Pemerintah Tawarkan Empat Kompensasi

Palembang, SN
Menangapi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April mendatang, Pemerintah Kota (pemkot) Palembang tidak tinggal diam untuk mengatasi ini.

Pemerintah menawarkan empat kompensasi yaitu, penambahan frekuensi jatah beras bagi masyarakat miskin menjadi 14 kali setahun, penambahan bea siswa untuk masyrakat miskin selama enam bulan, pemberian bantuan langsung sementara masyrakat senilai Rp 150 ribu perbulan dan kompensasi untuk sektor transportasi yang kesemuanya tersebut merupakan kompensasi secara nasional, hal ini dikatakan Walikota Palembang Eddy Santana Putra kemarin. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran kompensasi masih akan dibahas lagi.

Eddy menilai, dibandingkan negara lain, kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 30 persen di Indonesia masih relatif rendah. “Kalau di Thailand kenaikan (BBM) di atas kita, begitu juga negara-negara lain. Hanya saja dampak kenaikan BBM ini tetap akan kita antisipasi terhadap kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako),” ujar Eddy.

Eddy juga meminta Pertamina memberikan pelayanan prima. “Jangan sampai ada kelangkaan BBM, apalagi antrean panjang di SPBU.”

Walikota juga meminta kepolisian mengawasi jalur darat dan sungai, agar tidak ada kuota BBM untuk Palembang dimanfaatkan oknum tertentu untuk dibawa keluar Palembang.
“Perlu juga pengawasan di SPBU untuk pembatasan pembelian BBM dari kendaraan,” ujarnya.

Sementara itu, Chaidir, General Manager Pertamina UPS II, mengatakan, pihaknya akan menindak tegas pom bensin yang bertindak curang ataupun memanfaatkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak untuk keuntungan pribadi.
“Mereka kita kenakan sanksi, bisa ditutup SPBU-nya,” ujar Chaidir.(win)