Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
M Nazaruddin yang sempat menjadi petinggi Partai Demokrat dan tersandung kasus mega korupsi, kemarin dituntut hukuman 7 tahun penjara. Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan itu terlalu berat dan berkilah ia menjadi korban dari sebuah rekayasa kasus korupsi. Padahal untuk seorang yang sudah maling uang rakyat ratusan miliar dan telah mengorbankan harga diri sebuah Bangsa, hukuman itu terlalu ringan.
Tentu saja ada rentetan alasan untuk tuntutan yang diarahkan ke Nazaruddin. Salah satu alasan pemberatnya adalah tidak kooperatifnya Nazar dalam mengikuti proses hukum. Nazaruddin telah memberikan citra buruk sebagai anggota DPR. Dia juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Alasan tersebut tentu masuk akal, tetapi hal yang terberat harusnya harga diri Bangsa telah dipermalukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini, karena selama ini partai tersebut menyatakan perang terhadap korupsi. Nyatanya lingkaran setan korupsi sudah melilit kemana-mana, termasuk ke wakil rakyat dari partai yang sama Anggelina Sondakh. Tak hanya itu, nama Anas Urbaningrum terus disebut di persidangan. Bahkan Menpora Andi Malarangeng, harus duduk di kursi persidangan.
Sudah saatnya ada revolusi bagi Bangsa ini untuk menghukum berat pelaku korupsi. Ini untuk memberikan efek jera bagi para pejabat yang sangat suka maling uang rakyat.
Hanya untuk gambaran bagi kita, di Negeri Cina bagi yang ketahuan korupsi akan menerima hukuman yang sangat berat. Pelakunya jelas dihukum mati, lalu keluarga yang menikmati uang haram tersebut juga diberikan hukuman yang berat.
Korea Selatan sempat terpuruk karena dua rezim kepemimpinan Presidennya sarat korupsi. Tetapi perangkat hukum dan rakyatnya bersatu untuk menumpasanya, dengan memberikan hukuman sangat berat. Bahkan dua mantan Presiden mereka yang melakukan korupsi dihukum karena korupsi.
Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan aneka kekayaan negeri, harusnya rakyat menjadi makmur. Tetapi kondisi sebaliknya, pejabat makin kaya dan rakyat miskin terus bertambah.
Dalam perjalanan kasusnya, Nazaruddin telah 'bernyanyi' kasus karupsi wisma atlet banyak melibatkan petinggi dan kader PD. Hanya sebagai ulasan, Partai Demokrat yang saat ini tengah berkuasa dan sepanjang sejarahnya selalu baik-baik alias sangat santun. Tetapi dengan kasus ini akhirnya terbongkar juga 'borok' PD. Padahal selama ini Presiden sebagai Pembina PD selalu menyatakan di garda terdepan untuk pemberantasan korupsi.
Sejak kasus korupsi Wisma Atlet menyeruak dan diduga keras melibatkan kader Partai Demokrat, partai penguasa tersebut sudah menyiapkan sanksi bagi kadernya yang terlibat korupsi.
KPK sendiri sangat kentara tak berani mengungkap kasus ini lebih jauh. Harus ada ketangguhan untuk membongkar KKN di tubuh Partai Demokrat, jangan sampai kasus ini menggantung atau hilang seperti kasus lainnya.
Karena mengikuti kasus ini sangat aneh, SBY seperti melempar 'pepesan kosong'. Sudah diungkapan Presiden Yudhoyono meminta KPK menyelesaikan dengan tuntas kasus dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kenyataannya berbeda dalam aplikasi di lapangan, kasus ini berjalan tarik ulur, pelan, dan sangat hati-hati. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar