855 KM Jalan di OKI Rusak

Kayuagung, SN

Minimnya APBD OKI setiap tahun anggarannya berdampaknya pada terhambatnya pembangunan infrastruktur jalan yang membutuhkan dana besar. Kerusakan jalan kian bertambah dan kini sudah mencapai 855 kilometer.
Rinciannya yakni rusak berat sepanjang 128 KM, 727 KM rusak sedang dan 581 KM rusak sedang. Sedangkan kondisi jalan yang baik hanya 415 KM dan 581 KM kondisinya masih wajar. Data ini diperoleh DPRD OKI dari Dinas PUBM OKI.
Marzunah ST dari Fraksi PKS DPRD OKI, Rabu (26/10) mengatakan, Pemkab OKI harus terus mengoptimalkan APBD setiap tahun ke depannya untuk membiayai perbaikan jalan yang rusak. Panjangnya jalan yang rusak saat ini tidak seimbang dengan kondisi jalan yang baik.
“Ini harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, karena kondisi jalan yang bagus bisa mendukung daerah pelosok OKI mengalami kemajuan baik dari segi ekonomi maupun pembangunannya,” terangnya.
Ia mencontohkan, beberapa wilayah yang jalannya mengalami kerusakan diantaranya jalan desa mekar jaya sepanjang 4 km di Kecamatan Lempuing. ”Desa ini masuk wilayah miskin, mata pencarian penduduk adalah membuat batu bata, dari 4 km ruas jalan porosnya 3 km adalah
jalan tanah yang selama ini belum diperbaiki, dan masih banyak contoh lainnya,” ungkapnya.
Dijelaskannya, pembahasan RAPBD tahun anggaran 2012 ini adalah ujian kredibilitas dan kapabilitas DPRD OKI dalam menjalankan fungsinya. Dengan dana APBD yang sedikit dan wilayah OKI yang luas, maka segala prioritas adalah sesuai titik berat pembangunan sehingga harus koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Hal yang sama diungkapkan oleh anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura Juni, Alpansuri SSi, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memang harus menjadi salah satu prioritas pemerintah. ”Saat ini masih banyak jalan dan jembatan yang rusak, terutama daerah yang terpencil sehingga sulit dijangkau,” tambahnya.(iso)

Rumah Hancur Diseruduk Fuso Batubara

Muara Enim, SN

Diduga mengantuk, Heru S (30), yang mengemudikan mobil Fuso BE 9036 C, menyeruduk rumah panggung milik Jamal (30) warga Desa Pinang Belarik. Meskipun tidak ada korban jiwa, tetapi rumah panggun rusak berat dan perabotan rumah tangga hancur, Kamis (27/10) sekitar pukul 09.00 di Desa Pinang Belarik, Kecamatan Ujanmas, Muara Enim.
Dari informasi berhasil dihimpun dilapangan, kecelakaan tersebut terjadi ketika perkampungan sepi, sebab sebagian warga sedang sibuk melakukan aktifitas berkebun. Saat itu, pemilik rumah, Jamal pemilik sedang bekerja memperbaiki rumah warga.
Sedangkan istrinya Daryani sedang membuang sampah serta anaknya berada di sekolah. Tanpa diketahuinya, fuso yang sarat bermuatan batubara menabrak rumahnya sehingga mengenai bagian teras rumah.
Akibat kerasnya tabrakan tersebut, seluruh teras rumah yang dindingnya terbuat dari batu bata dan kayu hancur. Bahkan perabotan rumah tangga seperti kursi tamu, parabola, dan motor rusak akibat tertimpa reruntuhan batu dan kayu. Dan yang paling parah adalah kondisi rumah panggung tersebut menjadi miring ke belakang sehingga rumah tersebut terpaksa harus dibongkar habis.
Dari pengakuan Jamal, bahwa ia tahu jika rumahnya ditabrak fuso diberitahu oleh warga. Pada saat itu saya sedang bekerja dan istrinya sedang membuang sampah.
Dia meminta kepada pihak terkait, untuk lebih selektif lagi memberikan SIM terutama kepada para sopir batubara, sebab sering terlihat ugal-ugalan dan kebut-kebutan sehingga membahayakan pengguna jalan lain.
“Saya tidak banyak tuntutan, yang penting perbaiki rumah aya dan perabotan yang rusak. Kemudian, kepada pihak terkait untuk secepatnya mengalihkan angkutan batubara ke jalan lain sebab sudah sangat menganggu kenyamana dan keselamatan warga yang setiap saat sering memakan korban jiwa,” harapnya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto, melalui Kasatlantas AKP Afri Darmawan, didamingi Kanitlaka Iptu Sutrisman, menyatakan jika ada mobil Fuso angkutan batubara yang menabrak rumah warga.
Diduga penyebabnya supir mengantuk. Akibat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa namun kerugian material dipastikan puluhan juta rupiah. Saat ini, sopir sudah diamankan di Lantas Polres Muaraenim guna pemeriksaan lebih lanjut. (yud)

DPRD Muba Desak Sekwan Segera Didefenitifkan

Sekayu,SN

Masih belum adanya kejelasan mengenai status Sekretaris DPRD Musi Banyuasin (Muba), yaitu Aidil Fitrisyah membuat kalangan anggota dewan terhormat angkat bicara.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Iin Febriayanto mendesak, Bupati Muba H Pahri Azhari untuk segera mendefenitifkan Sekwan yang telah menjabat sekitar dua tahun. Karena, sesuai aturan bahwa pengajuan Sekwan berdasarkan persetujuan dari seluruh anggota DPRD Muba. Beberapa waktu lalu pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi, tentang posisi Sekwan yang hingga kini belum definitif.
Dengan posisi Sekwan yang belum definitif, menurut Iin, secara administrasi maupun kebijakan tidak memiliki kewenangan secara penuh. Apalagi menurut anggota dewan Partai demokrat ini, Aidil Fitrisyah sebagai Plt Sekwan saat ini sudah cukup komunikatif dan profesional.
“Padahal tugas Sekwan cukup berat, bagaimana membangun komunikasi dua arah, bisa mensinergikan antara eksekutif dan legislatif. Jika kewenangannya masih terbatas, karena statusnya masih Plt,” terangnya usai paripuna kemarin.
Iin mengancam, jika Bupati Muba tidak segera mendefenitifkan Sekwan, akan membawa berkas usulan persetujuan dari anggota dewan ke rapat paripurna. Karena itu pihaknya sangat mengharapkan posisi sekwan tersebut dapat dipercepat.
“Kami menilai sekwan sekarang telah layak secara kepangkatan maupun pengalamann kalau masih status Plt, akan banyak keputusan dewan yang tidak bisa diambil,” terangnya.
Sementara itu Bupati Muba H Pahri Azhari mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menyetujui. Terhambatnya beberapa waktu lalu, adanya kekurangan adminitrasi yang masih harus dilengkapi. Sehingga terhambat, karena jabatan tersebut setingkat dengan eselon II yang membutuhkan beberapa rekomendasi dari pejabat setingkat provinsi.
Pahri mengakui jika, lembaga Sekretariat Dewan ini merupakan salah satu upaya perpanjangan tangan Pemprovsu, atau SKPD yang dilakukan agar bagaimana bisa meningkatkan pemberdayaan DPRD kepada rakyat.
Kepada Gubsu H Syamsul Arifin, Isma Padli berharap, agar melantik Sekwan DPRD Provinsi Sumatera yang baru, agar kinerja dewan ke depan semakin baik. "DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 10 fraksi yang berbeda-beda partai politik, tentu memerlukan secepatnya sekwan definitif," ujar Isma.
Diungkapkan Isma, desakan penetapan Sekwan definitif ini bukan tuntutan partai atau pribadi dari anggota dewan, tapi ini merupakan tuntutan dari lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Untuk siapa yang akan menjadi sekwan definitif, Isma menilai, sudah diajukan beberapa nama, jadi dari beberapa nama tersebut diberikan kepercayaan penuh kepada Gubsu H Syamsul Arifin untuk menentukan sekwan definitif, baik soal kriteria yang layak menurut Pemprovsu. (her)

Panitia Palembang Antisipasi Hujan di Jakabaring

Palembang, SN

Musim penghujan bisa menjadi hambatan untuk penyelenggaraan SEA Games XXVI. Terutama untuk menghadapi upacara pembukaan pada 11 November, panitia Palembang menyiapkan langkah antisipasi.
Demikian dikatakan Koordinator Tim Modifikasi Cuaca (TMC) BPPT, F. Heru Widodo, kepada pers di Palembang, Kamis (27/10), ditemani Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Yulizar Dinoto.
"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan tim TMC punya tugas baru yakni bagaimana mengamankan Jakabaring dengan radius 30 hektar, bebas dari hujan terutama pada saat acara pembukaan dan penutupan karena Sumsel secara umum memasuki musim hujan," katanya.
"Secara teknologi bisa dilakukan khususnya rentang waktu antara pukul 11.00 sampai pukul 18.00," sambungnya.
Dikatakan Heru, pengalihan hujan sudah dilakukan di tahun 2009, saat Jakarta dilanda banjir. Selama lima hari lebih, awan-awan yang berpotensi hujan berhasil dialihkan. Untuk Palembang, khususnya di Jakabaring, strategi yang dipakai hampir sama saat di Jakarta, yakni dengan memindahkan awan hujan ke kawasan OKI, Sekayu dan Laut Bangka sesuai dengan arah angin berembus.
Untuk mengalihkan awan hujan ini, ungkap Heru, BPPT akan memakai dua pesawat Casa 212 dan satu pesawat Cesna untuk mengurangi curah hujan di Kota Palembang dan mengalihkan ke daerah lain. Satu pesawat sudah beberapa hari lalu berada di Palembang dan hari ini, Kamis (27/10) dua pesawat lainnya tiba di Palembang, dan mulai melakukan pengalihan hujan atau penghujanan dini dengan curah yang tidak besar. (a2s/rin)

Utang PDAM Tirta Musi Tinggal 122 Miliar

Palembang, SN

Menyusul penghapusan utang tunggakan non pokok oleh Kementerian Keuangan yang sudah disetujui DPR, utang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang kini tinggal Rp 122 miliar.
Direktur Utama PDAM Tirta Musi Syaiful DEA mengatakan, sebelumnya total utang Tirta Musi Rp 400 miliar. Perinciannya, Rp 240 miliar utang pokok dan Rp 160 miliar utang non pokok (bunga).
“Nah, sekarang bunga sudah dihapuskan. Untuk saat ini sisa utang kita Rp 122 miliar, karena sebelumnya sudah ada yang diangsur,” ungkap Syaiful, Kamis (27/10).
Penghapusan bunga denda Rp 160 miliar, itu kata Syaiful dalam kurun 1978-2008. Ia menerangkan Tirta Musi menggunakan duit Rp 160 miliar itu untuk pemasangan instalasi air bersih PDAM di kawasan 3 Ilir, Rambutan, dan kawasan lainnya di kota ini.
Hasilnya memang terlihat nyata. Mayoritas warga Palembang kini sudah teraliri air bersih oleh perusahaan plat merah ini.
Soal utang pokok, Syaiful mengatakan belum dapat memastikan kapan Tirta Musi bisa melunasinya. Meski begitu, Tirta Musi setiap tahun selalu membayar bunga denda ke Kementerian Keuangan.
“Bunga denda itu sebesar 12 persen dari total utang. Kita selalu rutin membayar bunga denda sebelum jatuh tempo,” ujar Syaiful.
Belum lama ini Komisi XI DPR menyetujui penghapusan utang lima PDAM senilai Rp 1,004 triliun. Penghapusan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Menurut undang-undang itu, Presiden berhak berhak memberikan keringanan kepada PDAM dengan penghapusan piutang kepada negara. Namun, jika piutang tersebut nilainya melebihi Rp 100 miliar maka diperlukan persetujuan DPR.
Adapun kelima PDAM itu yakni PDAM Kota Semarang, PDAM Kabupaten Tangerang, PDAM Kota Bandung, PDAM Tirta Musi (Kota Palembang), dan PDAM Kota Makassar.(win)