Ambon Kembali Rusuh, Ancaman Bom Terus Terjadi, BIN Gagal?

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

    TAK henti tragedi di Bumi Pertiwi ini, selain kasus korupsi yang datang silih berganti, masih banyak kejadian  yang harus membuat anak negeri merasa prihatin. Seperti dalam minggu-minggu ini, setelah kasus Ambon yang rusuh, ledakan bom di greja Kota Solo kembali   menelan korban nyawa.
    Masih belum lepas peristiwa dimana pertikaian di Ambon yang banyak korban nyawan. Kerusuhan yang kerap terjadi di daerah ini meluas ke pelosok kota, mengorbankan nyawa, harta benda, banyak kepentingan warga. Harusnya peristiwa berdarah yang dimulai dari kerusuhan lokal hingga menewaskan beberapa orang warga, menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah.
    Kita harus dan wajib menyalahkan pemerintah dalam hal ini Badan Intelijen Negara (BIN), mengapa peristiwa berdarah ini selalu terulang.
    Tak lama setelah kasus Ambon. Pil pahit dimana kembali aksi teroris bom bunuh diri, terulang di Solo.
Walau pemerintah menyatakan Bangsa ini aman, tetapi dua peristiwa berdarah  belakangan membuktikan bahwa bahaya laten teroris  terus menjadi ancaman untuk Bangsa ini.
Ini tugas berat bagi pemerintah dan BIN,  yang bisa disebut gagal memberikan rasa aman untuk warganya.
    Memang teroris masih menjadi musuh utama Negeri ini. Tentu kita masih ingat  begitu banyak kejadian nestapa yang menimpa Negeri ini, yang muaranya menyebabkan kematian banyak nyawa, semua disebabkan aksi terorisme.
     Tetapi sebagai penekanan untuk kondisi saat  ini, kepercayaan masyarakat sudah mulai luntur. Tinggal bagaimana BIN, aparat dan pemerintah bisa meyakinkan agar masyarakat terus percaya aparat tetap yang utama  untuk menyelidiki aksi bom bunuh diri di Indonesia, termasuk Bom Solo.
    Harapan rakyat secara umum saat ini, pemerintan dan BIN bisa memberikan  rasa aman untuk semua kehidupan.
Ini paling tidak  secuil asa di tengah hirup pikuk politik dan kasus korupsi yang melibatkan petinggi negara, yang sangat sedikit bisa dituntaskan. (***)

Oknum PLN Minta Biaya Sambungan Rp 2,5 Juta, Dahlan Ganti Rugi 5X

Jakarta,SN -
Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan mengaku siap memberikan ganti rugi hingga 5 kali lipat jika ada oknum petugasnya yang minta biaya sambungan listrik hingga Rp 2,5 juta. Dahlan menegaskan biaya sambungan listrik tidak sampai Rp 2,5 juta.

Penegasan tersebut disampaikan Dahlan dalam rapat kerja bersama anggota Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM, Senayan, Kamis (29/9/2011). Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR ada yang mempertanyakan ke Dahlan perihal mahalnya biaya penyambungan listrik.

"Saya ingin ajak Pak Sugiyono (Salah satu Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS), kalau memang ada orang yang untuk penyambungan listrik membayar Rp 2,5 juta, kalau bisa tunjukkan di mana lokasinya," tantang Dahlan.

Dahlan melanjutkan, jika hal itu masih terjadi dirinya akan segera langsung memecat oknum yang meminta dana penyambungan listrik sebesar Rp 2,5 juta tersebut.

"Saya juga akan bayar lima kali lipat dari jumlah uang tersebut kepada Pak Sugiyono," ungkapnya.

Kemudian, ditantang lagi olehnya, jika hal tersebut sudah tidak terjadi lagi, Dahlan meminta agar dirinya dibayar dengan jumlah sebaliknya.

"Tapi saya tidak tahu, PKS boleh bertaruh apa tidak?" canda Dahlan.

Pendangkalan Sungai Enim, Ribuan Pelanggan PDAM Terancam Terganggu

Muara Enim, SN
    Musim kemarau panjang melanda serta terjadinya pendangkalan Sungai Enim, membuat PDAM Lematang Enim, terpaksa lakukan pengerukan dasar Sungai Enim dan perbaikan Intake Enim, Rabu (28/9). Imbasnya ribuan pelanggan air bersih terancam terganggu karena bahan baku air berkurang.
    Kepala Cabang PDAM Muara Enim Tonie, didampingi Direktur Bidang Tehnik Puryadi ST kepada wartawan, mengatakan pihaknya terpaksa melakukan pengerukan dasar sungai terutama di lokasi pipa intake, mengingat terjadi pendangkalan. Sedangkan untuk Lapas Muara Enim yang mengalami kekurangan air bersih, dibantu empat tangki sehari sampai normal.
    Dilanjutkan Tonie, semenjak intake tersebut dibangun yakni tahun 2000 lalu, baru tahun ini mendapat masalah. Hal ini diakibatkan, musim kemarau yang cukup panjang dan ekstrim sehingga menyebabkan debit air Sungai Enim mengecil dan menjadi dangkal sehingga pipanisasi untuk intake penyedot air timbul di atas permukaan air dan tidak bisa lagi menyedot air. Untuk itu, pihaknya terpaksa melakukan pendalaman satu meter dari pipa yang lama.
    Dijelaskannya kembali, untuk pipa yang lama yang ukurannya 300 melimeter (mm) atau 12 inci, dengan kapasitas intake 50 ribu liter perdetik, yang bisa memasok air baku Sungai Enim untuk 3000 pelanggan.
    Namun sejak, Senin (26/9) lalu, debit air Sungai Enim terus menurun dan mengecil, sehingga benar-benar tidak bisa lagi digunakan dengan maksimal. Dan jika intakennya terganggu otomatis menganggu ribuan pelanggan air bersih seperti di wilayah rumah tumbuh, Islamic Centre serta Lapas.
    Sedangkan untuk intake satunya lagi yang berada di Sungai Lematang dengan kapasitas 60 ribu liter perdetik tidak ada masalah. Saat ini, pipa lama yakni dua pipa asbes ukuran 8 inci diganti dengan pipa PVC baru ukuran 12 inci dan 8 inci.
    “Khusus masalah Lapas Muara Enim, tidak usah khawatir, kita secara rutin akan terus memasok air bersih sebanyak empat tangki perhari,” ungkapnya. (yud)

Alex Noerdin Terima PRABAWA dari Menteri ESDM

KEMBALI Penghargaan tertinggi dari Pemerintah Pusat diterima Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. Kali ini penghargaan di bidang Pertambangan dan Energi yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2230 K tahun 2001 berupa Anugerah Prabawa sebagai terbaik pertama sedangkan terbaik kedua diraih Provinsi Jawa Tengah yang diterima Gubernur Bibit Waluyo.
Penyerahan penghargaan oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh itu berlangsung di tengah-tengah peringatan Hari jadi Pertambangan dan energi ke 66 di Museum Gawitra Migas-Museum Listrik Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Rabu (28/9).
Hadir dalam kesempatan itu Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Mantan Menteri Pertambangan Subroto dan Tokoh Pertambangan lainnya serta para pemangku kepentingan di bidang Pertambangan dan Energi.
Peringatan Hari jadi Pertambangan dan Energi kali ini ditandai dengan pelepasan burung, pelepasan balon dan penanaman pohon penghijauan di komplek Museum Migas TMII dan dalam kesempatan ini Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mewakili Mendagri Gamawan Fauzi melakukan penanaman pohon sawo kecik tepat di sisi miniatur peralatan explorasi migas bersama dengan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta.
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dalam sambutannya mengatakan Pemberian Penghargaan kepada dua Gubernur ini karena berjasa luar biasa  dalam mengimplementasikan peran, tanggung jawab dan wewenang utama Pemerintah Provinsi sebagai penggerak perubahan mewujudkan pemerataan pembangunan listrik pedesaan, pengembangan sumber daya energi dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang berdampak besar terhadap pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral masyarakat bangsa dan negara.
Oleh karena itu Menteri ESDM mengajak agar keteladanan seperti ini dapat ditiru Kepala Daerah yang lain sehingga harapan akan kecukupan energi yang tetap memperhatikan lingkungan dapat terpenuhi.
Khusus untuk Sumsel menurut Darwin Gubernur Alex Noerdin telah mampu melakukan terobosan besar dibidang energi seperti masalah kelistrikan, energi alternatif, energi baru/terbarukan serta melakukan konserfasi energi dan hemat energi.        Pada bagian lain menurut Menteri sektor pertambangan dan energi masih merupakan penyumbang terbesar  APBN sekitar 30 hingga 40 persen tetapi disisi lain subsidi untuk sektor migas juga masih besar oleh karena itu kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang energi untuk terus dapat melakukan terobosan terobosan dalam menggali potensi energi alternatif, karena menurutnya kita tidak bisa tergantung hanya dengan energi fosil.
Sementara itu Gubernur Sumsel H Alex Noerdin ditemui usai menerima penghargaan mengatakan, pihaknya merasa bersukur dan bangga atas penghargaan yang diterima dari Pemerintah Pusat, karena ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat atas usaha Pemerintah Daerah yang kaya akan sumber energi.
“Jadi ini kami syukuri dan merupakan kebanggaan bagi kami atas penghargaan ini yang tentunya akan kami jadikan bahan pemacu untuk bekerja lebih baik lagi kedepanya” ujar Alex.
Walaupun diakuinya, masih ada kekurangan tetapi hal ini bukan sebagai penghalang melainkan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan dan pihaknya akan terus melakukan pemanfaatan energi dengan sebaik baiknya dengan teteap memperhatikan kelestarian lingkungan serta yang lebih penting menurut Alex adalah pemanfaatan energi ini sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Pada akhir upacara juga diserahkan penghargaan kepada tokoh masyarakat pemerhati energi dan para pelaku usaha di bidang energi. (Untung Sarwono/Humas Pemprov Sumsel)

Rakyat Transmigran OGAN ILIR Tagih Janji DPRD Sumsel

foto-dok-sn/ edwinsyah

Palembang, SN
         Ratusan massa yang berasal dari Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Transmigrasi (ART) OI kembali mendatangi gedung DPRD Sumsel, Rabu (28/9). Mereka menagih janji DPRD Sumsel untuk menyelesaikan penyerobotan lahan transmigran milik mereka.
       Nachung TJ, koordinator aksi mengatakan, sebelumnya DPRD Sumsel berjanji kepada ratusan transmigran akan membantu menyelesaikan penyerobotan lahan milik transmigran yang diambil oknum pejabat.  “Kenyataannya sampai saat ini, lahan milik transmigran belum juga dikembalikan. Mana janjinya, kami kesini menagih janji itu,” kata Nachung.
    Diungkapkan Nachung, sejak tahun 2005 sampai sekarang lahan yang dijanjikan oleh Pemkab OI dan Pemprov Sumsel kepada transmigran sebanyak 2,5 hektar kepada setiap transmigran, namun ternyata sampai saat ini janji tersebut belum di realisasikan.
“Kami ke OI bukan untuk menjadi kuli, bukan untuk menjadi pembantu rumah tangga. Kami ke sini, untuk memperbaiki hidup, menggarap lahan sendiri namun semuanya ternyata hanya janji,” ungkapnya.
       Saat ini sambungnya, banyak transmigran yang menjadi buruh harian lepas di PT Indralaya Agro, yang tragisnya justru ikut ‘merampas’ tanah milik transmigran.
“Kami minta tanah transmigran itu, dikembalikan kepada transmigran,” pintanya.
Menanggapi ini Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari mengatakan DPRD Sumsel akan terus berupaya memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat transmigrasi.
       Ditambahkannya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihaknya akan memanggil Asisten I Pemprov Sumsel, Bupati OI, Bupati OKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPN Sumsel, DPRD OI dan Komisi I DPRD Sumsel.
“Semuanya akan kita panggil untuk rapat pada 4 Oktober mendatang, selanjutnya akan langsung turun ke lapangan untuk meninjau.” ujarnya.
Terpisah, anggota DPRD Sumsel dapil Ogan Ilir dan OKI, Rusdi Tahar mengatakan bahwa rakyat melihat komitmen Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan lahan ini diragukan karena tidak ada keseriusan dalam rangka mendorong penyelesaian apa yg menjadi tuntutan rakyat.
       “Berlarut-larutnya kasus ini adalah bukti bahwa Pemkab Ogan Ilir tidak punya itikad baik untuk mengurus nasib rakyatnya,” ujar dia. Beberapa waktu lalu Komisi I DPRD Sumsel melakukan kunjungan secara khusus ke Pemkab OI dan lahan transmigrasi untuk mempercepat proses penyelesaian, namun hingga saat ini usaha Komisi I tersebut belum menunjukkan hasil positif, sebagaimana yang diharapkan warga transmigran.
 (awj)

Pahri-Beni Unggul di Sembilan Kecamatan

Pasangan Pahri-Beni

Sekayu, SN
Dari hasil perhitungan cepat yang dilakukan lembaga survei Indonesia (LSI) pasangan calon nomor urut 3, H Pahri Azhari-Beni Hernedi unggul di sembilan kecamatan yakni dikecamatan Babat Supat, Babat Toman, Batang Hari Leko, Bayung Lencir, Lawang Wetan, Plakat Tinggi, Sanga Desa, Sungai Lilin dan Tungkal Jaya.     Sedangkan rival terberatnya yakni pasangan calon nomor urut satu, H Dodi Reza Alex-H Islan Hanura harus puas unggul di lima kecamatan yakni kecamatan Sekayu, Keluang, Lais, Lalan, dan Sungai Keruh.
 Menurut Direktur LSI, Burhanuddin Muhtadi keunggulan Pahri-Beni terletak dikantong-kantong para pendukung militan kedua calon. Pahri yang merupakan asli ulak paceh kecamatan Lawang Wetan menang di tempat tersebut  dari pasangan calon terkuat Dodi-Islan.
Begitu juga di kecamatan Batang Hari Leko yang merupakan dusun cawabup Beni Hernedi perolehan suara sangat signifinikan. Kemudian basis pendukung parpol PDIP yang dinilai cukup fanatik yakni di kecamatan Sanga Desa.     Di Kecamatan Lawang Wetan, Pahri-Beni unggul 74,52% sedangkan Dodi-Islan 23,02%. Di kecamatan Batang Hari Leko, Pahri-Beni 74,01% dan Dodi-Islan 22,61%.     Di kecamatan Sanga Desa Pahri-Beni memperoleh suara 62,6% dan Dodi-Iskan 34,41%. Di Bayung Lencir Pahri-Beni memperoleh 57,72% dan Dodi-Islan 38,95%.
    Di Sungai Lilin, Pahri-Beni 55,24% dan Dodi-Islan 41,66%. Di Babat Supat, Pahri-Beni 50,53% dan Dodi-Islan 47,53%. Di Babat Toman, Pahri-Beni 51,67% dan Dodi-Islan 43,94%. Di Plakat Tinggi, Pahri-Beni 48,58% dan Dodi-Islan 45,73%. Dan di Tungkal Jaya, Pahri-Beni 63,02% dan Dodi-Islan 34,85%.
     Sedangkan Keunggulan Dodi Islan di lima kecamatan, seperti dikecamatan Sekayu sebagai Ibukota Kabupaten Muba, Dodi-Islan unggul 56,13% dari Pahri-Beni 41,44%.     Di kecamatan Keluang Dodi-Islan menang telak yakni 63,29% dari Pahri-Beni 33,48%. Di kecamatan Lais Dodi-Islan 51,46% sedangkan Pahri-Beni 45,43%. Di kecamatan Lalan Dodi-Islan 57,34% dan Pahri-Beni 40,34%. Di Sungai Keruh, Dodi-Islan 57,28% dan Pahri-Beni 37%. 
     Dengan hasil tersebut, Keunggulan pasangan Pahri-Beni dengan Dodi-Islan hanya terpaut 4%-5% saja. Dengan kondisi itu, maka jelas Burhanuddin kemenangan Pahri sudah didepan mata sambil menunggu hasil rekapitulasi KPUD Muba yang dinilainya tak jauh berbeda.     Di tempat terpisah juga, sejumlah perhitungan cepat dari lembaga survei memenangkan Pahri-Beni baru disusul Dodi-Islan dan Sulgani-Sujari. (her)

Rapor Merah Untuk Semua Menteri!

Jakarta, SN
Akhir bulan ini Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyerahkan laporan evaluasi rutin kinerja KIB II. Hingga kini masih ada saja pos kementerian yang mendapatkan nilai merah dalam rapor mereka.
“Tetap ada yang merah, merata di semua kementerian,” kata Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/9).
Kuntoro menolak menyebutkan kementerian apa yang capaian kinerjanya belum sesuai target. Dia juga menolak dari bidang apakah kementerian tersebut sebab tidak berwenang untuk mengumumkannya.
“Yang jelas merahnya karena tidak tercapai apa yang direncanakan di awal tahun,” sambung mantan Kepala BRR Aceh-Nias itu.
Dia menjelaskan, yang menjadi patokan UKP4 lakukan penilaian adalah proposal rencana program kerja yang diajukan kementerian di awal tahun. Atas dasar data target waktu capaian setiap program kerja, tim UKP4 lakukan verifikasi ke lapangan untuk bisa melihat langsung realisasinya.
“Tidak mencapai sasaran, ada macam-macam sebabnya. Bila berhubungan pengadaan lahan, itu belum siap. Bila karena lambatnya pekerjaan, koordinasinya dengan daerah belum berjalan baik dan itu sebab itu program belum berjalan baik,” papar Kuntoro.
Lebih lanjut dia menegaskan, bila penilaian UKP4 tidak mencakup pada faktor integritas menteri. Penilaian integritas merupakan wewenang Presiden SBY.
“Saya mengevaluasi kementerian, bukan mengevaluasi menteri,” tegas Kuntoro. (lh/gun)