Edisi Cetak ke 523, Rabu 28 Desember 2011

Edisi Cetak ke 523, Rabu 28 Desember 2011

Jalintim Banyak Lobang, Truk Hantam Fuso

Kayuagung, SN
Perbaikan Jalintim OKI memang selalu dilakukan setiap tahun terutama menjelang lebaran Fitri. Namun kondisi mulusnya jalan hanya bertahan kurang dari setahun sehingga Jalintim kembali mengalami kerusakan dan berlobang.
Kerusakan jalan dan lobang menganga ini kerap menjadi pemicu Lakalantas di sepanjang Jalintim OKI. Seperti yang terjadi Senin (26/12) malam lalu. Truk bermuatan barang ekspedisi menghantam bagian belakang fuso yang berada di depannya di Jalintim Desa Banding Anyar Kayuagung.
Akibat Lakalantas ini memang tidak ada korban jiwa, namun sopir dan kernet truk mengalami luka-luka ringan serta bagian depan truknya rusak berat. Sedangkan fuso yang ditabraknya justru melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan insiden itu.
Sopir truk B 9194 SI bernama Jon (39) didampingi kernetnya bernama Roy (21) ditemui di lokasi kejadian mengatakan, truk dan fuso berjalan beriringan dari arah Teluk Gelam menuju perkotaan Kayuagung. Saat di lokasi kejadian, fuso yang berada di depan tiba-tiba melakukan pengereman mendadak.
Kondisi inilah yang lambat diantisipasi dirinya saat mengendarai truk di belakang fuso. Kontan saja, truknya menghantam bagian belakang fuso yang berada di depan truknya. Usai kejadian, dirinya sempat mengalami trauma dan sulit berjalan.
Katanya, selama dirinya membawa barang eksedisi berbagai tujuan yang semuanya melintasi Jalintim OKI, ia sering melihat banyak terjadi Lakalantas. Pemicunya kata dia, kondisi jalan yang kerap rusak, minimnya rambu lalu lintas dan sopir yang mengantuk.
Kasat Lantas Polres OK AKP I Ketut SH SIK diwakili anggota Unit Pos Lakalantas Kayuagung Edison membenarkan terjadi insiden tersebut. Pihaknya sudah mendata truk dan identitas sopirnya namun fuso yang ditabrak melarikan diri. (iso)

Bawa Sabu, Pecatan Polisi Diringkus

Kayuagung, SN
Bamam SH yang pernah menjadi anggota Polri dan berdinas di Polres Lampung Timur namun dipecat, diringkus jajaran Polres Mesuji OKI karena memiliki Narkoba jenis sabu-sabu, Minggu (25/12) malam saat mendatangi Mapolsek Mesuji.
Tertangkapnya tersangka ini bermula saat ia mendatangi Polsek Mesuji OKI untuk menyelesaikan sebuah kasus Curas yang melibatkan anggota keluarganya. Namun cara dia berkomunikasi di Polsek itu, tidak sopan sehingga mencurigakan petugas.
Kapolsek Mesuji AKP Dwi Handoko didampingi Kasatreskrim Bripka Edward Alex Rais kemarin menerangkan, selain mengamankan tersangka pihaknya juga menyita 13 jie sabu-sabu dan sajam dari dalam tas sandang milik tersangka.
Kata Alex, kedatangan tersangka ke kantornya untuk mengambil barang bukti motor yang disita polisi karena terkait dugaan Curas, pelaku Curasnya diduga masih keluarga tersangka yang kini buron.
Polsek Mesuji kini sedang memburu Iwok yang masih tercatat sebagai keluarganya tersangka. Karena saat tersangka ditangkap dan memiliki sabu-sabu, Iwok langsung melarikan diri. Karena Iwok ikut bersama tersangka mendatangi Polsek Mesuji.
Kasatres Narkoba Polres OKI AKP Yusuf kemarin mengatakan, pihaknya sudah menerima serahan tersangka dari Polsek Mesuji yang kini sedang diproses lebih lanjut. Yusuf membenarkan apabila tersangka merupakan pecatan anggota Polri yang dulunya bertugas di Lampung. (iso)

Jalan Kayuagung-Jakabaring Minim Rambu

Kayuagung, SN
Jalan alternatif dari Kayuagung menuju Palembang rute Kayuagung-SP Padang, Jejawi-Rambutan hingga Jakabaring Palembang sejak puluhan tahun lalu hingga kini tetap bertahan minim rambu-rambu lalu lintas. Kondisi seperti sangat membahayakan pengguna jalan.
Rute jalan tersebut memang ada rambu-rambu lalu lintas yang sudah terpasang, namun jumlah sangat sedikit dan tidak sebanding dengan panjangnya jalan. Apalagi rambu-rambu yang sudah terpasang kondisinya banyak yang rusak dan tidak bisa membantu pengguna warga yang melintas.
Pantauan selama ini, kendaraan yang melintasi jalan tersebut cukup ramai dan padat. Pengguna jalan memakai jalan ini karena menghindari Jalintim Palembang-OI-OKI yang rawan kemacetan. Berbagai jenis dan ukuran kendaraan setiap hari melintasi jalan ini kecuali bus AKAP dan fuso serta tronton.
Kilik (30) warga SP Padang ditemui kemarin mengatakan, kondisi jalan ini cukup baik sehingga banyak warga yang lewat baik dari arah Kayuagung menuju Palembang dan sebaliknya. Memang jarak tempuhnya cukup jauh namun jarang macet.
Katanya, di sepanjang rute itu banyak pemukiman padat penduduk di sisi jalan, sisi lainnya merupakan sungai. Sedangkan untuk di kecamatan lain juga demikian bahkan ada yang kedua sisi jalan merupakan hutan atau perkebunan.
”Kalau di pemukiman penduduk, penerangan memakai lampu penduduk jadi pandangan jalan cukup terang. Tapi saat berada bukan di pemukiman penduduk, tak ada lampu penerangan padahal banyak tikungan tajam,”kata dia.
Kasatlantas Polres OKI AKP I Ketut S SH SIK dikonfirmasi menjelaskan, pemasangan rambu jalan bukan wewenang pihaknya. Namun partisipasi Polres OKI berupa memberikan sosialisasi dan imbauan untuk tertib berlalulintas. (iso)

Kades Nantikan Realisasi Rp 1 M

Sekayu, SN
Sejumlah Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menantikan realisasi program Rp 1 miliar untuk satu desa yang dijanjikan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2012-2017. Macam-macam keinginan dan rencana pun kerap menjadi buah bibir untuk membelanjakan uang tersebut.
Bantuan satu desa Rp 1 miliar ini, merupakan program unggulan yang dijanjikan pasangan Pahri Azhari-Beni Hernedi jika terpilih dalam Pemilukada 27 September lalu. Mimpi keduanya pun jadi kenyataan. Setelah dipastikan terpilih, kini giliran masyarakat menagih janji. Program ini pun menjadi salah satu perbincangan hangat di kalangan masyarakat, khususnya Kades belakangan ini.
Kades Mulyorejo di Kecamatan Sungaililin, Sumarno mengaku sudah tidak sabar menerima bantuan dana tersebut. Namun hingga kini pihaknya belum mengetahui kapan itu akan direalisasikan. Meski demikian, pihaknya tidak bermaksud jumawa, karena memang masa kepemimpinan bupati terpilih belum dimulai.
“Program ini tentu akan sangat membantu pembangunan di desa kita. Tetapi kita belum tahu aturan mainnya, dan masih menunggu petunjuk dari Pemkab Muba. Yang pasti, semuanya akan dimulai dari musyawarah dan keinginan warga kita,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Kades Babat di Kecamatan Babatsupat, Fauzer Umar. Menurut dia, belum ada informasi terkait kapan realisasi program tersebut, termasuk petunjuk pelaksanaannya. Namun sebagai pimpinan desa, dirinya berharap dipercaya untuk membangun desa lebih baik melalui dana tersebut.
“Jangan tanya untuk apa uang itu. Ada banyak hal yang bisa kita perbuat dengan bantuan dana tersebut. Yang jelas, prioritas kita adalah kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak,” katanya.
Dari Kecamatan Keluang, Kades Tenggaro Hendri berpendapat, di balik kegembiraan bakal menerima Rp 1 miliar, ada tanggung jawab besar. Namun pihaknya, selalu siap mengikuti aturan dan prosedur terkait penggunaan dana tersebut.
“Mudah-mudahan jika itu terealisasi, kita bisa segera melakukan pemerataan pembangunan di desa kita. Kita juga tidak akan bekerja sendiri, banyak pihak kompeten yang akan dilibatkan. Agar betul-betul berjalan sesuai harapan,” tukasnya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, pihaknya akan segera merealisasikan Rp 1 miliar untuk satu desa mulai 2012 mendatang. Namun untuk menuju realisasi tersebut, terlebih dahulu Pemkab Muba akan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya terlebih dahulu.
“Realisasi pasti. Tapi kita harus benar-benar siap. Sebab dana ini tidak sedikit. Untuk 2012, kita mulai pilot projeck untuk 50 desa dulu,” kata Pahri, meski belum bisa menyebutkan desa mana dulu.
Dijelaskan, tujuan program ini tidak lain untuk membuat desa mandiri dengan terlibat langsung dalam pembangunan di desa masing-masing sesuai keinginan warganya. Meski demikian, ada aturan yang tetap harus dijalankan. Termasuk dalam pembelanjaan atau pemanfaatannya.
“Uang ini 70 persen wajib untuk pembangunan fisik dan 30 persennya untuk tunjangan, termasuk honor perangkat. Pencairannya pun tidak sekaligus, melainkan berdasarkan usulan,” jelasnya.
Anggota Dewan Komisi III DPRD Muba Iin Febrianto berpendapat, realisasi program masyarakat desa mandiri melalui kucuran dana Rp 1 miliar untuk satu desa harus dipertimbangkan matang-matang. Jika tidak, bukan mustahil niat baik pemerintah daerah ini malah blunder dan membawa petaka. Politikus dari Partai Demokrat ini pun menyarankan agar Pemkab Muba mengupayakan konsultan dalam setiap proyek pembangunan terkait dana tersebut. Jika perlu, setiap kecamatan ada konsultan khusus.
“Uang Rp 1 M itu bukan sedikit. Di balik itu ada tanggung jawab yang besar baik bagi penerima maupun pemberi. Saran saya, sebelum direalisasikan pemerintah harus menguji kesiapan aparat desanya,” kata Iin, seraya menegaskan pihaknya siap mengawasi pemanfaatan dana dimaksud. (her)

2012 Bantuan Perumahan PNS Naik

Palembang, SN
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bekerja sama dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) kembali memberikan bantuan uang muka (BUM) dan biaya membangun (BM) perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan nilai yang lebih besar. Jika tahun lalu hanya Rp10 juta, maka mulai tahun 2012 nilai bantuan naik menjadi Rp15 juta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Husni Thamrin mengatakan, adanya bantuan ini diharapkan dapat memudahkan PNS di lingkungan Pemkot Palembang yang akan membeli rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atau membangun rumah di tanah sendiri dengan fasilitas Kredit Membangun Rumah (KMR). Untuk itu, diimbau kepada PNS yang membutuhkan program ini, memanfaatkan layanan tersebut.
“Kita harapkan tidak ada lagi PNS yang tidak punya rumah karena salah satu wujud sejahtera adalah memiliki rumah. Kita akan mendata dan memverifikasi PNS yang ada. Akan kita prioritaskan dulu PNS yang belum punya rumah,”tegas Husni di sela-sela acara ‘pertemuan bisnis penyaluran program layanan BUM/BM Rp15 juta’ di Hotel Jayakarta Daira, kemarin.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Perencanaan Program dan Evaluasi Bapertarum PNS Eddy Pudjianto mengatakan, pihaknya memberikan kuota untuk tahun 2012 sebanyak 40.000 rumah untuk seluruh PNS di Indonesia. Angka ini menunjukkan kenaikan dua kali lipat dari kuota tahun 2011 sebanyak 10.000 rumah. Dengan adanya peningkatan nilai bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan minat PNS untuk menggunakan layanan Bapertarum. Mengingat penyerapan kuota bantuan perumahan tahun 2011 ini masih sangat minim, hingga saat ini saja belum mencapai 100 rumah yang diajukan.
“Sebenarnya tidak ada kendala dalam pengaturan, tapi memang mungkin masih banyak PNS yang belum paham untuk menggunakan layanan Bapertarum ini. Karena itu, kita terus lakukan sosialisasi seperti kegiatan hari ini dengan mendatangkan para stakeholder. Semoga target 40.000 rumah bisa terserap semuanya,” harap Eddy.
Eddy menjelaskan, dana Rp15 juta ini bersumber dari iuran Taperum PNS yang terkumpul dari seluruh PNS. Dimulai sejak diangkat, PNS membayar iuran perbulannya sesuai golongan. Untuk golongan IV sebesar Rp10.000 perbulan, golongan III Rp7.000, golongan II Rp5.000, dan golongan I Rp3.000. Kalau layanan ini tidak digunakan maka uang tersebut akan dikembalikan saat pensiun. “Adapun bagi PNS yang tidak menggunakan layanan ini sampai pensiun, kami yakinkan akan dilakukan pengembalian iuran,”ujarnya.
Eddy menjelaskan, dari total Rp15 juta tersebut, ada bantuan yang tidak dikembalikan dan dikembalikan ke pemerintah. Nilainya sesuai dengan golongan dan bisa dicicil perbulan. Untuk golongan I, misalnya, bantuan yang tidak dikembalikan nilainya Rp1,2 juta dengan cicilan mulai dari Rp 118.407 perbulan, golongan II Rp1,5 juta dengan cicilan Rp115.833 perbulan, dan golongan III Rp1,8 juta dengan cicilan Rp113.259 perbulan. “Hal ini diupayakan agar tidak memberatkan PNS karena akan langsung dipotong dari gaji perbulan,”kata dia.
Sedangkan bantuan yang dikembalikan, untuk golongan I Rp13,8 juta, golongan II Rp13,5 juta, dan golongan III Rp13,2 juta. “Bantuan yang dikembalikan ini dikenakan bunga maksimal 6% pertahun dengan masa pengembalian jangka waktu 15 tahun,” jelasnya.
Untuk pengajuan, tambah Eddy, cukup mengisi formulir permohonan yang direkomendasikan oleh atasan di masing-masing SKPD. Lampirkan salinan kartu pegawai dan SK kepangkatan terakhir, termasuk surat pernyataan belum memiliki rumah serta berkas dokumen pengajuan kredit lainnya yang dipersyaratkan pihak bank pelaksana, yakni Bank BTN atau Bank Bukopin.(win)

300 Lahan Pertanian di Palembang Hilang

Palembang, SN
Sejumlah pembangunan dan pengembangan wilayah pinggiran kota menjadi penyebab banyaknya ratusan hectare areal pertanian di Kota Palembang hilang.lebih ironisnya lagi berkurangnya lahan pertanian ini terus terjadi setiap tahunnya.
Kepala Dinas Perikanan, Perternakan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang Sudirman Tegoeh melalui Kepala Bidang (kabid) Tanaman Pangan dan Holtikultura DP2K Kota Palembang Hj Heralina mengatakan pihaknya tengan berupaya mensosialisasikan Undang-undang larangan penimbunan lahan pertanian. Khususnya untuk dilahan pertanian yang ada.
“ Kita lupa UU no berapa hanya saja kita akan terus melakukan sosialisasi. Salah satu pencegahannya tentang larangan penimbunan lahan pertanian, khususnya kawasan Kecamatan Kalidoni dan Gandus Palembang, karena dua kawasan ini akan terus dikembangkan untuk menjadi lahan pertanian,”jelasnya Selasa (27/12) saat ditemui di ruang kerjanya.
Lahan yang banyak dilakukan penimbunan ini kata Heralina, kebanyakan terjadi dilahan pertanian dikawasan Kertapati, Plaju dan Sematang Borang.
“ Kalau kita akumulasikan hingga tahun ini telah mencapai 300 ha lahan pertanian telah disulap menjadi rumah dan ruko-ruko,hingga saat inipun terus berkurang dari lahan pertanian yang ada 8.133 ha”katanya.

Mayoritas lahan tanam padi yang ada di Kota ini, masih katanya, terdiri dari tanam padi dilahan lebak yang menempati luas 40-60 kilo, lebak dangkal dan lebak dalam yang sisitem penyemaiannya atau cocok tanam dilakukan pada pertengah tahun mengingat pada tahun ini tidak terjadi arus pasang sungai.
“Sekarang untuk bidang pertanian kosong. Petani belum mulai bergerak untuk mengolah tanah, karena sekarang sedang mulai air pasang. Jadi belum menyemai. Untuk sekali tanamnya, dalam setahun biasnay dilkukan pada bulan Maret,”jelasnya.
Heralina juga menjelaskan meski banyaknya lahan tanam hilang akibat penimbunan, produksi padi di Kota Palembang tidak mengalami penurunan bahkan setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 5 persen.
Kalau 2010 hasil panen raya kita hanya mencapai 3,8 ton pertahunnya nah tahun ini mencapai 4,2 ton pertahunya,”jelasnya.
Ditahun 2012 ini, pihaknya akan melakukan penyebaran benih padi untuk 400 kelompok tani yang ada.yang tersebar di kawasan Gandus, Kertapati, Kalidoni dan Sematang Borang.
“ 25 ribu benih padi untuk dibagikan kepada 400 kelompok tani untuk disebar dilahan seluas 6.650 hektar dari luas keseluruhan 8.133 dari wilayah Gandus, Kalidoni, Kertapati dan Sematang Borang,”jelasnya.
Benih yang akan disebar katanya termasuk benih yang memiliki kualitas terbaik untuk tanaman padi, sehingga hasil produksi padi akan terus mengalami peningkatan.
“ Jenis IR42, Ciherang, IR64 dan lokal. Benih jenis ini dirasakan kualitasnya cukup bagus yang mana untuk pencapaian hasil panen setiap tahun terus mengalami peningkatan 5 persen,”katanya.
Ditempat yang sana Kasi Tanaman Pangan dan Holtikultura DP2K Palembang, H Suyatno menambahkan pihaknya berusaha maksimal untuk memanfaatkan ruang lahan pertanian yang ada agar menghasilkan panen tidak hanya satu kali dalam setahun melainkan dua kali. Salah satunya memanfaatkan sisa lahan pertanian 25 kilo perhektar dari 8.133 hektar didaerah Kalidoni.
“ Setiap tahan bertambah luas lahan pertanian dengan cara dalam setahun misalnya kita tanam dua kali. Jadi dalam setahun tidak satu kali panennya, tapi dua kali panen. Seperti didaerah tertentu yakni di Kalidoni,” jelasnya.
Kalidoni sendiri, menjadi kawasan kedua untuk andalan penghasil produksi padi yang ada. “Gandus potensinya 3000 hektar, dan sudah ditanami 1800 hektar. Termasuk kalidoni. " Tapi saya lupa berapa luas lahan pertaniannya yang sudah ditanami ". Untuk Kalidoni nomor dua luas potensi pertaniannya setelah Gandus,” pungkasnya.(win)

Transmigrasi Tidak Tersedia Lahan

Empat Lawang, SN
Tidak tersedianya lahan untuk dijadikan lokasi penempatan transimigrasi membuat Pemkab Empat Lawang beberapa kali harus menolak permintaan daerah lain termasuk pemerintah pusat untuk menempatkan transmigran di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Dinsosnakertrans) Empatlawang Aminudin mengatakan, permintaan untuk menempatkan transmigran khususnya dari pulau Jawa sudah beberapa kali. Namun menurutnya, hal tersebut tidak bisa dipenuhi, karena tidak tersedianya lahan. Apalagi menurutnya, permintaan tersebut dalam jumlah sedikit, mencapai puluhan bahkan ratusan hektar.
“Jelas kita tidak memiliki lahan dengan jumlah sebanyak itu, jadi terpaksa tidak bisa kita penuhi,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk beberapa daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) memang ada beberapa daerah yang menyediakan lahan untuk transmigran baik dari pulau Jawa maupun lokal. Namun menurutnya, hal itu karena ketersediaan lahan diwilayah masing-masing.
Dia mencontohkan, untuk kabupaten Banyuasin beberapa tahun ini menerima transmigran dari pulau Jawa. Hal itu menurutnya, secara kewilayahan, banyak lahan di Banyuasin yang memang belum tergarap, terutama di wilayah lahan pasang surut.
Untuk tahun 2012 pihaknya akan kembali melakukan inventarisir ketersediaan lahan di Empatlawang secara menyeluruh. Sehingga, saat kembali ada permintaan penempatan transmigran terutama dari pemerintah pusat, kemungkinan besar bisa dipenuhi. Namun menurutnya, dirinya meyakini lokasinya tidak pada satu titik, kemungkinan menyebar di delapan kecamatan di Empat Lawang.
“Kalau untuk satu titik dalam jumlah yang luas dan banyak jelas tidak ada, paling-paling dalam satu kecamatan ada lima hektar dan itu menyebar,” ujarnya.
Sementara menurut tokoh masyarakat Empat Lawang Abuhasan Azhari, pemerintah daerah haruslah teliti saat akan menempatkan transmigran terutama di wilayah kabupaten Empatlawang.
Menurutnya, kebijakan dari Pemkab Empat Lawang untuk melakukan penolakan, sejauh ini dipandang adalah langkah yang tepat. Apalagi alasannya, karena ketersediaan lahan yang ada belum dipastikan. Karena menurutnya, hal yang paling utama harus dilakukan jika ingin menempatkan transmigran adalah memastikan hal dan kepemilikan lahan.
“Jika hal itu tidak dilakukan, jelas akan menimbulkan masalah dikemudian hari,” jelasnya.
Dikatakannya, untuk saat ini memang ketersediaan lahan khususnya untuk pertanian sudah sangat sedikit sekali. Karena secara kepemilikan, banyak tanah atau lahan yang sudah dimiliki warga, khususnya kepemilikan tanah adat. Sehingga jika dipaksakan untuk ditempati oleh pendatang, apalagi tanpa pelepasan yang jelas, hal itu jelas akan menimbulkan konflik. Apalagi menurutnya, secara kewilayahan Empatlawang banyak yang termasuk kedalam hutan kawasan.
“Mayoritas masyarakat Empatlawang adalah petani, saya yakin untuk masyarakat lokal saja masih banyak yang kurang, apalagi untuk pendatang,” ujarnya. (eko)

Satu SKPD, Hanya Boleh Dua Mobdin

Musi Rawas, SN

Instruksi Bupati Musi Rawas (Mura) tentang pelarangan pemakaian mobil dinas (Mobdin) bagi pejabat akan segera dicabut, pejabat diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas hanya saja untuk satu dinas mendapat jatah dua mobil dinas.
Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Pemkab Musi Rawas H. Gotri Suyanto, setiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) akan dijatah dua mobil dinas. Satu untuk pejabat setara eselon II dan satu untuk pejabat eselon IIIA di setiap SKPD.
"Sudah ditetapkan untuk penggunaan mobil dinas untuk SKPD hanya ada dua moil dinas, sisa mobil yang ada akan di pool kan," ujarnya, Selasa (27/12).
Dijelaskannya, untuk mobil dinas atau kendaraan dinas yang lain tetap boleh digunakan hanya saja prosedurnya adalah pinjam pakai apabila, suatu dinas atau SKPD mempunyai kegiatan yang membutuhkan kendaraan dinas.
Sementara An (40), salah seorang pejabat dilingkungan kabupaten Musi Rawas menyambut baik pencabutan instruksi bupati terkait pelarangan penggunaan mobil dinas. Sebab, kendaraan dinas cukup penting untuk menunjang berbagai tugas kedinasan atau pekerjaan pejabat dilingkungan SKPD.
Namun katanya, kalau kendaraan lainnya bisa digunakan dengan cara pinjam pakai apabila ada kegiatan hal tersubut juga sangat baik untuk keteraturan penggunaan kendaraan dinas tersebut.
“Kita menyambut baik pencabutan instruksi bupati terkait larangan penggunaan mobil dinas yang mulai di berlakukan 4 Januari 2012 mendatang, terkait kendaraan lainnya yang bersifat pinjam pakai apabila ada kegiatan hal tersebut juga dinilai tepat untuk keteraturaan penggunaan kendaraan dinas itu sendiri,” jelasnya.
Sebagaiman di ketahui mobil dinas yang ada di pemerintah kabupaten Musi Rawas jumlahnya lebih dari 300 unit, Sementara jumlah SKPD hanya 67, belum lagi ditambah dengan kendaraan dinas roda dua. (fik)

12 Honorer Batal Jadi CPNS

Pagaralam, SN
Sebanyak 12 honorer di lingkungan Pemkot Pagaralam, batal diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Kepala BKD Kota Pagaralam, Drs H Syafrudin Msi mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan sebanyak 193 honorer kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk diangkat menjadi CPNS, namun yang memenuhi persyaratan hanya 181 orang.
"Hingga saat ini baru ada informasi jika 181 orang yang memenuhi syarat untuk diresmikan menjadi CPNS formasi honorer 2011, sedangkan sisanya 12 orang lagi terkendala persyaratan administrasi, seperti masa kerja menjadi tenaga honorer selama lima tahun terputus," ungkap Syafrudin.
Ia mengimbau bagi pegawai honorer yang dinyatakan lulus menjadi CPNS, BKD tidak melakukan pemungutan seperti isu yang beredar yakni, bagi yang lulus harus menyetor Rp 5 juta.
"Jangan sampai kesempatan ini dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab dengan mendatangi pegawai honorer untuk menyetor uang kelulusan dan dengan mengirim uang melalui rekening bank. Kita belum mengetahui 12 orang yang tidak lulus bagaimana mau meminta uang kelulusan. Mereka ada yang berhenti satu hingga tiga bulan setelah itu sambung kembali, kita bisa lihat dari slip atau absensi saat menerima gaji setiap bulan," ungkapnya.
Dia mengatakan, untuk tenaga honorer merupakan yang terakhir dilakukan pengangkatan berdasarkan peraturan masa kerja selama lima tahun sejak 2005 lalu.
Syafrudin memaparkan, CPNS di Kota Pagaralam yang lulus 2010 berjumlah 548 orang. Diharapkan seluruh SK CPNS formasi 2010 itu cepat diterbitkan sehingga mereka bisa segera dilantik.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal SH mengatakan, seharusnya persyaratan yang diajukan diperiksa lebih teliti dan dapat dilengkapi agar SK CPNS bagi honorer semuanya bisa diterbitkan.
"Namun kecuali ada honorer yang tidak bisa melengkapi berkas sesuai persyaratan yang ditentukan. Sering terjadi ada yang tidak teliti dalam melengkapi berkas-berkas administrasi, akibatnya menjadi ganjalan dalam pengangkatan menjadi CPNS," ungkap dia.
Hal yang mesti diwaspadai, yakni berkas tidak ditindaklanjuti BKD untuk diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara, ketika ada peserta mengusulkan data baru untuk melengkapi.
”Hal-hal seperti inilah yang mesti dihindari. BKD mesti bekerja profesional, jangan sampai para honorer yang dinyatakan lulus seleksi, tapi posisinya menjadi tidak aman karena persyaratannya masih belum lengkap,” ungkapnya. (asn)

Pangan Jambi Masih Bergantung ke Sumsel

Palembang, SN

DPRD Jambi mengaku kebutuhan pangan terutama beras untuk masyarakat Jambi masih sangat bergantung pada pasokan dari provinsi Sumsel. Harga beras dan sayur mayur bisa langsung mengalami lonjakan bila pasokan dari Sumsel mengalami keterlambatan.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Jambi, Bambang Bayu Suseno, usai rapat bersama Komisi II DPRD Sumsel dalam rangka studi banding, di ruang rapat badan musyawarah (Banmus), Selasa (27/12).
"Kita memang masih sangat bergantung dengan provinsi Sumsel, misalkan ada keterlambatan saja untuk pasokan cabe ke provinsi Jambi, maka hampir dipastikan harga cabe di Jambi akan mengalami kenaikkan," ungkapnya.
Namun demikian katanya, meski masih bergantung pada provinsi Sumsel, tetapi ada beberapa hasil pertanian Jambi yang juga dipasok ke Sumsel, seperti ke daerah Lahat, Lubuklinggau, bahkan juga ke provinsi Bengkulu.
Oleh karena itu, lanjut Bambang, DPRD Jambi berencana membuat peraturan yang berkaitan dengan pasokan hasil pertanian, pasalnya, pada beberapa kasus misalkan produksi beras, sebenarnya Jambi tidak kekurangan, namun beras Jambi justru di jual keluar karena ada perbedaan harga, sedangkan kebutuhan beras di Jambi bergantung pasokan dari daerah lain.
"Hal inilah yang ingin kita carikan jalan keluarnya, maka dari itu kita melakukan studi banding ke Sumsel, karena Sumsel dikenal dengan lumbung pangan dan lumbung energi, dan sudah memiliki perda tentang itu," ungkapnya.
Selain itu, kata Bambang, dipilihnya Sumsel sebagai tempat studi banding, karena Sumsel sudah swasembada padi. "Oleh karena itu, kita perlu mengkaji dan mempelajari, bagaimana Sumsel bisa swasembada beras, termasuk kita juga ingin mempelajari kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumsel terkait hasil pertanian daerahnya," kata dia.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul mengungkapkan, kedatangan Komisi II DPRD Jambi ke Sumsel untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan lumbung pangan sebagaimana yang sudah dicapai oleh Sumsel.
"DPRD Jambi ini sedang menyusun raperda tentang swasembada pangan, makanya mereka berkunjung ke Sumsel, karena Sumsel sudah memiliki perda tentang itu," ujar dia.
"Selain itu ada banyak diskusi yang berlangsung dalam pertemuan tersebut, salah satunya kita juga membahas tentang alih fungsi lahan pertanian yang tengah marak, hal ini penting dibahas karena alih fungsi lahan tidak hanya terjadi di Jambi tetapi juga tengah dihadapi Provinsi Sumsel," tambah Politisi Partai Gerindra ini.
Disisi lain, pertemuan Komisi II DPRD Sumsel dan Komisi II DPRD Jambi sedikit ternoda, dengan kejadian matinya lampu di DPRD Sumsel.
Akibatnya, wakil rakyat tersebut harus rela menggelar rapat dengan kondisi 'gelap-gelapan', dan tidak ada pengeras suara. Bahkan, tidak hanya itu, pendingin ruangan pun menjadi tidak berfungsi yang berdampak terhadap suhu ruangan yang menjadi panas.
"Ini memalukan, apalagi kita sedang menjamu DPRD Jambi," kata Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, kondisi itu harusnya tidak terjadi. Pasalnya kata Budi, Sumsel dikenal provinsi lumbung energi nasional.
"Kita tidak tahu apa penyebab byarpet terjadi, pasca SEA Games. Padahal PLN berulangkali mengatakan Sumsel surplus daya," keluhnya. (awj)

Kasus Bank Century yang Terus Tenggelam

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

PUCUK pimpinan KPK sudah berganti, tetapi kepemimpinan yang lama meninggalkan PR yang banyak. Salah satunya adalah kasus Bank Century yang telah merugikan Bangsa ini, baik materi maupun immateri.
Hanya untuk mengingatkan kasus Bank Century yang sempat hangat menjadi pembicaraan di Negeri ini terus tenggelam dan tahu rimbanya mau dibawa kemana. Padahal kasus ini telah memberikan dampak luas yang buruk untuk Negeri ini.
Saat ini BPK telah melaporkan temuan baru dari kasus tersebut. Tetapi ini semua bukan jaminan untuk tuntasnya kasus tersebut. Dari kasus ini sudah puluhan triliun uang rakyat mengalir tidak pada tempatnya. Petinggi dan pejabat di Bank Century sudah dihukum, tetapi hukuman yang diberikan tidak sampai lima tahun. Kemudian kasus ini juga telah melahirkan banyak korban.
Bila saja penguasa Negeri ini tak ngotot melindungi orang-orangg tertentu dari kasus ini. Tentu dampak kasus Bank Century tak akan akan meluas dan wibawa pemerintah akan tetap terjaga.
Kita ulas saat Pansus Bank Century masih bekerja. Perang urat syarat harus terjadi di Senayan, yang semuanya ada karena sikap ngotot orang-orang tertentu yang merasa paling benar.
Saat Pansus terus bekerja, mulai terjadi blok-blok dan sikap kekanak-kanakan dari banyak wakil rakyat. Tak jarang debat kusir yang sangat kasar terjadi, dan itu semua menjadi tontonan bagi rakyat Indonesia. Tetapi mereka yang bersikap keras ini seakan dibiarkan oleh pihak-pihak tertentu. Jelas ini menandakan, bahwa mereka seakan menjadi umpan dan ujung tombak parpol tertentu dengan tujuan untuk mengamankan kekuasaan.
Kemudian yang menyakitkan kasus ini menghilang begitu saja. Presiden menyerahkan kasus ini ke KPK. Tetapi bagaimana perkembangannya? Sepertinya sudah ada deal-deal untuk saling menjaga dan mencari aman dari oknum tertentu.
Kini menjadi contoh kesekian kalinya, agenda besar pemberantasan korupsi di Indonesia kembali menghadapi tantangan besar terkait kasus Bank Century. Hal ini disebabkan kasus century terkait diduga melibatkan tokoh penting dipemerintahan, sektor keuangan dan jajaran penegak hukum.
Agenda pemberantasan korupsi adalah bagian terpenting dari agenda reformasi 1998 yang sampai saat ini belum terlihat titik terang perbaikannya. Sikap tarik ulur ini untuk apa, kalau bukan untuk saling menjatuhkan dan mempertahankan tahta. Semoga kasus Bank Century memberikan pembelajaran yang berharga untuk kita semua.
Semoga saja temuan baru BPK ini bukan hanya basa basi politik untuk tarik ulur, yang ujung-ujungnya sama saja dengan kasus yang lain. (***)

Dua Beranak Aniaya Oknum Penjaga Sekolah

Prabumulih, SN
Diduga hendak berbuat asusila, seorang oknum penjaga sekolah di SD Negeri 63 Karang Bindu, Desa Karangan, Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT), Kota Prabumulih, berinisial Son (37), Sabtu (24/12) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, digerebek dan sempat digebuki oleh dua warga setempat.
Pasalnya oknum penjaga sekolah yang sudah memiliki istri dan anak tersebut, terpergok masuk ke dalam kamar tidur istri salah satu warga, belakangan diketahui bernama Johan (45) yang merupakan masih bertetangga dengan pelaku. Beruntung pelaku hanya mengalami luka memar pada bagian sekitar wajah dan badan, akibat terkena pukulan tangan kosong dan hantaman benda tumpul milik Johan dan anaknya Randa (21). Kejadian itu sendiri saat ini sudah ditangani pihak Polsek RKT.
Dari informasi yang diterima dilapangan, menyebutkan terjadinya aksi penangkapan dan pemukulan yang dilakukan dua beranak tersebut Johan dan Randa, karena keduanya mendapati pelaku masuk ke dalam kamar tidur istrinya bernisial As (37) dan hendak berbuat asusila dengan mengajak istrinya melakukan hubungan badan.
Namun beruntung tindakan memalukan itu tidak sampai terjadi, setelah istri korban berhasil melepaskan diri dari cengkeraman nafsu pelaku dan berteriak meminta tolong. Sementara pelaku yang panik bercampur kesal karena tidak berhasil menyalurkan hajatnya, berusaha kabur lewat pintu jendela kamar tidur tempat dia masuk sebelumnya. Namun sebelum usaha itu tercapai, istri korban berusaha menghalangi dengan berdiri di muara pintu jendela kamar sehingga akhirnya pelaku marah dan menendang kaki serta menggigit tangan sebelah kiri istri korban.
"Suami korban yang mendengar teriakan istrinya, langsung beranjak dari ruang tengah rumah bersama anaknya mengejar pelaku. Pelaku sendiri langsung jadi bulan–bulanan dua beranak tersebut, bahkan aksi pemukulan itu terjadi sampai didepan rumah pelaku saat pelaku berhasil melepaskan diri dan kabur lari ke arah rumahnya,” ungkap Yanto (34) salah satu famili korban, Senin (26/12).
Ditambahkan Yanto, penangkapan itu juga sebelumnya memang sudah direncanakan Johan dan istrinya yang memang sudah saling kenal dengan pelaku sewaktu sama–sama masih mengajar di SD Talang Batu, Kecamatan RKT. “Pelaku sengaja dijebak, karena istri korban kesal terhadap ulah dan tindakan pelaku yang masih menghubungi dan mengirimkan SMS ke nomor handphonenya,” jelas Yanto sambil menyebut salah satu isi SMS pelaku di ponsel istri korban, sebelum kejadian.
Akibat peristiwa itu, sambung Yanto yang saat dihubungi sedang mendampingi suami korban memberikan keterangan (BAP) kepada petugas penyidik Polsek RKT, selain menggangu ketentraman dan keharmonisan rumah tangga korban, tindakan nekat pelaku juga menyebabkan istri korban mengalami trauma dan menderita luka memar pada bagian paha sebelah kiri serta luka gigitan pada tangan sebelah kiri akibat terkena tendangan dan gigitan pelaku. “Sehingga sempat dirawat di RSUD selama 2 hari akibat luka yang dideritanya,” tambah Yanto.
Sebelumnya, pasca kejadian beredar rumor bahwa antara pelaku dengan istri korban yang saat ini mengajar di SD Negeri 59 Tanjung Rambang, Kecamatan RKT pernah terjalin hubungan terlarang. Namun perbuatan itu tidak sampai meretakan hubungan rumah tangga masing–masing, setelah kedua keluarga tersebut memilih berdamai dan pindah sekolah.
“Dulu perbuatan itu kata orang di desa ini pernah mereka lakukan, kalau tidak salah terjadi pada tahun 1999 kemarin saat keduanya sama–sama masih mengajar di SD Talang Batu. Namun saat itu kedua keluarga memilih damai dan pindah sekolah,” ungkap salah seorang warga, saat ditemui Minggu (25/12) sore.
Warga ini juga berharap seandainya peristiwa itu benar oknum penjaga sekolah agar diberi sanksi tegas, terberat diberhentikan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya. Selain sangat tidak dibenarkan dalam agama manapun, juga dinilai telah mengotori nama kampung atau Desa Karangan. “Apalagi berstatus suami orang, serta sudah memiliki anak. Contoh orang mencuri saja, dia yang berbuat tetapi satu Desa Karangan ini ikut menjadi tercemar karena perbuatannya,” tegas guru ini seraya meminta koran ini untuk tidak menutupinya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih Rasyid SAg, saat dikomfirmasi melalui via telepon genggam, Senin (26/12) siang, mengaku belum mendapat informasi terkait kejadian tersebut. Namun demikian pihaknya berjanji akan menindaklanjutinya dengan mengecek langsung ke lapangan dan memanggil Kepala Sekolah (Kepsek) masing – masing.
“Dimana kejadiannya, di Desa Karangan! Iyalah akan kita coba cek ke lapangan dan memanggil Kepala Sekolah keduanya, termasuk kedua oknum tersebut,” jawab Rasyid saat dihubungi.
Disebutkan Rasyid, seandainya terbukti bersalah keduanya bisa terancam mendapat sanksi dipindahkan dari tempatnya mengajar sekarang. “Soal sanksi atau hukuman lain, apalagi kasus ini sudah dilaporkan suaminya ke Polisi ya kita serahkan proses hukumnya ke Polisi. Kalau di kita seandainya itu terbukti, sanksinya bisa di skor atau di mutasi dari tempatnya bekerja sekarang. Ya kita lihat dulu sisi objek kesalahannya,” tegas Rasyid.
Sementara Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK, melalui Kapolsek RKT Iptu Toni Aprianto didampingi Kanit Reskrim Aiptu Togar, ketika dikomfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Namun pihaknya tidak bisa menjelaskan jauh perihal tersebut, karena masih menunggu hasil pemeriksaan (BAP) yang baru dilakukan hari ini (kemarin, red) terhadap pelapor (suami korban, red).
“Kita belum berani menjelaskan duduk perkaranya, karena pelapor baru kita suruh melapor kembali Minggu (25/12) kemarin dan baru hari ini rencananya akan kita BAP. Namun dilihat dari laporannya sementara, Pasal 351 tentang penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap istrinya,” tukas Toni. (and)

Angkutan Batubara Nakal Masih Lewat Jalan Sudirman

Prabumulih, SN
Pasca mulai diberlakukannya pelarangan bagi angkutan batubara dan angkutan lainnya, pada 21 Desember 2011 lalu Pemkot Prabumulih untuk beroperasi atau melintas di Jalan Jenderal Sudirman pada jam–jam sibuk dari pukul 06.00 hingga 16.00 WIB, ternyata tidak dihiraukan sejumlah pemilik saham dari perusahaan angkutan batubara.
Salah satu sopir truk angkutan batubara Yandi (35) mengatakan, mereka hanya sopir dan menjalankan tugas saja. Sehingga bila warga ingin protes silahkan kepada pimpinan mereka.
Khususnya pada tiga hari belakangan (masa cuti bersama perayaan Natal) ini, Sabtu hingga Senin (26/12) lalu, ratusan truk angkutan batubara, kayu gelondongan dan jenis angkutan lainnya sepertinya memanfaatkan kelengangan petugas dan masa liburan tersebut, untuk lewat melintas di Jalan Jenderal Sudirman.
Dari pantauan Koran ini, hingga sore kemarin, terlihat masih banyak kendaraan angkutan batubara berbagai jenis melintas santai masuk jalur jalan nasional yang memiliki panjang sekitar 27, 2 kilometer tersebut. Padahal sebelumnya, setelah didesak DPRD Kota Prabumulih akhirnya Pemerintah Kota mau mengeluarkan surat keputusan pelarangan bagi angkutan batubara dan angkutan lainnya untuk lewat pada jam sibuk kerja yakni mulai dari pukul 06.00 hingga 16.00 WIB, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2011 kemarin.
“Sangat disayangkan hal itu, padahal sejak diberlakukan pelarangan itu kondisi lalu lintas Jalan Sudirman jadi lancar dan tertib karena tidak ada mobil batubara lewat, semuanya lewat Jalan Lingkar Timur,” imbuh Boby (31) warga Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, baru baru ini .
Menurut sales pakaian keliling ini, dirinya menyayangkan lambannya tindakan petugas gabungan yang berjaga di sejumlah titik Jalan Jenderal Sudirman. “Semestinya walaupun masa liburan tetap harus bertugas, apalagi dibagi tiga ship. Kita juga tidak tahu, apakah sopir – sopir itu tahu tentang pelarangan itu karena kebanyakan mobil batubara dilihat dari platnya berasal dari Jambi dan Padang,” kata bapak satu anak ini.
Sementara pasca terjadinya pengrusakan kantor dan dermaga sejumlah perusahaan angkutan batubara di Pelabuhan Tanjung Siapi – Api, Palembang, tidak membuat salah satu perusahaan angkutan mobil batubara LKS berlama – lama menggangur (stop, red). Terhitung mulai Senin (26/12) perusahaan angkutan batubara yang berpusat di Kabupaten Lahat ini sudah mulai mengoperasikan angkutan batubaranya.
“Meski belum secara maksimal seperti biasanya, tapi angkutan kita mulai hari ini sudah berjalan itu pun karena libur cuti bersama,” ungkap salah satu pengurus PT LKS, Doni , ketika dihubungi lewat via ponsel, Selasa (27/12) sore.
Terkait pelarangan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih dari mulai pukul 06.00 WIB s/d 16.00 WIB, lanjut Doni , pihaknya tidak mempersalahkannya. “Intinya kami mematuhi peraturan yang ada, terpenting masih bisa berjalan apalagi kan diarahkan lewat Jalan Lingkar, jadi tidak masalah itu,” tandasnya .
Sebelumnya, aksi solidaritas dan kepedulian terhadap Jalan Jenderal Sudirman dilakukan ratusan anggota gabungan TNI dari Satuan Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur/II), anggota Polres Prabumulih dan PNS dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Sabtu (24/12) pagi. Aksi solidaritas dilakukan dengan melakukan perbaikan dan tampal sulam dengan material dan peralatan seadanya.
Kegiatan dipusatkan mulai dari titik simpang modong atau dealer Mitshubisi Lautan Berlian, Kecamatan Cambai hingga simpang BRI, depan perkantoran DPRD Kota Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat. Sejumlah titik lubang yang memiliki kerusakan parah dan besar yang ada disepanjang Jalan Jenderal Sudirman tersebut, tidak luput menjadi prioritas rombongan tersebut untuk diperbaiki dan ditambal sulam. (and)