Prabumulih, SN
Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, memanggil dan memeriksa empat pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Prabumulih. Keempat pejabat itu diperiksa, terkait pekerjaan proyek Jalan Urip Sumoharjo, yang berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel ditemukan selisih pekerjaan sebesar sekitar Rp 800 juta.
Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Kejari terkait pemeriksaan empat pejabat Dinas PU Prabumulih tersebut. Namun berdasarkan data yang diterima keempat pegawai berseragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu merupakan pejabat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Bendahara, Pengawas, dan Ketua PHO (Personal Hand Over) atau panitia serah terima proyek.
“Mereka semua pejabat dari Dinas PU, mereka diperiksa terkait pekerjaan proyek di Jalan Urip Sumoharjo. Salah satunya Aslimi, selaku pejabat KPA,” ungkap sumber ini.
Disebutkannya, Kejaksaan Negeri Prabumulih sejak lama sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang ditender tahun 2010 kemarin, namun sempat dikerjakan ulang kembali pada tahun 2011. “Silahkan tanyakan lagi kepada tim yang menangganinya, soal sejauhmana proses penyelidikannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Prabumulih, Alexander Rudi SH menjelaskan, pihak Kejaksaan sudah meningkatkan status proyek tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. “Saat ini kasusnya sudah masuk tahap penyidikan dan sudah kita proses,” sebut Alex.
Sebelumnya, terkait permasalahan pekerjaan proyek Jalan Urip Sumoharjo itu, Fraksi PPP DPRD Kota Prabumulih sendiri pernah menegaskan akan kembali memertanyakannya dalam pembahasan LKPJ (Laporan Kerja dan Pertanggungjawaban) Walikota tahun 2010, yang tidak lama lagi akan digelar DPRD Kota Prabumulih. (and)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar