Edisi 520, Rabu 21 Desember 2011

Sejarah Palembang Akan Ditelusuri di Belanda

Palembang, SN
Kepala Badan Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi Kota Palembang Tabrani Moehsin mengatakan, pihaknya akan menelusuri peninggalan dokumen sejarah bangunan Jembatan Ampera.
Menurut Tabrani, sekitar 40 % spesifikasi atau data-data datail terkait pendirian Jembatan Ampera ada di museum Negeri Kincir Angin itu. Spesifikasi itu misalnya soal material, konstruksi Ampera.
“Kami juga akan menelusuri sejarah zuriat Kesultanan Palembang Darussalam di museum Belanda itu. Ini untuk melengkapi dokumen yang berkaitan dengan sejarah Kota Palembang,” ujar Tabrani, kemarin.
Diterangkannya, di Badar Arsip dan Dokumentasi, berbagai arsip pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah semuanya tersedia. Salah satunya arsip Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Dinas Tata Kota, tahun 1928.
“Untuk arsip SKPD lumayan lengkap. Hanya saja kami masih terus mengumpulkan dokumen, terutama terkait dengan sejarah Palembang,” kata Tabrani.
Ditambahkannya, terkait rencana penelusuran ke mesuem di Belanda, pihaknya akan meminta fasilitasi dari Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI).
“Kalau dana mencukupi 2012 bisa saja kita berangkat ke Belanda, untuk melihat secara langsung cerita-cerita yang berkaitan dengan kejayaan Palembang tempo dulu di museum Belanda,” ujar Tabrani.
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra menyambut baik kehadiran website Badan Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi.
“Dengan adanya website ini, pencarian buku dan arsip tidak lagi harus dilakukan manual. Cukup cari di Internet, hanya butuh waktu beberapa menit. Ini terobosan yang bagus,” kata Eddy sembari mengatakan, website Badan Arsip bisa dibuka di barpusdok.palembang.go.id.
Ia menilai arsip di Badar Arsip sudah tergolong lengkap. Hanya saja ruangan penyimpanan arsip belum mencukupi.
Disinggung soal dokumen di museum di Belanda, wali kota mengatakan, “Sebagian besar dokumen yang ada di museum di Belanda itu milik kita,"ujarnya. (***)

Bencana Terus Melanda, Semua Harus Waspada

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

KONDISI cuaca saat ini yang tidak menentu membuat siapa saja menjadi resah. Curah hujan yang tiba-tiba sangat tinggi dengan intensitas yang rutin telah mengacaukan banyak siklus dan rencana manusia.
Bukan hanya itu, bencana alam juga menjadi sering datang karena hujan yang sangat deras. Efek buruk lainnya di kalangan petani banyak lahan pertanian, perkebunan, perikanan yang rusak. Kemudian masa bercocok tanam yang tertunda, sehingga akan berdampak pada ketersediaan pangan.
Seperti saat ini, dalam satu hari saja kita rakyat yang berdiam di Bumi Pertiwi harus mendengar kejadian bencana alam yang membuat saudara dan teman kita menjadi korban. Dalam musim hujan ini seperti tak henti bencana alam datang menimpa.
Untuk kondisi bencana alam yang disebabkan aktivitas alam yang makin tak ramah, usaha yang dilakukan paling hanya melakukan cara agar korban tak semakin luas. Kemudian sebagai umat beragama, tak bisa tidak kita harus terus berdoa agar badai yang menimpa Negeri ini segera berlalu.
Dalam beberapa tahun ini memang tak habis derita Bumi Pertiwi ini. Secara kontinyu jutaan rakyat di Bumi Pertiwi harus melihat petaka yang menghampiri. Mulai dari bencana alam, banjir, gunung meletus, tanah langsor, banjir bandang dan beragam bencana yang datang dari alam. Karena saat ini musim penghujan, dimana-mana terjadi banjir yang membuat aktivitas manusia menjadi terganggu.
Tetapi untuk kondisi ini sebenarnya tak akan terjadi, bila sebelumnya kita ramah dengan alam dan lingkungan. Saat ini alam memang marah dan tak ramah untuk rakyat Bumi Pertiwi.
Untuk kondisi yang pertama disebabkan karena banyak oknum yang selama ini terus merusak alam, hal ini membuah ketidakseimbangan alam. Sedangkan untuk bencana karena aktivitas alam yang diluar perkiraan manusia, sebagai manusia yang terus berpikir dan punya keyakinan dengan Tuhan, hendaknya dijadikan renungan bahwa kita manusia sangat kecil jika dibandingkan dengan kuasa-Nya. Karena saat seperti sekarang ini, kita begitu kecil dan lemah di depan-Nya. Saat bencana alam meluluntahkan semuanya, dengan sekejap Tuhan Yang Maha Esa memusnahkanya semuanya tanpa terkecuali. Semoga badai ini segera berlalu.
Tanah Indonesia memang sangat rawan bencana, hal ini disebabkan banyak faktor. Untuk faktor geografi dan topografi sangat jelas, karena kita ketahui Bumi Pertiwi ini dilalui dua lempeng tektonik aktif hingga membuat banyak daerah rawan gempa.
Kemudian Indonesia juga banyak gunung berapi aktif, yang sewaktu-waktu dapat meletus. Faktor lainnya, Tanah Nusantara yang digugusi ribuan pulau-pulau ini dikeliling lautan yang luas, hingga tak heran faktor ini juga membuat banyak wilayah menjadi rentan bencana, mulai besarnya terjangan ombak sampai tsunami.
Hal lain yang membuat Indonesia sering diterpa bencana karena kelalaian dan ketamakan oknum yang merusak banyak kekayaan alam di Bumi Pertiwi. Kondisi ini juga bertambah parah karena hukum masih bisa dipermainkan dan penguasa tidak tegas.
Di tengah kondisi Nusantara yang memang rawan bencana ini, pemerintah masih kurang tanggap. Untuk faktor alam, masih saja penguasa tidak berkaca dari pengalaman yang menyakitkan di tahun-tahun sebelumnya. (***)

PT BPP Menbuka Akses Jalan Desa Sako Suban

Sekayu, SN
Musyawarah bersama antara Pemkab Musi Banyuasin (Muba), PT Bumi Persada Permai (BPP), PT Sentosa Bahagia Bersama (SBB) dan warga dusun III dan IV Desa Sakosuban, Kecamatan Batangharileko terkait pemblokiran jalan oleh BPP, Selasa (20/12), menuai kesepakatan. Kesediaan BPP membuka akses jalan dengan ketentuan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua dan roda empat kecil, dan membentuk tim pengamanan terpadu yang melibatkan BPP dan SBB untuk mengantisipasi illegal logging.
Musyawarah ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Muba, HM Hanafi dan dihadiri sejumlah perwakilan dari pihak PT BPP M Amin Cs, PT SBB Maman Cs, Camat Batanghari Leko Iskandar, Kapolsek Batanghari Leko AKP Edy, Kaur Pemerintahan Desa Sakosuban Karnadi, beberapa warga dan unsur terkait lainnya.
Mengawali pembicaraan, Camat Batangharileko Iskandar melaporkan, kondisi terkini di wilayah Sakosuban sehubungan dengan pemblokiran jalan minggu lalu cukup berpengaruh terhadap aktivitas warga. Khususnya, menyangkut semangat pembuatan e-KTP.
“Nah jika ini dibiarkan, tentu kita sangat mengkhawatirkan lunturnya semangat itu. Sebab jika warga harus menggunakan jalan alternatif lainnya, akan menempuh jarak ratusan kilometer,” kata Iskandar.
Menanggapi hal ini, Humas BPP M Amin menjelaskan, keputusan untuk membuat kanal pada jalan itu semata-mata untuk mengantisivasi maraknya illegal logging. Menurut dia, dengan menutup akses jalan kendaraan besar tidak bisa lewat dan memperkecil peluang penjarahan hutan di wilayah mereka. “Jujur saja kami tidak menganggap ada masalah soal ini. Silahkan saja warga mau pakai jalan itu. Cuma khsusus kendaraan besar tidak bisa,” ujarnya.
Selanjutnya, Sekda Muba H M Hanafi menegaskan, agar persoalan ini segera diselesaikan. Beberapa solusi yang ditawarkan pun mendapat respon positif oleh peserta rapat, hingga muncul beberapa kesepakatan. “Jadi, saya tidak mau dengar ada rakyat saya tidak bisa lewat gara-gara perusahaan menutup jalan. Jika itu terjadi, saya juga akan menutup jalan kami,” tegasnya. (her)

Kasus DBD Mulai Serang Kota Sekayu

Sekayu, SN
Semenjak diguyur hujan selama dua bulan terakhir Kabupaten Musi Banyuasin dan sekitarnya terutama Kota Sekayu kasus penyakit demam berdarah (DBD) mulai merebak menyerang warga.
Penyebaran penyakit ini salah satunya diakibatkan disekitar rumah warga dan pusat perkantoran di Kota Sekayu banyak tergenang air hujan. Tergenangnya air dilingkungan warga diakibatkan sistem drainase yang tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga disaat hujan turun air yang menggenangi selokan tidak bisa mengalir dengan baik karena tidak terdapat saluran pembuangan air khusus.
Merebaknya kasus demam berdarah yang sudah menyerang warga membuat sebagian besar kepala keluarga merasa prihatin dan meminta kepada pihak terkait untuk segera melakukan pencegahan berupa Fogging sebelum kasus tersebut menelan korban jiwa.
Berdasarkan pengamatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu, terdapat beberapa korban terserang penyakit demam berdarah yang dirawat di Ruangan Medang Kamar 5 D terbaring lemah akibat mengindap penyakit DBD.
Seperti yang diungkapkan orangtua Aldi Candra (16) warga Komplek DC Kecamatan Sekayu yang dirawat di RSUD Sekayu menjelaskan, anaknya selama empat hari telah dirawat akibat mengidap penyakit demam berdarah. Kemungkinan besar, merebaknya kasus tersebut diakibatkan mandegnya aliran drinase sehingga menggenangi lingkungan warga. Dengan banyaknya air tergenang, membuat perkebangan nyamuk demam berdarah semakin banyak. Hingga saat ini, sejak adanya pergantian musim, pihak terkait terutama dinas Kesehatan Kabupaten Muba belum pernah melakukan tindakan pencegahan berupa Fogging. Dan untuk mencegah semakin meluasnya berkembang penyakit demam berdarah, warga sekitar telah berupaya melakukan pencegahan seadanya berupa membersihkan sumabat air di selokan.
Diharapkan jelasnya, pemerintah harus proaktif menerjunkan tim guna mencegah beredarnya penyakit yang sangat dikhawatirkan warga. Sementara itu, menindaklanjuti keluhan warga, Kabit Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Muba Candra SKM Msi saat dikonfirmasi tidak bisa memberikan komentar. (her)

Usaha Galian C Ilegal di Banyuasin Makin Ramai

Banyuasin, SN
Usaha galian C tanah urug Ilegal di Kecamatan Talang Kelapa makin ramai, terbukti masuknya dua pengusaha baru Ahwad dan Ayin. Kedua pengusaha itu melakukan aktifitas penggalian tanah urug di Kelurahan Air Batu.
Dari data Distamben Kabupaten Banyuasin Desember 2011, tercatat hingga kini ada enam titik galian C illegal yang masih beroperasi, 4 titik di kelola 'orang lama' dan 2 titik galian dikelola 'orang baru'.
Kepala Seksi Trantib Kecamatan Talang Kelapa, Ujang SE mengatakan, pihaknya akan kembali melayangkan surat teguran pada 6 titik lokasi galian di dua wilayah Kelurahan Air Batu dan Kelurahan Sukomoro. Surat teguran itu intinya para pengusaha diminta agar menghentikan aktifitas pertambangan ilegal.
"Saat ini galian C bukannya berkurang jumlahnya, tetapi bertambah, malahan ada pemain baru yang mencoba mengadu nasib,” katanya.
Ujang menjelaskan, pihak Trantib akan terus berkoordinasi memberikan data dan laporan pada Distamben dan Sat Pol PP terkait semakin ramainya aktifitas ilegal galian tanah yang menimbulkan kerusakan alam.
“Bila terus dibiarkan maka galian C akan semakin ramai, bahkan bukan tidak mungkin pemodal dari luar masuk,” ujarnya.
Terpisah, Camat Talang Kelapa Yusrizal mengatakan, Kecamatan Talang Kelapa akan terus berupaya melakukan penertiban galian C ilegal, dengan melakukan koordinasi pada semua pihak.
“Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kecamatan Talang Kelapa, tapi menjadi tanggung jawab bersama, untuk mencegah terjadinya kerusakan alam yang di timbulkan galian C ilegal,” katanya. (sir)

Tembok Jembatan Muara Padang Mulai Retak

Banyuasin, SN
Tembok jembatan rangka baja yang dibangun tahun 2006 silam dibawah jembatan Muara Padang sepanjang 130 meter yang berfungsi sebagai pemecah ombak air sungai pasang tampak mulai ada keretakan. Patalnya lagi baut dan mur jembatan pada rangka bajanya beberapa buah lepas atau hilang.
Keretakan terjadi sejak 3 tahun lalu pada tembok penahan ombak hingga sekarang belum diperbaiki, sehingga dikhawatirkan keretakan akan semakin lebar karena kondisi jembatan semakin lama semakin padat arus kendaraan.
Warga Desa Margo Mulyo Kecamatan Muara Padang, Rohimin (45) mengatakan, jembatan Muara Padang adalah satu-satunya jembatan terpanjang saat ini, jembatan ini dibangun oleh pemerintah kabupaten dengan dana lebih dari Rp 10 milyar pada tahun 2005 lalu.
“Kondisi jembatan yang dibangun dengan menggunakan pondasi tiang pancang di tengah ditengah ada 2 titik, lalu pangkal jembatan. Masing-masing kondisi tiang pancang masih terlihat kokoh, dan tidak ada yang retak, namun sebaliknya keretakan tampak dipangkal tembok penahan jembatan," terang Rohimin ditemui, Selasa (20/12).
Rohimin mengatakan, retaknya tembok pemecah ombak air sungai jembatan Muara Padang dapat menyebabkan pergeseran jembatan apabila tidak segera diperbaiki, apalagi beberapa baut jembatan sudah berkurang entah lepas sendiri atau dicuri.
Senada dikatakan Yanto, warga Jalur 18 Desa Daya Utama Jembatan 2 Kecamatan Muara Padang, jembatan satu-satunya yang terbesar dan terpanjang terbentang di Muara Padang menjadi penghubung jalan darat antara Kecamatan Mariana dengan Kecamatan Muara Padang, Muara Sujian, dan Air Saleh.
Jembatan ini adalah jembatan kebanggaan orang tiga kecamatan yang biasa digunakan untuk rekreasi dihari libur dan hari besar lainnya untuk melihat pemandangan warga diatas jembatan sungai Muara Padang.
Yanto mengatakan, tembok jembatan yang retak akibat dari pergeseran tanah di bawah jembatan sehingga menyebabkan tembok penahan ombak retak.
“Perkiraan saya keretakan tembok pemecah ombah di bawah jembatan akibat pergesaran tanah,” kata Yanto.
Dikatakan Yanto, jembatan Muara Padang sejak dibangun tahun 2006 silam hingga saat ini belum pernah dilalui oleh truk-truk besar diatas 15 ton sehingga kondisinya memang masih kokoh dan utuh, namun disayangkan tingginya jembatan mencapai 2 meter dari jalan menyebabkan banyak pengendara roda dua yang terpeleset jatuh.
"Jalan kanan kiri jembatan belum dicor beton atau aspal sehingga jarak antara lantai jembatan dengan jalan terlalu tinggi apalagi saat hujan menyebabkan kendaraan roda dua dan roda empat sering terpeleset dan terbalik," tambahnya. (sir)

Pertanian Dapat Dana Hibah APBN Rp 245 M

Palembang, SN
Pertanian Sumsel patut bersyukur, pasalnya dana hibah dari APBN Pusat sebesar Rp 245 miliar lebih akan dikucurkan untuk memenuhi kebutuhan di bidang pertanian Sumsel tahun 2012 mendatang.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/12). Menurutnya, dana tersebut masih ada kemungkinan untuk bertambah.
Dana hibah tersebut kata Politisi Partai Gerindra ini, akan digunakan untuk membantu kebutuhan pertanian Sumsel, diantaranya untuk membeli peralatan pertanian, pembinaan tani, pembelian pupuk dan sebagainya untuk 15 kabupaten dan kota di Sumsel.
"Dengan adanya tambahan anggaran dana dari APBN itu tentunya cukup mengembirakan petani di Sumsel khususnya, karena masyarakat bisa melakukan usaha-usaha pertanian dengan baik," katanya.
Ia menambahkan, untuk anggaran pertanian di APBD Sumsel tahun 2012 ini dianggarkan Rp 23 miliar lebih. Dana tersebut diprioritaskan untuk menunjang pertanian di Sumsel, seperti untuk membeli alat-alat produksi, mesin padi, handtraktor, dan bibit.
"Dana Rp 23 miliar di APBD Sumsel tahun 2012 ini masih minim jika untuk memenuhi kebutuhan pertanian di Sumsel, tetapi alhamdulilah ada bantuan dana hibah dari APBN, bisa untuk memenuhi kebutuhan pertanian Sumsel," pungkasnya. (awj)

Perkebunan Sumsel Didominasi Investor

* Sumsel Masih Rawan Konflik Lahan

Palembang, SN
Lahan perkebunan di Sumsel yang mencapai 850 ribuan hektare diketahui masih dikuasai oleh investor atau pemodal besar baik itu dalam negeri maupun asing. Kondisi ini diakui sangat rawan untuk memicu terjadinya konflik antara warga dan perusahaan.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Singgih Himawan, Selasa (20/12). Perkebunan dimaksud mencakup perkebunan sawit, perkebunan karet dan perkebunan lainnya.
Ia mengatakan, untuk perkebunan sawit, dari luas keseluruhannya, hanya 40- 45 persennya saja yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sementara 55 persennya dimiliki oleh para investor. "Kondisi ini tentunya sangat timpang dan rentan terjadinya konflik," katanya.
Sementara untuk perkebunan karet kata Singgih, kepemilikannya sangat bertolak belakang dengan kebun sawit. "Perkebunan karet hampir 95 persen dimiliki oleh rakyat sehingga sektor ini lebih tentram dan jauh dari konflik," ujarnya.
Sementara itu menurut Syawaludin, Staf pengajar IAIN Raden Fatah, konflik pertanahan atau agraria seperti kasus Sodong di Sumsel terjadi karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di daerah ini.
“Kepemilikan luas lahan perkebunan kelapa sawit milik swasta lokal dan asing di Sumsel seperti tidak terbatas. Perkebunan tersebut memiliki HGU yang luasnya mencapai puluhan ribu hektar. Ini menjadi salah satu pemicu konflik di lapangan," urainya.
Sehubungan dengan ini, Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Slamet Soemosentono mengimbau, agar pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan terutama dalam bidang perkebunan lebih selektif. Tujuannya, meminimalisir potensi konflik di kalangan masyarakat dengan perusahaan seperti yang terjadi di Desa Sodong, Kabupaten OKI.
"Kita tidak mau peristiwa Sodong atau Mesuji terulang kembali di Sumsel, hanya karena perebutan lahan antara masyarakat dan perusahaan," katanya.
Ia menilai, potensi konflik di Sumsel terkait masalah lahan masih tinggi, salah satunya di kabupaten Banyuasin. "Untuk itulah pemberian izin HGU harus lebih selektif, perusahaan yang tidak memenuhi syarat tidak boleh dikeluarkan izin HGU-nya," ujar dia.
Senada anggota Komisi I DPRD Sumsel lainnya, Arwani Dheni, menuturkan, soal Sumsel yang menjadi nomor 7 wilayah terkonflik pertahanan, harus menjadi warning bagi seluruh stakeholder di Sumsel.
“Memang kita sadari, permasalahan pertanahan ini tidak selesai dalam waktu singkat dan tidak ada obat yang paten untuk menyelesaikannya. Tapi kita harus sadari kalau tidak diselesaikan dari sekarang ya kapan lagi," tuntasnya. (awj)

Kejari Prabumulih Bidik Calon Tersangka Baru

* Kasus Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Urip dan M Yamin

Prabumulih, SN
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih mulai membidik calon tersangka baru dalam kasus dugaan penyimpangan proyek Jalan Urip Sumoharjo dan M Yamin yang dikerjakan satu paket dengan nilai sekitar Rp 5 miliar. Penambahan calon tersangka pada kasus itu menyusul hasil pengembangan dan penyidikan yang dilakukan pihak Kejari Prabumulih terhadap beberapa saksi sebelumnya.
“Masih tahap dik (penyidikan, red), kemungkinan calon tersangkanya bisa bertambah,” ungkap Kepala Kejari Prabumulih Sri Astuti SH, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Alexander Rudy SH, ditemui diruangan kerjanya, Selasa (19/12) pagi kemarin.
Namun sama dengan sebelumnya, Alex masih enggan menyebut calon tersangka baru dalam kasus yang sempat merugikan uang negara sekitar Rp 800 juta (jumlah kerugian sebelum dilakukan perbaikan oleh BPK) tersebut. Dia sendiri hanya menyinggung calon tersangka baru itu berasal dari pihak konsultan.
Dengan bertambahnya calon tersangka baru ini, berarti sudah ada empat calon tersangka yang ditetapkan pihak Kejari Prabumulih dalam kasus dugaan penyimpangan proyek Jalan M Yamin dan Urip Sumoharjo tersebut. Penetapan para calon tersangka itu, menyusul hasil pemeriksaan ahli laboratorium Poltek Unsri yang menemukan kekurangan volume pada proyek tersebut.
Seperti pemberitaan sebelumnya, ketiga calon tersangka berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan kalangan kontraktor. Alex sendiri masih enggan menyebutkan nama – nama ketiga calon tersangka tersebut. “Tunggu hasil audit BPKP Sumsel diumumkan, baru para calon tersangkanya kita beritahukan,” ujar Alex..
Mencuatnya kasus proyek Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan M Yamin, setelah proyek yang ditender pada tahun 2010 lalu itu dikerjakan ulang pada tahun 2011. Dari hasil laporan lab terdapat kekurangan volume pada pekerjaan tersebut. “Namun kembali ditegaskan, jelas nilai kerugiannya kemarin pasti berbeda dengan hasil perhitungan dari petugas BPKP nanti. Sebab pekerjaannya sudah diperbaiki,” tambahnya. (and)