Suara Nusantara Edisi 584, Selasa 10 April 2012

KP Batubara Lahat Terus Menuai Masalah

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

MANTAN Bupati Lahat H Harunata nampaknya harus menuai masalah akibat sikapnya yang telah mencabut izin kuasa pertambangan (KP) batubara PTBA pada tahun 2003-2008. PTBA telah melaporkannya ke KPK.

Laporan dilakukan karena dalam kasus ini patut diduga kuat terdapat unsur korupsi di dalamnya. Hal ini bukan main-main dan isapan jempol karena kemarin Patrialis Akbar yang pernah menjabat menteri hukum dan HAM Patrialis Akbar, mendatangi KPK dan melaporkannya. Patrialis sendiri sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam.

Tentu langkah pelaporan ini sebagai langkah serius dari PTBA untuk menuntut wilayah KP mereka yang mereka sebut sudah dicaplok. Dalam catatan PT Bukit Asam merupakan BUMN yang lebih dulu memiliki kuasa pertambangan dan memiliki hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan berdasarkan pasal 25 ayat 2 peraturan pemerintah No 32 tahun 1969.

Dugaan tindak korupsi terjadi karena pejabat yang telah mengeluarkan KP patut diduga telah mengalihkan KP tambang batubara Lahat ke pihak lain.

Sejak era Otonomi Daerah ditetapkan dan berlaku, pemerintah daerah tingkat II diberi kuasa penuh untuk membuat keputusan. Di Kabupaten Lahat banyak bermunculkan KP-KP yang mengeksplorasi pertambangan batubara. Beberapa KP saat ini sudah mengeruk batubara di dasar perut bumi Kabupaten Lahat. Harus dipertanyakan apa yang didapatkan Pemda Lahat untuk semuanya.

Sedangkan selama ini, harapan masyarakat Kabupaten Lahat dapat menikmati berkah dari kayanya bahan galian batubara di daerah tersebut jauh dari angan-angan. Makin banyak Kuasa Pertambangan beroperasi tak mengubah kehidupan warga kota Lahat secara menyeluruh, sebaliknya mereka menjadi penonton terhadap hiruk pikuk dan sibuknya operasi pertambangan.

Sempat ada euforia kesenangan luar biasa dari warga kota ini, dengan banyaknya aktifitas tambang batubara. Mereka senang dan bangga karena Bumi Seganti Setungguan ternyata menyimpan jutaan ton batubara di dalam perut bumi. Tetapi kesenangan hanya dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan tahun di jari, warga tak begitu peduli. Apalagi mereka tak 'menyicip' enak dari banyaknya batubara yang dikeruk setiap detik.

Bila saat ini PTBA mengadukan dugaan pencaplokan wilayah KP mereka suatu hal yang wajar. Inipun menjadi pelajaran berharga untuk tak main-main dengan kewenangan yang ada. Walaupun otonomi daerah memberikan kuasa yang luas, jangan sampai sikap kepala daerah menjadi kebablasan.

Kemudian dampak dari pertambangan apakah sudah dipikirkan sejak awal, karena banyak contoh aktivitas tambang berakibat buruk daerah. Saat bahan tambang habis yang tersisa hanya kerusakan alam, kemisikinan dan pemukiman yang ditinggalkan begitu saja. Efek buruk ini sudah dirasakan warga Lahat. Untuk melakukan aktivitas tambang harus mengacu ke Undang-Undang Tambang.

Kita wajib mengingatkan ini, karena kita sebagai manusia jangan egois sendiri mengeksplorasi bahan tambang secara membabibuta tanpa memikirkan dampak buruknya. Di Kabupaten Lahat sekarang sudah banyak kerusakan hutan, kemudian ekplorasi besar-besaran dari bahan tambang batubara dapat berakibat buruk bagi ciri khas wilayah Lahat 'Bukit Serelo'.

Hal yang paling parah adalah efek buruk karena sistem transportasi yang digunakan masih menggunakan jalan umum, tentu dampak langsung berupa kerusakan jalan sangat terasa.

Semuanya karena kegiatan tambang tak dilakukan terencana dan mengabaikan kepentingan banyak pihak. Kondisi ini memunculkan pendapat, pemilik KP hanya berpikir bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. (***)

Empat Lawang Bangun RS Pratama

Empat Lawang, SN
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Bumi Saling Kruani Sangi Kerawati bakal membangun rumah sakit Pratama. Rumah sakit ini rencananya bakal dibangun di Kecamatan Pendopo, persisnya di lahan Puskesmas Kecamatan Pendopo.

"Puskesmas Pendopo akan kita jadikan rumah sakit Pratama," terang Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), Senin (9/4).

Dijelaskannya, rumah sakit Pratama adalah rumah sakit tanpa class. Jadi tidak ada istilah pasien kelas VIP, kelas 1 atapun kelas 2. Meski begitu, untuk fasilitas, layanan dan lainnya sudah standar rumah sakit besar. Semua poly pelayanan akan disiapkan.

Lanjut HBA, untuk pembangunan rumah sakit ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 50 miliar. Dana ini dialokasikan dari anggaran pusat (APBN). Dan jika tidak ada halangan, tahun ini juga pembangunan rumah sakit Pratama akan dimulai.

Lebih jauh HBA mengatakan, untuk Puskesmas Pendopo akan bergeser ke Kecamatan Pendopo Barat (Pemekaran Kecamatan Pendopo) yang lokasinya di Padang Surau.

Nantinya, tidak hanya Puskesmas yang bakal dibangun di kawasan ini, perkantoran Kecamatan dan Polsekpun rencananya akan dibangun di kawasan Padang Surau.

"Kedepannya, kawasan ini yang dulunya dikenal sebagai kawanan rawan keamanan akan berubah menjadi kawasan yang ramai. Konsep ini mudah-mudahan bisa menekan angka kriminal di Empat Lawang," katanya.

Khusus untuk rumah sakit daerah, lanjut dia,
akan dibangun di kawasan Jalan Poros. Jadi, pasien rujukan dari layanan kesehatan di wilayah Kecamatan bisa di rujuk ke rumah sakit daerah. Melalui layanan ini diharapkan pelayanan kesehatan di Empat Lawang lebih bisa ditingkatkan.

"Hanya saja, ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (eko)

Jembatan Tanah Abang-Payuputat Habiskan Rp 60 Milyar

Muara Enim, SN
Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 milyar.

“Pembangunan jembatan penghubung Payuputat- Tanah Abang ini sudah dirancang dalam beberapa tahun lalu. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar,” ungkap Anggota DPRD Sumsel asal dapil Muara Enim- Prabumulih Rizal Kenedi dalam resesnya bersama anggota DPRD Sumsel berapa waktu lalu Muara Enim.

Pembangunan jembatan tersebut kata Rizal, tentunya harus mendapat dukungan terutama dari kabupaten Muara Enim maupun Prabumulih. Sebab, pembangunan jembatan ini menghubungkan antara Kelurahan Payuputat, Prabumulih dengan wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim yang membelah sungai lematang.

“Pada prinsipnya, provinsi dan Prabumulih siap melakukan dana sharing untuk pembangunan jembatan ini. Agar rencananya ini bisa terealisasi juga dibutuhkan dukungan dari Pemkab Muara Enim,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika nantinya ada sharing, misalnya dari Muara Enim dan Prabumulih masing-masing Rp10 miliar, kemudian juga dianggarkan melalui provinsi dan pemerintah pusat. Pastinya, rencana pembangunan jembatan penghubung Tanah Abang- Payuputat ini akan terealisasi ditahun-tahun mendatang.

“Kalau jembatan ini terwujud dibangun, dipastikan pembangunan dan perekonomian dua daerah (Muara Enim- Prabumulih) akan semakin berkembang. Untuk Detail Engenering Design (DED) sudah selesai,” papar Rizal.

Sementara itu, Sekretaris PU BM Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan, untuk pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat, Pemkab Muara Enim belum dilibatkan sama sekali terkait rencana tersebut.

“Kita belum mengetahui secara persis DED dan studi kelayakan pembangunan jembatan itu,” urai dia.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Muara Enim Drs Hasanudin menambahkan, setahu dirinya terkait rencana pembangunan jembatan itu diketahui baru sebatas lisan saja. Belum ada pembahasan secara bersama-sama oleh dua daerah dan provinsi.

“Seharusnya ada koordinasi, duduk satu meja antara Prabumulih, Muara Enim dan pihak provinsi. Agar rencana ini bisa terwujud,” tukas Asisten II.

Ditanggapinya, Rizal Kenedi, mengenai hal tersebut, nantinya akan diupayakan paling tidak akan ada koordinasi antara Dinas PU BM Muara Enim, PU BM Prabumulih dan pihak provinsi termasuk DPRD Sumsel.

Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar menyambut baik jika nantinya pembangunan jembatan Tanah Abang- Payuputat terwujud. Namun pembangunan jembatan tersebut tentunya menghabiskan dana yang cukup besar.

Oleh sebab itu kata Muzakir, karena pembangunan jembatan tersebut menghubungkan antara dua kabupaten, Muara Enim dan Prabumlih. Tentunya harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk anggarannya, dapat dilakukan dengan dana sharing, antara kabupaten, Provinsi maupun pemerintah pusat. (yud)

Pol PP Bongkar Reklame Liar Dan Kadaluarsa

Palembang, SN
Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup potensial di kota Palembang ini, tapi sangat disayangkan tidak sedikit reklame yang didirikan oleh usaha baik rumah makan hingga bengkel pres per mobil yang menempati pingiran disepanjang jalan Basuki Rahmat disinyalir tidak memiliki izin.

Ketua Tim Operasional Rekomndasi Reklame Tata kota Palembang Junkis Julianto mengatakan hampir 10 persen reklame yang berdiri disepanjang jalan Basuki Rahmat kecamatan Kemuning Palembang tidak memiliki izin.

“ Kita hanya bersifat merekomendasikan saja, namun dari sejumlah reklame dan bangunan yang berdiri di kawasan jalan Basuki Rahmat ini hampir 10 persenya menyalahi aturan,” jelasnya Senin (9/4) disela-sela penertiban dikawasan tersebut.

Junkis menyebutkan mayoritas bangunan dan reklame yang menyalahi aturan di dominasi usaha kecil seperti perbengkelan hingga warung rumah makan dan reklame berukuran 1mx3m.

“ Sudah tiga kali kita berikan peringatakan dan tidak diindahkan, dan hari ini kita bersama sat Pol PP melakukan penertiban, karena berdirinya reklame dan bangungan di sepanjang jalan ini sudah merusak estitika kota,”ungkapnya.

Selaian kawasan jalan Basuki Rahmat masih kata junkis, menyalahi dan merusak estetika kota dengan berdirinya reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga menyebar secara merata di kota Palembang ini.

“ Tidak hanya dijalan Basuki Rahmat meski tidak banyak, akan tetapi reklame liar dan bangunan yang tidak memiliki izin juga banyak terdapat dikawasan kota ini,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Aris Saputra mengatakan sebelumnya pemilik reklame warung rumah makan hingga bengkel press per mobil telah diberikan peringatan, hanya saja hingga Sp3 yang diberikan hingga saat ini tidak di indahkan.

“ Sudah kita berikan peringatan baik itu bengkel dan bangunan yang ada di pingiran jalan Basuki rahmat ini, baik dari kelurahan maupun instansi terkait, hanya saja mereka membangkang,” tegas Aris.

Selaian tidak memiliki izin, bangunan yang berdiri tersebut, kata Aris juga telah menghilangkan hak-hak pengunan jalan, bahkan pemilik bangunan tidak segan melakukan pengecoran secara permanen sehingga menghilangkan resapan air.

“ Ini juga dalam rangka menegakan perda serta untuk mempercantik kota kita terlebih lagi saat ini sedang dilakukan penilaian adipura yang mana bangunan mereka dirikan sudah ditas lahan Daerah Milik Jalan (DMJ),” ungkapnya. Berdiri bangunan dan reklame di DMJ ini, kata Aris dipastikan tidak memiliki izin.

“ Masalah ada yang komplein dengan kebijakan ini akan kita tanguhkan dan akan kita cek lahan dan SIUPnya, kalau izin resmi akan kita beri toleransi,” katanya

Setelah dilakukan penertiban dengan menerjunkan 60 personil serta didukung petugas dari dinas tata kota, dispenda dan pihak kecamatan dan kelurahan sebagai pemilik wilyah ,bangunan yang telah di bongkar akan dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.

“ Kalau mereka kembali memasang apa yang kita bongkar semua barangnya akan kita sita dan di sidangkan yustitisi,” jelasnya.

Pantauan dilapangan selama penertiban berlangusng tak pelak, kemacetan di ruas jalan dari Jembatan Fly over hingga 1 km Jalan Basuki Rahmat terjadi,akibat banyak kendaraan yang berhenti untuk melihat pembongkaran tersebut dilangsungkan.(win)



Blue Bird Tambah 50 Armada Baru

Palembang, SN
Blue Bird Taksi semakin mengembangkan sayapnya. Setelah sempat mendapat kecaman tidak boleh beroperasi di area bandara SMB II Palembang, kini taksi berlogo burung ini dipertengahan bulan April akan menambah armadanya sebanyak 50 unit lagi setelah sebelumnya sudah beroperasi 50 unit. Bahkan akses operasi layananannya yang mobil juga akan mengincar pasar di kawasan Kertapati dan Perumnas.

“ Incoming call kita terus bertambah. Suply dan demand nya tidak seimbang. Sehingga nanti di pertengahan bulan sampai akhir bulan, sekarang lagi proses perizinan ada penambahan 50 armada. Kita tetap mobile. Sekarang yang operasi 50. Jadi nambah 50 lagi pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan bisa mengakomodir di kawasan Kertapati dan Perumnas,” kata Brand Manajer Blue Bird Palembang, Rudi Alwazan.

Dijelaskannya, untuk saat ini tarif taksi blue bird alami kenaikan 20 persen sejak diberlakukan 28 Maret kemarin setelah ditetapkan Organda dan Pemerintah Kota (Pemkot). “ Kita sudah melakukan perubahan tarif argo. Per kilometer naik Rp 500, kemudian perbuka pintu naik Rp 1.000. jadi ada kenaikan 20 persen. masyarakat tidak diberatkan, karena kecil sekali kenaikan agronya,” terang dia.

Mudah - mudahan, lanjut Rudi, dengan bertambahnya armada pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal, " mudah - mudahan setelah penambahan armada pelayanan semkin maksimal dan masyrakat puas dengan pelanan kami," pungkasnya.(win)

Ratusan Honorer di OKI Kecewa

Kayuagung, SN

Ratusan tenaga honorer yang mengabdi di Kabupaten OKI kecewa karena mereka dinyatakan tidak lulus verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Sejak beberapa hari terakhir, mereka bergantian mendatangi Posko Pengaduan di BKD OKI.

Kekecewaan mereka ini setelah melihat hasil pengumuman tenaga honorer kategori I yang dinyatakan BKN lulus verifikasi untuk diangkat menjadi CPNS ternyata tidak ada nama mereka. BKN hanya meluluskan 62 orang walaupun jumlah yang diajukan BKD ke BKN mencapai lebih dari 350 orang.

Mereka yang mendatangi BKD OKI ini seolah-olah “Curhat” ke kantor tersebut dan mempertanyakan alasan mereka tidak lulus dan hanya 62 orang (2 orang dicoret) saja yang lulus verifikasi. Apalagi dari 62 orang yang lulus itu, ternyata ada yang SKnya “lebih muda” dibandingkan honorer yang tidak lulus.

Nurani, tenaga honorer bidang pendidik yang mengabdi di Kecamatan Tulung Selapan OKI kepada wartawan kemarin mengatakan, dia nekad mendatangi BKD di Kayuagung yang jauh dari Tulung Selapan untuk mempertanyakan hal itu. Ia sudah menjadi tenaga honorer sekitar 17 tahun, namun tidak lulus verifikasi.

Mengapa yang sudah sangat lama mengabdi seperti saya ini tidak diprioritaskan lulus, justru yang lulus honorer yang belum lama bertugas. Saya ke sini untuk mempertanyakan hak saya, jika bukan hak saya tidak akan saya harapkan,”keluhnya.

Posko Pengaduan di BKD OKI ini dibuka sejak jam 8 pagi hingga jam 4 sore sesuai jam kerja kantor tersebut. Sejak Jumat lalu, sudah ada ratusan tenaga honorer dari berbagai kecamatan di OKI yang silih berganti mendatangi posko itu dengan tujuan yang sama.

Kepala BKD OKI Maulan Aklil SIp MSi didampingi Sekretaris BKD OKI Ahmad Kholik kepada wartawan menjelaskan, pihaknya memfasilitasi tempat penampungan keluhan yang dilontarkan ratusan honorer yang tidak puas dengan pengumuman hasil verifikasi yang dikeluarkan BKN Pusat. (iso)

Sengketa PT Aditarwan - Warga Terus Berlanjut

Lahat, SN
Selisih paham antara warga Desa Pagardin dan Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Aditarwan mengenai lahan belum juga selesai. Pada Senin (9/4) kemarinn rapat pembahasan ini dilanjutkan di kantor Pemkab Lahat yang dipimpin Asisten I, Drs H Ahdin Djasri MM namun tetap menemui hasil.

Perwakilan dari warga, Hasibuan mengemukakan di lapangan adanya perselisihan mengenai tapal batas lahan, baik itu lahan inti dan plasma, lahan plasma seluas sekitar 100 hektar (Ha). PT Aditarwan menyatakan kalau lahan yang diperselisihkan sudah diserahkan ke warga. Namun kenyataan di lapangan belum ada realisasinya. Tidak hanya itu, status quo yang ada di lahan tersebut sampai saat ini juga tak jelas.

“Jika perusahaan mengaku sudah menyerahkan hal ini ke warga, kami rasa itu bohong. Kenyataannya di lapangan semuanya nihil,” ungkap Hasibuan.

Menurutnya, semua yang diklaim perusahaan itu kemungkinan baru sebatas administrasi saja tapi untuk kenyataan di lapangan, semuanya belum sama sekali direalisasikan. Termasuk pada berkas-berkas surat karena ada beberapa versi surat.

“Kami akan tetap mempertahankan sikap kami sesuai bukti yang kami miliki. Mengenai rapat ini, kami simpulkan intinya buntu," terangnya.

Sementara Hendra Mulya perwakilan pihak perusahaan menegaskan, sebenarnya apa yang dituntut warga itu memiliki beberapa kekeliruan. Seperti di dalam rapat, warga mengemukakan titik tapal batas yang salah. Sebab, yang dimaksud tersebut sebenarnya bukanlah titik tapal batas, melainkan titik Poligon saja. Ini jelas tidak bisa diterima perusahaan, apalagi jika dikemukakan kami yang menyalahi aturan, kami disini juga memegang data kongkrit.

“Kami pegang data akurat kok, berikut juga mengenai surat keterangan atau bukti lainnya. Semua ini jelas siap kami adu dan uji petikkan kebenarannya,” tegas Hendra.

Menurut Hendra, dalam rapat memang masih terjadi kebuntuan. Namun, jika suatu saat atau kedepannya akan dilakukan crosscek langsung, perusahaan dengan lapang dada siap, dan sanggup beradu data di lapangannya. “Kami sangat menginginkan adanya kejelasan dalam masalah ini, bila perlu memang kita sama-sama turun ke lapangan,” tegas Hendra.

Terpisah, Asisten I Pemkab Lahat, Drs H Ahdin Djasri MM mengatakan, melihat kondisi yang ada, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk tim, guna melakukan cek lapangan hingga pengukuran ulang. “Demi pertimbangan kejelasan, dalam waktu dekat akan diadakan pengukuran ulang,” Jelas Ahdin. (zal)