Edisi Cetak 507, Selasa 29 November 2011

Edisi Cetak 507, Selasa 29 November 2011

e-KTP di OKI Tidak Sesuai Target

Kayuagung, SN
Program pemerintah pusat berupa e-KTP memang ditargetkan rampung akhir tahun ini namun itu hanyalah impian belaka. Apalagi di Kabupaten OKI baru sekitar 30 ribu warga yang melakukan perekaman e-KTP, padahal wajib KTP sebanyak 500.839.800 warga.
Rasa pesimis tidak akan rampung perekaman e-KTP di OKI kian bermunculan. Banyak faktor penyebabnya seperti launching baru dilakukan Oktober lalu, wilayah OKI perairan jadi menyulitkan warga menuju kecamatan, lambatnya kedatangan peralatan dan faktor nonteknis lainnya.
Kepala Dinas Dukcapil OKI diwakili Padul Abbas yang menjabat Kabid Pendaftaran kemarin mengatakan, fakta yang ada saat ini pihaknya membenarkan sangat sulit untuk menuntaskan perekaman e-KTP hingga 31 Desember mendatang.
Keterlambatan pelaksanaan program yang dilakukan dari pusat merupakan faktor utama. Bahkan sejumlah kecamatan di OKI baru melakukan program ini sejak beberapa pekan lalu karena memang peralatan belum ada.
"Jaringan internet dan listrik juga faktor penghambatnya, keterlambatan pelayanan ini lantaran peralatan yang dikirimkan dari perusahaan konsorsium (gabungan perusahaan) yang ditunjuk pemerintah pusat dalam hal pengiriman peralatan tidak serentak.
Perusahaan konsorsium dalam hal pendistribusian peralatan E-KTP termasuk juga persoalan tenaga teknisi yang sudah tidak ada lagi di Kabupaten OKI dengan alasan sudah habis kontrak. “Sebab jika alat-alat rusak maka harus diperbaiki sementara petugas teknis dari PT Quadran sudah habis masa kontraknya dan tidak ada lagi di OKI,” ujarnya.
Padul menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat ke Dirjen Adminduk Kemendagri RI terkait permintaan alat E-KTP yang moubeling atau portabel untuk daerah perairan. “ Kendala geografis OKI yang banyak daerah perairan juga menyulitkan dalam mobilitas masyarakat dalam pembuatan E-KTP,” pungkasnya.(iso)

Foto: warga Kayuagung antri merekam e-KTP di kantor camat

Hati Hati, DBD Mulai Menyerang Warga

Indralaya, SN
Memasuki musim penghujan, penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang diakibatkan gigitan nyamuk Aides Aegypti mulai menyerang warga. Ini seperti dialami Honto (25), warga Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (OI) sejak dua hari terakhir. Bahkan oleh dokter yang memeriksanya, pasien DBD itu telah divonis stadium I.
Menurut Ikbal (salah seorng keluarga pasien), hingga kini pasien DBD itu masih dilakukan rawat jalan sambil menunggu kondisi trombisit. “Kata dokter puskesmas di desa ini, pasien Honto bisa sewaktu-waktu dirujuk ke rumah sakit bila kondisinya membahayakan,” ujar Ikbal kemarin.
Sementara Kepala Dinkes H Kosasi melalui Kabid Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Hendra Kudeta SKM mengatakan, penyakit DBD itu dapat menyerang siapa saja di saat terjadinya peralihan musim ini. Oleh sebab itu di setiap puskesmas sudah disebar 5 galon cairan abate (setiap galon berisi 20 kg abate) untuk membunuh jentik nyamuk yang berbahaya.
“Setiap masyarakat bisa memanfaatkannya di puskesmas secara gratis,” ujarnya.
Selain itu lanjut Hendra, pihaknya segera melakukan pengasapan bila diperlukan. Namun terlebih dahulu dilakukan pengecekan daerah mana yang perlu disemprot. “Soalnya harus fokus daerah mana yang mewabah. Jika benar di daerah Sri Tanjung sudah ada yang terjangkit, kita segera mungkin melakukan foging,” imbuhnya.
Hendra mengakui, ada tiga Kecamatan di Bumi Caram Seguguk ini sebagai tempat rawan atas penyakit yang mematikan tersebut, untuk itu pihaknya saat ini terus melakukan pemantauan terhadap daerah tersebut. Daerah itu adalah Kecamatan Tanjung Raja, Tanjung Batu, dan Kecamatan Indralaya. “Kita memang tidak mengetahui jika di Kecamatan Tanjung Batu ada yang terjangkit penyakit tersebut karena itu kita akan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas setempat,” katanya. (man)

Operasional Radio Agropolitan Terkendala Aliran Listrik

Musi Rawas, SN
Radio Agropolitan milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura), hingga saat ini belum bisa mengudara karena masih terkendala aliran listrik.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musi Rawas, Ari Narsa JS, Senin (28/11).
Dijelaskannya, radio tersebut merupakan sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat daerah itu, baik untuk informasi bidang pertanian, perkebunan maupun harga pasar komuditas andalan daerah ini seperti harga beras, karet dan harga jual buah sawit.
Untuk itu, keberadaan radio Agropolitan yang di dirikan pemkab daerah dengan menempati bangunan rumah toko (ruko) dikawasan Agropolitan diharapkan akan bisa secepatnya beroperasi.
“Secepatnya kita ingin radio ini beroperasi karena akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sebab materi siarannya menyangkut informasi pertanian secara umum yang bisa membantu masyarakat petani di daerah ini,” katanya.
Ditambahkan Ari, radio Agropolitan ini bila sudah beroperasi nantinya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mura di 21 kecamatan, karena daya jangkau frekuensinya hingga ke Kabupaten Empat Lawang, Lahat serta sampai ke Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dan Kabupaten Sarolangun-Jambi.
Selain akan menyiarkan berita-berita tentang pembangunan, pertanian dan perkebunan di daerah, radio Agropolitan juga akan menyiarkan berita-berita nasional dan seputar berita daerah.
“Radio ini juga akan menjadi media pendidikan, hiburan serta menjadi pusat informasi bisnis khususnya bagi masyarakat Musi Rawas,” demikan katanya. (fik)

Tak Senang Ditegur, Oknum TNI Aniaya Satpam Pertamina

Prabumulih, SN
Merasa tidak senang ditegur, seorang oknum anggota TNI berinisial Prada Vct (22) mengamuk dan menganiaya seorang petugas security Kompleks Pertamina EP Region Sumatera, Kota Prabumulih, Minggu (27/11) siang sekitar pukul 13.00 WIB. Akibat pemukulan oknum TNI yang baru bertugas di salah satu kesatuan batalyon di Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim ini, korban Wahyudi (23) menderita luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri.
Peristiwa pemukulan dan penganiayaan itu terjadi di Pos 6 pintu masuk pagar belakang Kompleks Pertamina EP Region Sumatera atau tidak jauh dari Kompleks Polisi Militer (PM) Kota Prabumulih. Pemukulan berawal saat pelaku bersama dua temannya bermaksud memasuki pintu penjagaan security Pos 6, menggunakan dua kendaraan sepeda motor.
Namun sebelum masuk ke pintu masuk Pos 6 (TKP), rombongan pelaku sempat ditegur korban karena tidak menggunakan helm.
“Saat itu petugas kita hanya menegur pada rombongan pelaku karena tidak memakai helm, disitu pelaku sudah menunjukkan sikap tidak senang dan berkata kasar,” kenang Suharsono, Pengawas Security Pertamina Field Prabumulih, ditemui dikantornya, Senin (28/11) pagi.
“Tidak lama kemudian mungkin sekitar 10 menitlah, pelaku yang sebelumnya masih diperbolehkan masuk ke dalam lokasi komplek Pertamina, tiba–tiba kembali lagi dan turun dari kendaraannya langsung memukul pipi sebelah kiri Wahyudi (petugas security) dan kemudian langsung kabur meninggalkan korban yang kesakitan,” lanjut Suharsono, dengan nada geram.
Asistant Manager Security PT Pertamina EP Region Sumatera Rachman, melalui Pengawas Utama Security Field Pertamina Abdul Kanan, ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Salah satu anggotanya, dipukul salah seorang oknum TNI saat sedang menjalankan tugasnya di Pos 6 pintu masuk pagar belakang Kompleks Pertamina.
Pelaku memukul korban karena tidak senang ditegur gara–gara tidak memakai helm saat memasuki kawasan Kompleks Pertamina. “Jadi sangat banyak kesalahan oknum anggota TNI ini, sudah memasuki kawasan tertib kompleks Pertamina tanpa menggunakan helm. Kemudian memukul petugas kita dan melanggar forbodden perboden karena keluar lewat pintu masuk Pos 6,” terang Kanan, ditemui diruangannya, kemarin pagi.
Selain sudah dilaporkan ke Detasemen POM Prabumulih, pihaknya juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Komandan Batalyon tempat pelaku bertugas. "Bagaimana sanksi atau hukuman apa yang bakal diterima oknum ini, kita serahkan ke Danyonnya. Jelas kalau sempat bertemu dengannya saat kejadian, mungkin saya tonjok ia karena hal itu tidak dibenarkan dalam aturan TNI,” tandas purnawirawan TNI berpangkat terakhir Kapten ini, kesal. (and)

KPK Dilemahkan Dengan Banyaknya Kepentingan

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

SAAT ini seleksi untuk calom pimpinan KPK terus dilakukan. Tetapi kalau kita lihat dan dengar, seleksi capim komisi ini terjadi tarik ulur yang sangat tampak. Hal ini jelas karena banyaknya kepentingan yang ingin masuk. Ditambah lagi gaung dan taring komisi ini terus hilang, yang disebabkan banyaknya kasus korupsi yang tak selesai.
Kelemahan KPK sekarang belum bisa fokus dan masih berpihak ke penguasa. Harusnya hindari konflik, berpolitik, banyak bicara dan bersinergi. Pimpinan KPK yang terlalu banyak komentar di media membuatnya kehilangan makna.
Kinerja KPK selama ini sangat tak sebanding dengan anggaran yang disedotnya. Dari data tahun ini saja KPK belum bisa maksimal mengembalikan uang negara yang dimaling para koruptor. Setahun belakangan KPK hanya bisa mengembalikan Rp 500 miliar, sedangkan anggaran untuk sistem kerjanya bisa puluhan kali lipat.
mata anak panah KPK kini tak setajam dulu, semasa Antasari Azhar menjadi ketua. Kini KPK harus disibukkan dengan banyak kasus sendiri yang mendera, hal ini membuat KPK seperti 'dilemahkan'. Ingat saat akan digelar dengar pendapat KPK dengan DPRRI, pertemuan harus bubar karena status dua ketua KPK yang masih dianggap tersangka.
Sebenarnya bukan hanya faktor itu yang membuat KPK makin tarik ulur menyelesaikan kasus dan tak segarang dulu lagi.
Sangat terlihat banyak kepentingan yang masuk ke tubuh komisi ini. Mulai dari aroma politik, kekuasaan, atau kepentingan kelompok. Kondisi tersebut membuat KPK nampak sangat hati-hati untuk menangani kasus.
Kita ingat kasus Bank Century. Sangat mustahil KPK yang katanya punya peralatan sadap super canggih, tak bisa membuka kasus tersebut. Untuk masalah ini, tergantung dengan niat dan kepentingan yangs secara sadar melingkar di perangkat pemerintahan. Kasus Bank Century yang sudah menelan energi sangat banyak, akhirnya harus hilang ditepis isu lain yang lebih panas.
Tak hanya itu, ada beberapa kasus yang penangangananya sangat lama dan berlarut-larut. Ini kan memunculkan banyak pertanyaan dan dugaan miring.
Kasus Agus Condro yang akhirnya menyeret banyak politisi PDIP, terkuak tiga tahun yang lalu. Tetapi baru ada tindak lanjutnya di tahun 2011. Penyelesaian kasus inipun sangat tidak adil, karena sampai sekarang sang pemberi suap ternyata aman-aman saja.
Kondisi KPK hanya sebagai pelengkap juga nampak saat penanganan kasus Gayus Tambunan. Khusus untuk desakan agar KPK menangani kasus Gayus, terjadi adu argumen yang menghabiskan banyak energi. Disebut demikian karena ternyata penguasa seperti buta-tuli tak menggubris alasan utama mengapa desakan itu terus muncul.
Dari seleksi capim KPK ini nantinya sangat diharapkan muncul nama yang disegani. Bukan nama yang dikendalikan rezim agar bisa aman dan nyaman untuk menyelamatkan sisa masa kekuasaan. (***)

Pemindahan SUTT Prabumulih Terancam Tidak Selesai

Prabumulih, SN
Pelaksanaan proyek Rerounting (pemindahan, red) Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Simpang Tiga Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih terancam tidak selesai. Dari 16 pemilik lahan yang tanahnya terkena jalur Right Of Way (ROW), tujuh diantaranya tetap menolak ganti rugi yang ditawarkan Pemkot Prabumulih.
Ketujuh pemilik lahan ini antara lain, enam pemilik kapling dikawasan Desa Pangkul dan satu pemilik usaha ternak ayam petelur di Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai. Alotnya proses negosiasi itu pun, diakui salah satu anggota Tim 9 bentukan Pemkot Prabumulih dalam menyelesaikan proses pembebasan lahan dan kompensasi ganti rugi pemindahan SUTT, Alfian.
"Proses negosiasi masih kita lakukan, dari 16 pemilik lahan yang masuk jalur pelaksanaan proyek SUTT ini tujuhnya masih belum ada titik temunya. Selebihnya sudah tidak ada masalah lagi, tinggal menunggu pencairan,” ungkap Alfian, ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (25/11) lalu.
Menurut Kabag Tata Pemerintahan Pemkot Prabumulih ini, pihaknya tetap melakukan pendekatan terhadap ketujuh pemilik lahan tersebut. Andaipun mentok, Pemkot sendiri tetap membayarkan uang ganti rugi itu melalui jalur pengadilan. “Pemerintah sendiri tidak akan semena–mena, uang kompensasi ganti rugi tetap dibayarkan tapi lewat pengadilan. Namun hal itu sangat tidak kita harapkan, pemerintah tetap berusaha,” lanjut mantan Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Prabumulih ini, bijak.
Disinggung apakah pekerjaan pemindahan dan pemasangan tower SUTT baru sebanyak enam unit berikut konduktor dan aksesorisnya itu tetap dilaksanakan pelaksana kontraktonya PT Gema Swastika Dinamika (GSD), seandainya proses negosiasi ganti rugi tetap menemui jalan buntu. Alfian menolak berkomentar, disamping bukan kapasitas dia, pihaknya juga masih menunggu hasil negosiasi tersebut.
“Kalau itu bukan kewenangan kita menjawabnya, kita hanya bertanggung jawab pada pembebasan lahan dan ganti rugi lahan. Soal itu kepada DPELH saja karena mereka teknisnya,” tukas Alfian, singkat.
Sementara dari pantauan dilapangan, akhir pekan lalu pelaksana kontraktor terlihat sudah mendatangkan sejumlah peralatan dan bahan material pemasangan tiang tower SUTT. Namun meskipun demikian, dari sejumlah pekerja dan pegawai PT GSD ini belum memastikan kapan material kerangka ericson tersebut akan dipasang.
“Betul pak, ini material untuk kerangka tower SUTT. Kemarin datangnya, tapi kita belum tahu pak kapan mulai dipasangnya karena masih menunggu petunjuk pihak DPELH. Kalau pak Gufi (Manager PT GSD) masih di Palembang pak, mungkin besok datang,” jawab salah satu pekerja SUTT, ketika ditemui dilokasi pengumpulan barang SUTT, sambil sibuk menyusun material tersebut. (and)