Suara Nusantara, Edisi 541, Jumat 27 Januari 2012

10 Mobil Internet Masih ”Ditahan” Dishubkominfo

Kayuagung, SN
Meskipun beberapa pekan lalu sudah dilakukan penyerahan secara simbolis 12 unit mobil internet kepada 12 camat di OKI oleh Sekda OKI Ir H Ruslan Bahri MT, namun 10 unit mobil diantaranya kini masih ”ditahan” di Dishubkominfo OKI.

Mobil tersebut kini masih diparkir berbaris di halaman kantor Dishubkominfo OKI yang berada di area Terminal Kayuagung. Alasan belum diserahkannya ke kecamatan karena 10 unit mobil ini masih belum dilengkapi jaringan internet.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2012 ini Kabupaten OKI menerima bantuan gratis 12 unit mobil internet dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, jumlah ini terbanyak dibandingkan di kabupaten dan kota lain di Sumsel.

Drs H Asnawi P Ratu MM selaku Kepala Dishubkominfo OKI kepada wartawan kemarin menjelaskan, 10 unit mobil ini terpaksa ditahan pihaknya karena belum dilengkapi peralatan seperti monitor LCD, televisi, dan fasilitas penunjang lainnya.

Katanya, pihaknya sudah meminta pihak pengadaan mobil internet untuk segera melengkapinya bahkan dideadline hingga 29 Januari nanti. Sedangkan 2 unit mobil internet sudah diterima kecamatam Pangkalan Lampam dan Mesuji Makmur.

Mengenai fungsinya kata dia, mobil internet tersebut akan diletakkan netral dari warga desa yakni di kantor camat masing-masing. Jadi warga yang hendak menggunakan jasa internet bisa datang ke kantor camat atau membawa netbook dan laptop karena disediakan fasilitas hotspot.

”Operatornya kita rekrut dari warga kecamatan masing-masing dan diberi pembekalan, sehingga operator akan bisa melayani warga yang hendak memanfaatkan jasa internet,” sambung Asnawi. (iso)

Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Kunjungi Muba

Sekayu, SN
Untuk mengantisipasi terjadinya berbagai konflik yang ada ditengah masyarakat, baik itu soal sengketa lahan maupun konflik lainya yang rawan menimbulkan aksi anarki, dan kerusuhan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional kunjungi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Kunjungan rombongan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional yang dipimpin oleh Marskal Madya TNI Edy Sunarwondo sebagai Deputi Pengembangan Sesjen Mohammad Taufiqurrahman SH MH sebagai Bandep Bidana Ekonomi Sesjen Wantannas, dan Ani Hindriatny SH MSi sebagai Anjak Bidang Pengembangan Hukum dan Perundangan Sesjen Wantannas disambut langsung Bupati Muba H Pahri Azhari didampingi Plt Sekda H M Hanafi serta beberapa kepala dinas di Ruang Rapat Serasan Sekate, kemarin (26/1).

Menurut Deputi Pengembangan Sesjen Marskal Madya TNI Edy Sunarwondo mengatakan, kunjungan kerja ke Kabupaten Muba ini sebagai langkah untuk mengetahui secara detail perkembangan daerah Muba menyangkut ketahanan nasional. “Tujuan dari kunjungan kerja ke Kabupaten Muba adalah untuk mengetahui tentang situasi politik, perbatasan wilayah dan upaya Pemkab Muba dalam mewujudkan Good Govermance dan Clean Governance,” paparnya.

Selain itu dalam hal ekonomi, kami ingin mendengarkan langsung dari Pemkab Muba yaitu tentang pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan, industri, investasi, pengentasan kemiskinan, termasuk permasalahan sengketa lahan. Karena permasalahan tentang sengketa lahan, info lahan yang sudah dibebaskan oleh perusahaan maupun sisi lain masyarakat yang belum dapat ganti rugi dari pembebasan lahan tersebut.

“Sebab hal-hal tersebut dapat rentan menyebabkan terjadinya konflik antar warga maupun perusahaan. Karena itulah, perlunya kita mengetahui data pasti apakah ada permasalahan yang terjadi mengenai sengketa lahan antara warga dan perusahan, serta data perusahan yang ada di Muba baik itu perkebunan dan pertambangan yang biasanya kadang terjadi tumpang tindih lahan yang nantinya sangat rentan terjadinya konflik,” beber Edy.

Lanjut Edy, hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi sedini mungkin kemungkinan yang dapat terjadi di kemudian hari. Selain tentunya ingin mengetahui secara pasti dari jajaran dinas terkait Pemkab Muba tentang kemajuan daerah manfaat adanya perusahaan tersebut bagi daerah dan masyarakat.

“Kami tidak ingin terjadi kembali konflik seperti di Sodong dan Mesuji. Karena itulah diharapkan adanya kegiatan ini bisa memberikan manfaat positif, selain bersama Pemkab Muba jalinan silaturahmi dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, pihaknya menyambut baik dan memberikan apresiasinya atas kunjungan dari Sekjen Dewan Ketahanan Nasional. Karena itu, dirinya meminta kepada pihak dari Sekjen Dewan Ketahanan Nasional juga berperan aktif mengawasi dan memberikan perhatiannya untuk Kabupaten Muba baik itu mengenai soal migas maupun tentang adanya sengketa-sengketa lahan yang kadang memang tak dipungkiri masih terjadi di Kabupaten ini.

“Sejauh ini, alhamdulillah untuk di Muba kondisinya masih terus kondusif. Hal tersebut berkat kerjasama yang baik antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Muba bersama masyarakat Muba dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Namun tentunya perlu diantisipasi dari sekarang apabila nanti ada suatu konflik, karena itu memang sangat penting sekali adanya kunjungan kerja dari Sekjen Dewan Ketahan Pangan ini, sehingga apa yang perlu dibenahi dan diperbaiki dapat dilakukan dari sekarang demi menciptakan kerukunan dan ketentraman menuju taraf kesejahteraan masyarakat Muba,” pungkas Pahri. (her)

Pilkada 2013 Butuh Dana Rp 30 M

Palembang, SN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang memperkirakan rangkaan kegiatan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2013 nanti membutuhkan dana sekitar Rp 30 Miliar.
Dikatakan Ketua KPU Kota Palembang Eftiyani, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait yang ada di Kota Palembang dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada. Sebelum ke Walikota, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Poltabes, Dandim, Inspektorat, DPRD, Dukcapil, Kominfo, dan lainnya.
“KPU saat ini tengah menyusun seluruh draft rangkaian tahapan teknis pilwako atau draft 13 regulasi. Hal ini perlu koordinasi dengan instansi terkait seperti Walikota,”ungkap Eftiyani yang ditemui usai audiensi tertutup di kantor Walikota, kemarin.
Lebih lanjut dikatakannya, sebagian tahapan Pilkada Palembang tersebut dilakukan pada 2012 ini dan perkiraan dana yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp26 miliar. Dana tersebut masuk di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Induk 2013 Kota Palembang dan APBD Perubahan. Menurutnya, anggaran ini tidak bisa digunakan sekaligus. “Pasti bertahap sesuai dengan mekanisme proses APBD itu sendiri,”jelasnya.
Di tahun 2012 ini, sambung Eftiyani, KPU sudah menerima dana sebesar Rp4,5 miliar. Pihaknya tidak bisa mengajukan usulan besarannya karena anggaran dapat keluar disesuikan dengan kondisi keuangan daerah. Namun, dia memastikan Pilwako untuk satu putaran mencapai Rp26 miliar. “Kalau dua putaran, tentu dana dibutuhkan lebih besar, mungkin bisa sampai Rp30 miliar,” sebut Efriyani.
Untuk persiapan draft regulasi sebagai pijakan hukum pelaksanaan Pilkada Wali Kota Palembang. Salah satu dari 13 tahapan yang dirumuskan tersebut adalah jadwal penyelenggaraan Pilkada. Pihaknya menegaskan, apabila ada keluhan dari bakal calon terkait tahapan yang ditentukan, akan disesuaikan dengan regulasi yang akan dirumuskan.
“Kami sangat berterima kasih bila memang ada masukan dalam rangka kesempurnaan peraturan Pilkada ke depan. Akan kami tampung. Tapi, untuk saat ini kami tidak bisa menjawab keluhan,”cetusnya.
Di sisi lain, Eftiyani menambahkan, hingga 31 Desember 2011 lalu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Palembang sudah menyentuh angka 1,2 juta jiwa. Data tersebut disesuikan dengan data wajib KTP di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palembang. Sebab, kalau warga sudah wajib KTP berarti sudah memenuhi syarat untuk mata pilih. Eftiyani menambahkan, kunci dari Pemilukada terletak pada DPT. Tapi, untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) biasanya, akan didapatkan enam bulan sebelum tahapan. “Kita tentu berkoordinasi dengan Dukcapil,” katanya.
Sementara itu, Dinas Dukcapil Kota Palembang mencatat, total jumlah wajib KTP di 16 Kecamatan di Kota Palembang sebanyak 1.224.956 jiwa. Angka ini dari catatan periode Desember 2011 lalu. “Untuk proses perekaman KTP elektronik saat ini kami pastikan sudah mencapai 70%. Hal ini juga berpengaruh pada pilkada ke depan,”kata Kepala Dukcapil Kota Palembang Abdullah Farhan dalam kesempatan yang sama.(win)

Massa Minta Kades Tanjung Medang Dicopot

Muara Enim, SN
Puluhan warga yang berasal dari Desa Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar, Muara Enim, mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim, Kamis (26/1). Massa meminta Bupati Muara Enim, untuk mencopot Kades Tanjung Medang Awaludin.
Dalam pernyataan sikapnya, juru bicara massa dari Front Pemerintahan Rakyat Miskin (FPRM) Eka Subakti SE, meminta agar Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar memecat Kades Tanjung Medang Awaludin yang dinilai telah menghianati amanah masyarakat.
Kemudian, minta kembalikan tanah ulayat desa Tanjung Medang. Lalu minta PN Muara Enim untuk menyelenggarakan pengadilan yang bersih berpijak UU 1945 terutama pasal 33. memberhentikan Kepala Desa Awaludin, yang saat ini ditahan dan terbukti memalsukan tandatangan dengan ancaman enam tahun kurungan.
Setengah jam melakukan orasi, perwakilan massa berdialog dengan wakil bupati H Nurul Aman, hadir juga Sekretatis BPMPD Amiruddin dan Camat Kelekar, Holika.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Muara Enim, H Nurul Aman SH, minta kepada aparatur pemerintahan untuk cepat tanggap dan memonitor setiap perangkat desa yang terjerat kasus pidana. Jika sudah ada putusan tetap PN, di atas lima tahun, maka atasan langsung (Camat,red) untuk segera berkoordinasi mengusulkan untuk dilakukan pemecatan dan segera di pilih pejabat yang baru sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
Ditambahkan, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim, Amirudin didampingi Camat Kelekar, Holika, mengaku baru menerima surat putusan dari PN Muara Enim. Karena surat putusan tersebut baru didapatnya, makanya baru akan dirapatkan untuk melakukan penggantian Kades tersebut.
Karena belum ada usulan Pjs Kades, makanya ia menyarankan untuk dari kecamatan sampai menunggu pelantikan kades Tanjung Medang yang defenitif yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
"Kalau pegawai kecamatan tentu akan netral, sebab tidak ada ambisi untuk menjadi kades. Jadi saya minta untuk calon yang sesuai aturan," ujar Amirudin.
Meskipun putusan delapan bulan, namun ancaman lebih dari enam tahun. Sesuai perda No 12 tahun 2006, pasal 25 ayat 1, dimana isinya, Kades diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.
“Kades tersebut dikenakan pasal 263 tentang pemalsuan tandatangan dengan ancaman hukuman enam tahun. Dan sekarang putusan tersebut sudah inkra. Pjs minimal enam bulan, lebih cepat lebih bagus untuk melaksanakan pemilihan kades,” terang Amirudin.
Aksi massa dikawal ketat puluhan aparat Polres Muara Enim yang berjaga-jaga disekitar halaman kantor PN Muara Enim. Dua jam aksi, kemudian massa membubarkan diri. (yud)

Pagaralam Kelangkaan Gas Elpiji

Pagaralam, SN

Sebagian besar warga Kota Pagaralam, mulai resah. Sebab sudah sepekan terakhir gas elpiji 3 Kg dan 12 kg telah menghilang di pasaran. Meskipun ada harganya sudah mencapai Rp 100 ribu pertabung.
“Kami sudah satu minggu ini tidak ada pasokan lagi. Padahal kami sudah pesan. Kami telepon tidak diangkat-angkat, tidak tahu mengapa,” ungkap Ketua Forum Karang Taruna Kota Pagaralam, Yosep Gumay, Kamis (26/1).
Menurut dia, jika seperti biasanya gas elpiji cukup banyak di agen di Pagaralam, dua hari sekali sudah di suplay. Namun sudah satu minggu terakhir, tidak ada pasokan lagi maupun kabar beritanya apa penyebabnya terjadi kekosongan gas elpiji.
"Akibatnya kami terpaksa banyak yang kecewa sebab tidak ada jualan gas lagi. Kami minta kepada pihak terkait dalam hal ini PT Pertamina untuk benar-benar bisa mengawasi peredaran gas tersebut," ungkapnya.
Senada diungkapkan oleh salah seorang pengecer gas, Komar, bahwa sudah dua bulan ini, memang pasokan gas terutama 12 dan 3 kg tersendat-sendat.
Bahkan pihaknya terpaksa harus berebut dengan pengecer lain untuk hanya mendapatkan gas tersebut. Akibatnya karena langka pihaknya terpaksa membeli dengan modal mahal sehingga mereka terpaksa jual mahal.
“Kami jual gas sekitar Rp 86 ribu pertabung. Sebab modal saja sudah diatas Rp 80 ribuan. Kami terpaksa beli karena tidak ada pasokan," ungkapnya.
"Padahal pembelinya banyak yang menanyakannya. Kami minta Pertamina cepat tanggap, kalau mau naik, naikkan saja jangan seperti BBM. Jangan kami yang didesak masyarakat terus,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perindagkop dan PKM, Yapani Rachim mengatakan, akan menurunkan petugas untuk memantau perkembangan kelangkaan gas yang sudah membuat warga resah.
"Kita akan segera turunkan tim pemantau untuk mengetahui apa penyebab gas hilang dari peredaran," ungkapnya. (asn)

Bupati OKUS Lantik Kades Gunung Cahya

Muaradua, SN
Bupati OKU Selatan, H Muhtadin Serai melantik Parizal, Kepala Desa (kades) Gunung Cahya terpilih kecamatan Buay Rawan OKU Selatan. Pelantikan Kades berlangsung khidmad bertempat di desa Gunung Cahya, Kamis (26/1).
Tampak hadir dalam acara tersebut Sri Mulyadi SE Msi Ketua DPRD OKU Selatan, Waka Polres OKUS, Perwira Penghubung, Taslim, Camat Buay Rawan dan sejumlah pejabat terkait juga unsur Muspida dan Muspika lingkungan Pemkab OKU Selatan.
Dalam arahannya, H. Muhtadin mengatakan sebagai kepala desa mempunyai tugas berat dan dituntut harus bijaksana. Terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kades hendaknya selalu bekerja sama, merangkul semua elemen masyarakat yang ada dan berjiwa sosial,” katanya. "Kepala desa adalah dipilih oleh masyarakatnya. Berarti masyarakat memberi kepercayaan kepada anda untuk memimpin wilayahnya. Oleh karena itu, saya harapkan kepada Kades untuk benar-benar melaksanakan amanah rakyat itu dengan
sebaik-baiknya,” imbuh bupati.
Lanjut Bupati bahwa pengambilan sumpah para kades yang dilantik hendaknya menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.
”Contohnya menggunakan dana anggaran dana pemerintah harus dengan realisasi dan alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku agar terhindar
dari pengadilan dan menjalani proses hukum akhirnya masuk penjara,” tandasnya.
“Jika hal ini dilakukan maka akan mempertanggung jawabkannya, bukan hanya kepada manusia, lebih dari itu akan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan sesuai dengan sumpah janji yang telah diucapkan,” kata Bupati lagi.
Diakhir sambutannya, Bupati berharap kepada para kades agar benar-benar menjalankan amanah sumpah dan janji dengan sebaik-baiknya. "Laksanakan tugas dengan semangat pengabdian penuh tanggung jawab. Selamat Bertugas," pungkasnya. (dan)

Pisang Lilin Berbuah di Tengah Batang

Prabumulih, SN
Pisang Lilin milik Yuke (32) warga Gunung Ibul Barat RT 03, RW 03 No 3 Kecamatan Prabumulih Timur memiliki keunikan tersendiri. Pisang itu berbuah di tengah batang hingga menjadi tontonan warga.
Dikatakan Yuke, dari empat pohon pisang lilin miliknya, ada satu batang yang cukup unik yakni berbuah di tengah batang , padahal batang pisang tersebut sudah hampir mati sebab nampak daun pisang sudah layu dan kering dan batangnya pun nyaris mati.
“Awalnya adik saya Aman (20) yang melihat pisang saat main di belakang rumah tidak jauh dari tanaman pisang. Saat itu yang nampak hanya jantung pisangnya saja sebab tertutupi dedaunan pisang lainnya. Karena penasaran akhirnya daun pisang dipangkasnya. Baru kelihatan ruas buah pisang, tapi anehnya pisang tersebut berbuahnya di tengah batang bukan di atas pelepah pisang pada umumnya," kata Yuke.
Karena unik lanjut Yuke, pohon pisang itu difotonya. Saat selesai difoto, ada penampakan mahluk halus yang menyeramkan. Selain itu saat difoto kembali ternyata juga menampilkan beberapa gambar yang menyeramkan.
“Sejak kejadian itu akhirnya keempat pisang Lilin tersebut kita pagar keliling dengan menggunakan bambu kuning dan kita tutupi dengan terpal supaya tidak menarik perhatian warga sekitar sebab kita ingin kejadian aneh ini membuat heboh warga sekitar," terangnya.
Sementara itu paranormal Totong (39) menjelaskan, di batang pisang Lilin tersebut ada penunggunya yakni sebangsa jin yang berbentuk binatang monyet dan harimau. Mereka ini jenis jin perempuan tapi menyerupai binatang dan mereka hanya menjadikan pisang tersebut sebagai tempat tinggal sementara dan tidak akan mengganggu.
"Kebetulan pas lagi difoto mereka lagi lewat menuju pisang teresebut sebab saat ini pisang tersebut sudah jadi tempat kediaman mereka. Jadi biarkan saja jangan diganggu apalagi ditebang sebab bisa berakibat fatal misalnya sakit, gila dan lainya," sarannya. (and)

Warga Kikim Selatan Minta Kejelasan Lahan Kebun

Lahat, SN
Puluhan warga Desa Pagardin dan Karang Caya Kecamatan Kikim Selatan, Kamis (26/1) pukul 10.00 WIB mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lahat untuk meminta kejelasan tentang lahan batas perkebunan yang diduga diklaim PT Aditarwan, perusahaan perkebunan.
Beberapa perwakilan masyarakat yang jumlahnya puluhan ini mengadakan pertemuan di ruang rapat BPN dengan didampingi Kepala BPN Muchtar SH MM bersama pihak dari Kecamatan Kikim Selatan yang diwakili Kasi Pemerintahan Alamsyah Hamli, Polsek Kikim Selatan, Polsek Kikim Tengah, Polres Lahat, Kades Pagardin Anton dan beberapa orang dari perwakilan PT Aditarwan.
Menurut Kepala BPN Muchtar, PT Aditarwan yang beroperasi sejak sekitar 1995 ini waktu itu memiliki luas perkebunan sekitar 1000 hektar lalu berdasarkan surat-surat yang dimiliki BPN adanya pengurangan lahan sejak 1997 yaitu menjadi 790 Ha.
“Namun di lapangan patok-patok yang ada memang sudah ada yang hilang walaupun sebagian lagi masih ada,” jelasnya.
Kepada kedua belah pihak intinya BPN meminta data-data yang ada dari setiap perubahan sebab peta rinci yang di BPN sendiri belum adanya perubahan wilayah mana yang diserahkan pada masyarakat baik sebagai plasma dan lain sebagainya.
“Kalau salah satu pihak tidak bisa menampilkan data yang ada maka silahkan saja dilakukan sebagaimana mestinya. Bila PT Aditarwan tidak bisa menampilkan data yang diperlukan maka warga silahkan saja mematoknya sementara begitu juga sebaliknya yang terjadi warga harus bisa menerima kenyataan apabila bukti-bukti jelas ada bahwa lahan tersebut dari perusahaan,” papar Muchtar.
Hasibuan alias Iwan perwakilan dari warga ini mengungkapkan bahwa juga saat itu adanya kesepakatan bahwa pada tahun 1998 dengan PT Aditarwan dan warga setempat tentang pemberian lahan kepada warga yang ada.
“Lahan plasma yang harusnya diberikan pada warga pada 2007 yang berada di seberang sungai Resik namun hingga saat ini belum juga diberikan, yang awalnya 163 Ha pada 1997 dan 1998 lalu pada tahun 2000-an berikutnya penambahan lahan menjadi 600 Ha sehingga warga sangat menantikan hal ini,” kata Iwan.
Dari surat kesepakatan tersebut terlihat bahwa 303 Ha lahan yang merupakan status quo, 60 Ha lahan diserahkan pada transmigrasi Keban Agung, lalu 163 Ha sebagai plasma KPPA sebanyak 300 paket yang akan diberikan pada warga.
Yang terjadi kerancuan dari pembahasan ini lahan tersebut berada di seberang sungai resik atau sebelah sungai resik. Warga dan BPN mengharapkan nantinya saksi-saksi yang membuat kesepakatan saat itu bisa dihadirkan nantinya, demikian ditambahkan Kades Pagardin Anton dalam acara pertemuan ini, kemarin (26/1).
“Sebaiknya saksi-saksi dari warga, petugas BPN dan dari perangkat saat itu begitu pula dari PT Aditarwan agar tidak lagi terjadi keraguan akan letak lahan tersebut,” jelas Anton.
Pihak PT Aditarwan sendiri melalui salah satu pegawainya yang hadir sebagai perwakilan, Maryanto siap menunjuk data-data yang ada. “Baik data ganti rugi dan lahan yang ada hanya saja kita kita meminta waktu untuk menghadirkan saksi dan mengumpulkan data dari manajemen lama perusahaan tersebut,” ulasnya.
Akhirnya diambil kesepakatan dalam berita acara yang ada pada 9 Februari 2012 peta rinci milik perusahaan diserahkan pada BPN untuk dipelajari dan juga milik warga.
“Dan kita adakan pertemuan kembali untuk menentukan langkah selanjutnya dengan menghadirkan saksi-saksi baik dari warga, perangakat pemerintah saat itu, BPN dan pihak PT Aditarwan pada 28 Februari mendatang,” jelas Kepala BPN Muchtar.
Alamsyah Hamli selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Kikim Selatan berharap hal ini bisa cepat terselesaikan dengan adanya data-data lengkap tersebut mengenai lokasi yang harusnya diserahkan pada warga.
”Supaya tidak terjadi kerancuan dan merugikan kedua belah pihak,” pungkasnya. (riz)