Edisi Cetak 515, Selasa 13 Desember 2011

Edisi Cetak 515, Selasa 13 Desember 2011

Pengadaan Kendaraan Dinas Distanak Disoalkan

Banyuasin, SN

Pengadaan dua unit kendaraan dinas di Dinas Pertanian dan Peternakan dipersoalkan. Pasalnya selain dilakukan sebelum ketentuan harga nasional keluar, harga dua unit kendraan dinas masing – masing Ford Everest BG 1118 JZ dan Suzuki APV BG 1113 JZ tidak sesuai dengan ketentuan harga yang ada dalam rencana kerja anggaran (RKA-SKPD).
Ketua Forum Komunikasi Kajian Strategis dan Ketahanan Nasional (Fokustannas) Nizar AR kepada koran ini mengatakan, dalam rincian RKA-SKPD, harga satuan mobil dinas sebesar Rp 250 juta.
Sedangkan harga mobil Ford Everest dibeli oleh Distanak sebesar Rp 343.500.000 dan mobil APV seharga Rp 151.775.000. “RKA itu adalah acuan bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan. Yang kami tanyakan, dari mana Dinas Pertanian dan Peternakan bisa membeli kendaraan dinas yang harganya melebihi satuan yang ditetapkan RKA tersebut. Jelas-jelas pembelian dua kendaraan dinas itu bermasalah,“ katanya.
Masih dikatakan Nizar, harga tersebut sesuai dengan berita acara pembayaran dan kuitansi yang ditandatangani oleh Ir Madian Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan Vreddy Hartono selaku Branch Manager PT Citra Abadi Indah Cemerlang.
“Sedangkan untuk harga APV sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) yang juga ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPK dan Dodik SE selaku Branch Manager PT Nusa Sarana Citra Bakti,“ jelasnya.
Ironisnya lagi kata Nizar, pembayaran dua unit kendaraan dinas tersebut dilakukan pada bulan Maret 2011 atau sekitar satu bulan setelah dibukanya penawaran dan penunjukkan langsung.
Masih berdasarkan RKA, lanjut Nizar, dua unit kendaraan dinas tersebut dimasukkan dalam program pelayanan administrasi perkantoran, pada mata anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bergabung dengan pelayanan administrasi perkantoran lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 698.842.316.
“Padahal seharusnya pengadaan mobil dinas masuk dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dari mata pasal ini sudah terlihat adanya ketidakjelasan program dan realisasi anggaran," bebernya.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir Madian didampingi Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa Sujana Anwar SP kepada koran ini menjelaskan, pengadaan kendaraan dinas di instansinya memang dilakukan berdasarkan penunjukkan langsung (PL) berdasarkan Kepres No 54 Tahun 2010.
“Kami bekerja berdasarkan Kepres ini, jadi tidak menyalahi aturan kalau pembelian kendaraan dinas dilakukan menggunakan penunjukkan langsung," katanya.
Soal waktu pelaksanaan, dikatakan Madian yang memesan kendaraan dinas pada bulan Februari bukan hanya Dinas Pertanian saja. “Banyak yang mesan pada bulan itu, bukan disini bae, ada juga yang dari Januari, dan harganya berdasarkan harga patokan pemerintah bukan harga pasar,“ ujarnya.
Lalu bagaimana dengan harga satuan sebesar Rp 250 juta berdasarkan RKA ? dijelaskan Madian, harga satuan adalah unit untuk mengklopkan saja. “Jadi yang penting tidak melebihi dari harga plafonnya. Jadi kalau harga Rp 500 juta untuk dua unit, tidak mesti satu unit itu harganya Rp 250 juta, masa APV harganya Rp 250 juta, jadi kita pakai subsidi silang," tuturnya.
Tidak harus APV atau Everest, bisa saja membeli kendaraan lain yang spesifikasinya mendekati yang diinginkan dan harganya masuk dalam plafon anggaran ? “Kalau kami nak beli APV, sebab kalau dibuat ford atau APV kan tidak boleh, itu kan menyebut merek, jadi waktu lelang baru disebutkan spesifikasi. Yang jelas itu tidak merugikan pemerintah," tuturnya.
Diakui Madian kesalahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan hanya kesalahan administrasi saja. “ Sudahlah yang seperti itu saja dijadikan masalah," pungkasnya. (sir)

21 Tahun Boster PDAM Milik Pemkab OKI Terbengkalai

Kayuagung, SN
Makin banyak asset berharga milik Pemkab OKI yang terkesan terbengkalai dan tanpa perawatan bahkan tidak difungsikan lagi. Kini boster milik PDAM Tirta Agung Kayuagung di pasar Kayuagung sudah 21 tahun tidak difungsikan.
Rozali selaku pegawai di PDAM Tirta Agung kepada wartawan kemarin mengatakan, boster dimaksud berkapasitas 300 kubik air yang dibangun tahun tahun 1989 namun hanya berfungsi 1 tahun yakni hingga tahun 1990.
“Jadi sudah 21 tahun tidak dioperasikan, boster ini menjadi bangunan tertinggi di sekitar pasar Kayuagung,” terang dia sembari mengatakan hingga kini boster itu belum jelas apakah akan difungsikan lagi atau justru terbengkalai selamanya.
Alasan terbengkai katanya, ia tidak mengetahui secara pasti dari managemen PDAM Tirta Agung. Namun yang pasti ada kemungkinan kerusakan pada mesin atau lainnya yang membutuhkan biaya tinggi untuk memperbaikinya.
Solusi dari pihaknya terhadap kebutuhan air bersih jelas dia, pihaknya sudah memdirikan penampung air yang berkapasitas 3000 liter yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM yang berdomili di dalam perkotaaan Kayuagung saja. (iso)

Baru selesai Dibangun, Jalan Ulak Pace Kembali Rusak

Sekayu, SN
Rencana pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) membangun jalan desa Ulak Pace Kecamatan Lawang Wetan dengan anggaran APBD 2010 sebesar 12 Miliar lebih diharapkan mampu mengerakan roda perekonomian masyarakat sudah sangat tepat. Namun sangat disesalkan pembangunan jalan yang baru satu tahun tersebut kembali rusak akibat sering dilalui kendaraan Sismik dan Sawit diduga melebihi tonase.
Dari pantauan dilokasi, jalan sepanjang 10 km tersebut beberapa titik telah mengalami kerusakan yang cukup sangat parah. Pada bagian badan jalan banyak terdapat lobang dengan kedalaman 50 – 80 cm. Kondisi ini semakin diperparah dengan aktifitas kendaraan truk pengangkut petugas sismik dari satu perusahaan minyak serta truk sawit.
Kondisi tersebut, jelas mempersulit masyarakat yang biasa menggunakan jalan tersebut untuk aktifitas berkebun, dan beberapa masyarakat yang menjadikan jalan tersebut sebagai jalur alternatif untuk ke Kecamatan Batang Hari Leko dan beberapa kecamatan lainnya.
Menurut Sipen (38), warga Desa Ulak Paceh Jaya, jalan tersebut baru saja diperbaiki pada 2010 yang lalu. Awalnya jalan tersebut, sempat dipasang portal dari cor beton di awal jalan dan akhir jalan. Namun para pemilik truk-truk sawit yang melebih tonase merobohkan portal tersebut. Sehingga kendaraan tersebut lah yang menyebabkan kerusakan jalan.
Selain itu, lanjutkan, adanya perbedaan tebal tipisnya penggunaan aspal pada saat pengaspalan jalan dirinya menduga penyebab kerusakan tersebut. Karena dimana jalan-jalan yang aspalnya tebal dan dilakukan pengecoran menggunakan semen sulit rusak.
“Saya melihat sendiri saat beberapa mobil truk sawit merobohkan portalnya, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka berkelompok dan sengaja,” ujarnya saat melintasi jalan yang buruk.
Sementara itu, warga lainnya Kaiser (40) mengutarakan hal yang sama bahwa kondisi jalan yang rusak tersebut sangat menganggu aktivitas warga yang ingin menjual hasil pertanian pada setiap hari Jum’at. Jika tidak segera diperbaiki, ditakutkan akan semakin memperparah kondisi tersebut.
“Kami berharap ada segera penanganan lebih lanjut, karena kondisi akan semakin parah,” tukasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Muba H Suhaimi melalui Kabid Jalan dan Jembatan, Zainal Abidin mengatakan jalan sepanjang 10 kilometer tersebut akan dilakukan perbaikan melalui pemeliharaan pada tahun depan, dengan anggaran sekitar Rp3 milar. Menyikapi adanya desakan dari warga tersebut, pihaknya meminta warga untuk bersabar.
“Jalan tersebut, telah masuk dalam anggaran pada 2012 mendatang dengan anggaran sekitar Rp3 milar. Sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk bersabar,” katanya. (her)

Penghulu KUA Empat Lawang Masih Minim

Empat Lawang, SAN
Hingga kini jumlah penghulu di jajaran Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Empat Lawang masih kurang. Diantaranya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Pinang dan Sikap Dalam, maka untuk mensiasatinya kepala KUA terpaksa melakukan rangkap tugas.
Kepala Kankemenag Empat Lawang Khusrin mengatakan, memang salah satu tupoksi dari KUA adalah sebagai penghulu. Namun menurutnya, posisi dan tugas seorang penghulu memang sangat dibutuhkan di kantor KUA. Pihaknya berharap ada penambahan petugas penghulu di dua kecamatan tersebut untuk menunjang efektifitas tugas seorang KUA.
“Memang kepala KUA langsung merangkap sebagai penghulu, tapi tugas sebagai penghulu sebaiknya dilaksanakan oleh petugas yang memang jabatannya sebagai penghulu,” ujarnya seraya mengatakan untuk kecamatan Sikap Dalam, tugas sebagai penghulu dijalankan oleh kepala KUA Ulu Musi, hal ini dikarenakan KUA kecamatan tersebut belum terbentuk dan masih menginduk ke kecamatan Ulu Musi.
Khusrin menambahkan, syarat menjadi seorang penghulu di tingkat KUA haruslah memenuhi syarat, salah satunya latar belakang pendidikanya harus disiplin ilmu Syariah. Selain itu, syarat lain yang harus dimiliki adalah pengetahuan dibidang kepenghuluan. Hal itu dapat dibuktikan saat seleksi penerimaan calon penghulu.
”Syarat-syarat itu memang harus dimiliki oleh seorang penghulu,” katanya.
Dia mengatakan, untuk tugas penghulu di tingkat pedesaan dilaksanakan oleh petugas P3N. Untuk Kabupaten Empat Lawang jumlah P3N sudah cukup sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada. Namun hanya kurang itu ada di penghulu.
Sementara Kakanwil Kemenag Sumatera Selatan H. Najib Haitami saat dikonfirmasi mengenai kekurangan jumlah penghulu ditingkat KUA di Sumatera Selatan masih sangat banyak. Hal ini menurutnya, tidak bisa dipenuhi sekaligus. Namun berdasarkan kuota penerimaan pegawai dilingkungan Kanwil Kemenag Sumsel yang memang dialokasikan untuk jabatan penghulu.
Dia mengatakan, jabatan penghulu di KUA merupakan jabatan fungsional, sama dengan posisi jabatan penyuluh. Meskipun jabatan KUA merangkap jabatan penghulu, namun untuk KUA posisi jabatanya adalah strukrural.
“Masih banyak kekurangan pegawai untuk jabatan penghulu, tapi saya lupa angka pastinya,” ujarnya kemarin ketika dihubungi. (eko)

Proyek Jalan Provinsi Diprotes Warga

Muaradua, SN

Warga Ranau OKU Selatan memprotes pekerjaan hotmik pemeliharaan jalan berkala anggaran 2011, yang menelan dana 4 milyar lebih pada ruas jalan provinsi perbatasan Provinsi Lampung hingga perbatasan OKU Selatan-OKU. Pasalnya, warga menilai pemerintah provinsi utamanya dinas PU provinsi tutup mata dengan kualitas pekerjaan hotmik pada beberapa titik yang berasal dari anggaran pemerintah Provinsi Sumsel tersebut sangatlah buruk atau dibuat asal jadi.
“Untuk menumpahkan kekecewaan warga berinisiatif untuk membuat surat protes yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin serta Dinas PU provinsi,” kata Mahyudin (45) warga Ranau.
Dalam surat protes tersebut lanjut Mahyudin warga menyatakan bahwa kwalitas jalan sangatlah buruk, dan menghimbau kepada dinas terkait maupun DPRD provinsi melakukan sidak. "Selanjutnya kepada aparat penegak hukum menindak siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena telah mengakibatkan kerugian negara,” ujarnya.
Dikatakannya, warga menilai proyek jalan yang diperkirakan menelan dana 4 milyar lebih ternyata hanya menggunakan aspal hotmik berkwalitas rendah sehingga membuat jalan bergelombang tidak rata terdapat gundukan-gundukan aspal,
“Saat berkendaran layaknya seperti mengendarai kuda. Ketebalan aspalpun tidak sesuai standar, yang mengherankan pelaksana proyek (kontraktor) tidak memasang plang proyek. Kami heran kenapa semua ini terjadi kemana pengawas PU atau konsultan proyek, apa kerja mereka, kami menduga pengawasan teknis pekerjaan terkesan kongkalikong dengan rekanan,” terang Mahyudin.
Terpisah Rojali Ketua Nasdem kecamatan Muaradua meminta Kepala Dinas PU Propinsi selaku penanggungjawab pekerjaan tersebut untuk menunda jadwal PHO sebelum rekanan memperbaiki pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB yang ada.
"Kami akan pantau terus pekerjaan tersebut dan bila tidak ada tindak lanjut kami akan minta aparat penegak hukum untuk memeriksa kebocoran anggaran tersebut. Pekerjaan ini jelas merugikan negara jadi wajar saja masyarakat mengeluhkan hasil dari pekerjaan dan kami minta kadis untuk meninjau langsung pekerjaan, agar matanya terbuka jika proyek itu tidak beres dan bermasalah,” pungkasnya. (dan)

Wanita Parubaya Tewas Ditaman GOR ME

Muara Enim, SN

Seorang wanita tanpa identitas yang diperkirakan berusia 35 tahun mengenakan pakaian daster warna merah tua ditemukan tak bernyawa lagi di siring dinding taman Gedung Olahraga (GOR) Pancasila Muara Enim (ME), Senin (11/12) sekitar pukul 05.30 WIB.
Dari informasi yang dihimpun dilapangan, ditemukannya jasad korban, bermula saat, Irawan yang merupakan petugas UPTD GOR akan membersihkan dan mematikan lampu taman di lokasi.
Tanpa diduganya, di siring dinding taman yang dalamnya hanya setengah meter terlihat sesosok tubuh yang mengapung dengan posisi terlungkup dengan mengenakan pakaian daster warna merah tua.
Tak ayal, Irawan pun kaget, lalu dilaporkannya ke Polres Muara Enim. Mengingat, lokasi terletak di pinggir jalan raya, penemuan mayat itu pun menjadi tontonan warga dan pengendara baik sepeda motor maupun mobil ketika melintas.
Tak lama kemudian, Tim Identifikasi Polres Muara Enim mendatangi TKP sekaligus melarikan mayat korban ke Rumah Sakit HM Rabain untuk dilakukan visum. Anehnya, korban tak mengenakan celana dalam. Di tempat tersebut ditemukan sandal warna hijau milik korban.
Dari pengakuan Irawan, pagi tersebut dia tak menyangka kalau melihat jasad wanita parubaya tak benyawa lagi ditaman GOR. Atas kejadian tersebut, dia melaporkannya ke Polres Muara Enim.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi, membenarkan kejadian tersebut. Mengenai penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan petugas. (yud)

Kasus Nunun dan Miranda Gultom yang Bertele-tele

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

BILA kita melihat perjalanan kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI. Kentara sekali pengusutannya sangat bertele-tele. Terlalu banyak hal yang ditutupi dari kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI.
Bisa jadi KPK sengaja mengulur waktu, karena banyak kepentingan di belakang kasus ini. Contohnya yang diduga kuat memberikan uang suap Nunun Nurbaeti, sudah sangat lamam lari ke luar negeri. Dan bagaimana dengan
Miranda Gultom sendiri? KPK harus fair untuk menangani kasus ini, kalau tidak cibiran akan kembali datang untuk komisi ini.
Sebelumnya banyak sekali hal-hal janggal yang berupa temuan baru di persidangan yang harusnya cepat ditindaklanjuti. Misalnya, ternyata Paskah Suzetta pernah bertemu dengan Nunun Nurbaeti jauh sebelum pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI. Ini harusnya hal yang menarik untuk mencari data dan bukti baru.
Keanehan lagi yang sangat nampak dari kasus ini, biasanya untuk penyelidikan kasus korupsi dimulai dengan penyuap, penerima suap, dan motif suap. Tetapi, yang dilakukan KPK justru sebaliknya. KPK hanya mengusut penerima suap, sedangkan penyuapnya belum ditelusuri. Bahkan penahanan terhadap tersangka pun terkesan tiba-tiba karena kasus ini baru diusut lagi. Padahal, sebelumnya sudah ada yang disidangkan.
KPK sendiri dalam perjalanan pegusutan kasus ini
sempat tarik ulur mencari sosok penyuap para mantan anggota dewan.
Ini kan sangat lucu, KPK menjadi bahan tertawaan. Sejak awal, hadirkan Nunun dan Miranda, mustahil mereka tak tahu dari mana asal uang tersebut. Karena tak mungkin yang memberikan uang tersebut tak punya hubungan dengan Miranda. Apa urusannya tiba-tiba ada yang memberi uang kepada anggota DPR dengan suruhan memilih Miranda.
Dengan banyak temuan kejanggalan ini, kasus ini dijadikan motif dendam politik, karena maaf-maaf saja penyelidikan dan penahanan para tersangka kasus ini bersamaan dengan berjalannya hak angket pajak di DPR dan pengusutan kasus Century.
Jadi sangat benar kalau banyak yang mempertanyakan keputusan KPK untuk penyelidikan tersebut.
Kita berharap KPK bisa adil untuk menangani kasus ini. Sudahlah wahai KPK, jangan lagi banyak alasan dengan menyatakan sedang mencari bukti kuat untuk menarik Miranda di kasus ini. Karena terpilihnya saja lewat suap, ya ini suatu langkah hukum kuat untuk mengusutnya.
Seperti diketahui nama mantan DGS BI Miranda Gultom disebut dalam dakwaan lima tersangka kasus dugaan suap pemenangannya sebagai DGS BI pada 2004 silam, yaitu Agus Condro, Max Moein, William Tutuarima, Poltak Sitorus dan Rusman Lumbantoruan.
Miranda disebut menjanjikan para anggota Komisi IX periode 1999-2004 uang senilai Rp 300 juta sampai Rp 500 juta, jika mereka bersedia memilih dirinya menjadi DGS Bank Indonesia kala itu. KPK sendiri harusnya mencatat nama Miranda sudah disebut berulangkali.
Tetapi masih saja berkilah KPK masih membutuhkan bukti permulaan yang cukup untuk dapat memproses hukum Miranda. Karena pengakuan para tersangka dianggap tidak cukup untuk membuat KPK dapat memproses hukum Miranda. (***)

Mura Terima Bantuan 12 Unit Mobil Internet

Musi Rawas, SN
Untuk mewujudkan pemerataan sebaran akses informasi dan teknologi di Musi Rawas, Kementerian Informasi dan Komunikasi memberikan bantuan berupa 12 unit mobil internet.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) kabupaten Musi Rawas, Ari Narsa JS, mobil internet ini nantinya akan dikelola langsung oleh masyarakat. Sebab dengan adanya bantuan mobil internet ini nantinya bisa difungsikan untuk akses internet bagi masyarakat.
“Karena sifatnya mobile maka dimanapun nantinya masyarakat bias memanfaatkannya,” katanya, Senin (12/12).
Dikatakannya, mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) ini dilengkapi dengan peralatan berupa enam unit perangkat komputer ditambah server, genset, televisi. Untuk pengelolaannya akan diserahkan langsung kepada masyarakat dengan mekanisme yang nantinya diatur agar semua lapisan masyarakat bisa memanfaatkannya.
“Nanti dalam hal pengelolaannya akan kita atur agar semua bisa menikmatinya,” tambahnya.
Sementara Wakil Bupati Musi Rawas, H. Hendra Gunawan yang menerima langsung mobil internet tersebut mengatakan bahwa bantuan ini akan banyak mendatangkan manfaat. Selain pemerataan infomasi dan teknologi juga akses internet akan terasa lebih mudah.
"Banyak sekali manfaatnya, masyarakat bisa mengakses internet yang dikelola oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Karena sifatnya mobile, dimana saja bisa diakses," demikian tandasnya. (fik)

Dewan Minta Aset Wisata Ditertibkan

Pagaralam, SN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kota Pagaralam, meminta aset wisata yang masih merupakan milik perseorangan harus ditertibkan dan sudah semestinya dilakukan pembebasan jadi milik pemerintah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).
"Kita mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam mendata ulang semua aset wisata yang dijadikan milik pribadi, untuk sesegera mungkin melakukan pembebasan, karena kalau tidak akan merugikan daerah dalam sektor pemasukan," ungkap Wakil Ketua I DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal, SH, Senin (12/12).
Menurutnya, tempat wisata tidak akan berkembang jika masih jadi milik pribadi. "Masih ada beberapa aset wisata yang diklaim masyarakat setempat, seperti air terjun Curup Embun, air terjun Curup Mangkok, air terjun Lematang, curup Peghing, hutan bambu dan termasuk lokasi wisata megalit.
Rasmizal menambahkan, demikian juga dengan tiga kolam berukuran sekitar antara 3 hingga 4 hektare yang terdapat diberbagai daerah seperti tebad Reban di Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagaralam Utara, tebad Muaratenang di Kelurahan Kancediwe, Kecamatan Dempo Selatan, di tebad Tanjungaro, di Kelurahan Rebah Tinggi, dan beberapa lainnya.
"Sebetulnya aset wisata itu harus dikelola pemerintah tidak lagi dikuasai pribadi masyarakat dan demikian juga dengan lahan perlu dilakukan pembebasan. Namun pemerintah harus bersikap persuasif jangan menggunakan kekuasaan agar masyarakat mengerti demi kemajuan daerah," ungkapnya.
Kalau aset itu, kata dia, masih dimiliki masyarakat yang jelas pemeliharaan dan pelestariannya pun tidak akan maksimal. Contohnya saja lahan yang terdapat megalit atau peninggalan sejarah tidak satupun terjaga keasliannya.
"Ketidak mengertian masyarakat dapat merusak alam dan kawasan yang nantinya menjadi cagar budaya dan lokasi wisata. Perlu menjadi perhatian pemerintah kota untuk menyelamatkan berbagai aset wisata tersebut karena kalau tidak salah satu sumber pendapatan asli daerah akan hilang. Kalau ini dibiarkan jadi milik pribadi, yang jelas warga akan kesulitan biaya perawatan dan pengelolaanya tidak akan maksimal dilakukan," ungkapnya..
Menurut dia, Pemkot Pagaralam harus bertindak cepat membebaskan lahan yang terdapat sejumlah aset wisata, agar tidak tumpang tindih kepemilikan, sebab saat ini dewan menilai masih banyak lahan terdapat aset wisata belum dibebaskan.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati mengatakan, memang persoalan yang dihadapi pemerintah sebagian besar aset wisata masih dikelola warga setempat, karena selama ini kebanyakan lahan itu menjadi tempat pemeliharaan kopi dan persawahan.
Sehingga dengan keadaan tersebut, kata dia, pemerintah juga kesulitan untuk melakukan pembebasan. Kondisi inilah membuat berbagai aset daerah tersebut belum direhab dan membangun sarana pendukung lainnya.
"Kita akan jadikan pertibanganan kedepannya untuk mendata kembali semua aset wisata, sehingga dapat mempermudah pebebasan dan termasuk diusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda)," katanya. (asn)

Januari 2012, Dermaga 35 Ilir dipindahkan ke TAA

Palembang, SN

Penyeberangan Palembang - Bangka Belitung (Babel) yang biasanya melalui dermaga 35 ilir, pada akhir Januari 2012 dipastikan sudah berpindah ke pelabuhan Tanjung Api-api (TAA).
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Sumsel, Ir H Sarimuda, ditemui di kantor gubernur Sumsel, Senin (12/12).
Sarimuda mengungkapkan, paling lambat pada minggu ketiga Januari atau akhir Januari 2012, pemindahan dermaga 35 ilir ke TAA sudah dilakukan, dan rencananya pemidahan dermaga tersebut akan disaksikan langsung Menteri Perhubungan RI.
Menurut Sarimuda, dengan dilakukannya pemindahan ini masyarakat Palembang yang akan ke Babel dapat lebih cepat sampai karena waktu tempuhnya hanya 3-4 jam.
“Dengan dilakukannya pemindahan ini maka dapat menghemat waktu atau jarak tempuh. Kalau dari Dermaga 35 Ilir waktunya 9 jam sedangkan kalau dari TAA hanya 4 jam,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan Sarimuda, untuk Infrastruktur di pelabuhan TAA sendiri sudah tersedia atau sudah selesai.
“Jalan Utama ke Dermaga sudah selesai dibangun, untuk transportasi kita sudah beroperasi 2 unit bus Damri saat ini. Nanti akan kita sesuaikan dengan jumlah penumpang jika ada peningkatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan uji coba kelayakan dermaga yang baru dan hasilnya dermaga tersebut layak dipakai. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan uji coba jalur angkutan massal perintis (bus khusus) yang dilakukan sejak satu tahun terakhir.
"Kedepannya, pelayanan kapal cepat (jetfoil) yang selama ini berada di Pelabuhan Boombaru 5 Ilir Palembang juga akan dipindahkan ke TAA tetapi untuk waktunya masih belum ditentukan,” ungkapnya.
Selanjutnya kata Sarimuda, untuk dermaga 35 ilir tetap akan di fungsikan, tetapi hanya menjadi pelabuhan lokal. "Dermaga 35 ilir ini tidak akan ditutup karena akan digunakan untuk dermaga tongkang dan kapal kecil,” tutupnya. (awj)