,” kata dia. (iso)
Yuris Palimbani Jabat Ketua Forpes
Kayuagung, SN
KH Yuris Palimbani AHM SH menjabat Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Pondok Pesantren (Forpes) Ogan Komering Ilir (OKI) periode 2012-2015 mendatang menggantikan KH Syamsuddin Annur SAg selaku ketua periode sebelumnya.
Yuris Palimbani merupakan pengasuh dan pimpinan Ponpes Tauhidil Muchlisin di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran OKI, sedangkan Syamsuddin Annur pimpinan Ponpes An Nur Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing OKI.
Terpilihnya Yuris Palimbani menggantikan Syamsuddin Annur saat dilakukan musyawarah di Ponpes An Nur, Minggu (15/1) lalu. Yuris Palimbani terpilih secara aklamasi dari pemilik suara yang berasal dari sekitar 40 Ponpes di OKI yang terdaftar di Pemkab OKI dan Kementerian Agama (Kemenag) OKI.
Yuris Palimbani sebagai Ketua DPD Forpes OKI terpilih saat ditemui di Ponpes yang dipimpinnya, Selasa (17/1) kemarin mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun formatur kepengurusan DPD Forpes OKI. Pelantikan pengurus ini akan dilakukan setelah pelantikan pengurus DPW Forpes Sumsel yang juga akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Pengurus DPD Forpes OKI nanti akan dilantik Ketua DPW Forpes Sumsel KH Hendra Zainuddin SAg MPdI yang juga pimpinan Ponpes Aliyah Cendikia Palembang,” kata dia sembari mengatakan pelantikan Insya Allah akan dihadiri Bupati OKI dan sejumlah pejabat di jajaran Pemkab OKI dan unsur Muspida.
Terkait “arah” DPD Forpes OKI nantinya sambung dia, Forpes merupakan organisasi/perkumpulan pimpinan Ponpes yang didominasi kyai, ustadz dan ustadzah se-OKI. Jadi forum ini harus dimuliakan dan netral dalam dunia politik.
Program kerja yang sedang disiapkan forum ini dikatakannya, akan lebih peka dan peduli terhadap daerahnya yakni terlibat dalam bidang sosial berupa penanganan bencana alam seperti banjir dan kebakaran, terlibat dalam even baik tingkat kabupaten dan provinsi, aktif dalam peringatan hari besar Islam.
“Semua penghafal Al quran dan santri akan kita himpun,” kata Yuris Palimbani yang juga menjabat Wakil Ketua I Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (PC LMB-NU) OKI ini sembari mengatakan sekretariat DPD Forpes OKI berada di Ponpes Tauhidil Muchlisin di Jalan Lintas Timur KM 85 Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran OKI.
KH Syamsuddin Annur SAg selaku Ketua DPD Forpes OKI periode 2009-2012 dan kini menjadi penasehat DPD Forpes OKI menambahkan, Forpes OKI harus segera konsolidasi dengan baik dengan seluruh Ponpes, menyusun program kerja yang bermanfaat, berkoordinasi dengan pemerintah.
Susunan pengurus DPD Forpes OKI periode 2012-2015 yakni 9 orang penasehat yang semuanya kyai, KH Yuris Palimbani AHM SH selaku ketua dan ada 2 orang wakil ketua, Ki Fahrul Anam SPdI selaku sekretaris dan 1 orang wakil sekretaris, KH A Masluk Arrodly NB selaku bendahara dan seorang wakil bendahara, dan 4 orang ketua bidang yang beranggotaan belasan orang.(iso)
KH Yuris Palimbani AHM SH menjabat Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Pondok Pesantren (Forpes) Ogan Komering Ilir (OKI) periode 2012-2015 mendatang menggantikan KH Syamsuddin Annur SAg selaku ketua periode sebelumnya.
Yuris Palimbani merupakan pengasuh dan pimpinan Ponpes Tauhidil Muchlisin di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran OKI, sedangkan Syamsuddin Annur pimpinan Ponpes An Nur Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing OKI.
Terpilihnya Yuris Palimbani menggantikan Syamsuddin Annur saat dilakukan musyawarah di Ponpes An Nur, Minggu (15/1) lalu. Yuris Palimbani terpilih secara aklamasi dari pemilik suara yang berasal dari sekitar 40 Ponpes di OKI yang terdaftar di Pemkab OKI dan Kementerian Agama (Kemenag) OKI.
Yuris Palimbani sebagai Ketua DPD Forpes OKI terpilih saat ditemui di Ponpes yang dipimpinnya, Selasa (17/1) kemarin mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun formatur kepengurusan DPD Forpes OKI. Pelantikan pengurus ini akan dilakukan setelah pelantikan pengurus DPW Forpes Sumsel yang juga akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Pengurus DPD Forpes OKI nanti akan dilantik Ketua DPW Forpes Sumsel KH Hendra Zainuddin SAg MPdI yang juga pimpinan Ponpes Aliyah Cendikia Palembang,” kata dia sembari mengatakan pelantikan Insya Allah akan dihadiri Bupati OKI dan sejumlah pejabat di jajaran Pemkab OKI dan unsur Muspida.
Terkait “arah” DPD Forpes OKI nantinya sambung dia, Forpes merupakan organisasi/perkumpulan pimpinan Ponpes yang didominasi kyai, ustadz dan ustadzah se-OKI. Jadi forum ini harus dimuliakan dan netral dalam dunia politik.
Program kerja yang sedang disiapkan forum ini dikatakannya, akan lebih peka dan peduli terhadap daerahnya yakni terlibat dalam bidang sosial berupa penanganan bencana alam seperti banjir dan kebakaran, terlibat dalam even baik tingkat kabupaten dan provinsi, aktif dalam peringatan hari besar Islam.
“Semua penghafal Al quran dan santri akan kita himpun,” kata Yuris Palimbani yang juga menjabat Wakil Ketua I Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (PC LMB-NU) OKI ini sembari mengatakan sekretariat DPD Forpes OKI berada di Ponpes Tauhidil Muchlisin di Jalan Lintas Timur KM 85 Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran OKI.
KH Syamsuddin Annur SAg selaku Ketua DPD Forpes OKI periode 2009-2012 dan kini menjadi penasehat DPD Forpes OKI menambahkan, Forpes OKI harus segera konsolidasi dengan baik dengan seluruh Ponpes, menyusun program kerja yang bermanfaat, berkoordinasi dengan pemerintah.
Susunan pengurus DPD Forpes OKI periode 2012-2015 yakni 9 orang penasehat yang semuanya kyai, KH Yuris Palimbani AHM SH selaku ketua dan ada 2 orang wakil ketua, Ki Fahrul Anam SPdI selaku sekretaris dan 1 orang wakil sekretaris, KH A Masluk Arrodly NB selaku bendahara dan seorang wakil bendahara, dan 4 orang ketua bidang yang beranggotaan belasan orang.(iso)
Gadaikan Motor Dinas Kades Tanjung Atap Barat Dipecat
Indralaya, SN
Kades Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (OI), A Fadil Rosyad diduga menggelapkan sepeda motor. Akibat dari perbuatannya Fadil harus kehilangan jabatannya karena dipecat secara tidak hormat setelah dilayangkan surat peringatan dan panggilan dari Inspektorat Pemkab OI.
Dikatakan Inspektur Inspektorat OI H Aziz Sani Paris MM, Selasa (17/1), ternyata Kades Tanjung Atap Barat A Fadil Rosyad tidak hanya mengadaikan motor dinas namun juga sering melakukan perjudian.
Saat disinggung masalah pengunduran diri kades tersebut Aziz mengatakan tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari kades yang bersangkutan melainkan pemecatan secara tidak hormat karena tiga kali tidak memenuhi surat panggilan.
“Kades itu datang membawa surat pengunduran setelah surat pemecatan keluar. Sekarang tinggal menunggu Surat Keputusan dari bupati yang sedang dalam proses," terangnya.
Unruk menduduki posisi Kades sekarang, hal itu bukan tugas dari Inspektorat melainkan wewenang dari Camat.
“Pjs bukan tanggung jawab kami namun biasanya posisi tersebut langsng digantikan Sekretaris Desa (Sekdes),” tandasnya. (man)
Kades Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (OI), A Fadil Rosyad diduga menggelapkan sepeda motor. Akibat dari perbuatannya Fadil harus kehilangan jabatannya karena dipecat secara tidak hormat setelah dilayangkan surat peringatan dan panggilan dari Inspektorat Pemkab OI.
Dikatakan Inspektur Inspektorat OI H Aziz Sani Paris MM, Selasa (17/1), ternyata Kades Tanjung Atap Barat A Fadil Rosyad tidak hanya mengadaikan motor dinas namun juga sering melakukan perjudian.
Saat disinggung masalah pengunduran diri kades tersebut Aziz mengatakan tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari kades yang bersangkutan melainkan pemecatan secara tidak hormat karena tiga kali tidak memenuhi surat panggilan.
“Kades itu datang membawa surat pengunduran setelah surat pemecatan keluar. Sekarang tinggal menunggu Surat Keputusan dari bupati yang sedang dalam proses," terangnya.
Unruk menduduki posisi Kades sekarang, hal itu bukan tugas dari Inspektorat melainkan wewenang dari Camat.
“Pjs bukan tanggung jawab kami namun biasanya posisi tersebut langsng digantikan Sekretaris Desa (Sekdes),” tandasnya. (man)
Nita Thalia Goyang Bumi Serasan Sekate
Sekayu, SN
Ribuan masyarakat di Kota Sekayu, dan beberapa kecamatan lainnya tumpah ruah memadati lapangan gelanggan remaja atau Lapangan STIER dalam gelaran pesta rakyat. Dihibur oleh Nita Thalia, artis ibukota ini berhasil menggoyang masyarakat Bumi Serasan Sekate, Senin Malam (16/1).
Pesta rakyat yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) ini untuk menghibur warga Muba sekaligus ungkapan rasa terimakasih, usai dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Muba H Pahri Azhari dan Beni Hernedi.
Tampak Hadiri langsung Bupati Muba H Pahri Azhari beserta istri dan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi beserta istri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Muba, Kepala Dinas,Badan SKPD Muba.
Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, digelarnya kegiatan pesta rakyat ini sebagai ungkapan terimakasih kepada masyarakat yang telah menyukseskan dan menjaga keamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Muba berlangsung aman dan kondusif. Karena itulah, setelah digelarnya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati ini, orang nomor satu di Bumi Serasan Sekate ini mengajak masyakat Mubau dapat bersatu kembali dan jangan sampai terpecah belah lagi.
“Marilah kita bersama-sama membangun Muba yang lebih baik lagi. Untuk itu diharapkan adanya pesta rakyat ini dapat terus meningkatkan jalinan silaturahim antara Pemkab Muba dan masyarakat. Diharapkan adanya pesta rakyat ini, masyarakat terhibur selain tentunya masyakat pun yang hadir dapat menikmati lantunan lagu, juga diimbau dapat menjaga keamanan agar tetap kondusif,” kata Pahri.
Malam hiburan rakyat ini, selain ditampilkan pesta kembang api, Bupati Muba H Pahri Azhari juga menghibur masyarakat dengan menembangkan lagu dangdut favoritnya Terajana, dan Wakil Bupati Beni Hernedi menyanyikan lagu dari Wali Band berjudul Yank, sambil ditemani istrinya dan dua artis lokal dari Kota Palembang.
Dalam pesta rakyat yang menghibur masyarakat Kota Sekayu dan sekitarnya itu, Nita Thalia yang mengenakan kostum ala rocker dangdut tersebut, menembangkan delapan lagu dangdut diantaranya lagu berjudul alamat palsu. “Mana masyarakat Sekayu, ayo goyangggg,” ujar Nita Thalia sembari mengajak satu warga ke panggung memberikan Compatc Disc (CD) albumnya. (her)
DPR Makin Jauh dari Rakyat
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
MAKIN lama tingkah anggota DPR di Senayan makin menyakitkan hati rakyat. Tak henti wakil rakyat kita menuai kontroversi yang rata-rata hujatan. Tetapi mereka saat ini sangat tak peka, sebaliknya terus membela diri.
Banyak sekali anggaran di DPR yang nilainya fantastis dan mengundang keheranan. Nyatanya semua itu tak digubris. Contohnya terdata rencana pembangunan gedung baru DPR yang menelan anggaran Rp 800 miliar batal.
Namun pada anggaran untuk proyek perawatan gedung DPR selama tahun 2012 tercatat nilai totalnya mencapai Rp 500 miliar. Ini kan akal-akalan yang sangat pedih untuk rakyat.
Kemudian dengan kondisi saat ini, lihat dan dengar, banyak sekali usulan, kebijakan, kesepakatan, hasil rapat yang jauh sekali dari keinginan rakyat.
Saat isu panas mulai menggelinding, akhirnya anggota Dewan terus disibukkan dengan klarifikasi citra akibat isu-isu yang sebenarnya diproduksi oleh anggota DPR itu sendiri.
Apakah mereka tak sadar citra buruk selama ini sudah sangat tercipta, karena khalayak umum sangat mudah menilai, banyak produk di DPR yang jauh sekali dengan keberpihakan terhadap rakyat.
Kemudian kemewahan wakil rakyat ada di ruang rapat baru Banggar DPR yang telah selesai dibangun dengan anggaran Rp 20 miliar. Ruang rapat baru tersebut sangat luar biasa mewah.
Pengerjaan ruang Banggar DPR semuanya telah tuntas. Ada tiga unit LCD berukuran 3x2 meter telah berfungsi semua, demikian juga dengan wireless microphone yang sudah terpasang di setiap meja. Yang menarik adalah kursi-kursi anggota Banggar DPR. Ratusan kursi-kursi ini masih rapih terbungkus plastik.
Pertanyaan mengarah ke wakil rakyat kita di legislatif dan perlemen sangat penting. Karena sampai saat ini DPR ini terus-menerus memproduksi persoalan yang justru memperburuk kondisi Bangsa. Belum lagi banyak sekali anggota DPR yang tersandung kasus korupsi.
Bahkan sudah ada yang masuk bui.
Rakyat hanya berharap, cobalah usulan wakil rakyat itu memang berpihak ke kepentingan orang banyak. Sekali-kali gelindingkan isu yang memang mementingkan umat. Jangan dong Pak, setiap terangkat ke permukaan isu yang muncul hanya untuk kepentingan sendiri, atau ujung-ujungnya duit. (***)
Pemkot Anggarkan Dana 1.5 Milyar Bantu Masjid Dan Musholla
Palembang, SN
Pemerintah Kota (pemkot) Palembang tahun ini menganggarkan dana senilai Rp 1,5 miliar dari APBD untuk bantuan masjid dan musholla. Jumlah ini sama seperti tahun lalu.
“Tapi, kami upayakan akan ada penambahan jika memang dibutuhkan,” kata Kepala Subbagian Urusan Agama Bagian Sosial Masyarakat Setda Kota Palembang Alhidir di ruang kerjanya, Senin (16/1).
Masjid-masjid yang menerima bantuan jumlahnya juga tak bertambah, tetap 224 masjid, dengan masing-masing kecamatan ada 14 masjid yang dipilih untuk mendapat bantuan.
“Camat mengusulkan masjid yang akan menerima bantuan,” ujar Alhidir pula.
Ia menyebut pemberian bantuan akan disesuaikan. Walikota memberikan bantuan dikisaran Rp 10-20 juta, dan Wakil Walikota sekitar Rp 7,5-10 juta.
Diakui Alhidir, bantuan untuk 224 masjid ini memang masih belum bisa mengcover jumlah masjid yang ada di Palembang.
“Palembang saat ini sudah ada sekitar 784 masjid. Karena itu, setiap tahunnya harus kita periksa. Yang kita prioritaskan yang belum pernah mendapat bantuan,” ujar dia.
Mengenai gerakan seribu satu masjid, tambah Alhidir, saat ini terus berlanjut. Setiap tahunnya selalu ada masjid yang dibangun.
“Tahun 2011 lalu ada 782 masjid, awal tahun ini sudah ada dua masjid, jadi total ada 784 masjid. Gerakan seribu satu masjid ini akan terus dilanjutkan. Khususnya untuk daerah pinggiran kota yang belum memadai fasilitas ibadahnya,” kata Alhidir.(win)
Pemerintah Kota (pemkot) Palembang tahun ini menganggarkan dana senilai Rp 1,5 miliar dari APBD untuk bantuan masjid dan musholla. Jumlah ini sama seperti tahun lalu.
“Tapi, kami upayakan akan ada penambahan jika memang dibutuhkan,” kata Kepala Subbagian Urusan Agama Bagian Sosial Masyarakat Setda Kota Palembang Alhidir di ruang kerjanya, Senin (16/1).
Masjid-masjid yang menerima bantuan jumlahnya juga tak bertambah, tetap 224 masjid, dengan masing-masing kecamatan ada 14 masjid yang dipilih untuk mendapat bantuan.
“Camat mengusulkan masjid yang akan menerima bantuan,” ujar Alhidir pula.
Ia menyebut pemberian bantuan akan disesuaikan. Walikota memberikan bantuan dikisaran Rp 10-20 juta, dan Wakil Walikota sekitar Rp 7,5-10 juta.
Diakui Alhidir, bantuan untuk 224 masjid ini memang masih belum bisa mengcover jumlah masjid yang ada di Palembang.
“Palembang saat ini sudah ada sekitar 784 masjid. Karena itu, setiap tahunnya harus kita periksa. Yang kita prioritaskan yang belum pernah mendapat bantuan,” ujar dia.
Mengenai gerakan seribu satu masjid, tambah Alhidir, saat ini terus berlanjut. Setiap tahunnya selalu ada masjid yang dibangun.
“Tahun 2011 lalu ada 782 masjid, awal tahun ini sudah ada dua masjid, jadi total ada 784 masjid. Gerakan seribu satu masjid ini akan terus dilanjutkan. Khususnya untuk daerah pinggiran kota yang belum memadai fasilitas ibadahnya,” kata Alhidir.(win)
Dewan Dukung Inofasi SMK
Palembang, SN
Melihat gencarnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam berkreasi dan berinofasi merakit dan menciptakan produk siap pakai membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) memberikan dukungan penuh.
Dikatakan Angota DPR Komisi IV Ir H Suardi, DPR sangat mendukung apa yang dilakukan oleh siswa SMK yang bisa dan mulai memproduksi barang-barang yang bersifat ekonomis "kita sangat mendukung penuh apa yang dilakukan siswa SMK, dan itu sangat baik untuk para siswa sendiri," ujarnya saat ditemui di ruangannya Selasa (17/01).
Suardi menagatakan, Dewan memang tidak memiliki anggaran khusus untuk perakitan yang dilakukan siswa. " Kita tidak memiliki dana khususu karena kita sifatnya hanya mengawasi, melegeslasi dan menyetujui, namun kalau memang dari dinas menanggarkan dan kita nilai memang layak kita akan mendukung penuh, karena tekhnisnya semua ada di dinas, "ujar Suardi.
Selain itu Suardi menambakan, seandainya memang SMK tesebut sudah memiliki setandar produk yang telah diakui, dewan lebih sangat mendukung karena nantinya bisa terus diproduksi dan bisa mengahasilkan karena bersifat ekonomis," kalau memang telah memiliki standar produk kita pasti sangat mendukung, "tegasnya.
Menanggapi soal lata atau ikut-ikutan sisaw SMK dari daerah lain Suardi mengatakan, bisa jadi itu suatu awal yang baik walaupun biasanya yang namanya ikut-ikutan itu tidak akan bertahan lama," kalau ikut-ikutan memang tidak akan bertahan lama namun ini bisa menjadi motifasi untuk siswa lainnya,"terangnya.
Melihat siswa SMK dari daerah lain yang telah dulu bisa merakit mobil Suardi mengatakan, itu semua dikarenakan dalam kurikulum mereka sudah ada dan tinggal pengaplikasiannya, "mereka memang telah ada kurukulumnya dan kita belum memiliki, kalau soal merakit memang setiap siswa telah bisa dan telah belajar hal tersebut, "tegasnya.
Dalam perkembangannya kreatifitas siswa SMK sekarang ini bisa dibilang sangat maju, dimana untuk Kota Palembang sendiri siswa SMK telah bisa merakit laptop dan sepeda motor walaupun masih harus di sempurnakan lagi.(win)
Melihat gencarnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam berkreasi dan berinofasi merakit dan menciptakan produk siap pakai membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) memberikan dukungan penuh.
Dikatakan Angota DPR Komisi IV Ir H Suardi, DPR sangat mendukung apa yang dilakukan oleh siswa SMK yang bisa dan mulai memproduksi barang-barang yang bersifat ekonomis "kita sangat mendukung penuh apa yang dilakukan siswa SMK, dan itu sangat baik untuk para siswa sendiri," ujarnya saat ditemui di ruangannya Selasa (17/01).
Suardi menagatakan, Dewan memang tidak memiliki anggaran khusus untuk perakitan yang dilakukan siswa. " Kita tidak memiliki dana khususu karena kita sifatnya hanya mengawasi, melegeslasi dan menyetujui, namun kalau memang dari dinas menanggarkan dan kita nilai memang layak kita akan mendukung penuh, karena tekhnisnya semua ada di dinas, "ujar Suardi.
Selain itu Suardi menambakan, seandainya memang SMK tesebut sudah memiliki setandar produk yang telah diakui, dewan lebih sangat mendukung karena nantinya bisa terus diproduksi dan bisa mengahasilkan karena bersifat ekonomis," kalau memang telah memiliki standar produk kita pasti sangat mendukung, "tegasnya.
Menanggapi soal lata atau ikut-ikutan sisaw SMK dari daerah lain Suardi mengatakan, bisa jadi itu suatu awal yang baik walaupun biasanya yang namanya ikut-ikutan itu tidak akan bertahan lama," kalau ikut-ikutan memang tidak akan bertahan lama namun ini bisa menjadi motifasi untuk siswa lainnya,"terangnya.
Melihat siswa SMK dari daerah lain yang telah dulu bisa merakit mobil Suardi mengatakan, itu semua dikarenakan dalam kurikulum mereka sudah ada dan tinggal pengaplikasiannya, "mereka memang telah ada kurukulumnya dan kita belum memiliki, kalau soal merakit memang setiap siswa telah bisa dan telah belajar hal tersebut, "tegasnya.
Dalam perkembangannya kreatifitas siswa SMK sekarang ini bisa dibilang sangat maju, dimana untuk Kota Palembang sendiri siswa SMK telah bisa merakit laptop dan sepeda motor walaupun masih harus di sempurnakan lagi.(win)
TKI Sumsel Lirik Hongkong
Palembang, SN
Jika selama ini Malaysia jadi tujuan favorit tenaga kerja asal Sumatera Selatan, kini mereka mulai melirik Hong Kong sebagai tempat mencari nafkah sebagai penata laksana rumah tangga.
Berdasarkan catatan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang, jumlah TKI yang berangkat ke Hong Kong terus meningkat. Tahun 2010 hanya 15 TKI, kini jumlahnya melonjak jadi 82 orang.
Faktor gaji diyakini jadi alasan utama para TKI Sumsel memilih Hong Kong. “Gajinya jauh lebih besar, bisa tiga kali lipat lebih dari Malaysia. Makanya banyak yang beralih ke Hong Kong walaupun lokasinya lebih jauh,” kata Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan BP3TKI Palembang, Ahmad Salaby, Senin (16/1).
Dalam sebulan, ujar Salaby, TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Hong Kong bisa mengantongi Rp gaji 4,5 juta. “Di Malaysia hanya Rp 1,7-1,8 juta per bulan.”
Moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dan Arab Saudi oleh pemerintah sejak tahun kemarin, disebutkan Salaby juga jadi pemicu TKI asal Sumsel melirik Hong Kong.
“Ada pula yang ke Singapura dan Taiwan,” ujarnya, seraya menambahkan provinsi tetangga Sumsel, misalnya Lampung, juga mulai memberangkatkan TKInya sejak 2011 lalu.
Secara keseluruhan, hingga akhir tahun 2011, total TKI asal Sumsel yang diberangkatkan melalui BP3TKI menurun tajam. Tercatat hanya 1.090 TKI saja yang diberangkatkan, yakni 716 ke Malaysia, 149 ke Singapore, 82 ke hongkong, 44 ke Taiwan dan sisanya ke Qatar. Pada 2010, pengiriman TKI sebanyak 1.831 orang.
Kendati ada perbedaan kultur dan bahasa antara Indonesia dan Hong Kong, Salaby mengatakan itu tidak jadi persoalan. Sebab, sebelum diberangkatkan, TKI ini terlebih dulu diberikan pembekalan. Sehingga mereka benar-benar siap bekerja, berkomunikasi, dan menggunakan berbagai peralatan elektronik pendukung.
Sebelumnya, Kepala BP3TKI Palembang, Sri Haryanti mengatakan minat masyarakat Sumsel menjadi TKI masih sangat tinggi. Terutama mereka yang berasal dari Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin.
“Banyak juga TKI yang sukses, Ini mememotivasi warga lainnya di Sumsel untuk jadi TKI di luar negeri,” ujar Sri.(win)
Jika selama ini Malaysia jadi tujuan favorit tenaga kerja asal Sumatera Selatan, kini mereka mulai melirik Hong Kong sebagai tempat mencari nafkah sebagai penata laksana rumah tangga.
Berdasarkan catatan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang, jumlah TKI yang berangkat ke Hong Kong terus meningkat. Tahun 2010 hanya 15 TKI, kini jumlahnya melonjak jadi 82 orang.
Faktor gaji diyakini jadi alasan utama para TKI Sumsel memilih Hong Kong. “Gajinya jauh lebih besar, bisa tiga kali lipat lebih dari Malaysia. Makanya banyak yang beralih ke Hong Kong walaupun lokasinya lebih jauh,” kata Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan BP3TKI Palembang, Ahmad Salaby, Senin (16/1).
Dalam sebulan, ujar Salaby, TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Hong Kong bisa mengantongi Rp gaji 4,5 juta. “Di Malaysia hanya Rp 1,7-1,8 juta per bulan.”
Moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dan Arab Saudi oleh pemerintah sejak tahun kemarin, disebutkan Salaby juga jadi pemicu TKI asal Sumsel melirik Hong Kong.
“Ada pula yang ke Singapura dan Taiwan,” ujarnya, seraya menambahkan provinsi tetangga Sumsel, misalnya Lampung, juga mulai memberangkatkan TKInya sejak 2011 lalu.
Secara keseluruhan, hingga akhir tahun 2011, total TKI asal Sumsel yang diberangkatkan melalui BP3TKI menurun tajam. Tercatat hanya 1.090 TKI saja yang diberangkatkan, yakni 716 ke Malaysia, 149 ke Singapore, 82 ke hongkong, 44 ke Taiwan dan sisanya ke Qatar. Pada 2010, pengiriman TKI sebanyak 1.831 orang.
Kendati ada perbedaan kultur dan bahasa antara Indonesia dan Hong Kong, Salaby mengatakan itu tidak jadi persoalan. Sebab, sebelum diberangkatkan, TKI ini terlebih dulu diberikan pembekalan. Sehingga mereka benar-benar siap bekerja, berkomunikasi, dan menggunakan berbagai peralatan elektronik pendukung.
Sebelumnya, Kepala BP3TKI Palembang, Sri Haryanti mengatakan minat masyarakat Sumsel menjadi TKI masih sangat tinggi. Terutama mereka yang berasal dari Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin.
“Banyak juga TKI yang sukses, Ini mememotivasi warga lainnya di Sumsel untuk jadi TKI di luar negeri,” ujar Sri.(win)
Pelantikan PNS formasi 2009, HBA Tes Panca Prasetya Korpri
* CPNS Banyak Tidak Hafal
Empat Lawang, SN
Ada yang menarik dalam pengambilan sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 Kabupaten Empat Lawang Selasa (17/1), Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM secara spontan menguji kemampuan CPNS, terutama hapalan panca prasetya korpri.
Ternyata setelah dipanggil ke depan banyak CPNS yang tidak hafal, sehingga harus mundur dan diberikan waktu 10 menit untuk menghapal, menariknya lagi masi ada CPNS yang terbatah-batah dan kembali lupa hafalannya.
Suasana menjadi tegang karena tidak hanya Panca Prasetya yang dites namun Pancasila,lagu indonesia raya bahkan visi misi serta grand Strategi Empat Lawang Emas juga di tes, nama yang dipanggil pun di acak mulai dari peserta yang datang terlambat sampai nama yang di pilih undangan yang hadir.
Suasana kembali tegang saat mantan Ketua DPRD Lahat mengancam akan menunda pengangkatan CPNS yang tidak hafal. Namun tidak lama kemudian suasan menjadi ramai karena ketidak hapalan peserta menjadi gelak tawa undangan, terutama salah pengucapan pancasila yang singkat itu. "Saya hanya ingin membina mental dan melihat langsung hasil Prajabatan selama ini, ternyata masih banyak yang tidak hafal," kata HBA, kemarin.
Selaku Abdi Negara kata HBA PNS seharus memahami Panca Prasetya Korpri, menjalankannya dengan sesungguh hati. Bukan membocorkan rahasia negara yang patut dirahasiakan. Apalagi sampai memberikan copy dokumen ke pihak yang tidak bertanggung jawab karena mengharap imbalan yang tidak seberapa. "Saya harap PNS Empat Lawang yang baik, disiplin, rajin dan bertanggung jawab,serta dapat menjaga nama baik kabupaten Empat Lawang," katanya.
Selanjutnya dalam kesempatan ini HBA menyampaikan Kecerdasan dan kemampuan PNS juga menjadi tanggung jawab kepala SKPD yang juga turut mengawasi dan membina PNS yang dilingkungannya, jangan sebaliknya malah melindungi PNS yang bobrok, misalnya tidak melaporkan PNS yang bandel. "Jika ini terjadi kepala SKPD yang akan saya sanksi, terlebih dalam penerapan dan pengawasan enam hari kerja," ujar HBA.
Semenatara itu pada pengucapan sumpah mendapat pengawalan ketat, tidak hanya pegawai BKD yang mengawasi namun beberapa anggota sat pol pp dipimpin kasat pol pp turun memperhatikan peserta.
Hal ini dilakukan agar 480 CPNS yang diambil sumpah mengucapkan sumpah.sisi lain Pada kesempatan ini juga HBA mengucapkan selamat kepada 480 CPNS yang diambil sumpah, berharap menjadi PNS yang baik dan dibanggakan bangsa dan Negara. (eko)
Empat Lawang, SN
Ada yang menarik dalam pengambilan sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 Kabupaten Empat Lawang Selasa (17/1), Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM secara spontan menguji kemampuan CPNS, terutama hapalan panca prasetya korpri.
Ternyata setelah dipanggil ke depan banyak CPNS yang tidak hafal, sehingga harus mundur dan diberikan waktu 10 menit untuk menghapal, menariknya lagi masi ada CPNS yang terbatah-batah dan kembali lupa hafalannya.
Suasana menjadi tegang karena tidak hanya Panca Prasetya yang dites namun Pancasila,lagu indonesia raya bahkan visi misi serta grand Strategi Empat Lawang Emas juga di tes, nama yang dipanggil pun di acak mulai dari peserta yang datang terlambat sampai nama yang di pilih undangan yang hadir.
Suasana kembali tegang saat mantan Ketua DPRD Lahat mengancam akan menunda pengangkatan CPNS yang tidak hafal. Namun tidak lama kemudian suasan menjadi ramai karena ketidak hapalan peserta menjadi gelak tawa undangan, terutama salah pengucapan pancasila yang singkat itu. "Saya hanya ingin membina mental dan melihat langsung hasil Prajabatan selama ini, ternyata masih banyak yang tidak hafal," kata HBA, kemarin.
Selaku Abdi Negara kata HBA PNS seharus memahami Panca Prasetya Korpri, menjalankannya dengan sesungguh hati. Bukan membocorkan rahasia negara yang patut dirahasiakan. Apalagi sampai memberikan copy dokumen ke pihak yang tidak bertanggung jawab karena mengharap imbalan yang tidak seberapa. "Saya harap PNS Empat Lawang yang baik, disiplin, rajin dan bertanggung jawab,serta dapat menjaga nama baik kabupaten Empat Lawang," katanya.
Selanjutnya dalam kesempatan ini HBA menyampaikan Kecerdasan dan kemampuan PNS juga menjadi tanggung jawab kepala SKPD yang juga turut mengawasi dan membina PNS yang dilingkungannya, jangan sebaliknya malah melindungi PNS yang bobrok, misalnya tidak melaporkan PNS yang bandel. "Jika ini terjadi kepala SKPD yang akan saya sanksi, terlebih dalam penerapan dan pengawasan enam hari kerja," ujar HBA.
Semenatara itu pada pengucapan sumpah mendapat pengawalan ketat, tidak hanya pegawai BKD yang mengawasi namun beberapa anggota sat pol pp dipimpin kasat pol pp turun memperhatikan peserta.
Hal ini dilakukan agar 480 CPNS yang diambil sumpah mengucapkan sumpah.sisi lain Pada kesempatan ini juga HBA mengucapkan selamat kepada 480 CPNS yang diambil sumpah, berharap menjadi PNS yang baik dan dibanggakan bangsa dan Negara. (eko)
Pemimpin Umat Budha Sumbagsel Wafat
Palembang, SN
Pemimpin umat Budha wilayah II Sumbagsel, Bante (Biksu) Vajra Giri Mahastavirya pada Senin (16/1) wafat dalam usia 82 tahun.
Wafatnya Sangha Agung Indonesia wilayah II ini cukup membuat umat Budha khususnya yang berada di Sumbagsel merasa kehilangan karena almarhum dikenal dekat dengan semua kalangan.
Tokoh umat Budha Sumsel, Johan Ong menjelaskan, rencananya almarhum dikremasi Rabu (18/1) pukul 13.00 WIB dengan dihadiri 55 biksu dari seluruh Indonesia serta umat Budha di Sumbagsel.
"Selama hidup Bante Vajra Giri Mahastavirya dikenal dengan siapapun. Dia juga dikenal enerjik meski sudah berusia lanjut. Sosok almarhum semasa hidup mampu menginspirasi kami semua," terang Johan Ong. (rhd)
Pemimpin umat Budha wilayah II Sumbagsel, Bante (Biksu) Vajra Giri Mahastavirya pada Senin (16/1) wafat dalam usia 82 tahun.
Wafatnya Sangha Agung Indonesia wilayah II ini cukup membuat umat Budha khususnya yang berada di Sumbagsel merasa kehilangan karena almarhum dikenal dekat dengan semua kalangan.
Tokoh umat Budha Sumsel, Johan Ong menjelaskan, rencananya almarhum dikremasi Rabu (18/1) pukul 13.00 WIB dengan dihadiri 55 biksu dari seluruh Indonesia serta umat Budha di Sumbagsel.
"Selama hidup Bante Vajra Giri Mahastavirya dikenal dengan siapapun. Dia juga dikenal enerjik meski sudah berusia lanjut. Sosok almarhum semasa hidup mampu menginspirasi kami semua," terang Johan Ong. (rhd)
Dua Mayat Ditemukan Penuh Luka Bacokan
Inderalaya, SN
Warga Desa Arisan Deras Kecamatan Rantau Panjang di hebohkan atas penemuan 2 mayat laki-laki dengan keadaan tubuh yang bersimbah darah pada Selasa (17/1).
Tubuh mayat yang penuh dengan luka tusukan tersebut ditemukan tergeletak di pinggir jalan desa arisan deras. Kedua mayat tersebut ditemukan saksi pedagang ayam masing-masing Birin (22) dan Edi (26), keduanya warga Kelurahan Tanjung Raja dan saksi jalili (50), warga kelurahan Tajung raja selatan sekitar pukul 00.45 WIB.
Sedangkan motif pembunuhan belum jelas, dikarenakan Kepolisian Tanjung Raja masih mencari bukti-bukti terkait pembunuhan tersebut. Yang terlihat oleh saksi pertamakali adalah kaki mayat yang timbul diantara rerumputan sedangkan tubuh korban tertutup semak belukar.
Korban yang identitasnya diketahui bernama, Puad (50) warga Desa Pematang Kroya Kecamatan Eantau Panjang dan diketahui meninggalkan seorang istri yang tengah hamil 8 bulan. Korban meninggal dengan kondisi mengenaskan.
Selain itu korban juga mengalami luka robek di perut sepanjang 15 cm, sedangkan korban Sangkut (30) yang tak lain adalah keponakan puad sendiri, mengalami luka tusuk di kepala.
Kedua mayat tersebut langsung dilarikan ke puskesmas tanjung raja untuk divisum setelah itu kedua koban langsung dikebumikan keluarga.
Kapolsek Tanjung Raja AKP Edi Siregar saat dimintai keterangan menjelaskan, saat petugas mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kedua korban sudah dalam keadaan meninggal dengan luka di sekujur tubuh.
“Untuk saat ini belum ada laporan dari pihak keluarga,diduga kuat kedua korban ini dibunuh,tapi saya optimis pembunuhan ini secepatnya akan kami bongkar dan pelaku pembunuhan masih terus kami selidiki” tuturnya. (man)
Warga Desa Arisan Deras Kecamatan Rantau Panjang di hebohkan atas penemuan 2 mayat laki-laki dengan keadaan tubuh yang bersimbah darah pada Selasa (17/1).
Tubuh mayat yang penuh dengan luka tusukan tersebut ditemukan tergeletak di pinggir jalan desa arisan deras. Kedua mayat tersebut ditemukan saksi pedagang ayam masing-masing Birin (22) dan Edi (26), keduanya warga Kelurahan Tanjung Raja dan saksi jalili (50), warga kelurahan Tajung raja selatan sekitar pukul 00.45 WIB.
Sedangkan motif pembunuhan belum jelas, dikarenakan Kepolisian Tanjung Raja masih mencari bukti-bukti terkait pembunuhan tersebut. Yang terlihat oleh saksi pertamakali adalah kaki mayat yang timbul diantara rerumputan sedangkan tubuh korban tertutup semak belukar.
Korban yang identitasnya diketahui bernama, Puad (50) warga Desa Pematang Kroya Kecamatan Eantau Panjang dan diketahui meninggalkan seorang istri yang tengah hamil 8 bulan. Korban meninggal dengan kondisi mengenaskan.
Selain itu korban juga mengalami luka robek di perut sepanjang 15 cm, sedangkan korban Sangkut (30) yang tak lain adalah keponakan puad sendiri, mengalami luka tusuk di kepala.
Kedua mayat tersebut langsung dilarikan ke puskesmas tanjung raja untuk divisum setelah itu kedua koban langsung dikebumikan keluarga.
Kapolsek Tanjung Raja AKP Edi Siregar saat dimintai keterangan menjelaskan, saat petugas mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kedua korban sudah dalam keadaan meninggal dengan luka di sekujur tubuh.
“Untuk saat ini belum ada laporan dari pihak keluarga,diduga kuat kedua korban ini dibunuh,tapi saya optimis pembunuhan ini secepatnya akan kami bongkar dan pelaku pembunuhan masih terus kami selidiki” tuturnya. (man)
Kepergok Curi Motor, ABG Diamankan
Muara Enim, SN
Nasib sial dialami, Taufik bin Umroni (17), anak baru gede (ABG) yang tinggal Dusun III Desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, belum sempat menikmati hasil curian sepeda motor, tersangka keburu ditangkap pemiliknya, honorer PBK, Ferdinan Bin Nazarudin warga Dusu I Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim.
Kejadiannya, Selasa (17/1) sekitar pukul 15.30 WIB, ketika korban bersama istrinya sedang asik nonton acara TV di ruang tamu rumahnya. Lalu, korban mendengar suara gaduh dari teras, karena curiga, korban mengintip dibalik tirai jendela.
Terkejutnya lagi, ada dua tersangka yang mencoba mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BG 2046 OF miliknya. Hanya saja, keduanya berbagi tugas, ada yang menjadi eksekutor, dan tersangka satunya lagi menunggu diatas motor di pinggir jalan.
Namun, tersangka tak berhasil membawa kabur, lantaran cakram motor tergembok. Dalam hitungan detik saja, korban keluar langsung menyergap tersangka. Kendati, tersangka sempat kabur, namun berhasil ditangkap korban tak jauh dari halaman rumah. Tak ayal, korban yang kesal dengan ulah tersangka diduga melampiaskannya dengan memberikan bogem mentah.
Bahkan warga sekitar yang mengetahui hal tersbut berusaha untuk
menghakiminya, namun beruntung ada petugas Polsek Gunung Megang yang ketika itu sedang berpatroli. Kemudian, mengamankan pelaku ke Polsek Gunung Megang untuk diperoses lebih lanjut.
Sementara tersangka lainnya, pada saat kejadian telah menunggu di pingir jalan, langsung tancap gas dengan sepeda motornya, karena rekannya telah berhasil ditangkap pemiliknya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi didampingi Kapolsek AKP Ahmad Jais, Selasa (17/1) membenarkan telah mengamankan tersangka di Polsek Gunung Megang. Pihaknya, kini masih melakukan pemeriksaan terjadap tersangka curanmor tersebut.
Mengenai pelaku lainnya yang berhasil kabur kata Tri, masih dalam pengejaran anggota. Tentunya, dengan tertangkapnya tersangka curanmor ini, menjadi jalan guna mengungkap kasus curanmor lainnya yang diduga melibatkan tersangka. Mengingat, pihaknya telah menerima banyak laporan terkait pencurian kendaraan bermotor. (yud)
Nasib sial dialami, Taufik bin Umroni (17), anak baru gede (ABG) yang tinggal Dusun III Desa Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, belum sempat menikmati hasil curian sepeda motor, tersangka keburu ditangkap pemiliknya, honorer PBK, Ferdinan Bin Nazarudin warga Dusu I Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim.
Kejadiannya, Selasa (17/1) sekitar pukul 15.30 WIB, ketika korban bersama istrinya sedang asik nonton acara TV di ruang tamu rumahnya. Lalu, korban mendengar suara gaduh dari teras, karena curiga, korban mengintip dibalik tirai jendela.
Terkejutnya lagi, ada dua tersangka yang mencoba mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BG 2046 OF miliknya. Hanya saja, keduanya berbagi tugas, ada yang menjadi eksekutor, dan tersangka satunya lagi menunggu diatas motor di pinggir jalan.
Namun, tersangka tak berhasil membawa kabur, lantaran cakram motor tergembok. Dalam hitungan detik saja, korban keluar langsung menyergap tersangka. Kendati, tersangka sempat kabur, namun berhasil ditangkap korban tak jauh dari halaman rumah. Tak ayal, korban yang kesal dengan ulah tersangka diduga melampiaskannya dengan memberikan bogem mentah.
Bahkan warga sekitar yang mengetahui hal tersbut berusaha untuk
menghakiminya, namun beruntung ada petugas Polsek Gunung Megang yang ketika itu sedang berpatroli. Kemudian, mengamankan pelaku ke Polsek Gunung Megang untuk diperoses lebih lanjut.
Sementara tersangka lainnya, pada saat kejadian telah menunggu di pingir jalan, langsung tancap gas dengan sepeda motornya, karena rekannya telah berhasil ditangkap pemiliknya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi didampingi Kapolsek AKP Ahmad Jais, Selasa (17/1) membenarkan telah mengamankan tersangka di Polsek Gunung Megang. Pihaknya, kini masih melakukan pemeriksaan terjadap tersangka curanmor tersebut.
Mengenai pelaku lainnya yang berhasil kabur kata Tri, masih dalam pengejaran anggota. Tentunya, dengan tertangkapnya tersangka curanmor ini, menjadi jalan guna mengungkap kasus curanmor lainnya yang diduga melibatkan tersangka. Mengingat, pihaknya telah menerima banyak laporan terkait pencurian kendaraan bermotor. (yud)
14 Calon Wako Pagaralam Mulai Sosialisasi
Pagaralam, SN
Pergantian Walikota Pagaralam, hanya tinggal satu tahun lagi 2013, namun calon kepala daerah yang akan bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu tersebut sudah mulai bermunculan, dan bersosialisasi.
Sedikitnya ada 14 nama yang muncul meramaikan bursa calon Walikota Pagaralam seperti Suharindi, Spd MM (anggota DPRD Sumsel), Alpian SH (anggota DPRD Kota Pagaralam), Dwikora Sasatra Negara, SH (anggota DPRD Kota Pagaralam), Ida Fitriati M Kes (wakil walikota Pagaralam), Budiarto Marsul (anggota DPRD Sumsel), Mukti Sulaiman, (Asisten Pemerintahan Pemprov Sumsel), Yulizar Dinoto (Kepala BPBD Sumsel) dan Aruji Kartawinata (anggota DPRD Sumsel).
Kemudian, Suzana Septiana (kepala Dinas Koperasi Lubuk Linggau), Sofyan Djamal (wakil Bupati Empatlawang), Muchtar (kepala Dinas), Kusaimi Yatip (asisten II Pemkot Pagaralam), Haryanto (Kepala Dinas PPKA), Ruslan Abdul Gani, SE (Ketua DPRD Kota Pagaralam).
"Kita serahkan pencalonan sebagai Walikota Pagaralam kepada Partai Amanat Nasional (PAN). Saya selalu menjalankan komunikasi dengan partai," kata Suharindi.
Lanjutnya, dukungan masyarakat terhadap dirinya untuk pencalonan wali kota itu sudah banyak sampai sekarang ini.
"Partai tentunya mengutamakan kader yang layak untuk dicalonkan, dan berdasarkan kondisi dukungan di masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, kalau pasangannya sendiri, itu nanti dipikirkan dan tentunya disesuaikan dengan bagaimana hasil survei.
"Kalau mengenai sejumlah nama sebagai anggota dewan yang telah menyatakan siap untuk maju pada pemilihan kepala daerah di Kota Pagaralam, ia menyatakan, wajar dan itu boleh saja sebagai warga negara," ungkapnya.
Senada diungkapkan, Alpian, semua kandidat mempunyai kans pada pemilihan Walikota Pagaralam, namun tergantung dukungan baik dari partai dan masyarakat.
"Namun kita berharap siapapun yang menjadi walikota harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pengelolaan potensi alam dan kebutuhan masyarakat paling mendasar," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, Ida Fitriati mengatakan, jika dipercaya masyarakat ia akan maju menjadi calon Walikota Pagaralam pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2013 mendatang.
"Kita perlu melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintaha saat ini, terutama dalam menggali semua potensi wisata alam dan peninggalan sejarah yang sudah banyak mengundang decak kagum dunia internasional," ungkapnya.
Pagaralam sudah banyak kemajuan dan perlu dilakukan pembangunan secara kesinambungan seperti program pembangunan bidang wisata dan ekonomi kerakyatan.
"Saya ingin mengabdikan diri untuk kemajuan Kota Pagaralam, jika dipercaya menjadi Walikota Pagaralam," ungkapnya. (asn)
Pergantian Walikota Pagaralam, hanya tinggal satu tahun lagi 2013, namun calon kepala daerah yang akan bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu tersebut sudah mulai bermunculan, dan bersosialisasi.
Sedikitnya ada 14 nama yang muncul meramaikan bursa calon Walikota Pagaralam seperti Suharindi, Spd MM (anggota DPRD Sumsel), Alpian SH (anggota DPRD Kota Pagaralam), Dwikora Sasatra Negara, SH (anggota DPRD Kota Pagaralam), Ida Fitriati M Kes (wakil walikota Pagaralam), Budiarto Marsul (anggota DPRD Sumsel), Mukti Sulaiman, (Asisten Pemerintahan Pemprov Sumsel), Yulizar Dinoto (Kepala BPBD Sumsel) dan Aruji Kartawinata (anggota DPRD Sumsel).
Kemudian, Suzana Septiana (kepala Dinas Koperasi Lubuk Linggau), Sofyan Djamal (wakil Bupati Empatlawang), Muchtar (kepala Dinas), Kusaimi Yatip (asisten II Pemkot Pagaralam), Haryanto (Kepala Dinas PPKA), Ruslan Abdul Gani, SE (Ketua DPRD Kota Pagaralam).
"Kita serahkan pencalonan sebagai Walikota Pagaralam kepada Partai Amanat Nasional (PAN). Saya selalu menjalankan komunikasi dengan partai," kata Suharindi.
Lanjutnya, dukungan masyarakat terhadap dirinya untuk pencalonan wali kota itu sudah banyak sampai sekarang ini.
"Partai tentunya mengutamakan kader yang layak untuk dicalonkan, dan berdasarkan kondisi dukungan di masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, kalau pasangannya sendiri, itu nanti dipikirkan dan tentunya disesuaikan dengan bagaimana hasil survei.
"Kalau mengenai sejumlah nama sebagai anggota dewan yang telah menyatakan siap untuk maju pada pemilihan kepala daerah di Kota Pagaralam, ia menyatakan, wajar dan itu boleh saja sebagai warga negara," ungkapnya.
Senada diungkapkan, Alpian, semua kandidat mempunyai kans pada pemilihan Walikota Pagaralam, namun tergantung dukungan baik dari partai dan masyarakat.
"Namun kita berharap siapapun yang menjadi walikota harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pengelolaan potensi alam dan kebutuhan masyarakat paling mendasar," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, Ida Fitriati mengatakan, jika dipercaya masyarakat ia akan maju menjadi calon Walikota Pagaralam pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2013 mendatang.
"Kita perlu melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintaha saat ini, terutama dalam menggali semua potensi wisata alam dan peninggalan sejarah yang sudah banyak mengundang decak kagum dunia internasional," ungkapnya.
Pagaralam sudah banyak kemajuan dan perlu dilakukan pembangunan secara kesinambungan seperti program pembangunan bidang wisata dan ekonomi kerakyatan.
"Saya ingin mengabdikan diri untuk kemajuan Kota Pagaralam, jika dipercaya menjadi Walikota Pagaralam," ungkapnya. (asn)
Kontraktor Lokal Ngeluh Proyek Diborong Oknum Oknum
Baturaja, SN
Kontraktor lokal yang tergabung pada asosiasi BPC Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesi (Gapensi) dan Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional (Gapeksindo) Kabupaten OKU mengeluhkan permainan oknum Dewan, oknum PNS, oknum TNI dan oknum Polri yang sering terlibat langsung dalam pengerjaan proyek APBD hingga mengakibatkan kiprah asosiasi menjadi berkurang dan rezeki mereka di rampas .
Keterlibatan oknum ini terungkap, Selasa (17/1) dalam rapat bersama dengan antara anggota dan pengurus asosiasi Gapensi bersama Gapeksindo Kabupaten OKU sebagai upaya persiapan para penyedia jasa menghadapi lelang tender proyek APBD OKU tahun 2012.
Rapat pengurus bersama anggota kedua asosiasi kontraktor ini juga mengungkap sering berbelitnya adminitrasi yang disyaratkan panitia lelang hingga banyak anggotanya terpaksa gigit jari karena tidak bisa lagi melakukan daftar ulang.
“Harapan kami kedepan itu jika administrasinya bisa dipermudah kenapa harus dipersulit, dan kepada Pemerintah Daerah tolonglah ada prioritas terlebih dahulu untuk kita pengusaha lokal yang benar-benar profesinya, bukan proyek itu diberikan kepada oknum yang semata mencari untung," harap Ketua Gapensi OKU, Fuad Efendi.
Dalam rapat bersama ini terungkap pula jika lelang tender yang terjadi di Kabupaten OKU terahir ini sudah terjadi pelanggaran berdasarkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang secara jelas dan gamblang melarang PNS, Angota DPRD, TNI dan Polri ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Kalau selama ini banyak oknum yang melibatkan diri dalam proses pelalangan proyek APBD yang lalu biarlah berlalu, tapi kedepan para oknum ini tidak usah lagi “bermain” kami semua tau siapa dan bagaimana cara mereka, hargailah profesi kami yang cuma ingin mencari sesuap nasi tanpa ada penghasilan dari gaji seperti mereka, mari kita dukung program pemerintah ini secara nyata dan berkesinambungan, bertindak Fair dan transparan ini harapan semua anggota tanpa bermaksud menyudutkan siapa dan siapa," terang Fuad. (had)
Kontraktor lokal yang tergabung pada asosiasi BPC Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesi (Gapensi) dan Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional (Gapeksindo) Kabupaten OKU mengeluhkan permainan oknum Dewan, oknum PNS, oknum TNI dan oknum Polri yang sering terlibat langsung dalam pengerjaan proyek APBD hingga mengakibatkan kiprah asosiasi menjadi berkurang dan rezeki mereka di rampas .
Keterlibatan oknum ini terungkap, Selasa (17/1) dalam rapat bersama dengan antara anggota dan pengurus asosiasi Gapensi bersama Gapeksindo Kabupaten OKU sebagai upaya persiapan para penyedia jasa menghadapi lelang tender proyek APBD OKU tahun 2012.
Rapat pengurus bersama anggota kedua asosiasi kontraktor ini juga mengungkap sering berbelitnya adminitrasi yang disyaratkan panitia lelang hingga banyak anggotanya terpaksa gigit jari karena tidak bisa lagi melakukan daftar ulang.
“Harapan kami kedepan itu jika administrasinya bisa dipermudah kenapa harus dipersulit, dan kepada Pemerintah Daerah tolonglah ada prioritas terlebih dahulu untuk kita pengusaha lokal yang benar-benar profesinya, bukan proyek itu diberikan kepada oknum yang semata mencari untung," harap Ketua Gapensi OKU, Fuad Efendi.
Dalam rapat bersama ini terungkap pula jika lelang tender yang terjadi di Kabupaten OKU terahir ini sudah terjadi pelanggaran berdasarkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang secara jelas dan gamblang melarang PNS, Angota DPRD, TNI dan Polri ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Kalau selama ini banyak oknum yang melibatkan diri dalam proses pelalangan proyek APBD yang lalu biarlah berlalu, tapi kedepan para oknum ini tidak usah lagi “bermain” kami semua tau siapa dan bagaimana cara mereka, hargailah profesi kami yang cuma ingin mencari sesuap nasi tanpa ada penghasilan dari gaji seperti mereka, mari kita dukung program pemerintah ini secara nyata dan berkesinambungan, bertindak Fair dan transparan ini harapan semua anggota tanpa bermaksud menyudutkan siapa dan siapa," terang Fuad. (had)
Pasar Prabumulih Harus Segera Ditata
Prabumulih, SN
Masyarakat Kota Prabumulih mendesak Pasar Inpres Prabumulih kembali ditata karena sudah sangat semrawut. Amirudin (43) warga Jalan Sudirman, Prabumulih, Selasa (17/1) mengatakan, Pasar Inpres Prabumulih terkesan tidak dikelola dengan baik di mana para pedagang berjualan hampir memakan separuh badan jalan.
Dikatakannya, bila pasar tradisional itu tidak ditata sesegera mungkin dikhawatirkan Kota Prabumulih akan tidak terlihat indah dan sulit mendapat meraih piala Adipura.
“Perbandingannya di pusat pertokoan maupun mal warga berbelanja memperoleh kenyamanan dan pelayanan yang baik. Sementara di pasar tradisional warga mendapati kondisi becek, semrawut dan tidak nyaman,” katanya.
Sementara Herman (26) warga Jalan Arimbi Prabumulih mengakui, arus lalu lintas (lalin) di Kota Prabumulih makin semrawut seiring makin meningkatnya aktivitas pasar dan banyaknya kendaraan melewati Jalan Sudirman Prabumulih.
Kemacetan lalin paling parah terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih mulai dari persimpangan rel kereta api (KA) depan Bank BNI sampai di simpang kantor Walikota Prabumulih.
Ada beberapa titik pada ruas jalan itu dijadikan sopir bus antarkota sebagai terminal bayangan. Bahkan beberapa lokasi dijadikan sopir tempat ngetem antara lain depan Mapolsek Prabumulih Timur, depan Bank BNI, depan Hotel Rolfelia, dan lokasi lainnya.
Pada ruas jalan protokol tersebut, arus lalintas lancar hanya bisa ditemui pada malam hari. Selebihnya kemacetan semakin parah dan laju kendaraan terpaksa merayap.
Kemacetan lain makin parah setelah beberapa titik jalan di seberang Pasar Inpres Prabumulih sudah banyak berlubang.
“Sudah pasti macet kak, sebab semua aktivitas terpusat di sini. Mulai dari pasar, pertokoan, perkantoran, tempat ngetem bus, dan angkutan kota serta parkir yang sering meluber ke jalan,” kata Herman.
Kadishub Prabumulih Kosim Cik Aming mengaku sudah mengingatkan pengelola parkir agar tak melakukan parkir hingga berlapis-lapis.
"Selain itu kita juga berjaga-jaga disejumlah titik kemacetan untuk mengatur lalu lintas di depan pasar inpres," ujarnya. (and)
Masyarakat Kota Prabumulih mendesak Pasar Inpres Prabumulih kembali ditata karena sudah sangat semrawut. Amirudin (43) warga Jalan Sudirman, Prabumulih, Selasa (17/1) mengatakan, Pasar Inpres Prabumulih terkesan tidak dikelola dengan baik di mana para pedagang berjualan hampir memakan separuh badan jalan.
Dikatakannya, bila pasar tradisional itu tidak ditata sesegera mungkin dikhawatirkan Kota Prabumulih akan tidak terlihat indah dan sulit mendapat meraih piala Adipura.
“Perbandingannya di pusat pertokoan maupun mal warga berbelanja memperoleh kenyamanan dan pelayanan yang baik. Sementara di pasar tradisional warga mendapati kondisi becek, semrawut dan tidak nyaman,” katanya.
Sementara Herman (26) warga Jalan Arimbi Prabumulih mengakui, arus lalu lintas (lalin) di Kota Prabumulih makin semrawut seiring makin meningkatnya aktivitas pasar dan banyaknya kendaraan melewati Jalan Sudirman Prabumulih.
Kemacetan lalin paling parah terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih mulai dari persimpangan rel kereta api (KA) depan Bank BNI sampai di simpang kantor Walikota Prabumulih.
Ada beberapa titik pada ruas jalan itu dijadikan sopir bus antarkota sebagai terminal bayangan. Bahkan beberapa lokasi dijadikan sopir tempat ngetem antara lain depan Mapolsek Prabumulih Timur, depan Bank BNI, depan Hotel Rolfelia, dan lokasi lainnya.
Pada ruas jalan protokol tersebut, arus lalintas lancar hanya bisa ditemui pada malam hari. Selebihnya kemacetan semakin parah dan laju kendaraan terpaksa merayap.
Kemacetan lain makin parah setelah beberapa titik jalan di seberang Pasar Inpres Prabumulih sudah banyak berlubang.
“Sudah pasti macet kak, sebab semua aktivitas terpusat di sini. Mulai dari pasar, pertokoan, perkantoran, tempat ngetem bus, dan angkutan kota serta parkir yang sering meluber ke jalan,” kata Herman.
Kadishub Prabumulih Kosim Cik Aming mengaku sudah mengingatkan pengelola parkir agar tak melakukan parkir hingga berlapis-lapis.
"Selain itu kita juga berjaga-jaga disejumlah titik kemacetan untuk mengatur lalu lintas di depan pasar inpres," ujarnya. (and)
Kebun Karet Perbatasan Jadi Rebutan
Prabumulih, SN
Kebun karet yang berada di perbatasan Kabupaten Muara Enim dengan Ogan Ilir (OI) tepatnya di wilayah desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim menjadi rebutan dua keluarga. Akibat perebutan itu kebun dirusak oleh salah satu yang mengaku pemilik tanah.
Menurut Nasroni (39) perusakan batang karet diatas kebun milik orangtuanya Hasanudin bin Anuwar (60) dilakukan dengan sengaja oleh A Rasyid dan rekannya yang berjumlah sekitar 15 orang pada Sabtu (14/1) lalu. Akibatnya batang karet yang sebelumnya berjumlah 360 batang kini tinggal 50 batang.
Dijelaskan Nasroni, orangtuanya sudah melaporkan kejadian itu ke Polsek Gelumbang pada 24 November 2011 lalu dan pihak kepolisian telah melakukan police line.
"Namun di lapangan ternyata para TSK masih melakukan perusakan dan tak menghiraukan peringatan polisi itu," kata Nasroni.
Dijelaskannya, orangtuanya mengusahakan kebun itu pada 1986 lalu dan selama ini tidak ada masalah dari siapapun sehingga dalam waktu tak kurang dari 20 tahun keluarga mereka menyadap karet. Namun pada November lalu kebun mereka ditebang orang suruhan Rasyid, warga Jalan Sei Rambang No 6 Pakjo Palembang.
Ditambahkannya, sebelumnya pada tahun 1987 memang ada sengketa dengan H Syarkowi dan di pengadilan Ogan Komering Ilir, mereka dinyatakan menang oleh pengadilan.
Nasroni juga heran mengapa saat orangtuanya di panggil pihak Polsek dan bertemu dengan Rasyid, polisi meminta agar membagi lahan menjadi dua bagian dari dua hektar.
“Aneh aku ngapo dio minta bagian padahal lahan itu sudah ada surat dari pemerintah setempat termasuk wilayah Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Muara Enim," ujarnya.
Sementara Rasyid justru mengaku kalau lahan itu miliknya dan dia memiliki surat SKT termasuk wilayah Ogan Ilr (OI) bukan Muara Enim .
"Kita siap menghadapi tuntutan yang dilaporkan ke Polsek Gelumbang," katanya.
Dikatakannya, dia pernah menyampaikan masalah ini dengan Bupati Ogan Ilir dan membenarkan kalau lahan yang disengketakan itu termasuk wilayah Kecamatan Indra Laya Utara Kabupaten Ogan Ilir.
Sedangkan Kapolsek Gelumbang, AKP Romi MN SH melalui Kanit Reskrim Iptu Robi Sugara SH membenarkan, ia sudah menerima laporan dari korban Hasanudin terkait adanya perusakan kebun karet tersebut.
"Kita juga sudah memanggil tersangka namun kita mengalami kesulitan lantaran wilayah itu ada dua surat yakni masuk Muara Enim dan masuk Desa Bakung Ogan Ilir," terangnya. (and)
Kebun karet yang berada di perbatasan Kabupaten Muara Enim dengan Ogan Ilir (OI) tepatnya di wilayah desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim menjadi rebutan dua keluarga. Akibat perebutan itu kebun dirusak oleh salah satu yang mengaku pemilik tanah.
Menurut Nasroni (39) perusakan batang karet diatas kebun milik orangtuanya Hasanudin bin Anuwar (60) dilakukan dengan sengaja oleh A Rasyid dan rekannya yang berjumlah sekitar 15 orang pada Sabtu (14/1) lalu. Akibatnya batang karet yang sebelumnya berjumlah 360 batang kini tinggal 50 batang.
Dijelaskan Nasroni, orangtuanya sudah melaporkan kejadian itu ke Polsek Gelumbang pada 24 November 2011 lalu dan pihak kepolisian telah melakukan police line.
"Namun di lapangan ternyata para TSK masih melakukan perusakan dan tak menghiraukan peringatan polisi itu," kata Nasroni.
Dijelaskannya, orangtuanya mengusahakan kebun itu pada 1986 lalu dan selama ini tidak ada masalah dari siapapun sehingga dalam waktu tak kurang dari 20 tahun keluarga mereka menyadap karet. Namun pada November lalu kebun mereka ditebang orang suruhan Rasyid, warga Jalan Sei Rambang No 6 Pakjo Palembang.
Ditambahkannya, sebelumnya pada tahun 1987 memang ada sengketa dengan H Syarkowi dan di pengadilan Ogan Komering Ilir, mereka dinyatakan menang oleh pengadilan.
Nasroni juga heran mengapa saat orangtuanya di panggil pihak Polsek dan bertemu dengan Rasyid, polisi meminta agar membagi lahan menjadi dua bagian dari dua hektar.
“Aneh aku ngapo dio minta bagian padahal lahan itu sudah ada surat dari pemerintah setempat termasuk wilayah Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Muara Enim," ujarnya.
Sementara Rasyid justru mengaku kalau lahan itu miliknya dan dia memiliki surat SKT termasuk wilayah Ogan Ilr (OI) bukan Muara Enim .
"Kita siap menghadapi tuntutan yang dilaporkan ke Polsek Gelumbang," katanya.
Dikatakannya, dia pernah menyampaikan masalah ini dengan Bupati Ogan Ilir dan membenarkan kalau lahan yang disengketakan itu termasuk wilayah Kecamatan Indra Laya Utara Kabupaten Ogan Ilir.
Sedangkan Kapolsek Gelumbang, AKP Romi MN SH melalui Kanit Reskrim Iptu Robi Sugara SH membenarkan, ia sudah menerima laporan dari korban Hasanudin terkait adanya perusakan kebun karet tersebut.
"Kita juga sudah memanggil tersangka namun kita mengalami kesulitan lantaran wilayah itu ada dua surat yakni masuk Muara Enim dan masuk Desa Bakung Ogan Ilir," terangnya. (and)
Rambu Lalin di Kikim Minim
Lahat, SN
Kawasan rawan kecelakan di Jalinsum Kikim dan Jalinsum Pulau Pinang ternyata minim rambu lalu lintas. Padahal kawasan ini memiliki jalak berkelok dan jurang terjal.
Rawannya kawasan itu membuat kecelakaan sering terjadi. Sepanjang tahun 2011 saja sudah banyak terjadi kecelakaan bis, mobil, truk maupun motor yang masuk ke jurang tersebut.
Kapolres Lahat AKBP Benny Subandi SIK melalui Kasatlantas AKP Al Jufri mengatakan, kawasan Kikim memang memiliki jalanan yang terbis dan rawan.
“Apalagi kondisi rambu-rambu yang masih kurang sudah langsung kita laporkan ke instansi terkait. Bahkan secara spontan kita juga membuat plang peringatan tanda hati-hati di daerah rawan itu,” jelas Al Jufri, Selasa (17/1).
Dia juga prihatin atas kejadian yang menimpa warga akibat terbaliknya Bus Loreba di Jalinsum Desa Gunung Kerto Kecamatan Kikim Timur, kemarin.
Terpisah, Camat Kikim Timur Abdurrahman mengatakan, pihaknya juga sudah melihat lokasi-lokasi yang terdapat banyak tikungan dan tanjakan yang belum memiliki rambu.
“Di tebing Ulak Bumi Desa Gunung Kerto itu sebenarnya dulu sudah ada besi pengamannya namun saat terjadi kecelakaan ada kendaraan yang menghantamnya dan roboh sehingga besinya lepas di jurang tersebut,” jelas Abdurrahman.
“Kalau dihitung sekitar lebih dari 6 kali terjadi kendaraan yang masuk ke jurang. Sementara untuk awal tahun 2012 saja sudah satu kali ini. Wilayah yang rawan yakni memang Gunung Kerto dan Padu Raksa. Semua yang terjadi sudah beberapa kali pula kita membuat laporannya ke dinas dan instansi terkait,” ujarnya.
Salah satu warga, Tomi (34) warga Bungamas Kikim Timur ini mengatakan, wilayah Kikim memang rawan karena banyak tikungan dan tanjakan disertai jurang.
”Padahal rambu-rambu yang ado tu kurang, jadi memang sering sekali terjadi kecelakaan disano tu,” jelas Tomi. Mereka sangat berharap kepada instansi terkait jalan yang rawan untuk segera diperbaiki dan rambu-rambu yang ada dipasang sebagai peringatan bagi pengendara yang lewat untuk lebih berhati-hati.
Kadishubkominfo Lahat Syaifuddin beberapa waktu lalu dimintai keterangannya mengatakan hal ini juga sudah mereka usulkan ke tingkat pusat dan provinsi. Sebab jalan tersebut merupakan jalan negara.
“Memang belum bisa semua terealisasi mengingat dana yang diperlukan sangat besar. Jadi bergiliran dan sebagian baru terealisasi,” katanya. (zal)
Kawasan rawan kecelakan di Jalinsum Kikim dan Jalinsum Pulau Pinang ternyata minim rambu lalu lintas. Padahal kawasan ini memiliki jalak berkelok dan jurang terjal.
Rawannya kawasan itu membuat kecelakaan sering terjadi. Sepanjang tahun 2011 saja sudah banyak terjadi kecelakaan bis, mobil, truk maupun motor yang masuk ke jurang tersebut.
Kapolres Lahat AKBP Benny Subandi SIK melalui Kasatlantas AKP Al Jufri mengatakan, kawasan Kikim memang memiliki jalanan yang terbis dan rawan.
“Apalagi kondisi rambu-rambu yang masih kurang sudah langsung kita laporkan ke instansi terkait. Bahkan secara spontan kita juga membuat plang peringatan tanda hati-hati di daerah rawan itu,” jelas Al Jufri, Selasa (17/1).
Dia juga prihatin atas kejadian yang menimpa warga akibat terbaliknya Bus Loreba di Jalinsum Desa Gunung Kerto Kecamatan Kikim Timur, kemarin.
Terpisah, Camat Kikim Timur Abdurrahman mengatakan, pihaknya juga sudah melihat lokasi-lokasi yang terdapat banyak tikungan dan tanjakan yang belum memiliki rambu.
“Di tebing Ulak Bumi Desa Gunung Kerto itu sebenarnya dulu sudah ada besi pengamannya namun saat terjadi kecelakaan ada kendaraan yang menghantamnya dan roboh sehingga besinya lepas di jurang tersebut,” jelas Abdurrahman.
“Kalau dihitung sekitar lebih dari 6 kali terjadi kendaraan yang masuk ke jurang. Sementara untuk awal tahun 2012 saja sudah satu kali ini. Wilayah yang rawan yakni memang Gunung Kerto dan Padu Raksa. Semua yang terjadi sudah beberapa kali pula kita membuat laporannya ke dinas dan instansi terkait,” ujarnya.
Salah satu warga, Tomi (34) warga Bungamas Kikim Timur ini mengatakan, wilayah Kikim memang rawan karena banyak tikungan dan tanjakan disertai jurang.
”Padahal rambu-rambu yang ado tu kurang, jadi memang sering sekali terjadi kecelakaan disano tu,” jelas Tomi. Mereka sangat berharap kepada instansi terkait jalan yang rawan untuk segera diperbaiki dan rambu-rambu yang ada dipasang sebagai peringatan bagi pengendara yang lewat untuk lebih berhati-hati.
Kadishubkominfo Lahat Syaifuddin beberapa waktu lalu dimintai keterangannya mengatakan hal ini juga sudah mereka usulkan ke tingkat pusat dan provinsi. Sebab jalan tersebut merupakan jalan negara.
“Memang belum bisa semua terealisasi mengingat dana yang diperlukan sangat besar. Jadi bergiliran dan sebagian baru terealisasi,” katanya. (zal)
Langganan:
Postingan (Atom)