Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Kamis, 20 Oktober 2011
DPRD dan Dinkes Ogan Ilir Saling Lapor
 |
| ilustrasi |
Berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai dugaaan adanya obat-obatan yang telah kadaluarsa, akhirnya Komisi IV DPRDOI melaporkan pihak Dinkes OI Mapolda Sumsel cq Direktorat Tipikor Polda Sumsel tertanggal 14 Oktober 2011.
Informasi yang berhasil dihimpun, hal itu terkait temuan reses komisi IV yang membidangi kesehatan. Dua anggota DPRD yakni, Irdansayah SE dari PDI-P dan H Darwin Harja dari patrtai Golkar melakukan reses pada selasa (11/10) sekitar pukul 09.00 di empat puskesmas yaitu Puskesmas Tebing gerinting, Muara meranjat, Tanjung Sejaro dan puskesmas Indralaya.
Kebenaran obat kadaluarsa tersebut dicek dari mobil gudang yang datang membawa obat-obatan, ternyata diduga pengadaan tahun 2010 serta langsung dipertanyakan keabsahannya.
Lebih jauh Irdansyah selaku Ketua komisi IV mengatakan, barang bukti tersebut sudah diserahkan ke pihak Polda Sumsel untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, Darwin Harja Politisi dari Partai Golkar mempersilahkan pihak Dinkes OI Untuk melaporkan kepihak berwajib atas hal ini. ”Karena apa yang sudah kami lakukan sesuai dengan aturan dan memang untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu kuasa hukum Dinkes OI, Jon Ericka terpaksa menempuh jalur hukum karena merasa tidak senang atas perbuatan yang dilakukan dua oknum wakil rakyat yang merupakan mitra kerjanya dari Komisi IV DPRD OI. Laporan sudah dimasukan dengan laporan TBL/569/X/2011/SS yang diterima Kepala SPK Kompol Marlinsyah.
“Selaku kuasa pelapor melaporkan perbuatan dua oknum anggota DPRD OI yang melakukan penyitaan tersebut karena melanggar Pasal 362 dan 363 KUHP sebab perbuatan tersebut bukan penyitaan melainkan perbuatan pencurian dengan peberatan,” ujar Jon Ericka.
Menurutnya, sebagai lembaga legislatif tidak boleh melakukan tindakan penyitaan. Lembaga tersebut tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan.
”Kalaupun memang ada obat yang kadaluarsa cukup diambil beberapa saja yang diminta sebagai sample,” ujarnya sembari mengatakan sekitar 8 ribu butir obat dengan kategori G yang disita dengan alasan kadaluarsa. (man)
Pemkot Pagaralam Kekurangan Tenaga PPL
Pemerintah Kota Pagaralam, masih kekurangan sekitar 15 orang tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang akan ditempatkan di lima kecamatan.
"Kita saat ini baru memiliki sekitar 38 tenaga penyuluh pertanian untuk membantu petani di lima kecamatan dan sekitar 35 kelurahan, sementara idealnya delapan kelompok tani memiliki satu orang penyuluh," kata Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Mamat, Rabu (19/10).
Menurut dia, sementara petani di Pagaralam memiliki sekitar 505 kelompok tani dengan luas lahan pertanian sekitar 6.232 hektare.
Ia mengatakan, kalau melihat luas lahan dan jumlah kelompok tani tentunya masih mengalami banyak kekurangan tenaga penyuluh pertanian.
"Prioritas utama yang harus didahulukan daerah terpencil dan kawasan pertanian yang jauh dari pusat kota," ungkap dia.
Sehingga saat ini, kata dia, untuk mengatasi kekurangan tersebut terpaksa dilakukan penempatan penyuluh sesuai dengan kebutuhan.
"Untuk setiap kelurahan setidaknya ditempatkan tiga hingga lima tenaga penyuluh," ungkap dia.
Dia mengatakan, penyuluh pertanian lapangan (PPL) sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi dalam bidang pertanian.
Sementara itu Kepala BKP5K, Yanhepta ZA, melalui Sekretaris BKP5K, Gunsono, mengatakan upaya pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan pangan perlu dilakukan dengan program peningkatan kemampuan penyuluh dan perluasan lahan baru.
"Kita sudah mengusulkan untuk merekrut beberapa tenaga PPL yang masih mengalami kekurangan dan akan ditempatkan berdasarkan jumlah kelompok tani, saat ini terdapat 38 tenaga PPL yang terdiri dari PNS, Honorer dan THL," rincinya. (asn)
Ibukota Kecamatan Akan Dijadikan Kelurahan
 |
| Bupati Empat Lawang |
Demi peningkatan pelayanan pemerintah di masyarakat, setiap wilayah ibukota kecamatan di Kabupaten Empat Lawang akan dijadikan kelurahan. Untuk konsep ini pemerintah Kabupaten Empat Lawang menargetkan hingga 2013, penambahan jumlah kecamatan dan kelurahan di bumi saling keruani sangi kerawati akan rampung.
Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri mengatakan, saat ini Kabupaten termuda di Sumsel ini sudah terdiri dari delapan kecamatan, delapan kelurahan dan 154 Desa. Namun dari jumlah konsef ibukota kecamatan dijadikan kelurahan baru dua di dua kecamatan yaitu Tebing Tinggi dan Pendopo, sedangkan enam kecamatan lainnya masih berbentuk desa.
“Target kita hingga 2013 mendatang Kabupaten Empat Lawang memiliki 10 kecamatan, masing-masing ibukotanya adalah Kelurahan. Degan demikian masih membutuhkan penambahan setidaknya enam wilayah perubahan status desa menjadi kelurahan kembali,” kata HBA, kemarin
Dijelaskannya, perubahan status desa sebelumnya dilakukan di dua Kecamatan yaitu Pendopo dan Tebing Tinggi, setidaknya dari dua kecamatan itu terjadi penambahan enam kelurahan. “Konsep ini diadopsi dari pulau Jawa, di mana dengan dibentuknya kelurahan maka pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat dinilai lebih maksimal. Di samping itu tingkat kesejahteraan masyarakat diwilayah itu akan lebih tinggi, sesuai dengan perwujudan Empat Lawang EMASS,” jelasnya.
HBA menambahkan saat ini masih dalam proses pemekaran dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Saling dan Pendopo Barat.
Sementara itu Kepala bagian Tata Pemerintahan M Mursadi menambahkan, untuk proses pemekaran dua kecamatan baru yaitu Pendopo Barat dan Saling masih dalam kajian ilmiah tim UNSRI. Dalam hal ini persyaratan utama sudah terpenuhi, di antaranya jumlah Desa di dalam kecamatan pemekaran itu nantinya minimal 10 desa.
“Kita masih menunggu hasil kajian ilmiah dan kelengkapan sejumlah syarat pendukung lainnya, termasuk mengenai Raperda pemekaran masih dalam proses,” kata Mursadi
Dijelaskannya, untuk Kecamatan Saling merupakan pemekaran dari Kecamtan Tebing Tinggi di wilayah hilir. Yaitu eks marga TPS Ulu, diantaranya Desa Tanjung Ning Simpang, Tanjung Ning Dalam, Tanjung Ning Tengah, Tanjung Ning Jaya, Sawah, Kebon, Muara Saling, Suka Kaya, Taba dan ditambah wilayah Desa Lubuk Kelumpang. Sementara untuk Kecamatan Pendopo Barat, merupakan pemekaran dari Kecamatan Pendopo di bagian barat yaitu Eks Marga Muara Lintang Ulu diantaranya Desa Muara Lintang lama, Muara Lintang Baru, Tebat Payang, Karang Cahaya, Tanjung Raya, Padang Bindu, Air Kandis, Lingge, Kungkilan dan Rantau Dodor.
“Dengan dilakukannya pemekaran kecamatan ini maka ditargetkan 2012 Empat Lawang sudah memiliki 10 Kecamatan setelah sebelumnya 8 ditambah Kecamatan Sikap Dalam pemekaran dari Kecamatan Ulu Musi. Diharapkan dengan adanya pemekaran maka jangkauan pengawasan dan pemerataan pembangunan serta pelayanan public lebih maksimal. apalagi kedua daerah yaitu Kecamatan Pendopo dan Tebing Tinggi dinilai cukup luas dan layak dimekarkan,” urai Mursadi
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Empat Lawang H Basri Soni melalui Kabid PMPD Rasidi mengakui, mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan pihaknya telah mengajukan sebelumnya di dua Kecamatan yaitu Tebing Tinggi dan Pendopo, hasilnya saat ini penambahan kelurahan di Empat Lawang sebanyak enam kelurahan baru.
“Sesuai konsepnya Bupati Empat Lawang mengupayakan Ibukota masing-masing Kecamatan adalah Kelurahan, hal demikian sangat efektif dalam peningkatan pelayanan ke masyarakat,” katanya. (eko)
Dua Wanita Panggilan Tertangkap Nyabu
Dua orang wanita panggilan tertangkap oleh aparat kepolisian saat sedang pesta sabu disebuah kamar hotel Tiga Putra Jalan Tanjung Api-api Kecamaan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Rabu (19/10) pukul 04.00 Wib.
Kedua wanita tersebut adalah Anggun bin Medi (19) warga Jalan Kertapati Lorong Ki Banten Rt 25 Rw 12 Kecamatan Kertapati serta rekannya Marliayan Binti Sukndar (19) warga Jalan Simpang Sungki Lorong Kyai Banten No 1365 Rt 25 Rw 2 Kertapati Palembang.
Kedua gadis ABG tersebut diboking oleh seseorang lelaki hidung belang yang dipesan melalui tukang ojek yang bertemu kedua ABG tersebut diatas jembatan Ampera.
Kedua ABG tersebut lalu menerima tawaran pemesan di sebuah hotel di Banyuasin. Tukang ojek menawar Rp 200 ribu dengan kedua ABG tadi, lalu terjadilah kesepakatan untuk menemui seseorang disebuah hotel di Banyuasin rencananya mereka akan bertemu pertama di Hotel Twinstar namun saat itu hotel sedang tutup selanjutnya mereka pergi kehotel Tiga Putra.
Anggun yang mengajak rekannya Marliyana untuk melayani ditingalkan oleh tukang ojek tersebut di hotel tiga putra dan diperkenalkan dengan kencannya, dan tukang becak pun pergi dari hotel.
“ABG tadi kedapatan sedang menghisap, berkat laporan masyarakat angota polisi menyergap keduannya didalam kamar, Sabu satu paket tersebut masih tergeletak diatas meja sementara lelaki yang memesannya tak ada lagi dikamar sudah melarikan diri,” kata Kapolres Banyuasin KBP A Zainuddin melalui Kasat Narkoba Aipda Abu Bakar saat mengintrograsi tersangka.
Sementara pengakuan Anggun mengakui tidak kenal dengan lelaki yang mengaku tukang ojek yang membawanya dan tak mengenal dengan lelaki yang memesannya. Tukang ojek tersebut menawarkan harga Rp 200 ribu.
“Saya bersama Mar naik motor bertiga sementara satu orang lainnya mengikuti kami dari belakang, saat kami tiba di hotel twinstar sekitar pukul 04.00 wib sudah tutup, lalu kami dibawa ke hotel tiga putra, “ kata Anggun.
Salah satu dari mereka memesan kamar bersama saya, lalu anggun dan seorang tukang ojek tadi menunggu diluar, saat kamar sudah dibayar, dua orang tadi memperkenalkan dengan orang yang memboking.
“Setelah tiga menit bertemu lelaki yang memboking saya lansung mengeluarkan narkotik, yang saya ketahui jenis sabu-sabu, kemudian laki-laki yang memboking saya tiga menit kemudian izin keluar sebentar mau menelpon,” kata Anggun.
Anggun mengatakan, setelah leleki yang memesannya sempat menghisap 6 kali hisapan sabu dengan alat bong, lalu anggun 2 hisap, lalu Mar 4 hisap, lelau tiba-tiba polisi datang dan menangkap.
Sementara Mar hanya mengaku diajak Anggun, dan tak tahu bakal ditangkap polisi, setelah itu menyesali perbuatannya dihadapan penyidik. (sir)
Kabinet Baru yang Pro Korupsi?
BARU saja Presiden SBY mengumumkan menteri-menteri hasil reshuffle dan dilantik dalan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Tentu banyak harapan rakyat untuk para menteri pilihan Presiden ini.
Perubahan semua lini itu yang utama. Hal yang utama menteri-menteri ini harusnya ditekankan SBY tidak coba-coba korupsi. Pada KIB periode lalu, kasus korupsi Wisma Atlet di Kemenegpora dan korupsi di Kementrans, membuat pemerintahan saat ini menjadi tercoreng.
Rakyat menilai, rezim ini tak berpihak ke rakyat. Karena oknum menterinya banyak yang terlibat dugaan korupsi.
Bila melihat nama-nama yang diumumkan kemarin, komitmen pemberantasan korupsi Presiden SBY dalam susunan menteri-menteri baru diragukan. Keraguan ini semakin besar, karena masih ada nama-nama menteri yang pernah disangkutpautkan dengan kasus dugaan korupsi di KPK. Praduga tidak bersalah memang di kedepankan, tetapi tentu menteri harus bersih dari kasus.
Untuk masalah ini memang nama menteri di dua lembaga itu statusnya masih sebagai saksi. Ini karena sang menteri belum tentu terlibat korupsi, namun yang penting dicatat, di kementerian itu terjadi kasus korupsi.
Perlu dicatat kasus korupsi tersebut terjadi korupsi di kantornya sendiri. Ini sudah membuktikan kegagalan yang bersangkutan sebagai pemimpin. Bagaimana kontrol manajemen di lembaga yang dipimpinnya?
Apalagi untuk kepentingan nasional SEA Games, hendaknya jangan diabaikan.
Sekadar mengingatkan, KPK sebelumnya menangkap tangan praktik suap di Kemenpora dan Kemenakertrans. Untuk di Kemenpora KPK menangkap Mindo Rosalina Manulang dan Sesmenpora Wafid Muharam terkait proyek Wisma Atlet. Keduanya, bersama Direktur PT DGI M El Idris sudah divonis penjara.
Untuk kasus suap di Kemnakertrans KPK menangkap pengusaha Dharnawati dan staf di Kemnakert Dadong Irbarelawan dan Nyoman Suisyana. Kasus ini masih diproses di KPK. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Untuk kasus dugaan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai Kepala Negara SBY harus melihat dari aspek kepentingan nasional. Jauhkan azaz memasukkan kepentingan kelompok partai dan koalisi. Memilih menteri adalah hak Presiden SBY, dan memang karena reshuffle yang dilakukan tidak masuk dalam ranah penegakan hukum.
Saat ini setelah Presiden Yudhoyono melakukan reshuffle, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat. Instruksi presiden harus sepenuhnya dilaksanakan para menteri jika mau pemerintahan efektif.
Karena ini kabinet pola lama dimana anggota ada kebijakan koalisi. Jangan sampai nanti terbentuk kabinet bayangan baru dimana para menteri akan lebih tunduk pada pimpinan parpolnya, lalu wakil menteri jangan sampai lebih tunduk pada presiden.
Menjelang 2 tahun habis masa jabatannya SBY harus tegas untuk bertindak atas kepentingan rakyat. Tak diharapkan seperti kasus kabinet yang lalu, penguasa asyik sendiri membela diri dan terus melakukan pencitraan. Karena hal seperti itu akan menimbulkan kegaduhan baru dalam politik birokrasi. Selamat bekerja para menteri baru! (***)
Belasan Panti Pijat Tak Indahkan Pengurusan Izin
Deadline dua minggu batas waktu yang diberikan Pemerintah Kota (pemkot) Palembang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (pol PP) Kota Palembang untuk memperpanjang izin Operasional disambut baik pengusaha Panti Pijat Urut Tradisional, (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM) di Kota Palembang.
Hanya saja dari puluhan PPUT dan PPUM yang beroperasional, lebih kurang belasan PPUT dan PPUM yang beroperasi di luar jalan protokol masih belum mengindahkan batas waktu yang telah ditentukan.
“3x24 jam batas akhir toleransi yang kita berikan bagi mereka (PPUT, PPUM) untuk memperpanjang izin, kalau tidak di indahkan akan di tutup hingga dilakukan penyegelan,”jelas Kepala Satuan (kasat) Pol PP Kota Palembang Aris Saputra Rabu (19/10) saat mengikuti Walikota Palembang meninjau venus SEA Games di Jakabaring Palembang.
Untuk itu kata Aris sebelum dilakukan penyegelan bagi PPUT, PPUM yang tidak memperpanjang izin operasional, Satuan Pol PP bersama dinas terkait akan melakukan penertiban.
“Malam ini, kita bersama Dinas Sosial (dinsos), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) serta melibatkan pihak kepolisian akan menyisir PPUT dan PPUM yang masih membandel tersebut,”jelasnya.
Nah, selama perhelatan SEA Games ini, Aris memperkirakan akan banyak tumbuh subur PPUT dan PPUM yang tidak memiliki izin untuk menjaring tamu-tamu dari luar kota tuan rumah SEA Games ini. “Untuk itulah penertiban ini kita gencarkan agar naatinya para tamu benar-benar bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tidak mempermalukan warga Kota Palembang dan Negara sendiri,”jelasnya.
PPUT dan PPUM ini, setelah dilakukan penertiban, pihak pengeloal akan diberikan himbauan dengan batas waktu 3x24 jam untuk segera memperpanjang izinya “Tapi, nanti akan kita panggil dulu, kemudian dibina. Kalau memang masih membandel, ya akan kita tutup tempat usahanya,kalau sudah memperpanjang izinnya silahkan buka lagi” katanya.
Sebelumnya Kepala KPPT Kota Palembang sadrudin hadjar mengatakan sambutan positif cukup di tunjukan pihak pengelola.
“Sudah cukup banyak yang mengajukan izin. Tapi sekarang masih kita harapkan kalau memang masih ada yang belum mengajukan izin,” katanya
Untuk pengajuan izin, lanjut Sadruddin, pihaknya akan memeriksa semua kelengkapan persyaratannya. Diantaranya, kamar di PPUTnya tidak boleh tertutup dan terlihat tapak kaki. Kemudian, pakaian pekerjanya harus seragam, bewarna terang. Memakai kain atau celana panjang, tak boleh pakai rok mini.
“Dinding atau sekat di kamar PPUT itu juga tidak boleh permanen seperti kamar, tapi sebaiknya hanya menggunakan tirai. Pegawai juga harus berusia di atas 21 tahun. Mereka pun wajib memiliki sertifikat keahlian memijat. Intinya, tidak sembarangan orang bisa menjadi karyawan PPUT ini,” ungkapnya.
Selain ada yang mengajukan pengajuan izin, tambah Sadruddin,KPPT juga menerima pengajuan untuk pembuatan dua PPUT baru. Tapi, pengajuan izin ditolak karena PPUT tersebut akan dibangun di pemukiman masyarakat. “PPUT itu akan dibangun di kawasan rumah susun (Rusun).Kita tolak, karena kalau di pemukiman itu dikhawatirkan akan menganggu masyarakat.(win)
DP2K Turunkan Satgas Pantau Hewan Kurban
Menjelang hari Raya Idul Adha 1432 H yang akan jatuh 6 November mendatang. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang akan menurunkan satgas guna memeriksa kelayakan hewan kurban yang di jual di pinggir jalan kota Palembang.
Kepala DP2K Kota Palembang, Sudirman Tegoeh, mengatakan, jika hal ini untuk mengantispasi dijualnya hewan kurban yang sakit dan tidak layak konsumsi di pinggir jalan protokol kota Palembang. “Untuk tenaga teknisnya terdiri dari dokter hewan dan petugas kita (DP2K) untuk memantau tempat penjualan hewan kurban di kota Palembang,” kata Sudirman yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin (19/10).
Tugas dari satgas ini nanti, tambah Sudirman, yakni akan mengobati hewan kurban yang sakit. Setelah lulus uji kesehatan yang dilakukan oleh pihaknya, nanti akan diberikan stiker khusus jika hewan kurban tersebut layak untuk dijual belikan. “Paling tidak, dengan adanya satgas yang kita turunkan masyarakat tidak merasa dirugikan,” terangnya.
Pemeriksaan ini sendiri, diungkapkan oleh Sudirman, tidak dipungut biaya atau gratis. Untuk itu para penjual yang menjual hewan kurban di pinggir jalan protokol untuk menerima kedatangan satgas yang diturunkan untuk memeriksa. “Masyarakat jangan takut, karena dengan adanya stiker yang akan kita berikan jika layak dijual belikan, masyarakat juga tidak segan untuk membeli hewan kurban yang dijual,” ungkapnya.
Selain itu, Sudirman juga mengharapkan, distribusi hewan kurban yang langsung ke Masjid-masjid di kota Palembang, masyarakat bisa melapor ke DP2K. “Nantinya jika ada laporan dari masyarakat untuk memeriksa hewan kurban di wilayahnya. Satgas akan terjun ke wilayah bersangkutan, apakah hewan tersebut layak disembelih atau tidak. Namun yang kita periksa dari segi kesehatan saja,” jelasnya.
Nah, personil yang akan diterjunkan nantinya, yakni berjumlah 21 petugas dan baru akan diterjunkan saat H-15 menjelang Hari Raya Idul Adha atau sekitar tanggal 22 Oktober nanti. “Karena saat-saat tersebut penjual hewan kurban mulai marak di pinggir jalan protokol di kota Palembang,” urainya seraya menambahkan jika untuk pemotongan hewan tidak terganggu karena penjualan ini diluar RPH yang distribusikan ke pasar-pasar tradisional di kota Palembang.(win)
Kontingen Menembak Thailand & Singapura Tiba Lebih Dulu
Kontingen menembak asal Thailand dan Singapura dipastikan akan datang lebih dahulu dari atlet lainnya. Mereka dijadwalkan sudah tiba di Palembang pada 2 November mendatang. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan SEA Games XXVI, akan dihelat 11-22 November nanti.
Menurut Ketua II Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) Sumsel, Wasista Bambang Utoyo, khusus untuk atlet menembak memang akan datang ke Palembang lebih cepat. Karena mereka juga akan ikut ambil bagian pada tes even tanggal 28 Oktober nanti. “Atlet menembak dari dua negara itu, memang sengaja datang lebih awal untuk penyesuaian lapangan. Tapi itu bukan persoalan bagi kita, karena venue sudah siap,” katanya, Rabu (19/10).
Hanya saja, Wasista belum bisa memastikan apakah rombongan kontingen dari kedua negera tersebut akan langsung menginap di wisma atlet atau tidak. Pasalnya, wisma atlet itu sendiri baru dibuka menjelang hari pelaksanaan SEA Games.
“Kita akan carikan penginapan untuk atlet kedua negara itu sambil menunggu mereka diperkenankan masuk ke wisma atlet. Tapi untuk biaya penginapan, tetap kedua negara itu menanggungnya bukan kita. Ini sesuai aturan,” terang dia.
Disinggung soal progres pembangunan venues menembak sendiri, Wasista menuturkan bahwa saat ini venue menembak tinggal tahapan finishing. Untuk pengerjaan fisiknya sudah selesai, hanya tinggal pemasangan skoring board dan monitor saja.
“Kedua alat itu sudah selesai dirakit oleh kontraktor lokal yang ditunjuk. Hari ini mulai pemasangan, tanggal 25 mendatang baru akan datang ahli dari Swiss untuk mengecek dan pemasangan instalasi akhir. Barulah kemudian, akan ditinjau oleh Federasi Menembak Dunia untuk mendapatkan sertifikasi kelayakannya,” katanya. (awj)
Dewan Desak Audit PDAM dan Perusda Petro Gas Prabu
Rapat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, membahas tujuh raperda bersama Pemerintah Kota, Rabu (19/10) kemarin. Dalam rapat itu DPRD Prabumulih mendesak Pemkot Prabumulih untuk melakukan audit pembangunan sejumlah infrastruktur PDAM dan pembenahan sistem administrasi pada Perusda Petro Gas Prabumulih.
Ketua DPRD Prabumulih, Andriansyah Fikri, melalui Wakil Ketua I Erwansyah, ketika dihubungi usai pelaksanaan rapat paripurna menyebutkan, perdebatan terjadi karena pihak eksekutif sampai sekarang belum memenuhi permintaan DPRD untuk melakukan audit pembangunan sejumlah infrastruktur PDAM Tirta Prabujaya dari tahun 2009-2010.
“Jalannya sidang tadi, sempat terjadi ketegangan dan alot karena banyaknya masalah yang terjadi pada PDAM yang sampai sekarang belum diselesaikan pihak eksekutif. Contohnya PDAM diminta diaudit tapi tidak mereka lakukan,” ujar Erwansyah.
Padahal lanjut politisi dari Partai Demokrat ini, permintaan audit dilakukan agar Pemkot lebih aman dalam mengelola aset PDAM Prabumulih. Disamping masalah administrasi dan prinsip pada visi misi Perusda Petro Gas Prabu, juga diminta DPRD dapat diperjelas dan diperbaiki.
Sementara itu, di sidang paripurna agenda pembahasan tujuh raperda yang diajukan pihak eksekutif, satu diantaranya ditolak legislatif yakni raperda pemekaran desa/kelurahan. Selain dinilai banyak menyimpan konflik terutama pada tapal batas wilayah pinggiran, juga membuat beban biaya APBD menjadi besar. (and)
PKL dan Perajin Batubata Dapat Dana Bergulir
Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop dan UKM) Lahat memberikan bantuan modal kepada 182 pedagang kaki lima dan perajin batubata. Bantuan ini sebagai bentuk respon pemerintah terhadap pengusaha kecil.
Dikatakan bupati, dana ini nantinya bergulir dan bisa bermanfaat bagi lainnya sehingga diharapkan bisa berjalan dengan baik. Apalagi bantuan kredit yang diberikan melalui koperasi ini tanpa adanya bunga maupun agunan. “Selama 10 bulan saja mereka mengembalikan dana tersebut supaya bisa digunakan bagi masyarakat yang lainnya,” tegas Aswari.
Sementara Kadinkop dan UKM, Drs Rusli Amin MM menjelaskan, dana yang digulirkan kepada 182 PKL ini sebesar Rp 2juta dengan persyaratan mereka benar memiliki usaha PKL dan pedagang hamparan, memiliki KTP juga bersedia membayar angsuran selama 10 bulan.
“Itu saja persyaratan yang diberikan pada PKL ini karena diharapkan dapat digulirkan kepada pedagang lainnya, uang ini dikelola koperasi pasar dalam pelaksanaannya,” jelas Rusli Amin, kemarin (18/10).
Dengan persyaratan yang hampir sama juga diberikan bantuan dari pemerintah Kabupaten Lahat kepada pengrajin batubata. Dengan memberikan bantuan dana bergulir Rp 5juta pertobong (pertungku) dana tersebut nantinya juga diharapkan dicicil selama 10 bulan oleh mereka.
“Bantuan ini kita berikan kepada 333 tobong yang ada, selain itu kita juga memberikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat sebanyak 83 persil supaya masyarakat yang kesulitan dalam permodalan dapat memanfaatkan sertifikat ini untuk usaha dan ketenangan mereka mendapatkan haknya,” ungkapnya.
Harapan Pemkab Lahat bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan masyarakat bisa lebih sejahtera secara ekonomis juga lebih mandiri. “Utamanya keinginan pemerintah dalam memangkas juga menghalangi rentenir atau ijon yang sangat melilit sehingga masyarakat kurang mendapat keuntungan maksimal,” pungkasnya.
Terpisah, H Korip salah satu koordinator pengrajin batubata di Kecamatan Merapi Barat mengatakan, para pengrajin batubata sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah dalam membantu permodalan mereka.
“Jelas masyarakat mengharapkan bantuan pemerintah Lahat melalui Dinkop dan UKM ini. Tidak melilit mereka, sebab tanpa agunan, dan tanpa bunga dengan cicilan ringan selama 10 bulan, jelas sangat membantu,” ujarnya. (zal)
Langganan:
Postingan (Atom)