Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Senin, 19 Maret 2012
183 Mahasiswa UKB Ikuti Capping Day
Palembang, SN
Sebanyak 183 mahasiswa Universitas Kader Bangsa (UKB) mengikuti Capping Day, Sabtu (17/3) bertempt di Kampus A UKB Jalan Mayjend H M Ryacudu Palembang.
Rektor UKB, Dr H T Wathan MSc mengatakan, pad prinsipnya acara Capping Day tidak termasuk dalam kurikulum (kalender akademik), namun acara ini sudah merupakan tradisi dari mulainy berdirinya Program Studi (prodi) Keperawtan dan Kebidanan.
"Acara ini merupakan petanda bahwa mahasiswa telah lulus dalam masa percobaan, untuk selanjutnya melangkah ketahap yang lebih besar dan mengarah ke hal-hal yang akan menjadi bekal profesinya di masa yang akan datang, yakni terjun langsung ke masyarakat," ujarnya.
Wathan menjelaskan, peserta Capping Day tahun ini berjumlah 183 orang dari Fakultas Kebidanan dan Keperawatan yang terdiri dari Prodi DIII Kebidanan 66 orang, Prodi DIV Kebidanan 58 orang, Prodi DIII Keperawatan 36 orang dan Prodi S1 Keperawatan 23 orang.
Sementara itu, Ketua Yayasan Kader Bangsa Palembang, DR Hj Irzanita Dra SH MM MKes menerangkan, UKB menyelenggarakan pendidikan benar-benar sesuai dengan peraturan dan selalu memikirkan mutu contohnya Prodi DIII Kebidanan, DIII Farmasi, DIII Refraksi Optisi, DIII Analis Kesehatan, DIII Teknik Rontgen, DIII Keperawatan, DIV Kebidanan, S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Manajemen serta S2 Magister Kesehatan, semua prodi tealh terakreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat rata-rata B. "Ini petanda semua prodi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah/Diknas, tidak diragukan lagi," katanya.
Lanjutnya, untuk alumni UKB sudah berjumlah 5.046 orang dan sudah tersebr di seluruh pelosok tanah air yakni sudah 33 provinsi di Indonesia, dan bahkan ada juga di luar negeri antara lain Malaysia, Brunai dan Arab Saudi. Untuk wilayah Sumsel bahkan alumni UKB yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan sudah 3 kabupaten.
"Alumni kami yang sudah berprestasi tinggi anatara lain alumni bidan tahun 2004 menjaddi Bidan Teladan di OKU, dan hampir semua Bidan/Perawat asal Lampung/Kabupaten di Sumsel menjadi tenaga PNS/PTT. Pada penerimaan CPNS tahun 2010 yang lalu, ada lebih kurang 250 orang diterima CPNS meliputi seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel, khususnya alumni Bidan/Perawat banyak diterima sebagai CPNS di OKU dan banyak juga praktek swasta yang berhasil," jelasnya.
Irzanita menambahkan, untuk tahun akademik 2012 ini akan dibuka Fakultas Kedokteran dengan Prodi Kedokteran Umum, serta UKB akan membangun sebuah rumah sakit seluas 4,5 hektar di Jakabaring. Dalam waktu dekat mungkin bulan Juni klinik UKB di Kertapati dengan luas bangunan kurang lebih 1.700 m2 sudah dapt diopersionalkan.
"Untuk Pendidikn Jasmani, Kesehatan dan rekreasi UKB telah menyiapkan gedung yang berlokasi di depan showroom Mitsubishi dengan fasilitas olahraga yang lengkap. Disamping itu, UKB telah mendirikan Rumah Sakit Kader Bangsa yang berlokasi di Ketapati, dan Insya Allh akan beroperasi dalam waktu dekat, rumah sakit ini juga sebagai lahan praktek mahasiswa," pungkasnya. (pit)
Sebanyak 183 mahasiswa Universitas Kader Bangsa (UKB) mengikuti Capping Day, Sabtu (17/3) bertempt di Kampus A UKB Jalan Mayjend H M Ryacudu Palembang.
Rektor UKB, Dr H T Wathan MSc mengatakan, pad prinsipnya acara Capping Day tidak termasuk dalam kurikulum (kalender akademik), namun acara ini sudah merupakan tradisi dari mulainy berdirinya Program Studi (prodi) Keperawtan dan Kebidanan.
"Acara ini merupakan petanda bahwa mahasiswa telah lulus dalam masa percobaan, untuk selanjutnya melangkah ketahap yang lebih besar dan mengarah ke hal-hal yang akan menjadi bekal profesinya di masa yang akan datang, yakni terjun langsung ke masyarakat," ujarnya.
Wathan menjelaskan, peserta Capping Day tahun ini berjumlah 183 orang dari Fakultas Kebidanan dan Keperawatan yang terdiri dari Prodi DIII Kebidanan 66 orang, Prodi DIV Kebidanan 58 orang, Prodi DIII Keperawatan 36 orang dan Prodi S1 Keperawatan 23 orang.
Sementara itu, Ketua Yayasan Kader Bangsa Palembang, DR Hj Irzanita Dra SH MM MKes menerangkan, UKB menyelenggarakan pendidikan benar-benar sesuai dengan peraturan dan selalu memikirkan mutu contohnya Prodi DIII Kebidanan, DIII Farmasi, DIII Refraksi Optisi, DIII Analis Kesehatan, DIII Teknik Rontgen, DIII Keperawatan, DIV Kebidanan, S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Manajemen serta S2 Magister Kesehatan, semua prodi tealh terakreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat rata-rata B. "Ini petanda semua prodi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah/Diknas, tidak diragukan lagi," katanya.
Lanjutnya, untuk alumni UKB sudah berjumlah 5.046 orang dan sudah tersebr di seluruh pelosok tanah air yakni sudah 33 provinsi di Indonesia, dan bahkan ada juga di luar negeri antara lain Malaysia, Brunai dan Arab Saudi. Untuk wilayah Sumsel bahkan alumni UKB yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan sudah 3 kabupaten.
"Alumni kami yang sudah berprestasi tinggi anatara lain alumni bidan tahun 2004 menjaddi Bidan Teladan di OKU, dan hampir semua Bidan/Perawat asal Lampung/Kabupaten di Sumsel menjadi tenaga PNS/PTT. Pada penerimaan CPNS tahun 2010 yang lalu, ada lebih kurang 250 orang diterima CPNS meliputi seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel, khususnya alumni Bidan/Perawat banyak diterima sebagai CPNS di OKU dan banyak juga praktek swasta yang berhasil," jelasnya.
Irzanita menambahkan, untuk tahun akademik 2012 ini akan dibuka Fakultas Kedokteran dengan Prodi Kedokteran Umum, serta UKB akan membangun sebuah rumah sakit seluas 4,5 hektar di Jakabaring. Dalam waktu dekat mungkin bulan Juni klinik UKB di Kertapati dengan luas bangunan kurang lebih 1.700 m2 sudah dapt diopersionalkan.
"Untuk Pendidikn Jasmani, Kesehatan dan rekreasi UKB telah menyiapkan gedung yang berlokasi di depan showroom Mitsubishi dengan fasilitas olahraga yang lengkap. Disamping itu, UKB telah mendirikan Rumah Sakit Kader Bangsa yang berlokasi di Ketapati, dan Insya Allh akan beroperasi dalam waktu dekat, rumah sakit ini juga sebagai lahan praktek mahasiswa," pungkasnya. (pit)
Perceraian di OKI-OI Meningkat
Kayuagung, SN
Angka kasus perceraian yang telah masuk di Pengadilan Agama Kayuagung selama dua bulan terakhir di tahun 2012 ini telah mencapai 129 perkara, dan itu telah diputus majelis hakim. Angka tersebut meningkat tajam karena bulan Januari 45 kasus dan Februari 84 kasus.
Demikian dikatakan Kepala Pengadilan Agama (PA) Kayuagung Drs Syamsudin melalui panitera muda hukum Nahwa SH yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Angka perkara perceraian di Kabupaten OKI dan OI yang telah diputus tersebut terbilang tinggi dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu.
Dijelaskannya, dari sekian banyak angka perkara yang telah diputus cerai itu, mengenai usia pasangan adalah bermacam-macam. Tetapi yang jelas adalah dengan usia dibawah 50 tahun, tetapi ada juga usia pasangan yang masih terbilang muda yakni 20 tahun dan dibawah usia 20 tahun yakni 17 tahunan.
Lalu lanjut Nahwa, untuk alasan mengapa pasangan memasukan perkaranya di PA adalah dengan berbagai macam alasan. Mulai dari tidak adanya tanggung jawab suami, faktor ekonomi, tidak harmonis dalam keluarga, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan dan lain-lain.
"Mengenai perkara perceraian ini, bukan karena semata-mata KDRT dan faktor ekonomi saja yang menyebabkan suatu pasangan untuk bercerai, tapi banyak faktor, rata-rata karena pelanggaran talak (istri yang minta cerai) yakni sering tidak adanya tanggung jawab suami dalam keluarga," jelasnya.
Ditambahkan Nahwa, dalam proses perkara perceraian bukan sekali sidang, perkara itu langsung putus oleh Pengadilan Agama, tetapi melainkan pasangan menjalani proses persidangan beberapa kali, barulah diputus cerai. Adapun proses sebelum diputus cerai adalah dilakukan mediasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni pasangan yang bersangkutan. Tetapi bila antara keduanya tidak adanya mufakat untuk rujuk kembali maka, akhirnya hakim memutuskan untuk bercerai. (iso)
Angka kasus perceraian yang telah masuk di Pengadilan Agama Kayuagung selama dua bulan terakhir di tahun 2012 ini telah mencapai 129 perkara, dan itu telah diputus majelis hakim. Angka tersebut meningkat tajam karena bulan Januari 45 kasus dan Februari 84 kasus.
Demikian dikatakan Kepala Pengadilan Agama (PA) Kayuagung Drs Syamsudin melalui panitera muda hukum Nahwa SH yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Angka perkara perceraian di Kabupaten OKI dan OI yang telah diputus tersebut terbilang tinggi dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu.
Dijelaskannya, dari sekian banyak angka perkara yang telah diputus cerai itu, mengenai usia pasangan adalah bermacam-macam. Tetapi yang jelas adalah dengan usia dibawah 50 tahun, tetapi ada juga usia pasangan yang masih terbilang muda yakni 20 tahun dan dibawah usia 20 tahun yakni 17 tahunan.
Lalu lanjut Nahwa, untuk alasan mengapa pasangan memasukan perkaranya di PA adalah dengan berbagai macam alasan. Mulai dari tidak adanya tanggung jawab suami, faktor ekonomi, tidak harmonis dalam keluarga, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan dan lain-lain.
"Mengenai perkara perceraian ini, bukan karena semata-mata KDRT dan faktor ekonomi saja yang menyebabkan suatu pasangan untuk bercerai, tapi banyak faktor, rata-rata karena pelanggaran talak (istri yang minta cerai) yakni sering tidak adanya tanggung jawab suami dalam keluarga," jelasnya.
Ditambahkan Nahwa, dalam proses perkara perceraian bukan sekali sidang, perkara itu langsung putus oleh Pengadilan Agama, tetapi melainkan pasangan menjalani proses persidangan beberapa kali, barulah diputus cerai. Adapun proses sebelum diputus cerai adalah dilakukan mediasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni pasangan yang bersangkutan. Tetapi bila antara keduanya tidak adanya mufakat untuk rujuk kembali maka, akhirnya hakim memutuskan untuk bercerai. (iso)
Buruh PT Willmar Duduki Kantor Bupati dan DPRD
Kayuagung, SN
Unjuk rasa sekitar 2 ribu buruh PT Willmar Plantation International yang dilakukan beberapa pekan lalu memang sudah direspon pihak manajemen perusahaan. Namun massa kembali mengancam akan melakukan hal serupa bahkan akan menduduki Kantor Bupati OKI dan DPRD OKI selama 3 hari 3 malam.
Ancaman kembali menggelar aksi demonstrasi tersebut akan direalisasikan buruh bila perusahaan tidak menuntaskan tuntutan mereka. Pasalnya, tuntutan buruh selama ini yang menginginkan bonus sebesar 3 kali bulan gaji ternyata baru dibayar perusahan separuhnya atau 1,5 bulan gaji.
Demikian dilontarkan Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK LSM) OKI yang dijabat Ferdiansyah Sukmadilaga didampingi Ahmad Syamsir, Syarifuddin dan Jamaludin masing-masing sebagai anggota forum ini.
Dikatakan mereka, FK LSM dan Sekar Willmar tetap menunggu sisa bonus sebesar 1,5 bulan gaji hingga hari ini Senin (19/3). Apalagi hari ini rencananya manajemen PT Willmar Plantation Internasional akan melakukan pertemuan dengan DPRD OKI.
”Jika pertemuan mereka besok (hari ini) tidak ada kejelasan terhadap sisa pembayaran bonus 1,5 bulan gaji, maka keesokan harinya (Selasa 20 Maret) seluruh buruh akan demonstrasi selama 3 hari berturut,” katanya serius sembari mengatakan demo 3 hari 3 malam itu akan dilakukan di Kayuagung.
Sambung dia, bila perusahaan tidak membayar sisa bonus 1,5 bulan gaji maka 2 ribu massa akan menginap di halaman DPRD OKI dan Kantor Bupati OKI selama 3 hari 3 malam berturut. Ini dilakukan buruh karena memperjuangkan bonus yang memang merupakan hak buruh dan sudah tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dengan buruh.
Ditambahkan mereka, apalagi ada informasi hasil pertemuan manajemen PT Willmar Plantation Internasional dengan Bupati OKI beberapa hari lalu, Ir H Ishak Mekki MM selaku bupati menegaskan agar perusahaan memenuhi hak-hak buruh sesuai kesepakatan.
”Apalagi informasi yang kami terima dari intern perusahaan, Goinzhing selaku pemilik perusahaan juga menyatakan bila bonus merupakan hak buruh, jadi harus diberikan,”ujar Ferdiansyah Sukmadilaga.
Sedangkan Ahmad Syamsir menambahkan, Sekar Willmar dan FK LSM OKI tidak ditunggangi Parpol manapun sesuai isu yang berkembang belakangan ini. FK LSM dan Sekar Willmar melakukan aksi tersebut murni karena memperjuangkan hak-hak normatif buruh. (iso)
Unjuk rasa sekitar 2 ribu buruh PT Willmar Plantation International yang dilakukan beberapa pekan lalu memang sudah direspon pihak manajemen perusahaan. Namun massa kembali mengancam akan melakukan hal serupa bahkan akan menduduki Kantor Bupati OKI dan DPRD OKI selama 3 hari 3 malam.
Ancaman kembali menggelar aksi demonstrasi tersebut akan direalisasikan buruh bila perusahaan tidak menuntaskan tuntutan mereka. Pasalnya, tuntutan buruh selama ini yang menginginkan bonus sebesar 3 kali bulan gaji ternyata baru dibayar perusahan separuhnya atau 1,5 bulan gaji.
Demikian dilontarkan Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK LSM) OKI yang dijabat Ferdiansyah Sukmadilaga didampingi Ahmad Syamsir, Syarifuddin dan Jamaludin masing-masing sebagai anggota forum ini.
Dikatakan mereka, FK LSM dan Sekar Willmar tetap menunggu sisa bonus sebesar 1,5 bulan gaji hingga hari ini Senin (19/3). Apalagi hari ini rencananya manajemen PT Willmar Plantation Internasional akan melakukan pertemuan dengan DPRD OKI.
”Jika pertemuan mereka besok (hari ini) tidak ada kejelasan terhadap sisa pembayaran bonus 1,5 bulan gaji, maka keesokan harinya (Selasa 20 Maret) seluruh buruh akan demonstrasi selama 3 hari berturut,” katanya serius sembari mengatakan demo 3 hari 3 malam itu akan dilakukan di Kayuagung.
Sambung dia, bila perusahaan tidak membayar sisa bonus 1,5 bulan gaji maka 2 ribu massa akan menginap di halaman DPRD OKI dan Kantor Bupati OKI selama 3 hari 3 malam berturut. Ini dilakukan buruh karena memperjuangkan bonus yang memang merupakan hak buruh dan sudah tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dengan buruh.
Ditambahkan mereka, apalagi ada informasi hasil pertemuan manajemen PT Willmar Plantation Internasional dengan Bupati OKI beberapa hari lalu, Ir H Ishak Mekki MM selaku bupati menegaskan agar perusahaan memenuhi hak-hak buruh sesuai kesepakatan.
”Apalagi informasi yang kami terima dari intern perusahaan, Goinzhing selaku pemilik perusahaan juga menyatakan bila bonus merupakan hak buruh, jadi harus diberikan,”ujar Ferdiansyah Sukmadilaga.
Sedangkan Ahmad Syamsir menambahkan, Sekar Willmar dan FK LSM OKI tidak ditunggangi Parpol manapun sesuai isu yang berkembang belakangan ini. FK LSM dan Sekar Willmar melakukan aksi tersebut murni karena memperjuangkan hak-hak normatif buruh. (iso)
Permendagri 63 Tahun 2007, Sarat Nuansa Konspirasi
Sekayu, SN
Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 63 Tahun 2007 dinilai sarat nuansa konspirasi. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi, saat menggelar pertemuan dengan Pansus Hak Angket DPRD Muba, Jumat (16/3), di Gedung Nusantara II DPR RI.
Menurutnya, telah berulang kali dirinya menanyakan persoalan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Terakhir dirinya mengaku, bertemu dengan Biro Hukum Kemendagri dan tidak ada bantahan atas kejanggalan peraturan tersebut.
Menurutnya, tidak ada yang berani menyampaikan ‘keanehan’ Peraturan tersebut ke Mendagri karena tidak memiliki dasar. Kecuali, Komisi II DPR RI mengirimkan surat untuk Mendagri, agar melakukan peninjauan atas Permendagri Nomor 63 Tahun 2007.
“Kita tahu sama tahu tentang persoalan ini, dan kita ingin masalah ini selesai. Saya akan membuat surat agar Permendagri ini ditinjau ulang. ‘Kasarnya’ dalam membuat keputusan seperti ini, harusnya teliti lah. Yang buat ini bawahannya, kasihan menterinya.” ujarnya.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Muba M Yusuf Mahmud, menyambut positif upaya Komisi II DPR RI untuk melayangkan surat ke Kemendagri. “Kita berharap Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 tak hanya ditinjau ulang, namun dicabut, karena peraturan tersebut memang bermasalah. Salah satu keanehan Permendagri ‘siluman’ ini yaitu tidak adanya tembusan kepada Pemkab Muba sebagai kabupaten yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai daerah penghasil Suban IV," ungkapnya.
Menurutnya, sembari menunggu penyampaian surat dari Komisi II ke Mendagri, Pansus Suban IV akan terus mencari cara agar mendorong percepatan pencabutan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Pada akhirnya, Pansus Suban IV akan membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti seluruh pihak.
Ketua DPRD Muba, Ir Uzer Effendi MS menilai, ada unsur rekayasa alam setiap tahap permasalah Suban IV hingga terbitnya Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Sehingga berdampak pada beralihnya hak Muba yang sebelumnya ditetapkan sebagai daerah penghasil Suban IV.
“Ini indikasi konspirasi yang tidak menutup kemungkinan ada pejabat di Musi Banyuasin yang terlibat. Indikasi rekayasa atas terbitnya Permendagri ini sangat besar. Sebab, bila pejabat Muba yang terkait saat itu tidak memberi peluang, tidak mungkin Permendagri ini akan keluar,” pungkasnya. (humas Muba)
Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 63 Tahun 2007 dinilai sarat nuansa konspirasi. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi, saat menggelar pertemuan dengan Pansus Hak Angket DPRD Muba, Jumat (16/3), di Gedung Nusantara II DPR RI.
Menurutnya, telah berulang kali dirinya menanyakan persoalan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Terakhir dirinya mengaku, bertemu dengan Biro Hukum Kemendagri dan tidak ada bantahan atas kejanggalan peraturan tersebut.
Menurutnya, tidak ada yang berani menyampaikan ‘keanehan’ Peraturan tersebut ke Mendagri karena tidak memiliki dasar. Kecuali, Komisi II DPR RI mengirimkan surat untuk Mendagri, agar melakukan peninjauan atas Permendagri Nomor 63 Tahun 2007.
“Kita tahu sama tahu tentang persoalan ini, dan kita ingin masalah ini selesai. Saya akan membuat surat agar Permendagri ini ditinjau ulang. ‘Kasarnya’ dalam membuat keputusan seperti ini, harusnya teliti lah. Yang buat ini bawahannya, kasihan menterinya.” ujarnya.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Muba M Yusuf Mahmud, menyambut positif upaya Komisi II DPR RI untuk melayangkan surat ke Kemendagri. “Kita berharap Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 tak hanya ditinjau ulang, namun dicabut, karena peraturan tersebut memang bermasalah. Salah satu keanehan Permendagri ‘siluman’ ini yaitu tidak adanya tembusan kepada Pemkab Muba sebagai kabupaten yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai daerah penghasil Suban IV," ungkapnya.
Menurutnya, sembari menunggu penyampaian surat dari Komisi II ke Mendagri, Pansus Suban IV akan terus mencari cara agar mendorong percepatan pencabutan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Pada akhirnya, Pansus Suban IV akan membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti seluruh pihak.
Ketua DPRD Muba, Ir Uzer Effendi MS menilai, ada unsur rekayasa alam setiap tahap permasalah Suban IV hingga terbitnya Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Sehingga berdampak pada beralihnya hak Muba yang sebelumnya ditetapkan sebagai daerah penghasil Suban IV.
“Ini indikasi konspirasi yang tidak menutup kemungkinan ada pejabat di Musi Banyuasin yang terlibat. Indikasi rekayasa atas terbitnya Permendagri ini sangat besar. Sebab, bila pejabat Muba yang terkait saat itu tidak memberi peluang, tidak mungkin Permendagri ini akan keluar,” pungkasnya. (humas Muba)
3 Perusahaan Disinyalir Caplok Lahan Muba
Sekayu, SN
Sebanyak tiga perusahaan perkebunan yang mengantongi perizinan dari Provinsi Jambi, dan disinyalir mencaplok lahan di wilayah kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Hal ini berdasarkan laporan warga dan kades setempat terkait operasional ilegal perusahaan tersebut. Ketiga perusahaan tersebut yakni PTPN di Jambi, PT Sedayu , Dan PT Bahari Gembiraria.
Camat Bayung Lencir, DRS Bustanul Arifin MM menegaskan pihaknya segera memanggil perusahaan tersebut terkait aktivitas mereka di lahan milik kabupaten Muba tanpa izin. “Izin mereka dari provinsi Jambi namun kalau sudah masuk wilayah kita tentu menjadi berbeda, kita akan panggil mereka,” tandas Bustanul kemarin.
Menurut Bustanul, klarifikasi masalah tersebut menjadi hal yang penting. Pihaknya ingin tahu apakah perizinan yang diberikan pemerintahan di Jambil melebihi batas. Atau ada oknum tersebut yang membuka kebuh melebihi batas yang sudah ditentukan.
“Sebenarnya untuk batas wilayah sudah jelas ada titik koordinatnya. Biar patok digeser, titik koordinat tidak bisa dipungkiri,” imbuhnya.
Dugaan pencaplokan ini jelas Bustanul rentan terhadap batas wilayah antaran Pemkab Muba dan Provinsi Jambi. Misalkan terjadi di lokasi desa Muara Bahar, Muara Medak hingga perbatasan Jambi.
Sementara itu, Kepala bagian (Kabag) Tapal Batas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba Soefyan mengatakan, beberapa waktu lalu sudah ada tim investigasi yang terdiri BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan mengecek tapak batas. Dan menemukan sejumlah aktivitas perusahaan di wilayah Muba tanpa izin. (her)
Sebanyak tiga perusahaan perkebunan yang mengantongi perizinan dari Provinsi Jambi, dan disinyalir mencaplok lahan di wilayah kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Hal ini berdasarkan laporan warga dan kades setempat terkait operasional ilegal perusahaan tersebut. Ketiga perusahaan tersebut yakni PTPN di Jambi, PT Sedayu , Dan PT Bahari Gembiraria.
Camat Bayung Lencir, DRS Bustanul Arifin MM menegaskan pihaknya segera memanggil perusahaan tersebut terkait aktivitas mereka di lahan milik kabupaten Muba tanpa izin. “Izin mereka dari provinsi Jambi namun kalau sudah masuk wilayah kita tentu menjadi berbeda, kita akan panggil mereka,” tandas Bustanul kemarin.
Menurut Bustanul, klarifikasi masalah tersebut menjadi hal yang penting. Pihaknya ingin tahu apakah perizinan yang diberikan pemerintahan di Jambil melebihi batas. Atau ada oknum tersebut yang membuka kebuh melebihi batas yang sudah ditentukan.
“Sebenarnya untuk batas wilayah sudah jelas ada titik koordinatnya. Biar patok digeser, titik koordinat tidak bisa dipungkiri,” imbuhnya.
Dugaan pencaplokan ini jelas Bustanul rentan terhadap batas wilayah antaran Pemkab Muba dan Provinsi Jambi. Misalkan terjadi di lokasi desa Muara Bahar, Muara Medak hingga perbatasan Jambi.
Sementara itu, Kepala bagian (Kabag) Tapal Batas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba Soefyan mengatakan, beberapa waktu lalu sudah ada tim investigasi yang terdiri BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan mengecek tapak batas. Dan menemukan sejumlah aktivitas perusahaan di wilayah Muba tanpa izin. (her)
Kolam Ikan di Jalan Tasik Alami Pendangkalan
Palembang, SN
Setelah lima tahun lebih kolam ikan umum di depan rumah dinas Walikota Palembang tidak pernah lagi mendapatkan perhatian, akhirnya kolam tersebut kembali menjadi sorotan. Sebab kolam itu telah mengalami pendangkalan alias segimentasi, sehingga kedalaman yang mencapai tiga meter kini hanya berkisar satu meter.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang (DP2K), Sudirman Tegoeh. Menurutnya bukan hanya kolam ikan didepan rumah dinas walikota saja yang aka dibersihkan dari pendangkalan tersebut. Melainkan kolam-kolam lainnya juga, akan dibersihkan pula. "Pembersihan ini di lakukan karena kolam-kolam umum di kota ini rata-rata telah dangkal (segimentasi), untuk itu kita perlu membersihakan kolam itu dengan cara mengurasnya hingga kosong, lalu sampah akibat segimentasi itu disedot." katanya.
Penyedotan atau pengosongan kolam ini karena selama bertahun-tahun sampah akibat segimentasi tersebut telah mendangkalkan kolam. Akhirnya kolam buatan tersebut kebanyakan telah mengalami pendangkalan dan hanya menyisakan kedalaman satu meter. Sehingga kolam itu, biota makhluk hidup khususnya ikan sudah semakin padat untuk dapat berkembang biak. "Kotoran sampah dikolam buatan itu telah mendangkalkan tempat ikan berkembang biak, artinya ikan juga semakin berkurang ditempat itu." ujarnya.
Meski demikian, diakuinya penyedotan dan pembersihan kolam idealnya dilakukan setidaknya 2 tahun sekali. Tapi kolam-kolam umum di kota Palembang ini tidak melakukan hal itu, apalagi disisi lain kedalaman kolam pun bervariatif ada yang mempunyai kedalaman 2 hingga 3 meter. "Seluruh kolam ikan yang ada di kota ini hampir semuanya terjadi segimentasi, bahkan kedalaman kolam paling dalam untuk saat ini hanya mencapai satu meter." jelasnya.
Untuk itu pihaknya telah melaporkan hal ini dengan Walikota agar kolam-kolam tersebut dilakukan pembersihan kembali, sehingga menjadi kolam ikan umum sebagaimana kedalamannya dulu. "Kita telah melaporkan hal ini kepada pak wali, dan pak wali pun setuju dengan rencana itu. Namun kapan pelaksanaanya kita belum tahu, sebab pembersihan tersebut memerlukan biaya dan itu perlu ada anggaran." katanya.
Adapun kolam ikan retensi yang ada di kota Palembang ini ada dibeberapa tempat seperti kolam retensi di Jalan Demang Lebar Daun, Simpang Polda dan kawasan Bukit Kecil tepatnya diseputaran Mesjid Taqwa. "Dari beberapa tempat itu, kita akan membersihkan kolam produktif yakni kolam yang masih alami belum tercemar. Kalau kolam di Jalan Demang Lebar Daun itu sepertinya tak lagi produktif karena banyak limbah, sehingga ikannya pun sedikit." katanya.(win)
Setelah lima tahun lebih kolam ikan umum di depan rumah dinas Walikota Palembang tidak pernah lagi mendapatkan perhatian, akhirnya kolam tersebut kembali menjadi sorotan. Sebab kolam itu telah mengalami pendangkalan alias segimentasi, sehingga kedalaman yang mencapai tiga meter kini hanya berkisar satu meter.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang (DP2K), Sudirman Tegoeh. Menurutnya bukan hanya kolam ikan didepan rumah dinas walikota saja yang aka dibersihkan dari pendangkalan tersebut. Melainkan kolam-kolam lainnya juga, akan dibersihkan pula. "Pembersihan ini di lakukan karena kolam-kolam umum di kota ini rata-rata telah dangkal (segimentasi), untuk itu kita perlu membersihakan kolam itu dengan cara mengurasnya hingga kosong, lalu sampah akibat segimentasi itu disedot." katanya.
Penyedotan atau pengosongan kolam ini karena selama bertahun-tahun sampah akibat segimentasi tersebut telah mendangkalkan kolam. Akhirnya kolam buatan tersebut kebanyakan telah mengalami pendangkalan dan hanya menyisakan kedalaman satu meter. Sehingga kolam itu, biota makhluk hidup khususnya ikan sudah semakin padat untuk dapat berkembang biak. "Kotoran sampah dikolam buatan itu telah mendangkalkan tempat ikan berkembang biak, artinya ikan juga semakin berkurang ditempat itu." ujarnya.
Meski demikian, diakuinya penyedotan dan pembersihan kolam idealnya dilakukan setidaknya 2 tahun sekali. Tapi kolam-kolam umum di kota Palembang ini tidak melakukan hal itu, apalagi disisi lain kedalaman kolam pun bervariatif ada yang mempunyai kedalaman 2 hingga 3 meter. "Seluruh kolam ikan yang ada di kota ini hampir semuanya terjadi segimentasi, bahkan kedalaman kolam paling dalam untuk saat ini hanya mencapai satu meter." jelasnya.
Untuk itu pihaknya telah melaporkan hal ini dengan Walikota agar kolam-kolam tersebut dilakukan pembersihan kembali, sehingga menjadi kolam ikan umum sebagaimana kedalamannya dulu. "Kita telah melaporkan hal ini kepada pak wali, dan pak wali pun setuju dengan rencana itu. Namun kapan pelaksanaanya kita belum tahu, sebab pembersihan tersebut memerlukan biaya dan itu perlu ada anggaran." katanya.
Adapun kolam ikan retensi yang ada di kota Palembang ini ada dibeberapa tempat seperti kolam retensi di Jalan Demang Lebar Daun, Simpang Polda dan kawasan Bukit Kecil tepatnya diseputaran Mesjid Taqwa. "Dari beberapa tempat itu, kita akan membersihkan kolam produktif yakni kolam yang masih alami belum tercemar. Kalau kolam di Jalan Demang Lebar Daun itu sepertinya tak lagi produktif karena banyak limbah, sehingga ikannya pun sedikit." katanya.(win)
Pengrajin Songket Palembang Kurang Perhatian EO dan Disdikbudpar Terkesan Pilih-pilih
Palembang, SN
Salah satu kerajinan khas Kota Palembang yang terkenal yaitu songket, namun sayang, perhatian pemerintah kota dinilai kurang terhadap kelestarian dari kerajinan tersebut.
Beberapa waktu lalu sejumlah pengrajin songket mendatangi kantor Walikota Palembang untuk mengeluhkan omset yang diterima saat ini semakin menurun. Menurut mereka, jika ada even-even besar yang menyangkut pariwisata, tempat usaha kerajinan mereka tidak pernah didatangi oleh wisatawan atau travel agen.
"Kebanyakan pengunjung diarahkan untuk membeli di satu tempat saja oleh even organizer (EO) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Padahal, di kawasan 35 Ilir ada sekitar 42 pengrajin songket yang tersebar di sepanjang jalan. Tapi, anehnya selalu diarahkan di satu tempat. Ini kan jadi tanda tanya bagi pengrajin lain,” kata salah satu pengrajin songket Masri.
Hal ini, menurut Masri, dalam enam tahun terakhir pendapatannya terus menurun. Bahkan, pada SEA Games Novem 2011 lalu, pendapatan yang masuk ke pihaknya sangat minim sekali. “Padahal, harapan kita di agenda SEA Games bisa banyak dapat pembeli. Tapi, ternyata sedikit sekali. Malah ada rekan kita sesama pengrajin yang sama sekali tidak ada pemasukan saat SEA GameS,"tuturnya.
Jika tidak segera diakomodir, tambah Masri, akan semakin banyak pengrajin songket yang gulung tikar. “Kan sayang, ini adalah kain khas daerah ini. Kalau gulung tikar jadi bagaimana. Masa kita tidak melestarikan kebudayaan daerah,” kata dia.
Hal yang sama diungkapkan pengelola Zainal Songket, Husaini. Menurut dia, saat ini nasib pengrajin songket di kawasan 35 Ilir semakin terjepit. Diakui Usaini, saat ini untuk mendapatkan omset sekitar Rp15 juta sehari sangat sulit. Padahal, dulu khusus untuk Zainal Songket omset bisa tembus Rp 29 juta sehari. “Omset kami turun sampai 40%, karena itu kami sebagai pengrajin mohon bantuan pemerintah untuk segera mengatasi hal ini. Jadi, pengrajin songket ini bisa bertahan,” kata dia.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Palembang Mirza Fansyuri mengatakan, masalah seperti ini bukan menjadi hal yang harus ditangani oleh pihaknya tetapi oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang. “Karena ini menyangkut persaingan dagang,”tukasnya.
Terpisah, Kepala Disperindagkop Kota Palembang Ibnu Rohim mengatakan, pihak Pemkot memang mempunyai kapasitas kepada pihak wisatawan untuk menunjukkan kawasan pengrajin songket yang mereka butuhkan. Menurutnya, ada salah pengertian saja di antara pengrajin tersebut karena kebetulan ada satu sentra pengrajin yang mempunyai lahan parkir yang luas dan bisa masuk bus pariwisata. “Selain itu memang lokasinya berada di pangkal kawasan itu. Jadi, banyak wisatawan yang mudah untuk menjangkau lokasinya,”jelasnya.(win)
Salah satu kerajinan khas Kota Palembang yang terkenal yaitu songket, namun sayang, perhatian pemerintah kota dinilai kurang terhadap kelestarian dari kerajinan tersebut.
Beberapa waktu lalu sejumlah pengrajin songket mendatangi kantor Walikota Palembang untuk mengeluhkan omset yang diterima saat ini semakin menurun. Menurut mereka, jika ada even-even besar yang menyangkut pariwisata, tempat usaha kerajinan mereka tidak pernah didatangi oleh wisatawan atau travel agen.
"Kebanyakan pengunjung diarahkan untuk membeli di satu tempat saja oleh even organizer (EO) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Padahal, di kawasan 35 Ilir ada sekitar 42 pengrajin songket yang tersebar di sepanjang jalan. Tapi, anehnya selalu diarahkan di satu tempat. Ini kan jadi tanda tanya bagi pengrajin lain,” kata salah satu pengrajin songket Masri.
Hal ini, menurut Masri, dalam enam tahun terakhir pendapatannya terus menurun. Bahkan, pada SEA Games Novem 2011 lalu, pendapatan yang masuk ke pihaknya sangat minim sekali. “Padahal, harapan kita di agenda SEA Games bisa banyak dapat pembeli. Tapi, ternyata sedikit sekali. Malah ada rekan kita sesama pengrajin yang sama sekali tidak ada pemasukan saat SEA GameS,"tuturnya.
Jika tidak segera diakomodir, tambah Masri, akan semakin banyak pengrajin songket yang gulung tikar. “Kan sayang, ini adalah kain khas daerah ini. Kalau gulung tikar jadi bagaimana. Masa kita tidak melestarikan kebudayaan daerah,” kata dia.
Hal yang sama diungkapkan pengelola Zainal Songket, Husaini. Menurut dia, saat ini nasib pengrajin songket di kawasan 35 Ilir semakin terjepit. Diakui Usaini, saat ini untuk mendapatkan omset sekitar Rp15 juta sehari sangat sulit. Padahal, dulu khusus untuk Zainal Songket omset bisa tembus Rp 29 juta sehari. “Omset kami turun sampai 40%, karena itu kami sebagai pengrajin mohon bantuan pemerintah untuk segera mengatasi hal ini. Jadi, pengrajin songket ini bisa bertahan,” kata dia.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Palembang Mirza Fansyuri mengatakan, masalah seperti ini bukan menjadi hal yang harus ditangani oleh pihaknya tetapi oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang. “Karena ini menyangkut persaingan dagang,”tukasnya.
Terpisah, Kepala Disperindagkop Kota Palembang Ibnu Rohim mengatakan, pihak Pemkot memang mempunyai kapasitas kepada pihak wisatawan untuk menunjukkan kawasan pengrajin songket yang mereka butuhkan. Menurutnya, ada salah pengertian saja di antara pengrajin tersebut karena kebetulan ada satu sentra pengrajin yang mempunyai lahan parkir yang luas dan bisa masuk bus pariwisata. “Selain itu memang lokasinya berada di pangkal kawasan itu. Jadi, banyak wisatawan yang mudah untuk menjangkau lokasinya,”jelasnya.(win)
Hidayah Butuh Uluran Tangan
* Penderita Kanker Kulit Menahun
Empat Lawang, SN
Miris memang ketika melihat penyakit yang diderita Hidayah(25) warga desa Kota Gading, sudah puluhan tahun ibu satu anak ini menderita kanker kulit. Kulitnya tumbuh di beberapa bagian tubuh, namun yang besarnya berada di paha kiri dan tubuh belakang bagian bawah.
Benjolan yang bermula dari tanda lahir ini kini tumbuh besar, hingga sebesar dua kali buah kelapa dan karena lembut nampak bergelantungan dibadannya. Jumat (16/3) istri Asmade (25) mendapat kunjungan ny Evi Humaidi ketua TP PKK kecamatan Tebing Tinggi,dr Desi kepala puskesmas Tebing Tinggi serta dipimpin langsung oleh Alhumaidi.SSos.MSi,camat Tebing Tinggi.
"Kalau ada obatnya saya ingin sembuh, tapi terus terang saya ini orang tidak mampuh," kata Hidaya, dikunjungi dikediamannya.
Selanjutnya Hidayah menceritakan penyakit yang diderita berawal dari tanda lahir, lambat laun membesar, sampai sekarang semakin membesar hingga malu keluar rumah nanti dilihat warga lain. "Dulu tidak sebesar ini tapi kini terus membesar," imbuhnya.
Sebelum menikah, kata Hidayah penyakit sudah ada dan sudah diketahui suami namun demikian tidak mengganggu aktifitas karena penyakit yang diderita tidak sakit, hanya nampak memalukan semata karena bergelantungan di tubuh."Saya tetap beraktifitas karena tidak sakit, berharap tidak akan sakit,tapi kami malu penyakit seperti ini," katanya.
Berobat, kata Hidayah pernah dilakukan pengobatan dilampung namun akaibat diagnosa dokter tidak boleh dipotong karena berhubungan dengan nyawa akhirnya takut sehingga sampai sekarang takut berobat dan operasi kerena sudah ditakuti bahwa penyakit ini berhubungan dengan nyawa.
"Karena diomomgiberhubungan dengan nyawa jadi kami takut berobat sampai sekarang," kata Hidayah disampingi asmade suaminya.
Sementara dr Desi setelah memeriksa menyatakan bahwa penyakit yang derita Hidayah kanker kulit yang tidak ganas, hanya jaringan lemak. Akibat sudah lama dan menahun akhirnya seperti ini. "Ini lah akibat penyakit dipeliharan," kata dr Desi.
Sementara Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi Ssos.MSi menyaku siap membantu keluhan warganya yang menderita kanker kulit ini pihaknya akan memfasilitasi persyaratan pengobatan gratis yang dicanangkan pemerintah kabupaten Empat Lawang dan Provinsi Sumetera Selatan.
"Sekarangkan sudah ada Jamkesmas, pengobatan gratis, jd silakan gunakan itu," kata Humaidi.
Dalam waktu dekat ini juga lanjutnya akan melaporkan temuan ini ke pemkab Empat Lawang untuk ditindak lanjuti. (eko)
Empat Lawang, SN
Miris memang ketika melihat penyakit yang diderita Hidayah(25) warga desa Kota Gading, sudah puluhan tahun ibu satu anak ini menderita kanker kulit. Kulitnya tumbuh di beberapa bagian tubuh, namun yang besarnya berada di paha kiri dan tubuh belakang bagian bawah.
Benjolan yang bermula dari tanda lahir ini kini tumbuh besar, hingga sebesar dua kali buah kelapa dan karena lembut nampak bergelantungan dibadannya. Jumat (16/3) istri Asmade (25) mendapat kunjungan ny Evi Humaidi ketua TP PKK kecamatan Tebing Tinggi,dr Desi kepala puskesmas Tebing Tinggi serta dipimpin langsung oleh Alhumaidi.SSos.MSi,camat Tebing Tinggi.
"Kalau ada obatnya saya ingin sembuh, tapi terus terang saya ini orang tidak mampuh," kata Hidaya, dikunjungi dikediamannya.
Selanjutnya Hidayah menceritakan penyakit yang diderita berawal dari tanda lahir, lambat laun membesar, sampai sekarang semakin membesar hingga malu keluar rumah nanti dilihat warga lain. "Dulu tidak sebesar ini tapi kini terus membesar," imbuhnya.
Sebelum menikah, kata Hidayah penyakit sudah ada dan sudah diketahui suami namun demikian tidak mengganggu aktifitas karena penyakit yang diderita tidak sakit, hanya nampak memalukan semata karena bergelantungan di tubuh."Saya tetap beraktifitas karena tidak sakit, berharap tidak akan sakit,tapi kami malu penyakit seperti ini," katanya.
Berobat, kata Hidayah pernah dilakukan pengobatan dilampung namun akaibat diagnosa dokter tidak boleh dipotong karena berhubungan dengan nyawa akhirnya takut sehingga sampai sekarang takut berobat dan operasi kerena sudah ditakuti bahwa penyakit ini berhubungan dengan nyawa.
"Karena diomomgiberhubungan dengan nyawa jadi kami takut berobat sampai sekarang," kata Hidayah disampingi asmade suaminya.
Sementara dr Desi setelah memeriksa menyatakan bahwa penyakit yang derita Hidayah kanker kulit yang tidak ganas, hanya jaringan lemak. Akibat sudah lama dan menahun akhirnya seperti ini. "Ini lah akibat penyakit dipeliharan," kata dr Desi.
Sementara Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi Ssos.MSi menyaku siap membantu keluhan warganya yang menderita kanker kulit ini pihaknya akan memfasilitasi persyaratan pengobatan gratis yang dicanangkan pemerintah kabupaten Empat Lawang dan Provinsi Sumetera Selatan.
"Sekarangkan sudah ada Jamkesmas, pengobatan gratis, jd silakan gunakan itu," kata Humaidi.
Dalam waktu dekat ini juga lanjutnya akan melaporkan temuan ini ke pemkab Empat Lawang untuk ditindak lanjuti. (eko)
Gubernur Lantik Sekda Kota Pagaralam
Pagaralam, SN
Kalau tidak ada halangan Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin, hari ini, Senin (19/3) melantik Drs H Syafrudin MSi menjadi Sekretaris Daerah (Sekda), Kota Pagaralam, di Palembang, menggantikan pejabat lama yaitu Drs H Ahmad Fahcri MM yang sudah memasuki masa pensiun beberapa bulan lalu.
"Memang jadwalnya Gubernur Alex Noerdin melantik Sekda Kota pagaralam di aula SD Model Gunung Gare, namun mengingat padatnya jadwal sehingga pelantikan terpaksa dilakukan di Kantor Gubernur Sumsel di Palembang," kata Kabag Humas Pemkot Pagaralam, Imam Pasli, SSTP, Minggu (17/3).
Menurutnya, berdasarkan konfirmasi dengan Pemprov Sumsel, pelantikan Sekda Kota Pagaralam yang baru, terpaksa dilakukan di Palembang.
" Kita menyesuaikan jadwal pelantikan dengan agenda Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin, SH yang cukup padat," ungkapnya.
Sebetulnya surat keputusan penetapan sekda tersebut sudah beberapa minggu lalu mendapat persetujuan Gubernur Sumsel, namun padatnya jadwal Gubernur yang akan mencalokan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta maka sering mengalami penundaan pelantikan.
"Pelantikan Sekda Kota pagaralam dihadiri Walikota Drs H Djazuli Kuris dan Wakil Walikota dr Hj Ida Fitriati M Kes, pejabat dilingkungan Pemkot Pagaralam lainnya," ungkapnya.
Sejumlah pejabat yang hadiri seperti, Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani, SE, Asisten, kepala Dinas, badan dan pejabat Pemkot lainya.
"Namun demikian kita masih lihat dulu jadwal Gubernur Sumsel, untuk kepastian pelantikan Sekda tersebut," tegas Imam.
Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris, MM mengatakan setelah melalui proses pengajuan dan fit and proper tes dan melalui persetujuan Gubernur Sumsel, akhirnya jabatan Sekda yang sempat kosong beberapa bulan sudah terisi.
"Semua pejabat yang kita ajukan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemerintahan, namun hasil uji kelaikan yang menentukan siapa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Sekda dan dilantik Gubernur Sumsel," ungkapnya. (asn)
Kalau tidak ada halangan Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin, hari ini, Senin (19/3) melantik Drs H Syafrudin MSi menjadi Sekretaris Daerah (Sekda), Kota Pagaralam, di Palembang, menggantikan pejabat lama yaitu Drs H Ahmad Fahcri MM yang sudah memasuki masa pensiun beberapa bulan lalu.
"Memang jadwalnya Gubernur Alex Noerdin melantik Sekda Kota pagaralam di aula SD Model Gunung Gare, namun mengingat padatnya jadwal sehingga pelantikan terpaksa dilakukan di Kantor Gubernur Sumsel di Palembang," kata Kabag Humas Pemkot Pagaralam, Imam Pasli, SSTP, Minggu (17/3).
Menurutnya, berdasarkan konfirmasi dengan Pemprov Sumsel, pelantikan Sekda Kota Pagaralam yang baru, terpaksa dilakukan di Palembang.
" Kita menyesuaikan jadwal pelantikan dengan agenda Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin, SH yang cukup padat," ungkapnya.
Sebetulnya surat keputusan penetapan sekda tersebut sudah beberapa minggu lalu mendapat persetujuan Gubernur Sumsel, namun padatnya jadwal Gubernur yang akan mencalokan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta maka sering mengalami penundaan pelantikan.
"Pelantikan Sekda Kota pagaralam dihadiri Walikota Drs H Djazuli Kuris dan Wakil Walikota dr Hj Ida Fitriati M Kes, pejabat dilingkungan Pemkot Pagaralam lainnya," ungkapnya.
Sejumlah pejabat yang hadiri seperti, Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani, SE, Asisten, kepala Dinas, badan dan pejabat Pemkot lainya.
"Namun demikian kita masih lihat dulu jadwal Gubernur Sumsel, untuk kepastian pelantikan Sekda tersebut," tegas Imam.
Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris, MM mengatakan setelah melalui proses pengajuan dan fit and proper tes dan melalui persetujuan Gubernur Sumsel, akhirnya jabatan Sekda yang sempat kosong beberapa bulan sudah terisi.
"Semua pejabat yang kita ajukan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemerintahan, namun hasil uji kelaikan yang menentukan siapa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Sekda dan dilantik Gubernur Sumsel," ungkapnya. (asn)
Jamin Pupuk Tidak Langka
Empat Lawang, SN
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menjamin ketersediaan pupuk tidak langka, hal ini disampaikan langsung Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM, melalui kepala Dinas Pertanian,Perikanan,Peternakan dan Ketahanan pangan Rudianto SP MSI.
Menurutnya penggunaan pupuk di empat lawang cukup besar, petani di bumi saling keruani sangi kerawati sudah sejak lama melakukan pertanian moder yang tentu nya tidak terlepas dari penggunaan pupuk. Setahun penggunaan pupuk urea saja mencapai 3351,19 ton,dengan rincian tanaman pangan sebanyak 2,17ton, hortikultural sebanyak 308 ton, perikanan 739 ton, sedangkan peternakan 9,89 ton dan perkebunan 114,75 ton.
"Sampai saat ini pupuk tidak pernah langka dan tidak akan pernah langka," kata Rudianto,kemarin.
Dengan penggunaan pupuk yang tepat ini pula kata Rudi dapat dirasakan manfaatnya oleh petani berupa peningkatan produksi tanam dan meraih surplus ditahun 2011 lalu sebesar 47 ton, atau meningkat 18,35 persen. "ini lah manfaat langsung dirasakan petani," ujarnya.
Kedepan kata Rudi pihak nya akan mengumpulkan semua petani dan pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian di kabupaten termuda di sumsel. Mulai dari petani, pendamping petani,penyuluh,kelompok tani, UPTD serta KCD. Disana pula akan dilakukan penyampaikan pengetahuan penggunaan pupuk sekaligus mensosialisasikan warga pupuk urea yang baru,dari sebelumnya putih menjadi merah.
"Acara digelar bulan ini juga dan Jika tidak ada aral melintang pembicarakan akan didatangkan langsung ahli dari PT PUSRI biar petani lebih pintar bertani khusu menggunakan pupuk urea nanti," katanya.
Nurdin salah seorang Warga Paiker mengaku senang adanya kegiatan ini, pihaknya bersama petani yang berada di desanya akan hadir. "Ini bagus karena akan menambah pengetahuan kita sendiri, karena kedepan diharapkan produksi lebih besar," pungkasnya. (eko)
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menjamin ketersediaan pupuk tidak langka, hal ini disampaikan langsung Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM, melalui kepala Dinas Pertanian,Perikanan,Peternakan dan Ketahanan pangan Rudianto SP MSI.
Menurutnya penggunaan pupuk di empat lawang cukup besar, petani di bumi saling keruani sangi kerawati sudah sejak lama melakukan pertanian moder yang tentu nya tidak terlepas dari penggunaan pupuk. Setahun penggunaan pupuk urea saja mencapai 3351,19 ton,dengan rincian tanaman pangan sebanyak 2,17ton, hortikultural sebanyak 308 ton, perikanan 739 ton, sedangkan peternakan 9,89 ton dan perkebunan 114,75 ton.
"Sampai saat ini pupuk tidak pernah langka dan tidak akan pernah langka," kata Rudianto,kemarin.
Dengan penggunaan pupuk yang tepat ini pula kata Rudi dapat dirasakan manfaatnya oleh petani berupa peningkatan produksi tanam dan meraih surplus ditahun 2011 lalu sebesar 47 ton, atau meningkat 18,35 persen. "ini lah manfaat langsung dirasakan petani," ujarnya.
Kedepan kata Rudi pihak nya akan mengumpulkan semua petani dan pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian di kabupaten termuda di sumsel. Mulai dari petani, pendamping petani,penyuluh,kelompok tani, UPTD serta KCD. Disana pula akan dilakukan penyampaikan pengetahuan penggunaan pupuk sekaligus mensosialisasikan warga pupuk urea yang baru,dari sebelumnya putih menjadi merah.
"Acara digelar bulan ini juga dan Jika tidak ada aral melintang pembicarakan akan didatangkan langsung ahli dari PT PUSRI biar petani lebih pintar bertani khusu menggunakan pupuk urea nanti," katanya.
Nurdin salah seorang Warga Paiker mengaku senang adanya kegiatan ini, pihaknya bersama petani yang berada di desanya akan hadir. "Ini bagus karena akan menambah pengetahuan kita sendiri, karena kedepan diharapkan produksi lebih besar," pungkasnya. (eko)
Optimis Maret E-KTP Rampung
Empat Lawang, SN
Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi optimis perekaman E-KTP pada akhir maret 2012 ini juga rampung, kepastian ini disampaikan langsung Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi SSos MSi.
Menurutnya perekaman E-KTP di ibu kota Kabupaten Empat Lawang sudah mencapai 80 persen. Saat ini pihaknya sedang menyelesaikan perekaman E-KTP desa Suka Kaya, dan sampai saat ini juga pihaknya masih menyisahkan perekaman e-ktp bagi dua desa lagi yakni desa Taba Dendang dan Muara Saling.
"Insyah Allah dua minggu ini juga rampung,dan akhir maret semuanya selesai," kata Humaidi didampingi sekcam Juarsyah, kemarin.
Selanjutnya Humaidi menjelaskan setelah dua desa terakhir pihaknya akan segera mengecek dan melakukan perekaman E-KTP ulang bagi warga yang NIK nya salah setelah itu tim E-KTP juga bakal mendatang warga yang belum sempat membuat E-KTP lantaran terbaring sakit dirumah.
"Jadi nanti tidak ada warga yang tidak ada KTP,kami akan jemput bola menyisir siapa saja yang belum membuat E-KTP," imbuhnya.
Mengenai peralatan pembuatan E-KTP kata humaidi dalam kosidi baik, pihaknya berharap kedepan tidak ada masalah sehingga target pemerintah pusat selesai april dapat dicapai dengan baik. "Sejauh ini tidak ada masalah, dan kedepan jangan sampai ada masalah," jelasnya.
Lebih jauh Humaidi menghimbau warga yang belum membuat E-KTP dapat segera mendatangi kantor Kecamatan Tebing Tinggi, begitu pula yang belum mendapat undangan pihaknya tetap melayani asalkan membawa ktp lama dan kartu keluarga (kk). "Jika ada yang belum mendapat undangan datang saja kesini kita layani," pungkasnya. (eko)
Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi optimis perekaman E-KTP pada akhir maret 2012 ini juga rampung, kepastian ini disampaikan langsung Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi SSos MSi.
Menurutnya perekaman E-KTP di ibu kota Kabupaten Empat Lawang sudah mencapai 80 persen. Saat ini pihaknya sedang menyelesaikan perekaman E-KTP desa Suka Kaya, dan sampai saat ini juga pihaknya masih menyisahkan perekaman e-ktp bagi dua desa lagi yakni desa Taba Dendang dan Muara Saling.
"Insyah Allah dua minggu ini juga rampung,dan akhir maret semuanya selesai," kata Humaidi didampingi sekcam Juarsyah, kemarin.
Selanjutnya Humaidi menjelaskan setelah dua desa terakhir pihaknya akan segera mengecek dan melakukan perekaman E-KTP ulang bagi warga yang NIK nya salah setelah itu tim E-KTP juga bakal mendatang warga yang belum sempat membuat E-KTP lantaran terbaring sakit dirumah.
"Jadi nanti tidak ada warga yang tidak ada KTP,kami akan jemput bola menyisir siapa saja yang belum membuat E-KTP," imbuhnya.
Mengenai peralatan pembuatan E-KTP kata humaidi dalam kosidi baik, pihaknya berharap kedepan tidak ada masalah sehingga target pemerintah pusat selesai april dapat dicapai dengan baik. "Sejauh ini tidak ada masalah, dan kedepan jangan sampai ada masalah," jelasnya.
Lebih jauh Humaidi menghimbau warga yang belum membuat E-KTP dapat segera mendatangi kantor Kecamatan Tebing Tinggi, begitu pula yang belum mendapat undangan pihaknya tetap melayani asalkan membawa ktp lama dan kartu keluarga (kk). "Jika ada yang belum mendapat undangan datang saja kesini kita layani," pungkasnya. (eko)
Belasan Rumah di Dua Desa Hangus Dilalap Api
Muara Enim, SN
Belasan rumah panggung di dua desa yakni, Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU) dan Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL) hangus dilalap api. Kerugian ditaksir ratusan juta.
Dari sumber yang dihimpun dilapangan, kebakaran pertama, Sabtu (17/3) sekitar pukul 04.00 WIB di Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL). Sebanyak lima rumah warga yang terbakar yakni, Nama bin mat dahlan, Satar bin kori, Sri binti Yurnani, Arnilau binti burdan, dan Jumid bin Kastawi.
Kemudian malamnya, di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU), Sabtu (17/3) sekitar pukul 22.00 WIB. Delapan rumah panggung milik H Jukri, Saipul, Lamani, Denan, Ependi, Said Ahmad, Ajran dan Saprudin habis terbakar.
Beruntung akibat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir ratusan rupiah. Hingga sekarang ini, para korban kebakaran terpaksa harus mengungsi ke tempat kerabat atau keluarganya untuk tinggal sementara.
Para korban kebakaran berharap pemerintah kabupaten Muara Enim atau dinas terkait turut prihatin dengan memberikan bantuan demi mengurangi beban pemilik rumah yang terbakar.
Dari penyelidikan pihak kepolisian sektor Semendo, api diduga berasal dari korsleting listrik, kemudian menimbulkan percikan api. Api terus membesar dan menyambar peralatan rumah tangga dan dinding rumah yang berbahan kayu.
Seperti dikatakan Kalbadri (40) warga Desa Cahaya Alam, bahwa sijago merah telah menghanguskan belasan rumah. Kemudian, beberapa motor terbakar.
"Untuk kerugian material di perkirakan ratusan juta dan mendekati satu milyar," ujarnya.
Kapolres Muara Enim AKBP Drs Budi Suryanto, melalui Plh Kasat Reskrim Akp G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kapolsek Semendo AKP Slamet, membenarkan adanya kebakaran yang menghanguskan belasan rumah.
“Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah," katanya. (yud)
Belasan rumah panggung di dua desa yakni, Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU) dan Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL) hangus dilalap api. Kerugian ditaksir ratusan juta.
Dari sumber yang dihimpun dilapangan, kebakaran pertama, Sabtu (17/3) sekitar pukul 04.00 WIB di Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL). Sebanyak lima rumah warga yang terbakar yakni, Nama bin mat dahlan, Satar bin kori, Sri binti Yurnani, Arnilau binti burdan, dan Jumid bin Kastawi.
Kemudian malamnya, di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU), Sabtu (17/3) sekitar pukul 22.00 WIB. Delapan rumah panggung milik H Jukri, Saipul, Lamani, Denan, Ependi, Said Ahmad, Ajran dan Saprudin habis terbakar.
Beruntung akibat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir ratusan rupiah. Hingga sekarang ini, para korban kebakaran terpaksa harus mengungsi ke tempat kerabat atau keluarganya untuk tinggal sementara.
Para korban kebakaran berharap pemerintah kabupaten Muara Enim atau dinas terkait turut prihatin dengan memberikan bantuan demi mengurangi beban pemilik rumah yang terbakar.
Dari penyelidikan pihak kepolisian sektor Semendo, api diduga berasal dari korsleting listrik, kemudian menimbulkan percikan api. Api terus membesar dan menyambar peralatan rumah tangga dan dinding rumah yang berbahan kayu.
Seperti dikatakan Kalbadri (40) warga Desa Cahaya Alam, bahwa sijago merah telah menghanguskan belasan rumah. Kemudian, beberapa motor terbakar.
"Untuk kerugian material di perkirakan ratusan juta dan mendekati satu milyar," ujarnya.
Kapolres Muara Enim AKBP Drs Budi Suryanto, melalui Plh Kasat Reskrim Akp G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kapolsek Semendo AKP Slamet, membenarkan adanya kebakaran yang menghanguskan belasan rumah.
“Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah," katanya. (yud)
KPU Palembang Musnahkan Sisa Logistik Pemilukada 2008
Palembang, SN
Logistik sisa dari pelaksanaan Pemilukada tahun 2008 berupa surat suara dan formulir seberat kurang lebih 8 ton, dalam waktu akan dimusnahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang.
Hal ini diungkapkan Ketua KPU Palembang, Eftiyani, Minggu (18/3). Katanya, rencana pemusnahan sisa logistik tersebut akan dilaksanakan di Kantor Badan Arsip Nasional. Saat ini, sisa logistik telah berada di Badan Arsip Palembang.
“Dalam acara pemusnahan nanti kita akan undang pihak Badan Lelang Negara, Kejaksanaan, kepolisian dan instansi terkait, termasuk kalangan media,” kata dia.
Ia mengaku, rencananya 8 ton sisa logistik Pemilukada akan dilelang, namun setelah di hitung, dan ternyata biaya pelelangan tidak sebanding dengan hasil yang di dapatkan, maka diambil keputusan jika sisa logistik tersebut, dimusnahkan.
"Sedangkan sisa logistik pemilu nasional, legislatif dan provinsi telah di lelang Balai Lelang Negara, namun jumlah uang dari hasil lelang tersebut, saya tidak tahu. Untuk sisa logistik pilkada Gubernur Sumsel beberapa tahun lalu masih di mintai rekomendasi dari KPU Palembang ke KPU Sumsel untuk diapakan karena itu kewenangan KPU Sumsel," beber Eftiyani.
Disisi lain, setelah melakukan beberapa rapat dan konsolidasi, akhirnya KPU Palembang menyelesaian 13 draf regulasi tentang tahapan-tahapan Pemilukada Kota Palembang tahun 2013 dan diharapkan pada bulan September 2012 regulasi tersebut disahkan.
"Kita sudah rapat pleno membahas 13 draf tersebut seminggu yang lalu tepatnya Rabu (7/3) dan kita harapkan bisa disahkan pada September nanti," kata Eftiyani.
Menurutnya, selama menunggu pengesahan, pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU pusat dan provinsi, jika ada perubahan aturan tentang pemilukada nantinya.
“Setelah selesai, selagi menunggu, kita akan atur hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pilkada. Nanti ada aturan baru maka kita sesuaikan," katanya.
Ketiga belas draf regulasi tersebut diantaranya, tentang tahapan-tahapan pilkada, Kampanye, Pendaftaran Pemilih, Pencalonan, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Umum Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (awj)
Logistik sisa dari pelaksanaan Pemilukada tahun 2008 berupa surat suara dan formulir seberat kurang lebih 8 ton, dalam waktu akan dimusnahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang.
Hal ini diungkapkan Ketua KPU Palembang, Eftiyani, Minggu (18/3). Katanya, rencana pemusnahan sisa logistik tersebut akan dilaksanakan di Kantor Badan Arsip Nasional. Saat ini, sisa logistik telah berada di Badan Arsip Palembang.
“Dalam acara pemusnahan nanti kita akan undang pihak Badan Lelang Negara, Kejaksanaan, kepolisian dan instansi terkait, termasuk kalangan media,” kata dia.
Ia mengaku, rencananya 8 ton sisa logistik Pemilukada akan dilelang, namun setelah di hitung, dan ternyata biaya pelelangan tidak sebanding dengan hasil yang di dapatkan, maka diambil keputusan jika sisa logistik tersebut, dimusnahkan.
"Sedangkan sisa logistik pemilu nasional, legislatif dan provinsi telah di lelang Balai Lelang Negara, namun jumlah uang dari hasil lelang tersebut, saya tidak tahu. Untuk sisa logistik pilkada Gubernur Sumsel beberapa tahun lalu masih di mintai rekomendasi dari KPU Palembang ke KPU Sumsel untuk diapakan karena itu kewenangan KPU Sumsel," beber Eftiyani.
Disisi lain, setelah melakukan beberapa rapat dan konsolidasi, akhirnya KPU Palembang menyelesaian 13 draf regulasi tentang tahapan-tahapan Pemilukada Kota Palembang tahun 2013 dan diharapkan pada bulan September 2012 regulasi tersebut disahkan.
"Kita sudah rapat pleno membahas 13 draf tersebut seminggu yang lalu tepatnya Rabu (7/3) dan kita harapkan bisa disahkan pada September nanti," kata Eftiyani.
Menurutnya, selama menunggu pengesahan, pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU pusat dan provinsi, jika ada perubahan aturan tentang pemilukada nantinya.
“Setelah selesai, selagi menunggu, kita akan atur hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pilkada. Nanti ada aturan baru maka kita sesuaikan," katanya.
Ketiga belas draf regulasi tersebut diantaranya, tentang tahapan-tahapan pilkada, Kampanye, Pendaftaran Pemilih, Pencalonan, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Umum Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (awj)
Gubernur Diharap Tetap Perhatikan Sumsel
Palembang, SN
Kepastian Gubernur Sumsel Alex Noerdin mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta, disambut positif masyarakat Sumsel. Namun, ia juga diminta untuk tidak melupakan Sumsel, karena hingga saat ini statusnya masih memimpin provinsi yang terkenal dengan kekayaan bahan tambangnya ini.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari, Minggu (18/3).
“Jangan sampai roda pemerintahan terganggu, artinya prinsip beliau tetap ada dan kita butuhkan, kita berharap konsentrasi besar tetap di Sumsel karena Alex Noerdin tetap Gubernur Sumsel, rakyat Sumsel masih membutuhkan beliau, itu yang kita harapkan,” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Menurut Djauhari, segala urusan pemerintahan selama Alex Noerdin melakukan sosialisasi di Jakarta di delegasikan kepada Wakil Gubernur dengan Sekda dengan seluruh SKPD.
"Memang hingga kini belum ada gangguan pemerintahan di Sumsel selama Alex Noerdin berada di Jakarta, namun kami mengingatkan kedepan frekuensi kerja banyak dan perlu diantisipasi Wagub Sumsel, Sekda Sumsel dan SKPD," katanya.
Dikatakan Djauhari, sejauh ini, pihaknya belum menerima pengajuan cuti dari Alex Noerdin. "Sejauh ini, saya belum menerima pengajuan cuti, atau kita yang belum menerima, kita harap kedepan pak Alex mengirimkan izin kepada DPRD Sumsel, dengan begitu paling tidak kita tahu kegiatan beliau di luar,” harap dia.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin bersama pasangannya Nono Sampono, Minggu (18/3) resmi mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
Pasangan Alex-Nono didukung tiga parpol koalisi yakni, Partai Golkar, PPP dan PDS. (awj)
Karisma VS Supra Fit Satu Tewas Dua Luka Berat
Pagaralam, SN
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi antara sepeda motor Supra Fit BG 5867 CJ yang dikendarai Pandri, korban meninggal dengan sepeda motor Karisma BG 3880 DG dikemudikan Muhamad Iskandar (20) berboncengan dengan Purnairawan (20) korban luka berat.
Peristiwa ini terjadi Sabtu (17/03) sekitar pukul 18.30 WIB di jalan lintas Dusun Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Dempo Tengah Kota Pagaralam.
Korban tewas bernama Pandri, warga Gunung Megang Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, sedangkan korban luka berat Muhammad Iskandar yang mengalami luka robek pada bagian pelipis mata kiri dan pada bagian kaki hingga harus mendapatkan beberapa jahitan, dan Purnairawan mengalami luka memar pada bagian mata kiri dan juga beberapa luka robek pada bagian kaki, kedua pemuda ini merupakan warga Dusun Suka Cinta, Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam.
Kapolres Kota pagaralam AKBP Abi Darrin melalui Kasat Lantas Polres Kota Pagaralam, AKP Wawan Andi Susanto mengatakan, menurut keterangan warga, kejadian ini terjadi saat maghrib, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah jalan negara.
"Semua Korban sudah bertumpuk bersama dua kendaraan yang masih tergeletak di tengah jalan, dan warga sekitar lalu menolong para korban dan membawanya ke RSUD Besemah," ungkapnya.
Satu korban tewas saat kejadian tersebut karena luka parah pada bagian kepala dan tak nampak bernafas lagi. "Satu orang pengendara dari arah Lahat menuju Kota Pagaralam dan dua orang yang berboncengan arah berlawanan menuju Lematang," ungkapnya.
Lanjutnya, diduga kedua kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menyalakan lampu sehingga kondisinya tidak terkendali.
"Semua barang bukti (BB) kendaraan sudah diamankan di Mapolres Kota pagaralam, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ungkapnya. (asn)
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi antara sepeda motor Supra Fit BG 5867 CJ yang dikendarai Pandri, korban meninggal dengan sepeda motor Karisma BG 3880 DG dikemudikan Muhamad Iskandar (20) berboncengan dengan Purnairawan (20) korban luka berat.
Peristiwa ini terjadi Sabtu (17/03) sekitar pukul 18.30 WIB di jalan lintas Dusun Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Dempo Tengah Kota Pagaralam.
Korban tewas bernama Pandri, warga Gunung Megang Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, sedangkan korban luka berat Muhammad Iskandar yang mengalami luka robek pada bagian pelipis mata kiri dan pada bagian kaki hingga harus mendapatkan beberapa jahitan, dan Purnairawan mengalami luka memar pada bagian mata kiri dan juga beberapa luka robek pada bagian kaki, kedua pemuda ini merupakan warga Dusun Suka Cinta, Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam.
Kapolres Kota pagaralam AKBP Abi Darrin melalui Kasat Lantas Polres Kota Pagaralam, AKP Wawan Andi Susanto mengatakan, menurut keterangan warga, kejadian ini terjadi saat maghrib, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah jalan negara.
"Semua Korban sudah bertumpuk bersama dua kendaraan yang masih tergeletak di tengah jalan, dan warga sekitar lalu menolong para korban dan membawanya ke RSUD Besemah," ungkapnya.
Satu korban tewas saat kejadian tersebut karena luka parah pada bagian kepala dan tak nampak bernafas lagi. "Satu orang pengendara dari arah Lahat menuju Kota Pagaralam dan dua orang yang berboncengan arah berlawanan menuju Lematang," ungkapnya.
Lanjutnya, diduga kedua kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menyalakan lampu sehingga kondisinya tidak terkendali.
"Semua barang bukti (BB) kendaraan sudah diamankan di Mapolres Kota pagaralam, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ungkapnya. (asn)
Kapolres Prabumulih Buru Penimbun BBM
Prabumulih, SN
Polresta Prabumulih akan bertindak tegas terhadap para penimbun bahan bakar minyak (BBM) yang sekarang marak terjadi. Menurut Kapolres AKBP Yerru Oskag SIK, dalam penindakan ini mereka akan menerapkan Undang-Undang Migas No 22/2011 dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman 3 hingga 6 tahun dan denda Rp 4 miliar.
"Karena tindakan itu merugikan banyak orang bisa dikategorikan tindak pidana," terang Kapolres, Jumat (16/3) lalu.
Menurutnya, dalam melakukan penindakan terhadap oknum penimbun BBM, baik bensin ataupun solar pihaknya tidak akan tebang pilih baik itu terhadap masyarakat umum, polisi maupun oknum anggota TNI. “Pokoknya siapa saja yang melakukan penimbunan akan kita tindak secara hukum," terangnya.
Selain mengincar para pelaku penimbun BBM, untuk mengantisipasi hal itu pihaknya juga telah menyebar petugas untuk berjaga di sejumlah SPBU di Kota Prabumulih bahkan kalau ada mobil ataupun motor yang mencurigakan akan dicek. (and)
Polresta Prabumulih akan bertindak tegas terhadap para penimbun bahan bakar minyak (BBM) yang sekarang marak terjadi. Menurut Kapolres AKBP Yerru Oskag SIK, dalam penindakan ini mereka akan menerapkan Undang-Undang Migas No 22/2011 dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman 3 hingga 6 tahun dan denda Rp 4 miliar.
"Karena tindakan itu merugikan banyak orang bisa dikategorikan tindak pidana," terang Kapolres, Jumat (16/3) lalu.
Menurutnya, dalam melakukan penindakan terhadap oknum penimbun BBM, baik bensin ataupun solar pihaknya tidak akan tebang pilih baik itu terhadap masyarakat umum, polisi maupun oknum anggota TNI. “Pokoknya siapa saja yang melakukan penimbunan akan kita tindak secara hukum," terangnya.
Selain mengincar para pelaku penimbun BBM, untuk mengantisipasi hal itu pihaknya juga telah menyebar petugas untuk berjaga di sejumlah SPBU di Kota Prabumulih bahkan kalau ada mobil ataupun motor yang mencurigakan akan dicek. (and)
Langganan:
Postingan (Atom)