Tahun 2012 Angkutan Batubara Diatur Tegas

* Banyak Capaian Positif Untuk Sumsel
* Penyelesaian Hutang SEA Games Dilakukan

Palembang, SN
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin memaparkan sejumlah pencapaian dan aspek-aspek penting di tahun 2011 dan rencana di tahun 2012. Diantaranya pengaturan tegas untuk angkutan batubara yang membuat kemacetan luar biasa. Selain itu diatur dan disegerakan penyelesaian hutang SEA Games.
Hal ini disampaikan di hadapan wartawan media massa cetak dan elektronik pada Konferensi Pers Akhir Tahun Gubernur Sumsel di Griya Agung Palembang, Sabtu (31/1) malam.
Alex Noerdin melontarkan beberapa wacana, salah satunya masalah konflik lahan yang ada di Sumsel sekitar 50 kasus konflik lahan, Pemerintah Provinsi Sumsel memprioritaskan 50 persen terselesaikan (rampung tahun 2013).
"Masih banyak pekerjaan rumah yang dilakukan Pemprov Sumsel. Kita akan menyelesaikan konflik lahan ini selesai dari 50 kasus lahan, prioritaskan 50 persen harusdiselesaikan pada akhir 2013," ujarnya.
Dijelaskannya, pemrintah mencatat ada sekitar 50 kasus konflik lahan yang terjadi di OKI, Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Persoalan ini akan segera dicarikan solusinya dengan melibatkan para pihak. “Karena ada preseden penyelesaian kasus Bima, maka pemerintah terus bertekad menyelesaikan konflik tersebut,” ungkapnya.
Alex juga menuturkan, Program Rumah Murah, khususnya Rumah Murah Tipe 21, yang saat ini kelangsungannya terhalang UU No. 1 Tahun 2011 produk Kemenpera.
“Pemprov Sumsel tengah mencarikan solusi atas persoalan ini. Terlebih di dalamnya, memuat larangan pembuatan rumah tipe 21 bagi masyarakat," katanya.
Alex juga mengklarifikasi, terkait isu bahwa Gubernur Sumsel terkesan tidak sigap, dalam melarang angkutan batubara di jalan umum, karena Gubernur memiliki usaha angkutan atau pertambangan batubara, maka dirinya perlu menegaskan beberapa hal.
“Gubernur Sumsel ataupun keluarganya tidak punya satu usaha pun yang bergerak di bidang tambang batubara. Masih adanya angkutan batubara yang melintas di jalan umum, itu semata-mata karena jalan khusus angkutan batubara hingga kini belum selesai, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Agar angkutan batubara tidak menimbulkan kemacetan di jalan umum, sejauh ini telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Sumsel yang intinya melarang angkutan batubara berkompoi dan bermuatan di atas 8 ton,” tegasnya.
Dijelaskannya, terhadap pelanggaran yang ada, tambah Alex, Pemda melalui Dishub Sumsel, telah berulangkali melakukan sidak dan pengawasan. Namun, persoalannya kewenangan menilang kendaraan yang melanggar bukan menjadi kewenangan pihak Dishub. Ke depan, untuk mengatasi hal ini akan kian diintensifkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Dijelaskannya, untuk jalan khusus batubara untuk mengatasi kemacetan di jalan umum, pihaknya akan mentargetkan kelar pada April 2012. Rencananya, Januari 2012 semua angkutan batubara tidak lagi melintas di jalan umum.
“Ini harus tertunda karena jalan khusus angkutan batubara baru kelar dan dapat dioperasikan April 2012. Penyebabnya, ada sekitar 2 km pada ujung jalan di kawasan Pelabuhan Muara Telang yang perlu pembangunan infrastruktur (jalan) karena di sana tanah gambut. Sementara bagian lain dari jalan khusus sepanjang 210 km, telah selesai dan siap dilalui angkutan batubara. Jalan khusus itu dari Lahat menuju Tanjung Api Api (TAA), melalui perkebunan,” paparnya.
Dia menambahkan, ada juga jalan khusus batubara lain yang dalam proses penyelesaian pembangunan, yakni oleh PT Servo, sepanjang 228 km. Jalan khusus itu, mulai dari Lahat, Muara Enim, lalu ke Banyuasin dan berakhir di Tanjung Lago, kawasan TAA.
"Selain PT Servo, ada investor lain juga yang berminat membuat jalan khusus batubara dari Lahat ke TAA. Untuk yang melalui kereta api (KA), PT Adani Indonesia saat ini sedang mempersiapkan perizinan yang diperlukan sembari terus mematangkan konsep pengerjaan infrastruktur double track khusus batubara dari Lahat ke TAA,” terangnya. (pit)