edisi cetak 500, Senin 14 November 2011

Timbangan Senawar Tidak Jalankan Perda

Bayunglencir, SN
Jembatan Timbang Senawar yang terletak di Jalan Lintas Timur, Bayunglencir, Musi Banyuasin (Muba) semakin kehilangan fungsi. Keberadaannya untuk mengantisivasi atau mengontrol muatan berlebih/ tonase kendaraan, kini terkesan tak berarti. Seharusnya kendaran yang melebihi tonase harus dibongkar, Sebaliknya justru menjadi ladang subur pungutan liar (pungli) yang kabarnya dibagi-bagi untuk sejumlah pejabat tinggi.
Membicarakan peran dan fungsi jembatan ini, jelas tidak terlepas dari dampak aturan yang tidak terealisasi. Peraturan Daerah (Perda) yang memuat ketentuan terkait hal ini, kini tinggal naskah basi. Nyatanya sebagian besar kendaraan sarat muatan yang melintas bisa melenggang, cukup dengan Pungli yang terkoordinasi.
Jika ini terus dibiarkan, maka tidak hanya negara yang rugi, tetapi masyarakat lainnya juga akan terkena imbasnya. Sebab, meloloskan kendaraan dengan kelebihan tonase atau beban muatan berpotensi merusak jalan, dan rawan kecelakaan. Sementara setoran denda kelebihan muatan didistribusikan melalui calo, dan tidak jelas pembukuannya.
Terdengar isu, jika jembatan timbang ini menjalin kerja sama dengan sejumlah preman dan rumah makan yang ada di sekitar untuk menutupi sistem pungli agar dimaklumi. Isu yang tak kalah menghebohkan lagi, jutsru menyeret beberapa unsur pejabat tinggi Sumsel yang menerima upeti. Benarkah demikian?
Untuk memastikan hal ini, dalam dua hari terakhir (11-12 November) koran ini menggali informasi di sekitar lokasi. Investigasi pun dimulai dengan ngobrol santai bersama para sopir truk di salah satu rumah makan dekat timbangan. Beberapa sopir menyebutkan, saat ini mereka tidak perlu lagi antre dan berurusan langsung dengan petugas timbangan. Sebab, ada pihak rumah makan langganan yang ambil bagian. Konsekwensinya, para sopir memberikan uang “terimakasih” sekitar RP 30 ribu-Rp 50 ribu, selain denda kelebihan muatan dengan kisaran Rp 200 ribu-700 ribu tergantung beban yang dibawa.
“Kalau dulu, kelebihan muatan kita kena tilang, dan harus ke Sekayu untuk mengurusnya. Tapi sekarang tidak lagi, karena kita dibantu “pengurus”. Jadi ke timbangan sekadar menyerahkan denda kelebihan muatan tanpa harus diperiksa lagi,” tutur manurung, salah seorang sopir fuso ekspedisi dari Jakarta tujuan medan.
Dengan sistem yang diterapkan saat ini, kata dia, para sopir umumnya cukup terbantu. Sebab tanpa harus antre menunggu pemeriksaan dan membayar denda berdasarkan aturan Perda jika kelebihan muatan, mereka bisa lewat dengan aman.
“Kapasitas muatan truk yang saya bawa sekitar 13 ton. Tapi setiap kali operasi, biasanya muatan hingga 16-17 ton. Kalau mengikuti aturan, saya mesti bayar denda sekitar Rp 800 ribu. Tapi karena sekarang ada teman yang ngurus, cukup keluar uang Rp 250 ribu,” ujar manurung, seraya menyebutkan yang Rp 50 ribu untuk pengurus.
Hal senada dikatakan fendi sopir tronton dari Jambi. Menurut dia, tidak ada masalah dengan sistem di luar aturan yang berlaku di timbangan tersebut. Sebab, lanjutnya, tidak hanya di Senawar, di jembatan timbang Pematangpanggang, OKI pun demikian. Sekali jalan, dirinya cukup menyiapkan sekitar 400-700 ribu untuk membayar denda kelebihan muatan melalui calo. Sistem ini dinilai meringankan pekerjaan, sehingga tidak perlu antre dan diperiksa di timbangan.
“Kalau kita menerapkan denda berdasarkan peraturan sebenarnya, biayanya justru lebih besar. Untungnya ada sudah ada yang ngurus. Cuma yang kadang memberatkan kita justru di kawasan Tempino, Jambi. Di sana kalau jam 12 malam aparat di sana suka minta jatah juga,” terangnya.
Salah seorang calo yang dikenal dengan istilah “pengurus” ini umumnya para pemilik rumah makan sederhana (tidak besar dan tidak juga kecil) yang ada di kawasan Bayunglencir dan Senawarjaya. Satu di antaranya, MJ yang sudah menggeluti sistem percaloan ini sejak enam tahun lalu.
MJ mengatakan, saat ini berlaku kerjasama antar petugas timbangan dengan sejumlah rumah makan di sekitar. Antara kedua belah pihak sudah saling mengerti dan memaklumi. Caranya, pihaknya menyiapkan amplop dengan cap khusus dari rumah makan bersangkutan.
Saat sopir kendaraan memerlukan bantuan, untuk mengurus pembayaran kelebihan muatan, mereka membayar sesuai beban yang dibawa. Rata-rata setoran berkisar Rp 200 ribu truk - Rp 700 ribu untuk tronton per tiga ton kelebihan muatan. Uang tersebut dimasukan ke dalam amplop berstempel rumah makan tersebut, kemudian dibawa dan diserahkan sopir kepada petugas di timbangan.
“Kalau sudah bawa amplop dari kita, petugas di timbangan sudah maklum dan kendaraan itu tidak akan diperiksa lagi. Mereka udah ngerti, ooo berarti ini dari rumah makan itu atau ini,” terang MJ.
Dia menambahkan, meski namanya denda. Setoran dalam amplop tersebut bisa dipastikan tidak masuk pembukuan. Itu artinya, uang tersebut tidak kembali kepada negara melainkan para petugas dan lainnya. Setahu dia, penerapan Perda hanya diberlakukan pada kendaraan yang kelebihan muatannya sedikit, dan dendanya baru masuk pembukuan.
“Kita tidak tahu persis uang itu kembalinya kemana. Tapi bisa dipastikan setoran itu tidak masuk catatan, apalagi dilaporkan. Sebab kalau menurut aturan pembayaran denda dibuktikan dengan tiga rangkap kwitansi. Sedangkan, khusus yang ini tidak. Selesai menyerahkan amplop, kendaraan bisa langsung pergi,” jelasnya.
Dalam dua hari terakhir, aktivitas di jembatan timbang ini nampak seperti biasanya. Dalam waktu satu jam, terpantau sekitar 75 unit lebih truk engkel, Fuso dan tronton fil-up sarat muatan yang keluar masuk secara bergantian. Tanpa terkecuali, baik kendaraan yang datang dari arah Palembang menuju arah Jambi, maupun sebaliknya dari arah Jambi menuju arah Palembang.
Persis di timbangan, nampak belasan petugas dengan seragam dinas dari Dinas Perhubungan. Beberapa di antaranya khusus mengawal kendaraan yang masuk dan keluar, sementara seorang lagi stabay di dalam loket pembayaran tiket atau karcis. Hingga sejam berakhir, tidak terlihat adanya antrean panjang atau penumpukan kendaraan di jembatan timbang. Sebab, rata-rata kendaraan yang masuk hanya numpang lewat saja. (her)

Anggaran Sport Center Rp 250 Miliar

Pagaralam, SN
Pemerintah Kota Pagaralam, menganggarkan pembangunan sport center atau sarana olahraga terlengkap, senilai Rp 250 milliar.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pagaralam, Drs H Akmaludin, Minggu (13/11) mengatakan anggaran Rp 250 miliar tersebut untuk pembangunan fisik, sementara untuk lanclering Rp7 miliar, dan dana desain Rp5 miliar.
Dikatakanya, lahan yang sudah disiapkan seluas 10 hektare di Dusun Keban Agung, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagaralam Selatan.
"Kita sudah melakukan study kelayakan dan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk membangun fasilitas olahraga terlengkap tersebut," ungkap dia.
Dia mengatakan, sport center nantinya akan dilengkapi dengan berbagai sarana, seperti stadion sepak bola, bulutangkis, tenis, renang dan termasuk perkantoran.
"Kita akan tempatkan semua perkantoran yang membidangi berbagi tangkai olahraga, seperti kantor pengurus cabang tangkai olahraga, KONI dan termasuk Kantor Pemuda dan Olahraga," kata dia.
Ia mengatakan, selama ini meskipun dengan keterbatasan sarana olahraga, atlet Pagaralam sudah cukup banyak yang mampu mengukir prestasi diberbagi even, baik tingkat Sumsel dan nasional. Contohnya, kata dia, atlet asal Kota Pagaralam pernah meraih juara di PON ke XVI Palembang, kejurnas whusu, kejurnas senam dan beberapa tangkai olahraga lainnya.
Ketua KONI Kota Pagaralam, Hendri Ganesa, mengatakan untuk meningkatkan prestasi bidang olahraga tidak cukup dengan mengandalkan atlet, tapi harus didukung dengan sarana pendukung yang lengkap, seperti sport center.
"Kita kesulitan untuk melakukan pembinaan dengan optimal karena belum ada sarana olahraga yang representatif, seperti stadion, kolam renang, lapangan tenis dan berbagai sarana pendukung lainnya," ungkap dia.
Dia mengatakan, ditargetkan tahun 2013 sport center akan selesai dibangun. "Mengingat diperlukan dana cukup besar maka Pemkot Pagaralam juga harus meminta dukungan pemerintah pusat dan Provinsi Sumsel," kata dia pula. (asn)

Danau Ranau Tercemar, Pemkab Didesak Lakukan Restoking

Muaradua,SN

Sebagian nelayan di Kabupaten OKU Selatan resah karena hasil tangkapan ikan menurun. Hal tersebut diduga disebabkan Danau
Ranau tercemar belerang sehingga berdampak pada puluhan ton mati mendadak beberapa bulan lalu. Terkait hal tersebut nelayan di Kabupaten OKU Selatan mendesak pemerintah setempat melakukan Restoking (Penebaran benih ikan).
Minimnya hasil tangkapan menurut Risdianto selaku Ketua Pemuda Desa Way Wangi semenjak beberapa tahun terakhir terlebih lagi setelah Danau Ranau tercemar belerang Gunung Seminung puluhan ton ikan mati mendadak. "Sangat disayangkan pemerintah setempat tidak terpikirkan melakukan normalisasi dengan melakukan restocking. Sudah lama tidak diadakan penebaran benih ikan di Danau Ranau. Kalau dulu pernah dilakukan beberapa kali tapi kenapa sekarang tidak lagi,”kata Risdianto dengan nada kecewa
saat di bincangi beberap waktu lalu.
Terpisah Anggota DPRD OKU Selatan Dapil dua (II), Irawan Abizar mengatakan, kebutuhan akan konsumsi ikan khususnya untuk memenuhi kebutuhan lokal yang selama ini adalah hasil yang dilakukan nelayan. Melalui penangkapan ikan di perairan umum Danau Ranau menggunakan jenis alat tangkap yang bersifat tradisional .
"Hal ini perlu diupayakan pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Peternakan jangan tutup mata perlu dilakukan tindakan bijak dengan adanya pengelolaan dalam Bentuk Restocking
. Sebagai salah satu upaya kegiatan perikanan dalam memanfaatkan
sumber daya secara berkesinambungan,” tandasnya.
Menurutnya, sumberdaya perairan umum Danau Ranau sebagai akibat terjadinya penurunan tingkat produktifitas perairan dan produksi ikan. Serta hilangnya beberapa spesies endemik sehingga sebagai dampak negatif lanjutannya adalah menurunnya daya dukung perairan.
"Karena itu perlu mendapat perhatian yang serius oleh
pemerintah untuk segera melakukan suatu tindakan. Dengan melakukan restocking. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian utamanya menambah produktifitas tani nelayan setempat,”pungkasnya. (dan)

Warga Protes Galian Kabel Telkom

* Hanya Diperbaiki Seadanya

Prabumulih, SN
Pelaksanaan pekerjaan galian penanaman kabel optik untuk jaringan speedy Telkom di wilayah Kota Prabumulih, belakangan ini mulai menuai protes warga. Aksi protes warga timbul, menyusul banyaknya bekas galian di sejumlah titik lokasi galian yang hanya diperbaiki seadanya oleh pekerja perusahaan kontraktor PT Deta Kreasi dari Jakarta, bahkan badan jalan aspal ada yang rusak.
Menurut Mufit (51), warga Jalan Arimbi Kecamatan Prabumulih Timur, pelaksana kontraktor dinilainya hanya bekerja mengambil mudahnya saja dan terkesan asal–asalan. Selain tanpa memerhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan galian tersebut, juga menghambat program Pemerintah Kota Prabumulih dalam mewujudkan meraih Piala Adipura tahun 2012.
Sebab lingkungan disekitar jalan yang sudah tertata rapi dan indah, menjadi rusak akibat bekas galian mereka yang tidak diperbaiki seperti semula,” kritik bapak empat anak ini.
Dia menyebutkan, dari pelaksanaan pekerjaan galian penanaman kabel sepanjang sekitar 5 kilometer dalam wilayah Kota Prabumulih, banyak ditemukan sengaja ditelantarkan dan andaipun diperbaiki hanya ditutupi dari bekas tanah galian kabel optik itu sendiri. Kondisi itu justru dikhawatirkannya dapat mengancam keselamatan para pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor.
{ernah kejadian beberapa tahun lalu, di Jalan Tampomas akibat bekas galian kabel seperti itu juga dan hanya diperbaiki dengan menutup bekas tanah galian tersebut hampir mencelakakan pengendara motor yang terpental dari bangku jok motornya setelah roda ban depan kendaraannya terjebak dan terperosok amblas masuk ke dalam lubang bekas galian kabel itu,” kenang Nasir, khawatir peristiwa tersebut terulang kembali dan membahayakan pengguna jalan.
Kecemasan serupa juga dikatakan Sugeng (34), warga Jalan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat. Kendaraan motornya pernah hampir terbalik karena sempat kehilangan keseimbangan setelah ban sepeda motor yang dikemudikannya masuk ke dalam lubang bekas galian kabel serat optik tersebut.
Namun beruntung dikatakannya, saat kejadian kondisi lalu lintas di jalan itu masih sepi sehingga dirinya dan motornya selamat. “Yo untung be dak katek mobil dan motor lain lewat. Kalu idak, itu gara–gara ban motor aku masuk lubang bekas galian yang aku kiro sudah dibeneri dan padet,” ujarnya.
Sebelumnya, Manager PT Deta Kreasi Tonius mengatakan, pihaknya sudah memberikan keterangan kepada Wakil Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, terkait keluhan masyarakat dan sejumlah Kecamatan yang wilayahnya terkena proyek pemasangan kabel optik speedy Telkom tersebut.
“Tidak benar itu pak, boleh bapak cek di lapangan yang mana bekas galian pekerjaan kami yang tidak diperbaiki. Bahkan hal ini juga sudah kami beritahukan langsung kepada bapak Wakil Walikota Prabumulih, bapak Ridho Yahya, siang tadi di ruangannya,” ungkap Tonius. (and)

Pembangunan Fly Over Simpang Jakabaring Tertunda

Palembang, SN

Rencana pembangunan fly over atau jembatan layang di simpang Jakabaring pada 2012, dipastikan tertunda. Pasalnya, dalam RAPBD Sumsel 2012, pembangunan fly over itu tidak dianggarkan.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, M F Ridho, kemarin (10/11). Menurutnya, salah satu penyebab tidak dianggarkannya pembangunan fly over simpang Jakabaring adalah berkurangnya anggaran di Dinas PU Bina Marga, dari yang diusulkan Rp 800 miliar, yang terealisasi di APBD 2012 hanya Rp 512 miliar.
“Awalnya pada 2012 ada rencana buat Fly Over, khususnya di daerah Seberang Ulu mengarah ke Ampera. Bahkan sudah masuk dalam program PU BM. Bahkan DED-nya sudah siap. Sayangnya saat pembahasan program tidak dialokasikan sebab dana jauh berkurang dari 800 miliar jadi 512 miliar,” kata Ridho.
Namun demikian, pihaknya sedang mengusahakan, agar hal yang menunjang pembangunan fly over simpang Jakabaring dipersiapkan dahulu di 2012, kendati pembangunannya belum dimulai.
“Jalur alternatif juga harus disiapkan, jangan sampai pada pelaksanaanya nanti bingung mau lewat mana, Itu sebabnya kami berharap ada anggaran untuk persiapan utilitas dan pekerjaan pendahuluan dan jalur alternatif,” kata dia.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Ahmad Yani mengatakan pada saat pembangunan nanti pasti akan menimbulkan kemacetan. Itu sebabnya, pihaknya berharap tahun 2012 ini bisa dilakukan persiapan dan 2013 sudah bisa dikerjakan dan tanpa hambatan.
“Kita tahu lalulintas di simpang jakabaring sangat padat, itu sebabnya kita punya waktu satu tahun untuk menyelesaikan masalah pengalihan rute alternatif saat pembangunan mulai berjalan. Selain itu yang tak kalah penting yakni menyelesaikan masalah utilitas terlebih dahulu, seperti memindahkan pipa PDAM, tiang listrik, kabel provider telpon, atau apapun yang nantinya menghambat pembangunan jalan layang,” katanya.
"Kita akan mengusahakan agar biaya persiapan seperti itu, dapat dianggarkan di APBD Sumsel 2012," tambah dia. (awj)