Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Kamis, 22 Desember 2011
Warga Sodong Tak Kenali Lokasi & Korban di Video Mesuji
Sungai Sodong, SN
Video kasus Mesuji menunjukkan pembantaian warga. Kasus Mesuji yang terdapat pembantaian warga, menurut Komnas HAM adalah di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan (Sumsel). Dari penuturan warga Sungai Sodong, video kasus Mesuji agak janggal.
Untuk ke lapangan harus menempuh perjalanan darat selama 8-10 jam dari Lampung menuju akses jalan tanah berlumpur ke Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumsel. Kontras lantas menemui salah satu warga, Riyadi (bukan nama sebenarnya), pada Rabu (21/12).
Riyadi, yang sudah puluhan tahun menghuni tanah ulayat ini, mengatakan gesekan antara warga dari Suku Kayu Agung dan PT Sumber Wangi Alam (SWA) sejak tahun 1996. Riyadi membenarkan ada pembunuhan terhadap warga. Namun, Riyadi tak mengenali lokasi dan korban yang tergorok lehernya dalam video yang beredar.
"Kami tidak mengenali video tersebut terjadi di kampung ini. Karena bentuk bangunan yang berbeda dengan rumah kebanyakan di wilayah Kampung Sungai Sodong. Di Sungai Sodong itu rumah semuanya berbentuk panggung. Kan yang di video itu rumah rendah," tutur Riyadi.
Selain kejanggalan dari bentuk rumah, kejanggalan lain di video yang beredar adalah muka korban yang digorok. Riyadi membenarkan ada 2 warga Sungai Sodong, yaitu bernama Indra Syafii dan Syaktu Macan yang masih berkerabat. Salah satu warga tewas dengan leher hampir putus. Namun wajah 2 warga Sungai Sodong itu berbeda dengan dengan yang ada di video dan warga Sungai Sodong tak mengenali korban yang ada dalam video itu.
"Wajah para korban juga tidak ada yang kami kenal, dan kami bisa memastikan bahwa wajah tersebut bukanlah Indra dan Syaktu Macan," tegas Riyadi.
Sebelumnya, sejumlah warga mengadu ke Komisi III DPR mengenai upaya penggusuran terkait perluasan kebun sawit di Mesuji, Lampung, pada Rabu (14/12). Upaya penggusuran tersebut menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa di ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan sawit asal Malaysia sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.
Tim advokasi kasus Mesuji di Lampung yaitu Bob Hasan didampingi Mayjen (Purn) Saurip Kadi, saat itu juga memutarkan video pembantaian kasus Mesuji. Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk.
Saat dihubungi Bob Hasan mengatakan pihaknya selama ini mengadvokasi kasus Mesuji yang di Lampung, bukan yang di Sumsel.
Sebelumnya Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ketika dihubungi Kamis (15/12) menjelaskan 3 kasus Mesuji di 2 provinsi yaitu Lampung dan Sumatera Selatan. Menurut Komnas HAM, 3 kasus itu adalah:
1. Kasus antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa terjadi 21 April 2011. Ada pembunuhan, yakni 2 warga disembelih. Pembunuhan terhadap warga ini membuat warga marah karena menduga 2 warga tewas korban dari PT SWA. Akhirnya, warga menyerang PT SWA yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang Pam Swakarsa dan 3 orang karyawan perusahaan.
Sebelumnya, sejumlah warga mengadu ke Komisi III DPR mengenai upaya penggusuran terkait perluasan kebun sawit di Kabupaten Mesuji, Lampung. Upaya penggusuran tersebut menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa di ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan sawit asal Malaysia sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.
2. Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Nah, penambahan HGU itu melebar hingga ke wilayah pemukiman warga sekitar. HGU ini menjadi sumber konflik karena warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di wilayah pemukiman diusir. Rumah-rumah warga dirobohkan.
Komnas HAM masih menyelidiki adanya korban dari kasus kedua ini. Sehingga, Komnas HAM belum menyatakan ada korban tewas dari kasus ini.
3. Kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011. PT BSMI ini memang letaknya berdekatan dengan PT Silva Inhutani. Ada penembakan terhadap warga yang dilakukan Brimob dan Marinir, 1 warga tewas dan 6 warga menderita luka tembak yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit hingga hari ini.
Polri sendiri memaparkan kasus PT Silva Inhutani dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Bentrokan yang terjadi pada 6 November 2010 ini menewaskan seorang warga. Dalam kasus ini 2 anggota polisi dikenai tindakan indisipliner.
Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman mengatakan latar belakang kasus warga dengan PT Silva Inhutani ini adalah sengketa lahan.
"Karena banyak masalah di Provinsi Lampung terkait sengketa lahan. Gubernur membentuk tim penertiban dengan SK Gubernur No. G/354/III.16/HK/2010 tanggal 21 Mei 2010, yang terdiri dari unsur Polda, Pemda, kanwil BPN, TNI, Polri dengan jumlah 53 personel," jelas Saud Usman.
Tim kerja perlindungan hutan ini tidak hanya bekerja di register 45 tapi juga ada di berbagai wilayah. Tim ini bertugas menertibkan lahan, karena di sana banyak warga yang melakukan perambahan hutan tanpa izin.
Para petugas dari tim sudah sering sosialisasi tentang pelarangan perambahan hutan. Sampai saat ini, kasus kehutanan yang melibatkan warga dan telah diproses di antaranya ada 14 kasus jual beli lahan dan 44 kasus perambahan hutan. Dan warga yang tinggal di register 45 berjanji akan meninggalkan wilayah tersebut sesuai kesepakatan dengan tim pada bulan Oktober 2010. Berikut kronologisnya:
6 November 2011 15.30 WIB
Tim akan melaksanakan penertiban mendapat penolakan dari warga yang menempati lahan bahkan warga melakukan penyerangan. Pada saat itu tim yang berjumlah 60 personel dipimpin oleh AKBP Priyo Wira Nugraha. Lokasi penyerangan di Simpang Harun.
Di dalam pelaksanaan penertiban, warga melawan, timbulah bentrok antara petugas dengan warga. Pada bentrok tersebut, ada warga yang mencoba membacok Ketua Tim, AKBP Priyo Wira Nugraha, sehingga dilakukan penembakan oleh aparat, dan berakibat 1 orang luka atas nama Nyoman Sumarje.
Akibat tembakan, maka muncul massa yang jumlahnya lebih besar, mereka mencoba mengejar aparat. Kemudian Kapolres daerah setempat tiba di TKP dan mencoba melakukan negoisasi dengan massa, tapi massa tetap anarkis. Kemudian salah satu tertembak atas nama Made Asta. Tertembak di perut dan meninggal.
"Khusus untuk kasus di Register 45, polisi menerapkan Protap 01 tentang penindakan massa yang anarkis. Kemudian kepada ketua tim AKBP Priyo Wira Nugraha, dan yang melakukan penembakan Bripda Setiawan, oleh Polda Lampung telah diproses hukuman indisipliner karena mereka melakukan penembakan tanpa perintah dari Kapolres. Sedangkan untuk penembak Made Asta masih dicari pelakunya," tandas Saud. (nwk/anw)
Video kasus Mesuji menunjukkan pembantaian warga. Kasus Mesuji yang terdapat pembantaian warga, menurut Komnas HAM adalah di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan (Sumsel). Dari penuturan warga Sungai Sodong, video kasus Mesuji agak janggal.
Untuk ke lapangan harus menempuh perjalanan darat selama 8-10 jam dari Lampung menuju akses jalan tanah berlumpur ke Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumsel. Kontras lantas menemui salah satu warga, Riyadi (bukan nama sebenarnya), pada Rabu (21/12).
Riyadi, yang sudah puluhan tahun menghuni tanah ulayat ini, mengatakan gesekan antara warga dari Suku Kayu Agung dan PT Sumber Wangi Alam (SWA) sejak tahun 1996. Riyadi membenarkan ada pembunuhan terhadap warga. Namun, Riyadi tak mengenali lokasi dan korban yang tergorok lehernya dalam video yang beredar.
"Kami tidak mengenali video tersebut terjadi di kampung ini. Karena bentuk bangunan yang berbeda dengan rumah kebanyakan di wilayah Kampung Sungai Sodong. Di Sungai Sodong itu rumah semuanya berbentuk panggung. Kan yang di video itu rumah rendah," tutur Riyadi.
Selain kejanggalan dari bentuk rumah, kejanggalan lain di video yang beredar adalah muka korban yang digorok. Riyadi membenarkan ada 2 warga Sungai Sodong, yaitu bernama Indra Syafii dan Syaktu Macan yang masih berkerabat. Salah satu warga tewas dengan leher hampir putus. Namun wajah 2 warga Sungai Sodong itu berbeda dengan dengan yang ada di video dan warga Sungai Sodong tak mengenali korban yang ada dalam video itu.
"Wajah para korban juga tidak ada yang kami kenal, dan kami bisa memastikan bahwa wajah tersebut bukanlah Indra dan Syaktu Macan," tegas Riyadi.
Sebelumnya, sejumlah warga mengadu ke Komisi III DPR mengenai upaya penggusuran terkait perluasan kebun sawit di Mesuji, Lampung, pada Rabu (14/12). Upaya penggusuran tersebut menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa di ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan sawit asal Malaysia sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.
Tim advokasi kasus Mesuji di Lampung yaitu Bob Hasan didampingi Mayjen (Purn) Saurip Kadi, saat itu juga memutarkan video pembantaian kasus Mesuji. Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk.
Saat dihubungi Bob Hasan mengatakan pihaknya selama ini mengadvokasi kasus Mesuji yang di Lampung, bukan yang di Sumsel.
Sebelumnya Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ketika dihubungi Kamis (15/12) menjelaskan 3 kasus Mesuji di 2 provinsi yaitu Lampung dan Sumatera Selatan. Menurut Komnas HAM, 3 kasus itu adalah:
1. Kasus antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa terjadi 21 April 2011. Ada pembunuhan, yakni 2 warga disembelih. Pembunuhan terhadap warga ini membuat warga marah karena menduga 2 warga tewas korban dari PT SWA. Akhirnya, warga menyerang PT SWA yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang Pam Swakarsa dan 3 orang karyawan perusahaan.
Sebelumnya, sejumlah warga mengadu ke Komisi III DPR mengenai upaya penggusuran terkait perluasan kebun sawit di Kabupaten Mesuji, Lampung. Upaya penggusuran tersebut menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa di ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan sawit asal Malaysia sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.
2. Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Nah, penambahan HGU itu melebar hingga ke wilayah pemukiman warga sekitar. HGU ini menjadi sumber konflik karena warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di wilayah pemukiman diusir. Rumah-rumah warga dirobohkan.
Komnas HAM masih menyelidiki adanya korban dari kasus kedua ini. Sehingga, Komnas HAM belum menyatakan ada korban tewas dari kasus ini.
3. Kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011. PT BSMI ini memang letaknya berdekatan dengan PT Silva Inhutani. Ada penembakan terhadap warga yang dilakukan Brimob dan Marinir, 1 warga tewas dan 6 warga menderita luka tembak yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit hingga hari ini.
Polri sendiri memaparkan kasus PT Silva Inhutani dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Bentrokan yang terjadi pada 6 November 2010 ini menewaskan seorang warga. Dalam kasus ini 2 anggota polisi dikenai tindakan indisipliner.
Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman mengatakan latar belakang kasus warga dengan PT Silva Inhutani ini adalah sengketa lahan.
"Karena banyak masalah di Provinsi Lampung terkait sengketa lahan. Gubernur membentuk tim penertiban dengan SK Gubernur No. G/354/III.16/HK/2010 tanggal 21 Mei 2010, yang terdiri dari unsur Polda, Pemda, kanwil BPN, TNI, Polri dengan jumlah 53 personel," jelas Saud Usman.
Tim kerja perlindungan hutan ini tidak hanya bekerja di register 45 tapi juga ada di berbagai wilayah. Tim ini bertugas menertibkan lahan, karena di sana banyak warga yang melakukan perambahan hutan tanpa izin.
Para petugas dari tim sudah sering sosialisasi tentang pelarangan perambahan hutan. Sampai saat ini, kasus kehutanan yang melibatkan warga dan telah diproses di antaranya ada 14 kasus jual beli lahan dan 44 kasus perambahan hutan. Dan warga yang tinggal di register 45 berjanji akan meninggalkan wilayah tersebut sesuai kesepakatan dengan tim pada bulan Oktober 2010. Berikut kronologisnya:
6 November 2011 15.30 WIB
Tim akan melaksanakan penertiban mendapat penolakan dari warga yang menempati lahan bahkan warga melakukan penyerangan. Pada saat itu tim yang berjumlah 60 personel dipimpin oleh AKBP Priyo Wira Nugraha. Lokasi penyerangan di Simpang Harun.
Di dalam pelaksanaan penertiban, warga melawan, timbulah bentrok antara petugas dengan warga. Pada bentrok tersebut, ada warga yang mencoba membacok Ketua Tim, AKBP Priyo Wira Nugraha, sehingga dilakukan penembakan oleh aparat, dan berakibat 1 orang luka atas nama Nyoman Sumarje.
Akibat tembakan, maka muncul massa yang jumlahnya lebih besar, mereka mencoba mengejar aparat. Kemudian Kapolres daerah setempat tiba di TKP dan mencoba melakukan negoisasi dengan massa, tapi massa tetap anarkis. Kemudian salah satu tertembak atas nama Made Asta. Tertembak di perut dan meninggal.
"Khusus untuk kasus di Register 45, polisi menerapkan Protap 01 tentang penindakan massa yang anarkis. Kemudian kepada ketua tim AKBP Priyo Wira Nugraha, dan yang melakukan penembakan Bripda Setiawan, oleh Polda Lampung telah diproses hukuman indisipliner karena mereka melakukan penembakan tanpa perintah dari Kapolres. Sedangkan untuk penembak Made Asta masih dicari pelakunya," tandas Saud. (nwk/anw)
82 Ribu Siswa Ikuti Olimpiade Sains di Palembang
Palembang, SN
Sekitar 82 ribu siswa sekolah dasar dari 165 kabupaten dan kota di 33 provinsi di
Indonesia akan mengikuti Olimpiade Sains Kuark (OSK). Acara tersebut direncakan akan dibuka
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra pada 18 Februari 2012.
Menurut panitia penyelenggara, Armanto, Palembang dipilih karena Palembang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan dunia. Beragam even nasional dan internasional digelar. Perkembang pendidikan di Palembang juga relatif baik.
“Setiap tahun pun, Palembang selalu mengikutsertakan siswanya. Tahun 2011 ada 1.900
siswa yang ikut. Tahun depan kita harapkan bertambah peserta dari Palembang,” ujarnya, kemarin.
Menurut Armanto, OSK dirancang sebagai wadah berkompetisi di bidang sains. Tujuannya
untuk mendorong anak-anak Indonesia menyenangi sains, yang masih dianggap momok menakutkan bagi pelajar.
OSK 2012 dibagi tiga kategori. Level 1 untuk kelas 1-2 SD, level 2 untuk kelas 3-4, dan
level 3 untuk kelas 5-6. Adapun babak penyisihan dimulai pada 18 Februari, di daerah
masing-masing. Babak semifinal dimulai pada tanggal 28 April 2012, juga di daerah masing-masing. Dan babak final berlangsung di Jakarta pada 30 Juni 2012.
Di babak final, peserta akan melakukan eksperimen dan analisa tentang sains. Di Palembang, pendaftaran dibuka di Bimbel GSC atau di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
Sementara untuk pelaksanaannya akan dikoordinir dengan panitia kota dan pihak sekolah sebagai pengawas. Pendaftaran dibuka mulai Januari 2012, dengan biaya pendaftaran Rp 35.000. (win)
Sekitar 82 ribu siswa sekolah dasar dari 165 kabupaten dan kota di 33 provinsi di
Indonesia akan mengikuti Olimpiade Sains Kuark (OSK). Acara tersebut direncakan akan dibuka
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra pada 18 Februari 2012.
Menurut panitia penyelenggara, Armanto, Palembang dipilih karena Palembang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan dunia. Beragam even nasional dan internasional digelar. Perkembang pendidikan di Palembang juga relatif baik.
“Setiap tahun pun, Palembang selalu mengikutsertakan siswanya. Tahun 2011 ada 1.900
siswa yang ikut. Tahun depan kita harapkan bertambah peserta dari Palembang,” ujarnya, kemarin.
Menurut Armanto, OSK dirancang sebagai wadah berkompetisi di bidang sains. Tujuannya
untuk mendorong anak-anak Indonesia menyenangi sains, yang masih dianggap momok menakutkan bagi pelajar.
OSK 2012 dibagi tiga kategori. Level 1 untuk kelas 1-2 SD, level 2 untuk kelas 3-4, dan
level 3 untuk kelas 5-6. Adapun babak penyisihan dimulai pada 18 Februari, di daerah
masing-masing. Babak semifinal dimulai pada tanggal 28 April 2012, juga di daerah masing-masing. Dan babak final berlangsung di Jakarta pada 30 Juni 2012.
Di babak final, peserta akan melakukan eksperimen dan analisa tentang sains. Di Palembang, pendaftaran dibuka di Bimbel GSC atau di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
Sementara untuk pelaksanaannya akan dikoordinir dengan panitia kota dan pihak sekolah sebagai pengawas. Pendaftaran dibuka mulai Januari 2012, dengan biaya pendaftaran Rp 35.000. (win)
Tidak Terdaftar, 5 Ponpes di OKI ”Gigit Jari”
Kayuagung, SN
Dipastikan ada 5 Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten OKI yang harus ”gigit jari” karena tidak diberi bantuan apapun oleh Pemkab OKI layaknya Ponpes lainnya. Kelima Ponpes ini tidak memenuhi kriteria sehingga tidak terdaftar di pemerintah.
H Fahruddin Tauhid selaku Kabag Kesra Setda OKI, Rabu (21/12) kemarin memang tidak menyebutkan nama-nama Ponpes yang gigit jari tersebut, yang pasti Ponpes itu berada di dalam kabupaten ini dan salah satunya di Kecamatan Lempuing.
Fahruddin yang pernah menjabat Kabag Umum mengatakan, seluruh Ponpes di OKI jumlahnya 35 Ponpes yakni 30 Ponpes terdaftar pada pihaknya sehingga diakui dan diberi bantuan rutin setiap tahun dan 5 Ponpesnya sebaliknya.
Besarannya bantuan kata dia, semua Ponpes yakni 30 Ponpes tersebut mendapatkan bantuan uang sama rata tanpa membedakan kriteria apapun yakni Rp 11 juta per tahun. Anggaran yang digunakan menggunakan Pos Bantuan yang dianggarkan Bagian Kesra Setda OKI.
Dia menjelaskan ada beberapa persyaratan diantaranya Ponpes tersebut memiliki asrama pemondokan dan santrinya menginap di asrama, bisa pulang ke rumah hanya saat libur belajar.
”Jumlahnya santrinya juga harus banyak yakni di atas angka 100 orang santri,”kata Fahruddin sembari mengatakan pemberian bantuan dibayarkan per semester yakni Rp 5,5 juta setiap 6 bulan sekali. Selain bantuan uang, juga ada bantuan mobilier lainnya.
”Jadi 5 Ponpes itu harus segera memenuhi persyaratan yakni seluruh santrinya harus menginap di asrama, jumlahnya santrinya juga harus banyak. Bila syarat-syarat itu terpenuhi akan kami tinjau ke lapangan dan memberikan bantuan seperti Ponpes lainnya,” harap Kabag Kesra Setda OKI kemarin.
Lebih jauh diterangkan dia tentang Ponpes yang ada di OKI, sangat berpotensi karena tenaga pendidikan berpengalaman dan berpendidikan, santrinya juga berprestasi. Apalagi sebelum OKI dimekarkan menjadi Ogan Ilir, OKI punya 2 Ponpes megah yang terkenal yang kini berada di Ogan Ilir.
"2012 akan ada STQ tingkat provinsi di OKU. Saat STQ sebelumnya yakni 2010 lalu, OKI menjadi juara umum II, jadi tahun depan OKI menargetkan jadi juara umum I tingkat provinsi, ini target Pemkab OKI,” ujar Fahruddin sembari mengatakan bila ini terwujud akan menjadi kado istimewa baginya karena Oktober 2012 mendatang ia akan memasuki masa pensiun sebagai PNS. (iso)
Dipastikan ada 5 Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten OKI yang harus ”gigit jari” karena tidak diberi bantuan apapun oleh Pemkab OKI layaknya Ponpes lainnya. Kelima Ponpes ini tidak memenuhi kriteria sehingga tidak terdaftar di pemerintah.
H Fahruddin Tauhid selaku Kabag Kesra Setda OKI, Rabu (21/12) kemarin memang tidak menyebutkan nama-nama Ponpes yang gigit jari tersebut, yang pasti Ponpes itu berada di dalam kabupaten ini dan salah satunya di Kecamatan Lempuing.
Fahruddin yang pernah menjabat Kabag Umum mengatakan, seluruh Ponpes di OKI jumlahnya 35 Ponpes yakni 30 Ponpes terdaftar pada pihaknya sehingga diakui dan diberi bantuan rutin setiap tahun dan 5 Ponpesnya sebaliknya.
Besarannya bantuan kata dia, semua Ponpes yakni 30 Ponpes tersebut mendapatkan bantuan uang sama rata tanpa membedakan kriteria apapun yakni Rp 11 juta per tahun. Anggaran yang digunakan menggunakan Pos Bantuan yang dianggarkan Bagian Kesra Setda OKI.
Dia menjelaskan ada beberapa persyaratan diantaranya Ponpes tersebut memiliki asrama pemondokan dan santrinya menginap di asrama, bisa pulang ke rumah hanya saat libur belajar.
”Jumlahnya santrinya juga harus banyak yakni di atas angka 100 orang santri,”kata Fahruddin sembari mengatakan pemberian bantuan dibayarkan per semester yakni Rp 5,5 juta setiap 6 bulan sekali. Selain bantuan uang, juga ada bantuan mobilier lainnya.
”Jadi 5 Ponpes itu harus segera memenuhi persyaratan yakni seluruh santrinya harus menginap di asrama, jumlahnya santrinya juga harus banyak. Bila syarat-syarat itu terpenuhi akan kami tinjau ke lapangan dan memberikan bantuan seperti Ponpes lainnya,” harap Kabag Kesra Setda OKI kemarin.
Lebih jauh diterangkan dia tentang Ponpes yang ada di OKI, sangat berpotensi karena tenaga pendidikan berpengalaman dan berpendidikan, santrinya juga berprestasi. Apalagi sebelum OKI dimekarkan menjadi Ogan Ilir, OKI punya 2 Ponpes megah yang terkenal yang kini berada di Ogan Ilir.
"2012 akan ada STQ tingkat provinsi di OKU. Saat STQ sebelumnya yakni 2010 lalu, OKI menjadi juara umum II, jadi tahun depan OKI menargetkan jadi juara umum I tingkat provinsi, ini target Pemkab OKI,” ujar Fahruddin sembari mengatakan bila ini terwujud akan menjadi kado istimewa baginya karena Oktober 2012 mendatang ia akan memasuki masa pensiun sebagai PNS. (iso)
Angkot & Taksi Wajib Berbahan Bakar Gas
Palembang, SN
Pemkot Palembang mulai tahun depan akan menerapkan Bahan Bakar Gas untuk angkutan kota dan taksi yang beroperasi di kota Palembang. Wacana tersebut mengemuka saat launching BBG di Kantor Walikota Palembang, Rabu (21/12).
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, rencana tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan daerah menggunakan BBG untuk angkutan massal. Dalam kesempatan itu, pemerintah kota menerima bantuan 200 converter kit dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Converter kit ini buatan PT Dirgantara Indonesia.
Palembang sebetulnya menurut Eddy sudah menerapkan BBG pada 666 angkutan kota. Hanya saja program tersebut belum dikatakan berhasil. Soalnya baru 60 angkot saya yang aktif memakai converter kit.
“Karena kita belum ada bengkel untuk converter kit. Jadi, kalau ada kerusakan, para sopir angkot ini bingung mau kemana,” kata Eddy.
Ia berharap bantuan converter kit sekarang kualitasnya lebih baik. Akan lebih baik jika ada bengkel untuk perbaikan converter kita. “Sehingga jika ada masalah langsung bisa dibawa ke bengkel converter kit,” ujar Eddy.
Dikatakannya, jika program BBG ini berjalan lancar, pihaknya juga akan mengeluarkan surat edaran ke semua pom bensin (SPBU) agar tidak melayani angkot dan taksi yang tidak memiliki BBG.
“Angkot dan taksi nantinya wajib memakai BBG. Selain mengurangi penggunaan BBM bersubsidi, juga ramah lingkungan. Tentunya, kita juga akan melengkapi sarana pendukungnya, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG),” kata Eddy.
Rencananya, di Palembang akan dibangun lima SPBBG oleh Kementerian ESDM RI. Lokasinya tersebar di lima tempat, yakni di Jalan Kolonel Barlian, R Soekamto, Residen Abdul Rozak, Ki Merogan dan satu lagi masih dicari lokasi yang tepat di pusat kota.
Sementara itu Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Evita Legowo mengatakan, penggunaan BBG ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi di Indonesia.
Ditargetkan, pada tahun 2025 penggunaan BBM bersubsidi di Indonesia sudah makin berkurang atau hanya 20 persen saja.
“Subsidi BBM sangat tinggi, untuk tahun ini sampai Rp 168 triliun. Kalau buat kilang baru, bisa sampai dua kilang baru. Karena itu, sekarang kita terus berupaya untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi,” kata Evita.
Diakui Evita, program converter kit ini sudah pernah jalan di Palembang. Namun, belum optimal. “Memang. Karena dulu kita hanya bantu converter kit saja tidak menyiapkan bengkel. Sekarang, kita juga siapkan bengkel dan bantu bangun SPBBG, dan jaminannya sampai lima tahun,” katanya.
Untuk tahun depan, pemerintah pusat menargetkan program gasifikasi ini mulai berjalan di Pulau Jawa dan Bali.
“Tapi, karena kita lihat komitmen Palembang juga kuat untuk menerapkan gasifikasi. Jadi sekarang Kementerian ESDM bantu 200 converter kit lagi untuk Palembang,” pungkasnya.(**)
TPA di Pemulutan Barat Mengkhawatirkan
Indralaya, SN
Masalah sampah tampaknya sudah menjadi masalah sosial yang memang harus mendapat penanganan khusus mengingat sampah selalu berhubungan dengan soal kesehatan. Lain halnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Pemulutan Barat, Ogan Ilir lokasi TPA ini tidak terurus dan terkesan terabaikan oleh instansi terkait yang menangani soal sampah.
Salah seorang pemulung Asmawati yang biasa mengais barang bekas di TPA tersebut menuturkan, kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. “Ini sudah berjalan cukup lama semenjak pasca banjir lalu,” ujarnya.
Pantauan di lapangan, tumpukan sampah tidak berada dalam satu lokasi TPA melainkan berserakan kemana-mana tepatnya tumpukan tersebut berada di sisi jalan atau sekitar lebih kurang 100 meter.
Bahkan diatas kanal yang seharusnya menjadi aliran air justru terlihat tumpukan sampah yang lebih terlihat seperti kolam sampah dibandingkan kanal banjir. Tidak hanya itu, untuk memasuki TPA tersebut harus menyeberangi sebuah jembatan yang melewati kanal, namun karena jembatan tersebut juga dipenuhi sampah sepertinya kendaraan operasional sampah sulit memasuki lokasi sampah karena banyaknya tumpukan sampah tersebut.
Sementara itu pihak Badan Pertamanan dan Kebersihan Tata Kota (BPK) belum dapat dihubungi, namun menurut keterangan terdahulu memang pihak BPK saat ini baru memiliki beberapa kendaraan operasional pengangkut sampah. Kami baru memiliki 4 unit kontainer, 1 unit dumptruck dan 1 unit amrul dan itupun kondisinya sudah bisa dikatakan tidak layak. (man)
Resedivis Kambuhan Ditembak Tiga Lubang
Muara Enim,SN
Baru sebulan menghirup udara segar, resedivis kambuhan bernama Edi alias Bejo (26) warga Gang duku Talang Jawa Muara Enim, tersungkur ditembak
petugas dengan dua lubang di kaki kanannya, dan satu lubang pada kaki kirinya
karena melawan petugas saat akan ditangkap.
Tersangka merupakan (Daftar Pencarian Orang) DPO (Polisi Resort) Polres Muara Enim karena aksinya yang dijuluki sebagai spesialis pembobol rumah. Dari catatan Polres Muara Enim sedikitnya Lima TKP diantaranya, Lp/b-725/XII/ME tanggal 21 Desember 2011, kemudian korban lainnya, Sefta (34) warga Tangsi Muara Enim, membobol pesantren Assa’Adah dekat kompi.
Dari tangan tersangka diamankan dengan barang bukti 3 handphone, 9 helai pakaian, dan 2 celana panjang.
Penangkapan tersangka Bejo dimpimpin langsung (Kepala Unit) Kanit Pidum Ipda Robert bersama anggota Intelkam Polres Muara Enim yang mengendus
keberadaannya di kediamannya di gang duku Talang jawa. Ternyara keberadaan petugas lebih dulu diketahui tersangka.
Tak ayal, tersangka berusaha kabur dari kejaran petugas, kejar-kejaran terjadi di TKP, tak ingin buruannya kabur, petugas meletupkan tembakan peringatan tiga kali diudara. Hanya saja, tak digubris tersangka, bahkan ketika akan ditangkap berusaha melawan dan ingin melukai petugas.
Petugas pun langsung meletuskan tembakan hingga mengenai kaki kiri tersangka, namun satu peluru belum cukup, sebab tersangka masih sempat untuk kabur. Kembali tembakan kedua dan ketiga mengenai kedua kakinya hingga tersungkur.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi didampingi Kanit Pidum Ipda Robert menegaskan, tersangka merupakan DPO yang selama ini diincar petugas atas aksinya yang kerap meresahkan masyarakat karena membobol rumah.
Dikatakan Kasat, kalau tersangka telah 4 kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Kini pihaknya terus mengembangkan kasusnya guna mengungkap keterlibatan tersangka dengan kejahatan lainnya.
“Tersangka sudah kita amankan berikut barang buktinya di Polres Muara Enim,”pungkas Tri Wahyudi. (yud)
Bentrokan Sodong & Mesuji Cermin Rakyat Makin Anarkis
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
NEGERI kita tercinta saat ini makin terpuruk. Di tengah bencana alam yang terus terjadi dan ekonomi rakyat kelas bawah yang masih terpuruk, emosi masyarakat makin meningkat.
Menyatakan kesimpulan ini bukan tanpa alasan, karena lihatlah dari cara warga menyelesaikan masalah dan sikap terhadap orang yang bermasalah dengan hukum. Main hakim sendiri, emosi tak terkendali, sampai akhirnya bantrokan antar kelompok, kampung, desa, bahkan antar provinsi sering kita dengar.
Dalam banyak peristiwa, seakan rakyat tak percaya lagi dengan aparat dan perangkat hukumnya, hingga membuahkan aksi main hakim sendiri dan rakyat bertindak anarkis.
Kini aksi anarkis di Mesuji Sodong kembali terangkat ke permukaan. Aksi yang menewaskan belasan warga ini sangat disesalkan. Memang miris, mengherankan, dan sangat menyedihkan. Multi komplek masalah menghinggapi Negeri ini, makin parahnya lagi persoalan-persoalan yang ada tak ada yang diselesaikan serius dan tuntas. Ujung-ujungnya kekecewaan yang ada di rakyat. Khalayak apatis dan seperti putus asa dengan penguasa dan tindakan aparat, hal ini membuahkan aksi main hakim sendiri. Saat ini aksi main hakim sendiri sudah berada di titik yang mengkhawatirkan.
Apa yang terjadi di rakyat sendiri dipengaruhi sifat frustasi masyarakat terhadap kondisi bangsa yang morat marit. Terutama sektor perekonomian yang tak kunjung membaik dan kian menghimpit.
Tak luput juga kekecewaan terhadap supremasi hukum. Bila kita amati, aksi ini banyak dilakukan warga dengan ekonomi kurang mampu. Rakyat kecewa dengan kondisi saat ini, sudah miskin, pemerintah seakan tak pernah mendengar dengan keluhan mereka. Nah saat ada masalah atau konflik, emosi rakyat sangat cepat tersulut. Walaupun begitu, aksi main hakim sendiri tetap tak diperbolehkan. Karena cara itu telah mengabaikan norma-norma dan aturan hukum yang sudah ditata di Republik ini. (***)
400 Penderita Tumor Jinak Dapat Pengobatan Gratis
Muara Enim, SN
Sebanyak 400 orang penderita tumor jinak se-Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim mendapatkan pengobatan gratis dari Pemkab Muara Enim melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
“Pengobatan gratis bagi penderita tumor ini adalah program dari Pemkab Muara Enim yang dibiayai dari dana APBD,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Dr Yan Riyadi ketika launching
pemberantasan tumor jinak dan pencegahan tumor ganas oleh Bupati
Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar, bertempat di Puskesmas Tanjung Agung, Rabu (21/12).
Launching perdana pengobatan tumor jinak sengaja dilakukan bagi warga di wilayah Kecamatan Tanjung Agung karena berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan bahwa penderita tumor jinak lebih banyak ditemukan dibandingkan Kecamatan lain yakni sebanyak 400 orang.
Pengobatan gratis ini merupakan langkah awal atau pelopor dalam pemberantasan tumor jinak dan pencegahan tumor ganas di wilayah Kabupaten Muara Enim. Khusus di wilayah Kecamatan Tanjung Agung ditargetkan pada 2012 tidak ada lagi penderita tumor.
“Saat ini, telah terobati sebanyak 200 orang penderita tumor jinak. Sisanya sebanyak 200 orang lagi akan segera dilakukan pengobatan,” terang Yan.
Dikatakan Yan, dari hasil pendataan yang telah dilakukan, pihaknya menemukan satu orang penderita tumor ganas berupa tumor payudara. Saat ini, penderitanya telah kita rujuk ke rumah sakit guna mendapatkan pengobatan secara intensif.
Lebih lanjut dikatakannya, pemberantasan tumor jinak dan pencegahan tumor ganas di wilayah Kecamatan lain akan dilakukan secara bertahap dengan mendata masyarakat terlebih dahulu di wilayah Kecamatan masing-masing. Adapun petugas yang akan melakukan pengobatan merupakan tenaga ahli dari puskesmas kecamatan masing-masing.
Diharapkannya, program pemberantasan tumor jinak dan pencegahan tumor ganas oleh Pemkab Muara Enim, masyarakat kabupaten Muara Enim dapat terbebaskan dari penyakit tumor serta dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten muara enim berupa SMAS di 2012 khususnya dibidang kesehatan.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar mengharapkan kepada masyarakat agar tidak segan-segan memeriksakan kesehatannya, jika ditemukan ada benjolan-benjolan dibagian tubuhnya yang tumbuh tidak wajar sehingga penyakit tumor dapat dideteksi sejak dini dan dapat segera ditanggulangi.
“Kita berharap masyarakat dalam ikut berperan aktif dalam
menanggulangi penyakit tumor dengan memeriksakan diri ke puskesmas
setempat, jika ditemukan ada benjolan-benjolan yang mencurigakan yang tumbuh dibagian tubuhnya,” pungkas Muzakir. (yud)
Dewan Pertanyakan Dana Pembelian Tanah Rp 84 Miliar
Pagaralam, SN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, mempertanyakan dana pembelian lahan senilai Rp 84.526044.000.000. Pasalnya, masih banyak lahan yang diklaim milik Pemkot Pagaralam, tapi masih belum dilakukan ganti rugi dan pembebasan.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Dwikora Sastra Negara, Rabu (21/12).
Menurutnya, kalau lahan masih banyak belum di bebaskan ditambah lagi proses pembebasan hanya dilakukan melalui imbalan, jadi kemana dana APBD yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 84 miliar itu larinya.
"Kalau berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nomor 138.a.3./S/XVIII.PLG/05/2008 nilai aset tanah Rp84 miliar dengan luas 4.364.168 m2 namun dari jumlah itu yang telah memiliki sertifikat hanya seluas 95.711 m2 dengan nilai Rp7,566.463.000. Sedangkan tanah seluas 4.268.457 m2 dengan nilai Rp76,959.581.000 tidak jelas kebenaran statusnya," ungkapnya.
Sastra mengatakan, ada laporan dan ditemukan bukti dan data lahan yang sudah dibeli Pemkot Pagaralam, sama sekali tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan senilai Rp84 miliar, karena sebagain besar lahan yang diklaim sudah dibebaskan ternyata belum ada ganti rugi.
"Belum lagi luas lahan banyak tidak sesuai dengan data di lapangan, misalnya lokasi peternakan mencapai 60 hektare, tapi kenyataanya hanya berkisar 30 hektare, demikian juga dengan lahan lapangan terbang 200 hektare kemungkinan hanya sekitar 75 hektare, perkantoran Gunung Gare 60 hektare, dan lokasi pembangunan lapangan golf 60 hektare di Curum Embun, Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagaralam Utara," kata dia.
Ia mengatakan, tentunya untuk mengetahui secara rinci penggunaan anggaran dan jumlah lahan yang sudah dibeli perlu dilakukan audit tim independen.
"Kami selaku masyarakat justru bertanya-tanya, dimana lahannya dan mengapa masih banyak lahan belum diganti rugi, sedangkan anggaran yang sudah dikeluarkan cukup besar," ungkap dia.
Belum lagi, kata dia, dewan menemukan ada warga yang lahannya sudah digusur tapi hanya dipanjar Rp1 juta dan belum lagi ada yang memang sama sekali tidak dilakukan ganti rugi.
Ketua Tim Pengadaan Tanah, Drs H A Fachri, beberapa waktu lalu mengatakan sebelumnya ada beberapa lahan yang sudah dibebaskan baik yang dibeli langsung maupun berupa ganti rugi lahan tanam tumbuh sudah dilakukan, namun masih ada beberapa lagi perlu dilakukan penelitian baik pemilik yang sah dan batas-batas tanah.
"Meskipun sudah dalam posisi aman namun lahan tersebut baru bersifat kesepakatan ganti rugi dengan harga Rp 11 juta per hektare, nantinya dari harga tersebut akan dipotong pajak 15 persen, jadi total yang akan diterima pemilih lahan sekitar Rp 9,5 juta," kata dia.
Dia mengatakan, kalau untuk lapter awalnya lahan yang disedikan 80 hektare dengan pembebasan mencapai sekitar 85 persen, namun ternyata dari hasil uji kelayakan perlu dilakukan penambahan lagi untuk mencukupi keseluruhan sebanyak 200 hektare.
" Pemerintah mengingikan agar proses pembebasan lahan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama, masing-masing pihak tidak merasa di rugikan," kata dia lagi.
Dia menambahkan, proses ganti rugi lahan yang diberikan Pemkot Pagaralam sudah mengacu dengan peraturan dunia Internasional dan UU pertanahan sesui dengan nilai jual objek pajak (NJOP).
" Pemerintah sudah mempertimbangkan semua aspek dalam proses pembebasan lahan ini agar tidak merugikan masyarakat, namun disisi lain pemilik lahan juga harus proaktif agar prosesnya cepat selesai," katanya. (asn)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, mempertanyakan dana pembelian lahan senilai Rp 84.526044.000.000. Pasalnya, masih banyak lahan yang diklaim milik Pemkot Pagaralam, tapi masih belum dilakukan ganti rugi dan pembebasan.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Dwikora Sastra Negara, Rabu (21/12).
Menurutnya, kalau lahan masih banyak belum di bebaskan ditambah lagi proses pembebasan hanya dilakukan melalui imbalan, jadi kemana dana APBD yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 84 miliar itu larinya.
"Kalau berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nomor 138.a.3./S/XVIII.PLG/05/2008 nilai aset tanah Rp84 miliar dengan luas 4.364.168 m2 namun dari jumlah itu yang telah memiliki sertifikat hanya seluas 95.711 m2 dengan nilai Rp7,566.463.000. Sedangkan tanah seluas 4.268.457 m2 dengan nilai Rp76,959.581.000 tidak jelas kebenaran statusnya," ungkapnya.
Sastra mengatakan, ada laporan dan ditemukan bukti dan data lahan yang sudah dibeli Pemkot Pagaralam, sama sekali tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan senilai Rp84 miliar, karena sebagain besar lahan yang diklaim sudah dibebaskan ternyata belum ada ganti rugi.
"Belum lagi luas lahan banyak tidak sesuai dengan data di lapangan, misalnya lokasi peternakan mencapai 60 hektare, tapi kenyataanya hanya berkisar 30 hektare, demikian juga dengan lahan lapangan terbang 200 hektare kemungkinan hanya sekitar 75 hektare, perkantoran Gunung Gare 60 hektare, dan lokasi pembangunan lapangan golf 60 hektare di Curum Embun, Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagaralam Utara," kata dia.
Ia mengatakan, tentunya untuk mengetahui secara rinci penggunaan anggaran dan jumlah lahan yang sudah dibeli perlu dilakukan audit tim independen.
"Kami selaku masyarakat justru bertanya-tanya, dimana lahannya dan mengapa masih banyak lahan belum diganti rugi, sedangkan anggaran yang sudah dikeluarkan cukup besar," ungkap dia.
Belum lagi, kata dia, dewan menemukan ada warga yang lahannya sudah digusur tapi hanya dipanjar Rp1 juta dan belum lagi ada yang memang sama sekali tidak dilakukan ganti rugi.
Ketua Tim Pengadaan Tanah, Drs H A Fachri, beberapa waktu lalu mengatakan sebelumnya ada beberapa lahan yang sudah dibebaskan baik yang dibeli langsung maupun berupa ganti rugi lahan tanam tumbuh sudah dilakukan, namun masih ada beberapa lagi perlu dilakukan penelitian baik pemilik yang sah dan batas-batas tanah.
"Meskipun sudah dalam posisi aman namun lahan tersebut baru bersifat kesepakatan ganti rugi dengan harga Rp 11 juta per hektare, nantinya dari harga tersebut akan dipotong pajak 15 persen, jadi total yang akan diterima pemilih lahan sekitar Rp 9,5 juta," kata dia.
Dia mengatakan, kalau untuk lapter awalnya lahan yang disedikan 80 hektare dengan pembebasan mencapai sekitar 85 persen, namun ternyata dari hasil uji kelayakan perlu dilakukan penambahan lagi untuk mencukupi keseluruhan sebanyak 200 hektare.
" Pemerintah mengingikan agar proses pembebasan lahan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama, masing-masing pihak tidak merasa di rugikan," kata dia lagi.
Dia menambahkan, proses ganti rugi lahan yang diberikan Pemkot Pagaralam sudah mengacu dengan peraturan dunia Internasional dan UU pertanahan sesui dengan nilai jual objek pajak (NJOP).
" Pemerintah sudah mempertimbangkan semua aspek dalam proses pembebasan lahan ini agar tidak merugikan masyarakat, namun disisi lain pemilik lahan juga harus proaktif agar prosesnya cepat selesai," katanya. (asn)
Produksi Beras Empat Lawang Diatas Standard Nasional
Empat Lawang, SN
Dari hasil sample empat ubinan panen raya di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, tercatat hasil produksi beras mencapai 5,6 ton per hektare (Ha). Jumlah ini melebihi standar nasional yang hanya 4,5 ton beras/Ha.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP3KP) Empat Lawang, Rudianto, ditemui Rabu (20/12) mengatakan, telah dilakukan panen raya yang diplot sebanyak empat ubinan di kecamatan Pasemah Air Keruh. Dengan hasil produksi gabah kering panen (GKP) sebanyak 10.620 GKP/Ha. Sedangkan gabah kering giling (GKP) sebanyak 8.840 GKP/Ha. Lalu untuk produksi beras mencapai 5,6 ton/Ha.
“Hasil produksi beras untuk empat ubinan yang dilakukan mencapai 5,6 ton. Hasil ini tentunya melebihi standar nasional yang hanya mencapai 4,5 ton/Ha,” ungkap Rudianto seraya menambahkan dari hasil tersebut tentunya memberikan pencerahan bagi masyarakat terutama petani di Empat Lawang.
"Setidaknya memang dipastikan bahwa kabupaten yang termuda di Sumsel ini bisa menjadi salah satu kabupaten sebagai lumbung pangan dan surplus beras di Sumsel," tambahnya lagi.
Ditambahkannya, Kabupaten Empat Lawang memiliki luas lahan 14.091 Ha. Terdiri dari 3 kali tanam sebanyak 1.954 Ha. Sedangkan 2 kali tanam sebanyak 7.377 Ha, dan 1 kali tanam 1.337 Ha.
“Sedangkan yang tidak ditanami padi seluas 1.379 Ha, sementara yang belum diusahakan sebanyak 373 Ha,” terangnya.
Maka dari itu, ia berharap kepada pemerintah Empat Lawang untuk menambahkan pegawai penyuluh pertanian di Kecamatan Pasemah Air Keruh, yang saat ini hanya memiliki 1 orang pegawai penyuluh pertanian, 1 orang SLPTT, dan 1 orang pegawai pemberantas hama penyakit.
“Kita akui masih minim penyuluh pertanian, namun semangat petani untuk meningkatkan produksi sangat tinggi,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri menjelaskan, hasil beras yang didapatkan dari lahan sawah di Pasemah Air Keruh yang melebihi batas standar nasional yang hanya 4,5 ton/Ha adalah motivasi bagi petani kecamatan lain di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.
“Dengan sistem pengairan lahan sawah yang sempurna dan menggunakan bibit yang cocok tentunya menghasilkan beras yang juga sempurna. Terlebih lagi telah dicanangkan program irigasi Lintang Kiri yang mampu menyirami lahan sawah yang nantinya mencapai 3.000 hektar di Muara Pinang, Lintang Kanan, dan sebagian di Pendopo,” pungkasnya. (eko)
Dari hasil sample empat ubinan panen raya di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, tercatat hasil produksi beras mencapai 5,6 ton per hektare (Ha). Jumlah ini melebihi standar nasional yang hanya 4,5 ton beras/Ha.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP3KP) Empat Lawang, Rudianto, ditemui Rabu (20/12) mengatakan, telah dilakukan panen raya yang diplot sebanyak empat ubinan di kecamatan Pasemah Air Keruh. Dengan hasil produksi gabah kering panen (GKP) sebanyak 10.620 GKP/Ha. Sedangkan gabah kering giling (GKP) sebanyak 8.840 GKP/Ha. Lalu untuk produksi beras mencapai 5,6 ton/Ha.
“Hasil produksi beras untuk empat ubinan yang dilakukan mencapai 5,6 ton. Hasil ini tentunya melebihi standar nasional yang hanya mencapai 4,5 ton/Ha,” ungkap Rudianto seraya menambahkan dari hasil tersebut tentunya memberikan pencerahan bagi masyarakat terutama petani di Empat Lawang.
"Setidaknya memang dipastikan bahwa kabupaten yang termuda di Sumsel ini bisa menjadi salah satu kabupaten sebagai lumbung pangan dan surplus beras di Sumsel," tambahnya lagi.
Ditambahkannya, Kabupaten Empat Lawang memiliki luas lahan 14.091 Ha. Terdiri dari 3 kali tanam sebanyak 1.954 Ha. Sedangkan 2 kali tanam sebanyak 7.377 Ha, dan 1 kali tanam 1.337 Ha.
“Sedangkan yang tidak ditanami padi seluas 1.379 Ha, sementara yang belum diusahakan sebanyak 373 Ha,” terangnya.
Maka dari itu, ia berharap kepada pemerintah Empat Lawang untuk menambahkan pegawai penyuluh pertanian di Kecamatan Pasemah Air Keruh, yang saat ini hanya memiliki 1 orang pegawai penyuluh pertanian, 1 orang SLPTT, dan 1 orang pegawai pemberantas hama penyakit.
“Kita akui masih minim penyuluh pertanian, namun semangat petani untuk meningkatkan produksi sangat tinggi,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri menjelaskan, hasil beras yang didapatkan dari lahan sawah di Pasemah Air Keruh yang melebihi batas standar nasional yang hanya 4,5 ton/Ha adalah motivasi bagi petani kecamatan lain di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.
“Dengan sistem pengairan lahan sawah yang sempurna dan menggunakan bibit yang cocok tentunya menghasilkan beras yang juga sempurna. Terlebih lagi telah dicanangkan program irigasi Lintang Kiri yang mampu menyirami lahan sawah yang nantinya mencapai 3.000 hektar di Muara Pinang, Lintang Kanan, dan sebagian di Pendopo,” pungkasnya. (eko)
Uang Lauk Pauk Pol PP Meningkat
Palembang, SN
Anggaran lauk pauk petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP) tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika di tahun 2011 uang lauk pauk Pol PP sebesar Rp 450 ribu per bulan, mulai tahun 2012 mendatang, anggaran tersebut naik menjadi Rp 900 ribu perbulan.
Hal ini disampaikan Kasat Pol PP Sumsel, Muslimin ditemui di gedung DPRD Sumsel, Rabu (21/12).
Menurutnya, total uang lauk pauk untuk 250 personel Pol PP Sumsel yang dianggarkan dalam APBD Sumsel tahun 2012 sebesar Rp 2,790 miliar.
Diakuinya, anggaran untuk uang lauk pauk, petugas Polisi Pamong Praja (Pol) PP Sumsel sempat hilang dari mata anggaran 2012, namun akhirnya uang lauk pauk yang totalnya Rp2,790 miliar tersebut dapat dianggarkan.
"Tadinya teranggarkan secara resmi, namun terdelete, kita ajukan lagi karena itu hak pegawai, kita masukkan lagi dan di ACC DPRD Sumsel, kita bukan pegawai biasa, karena untuk Pol PP di berikan tunjangan khusus karena bekerja 24 jam,” terangnya.
Ia mengatakan, Pol PP adalah garda terdepan untuk mengamankan aset milik Pemprov dan kebijakan Pemprov Sumsel. Selain itu, even besar Pemprov Sumsel ikut diamankan Pol PP Sumsel.
“Kita garda terdepan sekali untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, kita mengadakan patroli tiga kali sehari, kalau ada tanah Pemprov dikuasai masyarakat kita persuasif meminta masyarakat jangan menduduki tanah tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya secara rutin mengamankan kawasan Jakabaring Sport City (JSC) termasuk mengadakan patroli di kawasan JSC dan lokasi aset milik Pemprov Sumsel lainnya.
Ia menambahkan, Pol PP Sumsel juga dalam waktu dekat belum akan melakukan penambahan personil, karena personil yang ada sekarang masih dinilai cukup dan memadai. (awj)
Anggaran lauk pauk petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP) tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika di tahun 2011 uang lauk pauk Pol PP sebesar Rp 450 ribu per bulan, mulai tahun 2012 mendatang, anggaran tersebut naik menjadi Rp 900 ribu perbulan.
Hal ini disampaikan Kasat Pol PP Sumsel, Muslimin ditemui di gedung DPRD Sumsel, Rabu (21/12).
Menurutnya, total uang lauk pauk untuk 250 personel Pol PP Sumsel yang dianggarkan dalam APBD Sumsel tahun 2012 sebesar Rp 2,790 miliar.
Diakuinya, anggaran untuk uang lauk pauk, petugas Polisi Pamong Praja (Pol) PP Sumsel sempat hilang dari mata anggaran 2012, namun akhirnya uang lauk pauk yang totalnya Rp2,790 miliar tersebut dapat dianggarkan.
"Tadinya teranggarkan secara resmi, namun terdelete, kita ajukan lagi karena itu hak pegawai, kita masukkan lagi dan di ACC DPRD Sumsel, kita bukan pegawai biasa, karena untuk Pol PP di berikan tunjangan khusus karena bekerja 24 jam,” terangnya.
Ia mengatakan, Pol PP adalah garda terdepan untuk mengamankan aset milik Pemprov dan kebijakan Pemprov Sumsel. Selain itu, even besar Pemprov Sumsel ikut diamankan Pol PP Sumsel.
“Kita garda terdepan sekali untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, kita mengadakan patroli tiga kali sehari, kalau ada tanah Pemprov dikuasai masyarakat kita persuasif meminta masyarakat jangan menduduki tanah tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya secara rutin mengamankan kawasan Jakabaring Sport City (JSC) termasuk mengadakan patroli di kawasan JSC dan lokasi aset milik Pemprov Sumsel lainnya.
Ia menambahkan, Pol PP Sumsel juga dalam waktu dekat belum akan melakukan penambahan personil, karena personil yang ada sekarang masih dinilai cukup dan memadai. (awj)
Media Dilarang Liput Kunjungan Wako di Rutan
Prabumulih, SN
Pelarangan meliput bagi sejumlah wartawan terjadi saat meliput kunjungan Walikota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Prabumulih, Selasa (20/12) pagi. Tidak hanya dilarang masuk, para awak media ini juga tidak dibolehkan mengambil foto kegiatan Wako bersama Wakil Walikota Ir Ridho Yahya MM, dan sejumlah Kadin di Rutan yang beralamat di Jalan RA Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur tersebut.
Perlakuan yang tidak semestinya ditunjukkan petugas sipir, apalagi ketika liputan kunjungan Wako bersama pejabat tinggi lainnya terhadap sejumlah mantan pejabat lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang kini tengah menjalani masa tahanan di Rutan tersebut, akibat tersandung kasus korupsi.
Awalnya petugas sipir tidak melarang wartawan meliput, namun begitu usai memberikan data dan meninggalkan kartu pers dibagian penjagaan tiba–tiba salah seorang oknum sipir memanggil dan langsung menyuruh para wartawan keluar dari lingkungan Rutan dengan alasan dilarang untuk meliput. Ironisnya, pelarangan itu terjadi saat wartawan hendak masuk kedalam ruangan dimana Walikota Prabumulih bertemu dengan koleganya.
Pelarangan meliput dan mengambil foto oleh oknum sipir Rutan itu terkesan dibuat. Pasalnya, beberapa bulan sebelumnya tepatnya pada 26 Oktober 2011 yang lalu, saat pengurus DPC Partai Golkar menyambangi Rutan tersebut, wartawan diperkenankan masuk untuk meliput. Bahkan pada saat itu, wartawan sama sekali tidak dilarang untuk memfoto kegiatan tersebut.
“Maaf mas dilarang mengambil foto, atau silahkan tinggalkan peralatan anda disini jika mau meliput kedalam atau silahkan keluar,” singung salah seorang oknum penjaga sipir Rutan seraya mengatakan dirinya hanya menjalankan tugas dari pimpinan.
Mendapat perlakuan itu, para wartawan mencoba meminta penjelasan dari petugas sipir Rutan. Namun bukannya jawaban pas yang diperoleh malah oknum sipir tersebut mempersilahkan beberapa wartawan menanyakan langsung kepada Ermadi, petugas bagian administrasi Rutan Kelas IIB Prabumulih. Alasan dia, Ermadi lah yang memerintahkannya melarang wartawan mengambil gambar dan meliput.
Sementara Ermadi sendiri, ketika berhasil ditemui wartawan enggan berbicara banyak. Dirinya hanya mengatakan, sesuai aturan yang dikeluarkan Kemenkumham wartawan dilarang melakukan peliputan di Rutan.
“Silahkan baca saja aturan itu,” kata Ermadi, singkat seraya menunjukkan secarik kertas yang tertempel didinding tentang aturan peliputan di Rutan.
Merasa belum puas mendapat jawaban tersebut, para wartawan mencoba untuk menemui Kepala Rutan Kelas II B Prabumulih. Namun usaha itu gagal, lantaran Kepala Rutan tengah mengikuti Sertijab ditempatnya bertugas sebelumnya. “Bapak tidak ada, dia lagi mengikuti acara Sertijab ditempat bertugas lamanya,” jelas salah seorang petugas sipir lain, mencoba memberitahukan kepada sejumlah wartawan.
Sementara Walikota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM didampingi Wakil Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, ditemui usai membesuk koleganya tersebut mengatakan, kunjungannya itu merupakan bentuk dukungan moril kepada jajarannya yang kini tengah menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Prabumulih itu.
“Sanjo bae, senanglah dikunjungi walaupun sedang kesusahan,” ujarnya singkat.
Ketika disinggung mengenai keadaan para mantan pejabat tersebut, Rachman menuturkan, semuanya dalam keadaan sehat dan bugar. “Sehat bugar, seperti apa adanya,” tandasnya, seraya berlalu pergi masuk kedalam mobil dinasnya.
Seperti diketahui, saat ini terdapat 4 orang mantan pejabat dilingkungan Pemkot Prabumulih yang tengah menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIB Prabumulih. Keempat mantan pejabat itu, yakni mantan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kota Prabumulih Eddy Ermanto, terpidana kasus korupsi bibit karet fiktif, mantan Kadisdik Drs Edi Sumarno, dan mantan PPTK terpidana kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Amir Hamzah, yang merupakan terdakwa atas dugaan kasus Dana Administrasi Proyek (AP) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 serta Maimunah, mantan kepala sekolah Negeri 74 terpidana kasus DAK 2008. (and)
Pelarangan meliput bagi sejumlah wartawan terjadi saat meliput kunjungan Walikota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Prabumulih, Selasa (20/12) pagi. Tidak hanya dilarang masuk, para awak media ini juga tidak dibolehkan mengambil foto kegiatan Wako bersama Wakil Walikota Ir Ridho Yahya MM, dan sejumlah Kadin di Rutan yang beralamat di Jalan RA Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur tersebut.
Perlakuan yang tidak semestinya ditunjukkan petugas sipir, apalagi ketika liputan kunjungan Wako bersama pejabat tinggi lainnya terhadap sejumlah mantan pejabat lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang kini tengah menjalani masa tahanan di Rutan tersebut, akibat tersandung kasus korupsi.
Awalnya petugas sipir tidak melarang wartawan meliput, namun begitu usai memberikan data dan meninggalkan kartu pers dibagian penjagaan tiba–tiba salah seorang oknum sipir memanggil dan langsung menyuruh para wartawan keluar dari lingkungan Rutan dengan alasan dilarang untuk meliput. Ironisnya, pelarangan itu terjadi saat wartawan hendak masuk kedalam ruangan dimana Walikota Prabumulih bertemu dengan koleganya.
Pelarangan meliput dan mengambil foto oleh oknum sipir Rutan itu terkesan dibuat. Pasalnya, beberapa bulan sebelumnya tepatnya pada 26 Oktober 2011 yang lalu, saat pengurus DPC Partai Golkar menyambangi Rutan tersebut, wartawan diperkenankan masuk untuk meliput. Bahkan pada saat itu, wartawan sama sekali tidak dilarang untuk memfoto kegiatan tersebut.
“Maaf mas dilarang mengambil foto, atau silahkan tinggalkan peralatan anda disini jika mau meliput kedalam atau silahkan keluar,” singung salah seorang oknum penjaga sipir Rutan seraya mengatakan dirinya hanya menjalankan tugas dari pimpinan.
Mendapat perlakuan itu, para wartawan mencoba meminta penjelasan dari petugas sipir Rutan. Namun bukannya jawaban pas yang diperoleh malah oknum sipir tersebut mempersilahkan beberapa wartawan menanyakan langsung kepada Ermadi, petugas bagian administrasi Rutan Kelas IIB Prabumulih. Alasan dia, Ermadi lah yang memerintahkannya melarang wartawan mengambil gambar dan meliput.
Sementara Ermadi sendiri, ketika berhasil ditemui wartawan enggan berbicara banyak. Dirinya hanya mengatakan, sesuai aturan yang dikeluarkan Kemenkumham wartawan dilarang melakukan peliputan di Rutan.
“Silahkan baca saja aturan itu,” kata Ermadi, singkat seraya menunjukkan secarik kertas yang tertempel didinding tentang aturan peliputan di Rutan.
Merasa belum puas mendapat jawaban tersebut, para wartawan mencoba untuk menemui Kepala Rutan Kelas II B Prabumulih. Namun usaha itu gagal, lantaran Kepala Rutan tengah mengikuti Sertijab ditempatnya bertugas sebelumnya. “Bapak tidak ada, dia lagi mengikuti acara Sertijab ditempat bertugas lamanya,” jelas salah seorang petugas sipir lain, mencoba memberitahukan kepada sejumlah wartawan.
Sementara Walikota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM didampingi Wakil Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, ditemui usai membesuk koleganya tersebut mengatakan, kunjungannya itu merupakan bentuk dukungan moril kepada jajarannya yang kini tengah menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Prabumulih itu.
“Sanjo bae, senanglah dikunjungi walaupun sedang kesusahan,” ujarnya singkat.
Ketika disinggung mengenai keadaan para mantan pejabat tersebut, Rachman menuturkan, semuanya dalam keadaan sehat dan bugar. “Sehat bugar, seperti apa adanya,” tandasnya, seraya berlalu pergi masuk kedalam mobil dinasnya.
Seperti diketahui, saat ini terdapat 4 orang mantan pejabat dilingkungan Pemkot Prabumulih yang tengah menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIB Prabumulih. Keempat mantan pejabat itu, yakni mantan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kota Prabumulih Eddy Ermanto, terpidana kasus korupsi bibit karet fiktif, mantan Kadisdik Drs Edi Sumarno, dan mantan PPTK terpidana kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Amir Hamzah, yang merupakan terdakwa atas dugaan kasus Dana Administrasi Proyek (AP) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 serta Maimunah, mantan kepala sekolah Negeri 74 terpidana kasus DAK 2008. (and)
Langganan:
Postingan (Atom)