Edisi Cetak 515, Selasa 13 Desember 2011

Edisi Cetak 515, Selasa 13 Desember 2011

Pengadaan Kendaraan Dinas Distanak Disoalkan

Banyuasin, SN

Pengadaan dua unit kendaraan dinas di Dinas Pertanian dan Peternakan dipersoalkan. Pasalnya selain dilakukan sebelum ketentuan harga nasional keluar, harga dua unit kendraan dinas masing – masing Ford Everest BG 1118 JZ dan Suzuki APV BG 1113 JZ tidak sesuai dengan ketentuan harga yang ada dalam rencana kerja anggaran (RKA-SKPD).
Ketua Forum Komunikasi Kajian Strategis dan Ketahanan Nasional (Fokustannas) Nizar AR kepada koran ini mengatakan, dalam rincian RKA-SKPD, harga satuan mobil dinas sebesar Rp 250 juta.
Sedangkan harga mobil Ford Everest dibeli oleh Distanak sebesar Rp 343.500.000 dan mobil APV seharga Rp 151.775.000. “RKA itu adalah acuan bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan. Yang kami tanyakan, dari mana Dinas Pertanian dan Peternakan bisa membeli kendaraan dinas yang harganya melebihi satuan yang ditetapkan RKA tersebut. Jelas-jelas pembelian dua kendaraan dinas itu bermasalah,“ katanya.
Masih dikatakan Nizar, harga tersebut sesuai dengan berita acara pembayaran dan kuitansi yang ditandatangani oleh Ir Madian Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan Vreddy Hartono selaku Branch Manager PT Citra Abadi Indah Cemerlang.
“Sedangkan untuk harga APV sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) yang juga ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPK dan Dodik SE selaku Branch Manager PT Nusa Sarana Citra Bakti,“ jelasnya.
Ironisnya lagi kata Nizar, pembayaran dua unit kendaraan dinas tersebut dilakukan pada bulan Maret 2011 atau sekitar satu bulan setelah dibukanya penawaran dan penunjukkan langsung.
Masih berdasarkan RKA, lanjut Nizar, dua unit kendaraan dinas tersebut dimasukkan dalam program pelayanan administrasi perkantoran, pada mata anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bergabung dengan pelayanan administrasi perkantoran lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 698.842.316.
“Padahal seharusnya pengadaan mobil dinas masuk dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dari mata pasal ini sudah terlihat adanya ketidakjelasan program dan realisasi anggaran," bebernya.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir Madian didampingi Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa Sujana Anwar SP kepada koran ini menjelaskan, pengadaan kendaraan dinas di instansinya memang dilakukan berdasarkan penunjukkan langsung (PL) berdasarkan Kepres No 54 Tahun 2010.
“Kami bekerja berdasarkan Kepres ini, jadi tidak menyalahi aturan kalau pembelian kendaraan dinas dilakukan menggunakan penunjukkan langsung," katanya.
Soal waktu pelaksanaan, dikatakan Madian yang memesan kendaraan dinas pada bulan Februari bukan hanya Dinas Pertanian saja. “Banyak yang mesan pada bulan itu, bukan disini bae, ada juga yang dari Januari, dan harganya berdasarkan harga patokan pemerintah bukan harga pasar,“ ujarnya.
Lalu bagaimana dengan harga satuan sebesar Rp 250 juta berdasarkan RKA ? dijelaskan Madian, harga satuan adalah unit untuk mengklopkan saja. “Jadi yang penting tidak melebihi dari harga plafonnya. Jadi kalau harga Rp 500 juta untuk dua unit, tidak mesti satu unit itu harganya Rp 250 juta, masa APV harganya Rp 250 juta, jadi kita pakai subsidi silang," tuturnya.
Tidak harus APV atau Everest, bisa saja membeli kendaraan lain yang spesifikasinya mendekati yang diinginkan dan harganya masuk dalam plafon anggaran ? “Kalau kami nak beli APV, sebab kalau dibuat ford atau APV kan tidak boleh, itu kan menyebut merek, jadi waktu lelang baru disebutkan spesifikasi. Yang jelas itu tidak merugikan pemerintah," tuturnya.
Diakui Madian kesalahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan hanya kesalahan administrasi saja. “ Sudahlah yang seperti itu saja dijadikan masalah," pungkasnya. (sir)

21 Tahun Boster PDAM Milik Pemkab OKI Terbengkalai

Kayuagung, SN
Makin banyak asset berharga milik Pemkab OKI yang terkesan terbengkalai dan tanpa perawatan bahkan tidak difungsikan lagi. Kini boster milik PDAM Tirta Agung Kayuagung di pasar Kayuagung sudah 21 tahun tidak difungsikan.
Rozali selaku pegawai di PDAM Tirta Agung kepada wartawan kemarin mengatakan, boster dimaksud berkapasitas 300 kubik air yang dibangun tahun tahun 1989 namun hanya berfungsi 1 tahun yakni hingga tahun 1990.
“Jadi sudah 21 tahun tidak dioperasikan, boster ini menjadi bangunan tertinggi di sekitar pasar Kayuagung,” terang dia sembari mengatakan hingga kini boster itu belum jelas apakah akan difungsikan lagi atau justru terbengkalai selamanya.
Alasan terbengkai katanya, ia tidak mengetahui secara pasti dari managemen PDAM Tirta Agung. Namun yang pasti ada kemungkinan kerusakan pada mesin atau lainnya yang membutuhkan biaya tinggi untuk memperbaikinya.
Solusi dari pihaknya terhadap kebutuhan air bersih jelas dia, pihaknya sudah memdirikan penampung air yang berkapasitas 3000 liter yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM yang berdomili di dalam perkotaaan Kayuagung saja. (iso)

Baru selesai Dibangun, Jalan Ulak Pace Kembali Rusak

Sekayu, SN
Rencana pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) membangun jalan desa Ulak Pace Kecamatan Lawang Wetan dengan anggaran APBD 2010 sebesar 12 Miliar lebih diharapkan mampu mengerakan roda perekonomian masyarakat sudah sangat tepat. Namun sangat disesalkan pembangunan jalan yang baru satu tahun tersebut kembali rusak akibat sering dilalui kendaraan Sismik dan Sawit diduga melebihi tonase.
Dari pantauan dilokasi, jalan sepanjang 10 km tersebut beberapa titik telah mengalami kerusakan yang cukup sangat parah. Pada bagian badan jalan banyak terdapat lobang dengan kedalaman 50 – 80 cm. Kondisi ini semakin diperparah dengan aktifitas kendaraan truk pengangkut petugas sismik dari satu perusahaan minyak serta truk sawit.
Kondisi tersebut, jelas mempersulit masyarakat yang biasa menggunakan jalan tersebut untuk aktifitas berkebun, dan beberapa masyarakat yang menjadikan jalan tersebut sebagai jalur alternatif untuk ke Kecamatan Batang Hari Leko dan beberapa kecamatan lainnya.
Menurut Sipen (38), warga Desa Ulak Paceh Jaya, jalan tersebut baru saja diperbaiki pada 2010 yang lalu. Awalnya jalan tersebut, sempat dipasang portal dari cor beton di awal jalan dan akhir jalan. Namun para pemilik truk-truk sawit yang melebih tonase merobohkan portal tersebut. Sehingga kendaraan tersebut lah yang menyebabkan kerusakan jalan.
Selain itu, lanjutkan, adanya perbedaan tebal tipisnya penggunaan aspal pada saat pengaspalan jalan dirinya menduga penyebab kerusakan tersebut. Karena dimana jalan-jalan yang aspalnya tebal dan dilakukan pengecoran menggunakan semen sulit rusak.
“Saya melihat sendiri saat beberapa mobil truk sawit merobohkan portalnya, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka berkelompok dan sengaja,” ujarnya saat melintasi jalan yang buruk.
Sementara itu, warga lainnya Kaiser (40) mengutarakan hal yang sama bahwa kondisi jalan yang rusak tersebut sangat menganggu aktivitas warga yang ingin menjual hasil pertanian pada setiap hari Jum’at. Jika tidak segera diperbaiki, ditakutkan akan semakin memperparah kondisi tersebut.
“Kami berharap ada segera penanganan lebih lanjut, karena kondisi akan semakin parah,” tukasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Muba H Suhaimi melalui Kabid Jalan dan Jembatan, Zainal Abidin mengatakan jalan sepanjang 10 kilometer tersebut akan dilakukan perbaikan melalui pemeliharaan pada tahun depan, dengan anggaran sekitar Rp3 milar. Menyikapi adanya desakan dari warga tersebut, pihaknya meminta warga untuk bersabar.
“Jalan tersebut, telah masuk dalam anggaran pada 2012 mendatang dengan anggaran sekitar Rp3 milar. Sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk bersabar,” katanya. (her)

Penghulu KUA Empat Lawang Masih Minim

Empat Lawang, SAN
Hingga kini jumlah penghulu di jajaran Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Empat Lawang masih kurang. Diantaranya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Pinang dan Sikap Dalam, maka untuk mensiasatinya kepala KUA terpaksa melakukan rangkap tugas.
Kepala Kankemenag Empat Lawang Khusrin mengatakan, memang salah satu tupoksi dari KUA adalah sebagai penghulu. Namun menurutnya, posisi dan tugas seorang penghulu memang sangat dibutuhkan di kantor KUA. Pihaknya berharap ada penambahan petugas penghulu di dua kecamatan tersebut untuk menunjang efektifitas tugas seorang KUA.
“Memang kepala KUA langsung merangkap sebagai penghulu, tapi tugas sebagai penghulu sebaiknya dilaksanakan oleh petugas yang memang jabatannya sebagai penghulu,” ujarnya seraya mengatakan untuk kecamatan Sikap Dalam, tugas sebagai penghulu dijalankan oleh kepala KUA Ulu Musi, hal ini dikarenakan KUA kecamatan tersebut belum terbentuk dan masih menginduk ke kecamatan Ulu Musi.
Khusrin menambahkan, syarat menjadi seorang penghulu di tingkat KUA haruslah memenuhi syarat, salah satunya latar belakang pendidikanya harus disiplin ilmu Syariah. Selain itu, syarat lain yang harus dimiliki adalah pengetahuan dibidang kepenghuluan. Hal itu dapat dibuktikan saat seleksi penerimaan calon penghulu.
”Syarat-syarat itu memang harus dimiliki oleh seorang penghulu,” katanya.
Dia mengatakan, untuk tugas penghulu di tingkat pedesaan dilaksanakan oleh petugas P3N. Untuk Kabupaten Empat Lawang jumlah P3N sudah cukup sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada. Namun hanya kurang itu ada di penghulu.
Sementara Kakanwil Kemenag Sumatera Selatan H. Najib Haitami saat dikonfirmasi mengenai kekurangan jumlah penghulu ditingkat KUA di Sumatera Selatan masih sangat banyak. Hal ini menurutnya, tidak bisa dipenuhi sekaligus. Namun berdasarkan kuota penerimaan pegawai dilingkungan Kanwil Kemenag Sumsel yang memang dialokasikan untuk jabatan penghulu.
Dia mengatakan, jabatan penghulu di KUA merupakan jabatan fungsional, sama dengan posisi jabatan penyuluh. Meskipun jabatan KUA merangkap jabatan penghulu, namun untuk KUA posisi jabatanya adalah strukrural.
“Masih banyak kekurangan pegawai untuk jabatan penghulu, tapi saya lupa angka pastinya,” ujarnya kemarin ketika dihubungi. (eko)

Proyek Jalan Provinsi Diprotes Warga

Muaradua, SN

Warga Ranau OKU Selatan memprotes pekerjaan hotmik pemeliharaan jalan berkala anggaran 2011, yang menelan dana 4 milyar lebih pada ruas jalan provinsi perbatasan Provinsi Lampung hingga perbatasan OKU Selatan-OKU. Pasalnya, warga menilai pemerintah provinsi utamanya dinas PU provinsi tutup mata dengan kualitas pekerjaan hotmik pada beberapa titik yang berasal dari anggaran pemerintah Provinsi Sumsel tersebut sangatlah buruk atau dibuat asal jadi.
“Untuk menumpahkan kekecewaan warga berinisiatif untuk membuat surat protes yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin serta Dinas PU provinsi,” kata Mahyudin (45) warga Ranau.
Dalam surat protes tersebut lanjut Mahyudin warga menyatakan bahwa kwalitas jalan sangatlah buruk, dan menghimbau kepada dinas terkait maupun DPRD provinsi melakukan sidak. "Selanjutnya kepada aparat penegak hukum menindak siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena telah mengakibatkan kerugian negara,” ujarnya.
Dikatakannya, warga menilai proyek jalan yang diperkirakan menelan dana 4 milyar lebih ternyata hanya menggunakan aspal hotmik berkwalitas rendah sehingga membuat jalan bergelombang tidak rata terdapat gundukan-gundukan aspal,
“Saat berkendaran layaknya seperti mengendarai kuda. Ketebalan aspalpun tidak sesuai standar, yang mengherankan pelaksana proyek (kontraktor) tidak memasang plang proyek. Kami heran kenapa semua ini terjadi kemana pengawas PU atau konsultan proyek, apa kerja mereka, kami menduga pengawasan teknis pekerjaan terkesan kongkalikong dengan rekanan,” terang Mahyudin.
Terpisah Rojali Ketua Nasdem kecamatan Muaradua meminta Kepala Dinas PU Propinsi selaku penanggungjawab pekerjaan tersebut untuk menunda jadwal PHO sebelum rekanan memperbaiki pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB yang ada.
"Kami akan pantau terus pekerjaan tersebut dan bila tidak ada tindak lanjut kami akan minta aparat penegak hukum untuk memeriksa kebocoran anggaran tersebut. Pekerjaan ini jelas merugikan negara jadi wajar saja masyarakat mengeluhkan hasil dari pekerjaan dan kami minta kadis untuk meninjau langsung pekerjaan, agar matanya terbuka jika proyek itu tidak beres dan bermasalah,” pungkasnya. (dan)

Wanita Parubaya Tewas Ditaman GOR ME

Muara Enim, SN

Seorang wanita tanpa identitas yang diperkirakan berusia 35 tahun mengenakan pakaian daster warna merah tua ditemukan tak bernyawa lagi di siring dinding taman Gedung Olahraga (GOR) Pancasila Muara Enim (ME), Senin (11/12) sekitar pukul 05.30 WIB.
Dari informasi yang dihimpun dilapangan, ditemukannya jasad korban, bermula saat, Irawan yang merupakan petugas UPTD GOR akan membersihkan dan mematikan lampu taman di lokasi.
Tanpa diduganya, di siring dinding taman yang dalamnya hanya setengah meter terlihat sesosok tubuh yang mengapung dengan posisi terlungkup dengan mengenakan pakaian daster warna merah tua.
Tak ayal, Irawan pun kaget, lalu dilaporkannya ke Polres Muara Enim. Mengingat, lokasi terletak di pinggir jalan raya, penemuan mayat itu pun menjadi tontonan warga dan pengendara baik sepeda motor maupun mobil ketika melintas.
Tak lama kemudian, Tim Identifikasi Polres Muara Enim mendatangi TKP sekaligus melarikan mayat korban ke Rumah Sakit HM Rabain untuk dilakukan visum. Anehnya, korban tak mengenakan celana dalam. Di tempat tersebut ditemukan sandal warna hijau milik korban.
Dari pengakuan Irawan, pagi tersebut dia tak menyangka kalau melihat jasad wanita parubaya tak benyawa lagi ditaman GOR. Atas kejadian tersebut, dia melaporkannya ke Polres Muara Enim.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi, membenarkan kejadian tersebut. Mengenai penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan petugas. (yud)

Kasus Nunun dan Miranda Gultom yang Bertele-tele

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

BILA kita melihat perjalanan kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI. Kentara sekali pengusutannya sangat bertele-tele. Terlalu banyak hal yang ditutupi dari kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI.
Bisa jadi KPK sengaja mengulur waktu, karena banyak kepentingan di belakang kasus ini. Contohnya yang diduga kuat memberikan uang suap Nunun Nurbaeti, sudah sangat lamam lari ke luar negeri. Dan bagaimana dengan
Miranda Gultom sendiri? KPK harus fair untuk menangani kasus ini, kalau tidak cibiran akan kembali datang untuk komisi ini.
Sebelumnya banyak sekali hal-hal janggal yang berupa temuan baru di persidangan yang harusnya cepat ditindaklanjuti. Misalnya, ternyata Paskah Suzetta pernah bertemu dengan Nunun Nurbaeti jauh sebelum pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI. Ini harusnya hal yang menarik untuk mencari data dan bukti baru.
Keanehan lagi yang sangat nampak dari kasus ini, biasanya untuk penyelidikan kasus korupsi dimulai dengan penyuap, penerima suap, dan motif suap. Tetapi, yang dilakukan KPK justru sebaliknya. KPK hanya mengusut penerima suap, sedangkan penyuapnya belum ditelusuri. Bahkan penahanan terhadap tersangka pun terkesan tiba-tiba karena kasus ini baru diusut lagi. Padahal, sebelumnya sudah ada yang disidangkan.
KPK sendiri dalam perjalanan pegusutan kasus ini
sempat tarik ulur mencari sosok penyuap para mantan anggota dewan.
Ini kan sangat lucu, KPK menjadi bahan tertawaan. Sejak awal, hadirkan Nunun dan Miranda, mustahil mereka tak tahu dari mana asal uang tersebut. Karena tak mungkin yang memberikan uang tersebut tak punya hubungan dengan Miranda. Apa urusannya tiba-tiba ada yang memberi uang kepada anggota DPR dengan suruhan memilih Miranda.
Dengan banyak temuan kejanggalan ini, kasus ini dijadikan motif dendam politik, karena maaf-maaf saja penyelidikan dan penahanan para tersangka kasus ini bersamaan dengan berjalannya hak angket pajak di DPR dan pengusutan kasus Century.
Jadi sangat benar kalau banyak yang mempertanyakan keputusan KPK untuk penyelidikan tersebut.
Kita berharap KPK bisa adil untuk menangani kasus ini. Sudahlah wahai KPK, jangan lagi banyak alasan dengan menyatakan sedang mencari bukti kuat untuk menarik Miranda di kasus ini. Karena terpilihnya saja lewat suap, ya ini suatu langkah hukum kuat untuk mengusutnya.
Seperti diketahui nama mantan DGS BI Miranda Gultom disebut dalam dakwaan lima tersangka kasus dugaan suap pemenangannya sebagai DGS BI pada 2004 silam, yaitu Agus Condro, Max Moein, William Tutuarima, Poltak Sitorus dan Rusman Lumbantoruan.
Miranda disebut menjanjikan para anggota Komisi IX periode 1999-2004 uang senilai Rp 300 juta sampai Rp 500 juta, jika mereka bersedia memilih dirinya menjadi DGS Bank Indonesia kala itu. KPK sendiri harusnya mencatat nama Miranda sudah disebut berulangkali.
Tetapi masih saja berkilah KPK masih membutuhkan bukti permulaan yang cukup untuk dapat memproses hukum Miranda. Karena pengakuan para tersangka dianggap tidak cukup untuk membuat KPK dapat memproses hukum Miranda. (***)

Mura Terima Bantuan 12 Unit Mobil Internet

Musi Rawas, SN
Untuk mewujudkan pemerataan sebaran akses informasi dan teknologi di Musi Rawas, Kementerian Informasi dan Komunikasi memberikan bantuan berupa 12 unit mobil internet.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) kabupaten Musi Rawas, Ari Narsa JS, mobil internet ini nantinya akan dikelola langsung oleh masyarakat. Sebab dengan adanya bantuan mobil internet ini nantinya bisa difungsikan untuk akses internet bagi masyarakat.
“Karena sifatnya mobile maka dimanapun nantinya masyarakat bias memanfaatkannya,” katanya, Senin (12/12).
Dikatakannya, mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) ini dilengkapi dengan peralatan berupa enam unit perangkat komputer ditambah server, genset, televisi. Untuk pengelolaannya akan diserahkan langsung kepada masyarakat dengan mekanisme yang nantinya diatur agar semua lapisan masyarakat bisa memanfaatkannya.
“Nanti dalam hal pengelolaannya akan kita atur agar semua bisa menikmatinya,” tambahnya.
Sementara Wakil Bupati Musi Rawas, H. Hendra Gunawan yang menerima langsung mobil internet tersebut mengatakan bahwa bantuan ini akan banyak mendatangkan manfaat. Selain pemerataan infomasi dan teknologi juga akses internet akan terasa lebih mudah.
"Banyak sekali manfaatnya, masyarakat bisa mengakses internet yang dikelola oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Karena sifatnya mobile, dimana saja bisa diakses," demikian tandasnya. (fik)

Dewan Minta Aset Wisata Ditertibkan

Pagaralam, SN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kota Pagaralam, meminta aset wisata yang masih merupakan milik perseorangan harus ditertibkan dan sudah semestinya dilakukan pembebasan jadi milik pemerintah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).
"Kita mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam mendata ulang semua aset wisata yang dijadikan milik pribadi, untuk sesegera mungkin melakukan pembebasan, karena kalau tidak akan merugikan daerah dalam sektor pemasukan," ungkap Wakil Ketua I DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal, SH, Senin (12/12).
Menurutnya, tempat wisata tidak akan berkembang jika masih jadi milik pribadi. "Masih ada beberapa aset wisata yang diklaim masyarakat setempat, seperti air terjun Curup Embun, air terjun Curup Mangkok, air terjun Lematang, curup Peghing, hutan bambu dan termasuk lokasi wisata megalit.
Rasmizal menambahkan, demikian juga dengan tiga kolam berukuran sekitar antara 3 hingga 4 hektare yang terdapat diberbagai daerah seperti tebad Reban di Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagaralam Utara, tebad Muaratenang di Kelurahan Kancediwe, Kecamatan Dempo Selatan, di tebad Tanjungaro, di Kelurahan Rebah Tinggi, dan beberapa lainnya.
"Sebetulnya aset wisata itu harus dikelola pemerintah tidak lagi dikuasai pribadi masyarakat dan demikian juga dengan lahan perlu dilakukan pembebasan. Namun pemerintah harus bersikap persuasif jangan menggunakan kekuasaan agar masyarakat mengerti demi kemajuan daerah," ungkapnya.
Kalau aset itu, kata dia, masih dimiliki masyarakat yang jelas pemeliharaan dan pelestariannya pun tidak akan maksimal. Contohnya saja lahan yang terdapat megalit atau peninggalan sejarah tidak satupun terjaga keasliannya.
"Ketidak mengertian masyarakat dapat merusak alam dan kawasan yang nantinya menjadi cagar budaya dan lokasi wisata. Perlu menjadi perhatian pemerintah kota untuk menyelamatkan berbagai aset wisata tersebut karena kalau tidak salah satu sumber pendapatan asli daerah akan hilang. Kalau ini dibiarkan jadi milik pribadi, yang jelas warga akan kesulitan biaya perawatan dan pengelolaanya tidak akan maksimal dilakukan," ungkapnya..
Menurut dia, Pemkot Pagaralam harus bertindak cepat membebaskan lahan yang terdapat sejumlah aset wisata, agar tidak tumpang tindih kepemilikan, sebab saat ini dewan menilai masih banyak lahan terdapat aset wisata belum dibebaskan.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati mengatakan, memang persoalan yang dihadapi pemerintah sebagian besar aset wisata masih dikelola warga setempat, karena selama ini kebanyakan lahan itu menjadi tempat pemeliharaan kopi dan persawahan.
Sehingga dengan keadaan tersebut, kata dia, pemerintah juga kesulitan untuk melakukan pembebasan. Kondisi inilah membuat berbagai aset daerah tersebut belum direhab dan membangun sarana pendukung lainnya.
"Kita akan jadikan pertibanganan kedepannya untuk mendata kembali semua aset wisata, sehingga dapat mempermudah pebebasan dan termasuk diusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda)," katanya. (asn)

Januari 2012, Dermaga 35 Ilir dipindahkan ke TAA

Palembang, SN

Penyeberangan Palembang - Bangka Belitung (Babel) yang biasanya melalui dermaga 35 ilir, pada akhir Januari 2012 dipastikan sudah berpindah ke pelabuhan Tanjung Api-api (TAA).
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Sumsel, Ir H Sarimuda, ditemui di kantor gubernur Sumsel, Senin (12/12).
Sarimuda mengungkapkan, paling lambat pada minggu ketiga Januari atau akhir Januari 2012, pemindahan dermaga 35 ilir ke TAA sudah dilakukan, dan rencananya pemidahan dermaga tersebut akan disaksikan langsung Menteri Perhubungan RI.
Menurut Sarimuda, dengan dilakukannya pemindahan ini masyarakat Palembang yang akan ke Babel dapat lebih cepat sampai karena waktu tempuhnya hanya 3-4 jam.
“Dengan dilakukannya pemindahan ini maka dapat menghemat waktu atau jarak tempuh. Kalau dari Dermaga 35 Ilir waktunya 9 jam sedangkan kalau dari TAA hanya 4 jam,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan Sarimuda, untuk Infrastruktur di pelabuhan TAA sendiri sudah tersedia atau sudah selesai.
“Jalan Utama ke Dermaga sudah selesai dibangun, untuk transportasi kita sudah beroperasi 2 unit bus Damri saat ini. Nanti akan kita sesuaikan dengan jumlah penumpang jika ada peningkatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan uji coba kelayakan dermaga yang baru dan hasilnya dermaga tersebut layak dipakai. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan uji coba jalur angkutan massal perintis (bus khusus) yang dilakukan sejak satu tahun terakhir.
"Kedepannya, pelayanan kapal cepat (jetfoil) yang selama ini berada di Pelabuhan Boombaru 5 Ilir Palembang juga akan dipindahkan ke TAA tetapi untuk waktunya masih belum ditentukan,” ungkapnya.
Selanjutnya kata Sarimuda, untuk dermaga 35 ilir tetap akan di fungsikan, tetapi hanya menjadi pelabuhan lokal. "Dermaga 35 ilir ini tidak akan ditutup karena akan digunakan untuk dermaga tongkang dan kapal kecil,” tutupnya. (awj)

Edisi Cetak 514, Senin 12 Desember 2011

6 Instansi Dapat Bantuan Mobnas, Pemerintah Keluarkan Dana 23 Miliar

Palembang, SN
Sebanyak 5 instansi dalam Pemerintah Kota Palembang mendapatkan enam unit mobil dinas (mobnas). Kelima instansi tersebut adalah yakni Pengadilan Negeri Klas I A Palembang (1 mobil Pajero), Kodim (1 unit), Kejaksaan Negeri (1 unit Pajero), Komisi Pemilihan Umum (2 unit Terios) dan IAIN Raden Fatah (1 mobil sedan).
Pinjaman mobil tersebut dikatakan Walikota Palembang, Eddy Santana Putra untuk membantu kelancaran dan operasional pelayanan publik. Sehingga kendala mengenai operasional kerja dapat diatasi dengan adanya bantuan mobnas kepada lima instansi tersebut.
Pemkot Palembang dikatakannya, tetap berkomitmen memberikan bantuan kepada instansi lainnya, agar mereka bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan pada anggaran tahun depan kita bisa memberikan bantuan pinjaman lagi,” ujarnya.
Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Pemerintah Kota Palembang Faizal AR mengatakan, mobil yang dipinjamkan kepada lima instansi ini dibeli dari biaya APBD 2011 sebesar Rp 23 miliar.(**)

foto-ilustrasi

Graha Lansia Sekayu Bocor

Sekayu, SN

Beberapa penghuni Graha Lansia yang menempeti eks gedung RSUD Sekayu belakangan ini tidak bisa tidur nyenyak. Pasalnya atap gedung banyak yang bocor sehingga membuat petugas memindahkan penghuni ditempat yang layak dan tidak bocor.
Kepala UPTD Graha Lansia Sekayu, Hj Masoni, membenarkan, kejadian tersebut dialami sejak musim penghujan ini. Kebocoran yang terjadi di bagian atap hingga berpengaruh ke beberapa ruangan diantaranya ruang inap perempuan, laki-laki, dan
makan. "Demi kenyamanan sudah sering kali dibenahi dengan cara tambal sulam. Adanya tindakan ini tentu tidak bisa bertahan lama," ujar Masoni.
Kondisi itu jika dibiarkan tentu tidak menutup kemungkinan akan lebih parah dan sangata mengkhawatirkan. "Ini saja sudah ada beberapa plafon yang rusak akibat kebocoran terjadi," jelasnya.
Lebih lanjut dia menuturkan agar kondisi tersebut tidak terus-terusan terjadi upaya dilakukan adalah membuat laporan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Muba. "Tapi karena tidak memiliki anggaran khusus, perbaikan sama hal nya seperti kita lakukan yang bersifat sementara, untuk itu kedepan adanya perbaikan secara total," ujarnya.
Untuk sementara ini agar istirahat dan tidur para Lansia tidak terganggu dipindahkan ke ruangan yang tidak mengalami bocor, dan selalu mengawasi secara intensif. "Hingga saat ini jumlah Lansia yang menginap ada 6 orang, lima perempuan, satu Lansia laki-laki, setiap hari mereka diberikan perawatan dengan baik," tukasnya.
Terpisah, Kepala Dinsosnakertrans Muba Ir Yusman Srianto MT, mengatakan kejadian itu pihaknya sudah mengetahui, bahkan sudah sering dilakukan perbaikan walau tidak secara total. "Gedung itu milik RSUD Sekayu dan kita sifatnya menumpang, tapi meski
demikian tetap kita perhatikan terutam mengenai fasiltas dan sarana penunjang di Graha Lansia," terangnya.
Karena itu sambungnya untuk perbaikan secara total belum bisa dilakukan selain itu pula dana serta anggaran untuk rehab total tidak ada. "Tidak ada anggaran tersendiri inilah yang menjadi hambatan bagi kita untuk melakukan rehab, kedepan
mudah-mudahan ada anggaran khusus sehingga perawatan dan pemeliharaan gedung bisa berjalan optimal," pungkasnya. (her)

UKB Gelar Pelatihan MUA

Palembang, SN
Pelatihan Manual Vacum Aspiration (MUA) digelar Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang Program Studi (Prodi) D3 dan D4 Kebidanan bekerjasama dengan PT Andalan, Sabtu (10/12) bertempat di Aula UKB Kampus A, Jalan Mayjen Hm Ryacudu.
Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Yayasan Kader Bangsa Palembang, DR Hj Irzanita Dra SH MM MKes.
Ditemui Ketua Pelaksana, Bina Aquari MKes mengatakan, tujuan dari pelatihan MUA ini yakni, agar mahasiswa khusus mahasiswa bidan lebih mengetahui penanganan pasca keguguran pada pasien dan lebih mengetahui penatalaksanaan pada pasien tersebut.
"Disini juga kita belajar menggunakan alat MUA, yang mana alat ini bisa membantu dalam menangani pendarahan pasca keguguran dan bagi kampus (UKB) khususnya program studi berguna untuk persiapan akreditasi," ujarnya.
Bina menambahkan, peserta pelatihan MUA ini sebanyak 150 orang dan peserta juga akan mendapatkan sertifikat. "Narasumber pada pelatihan ini Dr H Rusdi Damiri SPOg dari Rumah Sakit Bari," katanya.
Sementara itu, Suvevisor PT Andalan Wilayah Sumbagsel, Adji mengatakan, peserta yang mengikuti pelatihan adalah dari mahasiswa kebidanan kelas khusus yakni dari bidan yang sudah praktek. Bidan yang sudah menangani pasien. Pelatihan MUA adalah pelatihan cara penanganan atau asuhan pasca keguguran.
"Kegiatan ini baru pertama kali untuk wilayah Sumbagsel, baru di UKB. Selama ini di Jakarta sudah dilakukan sejak tahun 2008," ujarnya.
Dijelaskannya, asuhan pasca keguguran sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup bagi pasien, sehingga bidan bisa memberikan pengetahuan bagi pasien.
"Sebab banyak pasien yang masih awam dengan pengetahuan bahayanya pasca keguguran, untuk angka kematian Ibu dan anak secara internasional tahun 2010 yakni 1:100 ribu per tahun. Untuk itulah perlu bidan miliki pengetahuan dan pelayanan yang lebih dalam penanganan pasca keguguran. Banyak terjadi aborsi di daerah-daerah yang masih awam dengan bahayanya pasca keguguran, perlu bidan profesional dalam memberikan pelayanan medis," terangnya.
Adji menambahkan, kegiatan semacam ini adalah program dari Andalan dan direspon baik oleh UKB. "UKB sudah luar biasa sudah merespon program ini dan terima kasih untuk UKB sudah menjalankan program dengan baik," pungkas Adji. (pit)

Sumsel Bakal Bangun 3 Sekolah Nasional

Palembang, SN

Pemprov Sumsel bakal membangun 3 sekolah nasional yakni, Sekolah Tinggi Olahraga Negeri Sriwijaya (STONS), Institut Teknologi Sumatera (ITS) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan. Hal ini diutarakan Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Diknas Sumsel, Widodo.
Dikatakannya, pembangunan sekolah tinggi olahraga bakal dibangun ruang kelas dan kantor. Tahap awal direncanakan membangun 6 ruang kelas dan 2 kantor, sedangkan untuk praktek olahraga bisa memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada.
"STONS ini sekolah berbasis pembinaan bakat siswa di olahraga ini sebagai realisasi dari himbauan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, memanfaatkan kawasan Jakabaring Sport City (JSC)," ujarnya, kemarin.
Widodo menjelaskan, STONS bakal dibangun tahun 2012 mendatang. Tahun 2013 sudah bisa menggelar proses belajar mengajar. Sekolah olahraga ini direncanakan dibuka 4 prodi diantaranya, prodi kepelatihan, prodi penjaskes dan lainnya. "Untuk tim pengajarnya baru ada Unsri, Universitas PGRI, tapi tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi atau dari kalangan lain," tuturnya.
Lanjutnya, selain STONS pemerintah juga akan membangun SMK Penerbangan. Lokasi SMK Penerbangan akan dibangun di kawasan Musi II dengan luas lahan 5 hektar. "Rencana didirikan SMK Penerbangan ini didasari tingginya kebutuhan tenaga ahli bidang penerbangan. Sebab posisi-posisi seperti kru atau pemesinan penerbangan selalu diisi tenaga luar. Padahal SDM yang dimiliki Sumsel tidak kalah dengan dari luar," katanya.
Menurutnya, untuk penerimaan siswa baru, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
"Lokasi sekolah di Musi II kita nilai tidak begitu jauh dari bandara ini sudah disetujui pemerintah pusat," ujarnya.
Dungkapkannya, untuk persyaratan penerimaan siswa akan dikoordinasikan dengan Kemenhub. Namun, yang pastinya calon siswa dari jurusan IPA dan tidak buta warna.
"Sumsel juga akan bangun Institut Teknologi Sumsel, sekolah teknologi pertama di luar pulau Jawa yang bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)," tambahnya. (pit)

Akhirnya, Talang Cogong Medang Tembus Roda Empat

Empat Lawang, SN

Setelah bertahun-tahun harus merasakan sulitnya jalan desa dilewati kendaraan, akhirnya warga Talang Cogong Medang Kecamatan Talang Padang bisa melihat daerah mereka dilalui kendaraan roda empat. Makanya, warga setempat memberikan apresiasi positif kepada pemerintah Empat Lawang.
Camat Talang Padang, Alhumaidi MM mengatakan, terbukanya jalan diarea Talang Cogong Medang membawa dampak positif kepada masyarakat. Terutama untuk berlalu lintas dari dan ke area talang tersebut. Sehingga tak bisa dipungkiri apabila masyarakat sangat berterima kasih kepada Bupati Empat Lawang yang telah membuka jalan ke talang mereka itu.
“Dengan dibukanya jalan ini transportasi sudah cukup lancar,” ujarnya, Minggu (11/12).
Dikatakannya, dahulu jalan menuju ke pemukiman penduduk ini sangat sulit dilalui. Bahkan dulu kendaraan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua, itupun motor khusus pendaki bukit. Sehingga dengan demikian, masyarakat kesulitan untuk membawa hasil panen mereka. Nah dengan adanya swadaya dari masyarakat dan gotong royong dari pemerintah kecamatan dan kabupaten sehingga bisa dilalui dengan roda dua dan empat.
“Dulunya kondisi jalan tidak bisa dilalui, padahal penghasilan petani berupa kopi sangat berpotensi di daerah Cogong Medang ini, makanya menjadi keluhan masyarakat. Oleh karena itulah masyarakat sangat bangga dengan terbukanya jalan ini,” terangnya.
Hanya saja, sambung Humaidi, kondisi jalan tersebut masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kabupaten Empat Lawang, yakni berupa pengerasan jalan. Maklum, apabila musim hujan tiba, kondisi jalan menjadi sangat licin dan berlumpur sehingga sangat sulit untuk dilalui.
“Masyarakat sangat menantikan untuk jalan Cogong Medang ini dilakukan pengerasan jalan,” katanya.
Diketahui terbukanya jalan tersebut berkat kerjasama seluruh masyarakat desa setempat. Dengan cara swadaya secara bersama, pun juga dibantu oleh Pemerintah Empat Lawang. Terdapat juga masyarakat sekitarnya bisa menikmati terbukanya jalan itu. Diantaranya warga Renah Payang, Cogong Meranti, Sungai Geruntang, Pamak Salak, Talang Landai, Miungan, Danau Tematang Kering, dan tentunya warga Cogong Medang.
Sebelumnya, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri mengatakan, pihaknya berupaya secara serius untuk konsentrasi pembangunan bukan hanya untuk kecamatan Talang Padang saja, melainkan seluruh kecamatan di Empat Lawang akan diupayakan pembangunan secara bertahap dan berkeadilan.
“Semua kecamatan dan desa di Empat Lawang akan diberikan pembangunan, dengan anggaran yang diupayakan baik dari APBD, maupun APBN pusat,” katanya.
Mengenai pembangunan jalan di Talang Cogong Medang pihaknya pun memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bekerjasama baik sesama masyarakat. Dan selanjutnya untuk 2012 mendatang pihaknya akan berupaya memberikan anggaran APBD Empat Lawang berupaya pengerasan jalan.
“Insyaallah 2012 mendatang kita menggunakan APBD Empat Lawang untuk pengerasan dan pengaspalan jalan ke Talang Cogong Medang ini,” pungkas HBA. (eko)

Buron 3 Tahun, Pelaku Penganiayaan Ditangkap

Sekayu, SN
Setelah lelah dan tidak ada lagi tempat persembunyian, karena selalu dikejar-kejar petugas, Hasbullah (26) warga Desa Sri Damai Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang menjadi daftar pencarian orang (DPO), akhirnya berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin, Muba, Minggu (11/12) sekitar pukul 06.00 WIB.
Tersangka Hasbullah yang selalu berpindah-pindah menghindari kejaran petugas selama buron tiga tahun, tidak bisa berbuat apa-apa, ketika petugas menangkapnya. Petugas sendiri sebelumnya menerima informasi dari masyarakat, kalau tersangka berada di Desa Sri Gunung.
Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Keluang, Iptu Jauhari mengatakan, peristiwa penganiayaan berat hingga nyaris tewas yang dilakukan tersangka Hasbullah terhadap korban Ujang (30) warga Desa Sri Damai, terjadi pada 4 Februari 2009 lalu sekitar pukul 07.00 Wib di TKP sungai kecik Desa Sri Damai Kecamatan Keluang.
Kronologis kejadian kata Jauhari, saat itu korban Ujang sedang memancing ikan disungai, tiba-tiba datang pelaku, Hasbullah sambil memegang parang dan menanyakan kepada korban, siapa yang merusak pagar kebun dan mengambil tanaman miliknya.
Korban menjawab apa adanya dengan mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu, jawaban itu dirasakan tidak puas oleh tersangka hingga menjurus perang mulut hingga berakhir adu tanding. Karena korban sendiri hanya tangan kosong, tak ayal lagi hujan sabetan parang milik tersangka menyambar sekujur tubuh korban, dengan cara membabi buta .
Korban mengalami luka dibagian kepala, tangan, dan muka, dan beberapa luka lainnya. Melihat korban sudah tidak berdaya dan dikiranya sudah tewas, tersangka langsung kabur.
"Korban sendiri setelah diketahui warga dilarikan ke RSUD Sekayu dan nyawanya terselamatkan," ungkap Jauhari. (her)

Usut Korupsi, Penegak Hukum di OKI Butuh Data

Kayuagung, SN

Pengusutan tuntas dugaan tindak pidana korupsi bukanlah perkara mudah seperti kasus lain. Data yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan lembaga penegak hukum untuk mengusutnya, akibatnya sangat minim perkara korupsi yang ditangani.
Demikian ditegaskan lembaga penegak hukum di Kabupaten OKI yakni Kejari Kayuagung dan Polres OKI saat menerima aksi damai unjukrasa sejumlah elemen, Jumat (9/12) di halaman kantornya. Unjukrasa ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia.
Mamik Sulgiono SH MH selaku Kepala Kejari Kayuagung mengatakan, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sehingga pengusutannya harus dilakukan cara yang sangat luar biasa pula.
”Harus dilakukan semua pihak, bukan saja hanya lembaga penegak hukum. Semua pihak harus memberikan dukungan, harus pakai data lengkap dan akurat,” kata Mamik Sulgiono dihadapan massa yang berjumlah sekitar 30-50 orang tersebut.
Sambung dia, Kejari Kayuagung menyambut baik aksi damai unjukrasa ini. Namun dihadapan massa, Kepala Kejari meminta agar unjukrasa ini bukan sekedar aksi turun jalan saja namun ditindaklanjuti dengan memberikan data dugaan korupsi ke pihaknya.
Sedangkan dari pihak Polres OKI, Kasatreskrim AKP H Surahman yang menerima massa mengatakan hal serupa. Untuk memproses dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.
”Untuk mengusut dugaan korupsi, prosesnya sangatlah panjang. Untuk memberantas korupsi jangan hanya memberikan masukan saran dan unjukrasa atau surat saja, tapi berikan kami data yang akurat,”pinta Kasatreskrim.
Lebih jauh diakuinya, pengusutan kasus korupsi yang dilakukan jajarannya selama ini memang sangatlah minim. Hanya ada 2 kasus dugaan korupsi yang sedang diusut, 1 kasus diantaranya adalah dugaan korupsi Dana Alokasi Desa (DAK).
Dalam orasinya, perwakilan massa dari sejumlah elemen di OKI ini tidak menyinggung secara detail oknum atau instansi yang melakukan dugaan tindak pidana korusi yang harus diusut tuntas penegak hukum. Namun dalam orasinya semangat massa cukup membara karena meneriakkan yel yel gantung koruptor. (iso)