Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Kamis, 10 Mei 2012
Perampok Lintas Kabupaten-Kota Ditembak
Kayuagung, SN
Mulyadi (24) warga Desa Padang Bulan Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI ditembak di kaki kanannya karena mencoba melukai polisi yang akan menangkapnya, Selasa (8/5) sekitar pukul 01 00 WIB di sebuah gudang kosong di Desa Pematang Kijang Kecamatan Sirah Pulau (SP) Padang OKI.
Polisi dari Unit Pidum Satreskrim Polres OKI menangkap tersangka karena pria yang kerap dipanggil Mul ini merupakan pelaku perampokan yang sudah berulang kali beraksi. Bukan hanya di OKI, namun aksinya juga dilakukan di lintas kabupaten-kota seperti di Banyuasin, Ogan Ilir, Prabumulih dan Palembang.
Selain membekuk Mul di sebuah gudang kosong yang dijadikan arena perjudian dan pesta Miras, polisi juga mengamankan sebilah Sajam cap garpu yang digunakan tersangka untuk menyerang polisi. Mendapatkan ancaman inilah, polisi terpaksa menempuh tindakan tegas dengan menembaknya.
Kapolres OKI AKBP Agus F SIK didampingi Kanit Pidum Ipda Johny Martin SH Satreskrim Polres OKI ditemui di Mapolres OKI kemarin pagi membenarkan pihaknya telah ”melumpuhkan” tersangka karena menyerang petugas dengan Sajam saat akan dibekuk.
Johny Martin menjelaskan, tersangka Mul bersama 2 rekannya berinisial A dan C telah merampok rumah Hamadi warga Desa Kandis Kecamatan Pampangan OKI (2/12) malam tahun lalu. Komplotan ini masuk ke rumah korban lewat jendela dengan cara merusak kuncinya.
Hasil rampokan dari rumah ini, Mul CS mengambil 1 motor Honda Revo profit warna hitam dan 1 handpone dengan kerugian yang diderita korban sekitar Rp 12 juta. Cara kabur dari rumah korban, komplotan pelaku merusak kunci pintu depan rumah.
Lebih jauh dikatakannya, selama ini ternyata tersangka juga menjadi DPO Polsek Rambutan Banyuasin atas kasus Curas bersama rekan lainnya bernama Ujang. Ujang sudah terlebih dulu dibekuk polisi dan kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan.
”Tersangka Mul juga kita duga kuat terlibat perampokan di Jalan Sepucuk Kayuagung tahun 2006 silam, tersangka ini memang spesialis Curanmor, Curas dan Curat,”ujarnya Kanit Pidum.
Tambah dia, bila aksi perampokan dilakukan di dalam Kabupaten OKI, tersangka Mul berperan sebagai pencari target atau korban, sedangkan yang berperan sebagai eksekusinya adalah rekan-rekan tersangka. Demikian pula sebaliknya bila aksi dilakukan di Ogan Ilir, Banyuasin, Prabumulih dan Palembang.
”Bila beraksi di luar OKI, rekan-rekan Mul sebagai pencari target, Mul berperan sebagai eksekusinya,”tambah Kanit Pidum sembari mengatakan pihaknya sudah mengetahui identitas pelaku lainnya yang kini sedang diburu polisi.
Mul yang kesehariannya merupakan petani dan memiliki 2 orang anak ini saat ditemui di tahanan Mapolres OKI kemarin mengakui bila ia melakukan perampokan di Banyuasin dan Kandis Pampangan OKI. Tuduhan beraksi di daerah lain, ia tak membantahnya.(iso)
Periksa Miranda dan Ungkap Aktor di Balik Nunun!
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SETELAH Nunun Nurbaeti divonis 2 tahun 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak korupsi, kini mata tertuju kepada Miranda Gultom. Miranda yang sudah ditetapkan sebagai tersangka perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) tahun 2004, tak akan bisa lepas dari jerat hukum. Walaupun selama ini, perempuan nyentrik tersebut selalu berkata bersih dan tak sama sekali tak kenal Nunun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bertindak mempercepat proses penyidikan terhadap Miranda Swaray Gultom. KPK didesak mempercepat proses penyidikan terhadap tersangka Miranda dan segera melimpahkan berkas ke pengadilan.
Penyidikan Miranda akan membuka aktor utama dibalik perkara suap cek pelawat ini. Aparat hukum dalam hal ini KPK jangan berlama-lama lagi, penanganan kasus suap harus bisa dab cepat selesai sehingga semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil depan hukum.
Sebagai catatan, Nunun Nurbaetie terbukti melakukan suap kepada anggota DPR terkait kemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Majelis Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman kepada Nunun selama 2,5 tahun penjara. Selain hukuman badan, majelis juga mewajibkan Nunun membayar uang denda sebesar Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dengan kondisi ini Nunun terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Korupsi.
Tentu jika ada niat baik dan memang serius menegakkan supremasi hukum, sangat mudah bagi KPK dan aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus Nunun Nurbaetie. Tetapi karena banyak kepentingan yang masuk, maka perjalanan kasus ini sangat lambat. Untuk memeriksa dan menyidangkan Miranda Gultom saja kentara sekali, sangat hati-hati.
Sudah banyak sekali cara dan upaya KPK yang nyata-nyata hanya sebagai muslihat untuk melindungi koruptor. Apa yang terjadi saat ini memang sangat membuat hati miris. Multi komplek problem menghinggapi Negeri ini, makin parahnya lagi persoalan-persoalan yang ada tak ada yang diselesaikan serius. Ujung-ujungnya kekecewaan yang ada di rakyat.
Dengan lemahnya penegakan hukum, banyak koruptor yang berkeliaran, orang lingkaran kekuasaan banyak terkait kasus korupsi tetapi tetapi tak ditindak, membuat rakyat kecewa. Saat ini khalayak apatis dan seperti putus asa dengan penguasa dan tindakan aparat.
Perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) sudah ada sejak tahun 2004, dimana Agus Condro menjadi korban pertamakali. Ini menjadi cermin buruknya hukum Bangsa ini, bertahun-tahun status Miranda tak jelas, Nunun melarikan diri ke luar negeri. Kemudian sampai saat ini, tak jelas dari mana asal uang dalam bentuk cek pelawat yang dibagi-bagikan kepada anggota dewan.
Saat ini tak ada kata kompromi percepat periksa dan usut terus Miranda, dan orang-orang sekitar Nunun. Lalu Nunun pasti tahu sumber uang itu, tak usalah aparat hukum berputar-putar seperti orang bodoh.
Dan yang memberi uang pasti ada kepentingan. Masa orang tiba-tiba memberi uang tanpa berharap imbalan. Kita tunggu gerak KPK untuk mengusut tuntas kasus yang sudah bertahun-tahun ini! (***)
Pembebasan Lahan Musi III Telan Rp 70 Miliar
Palembang, SN
Salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan pembangunan jembatan Musi III adalah dengan membebaskan lahan di titik pembangunan, untuk pembebasan lahan sendiri, dana yang dikucurkan sekitar Rp 70 Miliar.Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan pembebasan lahan, di Ruang Rapat II Wali Kota, Rabu (9/5).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang, Sapri HN, mengatakan, untuk tahap awal pemerintah memang akan membebaskan dulu lahan untuk pembangunan Musi III.
Adapun pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar timur sepanjang 25 kilometer, yang satu paket dengan pembangunan Jembatan Musi III, akan menyusul.
“Kalau total keseluruhan sampai pembangunan jalan lingkar timur itu untuk pembebasan lahan bisa sampai Rp 500 miliar. Tapi, sekarang yang kita prioritaskan untuk pembebasan lahan Musi III dulu,” kata Sapri, yang ditemui usai rapat.
Ia menerangkan, untuk pembebasan lahan bakal Jembatan Musi III, Pemprov Sumsel sudah mengalokasikan dana dalam APBD Perubahan senilai Rp 20 miliar. Tahun depan, dari APBD Induk, Pemprov Sumsel akan menggelontorkan lagi Rp 50 miliar.
Jembatan Musi III, kata Sapri, akan dibangun dari Pulau Kemaro untuk wilayah Seberang Ilir sampai ke Plaju, tepatnya di sekitar simpang Kayu Agung atau sekitar pabrik karet Hok Tong.
“Panjang jembatan mencapai 1,2 km. Untuk jangka panjang, dari jembatan ini akan dibangun jalan lingkar timur dengan panjang 25 km. Jalan ini nanti akan bertemu di jalur jalan tol Palembang-Kayu Agung,” Sapri menerangkan.
Soal titik lokasi pembebasan lahan, Sapri mengatakan masih akan dibahas dengan pemerintah provinsi. Ini mendesak. Soalnya, pemerintah pusat tidak akan menyiapkan pembangunan Musi III jika pembebasan lahan belum rampung.
“Besok kami akan rapat lagi dengan tim dari Pemprov Sumsel. Karena dana pembebasan lahannya memang disiapkan oleh Pemprov. Tapi, Pemkot juga akan menyiapkan dana pendamping, cuma masih akan kami bahas lagi dengan Pemprov,” kata Sapri.
Selain soal Musi III, Sapri menambahkan, pihaknya dan Pemprov Sumsel juga membahas rencana pembebasan lahan bakal pembangunan under pass di Simpang Patal.
“Dananya juga disiapkan Pemprov Sumsel dalam APBD Perubahan sebesar Rp 10 miliar. Dengan luas lahan 11.200 meter persegi,” ujar Sapri.
Kepala Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sunarto, mengatakan, untuk pembebasan lahan ini pihaknya akan berkoordinasi dengan provinsi, karena dana disiapkan langsung oleh provinsi.
“Harus dibahas lagi titik-titiknya, jadi kami belum bisa memastikan luas yang akan dibebaskan untuk Musi III. Tapi, untuk under pass itu sudah pasti, yakni 11.200 meter persegi. Jadi, akan dimulai dari sebelum PTC sampai ke arah Jalan Residen Abdul Rozak,” Sunarto menerangkan.(win)
Salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan pembangunan jembatan Musi III adalah dengan membebaskan lahan di titik pembangunan, untuk pembebasan lahan sendiri, dana yang dikucurkan sekitar Rp 70 Miliar.Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan pembebasan lahan, di Ruang Rapat II Wali Kota, Rabu (9/5).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang, Sapri HN, mengatakan, untuk tahap awal pemerintah memang akan membebaskan dulu lahan untuk pembangunan Musi III.
Adapun pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar timur sepanjang 25 kilometer, yang satu paket dengan pembangunan Jembatan Musi III, akan menyusul.
“Kalau total keseluruhan sampai pembangunan jalan lingkar timur itu untuk pembebasan lahan bisa sampai Rp 500 miliar. Tapi, sekarang yang kita prioritaskan untuk pembebasan lahan Musi III dulu,” kata Sapri, yang ditemui usai rapat.
Ia menerangkan, untuk pembebasan lahan bakal Jembatan Musi III, Pemprov Sumsel sudah mengalokasikan dana dalam APBD Perubahan senilai Rp 20 miliar. Tahun depan, dari APBD Induk, Pemprov Sumsel akan menggelontorkan lagi Rp 50 miliar.
Jembatan Musi III, kata Sapri, akan dibangun dari Pulau Kemaro untuk wilayah Seberang Ilir sampai ke Plaju, tepatnya di sekitar simpang Kayu Agung atau sekitar pabrik karet Hok Tong.
“Panjang jembatan mencapai 1,2 km. Untuk jangka panjang, dari jembatan ini akan dibangun jalan lingkar timur dengan panjang 25 km. Jalan ini nanti akan bertemu di jalur jalan tol Palembang-Kayu Agung,” Sapri menerangkan.
Soal titik lokasi pembebasan lahan, Sapri mengatakan masih akan dibahas dengan pemerintah provinsi. Ini mendesak. Soalnya, pemerintah pusat tidak akan menyiapkan pembangunan Musi III jika pembebasan lahan belum rampung.
“Besok kami akan rapat lagi dengan tim dari Pemprov Sumsel. Karena dana pembebasan lahannya memang disiapkan oleh Pemprov. Tapi, Pemkot juga akan menyiapkan dana pendamping, cuma masih akan kami bahas lagi dengan Pemprov,” kata Sapri.
Selain soal Musi III, Sapri menambahkan, pihaknya dan Pemprov Sumsel juga membahas rencana pembebasan lahan bakal pembangunan under pass di Simpang Patal.
“Dananya juga disiapkan Pemprov Sumsel dalam APBD Perubahan sebesar Rp 10 miliar. Dengan luas lahan 11.200 meter persegi,” ujar Sapri.
Kepala Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sunarto, mengatakan, untuk pembebasan lahan ini pihaknya akan berkoordinasi dengan provinsi, karena dana disiapkan langsung oleh provinsi.
“Harus dibahas lagi titik-titiknya, jadi kami belum bisa memastikan luas yang akan dibebaskan untuk Musi III. Tapi, untuk under pass itu sudah pasti, yakni 11.200 meter persegi. Jadi, akan dimulai dari sebelum PTC sampai ke arah Jalan Residen Abdul Rozak,” Sunarto menerangkan.(win)
Pemkot Aggarkan 3 Miliar Oprasional Ustadz Ustadazah
Palembang, SN
Tahun 2012 ini, Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) mengalokasikan dana operasional bagi Ustadz dan Ustadazah sebesar Rp3 Miliar. Dana yang diambil dari APBD 2012 diperuntukkan bagi 2.500 ustadz yang terdata pada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Palembang.
Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT menjelaskan, pemberian dana operasional bagi pengajar ilmu agama Islam ini dilakukan agar para ustadz termotivasi dalam mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak.
“Kita coba memotivasi ustadz dan ustadzah, sehingga bagi ustadz yang mengajar di mushola dan masjid ada dana operasionalnya,” kata dia, kemarin.
Lebih jauh dia menjelaskan, dana Rp3 miliar tersebut diperuntukkan kepada 2.500 orang. Masing-masing setiap ustadz ataupun ustadzah mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta pertahun. Artinya, setiap bulan setiap ustadz mendapatkan dana Rp100 ribu.
“Sebenarnya ini masih kurang, total ustadz di Palembang ada 3.000 orang, masih ada 500 orang lagi yang belum kita bantu,” akunya. Diketahui, pemberian bantuan operasional ini mengalami peningkatan, tahun lalu hanya 1.500 ustadz yang dibantu.
“Ini kita lakukan agar mereka (ustadz) termotivasi agar ilmu yang ada bisa diturunkan kepada anak-anak kita,” harap Eddy.
Dalam kesempatan itu, dia juga akan memberikan uang kehormatan kepada hafidz (penghafal Alquran) di Palembang. Hanya saja, pemberian uang kehormatan ini hanya diperuntukkan kepada para peserta lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
“Setiap bulan Ramadan kita gelar lomba MTQ. Setiap tahun setidaknya ada 5 juz yang dihafal, dan tahun ini masuk ke tahun ke empat artinya ada 20 juz. Insya Allah 2 tahun lagi bisa hafidz. Bagi mereka yang hafidz, akan kita berikan uang kehormatan kepada mereka sebesar Rp3 juta per orang,” jelasnya.
Pemberian uang kehormatan ini sambung Eddy, lantaran jumlah hafidz di Palembang masih sedikit. “Paling kiayi Nawawi Dencik dan lainnya, masih sangat sedikit hafidz di Palembang, saya rasa kurang dari 10 hafidz. Uang kehormatan ini kita berikan agar termotivasi menghafal Alquran,” terangnya.(win)
Tahun 2012 ini, Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) mengalokasikan dana operasional bagi Ustadz dan Ustadazah sebesar Rp3 Miliar. Dana yang diambil dari APBD 2012 diperuntukkan bagi 2.500 ustadz yang terdata pada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Palembang.
Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT menjelaskan, pemberian dana operasional bagi pengajar ilmu agama Islam ini dilakukan agar para ustadz termotivasi dalam mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak.
“Kita coba memotivasi ustadz dan ustadzah, sehingga bagi ustadz yang mengajar di mushola dan masjid ada dana operasionalnya,” kata dia, kemarin.
Lebih jauh dia menjelaskan, dana Rp3 miliar tersebut diperuntukkan kepada 2.500 orang. Masing-masing setiap ustadz ataupun ustadzah mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta pertahun. Artinya, setiap bulan setiap ustadz mendapatkan dana Rp100 ribu.
“Sebenarnya ini masih kurang, total ustadz di Palembang ada 3.000 orang, masih ada 500 orang lagi yang belum kita bantu,” akunya. Diketahui, pemberian bantuan operasional ini mengalami peningkatan, tahun lalu hanya 1.500 ustadz yang dibantu.
“Ini kita lakukan agar mereka (ustadz) termotivasi agar ilmu yang ada bisa diturunkan kepada anak-anak kita,” harap Eddy.
Dalam kesempatan itu, dia juga akan memberikan uang kehormatan kepada hafidz (penghafal Alquran) di Palembang. Hanya saja, pemberian uang kehormatan ini hanya diperuntukkan kepada para peserta lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
“Setiap bulan Ramadan kita gelar lomba MTQ. Setiap tahun setidaknya ada 5 juz yang dihafal, dan tahun ini masuk ke tahun ke empat artinya ada 20 juz. Insya Allah 2 tahun lagi bisa hafidz. Bagi mereka yang hafidz, akan kita berikan uang kehormatan kepada mereka sebesar Rp3 juta per orang,” jelasnya.
Pemberian uang kehormatan ini sambung Eddy, lantaran jumlah hafidz di Palembang masih sedikit. “Paling kiayi Nawawi Dencik dan lainnya, masih sangat sedikit hafidz di Palembang, saya rasa kurang dari 10 hafidz. Uang kehormatan ini kita berikan agar termotivasi menghafal Alquran,” terangnya.(win)
Pendaftaran Bujang Gadis Prabumulih Dibuka
Prabumulih, SN
Kantor Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Kanporabudpar) Prabumulih akan menggelar pemilihan Bujang Gadis Prabumulih 012 yang rencananya digelar pada 12 Juni di Gedung Patra Ria Komplek Pertamina Prabumulih.
Kasi Pariwisata Kanporabudpar Mulyadi MSi mengatakan, pendaftaran pemilihan Bujang Gadis Prabumulih ini dimulai pada 5 Mei sampai dengan 4 Juni. Bagi para pemuda dan pemudi Prabumulih yang berusia minimal 17 tahun dan belum menikah, dapat mengikuti pemilihan ini.
"Syarat lainnya, tinggi badan untuk wanita minimal 165 cm dan pria 170 cm. Bagi peminat dapat mengisi formulir dan surat izin orangtua yang dapat diperoleh di Kantor Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota prabumuih Jalan Jenderal Sudirman Km 12 Pangkul lantai 8," jelasnya.
Lanjut Mulyadi, calon peserta juga harus melampirkan identitas diri seperi KTP (Prabumulih), kartu pelajar atau kartu mahasiswa, foto setengah badan satu lembar serta Photo post card(close up setengah badan) 1 lembar dan Photo post card (Cose up seluruh foto seluruh badan satu lembar. “Materi dan teknis pelaksanaan diatur dua tahap yakni technical meeting yang dilaksanakan 14 Juni pukul 04.00 wib di gedung Binaria I komplek Pertamina Prabumulih. Berikutnya seleksi awal berupa tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan 05 Juni pukul 08.00 ditempat yang sama,” lanjut Mulyadi.
Masih dijelaskan Mulyadi pada seleksi awal para calon peserta mengikuti wawancara dengan materi sejarah budaya prabumulih dan pengetahuan umum, etika dan kepribadian dan bahasa asing. para peserta yang lulus seleksi awal akan mengikuti karantina di hotel Gran Nikita Prabumulih hingga malam grand final yang dilaksanakan 12 Juni.
“Para pemenang Bujang Gadis Prabumulih 2012 akan mendapatkan piagam, trophy, uang pembinaan dan hadiah-hadiah lainnya serta diikutkan pada pemilihan Bujang Gadis Sumatera Selatan," ujarnya. (and)
Kantor Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Kanporabudpar) Prabumulih akan menggelar pemilihan Bujang Gadis Prabumulih 012 yang rencananya digelar pada 12 Juni di Gedung Patra Ria Komplek Pertamina Prabumulih.
Kasi Pariwisata Kanporabudpar Mulyadi MSi mengatakan, pendaftaran pemilihan Bujang Gadis Prabumulih ini dimulai pada 5 Mei sampai dengan 4 Juni. Bagi para pemuda dan pemudi Prabumulih yang berusia minimal 17 tahun dan belum menikah, dapat mengikuti pemilihan ini.
"Syarat lainnya, tinggi badan untuk wanita minimal 165 cm dan pria 170 cm. Bagi peminat dapat mengisi formulir dan surat izin orangtua yang dapat diperoleh di Kantor Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota prabumuih Jalan Jenderal Sudirman Km 12 Pangkul lantai 8," jelasnya.
Lanjut Mulyadi, calon peserta juga harus melampirkan identitas diri seperi KTP (Prabumulih), kartu pelajar atau kartu mahasiswa, foto setengah badan satu lembar serta Photo post card(close up setengah badan) 1 lembar dan Photo post card (Cose up seluruh foto seluruh badan satu lembar. “Materi dan teknis pelaksanaan diatur dua tahap yakni technical meeting yang dilaksanakan 14 Juni pukul 04.00 wib di gedung Binaria I komplek Pertamina Prabumulih. Berikutnya seleksi awal berupa tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan 05 Juni pukul 08.00 ditempat yang sama,” lanjut Mulyadi.
Masih dijelaskan Mulyadi pada seleksi awal para calon peserta mengikuti wawancara dengan materi sejarah budaya prabumulih dan pengetahuan umum, etika dan kepribadian dan bahasa asing. para peserta yang lulus seleksi awal akan mengikuti karantina di hotel Gran Nikita Prabumulih hingga malam grand final yang dilaksanakan 12 Juni.
“Para pemenang Bujang Gadis Prabumulih 2012 akan mendapatkan piagam, trophy, uang pembinaan dan hadiah-hadiah lainnya serta diikutkan pada pemilihan Bujang Gadis Sumatera Selatan," ujarnya. (and)
Walikota Kecewa Kinerja Kadinas
Prabumulih, SN
Walikota Prabumulih, Drs Rachman Djalili mengaku kecewa dengan kinerja stafnya yang masuk dalam jajaran pejabat selevel kepala dinas, badan dan kantor. Kekecewaan Rachman Djalili ini disampaikan saat melakukan mutasi kepala dinas, Selasa (8/5).
Dalam mutasi itu Kadinas Pekerjaan Umum, Ir HM Zulfan MM digantikan Ir Adi Supratman. Sedangkan Zulfan sendiri menjabat sebagai Kadin Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup (DPELH) menggantikan Ir H Dany Fachrial MT.
Walikota Prabumulih, Drs H Rachman Djalili mengaku setahun belakangan ini dirinya kecewa terhadap kinerja sejumlah kepala dinas, badan dan kantor yang ada di lingkungan Pemkot Prabumulih. Dia menilai kinerja sejumlah kepala dinas tersebut cenderung menurun jauh dari tahun sebelumnya serta tidak menunjukkan prestasi apapun.
Buntut dari kekecewaannya tersebut, bertempat diruang rapat Pemkot Prabumulih, Selasa (8/5), Walikota Prabumulih kembali melakukan perombakan terhadap struktur organisasi pejabat eselon II, III dan IV yang dia pimpin tersebut. Sedikitnya, tiga pejabat eselon II harus bergeser dari posisinya.
“Sudah satu tahun terakhir, saya banyak kecewa dengan saudara-saudara kepala dinas kerja saudara jauh menurun,” ujar H Rachman Djalili dalam sambutannya.
Dikatakan Rachman, dirinya tidak mengetahui secara pasti apa penyebab menurunnya kinerja kepala dinas tersebut. Namun pada kesempatan tersebut, Rachman sempat melontarkan kata sindiran kepada kepala dinas dengan pernyataan dirinya tidak tahu apakah penyebab menurunnya kinerja tersebut apakah karena disebabkan suasana menjelang Pemilukada saat ini.
“Saya tidak tahu apakah saudara ikut-ikutan kampanye atau saudara ikut mencalonkan diri. Saya tidak menyalahkan anda jadi supporter asalkan kerja tetap berjalan dengan baik,” tukasnya.
Namun meskipun demikian, Rachman menegaskan, evaluasi berupa mutasi adalah hal yang biasa dan mesti dilakukan. Sebab menurut dia, hal itu merupakan implementasi dari pilar pembangunan karir PNS untuk memenuhi tuntutan pembenahan organisasi.
“Kita harapkan, dengan dilakukan evaluasi ini terjadi peningkatan kinerja pada tugas masing-masing. Supaya bisa bekerja lebih baik lagi, jika sudah baik pertahankan dan tingkatkan. Begitu pula sebaliknya jika belum, segera perbaiki mumpung masih ada waktu,” tukasnya. (and)
Walikota Prabumulih, Drs Rachman Djalili mengaku kecewa dengan kinerja stafnya yang masuk dalam jajaran pejabat selevel kepala dinas, badan dan kantor. Kekecewaan Rachman Djalili ini disampaikan saat melakukan mutasi kepala dinas, Selasa (8/5).
Dalam mutasi itu Kadinas Pekerjaan Umum, Ir HM Zulfan MM digantikan Ir Adi Supratman. Sedangkan Zulfan sendiri menjabat sebagai Kadin Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup (DPELH) menggantikan Ir H Dany Fachrial MT.
Walikota Prabumulih, Drs H Rachman Djalili mengaku setahun belakangan ini dirinya kecewa terhadap kinerja sejumlah kepala dinas, badan dan kantor yang ada di lingkungan Pemkot Prabumulih. Dia menilai kinerja sejumlah kepala dinas tersebut cenderung menurun jauh dari tahun sebelumnya serta tidak menunjukkan prestasi apapun.
Buntut dari kekecewaannya tersebut, bertempat diruang rapat Pemkot Prabumulih, Selasa (8/5), Walikota Prabumulih kembali melakukan perombakan terhadap struktur organisasi pejabat eselon II, III dan IV yang dia pimpin tersebut. Sedikitnya, tiga pejabat eselon II harus bergeser dari posisinya.
“Sudah satu tahun terakhir, saya banyak kecewa dengan saudara-saudara kepala dinas kerja saudara jauh menurun,” ujar H Rachman Djalili dalam sambutannya.
Dikatakan Rachman, dirinya tidak mengetahui secara pasti apa penyebab menurunnya kinerja kepala dinas tersebut. Namun pada kesempatan tersebut, Rachman sempat melontarkan kata sindiran kepada kepala dinas dengan pernyataan dirinya tidak tahu apakah penyebab menurunnya kinerja tersebut apakah karena disebabkan suasana menjelang Pemilukada saat ini.
“Saya tidak tahu apakah saudara ikut-ikutan kampanye atau saudara ikut mencalonkan diri. Saya tidak menyalahkan anda jadi supporter asalkan kerja tetap berjalan dengan baik,” tukasnya.
Namun meskipun demikian, Rachman menegaskan, evaluasi berupa mutasi adalah hal yang biasa dan mesti dilakukan. Sebab menurut dia, hal itu merupakan implementasi dari pilar pembangunan karir PNS untuk memenuhi tuntutan pembenahan organisasi.
“Kita harapkan, dengan dilakukan evaluasi ini terjadi peningkatan kinerja pada tugas masing-masing. Supaya bisa bekerja lebih baik lagi, jika sudah baik pertahankan dan tingkatkan. Begitu pula sebaliknya jika belum, segera perbaiki mumpung masih ada waktu,” tukasnya. (and)
Pol PP Amankan 2 Ekskavator
Palembang, SN
Rabu (9/5), Satuan Polisi Pamong Praja (sat polpp) untuk kesekian kalinya, mengamankan mobil bertonase berat (ekskavator) yang diduga kuat, digunakan untuk mengeruk galian tanah illegal (Galian C) di Sukamulya dan Ekamulya, kelurahan Talang Betutu.
Setelah beberapa pekan ini, galian c di Talang Jambe menyeruak ke publik. Kini giliran tanah di Kelurahan Talang Betutu yang jadi korbannya. Dilokasi itu, setidaknya dua mobil ekslavator, dua buah aki, kunci-kunci, serta dua buah drum solar ditemukan disana.
"Dari lokasi, kami berhasil mengamankan dua ekskavator yang baru selesai beroperasi, tapi operatornya sudah lari," kata Muhammad Sabar, Plh Kasat Pol PP Palembang, kemarin.
Menurut Sabar, razia yang bekerjasama dengan TNI dan Polri ini digelar untuk menekan terjadinya perusakan lingkungan akibat dari galian C. Sehingga, setiap galian yang tidak mendapatkan izin (illegal) akan disita dan diberikan sanksi. "Selain tidak memiliki izin, aktifitas mereka juga telah merusak lingkungan," imbuhnya.
Selain mendapati dua ekskavatror, pihaknya juga menemukan dua buah aki, kunci, serta dua buah drum yang diduga kuat dipakai untuk mengoperasikan alat berat itu.
Mengingat aksi pengerukan ini berakibat fatal, Pol PP sambung Sabar, akan memanggil pengusaha yang mengelola pengerukan illegal itu. "Kita akan mencari tahu siapa pemiliknya dan akan dipanggil buat dimintai keterangan," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Palembang, Fahlevi Maizano menyarankan, agar pengusaha yang melakukan pengerukan diberikan sanksi seberat-beratnya. Selain merusak lingkungan, politisi PDIP ini menilai, aksi pengerukan tergolong tidak manusiawi. Atas dasar itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku menurutnya, jangan berupa teguran atau denda saja.
“Jerat mereka (pelaku,red) dengan UU Lingkungan Hidup dan Perda. Selain itu, pelaku harus didenda dengan hukuman yang besar agar mereka jera,” tegas Fahlevi.
Sejauh ini, Fahlevi menilai, tugas Pol PP dalam hal ini terbilang baik. Hanya saja katanya, razia intensif diperlukan untuk mentiadakan aksi pengerukan illegal di Kota Palembang saat ini.
“Pol PP harus rutin melakukan razia, bila mereka tidak menjalankan kewajibannya. Maka tugas kita (dewan,red) yang akan memanggil mereka (Pol PP),” pungkasnya.(win)
2014, Fasilitas Pendidikan di OI Lengkap
Indralaya, SN
Dalam dua tahun kedepan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI) menargetkan melengkapi faslitas pendidikan. Hal tersebut ditujukan untuk menunjang keberhasilan dunia pendidikan di Kabupaten OI. Demikian dikatakan Bupati OI Ir H Mawardi Yahya.
Fasilitas yang dimaksud yaitu berupa gedung dan kelengkapannya termasuk juga fasilitas laboratorium bagi SLTP dan SLTA, nantinya diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas.
"Setelah semua fasilitas terpenuhi maka nantinya tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas penunjang," ujar Mawardi.
Fasilitas pendidikan sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, hal ini karena fasilitas pendidikan merupakan sarana penunjang keberhasilan pendidikan, untuk itu pemerintah Kabupaten OI selama. Ini sudah berupaya secara berangsur-angsur memberikan dan memenuhi fasilitas tersebut.
Dikatakan juga oleh Mawardi karena setiap masyarakat berhak menerima pendidikan yang layak dan difasilitasi oleh pemerintah, untuk itu diharapkan kepada kepala sekolah yang menerima kucuran dana BOS dapat memanfaatkan dana tersebut untuk rehab rehab kecil yang ada disekolah.
Untuk itu tambah Mawardi, untuk tahun 2012 ini Tidak kurang dari 85 unit sekolah yang ada di Kabupaten OI akan direhab, baik rehab ringan maupun rehab berat, setelah itu baru kita akan membangun gedung baru berikut kelengkapan fasilitasnya.
Tak hanya itu, menurut orang nomor satu di OI ini, dalam waktu dekat ini mereka juga akan membangun empat SMK yaitu di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Alai, Muara Kuang dan peningkatan SMK yang ada di kecamatan Indralaya Utara.
"Tidak lama lagi kita akan membangun 4 SMK yaitu di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Alai, Muara Kuang dan Indralaya Utara," ujar Mawardi. (man)
Dalam dua tahun kedepan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI) menargetkan melengkapi faslitas pendidikan. Hal tersebut ditujukan untuk menunjang keberhasilan dunia pendidikan di Kabupaten OI. Demikian dikatakan Bupati OI Ir H Mawardi Yahya.
Fasilitas yang dimaksud yaitu berupa gedung dan kelengkapannya termasuk juga fasilitas laboratorium bagi SLTP dan SLTA, nantinya diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas.
"Setelah semua fasilitas terpenuhi maka nantinya tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas penunjang," ujar Mawardi.
Fasilitas pendidikan sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, hal ini karena fasilitas pendidikan merupakan sarana penunjang keberhasilan pendidikan, untuk itu pemerintah Kabupaten OI selama. Ini sudah berupaya secara berangsur-angsur memberikan dan memenuhi fasilitas tersebut.
Dikatakan juga oleh Mawardi karena setiap masyarakat berhak menerima pendidikan yang layak dan difasilitasi oleh pemerintah, untuk itu diharapkan kepada kepala sekolah yang menerima kucuran dana BOS dapat memanfaatkan dana tersebut untuk rehab rehab kecil yang ada disekolah.
Untuk itu tambah Mawardi, untuk tahun 2012 ini Tidak kurang dari 85 unit sekolah yang ada di Kabupaten OI akan direhab, baik rehab ringan maupun rehab berat, setelah itu baru kita akan membangun gedung baru berikut kelengkapan fasilitasnya.
Tak hanya itu, menurut orang nomor satu di OI ini, dalam waktu dekat ini mereka juga akan membangun empat SMK yaitu di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Alai, Muara Kuang dan peningkatan SMK yang ada di kecamatan Indralaya Utara.
"Tidak lama lagi kita akan membangun 4 SMK yaitu di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Alai, Muara Kuang dan Indralaya Utara," ujar Mawardi. (man)
Langganan:
Postingan (Atom)