Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 25 Juli 2012
Hendri Zainuddin Ambil Formulir PDIP
Banyuasin, SN
Hendri Zainuddin politisi partai PKS yang sedang duduk sebagai anggota DPRD Banyuasin kemarin Selasa (24/7) melamar ke Partai PDIP,mengambil formulir calon wakil Bupati (Cawabup) Banyuasin periode 2013-2018.
Ditemani punggawa Sriwijaya FC Ponaryo Astaman akrab dipanggil Popon juga penjaga gawang andalan SFC Ferry Rotinsulu, tepat pukul 12.00 WIB datang dikantor DPC PDIP dan disambut hangat oleh seluruh kader serta pengurus DPC cabang juga Ranting PDIP se Banyuasin.
Hendri Zainuddin sengaja mendaftar di PDIP sebagai Cawabup karena melihat partai PDIP luar biasa sekali perkembangannya khususnya PDIP di Banyuasin semenjak dipimpin oleh H Askolani.
“Apalagi PDIP partai besar yang saya prediksi kedepan bisa menjadi partai nomor satu di Banyuasin ini,” Puji Hendri Zainuddin sambil berharap bisa berpasangan dengan H Askolani yang sangat dikenalnya sebagai orang vigur yang agamis.
Hendri membawa simbol pemain SFC tersebut bertekat akan membangun bersama-sama dengan Askolani juga dengan konsep adil sejahtera seperti misi visi PKS. Namun kedepan Hendri Zainuddin masih melihat perkembangan situasi politik di Banyuasin. Sementara H Askolani mengatakan, misi dan visi PKS sesuai dengan tujuan partai PDIP yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Namun sampai saat ini amanat undang-undang dasar (UUD) 45 belum dilaksanakan oleh pemeritah.
Seperti fakir-miskin dan yatim piatu dijamin oleh pemerintah. Dan kalau dirinya terpilh berniat dan bertekat akan menggarkan untuk petani melalui kredit lunak diperbankan, serta fakir miskin dan anak yatim ditanggung APBD juga.
Ponaryo Astaman atau Popon menanggapi gerak politik managernya mengatakan, ikut mendukung niatan manager SFC. Apalagi selama ini selalu bersama apalagi keberhasilan SFC selama ini adalah tidak terlepas dari kerja keras managemet yang dipimpin oleh Hendri Zainuddin.
“Sebagai simbol, kami berharap juga dari figurisasi kami berharap pemain-pemain lainya bisa hadir disini saat acara manager SFC di Banyuasin. Sebab kalau jadi wakil kepala daerah nantinya diharapkan bisa membawa persepakbolaan di Banyuaisn ini maju,” katanya.(sir)
Hendri Zainuddin politisi partai PKS yang sedang duduk sebagai anggota DPRD Banyuasin kemarin Selasa (24/7) melamar ke Partai PDIP,mengambil formulir calon wakil Bupati (Cawabup) Banyuasin periode 2013-2018.
Ditemani punggawa Sriwijaya FC Ponaryo Astaman akrab dipanggil Popon juga penjaga gawang andalan SFC Ferry Rotinsulu, tepat pukul 12.00 WIB datang dikantor DPC PDIP dan disambut hangat oleh seluruh kader serta pengurus DPC cabang juga Ranting PDIP se Banyuasin.
Hendri Zainuddin sengaja mendaftar di PDIP sebagai Cawabup karena melihat partai PDIP luar biasa sekali perkembangannya khususnya PDIP di Banyuasin semenjak dipimpin oleh H Askolani.
“Apalagi PDIP partai besar yang saya prediksi kedepan bisa menjadi partai nomor satu di Banyuasin ini,” Puji Hendri Zainuddin sambil berharap bisa berpasangan dengan H Askolani yang sangat dikenalnya sebagai orang vigur yang agamis.
Hendri membawa simbol pemain SFC tersebut bertekat akan membangun bersama-sama dengan Askolani juga dengan konsep adil sejahtera seperti misi visi PKS. Namun kedepan Hendri Zainuddin masih melihat perkembangan situasi politik di Banyuasin. Sementara H Askolani mengatakan, misi dan visi PKS sesuai dengan tujuan partai PDIP yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Namun sampai saat ini amanat undang-undang dasar (UUD) 45 belum dilaksanakan oleh pemeritah.
Seperti fakir-miskin dan yatim piatu dijamin oleh pemerintah. Dan kalau dirinya terpilh berniat dan bertekat akan menggarkan untuk petani melalui kredit lunak diperbankan, serta fakir miskin dan anak yatim ditanggung APBD juga.
Ponaryo Astaman atau Popon menanggapi gerak politik managernya mengatakan, ikut mendukung niatan manager SFC. Apalagi selama ini selalu bersama apalagi keberhasilan SFC selama ini adalah tidak terlepas dari kerja keras managemet yang dipimpin oleh Hendri Zainuddin.
“Sebagai simbol, kami berharap juga dari figurisasi kami berharap pemain-pemain lainya bisa hadir disini saat acara manager SFC di Banyuasin. Sebab kalau jadi wakil kepala daerah nantinya diharapkan bisa membawa persepakbolaan di Banyuaisn ini maju,” katanya.(sir)
THR PNS Pemkot Tetap
Palembang, SN
Sudah menjadi ciri khas saat Idul Fitri tiba, dan menjadi kewajiban untk tiap perusahan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal demikian juga dilakukan oleh Pemrintah Kota (Pemkot) Palembang.
Namun untuk tahun ini THR yang diterima Pegawai negeri Sipil (PNS) dan pekerja honorer di lingkungan Pemkot tidak mengalami kenaikan, atau sama dengan tahun sebelumnya, yakni, Rp 250 ribu per orang. Hanya saja tahun ini, dana THR bisa diambil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, H. Husni Thamrin, mengatakan. Total dana yang disiapkan untuk tambahan penghasilan ini sekitar Rp 4,5 miliar untuk 18 ribu pegawai. Baik itu PNS maupun tenaga honorer, untuk pencairannya, tentu harus menunggu keputusan Walikota, setidaknya, seminggu menjelang Idul Fitri.
Selain pegawai negeri, sebanyak 1.200 petugas kebersihan juga akan mendapatkan tunjangan hari raya. Namun untuk besaran nilainya, diserahkan ke SKPDnya yakni Dinas Kebersihan Kota Palembang.
Tahun ini, ada perbedaan dana penganggaran untuk “THR” yang mana dana dengan istilah tambahan penghasilan dianggarkan melalui Sekretariat Daerah Kota Palembang. “Tahun ini agar administrasinya lebih tertib maka anggaran untuk tambahan penghasilan langsung di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.” Kata Husni kemarin.
Dijelaskannya, langkah pemberian THR ini harus diikuti oleh semua perusahaan BUMN, BUMD dan swasta yang berdomisili di Kota Palembang, paling lambat satu minggu sebelum Idul Fitri, THR bagi karyawannya harus dibagikan karena dana itu dibutuhkan mereka untuk belanja menghadapi lebaran Idul Fitri. Bagi karyawan yang tidak mendapatkan haknya, bisa mengadukannya ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang. Nanti akan ditindaklanjuti, “Surat edaran sudah dikirim ke kantor, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berdomisili di Palembang agar dipatuhu”, jelasnya.
Terpisah, Kepala Disnaker Kota Palembang, Gunawan Gentimat mengatakan, kewajiban memberi THR kepada karyawan sudah diatur pada Peraturan Mentri Tenaga Kerja No Per.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Di Kota Palembang sendiri saat ini sekitar 3100 perusahaan yang beroperasi, dan semua perusahaan ini diwajibkan memberi THR pada H-7 sebelum hari raya Idul fitri. “Karyawan ataupun pegawai yang berhak mendapatkan THR ini, merupakan karyawan yang sudah memiliki masa kerja selama satu tahun lebih.” Katanya.
Dijelaskan Gunawan, bagi karyawan yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, perusahaan tetap diwajibkan memberi THR hanya saja jumlahnya yang diberikan secara profesional. “Itu tidak terikat apakah statusnya pegawai tetap, kontrak, borongan, atau harian. Walau belum setahun tetap harus diberi THR, tapi besarannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan,” jelasnya.(win)
Sudah menjadi ciri khas saat Idul Fitri tiba, dan menjadi kewajiban untk tiap perusahan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal demikian juga dilakukan oleh Pemrintah Kota (Pemkot) Palembang.
Namun untuk tahun ini THR yang diterima Pegawai negeri Sipil (PNS) dan pekerja honorer di lingkungan Pemkot tidak mengalami kenaikan, atau sama dengan tahun sebelumnya, yakni, Rp 250 ribu per orang. Hanya saja tahun ini, dana THR bisa diambil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, H. Husni Thamrin, mengatakan. Total dana yang disiapkan untuk tambahan penghasilan ini sekitar Rp 4,5 miliar untuk 18 ribu pegawai. Baik itu PNS maupun tenaga honorer, untuk pencairannya, tentu harus menunggu keputusan Walikota, setidaknya, seminggu menjelang Idul Fitri.
Selain pegawai negeri, sebanyak 1.200 petugas kebersihan juga akan mendapatkan tunjangan hari raya. Namun untuk besaran nilainya, diserahkan ke SKPDnya yakni Dinas Kebersihan Kota Palembang.
Tahun ini, ada perbedaan dana penganggaran untuk “THR” yang mana dana dengan istilah tambahan penghasilan dianggarkan melalui Sekretariat Daerah Kota Palembang. “Tahun ini agar administrasinya lebih tertib maka anggaran untuk tambahan penghasilan langsung di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.” Kata Husni kemarin.
Dijelaskannya, langkah pemberian THR ini harus diikuti oleh semua perusahaan BUMN, BUMD dan swasta yang berdomisili di Kota Palembang, paling lambat satu minggu sebelum Idul Fitri, THR bagi karyawannya harus dibagikan karena dana itu dibutuhkan mereka untuk belanja menghadapi lebaran Idul Fitri. Bagi karyawan yang tidak mendapatkan haknya, bisa mengadukannya ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang. Nanti akan ditindaklanjuti, “Surat edaran sudah dikirim ke kantor, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berdomisili di Palembang agar dipatuhu”, jelasnya.
Terpisah, Kepala Disnaker Kota Palembang, Gunawan Gentimat mengatakan, kewajiban memberi THR kepada karyawan sudah diatur pada Peraturan Mentri Tenaga Kerja No Per.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Di Kota Palembang sendiri saat ini sekitar 3100 perusahaan yang beroperasi, dan semua perusahaan ini diwajibkan memberi THR pada H-7 sebelum hari raya Idul fitri. “Karyawan ataupun pegawai yang berhak mendapatkan THR ini, merupakan karyawan yang sudah memiliki masa kerja selama satu tahun lebih.” Katanya.
Dijelaskan Gunawan, bagi karyawan yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, perusahaan tetap diwajibkan memberi THR hanya saja jumlahnya yang diberikan secara profesional. “Itu tidak terikat apakah statusnya pegawai tetap, kontrak, borongan, atau harian. Walau belum setahun tetap harus diberi THR, tapi besarannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan,” jelasnya.(win)
Hutang PDAM Tinggal Rp68 Miliar
Palembang, SN
Kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi terus mengalami perbaikan. Hal ini dilihat dari pembayaran hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan daerah milik Pemkot Palembang ini.
Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT mengatakan, cakupan pelayanan PDAM Tirta Musi saat ini telah mencapai 93 persen dari total jumlah penduduk Palembang. Padahal, pada 2003 lalu wilayah cakupan pelayanan hanya 43 persen. “Tingkat kehilangan air pun terus berkurang, pada 2003 lalu mencapai 68 persen tapi bisa ditekan hingga mencapai 29 persen,” jelas Eddy.
Pertumbuhan inilah berimbas pada perolehan laba atau keuntungan. Laba ini yang digunakan untuk membayar hutang jangka panjang. Tercatat, saat ini hutang PDAM Tirta Musi tinggal Rp68 miliar. Padahal 2003 lalu hutang perusahaan ini mencapai Rp400 miliar.“Hutang ini akan segera kita lunasi tahun ini, sehingga saat saya pensiun nanti pemimpin selanjutnya bisa mengembangkan saja,” terang dia.
Meski demikian, pihaknya terus akan mengembangkan pelayanan air bersih ini kepada masyarakat. Tahun ini, pihaknya menargetkan wilayah pelayanan air bersih ini mencapai 95 persen dari jumlah penduduk. Karena itulah, pihaknya telah melakukan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Sukarami dan Gandus.
“Dengan pengembangan sistem ini akan menjangkau kebutuhan masyarakat di Kecamatan AAL, Sukarami dan Gandus yang luasnya lebih dari 98,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 180 ribu jiwa. Kalau ini bisa berjalan, target 95 persen ini akan tercapai,” jelas dia.
Sementara, Direktur Utama PDAM Tirta Musi DR Ir H Syaiful DEA menjelaskan, sejak 2008-2011 pihaknya secara terus menerus melakukan pengembangan SPAM di Palembang baik pada unit air baku, unit produksi, unit distribusi maupun unit pelayanan.
“Selain target pelayanan 95 persen dair jumlah penduduk, kami juga akan memenuhi permintaan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya.
Masih kata Syaiful, kebutuhan air minum masyarakat tersbut hanya mengandalkan air dari sumur gali yang kuantitas dan kontinuitasnya tergantung pada musim. Tak hanya itu, air tersebut tak terjamin kebersihannya karena mengandung unsur kimia yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
“Dengan beroperasinya SPAM di AAL, Sukarami sebanyak 180 ribu jiwa bisa mendapatkan pelayanan air bersih,” jelasnya.(win)
Kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi terus mengalami perbaikan. Hal ini dilihat dari pembayaran hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan daerah milik Pemkot Palembang ini.
Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT mengatakan, cakupan pelayanan PDAM Tirta Musi saat ini telah mencapai 93 persen dari total jumlah penduduk Palembang. Padahal, pada 2003 lalu wilayah cakupan pelayanan hanya 43 persen. “Tingkat kehilangan air pun terus berkurang, pada 2003 lalu mencapai 68 persen tapi bisa ditekan hingga mencapai 29 persen,” jelas Eddy.
Pertumbuhan inilah berimbas pada perolehan laba atau keuntungan. Laba ini yang digunakan untuk membayar hutang jangka panjang. Tercatat, saat ini hutang PDAM Tirta Musi tinggal Rp68 miliar. Padahal 2003 lalu hutang perusahaan ini mencapai Rp400 miliar.“Hutang ini akan segera kita lunasi tahun ini, sehingga saat saya pensiun nanti pemimpin selanjutnya bisa mengembangkan saja,” terang dia.
Meski demikian, pihaknya terus akan mengembangkan pelayanan air bersih ini kepada masyarakat. Tahun ini, pihaknya menargetkan wilayah pelayanan air bersih ini mencapai 95 persen dari jumlah penduduk. Karena itulah, pihaknya telah melakukan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Sukarami dan Gandus.
“Dengan pengembangan sistem ini akan menjangkau kebutuhan masyarakat di Kecamatan AAL, Sukarami dan Gandus yang luasnya lebih dari 98,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 180 ribu jiwa. Kalau ini bisa berjalan, target 95 persen ini akan tercapai,” jelas dia.
Sementara, Direktur Utama PDAM Tirta Musi DR Ir H Syaiful DEA menjelaskan, sejak 2008-2011 pihaknya secara terus menerus melakukan pengembangan SPAM di Palembang baik pada unit air baku, unit produksi, unit distribusi maupun unit pelayanan.
“Selain target pelayanan 95 persen dair jumlah penduduk, kami juga akan memenuhi permintaan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya.
Masih kata Syaiful, kebutuhan air minum masyarakat tersbut hanya mengandalkan air dari sumur gali yang kuantitas dan kontinuitasnya tergantung pada musim. Tak hanya itu, air tersebut tak terjamin kebersihannya karena mengandung unsur kimia yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
“Dengan beroperasinya SPAM di AAL, Sukarami sebanyak 180 ribu jiwa bisa mendapatkan pelayanan air bersih,” jelasnya.(win)
Pelik dan Rumitnya Kasus Hambalang
SETELAH setelah kasus ini sekian lama tersimpan walaupun sudah sering disebutkan M Nazaruddin, permainan untuk memperoleh uang negara sebanyak-banyaknya di kasus Hambalang mulai diusut KPK. Kasus ini dinilai sebagai bentuk skandal keuangan yang sangat merugikan negara yang nilainya triliunan rupiah. KPK tersedak untuk mengungkitnya dengantuntas, ketika proyek Hambalang roboh dan hancur di lapangan.
Dari beberapa data dan ulasan, banyak sekali kejanggalan dalam proyek Hambalang yang nilainya mencapai Rp 2,5 triliun. Dimulai dari persetujuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang oleh Kementerian Keuangan berdasarkan permintaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dari sini masalah mulai muncul, karena DPR tak mengetahuinya.
KPK sendiri sudah beritikad baik agar proses hukum dalam kasus Hambalang jalan terus, meskipun DPR pada akhirnya memutuskan pembentukan pansus ataupun tidak. Diharapkan KPK serius menindaklanjuti kasus ini, karena sudah terlalu banyak kasus yang terkuak tetapi tak ada penyelesaian yang jelas. Alasan yang disebutkan KPK untuk menuntaskan kasus ini, karena proses pengadaan proyek sudah berlangsung satu hingga dua tahun yang lalu.
Kasus ini memang agak terhenti, walaupun terpidana kasus suap Wisma Atlet M Nazaruddin, yang juga mantan bendara umum Partai Demokrat, pernah menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatur anggaran proyek Hambalang. Nazaruddin menyebut Anas berbohong jika mengaku tidak tahu anggaran proyek senilai Rp2,5 triliun itu.
Tetapi fokus hanya ke Nazaruddin dan kasus Wisma Atlet.
Pada kasus ini KPK telah memeriksa sekitar 60 orang untuk penyelidikan kasus Hambalang. Termasuk pemilik dan manajemen PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontraktor proyek tersebut, dan Menpora Andi Mallarangeng.
Sebelumnya, KPK telah memanggil para komisaris perusahaan itu, antara lain Machfud Suroso, Munadi Herlambang, dan Atthiyah Laila. Karena dianggap berperan sentral, Machfud bahkan telah dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri.
Dari hasil pemeriksaan Dutasari kebagian Rp 300 miliar dari Rp 2,5 triliun total nilai proyek Hambalang. Dutasari mendapat bagian sebagai subkontraktor. Namun Bambang mengaku belum mengetahui pekerjaan apa saja yang diberikan kepada Dutasari. Tender proyek Hambalang dimenangi PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya dengan sistem kerja sama operasi. Kemudian perusahaan ini menunjuk 17 perusahaan lain sebagai subkontraktor proyek, salah satunya Dutasari yang kebagian pekerjaan bidang elektrikal, plimbing, dan mekanikal.
Kasus Hambalang secara terbuka menyeret nama-nama petinggi Partai Demokrat. Dua nama yang sudah sering diberitakan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang disebut-sebut menerima uang miliaran rupiah dari proyek senilai Rp2,5 triliun tersebut. Dua nama ini sendiri sama-sama menyangkal untuk tudingan terlibat, bahkan sangat mendukung KPK mengusut kasus Hambalang sampai tuntas. Lalu siapakah dalang di balik kerugian negara triliunan rupiah ini? (***)
Karyawan Teluk Gelam Mogok Kerja
Kayuagung, SN
Puluhan orang karyawan PT El Jhon yang bergerak di bidang pengelolaan dan pariwisata Danau Teluk Gelam OKI nekad mogok bekerja sejak beberapa hari lalu. Hal ini mereka lakukan akibat tak menerima gaji selama 2 bulan terakhir.
Sumber terpercaya yang juga karyawan pada PT El Jhon yang berharap identitasnya tidak dipublikasikan kemarin mengatakan, PT El Jhon yang mengelola Hotel Parai dan Tirta Eko Pariwisata belum membayar gaji bulan Juni dan Juli.
“Kami menuntut manajemen memberikan hak kami sebagai karyawan, yakni gaji. Kami mogok kerja, karena gaji kami belum dibayar,” ujar dia yang menegaskan itulah alasan ia dan puluhan rekannya mogok kerja.
Ia bercerita, total karyawan PT El Jhon lebih dari 70 orang yang terbagi di Hotel Parai dan Tirta Eko Pariwisata Teluk Gelam. Nominal gaji setiap karyawan ada yang sama, tapi ada yang beda karena tergantung lama masa kerja. “Gaji terkecil sekitar Rp 900 ribu,” sambungnya.
Kata dia, karyawan bukan hanya menuntut gaji saja tapi juga insentif dan uang pelayanan. Sejak Danau Teluk dikelola PT El Jhon, karyawan tidak lagi menerima insentif atau uang servis dari tamu yang datang, padahal manajemen masih mengenakan tarif tersebut kepada pengunjung yang datang.
Bagaimana tanggapan manajemen akibat mogok kerja, ia menjelaskan, manajemen memberikaan solusi yang jelas tidak berpihak kepada karyawan. Yakni karyawan diberikankan uang dalam bentuk kasbon Rp 500 ribu/karyawan. Alasan demikian, karena kondisi keuangan PT sedang tidak stabil.
Arif selaku perwakilan manajemen PT El Jhon kepada wartawan menjelaskan, permasalahan gaji karyawan yang bekerja di Hotel Parai dan Resort ini sudah diselesaikan. “Gak ada masalah lagi, semua sudah kami selesaikan kok,” terangnya. (iso)
Puluhan orang karyawan PT El Jhon yang bergerak di bidang pengelolaan dan pariwisata Danau Teluk Gelam OKI nekad mogok bekerja sejak beberapa hari lalu. Hal ini mereka lakukan akibat tak menerima gaji selama 2 bulan terakhir.
Sumber terpercaya yang juga karyawan pada PT El Jhon yang berharap identitasnya tidak dipublikasikan kemarin mengatakan, PT El Jhon yang mengelola Hotel Parai dan Tirta Eko Pariwisata belum membayar gaji bulan Juni dan Juli.
“Kami menuntut manajemen memberikan hak kami sebagai karyawan, yakni gaji. Kami mogok kerja, karena gaji kami belum dibayar,” ujar dia yang menegaskan itulah alasan ia dan puluhan rekannya mogok kerja.
Ia bercerita, total karyawan PT El Jhon lebih dari 70 orang yang terbagi di Hotel Parai dan Tirta Eko Pariwisata Teluk Gelam. Nominal gaji setiap karyawan ada yang sama, tapi ada yang beda karena tergantung lama masa kerja. “Gaji terkecil sekitar Rp 900 ribu,” sambungnya.
Kata dia, karyawan bukan hanya menuntut gaji saja tapi juga insentif dan uang pelayanan. Sejak Danau Teluk dikelola PT El Jhon, karyawan tidak lagi menerima insentif atau uang servis dari tamu yang datang, padahal manajemen masih mengenakan tarif tersebut kepada pengunjung yang datang.
Bagaimana tanggapan manajemen akibat mogok kerja, ia menjelaskan, manajemen memberikaan solusi yang jelas tidak berpihak kepada karyawan. Yakni karyawan diberikankan uang dalam bentuk kasbon Rp 500 ribu/karyawan. Alasan demikian, karena kondisi keuangan PT sedang tidak stabil.
Arif selaku perwakilan manajemen PT El Jhon kepada wartawan menjelaskan, permasalahan gaji karyawan yang bekerja di Hotel Parai dan Resort ini sudah diselesaikan. “Gak ada masalah lagi, semua sudah kami selesaikan kok,” terangnya. (iso)
Montir Mobil Ditemukan Tewas Di Kebun karet
Muara Enim, SN
Warga Desa Segayam sontak heboh, pasalnya salah satu warganya yakni, Burhan (43) warga Dusun II, Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, ditemukan tewas bersimbah darah di kebun karet milik A Siong, di Desa Segayam, Gelumbang, Muara Enim, Senin (23/7) sekitar pukul 19.30.
Saat ditemukan warga, tubuh korban dalam posisi terlentang kondisi keluar darah dari mulut dari hidung, dan di tubuhnya ditemukan luka tusuk dipunggung kanan sekitar 3 cm dan luka tusuk di dada kiri sekitar 2,5 cm.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban yang di kenal sehari-hari sebagai montir mobil ini, di temukan secara tidak sengaja oleh warga yang kebetulan akan melintas ke kebun. Ketika didekati ternyata sosok tersebut ada tubuh manusia yang kondisinya sudah tak bernyawa dengan posisi terlentang kondisi keluar darah dari mulut dari
hidung, dan di tubuhnya ditemukan luka tusuk dipunggung kanan sekitar 3 cm dan luka tusuk di dada kiri sekitar 2,5 cm.
Di dekat tubuh korban juga ditemukan sebilah pisau, satu unit sepeda motor Supra 125 BG 3202 QO milik korban, satu buah senter dan sepasang sandal. Melihat ada mayat, lalu ia memberitahu warga lain dan aparat desa setempat. Kemudian warga memberitahu Polsek Gelumbang. Dan setelah dilakukan olah TKP, mayat korban di bawa ke puskesmas Gelumbang untuk dilaukan visum. Sedangkan harta benda dan bukti-bukti dilapangan di amankan di Mapolsek Gelumbang guna penyelidikan lebih lanjut.
Kapolres Muara Enim AKBP Drs Budi Suryanto melalui Kasatreskrim AKP Maruly Pardede didampingi Kapolsek Gelumbang AKP Mulyono dan Kanitreskrim Iptu Robby Sugara, membenarkan adanya kejadian tersebut, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Diduga motifnya adalah dendam sebab harta bendanya seperti motor tidak hilang.
“Saat ini anggota masih melakukan penyidikan siapa pelaku pembunuhan tersebut,”ungkap Kapolsek Gelumbang. (yud)
Warga Desa Segayam sontak heboh, pasalnya salah satu warganya yakni, Burhan (43) warga Dusun II, Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, ditemukan tewas bersimbah darah di kebun karet milik A Siong, di Desa Segayam, Gelumbang, Muara Enim, Senin (23/7) sekitar pukul 19.30.
Saat ditemukan warga, tubuh korban dalam posisi terlentang kondisi keluar darah dari mulut dari hidung, dan di tubuhnya ditemukan luka tusuk dipunggung kanan sekitar 3 cm dan luka tusuk di dada kiri sekitar 2,5 cm.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban yang di kenal sehari-hari sebagai montir mobil ini, di temukan secara tidak sengaja oleh warga yang kebetulan akan melintas ke kebun. Ketika didekati ternyata sosok tersebut ada tubuh manusia yang kondisinya sudah tak bernyawa dengan posisi terlentang kondisi keluar darah dari mulut dari
hidung, dan di tubuhnya ditemukan luka tusuk dipunggung kanan sekitar 3 cm dan luka tusuk di dada kiri sekitar 2,5 cm.
Di dekat tubuh korban juga ditemukan sebilah pisau, satu unit sepeda motor Supra 125 BG 3202 QO milik korban, satu buah senter dan sepasang sandal. Melihat ada mayat, lalu ia memberitahu warga lain dan aparat desa setempat. Kemudian warga memberitahu Polsek Gelumbang. Dan setelah dilakukan olah TKP, mayat korban di bawa ke puskesmas Gelumbang untuk dilaukan visum. Sedangkan harta benda dan bukti-bukti dilapangan di amankan di Mapolsek Gelumbang guna penyelidikan lebih lanjut.
Kapolres Muara Enim AKBP Drs Budi Suryanto melalui Kasatreskrim AKP Maruly Pardede didampingi Kapolsek Gelumbang AKP Mulyono dan Kanitreskrim Iptu Robby Sugara, membenarkan adanya kejadian tersebut, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Diduga motifnya adalah dendam sebab harta bendanya seperti motor tidak hilang.
“Saat ini anggota masih melakukan penyidikan siapa pelaku pembunuhan tersebut,”ungkap Kapolsek Gelumbang. (yud)
Masyarakat Tanjung Pering Tuntut Kades
Indralaya, SN
Agus Salim, oknum Kepala Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan ilir (OI), yang diduga telah melakukan penyimpangan terhadap berbagai proyek di Desa Tanjung Pering dan telah melakukan beberapa perbuatan yang merugikan masyarakat kini dimintai masyarakatnya untuk bertanggung jawab.
Adapun dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum kades tersebut diantaranya Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Gubernur (Bangub) yang tidak ada kejelasannya dan tidak pernah digunakan untuk proyek fasilitas yang dirasakan masyarakat. Selain itu ganti rugi tanah dari Pemkab OI untuk Desa Tanjung Pering dananya juga tidak tau kemana arahnya.
Atas perbuatan yang sudah merugikan warganya itu maka masyarakat desa menuntut Kades untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tuntuntan itu diantaranya agar permasalahan ini diusut tuntas, mereka juga memohon agar Kades dinonaktifkan dan memohon pendampingan terhadap penyelesaian dari berbagai persoalan yang terjadi atas ulah kades. Permintaan ini ditujukan kepada Polres OI, Bupati OI, DPRD OI, dan LSM OI yang disampaikan dalam acara jumpa pers yang dilaksanakan di Desa Tanjung Pering, Senin (23/7) lalu dan didukung pernyataan warga sebanyak 187 orang yang menandatangani surat pengajuan permohonan.
“Selama Agus Salim menjabat Kades di Tanjung Pering tidak adanya komunikasi sama sekali bersama warga sehingga tidak adanya pembangunan yang dilakukan secara transparan,” ujar Mardiana.
Secara terpisah Ketua LSM Merah Putih, Abdal Hasan mengatakan agar pihak Polres melalui Kanit Tipikor untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini dan dia berharap agar aparat kepolisian dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini. “Kami dari pihak LSM berharap agar pihak kepolisian mengusut tuntas atas perbuatan kades yang tidak berpihak kepada masyarakat,apabila polresta tidak menanggapi hal ini maka kami akan meneruskan laporan ini Polda Sumsel,” bebernya.
Dikatakannya, dana ADD sebesar Rp 30 juta di desa tersebut pembangunan untuk fisik tidak ada terealisasi, uang untuk karang taruna yang Rp 2,5 juta pertahun namun dalam perealisasiannya hanya diberikan Rp 1,5 juta per 2 tahun yang seharusnya Rp 5 juta.
Sementara itu, Kades Tanjung Pering, Agus Salim saat di konfirmasi mengatakan siap untuk mengikuti proses penyidikan atas apa yang telah dituduhkan masyarakat yang sudah merugikan.
“Menurut saya, semua yang saya lakukan sudah sesuai dengan prosedur, jika memang ada masalah saya siap untuk mengikuti penyidikan selanjutnya,” ujarnya seraya mengatakan sudah pernah dipanggil satu kali oleh pihak Polres.
Mengenai dana karang taruna ia mengatakan, uang itu ada namun dibelikan kepada kostum, selama ini kostum anggota karang taruna hilang tidak tau kemana.
"Sekarang ini dana itu saya belikan ke kostum lagi dan ditahan dengan alasan sudah banyak kostum yang hilang,” paparnya. (man)
Agus Salim, oknum Kepala Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan ilir (OI), yang diduga telah melakukan penyimpangan terhadap berbagai proyek di Desa Tanjung Pering dan telah melakukan beberapa perbuatan yang merugikan masyarakat kini dimintai masyarakatnya untuk bertanggung jawab.
Adapun dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum kades tersebut diantaranya Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Gubernur (Bangub) yang tidak ada kejelasannya dan tidak pernah digunakan untuk proyek fasilitas yang dirasakan masyarakat. Selain itu ganti rugi tanah dari Pemkab OI untuk Desa Tanjung Pering dananya juga tidak tau kemana arahnya.
Atas perbuatan yang sudah merugikan warganya itu maka masyarakat desa menuntut Kades untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tuntuntan itu diantaranya agar permasalahan ini diusut tuntas, mereka juga memohon agar Kades dinonaktifkan dan memohon pendampingan terhadap penyelesaian dari berbagai persoalan yang terjadi atas ulah kades. Permintaan ini ditujukan kepada Polres OI, Bupati OI, DPRD OI, dan LSM OI yang disampaikan dalam acara jumpa pers yang dilaksanakan di Desa Tanjung Pering, Senin (23/7) lalu dan didukung pernyataan warga sebanyak 187 orang yang menandatangani surat pengajuan permohonan.
“Selama Agus Salim menjabat Kades di Tanjung Pering tidak adanya komunikasi sama sekali bersama warga sehingga tidak adanya pembangunan yang dilakukan secara transparan,” ujar Mardiana.
Secara terpisah Ketua LSM Merah Putih, Abdal Hasan mengatakan agar pihak Polres melalui Kanit Tipikor untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini dan dia berharap agar aparat kepolisian dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini. “Kami dari pihak LSM berharap agar pihak kepolisian mengusut tuntas atas perbuatan kades yang tidak berpihak kepada masyarakat,apabila polresta tidak menanggapi hal ini maka kami akan meneruskan laporan ini Polda Sumsel,” bebernya.
Dikatakannya, dana ADD sebesar Rp 30 juta di desa tersebut pembangunan untuk fisik tidak ada terealisasi, uang untuk karang taruna yang Rp 2,5 juta pertahun namun dalam perealisasiannya hanya diberikan Rp 1,5 juta per 2 tahun yang seharusnya Rp 5 juta.
Sementara itu, Kades Tanjung Pering, Agus Salim saat di konfirmasi mengatakan siap untuk mengikuti proses penyidikan atas apa yang telah dituduhkan masyarakat yang sudah merugikan.
“Menurut saya, semua yang saya lakukan sudah sesuai dengan prosedur, jika memang ada masalah saya siap untuk mengikuti penyidikan selanjutnya,” ujarnya seraya mengatakan sudah pernah dipanggil satu kali oleh pihak Polres.
Mengenai dana karang taruna ia mengatakan, uang itu ada namun dibelikan kepada kostum, selama ini kostum anggota karang taruna hilang tidak tau kemana.
"Sekarang ini dana itu saya belikan ke kostum lagi dan ditahan dengan alasan sudah banyak kostum yang hilang,” paparnya. (man)
Gambar Kandidat Gubernur dan Bupati Hiasi Masjid
* KPUD OKI: ”Saat Ini Belum Pelanggaran”
Kayuagung, SN
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumsel dan OKI akan dilaksanakan serentak dengan beberapa kabupaten dan kota lainnya pada Juni tahun depan. Meski pesta demokrasi lima tahunan tersebut masih lama, namun sejumlah kandidat sudah mulai memsosialisasikan diri.
Beberapa kandidat yang dipastikan menjadi bakal calon gubernur (Balongub) Sumsel diantaranya Ir H Ishak Mekki MM (Bupati OKI), H Herman Deru SH MM (Bupati OKU Timur), H Eddy Yusuf SH MH (Wagub Sumsel), Ir H Eddy Santana Putra MT (Walikota Palembang).
Empat kandidat ini sudah lama gencar mensosialisasikan diri dengan berbagai cara, diantaranya bersilahturahmi dengan masyarakat, memasang spanduk, baliho dan poster serta membagikan kalendar yang memuat gambar mereka. Ir H Alex Noerdin SH yang kini menjabat gubernur atau calon incumbent, terbilang kalah start dibandingkan pesaingnya.
Sedangkan kandidat bakal calon bupati (Balonbup) OKI yang kini gencar mensosialisasikan diri yakni Iskandar SE (mantan Wabup Ogan Ilir) yang kini menjabat Ketua DPW PAN Sumsel, Askweni SPd (Wakil Ketua DPRD OKI), H Engga DZ SSos (Wabup OKI) dan beberapa kandidat lain.
Namun sangat disayangkan, cara memperkenalkan diri yang dilakukan beberapa kandidat Balongub dan Balonbup melalui masing-masing Timsesnya seperti tidak menghiraukan etika, kerapian, dan keindahan kota. Bahkan mereka bisa dikatakan ”belajar” untuk melanggar peraturan dari KPUD dan Panwaslu.
Sebut saja pemasangan baleho, spanduk atau poster di tempat-tempat umum seperti perkantoran pemerintahan, lembaga pendidikan, tempat ibadah. Saat ini pemasangan di lokasi itu memang belum bisa dikatakan pelanggaran karena KPUD belum menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ketua KPUD OKI Abdul Hamid Usman SH Mhum saat dikonfirmasi, Selasa (24/7) siang mengatakan, saat ini memang belum ada aturan yang mengatur tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti baleho, spanduk dan poster yang memuat gambar kandidat di tempat-tempat umum yang dilarang KPUD OKI.
”Belum ada larangannya, karena belum ada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan KPUD. Lagipula saat ini belum ada Perda yang mengatur ketertiban dan keindahan kota,” kata Ketua KPUD OKI saat dikonfirmasi terkait sikap KPUD menyikapi maraknya baliho, poster dan spanduk.
Namun kata dia, pemasangan baliho, poster dan spanduk yang memuat gambar/foto kandidat yang dipasang di perkantoran, lembaga pendidikan dan tempat ibadah nantinya akan menjadi larangan atau pelanggaran bila pihaknya sudah menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
”Penetapannya itu nanti, masih lama. Kemungkinan akhir tahun ini atau awal tahun depan,”ujar dia sembari mengatakan maraknya baliho, spanduk dan poster di dalam perkotaan Kayuagung merupakan tanggungjawab aparat Sat Pol PP dan Dinas Tata Kota OKI untuk menertibkannya. (iso)
Kayuagung, SN
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumsel dan OKI akan dilaksanakan serentak dengan beberapa kabupaten dan kota lainnya pada Juni tahun depan. Meski pesta demokrasi lima tahunan tersebut masih lama, namun sejumlah kandidat sudah mulai memsosialisasikan diri.
Beberapa kandidat yang dipastikan menjadi bakal calon gubernur (Balongub) Sumsel diantaranya Ir H Ishak Mekki MM (Bupati OKI), H Herman Deru SH MM (Bupati OKU Timur), H Eddy Yusuf SH MH (Wagub Sumsel), Ir H Eddy Santana Putra MT (Walikota Palembang).
Empat kandidat ini sudah lama gencar mensosialisasikan diri dengan berbagai cara, diantaranya bersilahturahmi dengan masyarakat, memasang spanduk, baliho dan poster serta membagikan kalendar yang memuat gambar mereka. Ir H Alex Noerdin SH yang kini menjabat gubernur atau calon incumbent, terbilang kalah start dibandingkan pesaingnya.
Sedangkan kandidat bakal calon bupati (Balonbup) OKI yang kini gencar mensosialisasikan diri yakni Iskandar SE (mantan Wabup Ogan Ilir) yang kini menjabat Ketua DPW PAN Sumsel, Askweni SPd (Wakil Ketua DPRD OKI), H Engga DZ SSos (Wabup OKI) dan beberapa kandidat lain.
Namun sangat disayangkan, cara memperkenalkan diri yang dilakukan beberapa kandidat Balongub dan Balonbup melalui masing-masing Timsesnya seperti tidak menghiraukan etika, kerapian, dan keindahan kota. Bahkan mereka bisa dikatakan ”belajar” untuk melanggar peraturan dari KPUD dan Panwaslu.
Sebut saja pemasangan baleho, spanduk atau poster di tempat-tempat umum seperti perkantoran pemerintahan, lembaga pendidikan, tempat ibadah. Saat ini pemasangan di lokasi itu memang belum bisa dikatakan pelanggaran karena KPUD belum menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ketua KPUD OKI Abdul Hamid Usman SH Mhum saat dikonfirmasi, Selasa (24/7) siang mengatakan, saat ini memang belum ada aturan yang mengatur tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti baleho, spanduk dan poster yang memuat gambar kandidat di tempat-tempat umum yang dilarang KPUD OKI.
”Belum ada larangannya, karena belum ada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan KPUD. Lagipula saat ini belum ada Perda yang mengatur ketertiban dan keindahan kota,” kata Ketua KPUD OKI saat dikonfirmasi terkait sikap KPUD menyikapi maraknya baliho, poster dan spanduk.
Namun kata dia, pemasangan baliho, poster dan spanduk yang memuat gambar/foto kandidat yang dipasang di perkantoran, lembaga pendidikan dan tempat ibadah nantinya akan menjadi larangan atau pelanggaran bila pihaknya sudah menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
”Penetapannya itu nanti, masih lama. Kemungkinan akhir tahun ini atau awal tahun depan,”ujar dia sembari mengatakan maraknya baliho, spanduk dan poster di dalam perkotaan Kayuagung merupakan tanggungjawab aparat Sat Pol PP dan Dinas Tata Kota OKI untuk menertibkannya. (iso)
Langganan:
Postingan (Atom)