Edisi Cetak 526, Senin 2 Januari 2012

Tahun 2012 Angkutan Batubara Diatur Tegas

* Banyak Capaian Positif Untuk Sumsel
* Penyelesaian Hutang SEA Games Dilakukan

Palembang, SN
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin memaparkan sejumlah pencapaian dan aspek-aspek penting di tahun 2011 dan rencana di tahun 2012. Diantaranya pengaturan tegas untuk angkutan batubara yang membuat kemacetan luar biasa. Selain itu diatur dan disegerakan penyelesaian hutang SEA Games.
Hal ini disampaikan di hadapan wartawan media massa cetak dan elektronik pada Konferensi Pers Akhir Tahun Gubernur Sumsel di Griya Agung Palembang, Sabtu (31/1) malam.
Alex Noerdin melontarkan beberapa wacana, salah satunya masalah konflik lahan yang ada di Sumsel sekitar 50 kasus konflik lahan, Pemerintah Provinsi Sumsel memprioritaskan 50 persen terselesaikan (rampung tahun 2013).
"Masih banyak pekerjaan rumah yang dilakukan Pemprov Sumsel. Kita akan menyelesaikan konflik lahan ini selesai dari 50 kasus lahan, prioritaskan 50 persen harusdiselesaikan pada akhir 2013," ujarnya.
Dijelaskannya, pemrintah mencatat ada sekitar 50 kasus konflik lahan yang terjadi di OKI, Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Persoalan ini akan segera dicarikan solusinya dengan melibatkan para pihak. “Karena ada preseden penyelesaian kasus Bima, maka pemerintah terus bertekad menyelesaikan konflik tersebut,” ungkapnya.
Alex juga menuturkan, Program Rumah Murah, khususnya Rumah Murah Tipe 21, yang saat ini kelangsungannya terhalang UU No. 1 Tahun 2011 produk Kemenpera.
“Pemprov Sumsel tengah mencarikan solusi atas persoalan ini. Terlebih di dalamnya, memuat larangan pembuatan rumah tipe 21 bagi masyarakat," katanya.
Alex juga mengklarifikasi, terkait isu bahwa Gubernur Sumsel terkesan tidak sigap, dalam melarang angkutan batubara di jalan umum, karena Gubernur memiliki usaha angkutan atau pertambangan batubara, maka dirinya perlu menegaskan beberapa hal.
“Gubernur Sumsel ataupun keluarganya tidak punya satu usaha pun yang bergerak di bidang tambang batubara. Masih adanya angkutan batubara yang melintas di jalan umum, itu semata-mata karena jalan khusus angkutan batubara hingga kini belum selesai, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Agar angkutan batubara tidak menimbulkan kemacetan di jalan umum, sejauh ini telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Sumsel yang intinya melarang angkutan batubara berkompoi dan bermuatan di atas 8 ton,” tegasnya.
Dijelaskannya, terhadap pelanggaran yang ada, tambah Alex, Pemda melalui Dishub Sumsel, telah berulangkali melakukan sidak dan pengawasan. Namun, persoalannya kewenangan menilang kendaraan yang melanggar bukan menjadi kewenangan pihak Dishub. Ke depan, untuk mengatasi hal ini akan kian diintensifkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Dijelaskannya, untuk jalan khusus batubara untuk mengatasi kemacetan di jalan umum, pihaknya akan mentargetkan kelar pada April 2012. Rencananya, Januari 2012 semua angkutan batubara tidak lagi melintas di jalan umum.
“Ini harus tertunda karena jalan khusus angkutan batubara baru kelar dan dapat dioperasikan April 2012. Penyebabnya, ada sekitar 2 km pada ujung jalan di kawasan Pelabuhan Muara Telang yang perlu pembangunan infrastruktur (jalan) karena di sana tanah gambut. Sementara bagian lain dari jalan khusus sepanjang 210 km, telah selesai dan siap dilalui angkutan batubara. Jalan khusus itu dari Lahat menuju Tanjung Api Api (TAA), melalui perkebunan,” paparnya.
Dia menambahkan, ada juga jalan khusus batubara lain yang dalam proses penyelesaian pembangunan, yakni oleh PT Servo, sepanjang 228 km. Jalan khusus itu, mulai dari Lahat, Muara Enim, lalu ke Banyuasin dan berakhir di Tanjung Lago, kawasan TAA.
"Selain PT Servo, ada investor lain juga yang berminat membuat jalan khusus batubara dari Lahat ke TAA. Untuk yang melalui kereta api (KA), PT Adani Indonesia saat ini sedang mempersiapkan perizinan yang diperlukan sembari terus mematangkan konsep pengerjaan infrastruktur double track khusus batubara dari Lahat ke TAA,” terangnya. (pit)

Belasan Rumah di Kayuagung Mulai Kebanjiran

Kayuagung, SN
Musim hujan yang telah mulai sejak 3 bulan lalu kini mulai dirasakan dampak negatifnya berupa debit air yang makin banyak. Akibatnya, bangunan dan rumah yang berada di dataran rendah tentu saja akan mengalami kebanjiran.
Seperti yang terjadi di Desa Kijang Ulu Kecamatan Kayuagung, hujan yang melanda daerah tersebut selama beberapa hari terakhir berturut-turut mengakibatkan belasan rumah warga terendam air. Bahkan ketinggian air mencapai paha kaki orang dewasa bahkan pinggang.
Eka (30) warga Desa Kijang Ulu Kampung IV Dusun Beti Jaya kemarin mengatakan, rumahnya sudah mengalami kebanjiran sejak sebulan lalu karena musim hujan, apalagi sungai di desanya kini pasang. Kondisi demikian juga dialami warga lain di dusun-dusun dalam desa Kijang Ulu.
Katanya, rumah di sana mayoritas berbentuk panggung dan bagian bawahnya seperti gudang yang biasa dipergunakan untuk menyimpan padi. Karena banjir, maka padi terpaksa harus diungsikan ke rumah bagian atas. Sedangkan barang berharga lainnya seperti motor terpaksa diungsikan ke rumah warga lain yang tidak kebanjiran.
Budianto (36) warga Dusun Beti Jaya mengungkapkan, banjir seperti ini memang setiap tahun terjadi, tetapi tahun inilah yang terparah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, selain itu juga dengan sering terjadinya banjir seperti ini maka sudah hampir 3 tahun ini warga desa tidak bersawah lagi karena lahannya terendam air.
Ia berharap, pemerintah agar mencarikan solusi bagi warga di sana karena bila ini berlarut-larut sangat menggangu warga dalam beraktivitas. Misalnya seperti membangun bendungan air yang berasal dari sungai di Sukadana sehingga dengan begitu debit air dapat dimonitor.
"Tetapi banjir seperti ini baru kali ini dan akan menyurut bila musim pasang dan hujan tidak lagi yaitu sekitar beberapa bulan ke depan jadi untuk saat ini hanya bisa menunggu saja agar air cepat surut," tukasnya. (iso)

Muba Waspadai Lima Titik Rawan Konflik

Sekayu, SN
Kasus kekerasan yang memakan korban nyawa akibat sengketa lahan di Sodong, Ogan Komering Ilir (OKI) dan Bima harus menjadi pelajaran semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba). Sebab, sejauh ini Bumi Serasan Sekate masih menyimpan bom waktu yang kapan saja bisa meledak terkait sengketa lahan antara warga dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan, dan kelompok warga dengan kelompok warga lainnya.
Sejauh ini, kepolisian di wilayah hukum Polres Muba sudah menginfentarisir beberapa titik kasus sengketa lahan yang rawan konflik. Hal itu dilihat berdasarkan gejolak yang ditimbulkan masyarakat belakangan ini. Setidaknya lima titik sengketa lahan yang berpotensi akan meledak, jika tidak segera ditanggulangi dengan cepat dan tepat. Antara lain, saling klim lahan antar perusahaan tambang RJM dan BSS yang melibatkan warga di wilayah Kecamatan Bayunglencir. Selanjutnya, perusahaan perkebunan PTPN dengan warga Talangucin soal inti Plasma, PT WAM dengan warga Rawasilir, Musi Rawas (Mura) soal klim lahan, Astaka Dodol dengan PIP, termasuk program cetak sawah (transmigrasi) di wilayah Kecamatan Lalan.
“Semua daerah tentu memiliki konflik yang sama terkait sengketa lahan ini. Kita berharap masyarakat kita tidak terprofokasi. Di sisi lain pemerintah bersama aparat sesegera mungkin mencari solusi baik melalui mediasi maupun dengan mengintensifkan komunikasi,” ujar Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kasat Reskrim AKP Maruly Pardede saat dikonfirmasi belum lama ini.
Menurut dia, sejauh ini gejolak yang ditimbulkan terkait sengketa lahan di Muba masih sebatas musyawarah antar kedua belah pihak. Ada yang sudah mengarah kepada tindakan anarkis dengan pengerahan massa, namun bisa dinetralisir.
“Ada dua perusahaan yang dalam beberapa bulan ini bersitegang sampai melibatkan massa. Untuk yang ini penanganan kasusnya diambil alih Polda, karena keduanya saling lapor,” terangnya.
Pengamatan koran ini dalam tujuh bulan terakhir, di wilayah Muba memang kerap terdengar ada gejolak terkait sengketa lahan ini. Namun sejauh ini, gejolak tersebut baru sebatas penyampaian aspirasi dan musyawarah untuk mencari penyelesaian, disamping menejemen konflik yang cukup berhasil dilakukan Pemkab Muba. Terakhir sekitar sebulan lalu, saling klim lahan garapan muncul dari dua perusahaan di wilayah Kecamatan Sangadesa antara PIP dan Astaka Dodol.
Untuk kasus ini Pemkab Muba tak ingin kecolongan. Bersama aparat dan dinas terkait lainnya, Bupati Muba H Pahri Azhari langsung turun menengahi hingga konflik bisa diredam seiring dibentuknya tim khusus untuk mengatasi persoalan itu. Dari sejumlah permasalahan yang ada, tumpang tindih perizinan, penggandaan sertifikat tanah, termasuk tanah adat, lazim menjadi pemicu konflik tersebut. (her)

Menara Dishubkominfo Banyuasin Bahayakan Penerbangan

Banyuasin, SN

Menara telkomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Banyuasin, di lingkungan Kecamatan Talang Kelapa, ketinggianya melampaui batas kawasan keselamatan operasi penerbangan.
Hal itu diketahui setelah tim gabungan dari Provinsi Sumsel dari DPRD Daerah pemilihan II Banyuasin-Musi Banyuasin, Petugas Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Badan Lingkungan Hidup Sumsel serta Diskominfo Sumsel yang melakukan kunjungan ke lokasi menara tersebut.
Menara itu diketahui memiliki ketinggian di luar batas aman lokasi zona 1 penerbangan. Dampaknya bukan hanya menggangu bahkan membahayakan penerbangan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel Ridho menjelaskan, seiring dengan disahkannya Peraturan daerah (Perda) Provinsi Sumsel untuk Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), dan Batas Kawasan Kebisingan (BKK), maka pihaknya meninjau langsung beberapa lokasi salah satunya menara di lingkungan kecamatan Talang Kelapa milik Dishubkominfo Banyuasin
Menara itu masuk dalam wilayah ring satu, dalam arti batas ketinggian di zona ring satu hanya diperbolehkan 46 meter, diluar ketinggian itu tidak dibolehkan karena dianggap membahayakan penerbangan.
“Ada dua menara yang melebihi batas aman dilokasi itu, satunya menara Dishubkominfo Banyuasin, dan satunya lagi menara milik perusahan telkomunikasi swasta, ” katanya.
Untuk menindak lanjuti hal itu tim gabungan Provinsi Sumsel akan memberikan dua alternative , pertama akan meminta pemilik menara menurunkan ketinggiannya di batas maksimal KKOP dan kedua tetap pada ketinggian tersebut namun letak menara dipindahkan pada kawasan ring dua atau diluar batas radius 4 kilometer dari bandara
“Kalau tidak dipindahkan bisa membahayakan lalu lintas penerbangan, ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak,” kata Ridho
Kepala Dishubkominfo Kabupaten Banyuasin Ir Supriadi dikonfirmasi membenarkan menara di lingkungan Kecamatan Talang Kelapa milik Dishubkominfo Banyuasin. Sementara masalah ketinggian menara yang melebihi batas di zona aman akan segera di respon oleh pihaknya .
“Kalau memang ketinggian, bisa kita benahi, kita pun akan membentuk tim untuk mengecek semua menara di zona ring satu bandara kawasan Kabupaten Banyuasin, yang nantinya memantau ketinggian semua menara yang ada," katanya. (sir)

Proyek Fisik Siluman Ditemukan Lagi

Banyuasin, SN
Proyek fisik siluman kembali ditemukan di Desa Sembawa Kecamatan Sembawa, karena proyek fisik itu tanpa papan nama dan laporan pemberitahuan pembangunan kepemerintah desa maupun kecamatan setempat
Bentuk proyek itu berupa pembangunan drainase pemukiman penduduk di sepanjang Jalan Yudo Admojo Dusun I Desa Sembawa Kecamatan Sembawa.
Kepala Desa Sembawa Rainaan Harun mengatakan, pihak desa belum pernah menerima laporan bahwa akan ada pembangunan drainase di desa Sembawa. Rainan pun mengaku pemerintah desa mengetahui pembangunan itu dari laporan ketua RT setempat
Dari laporan ketua RT itu pekerjaan proyek sudah dilakukan sepekan yang lalu. Pembangunan drainase pemukiman penduduk pun sudah dilakukan sepanjang lebih dari 100 meter. Tapi tidak tahu proyek dari mana , apakah menggunakan dana APBD, APBN, aspirasi atau yang lainnya pokoknya tidak jelas.
“Kalau kami sebut itu proyek siluman tidak tahu dari mana asalnya apakah sukarela, atau dana rakyat, pokoknya tidak ada transparansi,” katanya
Diaku Rainan sebelumnya pihak desa pernah mengajukan rencana pembangunan jalan Yodo Admojo itu ke Musrembang desa untuk mendapatkan pembangunan fisik melalui dana APBD Banyuasin dengan rancangan drainase lebar bagian dalam 30 centimeter,tinggi 25 centimeter dan lebar bagian dalam 20 centimeter.
Ajuan realiasasi itu sudah masuk, namun kapan realisasinya belum diketahui dengan jelas karena beluma da konfirmasi secara jelas disetujui tidaknya pembangunan itu.
“Memang ada ajuan pembangunan tetapi kapan realisasinya belum tahu,” katanya. Senada dengan Camat Sembawa Joni Gunwan S.Sos MM mengatakan, sejauh ini belum ada laporan dari pihak pembangunan maupun desa. (sir)

Prediksi Beratnya Hidup di Tahun 2012

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat ]

KINI tahun 2012 sudah dijalani, tentu banyak rencana hidup ke arah perubahan yang lebih baik untuk dilakukan. Tentu banyak kisah di tahun 2011 bagi kita semua, ada suka dan ada duka. Semuanya sudah kita lewati dan kini saatnya kita mengevaluasi diri.
Untuk catatan kesuksesan sepatutnya kita bersyukur dan mempertahankannya di tahun depan. Untuk kegagalan dapat kita jadikan sebagai bahan pelajaran berharga jangan sampai terulang lagi.
Bagi kita rakyat Indonesia perjalanan dari tahun ke tahun tentu amatlah sulit, hal ini dirasakan untuk rakyat yang masih banyak sengsara untuk hidup. Di kelas rakyat bawah, kesulitan untuk bertahan tentu sangat terasa. Apalagi proses kepemimpinan kebangsaan yang tak tegas ditambah lagi banyaknya tarik ulur kepentingan, yang banyak membuat rakyat apatis.
Memang nasib tak bagus untuk rakyat ini juga sangat selaras dengan kondisi pemerintahan saat ini.
Penguasa saat ini dapat dikatakan tak bisa berpihak penuh ke rakyat. Apalagi supremasi hukum yang masih sangat lemah, hal ini membuat keberpihakan kepada rakyat menjadi sangat kurang.
Kondisi memprihatinkan bagi Negeri ini juga makin terasa. Karena sepanjang tahun ini Bangsa kita terus ditimpa bencana alam, kecelakaan, dan banyak kedukaan lainnya.
Kita hanya berharap dan berdoa, semoga di tahun 2012 ada banyak perubahan untuk Bangsa ini termasuk rakyat di dalamnya. Intinya pemerintahan masa sekarang harus memperhatikan kesejahteraan khalayak yang masih banyak tertatih untuk melangkah.
Bila kita ingat, kondisi ekonomi Bangsa ini tak banyak perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apalagi di tahun yang lalu, bencana alam datang silih berganti. Yang sangat menyedihkan penguasa dan pemerintahan sepanjang tahun itu terjebak dengan urusan untuk mengamankan posisi, sedangkan rakyat seakan terlupakan. Korupsi masih jadi penyakit kronis yang membuat Bangsa ini terus tertatih untuk maju. Padahal penguasa selalu koar-koar untuk memberantas korupsi. Nyatanya di lingkaran rezim saat ini malah banyak terjebak korupsi. Ini sama saja dengan pepatah 'memercik air di dulang terkena muka sendiri'.
Di tahun 2012 ini, kondisi pemerintahan diharapkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam arti kita rakyat harus diutamakan, kuncinya bila rakyat merasa aman, nyaman dan suka dengan pemerintahan, otomatis tahta yang dinginkan akan aman. Jadi tak usaha kasak kasuk untuk melakukan berbagai acara agar berhala yang diduduki aman sampai 2014. Intinya mari ciptakan dunia perpolitikan
yang bisa menuai simpati publik, program pro rakyat harus menjadi prioritas.
Politik tahun 2012 kita harapkan sebagai awal pijakan, gagasan dan tindakan kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kepada pihak yang saat ini sedang berkuasa, harap dicatat dan digarisbawahi janji Anda saat kampanye, jangan lupakan dan ingkari itu semua.
Tahun 2012 diharapkan ada perubahan monumental untuk semuanya. Pada 2012 ini sudah saatnya Indonesia membangun politik yang sehat dan dewasa.
Indonesia harus memantapkan sistem demokarasi yang telah dianut selama ini, dengan tetap mengedepankan kepentingan umat. Jangan sampai Tuhan murka untuk kesekian kalinya di tahun ini, hanya karena penguasa dan orang-orang yang duduk di tahta selalu ingkar janji.
Untuk itu politik Indonesia harus makin sehat, dewasa, produktif dan fokus pada kerja-kerja untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jangan sampai rakyat dan konstituen mengumpat dan terus menagih apa yang sudah disampaikan. Politik tahun 2012 sebaiknya bermakna kerja terbaik untuk menunaikan mandat pemilu 2009. Janganlah janji politik belum dipenuhi, malah sibuk sendiri untuk kekuasaan di Pemilu 2014.
Rakyat hanya bisa menunggu, berharap, dan menanti realisasi yang sabelumnya dikoar-koarkan. Tentu tak diinginkan kondisi tahun lalu justru dirasakan kembali di tahun ini, atau malah lebih buruk. Semoga saja di tahun 2012 ini, apa yang diimpikan rakyat memang benar adanya dan penguasa merealisasikan janjinya. Amin. (***)

Polisi Tangkap Pelaku Penculikan Bayi

Pagaralam, SN
Kepolisian Resor, Kabupaten Lahat, melalui Polsek Kikim dan Pajarbulan, berhasil menangkap pelaku penculikan bayi warga Desa Guru Agung, Kecamatan Pajarbulan, dalam pelariannya di Desa Sidomakmur, Kecamatan Kikim Barat. Pelaku terlihat cukup santai saat menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik Polsek Pajarbulan Briptu Nasrun di Ruang Reskrim Polsek setempat, Sabtu (31/12).
Pelaku yang diketahui bernama Wini ditangkap saat sedang mengisi acara kegiatan orgen tunggal (OT) di salah satu rumah warga di Kikim yang sedang menggelar hajatan.
Kapolsek Pajar Bulan Iptu Hidayat Amin mengatakan, tersangka pelaku penculikan bayi bernama Nayra Angraini berumur 48 hari anak pasangan Dusi Aprizal dan Fitriani, proses penangkapannya dilakukan atas kerjasama dengan Polsek Kikim Barat.
Menurut dia, pelaku berhasil ditangkap saat dalam pengejaran dan bersembunyi di daerah Kikim Barat. "Setelah mengetahui keberadaan tersangka kita langsung meminta bantuan anggota Polsek Kikim untuk melakukan penangkapan," ungkap dia.
Lanjutnya, tersangka Wini setelah berhasil mengambil bayi itu langsung mengatur strategi pelarian dengan naik angkutan menuju kota Lahat, dan setelah itu menumpang angkutan pedesaan (Angdes) menuju ke daerah Kikim.
"Setelah mendapat laporan penculikan itu, kami langsung melakukan upaya pengejaran dan mengontak semua polsek di jajaran Polres Lahat, untuk mempersempit gerak pelaku, termasuk memberikan informasi ciri-ciri dan menghubungi semua tempat yang dahulunya pernah ditempati pelaku selama ini," ungkap dia.
Dia mengatakan, setelah berhasil ditangkap langsung dilakukan penjemputan baik terhadap bayi dan tersangka, yang dilakukan bersama kedua orang tuanya.
"Kalau bayi langsung diambil pihak keluarga sedangkan tersangka sekarang sedang dilakukan penahanan di Mapolsek Pajarbulan, untuk mengikuti proses pemeriksaan penyidik," ungkap dia.
Sementara itu Kapolres Lahat, AKBP Benny Subandi mengatakan, saat ini pihaknya masih mengembangkan dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penculik bayi tersebut, untuk mengetahui motif dan mengungkap ada kemungkinan keterlibatan orang lain.
"Kita masih mendalami hasil pemeriksaan untuk mengungkap keterkaitannya dengan penjualan manusia, atau ada faktor lainnya," ungkap dia.
Saat ini, kata dia, tersangka masih dalam pemeriksaan penyidik Polsek Pajarbulan.
Tersangka Wini saat ditemui di Polsek Pajarbulan mengatakan, membantah melakukan penculikan terhadap bayi tersebut, selain masih ada hubungan keluarga dan keinginan untuk mengasuh beberapa hari setelah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya.
"Saya belum punyak anak meskipun sudah menikah sehingga sangat berharap ingin mengasuh bayi. Buktinya selama bayi itu saya asuh semua kebutuhannya cukup termasuk susu," ungkapnnya. (asn)

Puluhan Ribu Wisatawan Padati Lokasi Wisata Gunung Dempo

Pagaralam, SN
Arus lalu lintas di Kota Pagaralam, Sabtu (31/12) malam dan Minggu (1/1), menuju lokasi wisata Gunung Dempo, macet hingga terjadi antrian sekitar satu kilometer mulai dari pintu masuk hingga patung Ramau, karena ratusan kendaraan terhenti saat pengambilan karcis retribusi masuk.
Pantauan SN, ratusan kendaraan mulai memenuhi ruas jalan menuju dan disekitar lokasi wisata kebuh teh Gunung Dempo, mulai dari Simpang Empat Perumnas Nendagung, Kecamatan Pagaralam Selatan, hingga perumahan karyawan pabrik teh milik PTPN VII.
Petugas kepolisian meskipun sudah memberlakukan satu jalur dan satu arah menuju Gunung Dempo, terlihat kewalahan menghadapi ratusan kendaraan yang memadati kebun teh tersebut, apalagi kendaraan tersebut masuk secara bersamaan.
"Arus kendaraan menuju kawasan perkantoran Gunung Gare dan perkebunan teh Gunung Dempo macet sepanjang satu kilometer. Petugas penjaga pintu gerbang masuk lokasi wisata Gunung Dempo kewalahan dengan peningkatan pengunjung tersebut," kata Heni, salah seorang pengunjung lokasi wisata.
Kemacetan terjadi mulai dari jalan dua jalur Dusun Pagarjaya hingga pintu gerbang. "Keadaan ini terjadi lantaran banyaknya pengunjung yang datang menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi untuk menikmati malam tahun baru," kata dia.
Dia mengatakan, lalu lintas menuju Gunung Dempo macet lantaran banyaknya pengguna jalan yang akan menuju pusat rekreasi terbesar di Pagaralam tersebut dan pusat perkantoran milik pemerita kota.
"Kebanyakkan dari pengguna jalan yang menuju arah Gunung Gare adalah kendaraan bernomor polisi dari daerah Muaraenim, Empatlawang dan Lahat. Bahkan termasuk nomor polisi luar kota lainnya, seperti datang dari Jakarta, Lampung dan Bengkulu," ungkapnya.
Meskipun sudah mengerahkan puluhan personil dari Satuan Lalu Lintas Polres Pagaralam untuk melakukan pengaturan dan pengamanan ribuan pengunjung yang memasuki kawasan Gunung Dempo, namun kondisi masih macet dan terjadi antrian.
Sementara itu Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin mengatakan, di kawasan Gunung Dempo sudah ada pos pengamanan (Pos Pam) di sekitar vila milik Pemkab Lahat, Kampung II perumahan PTPN VII.
"Memang memasuki malam tahun baru sejumlah ruas jalan di Kota Pagaralam mulai dipadati pengunjung termasuk lokasi wisata Gunung Dempo. Kita sudah menyiagakan sekitar 150 polisi untuk mengamankan aktifitas warga selama perayaan tahun baru," ungkapnya. (asn)

Mulai Tahun Ini, DPR Diminta Tak 'Genit' Lagi

Jakarta, SN

Dalam pengawasan, DPR dinilai 'genit'. Sebab dalam masa kerja 2,5 tahun ini DPR terlalu sering membentuk panja. Mulai tahun ini, DPR diharapkan tak 'genit' lagi.

"Komisi DPR itu ada 11. Lalu dalam Prolegnas itu ada banyak target. Anggota DPR sedikit genit dengan pengawasan dengan bentuk panja, lalu ada beban," ujar Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri, Minggu (1/1).

Menurut dia, jika permasalahan bisa diselesaikan melalui forum rapat, maka forum itu bisa diefektifkan. Bukan tidak boleh membentuk panja, namun bukan berarti semua persoalan lantas dipanjakan.

"Harus lebih prioritas sekarang untuk tidak membentuk panja," imbuhnya.

Dia menambahkan, di 2012 ditargetkan UU Pemilu selesai. Nah, UU itu bukan sekadar menghadirkan aturan main penyelenggaraan pemilu, tapi harus dilihat sebagai rangkaian untuk menghadirkan sososk anggota parlemen yang berkualitas.

"Kalau bibit jelek, lalu dalam kerja fraksi tidak tegas mengevaluasi dan Sekjen DPR kurang gesit, maka kerjanya bermasalah. Maka itu partai juga harus benar-benar mengevaluasi kinerja politikus dan kadernya," tutur Ronald.

Jika dikemudian hari ditemukan ada anggota Dewan yang nakal atau bekerja tidak baik, maka evaluasinya bukan dengan sekadar merotasi ke komisi lain. "Harus tegas. Karena untuk membenahi DPR itu sangat butuh peran parpol. Karena orang-orang parpollah yang duduk di DPR," tutup Ronald. (vit/nwk)