Palembang, SN
Dari 16 kecamatan yang ada di Kota Palembang, baru 11 kecamatan yang telah menerapkan e-KTP. Lima kecamatan lagi, masih belum menerapkan karena terkendala sistem jaringan untuk e-KTP.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palembang, Abdullah Farhan mengatakan, sebelumnya ada empat kecamatan yang sudah menerapkan pembuatan e-KTP. Namun saat ini 9 kecamatan juga sudah mulai menjalankan. Yakni, kecamatan Ilir Timur II, Gandus, SU II, SU I, Sukarami dan Sematang Borang, Alang-alang Lebar, Kalidoni IT I.
“Jadi total sudah ada sebelas kecamatan yang melayani pembuatan e-KTP,” jelas Farhan, saat diruang kerjanya, Rabu (28/09).
Sedangkan untuk 2 kecamatan lagi, yaitu Sako dan Kertapati belum menerapkan e-KTP. “Kalau untuk Sako, alatnyo motherboard beberapa waktu lalu rusak. Tapi, hari ini sudah mulai datang dari pusat. Mungkin, Jumat (30/9) nanti, semua kecamatan bisa menerapkan e-KTP,” paparnya.
Sementara untuk perangkat tambahan seperti finger print, pad signature dll, lanjut Farhan, sampai sekarang masih belum tahu kapan realiasasinya. “Kalau untuk kamera, sekarang ada tambahan 14 kamera. Sekarang, diperkirakan setiap kecamatan sudah ada dua kamera. Jadi, bisa lebih maksimal,” jelasnya. Secara keseluruhan, tambah Farhan, 16 kecamatan yang ada di kota Palembang, perangkat pembuatan e-KTP sudah terpasang semua dan juga diinstal.
“Pada umumnya perangkat tersebut hanya mengalami konslet, sedangkan untuk jaringan sudah bagus. Agar memperlancar pelayanan, setiap kecamatan nantinya ada petugas satu orang Pendamping Kecamatan (Damtan),” terangnya.
Pembuatan e-KTP sendiri, meliputi perekaman data mulai dari rekam verifikasi biodata, iris mata, sidik jari, foto dan tanda tangan. Untuk sekarang pembuatan e-KTP cukup 3 menit saja. “Sekarang satu kecamatan sudah bisa melayani sekitar 100 warga. Sebetulnya ini belum ideal, karena seharusnya kalau alat sudah lengkap, satu kecamatan bisa 300 warga,” pungkasnya.(win)
Rabu, 28 September 2011
Jumlah PNS Sumsel Perlu Didata Ulang
A Djauhari |
Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari menilai pegawai negeri sipil (PNS) di Sumsel, perlu di data ulang. Hal ini menurutnya bertujuan untuk mengetahui kondisi rill PNS di Sumsel sesungguhnya.
“Saat ini, kita belum tahu berapa kebutuhan rill PNS di Sumsel karenanya dibutuhkan perhitungan ulang kebutuhan PNS di Sumsel,” kata Djauhari, Rabu (28/9) di ruang kerjanya.
Menurut Djauhari, dari perhitungan ulang ini akan diketahui berapa kebutuhan tenaga perbidang misalnya untuk tenaga komputer berapa banyak, berapa tenaga hukum, administrasi, pertanian dan sebagainya.
Jika ini sudah diketahui maka kata politisi Partai Demokrat ini, akan memudahkan penempatan pegawai. “Dari perhitungan ulang, akan diketahui juga berapa pegawai yang akan pensiun. Sehingga bisa diprakirakan berapa pegawai yang akan diterima,” ungkapnya.
Apalagi saat ini sambung Djauhari, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengeluarkan moratorium penghentian penerimaan CPNS di seluruh Indonesia, hal ini kata Djauhari, harusnya dijadikan momentum struktur kepegawaian di Sumsel.
“Jumlah PNS kita sudah berlebihan, namun kita tidak tahu di instansi mana yang berlebihan jumlah pegawainya. Padahal jika sudah dilakukan pendataan, akan tahu dimana yang berlebihan pegawainya dan dimana yang kekurangan sehingga bisa dilakukan mutasi dari yang lebih ke instansi yang kurang pegawainya,” ujar Politisi Partai Demokrat ini. (awj)
Mendagri Dukung Penghapusan Pemilukada Gubernur
Mendagri Gamawan Fauzi |
"Kecenderungan saya, di tingkat propinsi sebaiknya dipilih oleh DPRD," ujar Gamawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (28/9/).
Menurutnya peran gubernur yang utama adalah wakil langsung pemerintah pusat di daerah, sehingga cakupan tugasnya adalah menjadi jembatan dengan pemerintah kabupaten dan kota. Wewenang dari seorang gubernur juga tidak seluas bupati dan walikota. Selain itu pelaksanaan pemilukada gubernur untuk 33 propinsi, jelas akan sangat memberatkan keuangan negara.
"Tanpa mengurangi nilai demokrasi, karena pesan UUD itu kan dipilih secara demokratis, tidak dinyatakan bahwa dipilih langsung," sambungnya dengan pertimbangan dari usulan penghapusan pemilu kada gubernur.
Pemilihan langsung oleh DPRD juga sebatas pada pejabat Gubernur saja. Sementara untuk posisi Wakil Gubernur, diserahkan kepada Gubernur terpilih untuk memilihnya secara langsung.
Metode demikian bertujuan untuk mencegah kemungkinan perdaan pandangan antara gubernur dan wakil gubernur di tengah masa pemerintahan mereka. Merujuk pengalaman yang ada, kasus-kasus demikian kerap terjadi terutama bila antara gubernur dan wakilnya diajukan oleh partai politik yang berbeda.
"Kalau antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak sejalan, yang kasihan itu aparat birokrasi di bawah. Mau loyal kepada siapa? Oleh karena itu kita mengusulkan wakil kepala derah itu diusulkan oleh kepala derah terpillih. Kebetulan UUD tidak menyebutkan wakil gubernur," papar Gamawan.
Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah mempertimbangkan secara serius wacana penghapusan pemilu kada tersebut. "Itu masih dalam pembahasan, saya sebenarnya ingin cepet. Tapi kan keputusan itu tidak bisa secepat itu," sambungnya.
(lh/van/Luhur Hertanto/dtk )
Pakai Paket BonbAstis Banjir Bonus
Palembang, SN
Berbagai layananan yang dihadirkan Telkomsel memberikan alternatif bagi pelanggan Telkomsel dalam berkomunikasi sesama pengguna Telkomsel maupun ke semua operator. Salah satunya adalah layanan Paket Kartu AS BonbAstis yang memberikan bonus pulsa hingga 200 persen kepada pelanggan Telkomsel.
Hal tersebut seperti yang diakui oleh Didi Faldian bahwa banyak kemudahan dan keuntungan yang didapat oleh pelanggan Telkomsel bila menggunakan Paket Kartu AS BonbAstis. Diantaranya adalah mendapatkan bonus pulsa setelah melakukan panggilan telpon ke sesama pengguna Telkomsel atau SMS ke semua operator hingga nilai tertentu.
"Saya cukup mengakses *100# maka berkesempatan mendapatkan bonus dari layanan Paket BonbAstis dari Telkomsel. Pokoknya kalau kita mengunakan layanan itu maka akan banjir bonus baik bonus pulsa maupun SMS," tegas pria yang juga berprofesi sebagai presenter dan penyiar ini.
Hal senada diakui Cheryl, setelah ia memakai layanan Paket Kartu AS BonbAStis bisa menikmati berbagai bonus secara gratis dari Telkomsel. Bahkan ia bisa melakukan panggilan dan SMS sepuasnya sepanjang hari tanpa khawatir pulsa akan habis.
"Sejak saya menggunakan layanan Paket Kartu AS BonbAstis saya jadi puas nelpon dan SMS sepanjang hari karena mendapatkan bonus gratis dari Telkomsel," tutur wanita cantik yang berkerja di EO 06 Production House ini.
Menurutnya, dengan mengunakan Paket Kartu AS BonbAstis ia juga tetap bisa menikmati promo Kartu As lainnya seperti nelpon Rp 0, gratis sms an dan gratis facebook dan chatting. Bahkan ia juga dapat menikmati berbagai layanan inovatif Telkomsel seperti Mobile Wallet T-Cash, Mobile Broadband Telkomsel Flash, Layanan 3G, Mobile Banking, BlackBerry, Telkomsel Call Me 808 serta Telkomsel Pelindung Dataku sebagai back-up data penting pelanggan.
Berbagai keuntungan dan manfaat yang diberikan Telkomsel dengan adanya layanan Kartu AS BonbAstis juga dirasakan oleh Jodie O'tania, Communications Manager Nokia Indonesia, sejak ia menggunakan layanan tersebut ia semakin tidak ragu-ragu lagi untuk nelpon dan SMS tanpa dibebani tarif yang mahal.
"Saya bisa nelpon dan SMS dengan nyaman sepanjang hari ke seluruh pelanggan Telkomsel se-Indonesia setelah mengunakan layanan tersebut. Tanpa mikir-mikir lagi pulsa yang akan terpakai ketika saya melakukan panggilan ataupun SMS an dengan teman-teman saya. Apalagi saya tergolong orang yang memiliki intensitas tinggi dalam melakukan panggilan telpon dan ber-SMS,"pungkasnya.
Sementara itu VP Product Marketing Telkomsel, Lindayanti Harjono menjelaskan, bonus sangat mudah didapat, karena pelanggan Kartu As hanya perlu melakukan panggilan telpon ke sesama pengguna Telkomsel dan mengirimkan SMS ke semua operator seperti biasa hingga akumulasi nilai tertentu mulai pukul 00.00 hingga 17.00 setiap harinya.
Untuk penggunaan telpon dan SMS dengan total akumulasi Rp 500–Rp 1.000 akan mendapatkan bonus pulsa 100 persen dari pemakaian. Untuk akumulasi pemakaian lebih dari Rp 1.000 – Rp 5.000 akan mendapat bonus pulsa 150 persen. Sedangkan pelanggan yang menelpon dan SMS dengan total akumulasi lebih dari Rp 5.000 akan meraih bonus pulsa 200 persen.
"Bonus akan diterima pelanggan pada keesokan harinya (H+1) pukul 00.00 dan dapat digunakan hingga pukul 11.00 di hari yang sama,"jelasnya. (ima)
DPRD OKI Dukung 16 Raperda Baru
Kayuagung, SN
Semua fraksi di DPRD OKI mendukung 16 rancangan peraturan daerah (Raperda) baru yang diajukan Pemkab OKI untuk dibahas lebih lanjut menjadi Perda 2011. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Bupati OKI tentang 16 Raperda, Selasa (27/9).
16 Raperda yang diajukan Pemkab OKI dalam rapat paripurna sehari sebelumnya yang dibacakan Wabup OKI H Engga DZ SSos yakni Raperda tentang RPJPD OKI tahun 2005-2025, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah OKI tahun 2009-2029, Raperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Pajak Air Tanah.
Raperda tentang Pajak Parkir, Raperda tentang Pajak Hiburan, Raperda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Raperda tentang Retribusi Terminal, Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemda Kepada Pihak Ketiga, Raperda tentang Pembentukan 11 Desa dan Peningkatan status 20 Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
Raperda tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Raperda tentang Pembinaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Raperda tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Raperda Kelembagaan tentang Pembentukan Organisasi dan Setda Pengurus Korpri dan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (e-KTP).
Dukungan semua fraksi di DPRD OKI yang berjumlah 8 fraksi ini dibacakan masing-masing juru bicara fraksi. Mereka adalah Ernaldi ST (Fraksi PDI Perjuangan), M Taufiq ST MSi (Fraksi Demokrat), Agus Hasan SH (Fraksi Golkar), Marsunah ST (Fraksi PKS), Agus Masnanto (Fraksi Hanura), Sarmada (Fraksi Bulan Bintang), Arfanhadi (Fraksi Persatuan Indonesia Raya dan M Rohmad Kurniawan SE (Fraksi Amanat Reformasi).
Para juru bicara yang mewakili suara fraksinya mengatakan, alasan mereka menyetujui dan mendukung 16 Raperda baru yang diajukan eksekutif tersebut karena Raperda yang nantinya menjadi Perda bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah OKI, untuk kesejahteraan masyarakat serta mewujukan visi misi OKI Mandiri, Sejahtera, Beriman dan Berkualitas 2014.
Pantauan kemarin, rapat paripurna yang dijadwalkan dimulai pukul 09 00 WIB ternyata molor 2 jam seperti rapat paripurna lainnya dan apapun agendanya. Bukan hanya molor, rendahnya kedisiplinan semua anggota DPRD OKI juga dibuktikan dengan absensi rapat. Dari 45 orang total jumlah anggota, rapat hanya dihadiri 27 orang, 10 orang izin, 1 sakit dan 7 tanpa kabar.(iso)
Semua fraksi di DPRD OKI mendukung 16 rancangan peraturan daerah (Raperda) baru yang diajukan Pemkab OKI untuk dibahas lebih lanjut menjadi Perda 2011. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Bupati OKI tentang 16 Raperda, Selasa (27/9).
16 Raperda yang diajukan Pemkab OKI dalam rapat paripurna sehari sebelumnya yang dibacakan Wabup OKI H Engga DZ SSos yakni Raperda tentang RPJPD OKI tahun 2005-2025, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah OKI tahun 2009-2029, Raperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Pajak Air Tanah.
Raperda tentang Pajak Parkir, Raperda tentang Pajak Hiburan, Raperda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Raperda tentang Retribusi Terminal, Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemda Kepada Pihak Ketiga, Raperda tentang Pembentukan 11 Desa dan Peningkatan status 20 Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
Raperda tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Raperda tentang Pembinaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Raperda tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Raperda Kelembagaan tentang Pembentukan Organisasi dan Setda Pengurus Korpri dan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (e-KTP).
Dukungan semua fraksi di DPRD OKI yang berjumlah 8 fraksi ini dibacakan masing-masing juru bicara fraksi. Mereka adalah Ernaldi ST (Fraksi PDI Perjuangan), M Taufiq ST MSi (Fraksi Demokrat), Agus Hasan SH (Fraksi Golkar), Marsunah ST (Fraksi PKS), Agus Masnanto (Fraksi Hanura), Sarmada (Fraksi Bulan Bintang), Arfanhadi (Fraksi Persatuan Indonesia Raya dan M Rohmad Kurniawan SE (Fraksi Amanat Reformasi).
Para juru bicara yang mewakili suara fraksinya mengatakan, alasan mereka menyetujui dan mendukung 16 Raperda baru yang diajukan eksekutif tersebut karena Raperda yang nantinya menjadi Perda bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah OKI, untuk kesejahteraan masyarakat serta mewujukan visi misi OKI Mandiri, Sejahtera, Beriman dan Berkualitas 2014.
Pantauan kemarin, rapat paripurna yang dijadwalkan dimulai pukul 09 00 WIB ternyata molor 2 jam seperti rapat paripurna lainnya dan apapun agendanya. Bukan hanya molor, rendahnya kedisiplinan semua anggota DPRD OKI juga dibuktikan dengan absensi rapat. Dari 45 orang total jumlah anggota, rapat hanya dihadiri 27 orang, 10 orang izin, 1 sakit dan 7 tanpa kabar.(iso)
KEMARAU PICU PENINGKATAN AKTIVITAS GUNUNG API DEMPO
Gn.Dempo |
Pagaralam, SN - Kemarau panjang disertai angin kencang di kawasan puncak Gunung Dempo, Kota Pagaralam, berdampak menyusutnya volume air kawah, kondisi ini dapat memicu peningkatan aktivitas gunung Api. Demikian diungkapkan Ketua Pos Pemantauan Gunung Api Dempo, Slamet, Selasa, (27/9)..
Menurut dia, selain tingginya suhu panas disertai angin kencang di kawasan puncak Gunung Api Dempo, sejak dua minggu terakhir ini juga menyebabkan telaga putri ikut kering.
"Angin kecang juga sering menlanda puncak gunung tertinggi di Sumsel ini," kata dia.
Kondisi demikian, kata dia, sangat mengganggu aktivitas pemantauan, angin kencang yang sering terjadi cukup mempengaruhi proses perekaman pada seismograf.
"Kita sering mengalami gangguan alat perekam akibat angin kencang di puncak Dempo," kata dia.
Dia mengatakan, tingginya suhu di puncak Gunung Api bisa mengakibatkan air kawah menjadi surut, jika kondisi ini belangsung lama bisa berdampak pada peningkatan aktivitas di permukaan kawah.
"Aktivitas Gunung Api Dempo masih normal, status aktif normal atau level I," ungkapnya.
Selain surutnya kawah Gunung Api ada faktor lain yang bisa memicu terjadinya peningkatan aktivitas yakni seringnya terjadi gempa tektonik jauh dan gempa terasa yang terjadi di puncak gunung tersebut.
"Goncangan yang terlalu sering bisa memicu terjadi gempa vulkanik dan berdampak pada terjadinya aktivitas lain seperti gempa tremor maupun gempa hembusan," ungkap dia lagi.
Menurut dia, langkah antisipasi dengan pengawasan secara ketat dan meningkatakan pemantauan, tapi untuk kepastian apa yang akan terjadi pada Gunung Api Dempo ditentukan dengan gajala alam.
"Terlebih Gunung Api Dempo bersifat fluktuatif atau berubah-ubah yang menjadikannya sulit diprediksi, tapi yang jelas semua kemungkinan bisa saja terjadi," ujar dia.
Untuk itu sebagai langka antisipasi kita senantiasa meningkatkan pemantauan, katanya.
Mulyadi petugas lain menambahkan, berdasarkan pemantauan melalui seismograf, selalu terkam gempa tektonik jauh, gempa vulkanik, tremor serta aktivitas lainya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati, M.Kes mengatakan semua proses penanggulangan tanggap bencana sudah disiapkan termasuk bila gunung Dempo meletus.
"Kita sudah melakukan kerjasama dengan Kopassus untuk membantu melakukan pemetaan dan mendata berbagai daerah termasuk warga yang paling rawan terkena dampak letusan Gunung Dempo," ungkap dia.
Kemudian, kata dia, pemerintah juga sudah menyiapkan jalur evakusai, lokasi pengungsian, tim yang akan dilibatkan jika bencana alam tersebut terjadi. (ASN)
12 Ruangan VIP Disediakan Bagi Atlet
foto ilustrasi |
Rumah Sakit Muhammad Hosein (RSMH) sudah siap untuk mensukseskan SEA Games XXVI. Hal ini dibuktikan telah menyiapkan 12 ruangan VIP bagi atlit SEA Games yang mengalami cidera.
Humas RSMH, dr Eva Minerpa mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan ruangan untuk even SEA Games pada November mendatang. ”Kami sudah rapat dengan pihak Pemprov Sumsel. Dari rapat kami diminta untuk mempersiapkan ruangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan medical center,” ujarnya kemarin.
Dijelaskannya, RSMH memiliki 48 ruangan VIP. Namun untuk atlit SEA Games, RSMH hanya menyediakan 12 ruangan. Karena sisanya akan disediakan untuk umum. Untuk ruangan VIP bagi atlit kita hanya menyediakan seperempat dari total 48 ruangan VIP. Sehari sebelum SEA Games ruang tersebut sudah harus dikosongkan.
"Sedangkan untuk seluruh SDM yakni dokter spesialis, dokter umum untuk di UGD termasuk perawat sudah terlatih. Pasalnya, RSMH sering melakukan pelatihan-pelatihan," katanya.
Sebelumnya, Direktur RSMH, dr Yanuar menuturkan, rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan bagi atlit SEA Games adalah RSMH dan RS Charitas. Sedangkan total jumlah ruangan VIP yang disediakan sebanyak 52 ruangan.
Dituturkannya, pihaknya tahun ini tidak melakukan penambahan ruangan VIP. Pasalnya RSMH sedang fokus untuk pembangunan gedung dan laboratorium. ”Penambahan ruangan VIP akan dilakukan tahun depan. Penambahan ruangan VIP sebanyak 100 ruangan. Saat ini kita ingin fokus untuk penambahan gedung dan laboratorium," pungkasnya. (pit)
Reshuffle Harus untuk Rakyat, Bukan Kekuasaan
Oleh: Agus Harizal Alwie Tjikmat (Pimred)
SAAT ini isu reshuffle terus menghangat. Banyak desakan agar Presiden SBY segera melalukan perombakan kabinet. Satu hal yang diminta khalayak reshuffle harus bertujuan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai langkah perubahan kabinet hanya untuk cari aman bagi singasana kekuasaan sampai habis masa jabatan periode kedua ini.
Soal reshuffle itu bukan soal siapa duduk di mana, tapi masalah kepentingan rakyat. Itu yang paling utama dari reshuffle.
Hanya untuk diketahui sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sedang mendapat sorotan, baik karena kasus korupsi ataupun masalah pribadi. Desakan untuk perombakan kabinet kembali dilontarkan dan Presiden SBY sudah menangkap pesan itu. Tetapi seperti biasa, tanggapan Presiden sangat lambang. Bahkan dari pengalaman waktu lalu, orang sudah gonjang-ganjing tentang reshuffle, akhirnya SBY membatalkan hal yang memang hak preogratifnya tersebut.
Pelaksanaan reshuffle terhadap susunan KIB II itu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden SBY selaku Kepala Pemerintahan. Namun, benar bahwa ada desakan dari publik untuk melakukan perubahan. Tekanan terhadap pemerintah di 3 tahun tersisa ini bekerja secara baik, lebih efektif dan produktif.
Harus dijadikan sikap dan pemikiran mendasar, reshuffle kabinet hendaknya sebagai kebutuhan Presiden, agar mutu kerja kabinet Indonesia Bersatu makin meningjat. Kepala Negara harus profesional menilai, mana menteri yang tak becus kerja, terlibat korupsi, kasus, atau hanya numpang nebeng nama. Di sini Presiden yang paling memahami kerja menterinya. Karena itu, Presiden yang tahu menteri mana yang harus diganti.
Sebelumnya sudah tersiar di pers dan publik Presiden SBY menegaskan akan mengakhiri evaluasi kabinet sebelum 21 Oktober 2011. SBY sudah menghubungi sejumlah elit parpol koalisi.
Lalu isu reshuffle berkembang. Disebut-sebut sejumlah menteri dalam posisi kurang aman. Menteri ESDM dan menteri BUMN diisukan gencar akan di-reshuffle. (***)
SAAT ini isu reshuffle terus menghangat. Banyak desakan agar Presiden SBY segera melalukan perombakan kabinet. Satu hal yang diminta khalayak reshuffle harus bertujuan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai langkah perubahan kabinet hanya untuk cari aman bagi singasana kekuasaan sampai habis masa jabatan periode kedua ini.
Soal reshuffle itu bukan soal siapa duduk di mana, tapi masalah kepentingan rakyat. Itu yang paling utama dari reshuffle.
Hanya untuk diketahui sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sedang mendapat sorotan, baik karena kasus korupsi ataupun masalah pribadi. Desakan untuk perombakan kabinet kembali dilontarkan dan Presiden SBY sudah menangkap pesan itu. Tetapi seperti biasa, tanggapan Presiden sangat lambang. Bahkan dari pengalaman waktu lalu, orang sudah gonjang-ganjing tentang reshuffle, akhirnya SBY membatalkan hal yang memang hak preogratifnya tersebut.
Pelaksanaan reshuffle terhadap susunan KIB II itu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden SBY selaku Kepala Pemerintahan. Namun, benar bahwa ada desakan dari publik untuk melakukan perubahan. Tekanan terhadap pemerintah di 3 tahun tersisa ini bekerja secara baik, lebih efektif dan produktif.
Harus dijadikan sikap dan pemikiran mendasar, reshuffle kabinet hendaknya sebagai kebutuhan Presiden, agar mutu kerja kabinet Indonesia Bersatu makin meningjat. Kepala Negara harus profesional menilai, mana menteri yang tak becus kerja, terlibat korupsi, kasus, atau hanya numpang nebeng nama. Di sini Presiden yang paling memahami kerja menterinya. Karena itu, Presiden yang tahu menteri mana yang harus diganti.
Sebelumnya sudah tersiar di pers dan publik Presiden SBY menegaskan akan mengakhiri evaluasi kabinet sebelum 21 Oktober 2011. SBY sudah menghubungi sejumlah elit parpol koalisi.
Lalu isu reshuffle berkembang. Disebut-sebut sejumlah menteri dalam posisi kurang aman. Menteri ESDM dan menteri BUMN diisukan gencar akan di-reshuffle. (***)
Pemkot Beri Anjal Rp 5.000 Per Hari
Palembang, SN
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan membagikan uang sebesar Rp5.000 kepada seluruh anak jalanan (anjal) di Kota Palembang.Syaratnya,mereka harus mengikuti festival musik anjal yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Sosial (Dinsos) dan Satpol PP Kota Palembang.
Kepala Disbudpar Kota Palembang Mirza Fansuri mengatakan, festival musik ini digelar agar tidak ada anjal yang berkeliaran di wilayah kota selama pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara itu berlangsung.
“Sebagai pengganti aktivitas mengamen mereka di jalanan, kita berikan uang transpor Rp5.000 per hari belum termasuk uang makan. Sedangkan, bagi yang menang festival, diberi hadiah berupa uang pembinaan dan trofi. Total dana yang disiapkan Rp50 juta,” kata Mirza di Gedung DPRD Palembang kemarin.
Rencananya pergelaran musik anjal dimulai dua hari sebelum perhelatan SEA Games, tepatnya 9 November 2011. Lokasinya di panggung tepat di bawah Jembatan Ampera. Adapun untuk peserta anjalnya, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Dinsos untuk mendata anjal.
Dengan dibantu Satpol PP, diharapkan para anjal dapat diajak bekerja sama. “Disbudpar hanya menjadi fasilitator dan penyelenggara acara, data anjal dan koordinasi dari Dinsos dan Satpol PP. Yang pasti kita menargetkan seluruh anjal bisa mengikuti,” urai Mirza.
Selama SEA Games berlangsung akan digelar sejumlah event lainnya yang dipusatkan di pelataran Plaza Benteng Kuto Besak (BKB).Masyarakat dapat mendatangi Festival Musi yang dimeriahkan perahu motor hias,mobil hias,dan dragon boat. Selain itu, digelar festival budaya antar Kabupaten, pameran UKM,pameran buku, dan pameran kuliner.
“Semua event ini atas ide murni Disbudpar,” bebernya. Saat ini sudah ada 10 rekanan yang siap untuk berpartisipasi. Mirza mengakui, saat ini pihaknya masih mencari sponsor lain yang bersedia bekerja sama. Pasalnya, Disbudpar tidak mempunyai dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan.
“Termasuk dari dana APBD Perubahan Kota Palembang dan bantuan Pemprov.Tapi, sejauh ini baru 10 rekanan yang mau bekerja sama,”pungkasnya. Dihubungi terpisah, Kepala Dinsos Kota Palembang Hasbullah Tuwi menegaskan, keberadaan anjal akan selalu ditertibkan Dinsos.
Hingga saat ini pihaknya baru mendata 200 anjal yang berkeliaran jalanan protokol di Kota Palembang. Data ini didapat setelah pihaknya menjaring anjal dalam razia di lapangan. Dia mengklaim, angka tersebut sudah jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kita harapkan, khusus saat SEA Games nanti, Palembang harus bebas anjal. Setiap razia selama ini setidaknya kita menangkap 5–7 anjal.Mereka kita tempatkan di Panti Sosial Orang Gila dan Orang Terlantar (PPGOT) di Kenten Sukamaju. Di tempat itu mereka kita bina dan kita data,”kata dia.(win)
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan membagikan uang sebesar Rp5.000 kepada seluruh anak jalanan (anjal) di Kota Palembang.Syaratnya,mereka harus mengikuti festival musik anjal yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Sosial (Dinsos) dan Satpol PP Kota Palembang.
Kepala Disbudpar Kota Palembang Mirza Fansuri mengatakan, festival musik ini digelar agar tidak ada anjal yang berkeliaran di wilayah kota selama pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara itu berlangsung.
“Sebagai pengganti aktivitas mengamen mereka di jalanan, kita berikan uang transpor Rp5.000 per hari belum termasuk uang makan. Sedangkan, bagi yang menang festival, diberi hadiah berupa uang pembinaan dan trofi. Total dana yang disiapkan Rp50 juta,” kata Mirza di Gedung DPRD Palembang kemarin.
Rencananya pergelaran musik anjal dimulai dua hari sebelum perhelatan SEA Games, tepatnya 9 November 2011. Lokasinya di panggung tepat di bawah Jembatan Ampera. Adapun untuk peserta anjalnya, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Dinsos untuk mendata anjal.
Dengan dibantu Satpol PP, diharapkan para anjal dapat diajak bekerja sama. “Disbudpar hanya menjadi fasilitator dan penyelenggara acara, data anjal dan koordinasi dari Dinsos dan Satpol PP. Yang pasti kita menargetkan seluruh anjal bisa mengikuti,” urai Mirza.
Selama SEA Games berlangsung akan digelar sejumlah event lainnya yang dipusatkan di pelataran Plaza Benteng Kuto Besak (BKB).Masyarakat dapat mendatangi Festival Musi yang dimeriahkan perahu motor hias,mobil hias,dan dragon boat. Selain itu, digelar festival budaya antar Kabupaten, pameran UKM,pameran buku, dan pameran kuliner.
“Semua event ini atas ide murni Disbudpar,” bebernya. Saat ini sudah ada 10 rekanan yang siap untuk berpartisipasi. Mirza mengakui, saat ini pihaknya masih mencari sponsor lain yang bersedia bekerja sama. Pasalnya, Disbudpar tidak mempunyai dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan.
“Termasuk dari dana APBD Perubahan Kota Palembang dan bantuan Pemprov.Tapi, sejauh ini baru 10 rekanan yang mau bekerja sama,”pungkasnya. Dihubungi terpisah, Kepala Dinsos Kota Palembang Hasbullah Tuwi menegaskan, keberadaan anjal akan selalu ditertibkan Dinsos.
Hingga saat ini pihaknya baru mendata 200 anjal yang berkeliaran jalanan protokol di Kota Palembang. Data ini didapat setelah pihaknya menjaring anjal dalam razia di lapangan. Dia mengklaim, angka tersebut sudah jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kita harapkan, khusus saat SEA Games nanti, Palembang harus bebas anjal. Setiap razia selama ini setidaknya kita menangkap 5–7 anjal.Mereka kita tempatkan di Panti Sosial Orang Gila dan Orang Terlantar (PPGOT) di Kenten Sukamaju. Di tempat itu mereka kita bina dan kita data,”kata dia.(win)
Bank Sumsel Babel Tuan Rumah Porseni 2013
Palembang, SN
Bank Sumsel Babel dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) ke-10 2013 antar Bank Pembangunan Daerah (BPD) se Indonesia. Pada Porseni ke-9 yang berlangsung di Medan Sumut, 24-25 September, Bank Sumsel Babel berhasil menjadi juara dua umum dengan meraih lima emas, enam perak dan satu perunggu.
Ketua Kontingen Porseni Bank Sumsel Babel, Darmansyah yang juga menjabat sebagai Kepala Pengawas Internal menjelaskan, Porseni di Medan ini diikuti 25 dari 26 BPD di Indonesia. BPD yang absen adalah BPD Jabar Banten. Sementara dari 23 cabang olahraga dan seni yang dilaksanakan, tim Bank Sumsel Babel mengikuti tujuh cabor yakni golf, bola voli, tenis lapangan, bulutangkis, futsal, biliar dan catur. Kemudian tujuh cabang seni yakni pop song, pop singer, senam poco-poco, menghitung uang, MTQ dan fashion show.
“Dari Porseni yang kita ikuti tersebut, Bank Sumsel Babel juara dua umum. Sementara juara umumnya adalah Bank Sumut. Hasil ini sama dengan hasil di Porseni ke-8 tahun 2009 di Kalimantan Timur,” terang Darmansyah didampingi Kepala Humas, Abbas Akbar dan Sekper Bank Sumsel Babel, Welsar Lubis.
Sementara Welsar Lubis menjelaskan, untuk lima emas yang didapat tersebut diraih dari cabang golf eksekutif yang diperkuat Muhidi, Nelson, Darmansyah, Faisol dan Marsyam. Tenis lapangan eksekutif dengan atlet Pit Rizal dan Kaswin. Tenis prestasi (Sunu dan Agung).
Selanjutnya bulutangkis putra dengan atlet A Rivai, Andi, David dan Wahyu. Catur dengan atlet Ian Prayiaga, Cleopatra, Kodam. Sedangkan atlet catur nasional Taufik Halay meraih perak.
“Semua atlet yang mengikuti Porseni ini semuanya adalah pegawai Bank Sumsel Babel. Jadi tak ada dadakan,” terangnya.
Dikatakan Welsar, berdasarkan kesepakatan dan usulan para perserta Porsenin BPD, Bank Sumsel Babel dipercaya menjadi tuan rumah Porseni BPD ke-10 dan ini merupakan yang pertama bagi Bank Sumsel Babel.
“Pertimbangannya karena Palembang dinilai memiliki sarana olahraga terlengkap di Indonesia karena juga ditunjuk menjadi tuan rumah SEA Games. Untuk bulan pelaksanaannya belum ditentukan karena pada 2013 itu Sumsel banyak agenda besar seperti Pilkada,” terang Welsar.
Sebagai tuan rumah lanjutnya, Bank Sumsel Babel menargetkan meraih juara umum Porseni mendatang. Selain itu mereka akan membuat cabor baru yakni menembak yang selama ini menjadi cabang andalan Bank Sumsel Babel.
“Bila cabang menembak ini disetujui maka kita yakin meraih emas lebih banyak dari sebelumnya dengan syarat minimal diikuti delapan BPD,” ujar Welsar. (rhd)
Bank Sumsel Babel dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) ke-10 2013 antar Bank Pembangunan Daerah (BPD) se Indonesia. Pada Porseni ke-9 yang berlangsung di Medan Sumut, 24-25 September, Bank Sumsel Babel berhasil menjadi juara dua umum dengan meraih lima emas, enam perak dan satu perunggu.
Ketua Kontingen Porseni Bank Sumsel Babel, Darmansyah yang juga menjabat sebagai Kepala Pengawas Internal menjelaskan, Porseni di Medan ini diikuti 25 dari 26 BPD di Indonesia. BPD yang absen adalah BPD Jabar Banten. Sementara dari 23 cabang olahraga dan seni yang dilaksanakan, tim Bank Sumsel Babel mengikuti tujuh cabor yakni golf, bola voli, tenis lapangan, bulutangkis, futsal, biliar dan catur. Kemudian tujuh cabang seni yakni pop song, pop singer, senam poco-poco, menghitung uang, MTQ dan fashion show.
“Dari Porseni yang kita ikuti tersebut, Bank Sumsel Babel juara dua umum. Sementara juara umumnya adalah Bank Sumut. Hasil ini sama dengan hasil di Porseni ke-8 tahun 2009 di Kalimantan Timur,” terang Darmansyah didampingi Kepala Humas, Abbas Akbar dan Sekper Bank Sumsel Babel, Welsar Lubis.
Sementara Welsar Lubis menjelaskan, untuk lima emas yang didapat tersebut diraih dari cabang golf eksekutif yang diperkuat Muhidi, Nelson, Darmansyah, Faisol dan Marsyam. Tenis lapangan eksekutif dengan atlet Pit Rizal dan Kaswin. Tenis prestasi (Sunu dan Agung).
Selanjutnya bulutangkis putra dengan atlet A Rivai, Andi, David dan Wahyu. Catur dengan atlet Ian Prayiaga, Cleopatra, Kodam. Sedangkan atlet catur nasional Taufik Halay meraih perak.
“Semua atlet yang mengikuti Porseni ini semuanya adalah pegawai Bank Sumsel Babel. Jadi tak ada dadakan,” terangnya.
Dikatakan Welsar, berdasarkan kesepakatan dan usulan para perserta Porsenin BPD, Bank Sumsel Babel dipercaya menjadi tuan rumah Porseni BPD ke-10 dan ini merupakan yang pertama bagi Bank Sumsel Babel.
“Pertimbangannya karena Palembang dinilai memiliki sarana olahraga terlengkap di Indonesia karena juga ditunjuk menjadi tuan rumah SEA Games. Untuk bulan pelaksanaannya belum ditentukan karena pada 2013 itu Sumsel banyak agenda besar seperti Pilkada,” terang Welsar.
Sebagai tuan rumah lanjutnya, Bank Sumsel Babel menargetkan meraih juara umum Porseni mendatang. Selain itu mereka akan membuat cabor baru yakni menembak yang selama ini menjadi cabang andalan Bank Sumsel Babel.
“Bila cabang menembak ini disetujui maka kita yakin meraih emas lebih banyak dari sebelumnya dengan syarat minimal diikuti delapan BPD,” ujar Welsar. (rhd)
Tiga Lembaga Survey Unggulkan Pahri-Beni
Pahri dan Istri tunjukan surat suara |
Tiga lembaga survey yakni Pusat Kajian Kebijakan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survey Indonesia (LSI) dan Lingkaran Survey Kebijakan Publik (LSKP) merilis hasil perhitungan cepat (quick count) yang dilakukannya. Hasilnya, ketiga lembaga survey tersebut menyatakan pasangan cabup dan cawabup Musi Banyuasin (Muba) nomor urut 3, Pahri Azhari - Beni Hernedi berhasil mengungguli dua kandidat lainnya.
Perhitungan cepat versi LSI, Pahri-Beni meraih 50,64 persen. Sementara pasangan Dodi Reza Alex-Islan Hanura meraih 46,10 persen sedangkan pasangan incumbent Sulgani Pakuali-Imam Sujari hanya memperoleh 3,25 persen.
Hasil yang tidak jauh berbeda juga dirilis oleh Puskaptis. Menurut Direktur Puskaptis, Husein Yazid, dari total 1.367 TPS yang ada di Muba, ada 200 TPS yang diambil sebagai sample, dengan sample error 1-2 persen dan tingkat keyakinan 99 persen.
“Hasil quick count yang kita lakukan, pasangan Dodi Reza-Islan Hanura meraih 44,53 persen. Sementara pasangan nomor 2, Sulgani Pakuali-3,99 persen dan Pahri Azhari-Beni Hernadi 51,46 persen,” jelasnya.
Sementara suara tidak sah ungkapnya, mencapai 11, 73 persen. “Hasil ini, tidak akan jauh berbeda dengan hasil perhitungan KPUD nantinya,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Direktur Lingkaran Survey Kebijakan Publik (LSKP), Sunarto Ciptoharjono. Diterangkan dia, hasil quick count yang dilakukan LSKP, pasangan Dodi Reza-Islan Hanura meraih 45, 54 persen. Sedangkan pasangan Sulgani Pakuali-Iman Suljari 2,93 persen sementara Pahri Azhari-Beni Hernadi meraih 51,53 persen.
Pasangan Dodi-Islan bebernya, unggul di 4 kecamatan yakni Sekayu, Keluang, Lais dan Lalan. Sedangkan 11 kecamatan lainnya di kuasai pasangan Pahri-Beni seperti di Babat Supat, Babat Toman, Batanghari Leko, Lawang Wetan, Plakat Tinggi, Sanga Desa, Sungai Lilin dan Sungai Keruh.
“Sementara di Kecamatan Sungai Keruh, perolehan suara relatif seimbang dua pasangan tersebut,” terangnya.
Dikatakannya, perhitungan cepat itu dilakukan dengan mengambil 252 TPS yang dijadikan sebagai sample. Quick count yang dilakukan LSKP, menggunakan metode random sampling dengan tingkat error sample 1 persen dan keyakinan 99 persen.
“Hasil quick count ini memang sebagai data pembanding, dari real count yang dilakukan KPUD. Namun hasilnya, tidak akan jauh beda apalagi hasil quick count yang kita lakukan perbedaan suara antar pasangan melebihi 1 persen, dengan demikian diyakini hasil ini tidak akan berbeda dengan real count KPUD,” ujar dia.
Kalaupun ada perbedaan hasil dengan perhitungan KPUD melebihi 10 persen, maka kata dia ada data yang error entah itu di KPUD atau di LSKP. “Tetapi dari pengalaman kita selama ini, hasil quick count tidak jauh beda dengan real count KPUD,” tandasnya. (awj)
Langganan:
Postingan (Atom)
Press
My Slideshow: Ferdinand’s trip to Palembang, Sumatra, Indonesia was created by TripAdvisor. See another Palembang slideshow. Create your own stunning free slideshow from your travel photos.